Xcloud.id

NGO: PMI

  • Jusuf Kalla salurkan bantuan PMI untuk korban kebakaran Kemayoran

    Jusuf Kalla salurkan bantuan PMI untuk korban kebakaran Kemayoran

    Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla meninjau posko siaga korban kebakaran yang berada di SDN 09 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Jusuf Kalla salurkan bantuan PMI untuk korban kebakaran Kemayoran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 19:19 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menyalurkan bantuan untuk korban kebakaran yang berlokasi di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12) siang. Jusuf Kalla atau akrab disapa JK tiba di lokasi posko siaga korban kebakaran yang berada di SDN 09 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu pada pukul 14.00 WIB.

    JK yang mengenakan kemeja putih dengan logo PMI tersebut didampingi Camat Kemayoran Dicky Suherlan untuk meninjau tenda para pengungsi.

    “Assalamualaikum. Bagaimana sudah dapat makanan? Rumahnya semua kena kebakaran?” tanya JK yang juga Wapres Ke-10 dan Ke-12 RI tersebut kepada para korban di tenda pengungsi.

    Para korban pun menjawab bahwa mereka sudah mendapatkan makanan. “Kami butuh sendal dewasa pak. Enggak punya sendal susah keluar-keluar tenda,” kata salah satu korban. JK lantas bertanya kembali apa yang sangat dibutuhkan oleh para korban kebakaran. Sebagian besar warga pun menjawab mereka butuh perumahan serta modal agar bisa kembali berusaha.

    Sebelum mengakhiri diskusi dengan para korban, JK menawarkan agar para korban bersedia dipindahkan ke rumah susun (rusun) karena memiliki halaman yang lebih luas serta kecil risiko untuk terjadi kebakaran.

    “Mau rusun di sini? Kalau rusun itu banyak halaman, jadi bisa lebih sehat. Kalau rusun tidak mudah (kebakaran). Saya kira kita usulkan nanti rusun ya,” kata JK.

    Setelah mendengarkan aspirasi, JK secara simbolis menyalurkan lima kotak (boks) bantuan dari PMI kepada para korban. Bantuan tersebut berisi produk sanitasi, seperti handuk, pembalut, tisu, sikat gigi, sabun mandi, detergen serta sarung. Kebakaran di permukiman padat penduduk yang terjadi di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12), diduga berasal dari rumah seorang pengepul rongsokan sampah plastik berinisial J.

    Percikan api kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen yang ada di kawasan tersebut.
    Akibat kebakaran di pemukiman padat penduduk ini, sebanyak 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT) yakni RT 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 09 (tergabung dalam RW 05) terdampak.

    Sumber : Antara

  • Tak Mau Ikut Campur Konflik JK dan Agung Laksono di PMI, Golkar: Itu Urusan Kemanusiaan

    Tak Mau Ikut Campur Konflik JK dan Agung Laksono di PMI, Golkar: Itu Urusan Kemanusiaan

    Tak Mau Ikut Campur Konflik JK dan Agung Laksono di PMI, Golkar: Itu Urusan Kemanusiaan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan, pihaknya tak mau ikut campur konflik antara dua kader seniornya, Jusuf Kalla dan Agung Laksono, soal kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI).
    Ia mengatakan, partai politik (parpol) sebaiknya tidak cawe-cawe dalam perkara organisasi kemanusiaan.
    “Itu kan urusan darat tidak bisa ke bawa ke laut, urusan laut tidak bisa ke bawa ke darat,” ujar Sarmuji dihubungi Kompas.com, Rabu (11/12/2024).
    Baginya, lebih baik urusan PMI diselesaikan sendiri di internalnya.
    Golkar tak mau ikut campur meskipun yang berkonflik adalah dua politisi seniornya.
    “Karena itu urusan PMI yang berbasis kemanusiaan, kami partai politik tidak berani berkomentar lebih jauh. Biar diselesaikan secara internal organisasi,” sebut dia.
    “Itu kan urusan kemanusiaan nanti kalau kita ikut-ikut malah ruwet,” sambung Sarmuji.
    Diketahui Agung Laksono terpilih menjadi
    Ketua PMI
    dari musyawarah nasional (munas) tandingan.
    Sementara, Kalla dinyatakan kembali menjadi Ketua PMI setelah Munas ke 22 yang berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (8/12/2024).
    Kalla pun telah melaporkan ke polisi tindakan yang dilakukan Agung Laksono. Ia menganggap langkah merebut kursi
    ketua PMI
    itu ilegal.
    Sementara, Agung Laksono menanggapi dengan santai laporan itu. Ia menganggap semua orang berhak memberikan laporan.
    Namun, ia menekankan tak ada tindakan kriminal dalam proses tersebut. Baginya, dualisme kepemimpinan di PMI adalah urusan organisasi.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Agung Laksono Ngaku Sudah Bertemu JK Sebelum Munas ke-22 PMI

    Agung Laksono Ngaku Sudah Bertemu JK Sebelum Munas ke-22 PMI

    Bisnis.com, JAKARTA — Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono mengaku dirinya telah bertemu Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) sebelum dirinya turut maju mencalonkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029.

    Agung mengemukakan dia bertemu dengan JK sebelum Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI dilangsungkan, tetapi dia tak mengingat kapan tanggal pastinya. Adapun, kata dia, pertemuan ini dilakukan di kediaman JK.

    “Saya menemui dulu Pak JK, saya anggap [JK] senior saya. Saya bertemu beliau [JK] suatu hari saya lupa tanggalnya, di rumahnya. Pokoknya saya ajak satu orang yang dikenal oleh saya dan Pak JK [bukan orang PMI], namanya Pak Yasril, orang dari daerah Sulawesi Selatan,” katanya saat dihubungi Bisnis, pada Rabu (11/12/2024).

    Dia melanjutkan Yasril ini adalah saksi yang mendengarkan dan menyaksikan pertemuan antara dirinya dengan JK. Lebih lanjut, Agung menjelaskan kepada JK pertemuan ini bertujuan untuk menginfokan bahwa dirinya akan maju menjadi bakal calon Ketua Umum PMI periode 2024-2029.

    Ayah dari Anggota DPR RI Dave Laksono ini menyampaikan bahwa setelah dirinya memberitahu informasi itu ke JK, JK mempersilakan Agung untuk maju dan bahkan tidak ada larangan dari Wapres RI ke-10 dan 12 tersebut.

    “Tidak ada larangan dari beliau, tidak ada, silakan [maju], begitu intinya. Jadi saya juga tidak kurang ajar amat, main nyelonong, tidak. Saya lapor dulu bahwa saya akan maju gitu. Tapi selanjutnya majunya harus sesuai aturan, antara lain melengkapi 20% [suara] tersebut gitu,” tutur Agung.

    Lebih jauh, Agung mengatakan hingga kini belum ada komunikasi lagi dengan JK. Hanya itu saja komunikasi terakhir antara mereka berdua. Namun, dia menuturkan dirinya akan terbuka bilamana nantinya JK ingin berkomunikasi dengannya.

    “Nggak ada [komunikasi]. Kkalau saya sih oke, kalau beliau nelepon saya terima, saya orangnya tidak suka bekelai-bekelai, saya welcome, tapi aturannya harus dijaga dong,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI pada 8 Desember 2024 berujung konflik. Dalam Munas resmi, Jusuf Kalla terpilih kembali sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Keputusan ini didukung oleh 490 peserta dari 34 PMI provinsi dan forum relawan nasional, dengan Jusuf Kalla menjadi calon tunggal. 

    Ketua Sidang Pleno Adang Rocjana menegaskan bahwa seluruh peserta memberikan dukungan penuh kepada Jusuf Kalla. Namun, kubu Agung Laksono menolak hasil tersebut. Mereka mengadakan Munas tandingan dan mengklaim memperoleh 254 suara dukungan. 

    Kubu ini menilai Munas resmi penuh kejanggalan, membatasi aspirasi, serta ada upaya memaksakan kepemimpinan Jusuf Kalla. Mereka juga mengkritik pembahasan AD/ART yang ditolak oleh pihak Jusuf Kalla. 

    Sebagai respons, Agung Laksono ditetapkan sebagai Ketua Umum PMI versi Munas tandingan, dengan Muhammad Muas sebagai Wakil Ketua Umum dan Ulla Nurchrawaty sebagai Sekretaris Jenderal. Mereka berencana mendaftarkan hasil Munas tandingan ke Kementerian Hukum. 

    Sementara itu, Jusuf Kalla mengecam tindakan kubu Agung sebagai ilegal dan melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Dia menyebut langkah tersebut sebagai pengkhianatan yang merugikan PMI. Namun, Agung Laksono menegaskan bahwa isu ini hanya masalah organisasi dan bertujuan untuk memperbaiki PMI.

  • Senior Golkar Terlibat Dualisme PMI, Bahlil: No Comment

    Senior Golkar Terlibat Dualisme PMI, Bahlil: No Comment

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan mengomentari soal dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) antara dua politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

    “No comment,” kata Bahlil usai berpidato dalam acara bimbingan teknis (bimtek) anggota DPR dan DPRD Fraksi Partai Golkar (FPG) 2024-2029 dari seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2024), dikutip dari Antara.

    Bahlil pergi meninggalkan wartawan, tanpa mengomentari lebih jauh kisruh saling lapor antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono terkait hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI 2024.

    Munas PMI pada Senin (9/12/2024) memutuskan dan menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, dan secara aklamasi memintanya kembali menjabat sebagai ketua umum periode 2024-2029.

    Namun, calon ketua umum PMI lainnya, Agung Laksono mengaku melaporkan hasil Munas ke-22 PMI ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hingga terjadi dualisme kepemimpinan PMI.

    Agung mengeklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20 persen suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada AD/ART, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir.

    Kemudian Jusuf Kalla menyatakan bakal melaporkan Agung Laksono ke polisi. JK menyebutkan PMI harus ada satu dalam negara. 

    Menurutnya, manuver Agung Laksono yang membuat Munas tandingan PMI merupakan langkah yang illegal, sehingga menimbulkan dualisme PMI.

  • Warga Terdampak Kebakaran di Kebon Kosong Kemayoran Mengungsi di 3 Posko – Page 3

    Warga Terdampak Kebakaran di Kebon Kosong Kemayoran Mengungsi di 3 Posko – Page 3

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan ada 200 rumah semi permanen yang hangus akibat kebakaran yang terjadi di Jalan Kemayoran Gempol, RT 002-RT 009 RW 05, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Kepala Pelaksana BPBD Jakarta Isnawa Adji mengatakan, kebakaran terjadi sekira pukul 12.25 WIB dan berhasil dipadamkan pada pukul 19.59 WIB.

    Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Akibatnya, sebanyak 1.800 jiwa telah mengungsi.

    “Objek terdampak (kebakaran) 200 rumah semi permanen, 600 Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.800 jiwa,” kata Isnawa dalam keterangan tertulis, diterima Selasa (10/12/2024).

    Menurut Isnawa, jumlah korban masih dalam pendataan. Dia bilang, kebakaran Kemayoran selesai ditangani oleh 32 Unit Damkar, TRC BPBD, PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, Personil PSKB/Tagana Dinsos, Personil Polsek dan Personil Koramil.

    “”Estimasi kerugian masih dalam proses pendataan,” kata Isnawa.

    Adapun, 1.800 warga terdampak saat ini mengungsi di SDN 09 Kebon Kosong. BPBD Jakarta telah memberikan bantuan dasar berupa 120 dus air mineral, mkanan siap saji, selimut, matras, hingga kipas angin.

  • Jusuf Kalla usulkan korban kebakaran Kemayoran dipindahkan ke rusun

    Jusuf Kalla usulkan korban kebakaran Kemayoran dipindahkan ke rusun

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengusulkan kepada pemerintah agar memindahkan korban terdampak kebakaran di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12) lalu, ke rumah susun.

    Saat meninjau tenda pengungsi, Wapres Ke-10 dan Ke-12 RI tersebut sempat menawarkan kepada korban agar bersedia dipindahkan ke rumah susun (rusun).

    “Kita sarankan itu rumah susun, diganti dengan rumah susun. Karena lebih hampir semua kebakaran itu kan korsleting listrik, karena tidak teratur,” kata Jusuf Kalla atau akrab disapa JK tersebut saat meninjau posko siaga korban kebakaran di SDN 09 Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut JK, rumah susun memiliki lingkungan yang lebih bersih dan teratur, daripada lokasi permukiman korban sebelumnya yang padat penduduk.

    JK menilai rusun memiliki risiko yang lebih kecil terjadi korsleting listrik, sebagai penyebab utama kebakaran di permukiman.

    Karena itu, JK juga akan mengusulkan ke kementerian terkait soal perpindahan korban kebakaran Kemayoran ke rusun itu.

    “Tadi yang diharapkan perumahan, nanti kita tentu, pemerintah, menteri perumahan akan turun dan kita sarankan itu rumah susun, diganti dengan rumah susun,” kata JK.

    Dalam kesempatan itu, JK sebagai perwakilan dari PMI menyampaikan bela sungkawa kepada korban serta mengapresiasi atas upaya masyarakat dalam membantu korban.

    “Untuk tanggap darurat ini tentu Kementerian Sosial, PMI akan selalu membantu,” kata JK.

    Adapun kebakaran di permukiman padat penduduk yang terjadi di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12), diduga berasal dari rumah seorang pengepul rongsokan sampah plastik berinisial J.

    Percikan api kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen yang ada di kawasan tersebut.

    Akibat kebakaran di pemukiman padat penduduk ini, sebanyak 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT) yakni RT 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 09 (tergabung dalam RW 05) terdampak.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Organisasi Harus Relevan dan Kredibel

    Organisasi Harus Relevan dan Kredibel

    Sulawesi Utara: Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sulawesi Utara, Annie Dondokambey, menyayangkan terjadi dualisme kepemimpinan dalam kepengurusan PMI periode 2024-2029. Menurutnya organisasi kemanusiaan itu harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

    Annie mengatakan, perubahan kepemimpinan diperlukan untuk meningkatkan transparasi PMI dalam mengelola dana publik. 

    “Saya mempunyai keinginan perubahan, antara lain peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Harapan kami, pemimpin baru dapat memastikan pengelolaan dana dan sumber daya PMI lebih transparan. Karena organisasi ini mengelola dana publik dan bantuan dari berbagai pihak,” kata Annie.

    Annie mengatakan, perubahan kepemimpinan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi program. Ia yakin pemimpin yang baru bisa membawa perubahan dan program-program yang lebih berinovasi. 

    “Kritik terhadap efektivitas program PMI dapat memunculkan keinginan untuk perubahan pimpinan yang dapat membawa inovasi dan perbaikan dalam implementasi program,” ujarnya.

    Selain itu, Annie menilai PMI membutuhkan regenerasi kepengurusan untuk memastikan ide-ide segar dan pendekatan baru dalam menangani tantangan kemanusiaan di Indonesia. 

    Menurutnya, perubahan kondisi global dan nasional seperti pandemi, perubahan iklim dan krisis sosial menuntut pemimpin yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi dan visi strategis.

    “Perubahan dalam kepemimpinan PMI bertujuan memastikan organisasi tetap relevan, kredibel, dan efektif dalam menjalankan misi kemanusiaan,” kata Annie.

    Sebelumnya, Munas ke-XXII PMI 2024 secara resmi kembali menetapkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029. Keputusan ini disahkan pada Pleno 3.

    Dalam sidang tersebut, Jusuf Kalla diminta kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029 secara aklamasi.

    Keputusan itu disampaikan oleh Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Jawa Barat.

    Alih-alih berjalan lancar, hasil munas justru memicu ketidakpuasan. Kubu Agung Laksono menggelar Munas PMI XXII tandingan.

    Munas ini dilakukan mendadak, setelah muncul ketidakpuasan sebagian besar peserta dalam kegiatan yang sama namun di ruang berbeda.

    Dalam acara yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, Agung Laksono mengklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI Pusat periode 2024-2029.

    Sulawesi Utara: Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sulawesi Utara, Annie Dondokambey, menyayangkan terjadi dualisme kepemimpinan dalam kepengurusan PMI periode 2024-2029. Menurutnya organisasi kemanusiaan itu harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
     
    Annie mengatakan, perubahan kepemimpinan diperlukan untuk meningkatkan transparasi PMI dalam mengelola dana publik. 
     
    “Saya mempunyai keinginan perubahan, antara lain peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Harapan kami, pemimpin baru dapat memastikan pengelolaan dana dan sumber daya PMI lebih transparan. Karena organisasi ini mengelola dana publik dan bantuan dari berbagai pihak,” kata Annie.
    Annie mengatakan, perubahan kepemimpinan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi program. Ia yakin pemimpin yang baru bisa membawa perubahan dan program-program yang lebih berinovasi. 
     
    “Kritik terhadap efektivitas program PMI dapat memunculkan keinginan untuk perubahan pimpinan yang dapat membawa inovasi dan perbaikan dalam implementasi program,” ujarnya.
     
    Selain itu, Annie menilai PMI membutuhkan regenerasi kepengurusan untuk memastikan ide-ide segar dan pendekatan baru dalam menangani tantangan kemanusiaan di Indonesia. 
     
    Menurutnya, perubahan kondisi global dan nasional seperti pandemi, perubahan iklim dan krisis sosial menuntut pemimpin yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi dan visi strategis.
     
    “Perubahan dalam kepemimpinan PMI bertujuan memastikan organisasi tetap relevan, kredibel, dan efektif dalam menjalankan misi kemanusiaan,” kata Annie.
     
    Sebelumnya, Munas ke-XXII PMI 2024 secara resmi kembali menetapkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029. Keputusan ini disahkan pada Pleno 3.
     
    Dalam sidang tersebut, Jusuf Kalla diminta kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029 secara aklamasi.
     
    Keputusan itu disampaikan oleh Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Jawa Barat.
     
    Alih-alih berjalan lancar, hasil munas justru memicu ketidakpuasan. Kubu Agung Laksono menggelar Munas PMI XXII tandingan.
     
    Munas ini dilakukan mendadak, setelah muncul ketidakpuasan sebagian besar peserta dalam kegiatan yang sama namun di ruang berbeda.
     
    Dalam acara yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, Agung Laksono mengklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI Pusat periode 2024-2029.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • 15 Orang Terluka Akibat Kebakaran di Pemukiman Padat Penduduk Kemayoran Jakpus

    15 Orang Terluka Akibat Kebakaran di Pemukiman Padat Penduduk Kemayoran Jakpus

    ERA.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebut sebanyak 15 orang terluka akibat kebakaran di permukiman padat penduduk yang terjadi di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang.

    “Rekap data pelayanan kesehatan pos kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran pada Selasa 10 Desember 2024 sampai dengan pukul 17.45 WIB tadi sebanyak 15 pasien,” kata Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Isnawa menyebut, seorang ibu hamil menjadi pasien yang dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sedangkan pasien rawat jalan sebanyak 14 orang.

    “Pasien yang dirujuk satu jiwa itu ibu hamil, kita belum mendapatkan updatenya karena nanti dikabari lebih lanjut oleh tim ambulans gawat darurat (AGD). Kalau pasien yang rawat jalan ada 14 orang, itu 11 orang rawat jalan sedangkan tiga orang tindakan di tempat,” ujar Isnawa.

    Dari 15 orang yang terluka, kata Isnawa sebanyak tiga orang berusia 6-18 tahun, lalu tujuh orang usia 19-45 tahun, dan lima orang usia di atas 45 tahun.

    Lebih lanjut, Isnawa menjelaskan jajaran dari Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Pusat sudah menempatkan tim Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D) dalam hal ini ambulans gawat darurat sebanyak sembilan orang dengan armada empat ambulans. Kegiatan posko kesehatan dilakukan di SDN 09 Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

    “Lalu juga menyiapkan Tim Puskesmas tiga orang dengan satu ambulans, dan tim dari Palang Merah Indonesia (PMI) sebanyak dua orang dengan armada satu ambulans,” ucap Isnawa.

    Kebakaran di permukiman padat penduduk yang terjadi di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, diduga berasal dari rumah seorang pengepul rongsokan sampah plastik berinisial J.

    “Kebakaran di kawasan Kemayoran ini diduga dari rumah Pak J yang bekerja sebagai pengumpul rongsokan plastik,” kata Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat, Asril Rizal saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Kebakaran tersebut berawal dari adanya percikan api dari rumah yang dijadikan pengepul rongsokan plastik milik warga berinisial J. Percikan api kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen yang ada di kawasan tersebut.

    Akibat kebakaran di pemukiman padat penduduk ini, sebanyak 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT) yakni RT 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 09 (tergabung dalam RW 05) terdampak. (Ant)

  • DKI pertimbangkan pemindahan korban kebakaran di Kemayoran ke rusun

    DKI pertimbangkan pemindahan korban kebakaran di Kemayoran ke rusun

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan pemindahan korban kebakaran di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, ke rumah susun (rusun) yang ada di Jakarta.

    Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menjawab pers terkait penanganan korban kebakaran Kebon Kosong seperti korban kebakaran Manggarai yang mendapatkan unit di Rusunawa Pasar Rumput.

    “Mereka itu ada yang memang rumah sendiri, ada yang rumah kontrakan. Saya belum mengambil keputusan. Tapi saya coba diskusikan,” kata Teguh di posko pengungsian SDN 09 Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Rabu.

    Teguh sempat berbincang dengan para pengungsi terkait rencana perpindahan rumah ke rusun terdekat.

    “Sebagian ada yang menjawab langsung setuju, sebagian masih diam, tapi ini kan masih dalam artian belum keputusan ya. Pastinya kami akan verifikasi, akan data terkait masalah tersebut,” ujar Teguh.

    Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan berdiskusi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat terkait rencana tersebut.

    Di sisi lain, Teguh memastikan bantuan logistik di setiap posko pengungsian akan terjamin, mulai dari makan sehari-hari, selimut, dan logistik lainnya.

    Teguh juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait karena kewenangan tidak hanya berada di Pemprov DKI Jakarta terkait masalah di area terdampak kebakaran.

    Jajaran Pemprov DKI Jakarta termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta akan terus menyalurkan sejumlah bantuan logistik bagi ratusan korban kebakaran di permukiman padat penduduk itu.

    Bantuan yang telah disiapkan berupa 120 dus air mineral, 1.800 kotak makanan siap saji, 500 lembar selimut, 500 paket “family kit”, 500 paket “kidsware”, 650 paket sandang, 6 unit kipas angin, dan 500 buat matras.

    “Bantuan yang sudah masuk kemarin itu dari BPBD DKI Jakarta berupa bantuan logistik dan ada juga dari Dinas Sosial makan pagi dan malam, dari Palang Merah Indonesia (PMI), ada juga tenda pleton dan toilet portabel,” ujar Teguh.

    Kebakaran di permukiman padat penduduk yang terjadi di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12), diduga berasal dari rumah seorang pengepul rongsokan sampah plastik berinisial J.

    Percikan api kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen yang ada di kawasan tersebut.

    Akibat kebakaran di pemukiman padat penduduk ini, sebanyak 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT) yakni RT 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 09 (tergabung dalam RW 05) terdampak.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dualisme Kepemimpinan PMI, Ketua PMI Sumbawa: Krisis Kepercayaan Harus Diatasi

    Dualisme Kepemimpinan PMI, Ketua PMI Sumbawa: Krisis Kepercayaan Harus Diatasi

    Sumbawa: Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Andi Rusni, menyampaikan pandangannya terkait dualisme di tubuh PMI. 

    Dalam pernyataannya, Andi menyebut perpecahan ini merupakan bentuk krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan di organisasi kemanusiaan tersebut.  

    Selama lebih dari 30 tahun, Andi mengaku menyaksikan berbagai dinamika organisasi, dirinya menyayangkan terjadi konflik internal hingga berujung dualisme kepemimpinan di tubuh PMI.

    “Kami tidak ingin ada perpecahan seperti ini. Hati kami merasa sangat miris, tetapi ada hal-hal yang membuat situasi ini tidak terhindarkan,” kata Andi.

    Ia menjelaskan, dualisme ini muncul akibat adanya krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan PMI.  Andi menghormati kontribusi Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK), Dia menilai kepemimpinan JK tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya opsi dalam menjaga keberlangsungan organisasi.  

    “Kami mengakui dan menghormati apa yang sudah beliau (JK) lakukan. Namun, itu tidak berarti bahwa hanya beliau yang memahami dan mampu memimpin PMI,” katanya.

    Andi menyayangkan adanya penggiringan opini yang seolah-olah menempatkan JK sebagai satu-satunya tokoh yang memahami prinsip-prinsip dasar Palang Merah.

    Menurutnya, organisasi seperti PMI membutuhkan dinamika dan dialektika untuk berkembang, bukan pengultusan terhadap individu tertentu.  

    Andi menyoroti pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) PMI yang dinilainya tidak berjalan secara inklusif. 

    Menurutnya, perbedaan pandangan di dalam Munas, termasuk soal aturan dan mekanisme organisasi, merupakan hal yang wajar dan harus dihormati.  

    Namun, Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan yang dianggapnya sebagai upaya membungkam perbedaan pendapat. 

    “Orang-orang yang berbeda pilihan dalam Munas dianggap pengkhianat, ini tidak mencerminkan semangat demokrasi dalam organisasi,” ujarnya.  

    Andi mengingatkan, PMI adalah organisasi yang didirikan untuk menjalankan misi kemanusiaan. Sebagai bagian dari International Committee of the Red Cross (ICRC) dan Federasi Palang Merah Internasional, PMI harus menjaga prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan berperan aktif dalam gerakan global.  

    Andi menyerukan agar seluruh pihak di PMI kembali kepada semangat persatuan dan kolaborasi demi misi kemanusiaan yang lebih besar. 

    Ia berharap konflik internal tersebut dapat diselesaikan dengan bijaksana dan demokratis, tanpa mengorbankan integritas organisasi.  

    “PMI harus tetap menjadi organisasi yang inklusif, terbuka terhadap perubahan, dan berkomitmen untuk melayani masyarakat. Kepemimpinan itu penting, tetapi organisasi jauh lebih besar,” katanya.

    Sebelumnya, Munas ke-XXII PMI 2024 secara resmi kembali menetapkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029. Keputusan ini disahkan pada Pleno 3.

    Dalam sidang tersebut, Jusuf Kalla diminta kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029 secara aklamasi.

    Keputusan itu disampaikan oleh Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Jawa Barat.

    Alih-alih berjalan lancar, hasil munas justru memicu ketidakpuasan. Kubu Agung Laksono menggelar Munas PMI XXII tandingan.

    Munas ini dilakukan mendadak, setelah muncul ketidakpuasan sebagian besar peserta dalam kegiatan yang sama namun di ruang berbeda.

    Dalam acara yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, Agung Laksono mengklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI Pusat periode 2024-2029.

    Sumbawa: Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Andi Rusni, menyampaikan pandangannya terkait dualisme di tubuh PMI. 
     
    Dalam pernyataannya, Andi menyebut perpecahan ini merupakan bentuk krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan di organisasi kemanusiaan tersebut.  
     
    Selama lebih dari 30 tahun, Andi mengaku menyaksikan berbagai dinamika organisasi, dirinya menyayangkan terjadi konflik internal hingga berujung dualisme kepemimpinan di tubuh PMI.
    “Kami tidak ingin ada perpecahan seperti ini. Hati kami merasa sangat miris, tetapi ada hal-hal yang membuat situasi ini tidak terhindarkan,” kata Andi.
     
    Ia menjelaskan, dualisme ini muncul akibat adanya krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan PMI.  Andi menghormati kontribusi Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK), Dia menilai kepemimpinan JK tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya opsi dalam menjaga keberlangsungan organisasi.  
     
    “Kami mengakui dan menghormati apa yang sudah beliau (JK) lakukan. Namun, itu tidak berarti bahwa hanya beliau yang memahami dan mampu memimpin PMI,” katanya.
     
    Andi menyayangkan adanya penggiringan opini yang seolah-olah menempatkan JK sebagai satu-satunya tokoh yang memahami prinsip-prinsip dasar Palang Merah.
     
    Menurutnya, organisasi seperti PMI membutuhkan dinamika dan dialektika untuk berkembang, bukan pengultusan terhadap individu tertentu.  
     
    Andi menyoroti pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) PMI yang dinilainya tidak berjalan secara inklusif. 
     
    Menurutnya, perbedaan pandangan di dalam Munas, termasuk soal aturan dan mekanisme organisasi, merupakan hal yang wajar dan harus dihormati.  
     
    Namun, Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan yang dianggapnya sebagai upaya membungkam perbedaan pendapat. 
     
    “Orang-orang yang berbeda pilihan dalam Munas dianggap pengkhianat, ini tidak mencerminkan semangat demokrasi dalam organisasi,” ujarnya.  
     
    Andi mengingatkan, PMI adalah organisasi yang didirikan untuk menjalankan misi kemanusiaan. Sebagai bagian dari International Committee of the Red Cross (ICRC) dan Federasi Palang Merah Internasional, PMI harus menjaga prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan berperan aktif dalam gerakan global.  
     
    Andi menyerukan agar seluruh pihak di PMI kembali kepada semangat persatuan dan kolaborasi demi misi kemanusiaan yang lebih besar. 
     
    Ia berharap konflik internal tersebut dapat diselesaikan dengan bijaksana dan demokratis, tanpa mengorbankan integritas organisasi.  
     
    “PMI harus tetap menjadi organisasi yang inklusif, terbuka terhadap perubahan, dan berkomitmen untuk melayani masyarakat. Kepemimpinan itu penting, tetapi organisasi jauh lebih besar,” katanya.
     
    Sebelumnya, Munas ke-XXII PMI 2024 secara resmi kembali menetapkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029. Keputusan ini disahkan pada Pleno 3.
     
    Dalam sidang tersebut, Jusuf Kalla diminta kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029 secara aklamasi.
     
    Keputusan itu disampaikan oleh Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Jawa Barat.
     
    Alih-alih berjalan lancar, hasil munas justru memicu ketidakpuasan. Kubu Agung Laksono menggelar Munas PMI XXII tandingan.
     
    Munas ini dilakukan mendadak, setelah muncul ketidakpuasan sebagian besar peserta dalam kegiatan yang sama namun di ruang berbeda.
     
    Dalam acara yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, Agung Laksono mengklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI Pusat periode 2024-2029.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)