NGO: PMI

Rumah Sakit di Sragen Tunggak Bayar Darah ke PMI Hampir Rp 1 Miliar Yogyakarta 14 Desember 2024

Rumah Sakit di Sragen Tunggak Bayar Darah ke PMI Hampir Rp 1 Miliar
Editor
KOMPAS.com
– Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sragen, Alex Fitroh Hadi Pornomo, mengungkapkan temuannya mengenai sejumlah rumah sakit di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (Jateng), yang menunggak pembayaran darah ke
Palang Merah Indonesia
(PMI).
Tunggakan sejumlah rumah sakit di Sragen itu mencapai hampir satu miliar rupiah, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab dan dampaknya.
Isu terkait tunggakan pembayaran darah oleh rumah sakit di Sragen sudah beredar di kalangan masyarakat.
Alex Fitroh Hadi Pornomo pun merasa perlu untuk memastikan kebenaran kabar tersebut dengan mendatangi langsung kantor PMI Kabupaten Sragen pada Kamis (12/12/2024).
“Saya minta klarifikasi langsung ke pihak PMI Sragen, ternyata desas-desus itu benar, di data ada beberapa rumah sakit yang nunggak klaim BPJS pembayaran darah di PMI, nilainya cukup besar,” kata Alex, Jumat (13/12/2024), dikutip dari
TribunSolo.com
.
Alex merinci, yang menunggak tidak hanya rumah sakit swasta, tetapi juga dua rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemkab Sragen, meski tunggakan RSUD Sragen relatif lebih kecil dibandingkan rumah sakit swasta.
“Rumah sakit yang menunggak pembayaran paling banyak adalah Rumah Sakit Amal Sehat, yang belum membayar darah mulai dari Bulan Mei hingga November 2024,” ujar Alex.
“Selama 7 bulan tersebut, RS Amal Sehat menunggak pembayaran darah sebanyak Rp 405.720.000 (405 juta),” imbuhnya.
“Selanjutnya, Rumah Sakit Umum Mardi Lestari Sragen, menunggak dari Bulan Mei sampai November 2024, total tunggakan Rp 145.040.000 (145 juta),” ungkap Alex.
“Kemudian, RSU Sarila Husada menunggak pembayaran darah selama 2 bulan, yakni Oktober dan November, totalnya Rp 40.050.000 (40 juta),” bebernya.
Dia melanjutkan, ada 3 rumah sakit yang belum melakukan pembayaran darah ke PMI di Bulan November, yakni RSI Assalam (Rp 10.290.000), RSUD Sukowati Tangen (Rp 12.740.000), dan RSUD Sragen (Rp 343.350.000).
“Jumlah tunggakan bila ditotal hampir mencapai Rp 1 miliar,” ucap Alex.
Menanggapi temuan ini, Sekretaris PMI Kabupaten Sragen, Darmawan membenarkan adanya anggota DPRD yang melakukan klarifikasi terkait masalah
tunggakan pembayaran darah
tersebut.
“Jadi, data itu memang data sumbernya dari PMI langsung, yang dipegang oleh Mas Alex, tunggakan yang belum dibayarkan memang cukup tinggi,” jelas Darmawan.
“Kalau yang kecil-kecil sebesar Rp 10 juta sampai Rp 20 juta itu biasa, karena memang, mereka misalnya bulan November itu ambil darah, Desember baru diklaim, kalau itu hal yang wajar,” tutur Darmawan.
Darmawan menambahkan bahwa meskipun pembayaran darah tidak selalu menunggak lama, sejumlah rumah sakit memiliki tunggakan yang cukup besar karena tingginya kebutuhan darah.
“Yang RS Amal Sehat, sudah sekian bulan, kalau tidak salah sudah 8 bulan,” papar Darmawan.
“Kami sudah melayangkan surat sebagai pengingat, karena sebelumnya RS Amal Sehat menunggak pembayaran darah hampir 1 tahun lamanya,” terangnya.
Meskipun demikian, Darmawan menjelaskan bahwa tunggakan pembayaran darah tersebut tidak mengganggu operasional PMI Kabupaten Sragen.
“Kalau mengganggu itu tidak, tetapi karena PMI ini ada pembayaran jatuh tempo yang dibayar bulan depannya,” tambahnya.
Masalah tunggakan pembayaran darah ini muncul bersamaan dengan isu
dualisme kepemimpinan di tubuh PMI
, yang memanas setelah digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 pada Minggu (8/12/2024).
Akan tetapi, PMI Kabupaten Sragen mengaku tidak terlalu terpengaruh dengan masalah tersebut.
“Kalau kami PMI cuek saja, karena memang kami ikut yang legal,” kata Darmawan menanggapi masalah kepemimpinan di tingkat pusat.
“Yang penting PMI di Kabupaten bisa berjalan, pelayanan daerah jalan, itu yang jadi tolak ukur kami,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2024 18:40
Tragis! Teknisi Tewas Akibat Ledakan Tabung Setrika Uap Pabrik Konveksi

loading…

Teknisi berinisial US, tewas usai terkena ledakan tabung uap setrika milik pabrik konveksi di wilayah Ciseeng, Kabupaten Bogor. Foto/istimewa

BOGOR – Teknisi berinisial US, tewas usai terkena ledakan tabung uap setrika milik pabrik konveksi di wilayah Ciseeng, Kabupaten Bogor. Korban mengalami luka parah, karena salah satu tangannya putus terkena ledakan .

Kapolsek Parung AKP Doddy Rosjadi mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 14 Desember 2024. Awalnya, karyawan konveksi yang berinisial IN mengalami kendala dengan setrika uapnya. “Akhirnya memanggil teknisi (US) untuk diperbaiki,” kata Doddy, Sabtu (14/12/2024).

Pada saat perbaikan tabung uang tersebut berlangsung, IN Sempat mengingatkan agar kompornya terlebih dahulu dimatikan. Namun saat itu US mengabaikannya dan tetap melakukan perbaikan.

“Tiba-tiba tabung uap tersebut meledak hebat sampai mengeluarkan suara dentuman keras dan merusak atap dari pabrik,” jelasnya.

Setelah kejadian, korban US tergeletak di lantai dan teman-teman korban berusaha menolong untuk dibawa ke rumah sakit. Korban yang mengalami luka parah hingga bagian lengan kanan putus meninggal dunia diduga karena kehabisan darah.

“Korban dibawa ke RS Dhuafa namun karena luka yang dialami korban sangat berat sehingga korban dilarikan dan dirujuk ke RS PMI untuk ditangani. Tidak lama korban meninggal dunia diduga diakibatkan karena kehabisan darah,” pungkasnya.

(cip)

14/12/2024 15:50
Top 5 News Bisnisindonesia.id: Tantangan Kawasan Industri hingga Pengembangan Rupiah Digital

Bisnis, JAKARTA— Pengembang kawasan industri menghadapi tantangan berupa lesunya kinerja manufaktur. Namun, masih ada peluang dari investor kelas kakap untuk menyediakan kawasan dengan teknologi tinggi dan ramah lingkungan.

Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengatakan tahun ini investasi sektor manufaktur seperti elektronik dan kendaraan listrik masih menunjukkan minat yang stabil, utamanya dari investor asing. Penyedia lahan akan fokus mengembangkan kawasan industri nasional dan melakukan penyesuaian tren pasar, seperti pengembangan kawasan industri berbasis ramah lingkungan dan digital atau yang dikenal saat ini dengan sebutan Smart Eco Industrial Park.

Peluang ini pun membawa optimisme di tengah kontraksi kinerja manufaktur. Indeks pembelian manajer (PMI) yang dirilis S&P Global mencatat bahwa kinerja manufaktur telah terjebak di zona kontraksi sejak Juli. Berita tersebut merupakan satu dari lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Sabtu (14/12/2024). Simak ulasan singkatnya berikut ini.

Tantangan Kawasan Industri Menjawab Kebutuhan Raksasa Teknologi
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), total luas lahan kawasan industri mencapai 94.054 hektare per November 2024. Lahan terisi mencapai 59,76% atau 56.423 hektare dan sisanya sebesar 40,24% atau seluas 37.631 hektare merupakan lahan yang masih tersedia untuk lokasi investasi.

Menurut Himpunan Kawasan Industri (HKI), hal ini menunjukkan penjualan lahan di kawasan industri pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup stabil meski ada beberapa tantangan ekonomi global dan domestik. Apalagi, Kementerian Perindustrian melihat pengembangan kawasan industri yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) bisa mencapai Rp2.785 triliun hingga 2039.

Sejumlah perusahaan tercatat telah mengumumkan komitmen investasinya. Sebagai contoh, produsen pendingin ruangan terbesar dunia asal Jepang, PT Daikin Industries Indonesia (DIID) resmi menyelesaikan pembangunan pabrik AC full-scale pertama di Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp3,3 triliun. Pabrik tersebut berlokasi Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang.

Pemerintah juga sedang melobi peningkatan investasi raksasa teknologi Apple Inc. di Indonesia hingga Rp15 triliun, meski belum ada kata sepakat. Bagaimana tanggapan para pengelola kawasan industri di Tanah Air? Simak artikel selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Prospek Cerah Proyek LNG di Tengah Minimnya Gas Pipa

Keberadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di Tanah Air kian diminati sebagai sumber energi, terutama di tengah minimnya pasokan gas pipa dalam beberapa tahun terakhir.

Terlebih, dalam 10 tahun ke depan Indonesia bahkan diperkirakan mengalami surplus gas hingga 1.715 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) yang berasal dari sejumlah proyek potensial, termasuk peningkatan produksi LNG. Sejalan dengan itu, sejumlah perusahaan juga sudah mulai berlomba-lomba masuk ke dalam proyek LNG, seperti halnya yang dilakukan PT Pertamina International Shipping (PIS), belum lama ini.

Melalui Papua Bersama Konsorsium, Subholding Integrated Marine Logistics Pertamina itu bakal terlibat langsung dalam proyek pengembangan fasilitas regasifikasi darat (land-based regasification plant) dan regasifikasi terapung (floating storage and regasification unit/FSRU) LNG di Papua Utara.

Selain PT PIS, PT Sumber Energi Andalan Tbk. (ITMA) juga tengah mengerjakan proyek pembangunan processing LNG di Jawa Timur, dengan nilai investasi mencapai sekitar US$28 juta atau setara dengan Rp445,76 miliar (asumsi kurs Rp15.920 per dolar AS). Bagaimana perkembangan proyek LNG lainnya? Simak artikel selengkapnya melalui tautan yang tersedia.

Langkah Taktis ECB Pangkas Suku Bunga Demi Pertumbuhan

Bank sentral Eropa atau ECB memangkas suku bunga acuannya pada pengujung 2024 sebagai upaya membangkitkan perekonomian yang lesu. Pelonggaran diyakini akan berlanjut pada tahun depan.

Bank sentral untuk 20 negara yang menggunakan mata uang euro ini menurunkan suku bunga deposito bank, yang mendorong kondisi pembiayaan di benua biru menjadi 3% dari 3,25%. Suku bunga tersebut berada pada rekor 4,0% hanya pada Juni 2024.

ECB mengisyaratkan bahwa pemangkasan lebih lanjut dimungkinkan dengan menghapus referensi untuk mempertahankan suku bunga. ECB mengatakan ekonomi ‘cukup ketat’ untuk tingkat biaya pinjaman yang mengekang pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi ini masih tetap ketat karena kebijakan moneter masih tetap ketat dan kenaikan suku bunga di masa lalu masih menular ke stok kredit yang ada.

Apa saja faktor yang mendukung pemangkasan suku bunga oleh ECB? Artikel selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

Fintech Kontribusi ke Pajak Digital Hampir Rp3 Triliun, Kalahkan Kripto

Negara menerima setoran pajak dari sektor pinjaman berbasis fintech hampir Rp3 triliun dalam 5 tahun terakhir, lebih besar ketimbang pajak kripto yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) capai Rp2,86 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,71 triliun.

Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 98 penyelenggara fintech lending yang terdaftar di OJK per September 2024. Adapun total aset mereka mencapai Rp8,1 triliun.

Lalu, pajak digital dari perusahaan teknologi, termasuk raksasa seperti Google yang disebut sebagai Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE mencapai Rp24,49 triliun. Total pajak dari sektor usaha ekonomi digital alias pajak digital sebesar Rp31,05 triliun hingga 30 November 2024. Sektor mana yang menjadi incaran pemerintah? Berita selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

Bank Indonesia Rampungkan Tahapan Awal Rupiah Digital

Bank Indonesia (BI) telah merampungkan proof of concept rupiah digital tahap pertama yang merupakan bagian dari Proyek Garuda. Penyelesaian tahap pertama tersebut merupakan satu dari tiga tahap pengembangan Rupiah Digital yang telah dimulai sejak tahun 2022 dengan melewati proses penyusunan white paper, consultative paper, dan laporan konsultasi publik.

Dalam laporan resminya yang dikutip Jumat (13/12/2024), potensi rupiah digital untuk memperkuat ekosistem sistem pembayaran Indonesia dapat terwujud apabila dapat mencapai tiga tujuan. Pertama, menjadi alat pembayaran digital yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedua, mendukung pelaksanaan tugas BI di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem di era digital dan, ketiga, mendukung pengembangan sistem keuangan dan integrasi ekonomi keuangan digital (EKD) secara nasional. Bagaimana rancangan pengembangan rupiah digital oleh BI? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

14/12/2024 10:29
Mabuk Kecubung, Tiga Siswa SMP di Demak Ditemukan "Linglung" di Hutan Jepara Regional 14 Desember 2024

Mabuk Kecubung, Tiga Siswa SMP di Demak Ditemukan “Linglung” di Hutan Jepara
Tim Redaksi
JEPARA, KOMPAS.com
– Tiga pelajar SMP asal Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang dilaporkan hilang ditemukan dalam kondisi
linglung
di kawasan hutan perbukitan Desa Somosari, Kecamatan Batealit,
Jepara
, Kamis (12/12/2024).
Ketiga remaja pria berusia 15 tahun tersebut adalah SP, IA, dan MA.
Kapolsek Batealit, Iptu Sri Raharjo, menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula pada Kamis (12/12/2024) sore sekitar pukul 18.00 WIB.
Warga menemukan dua unit sepeda motor matik bernopol H 2092 AYE dan H 6813 CAE terparkir tidak jauh dari sebuah warung di wilayah hutan wisata Desa Somosari.
Selain itu, ditemukan pula jas hujan, tas sekolah, seragam sekolah, identitas, dan telepon seluler milik para siswa, termasuk surat izin sekolah dari salah satu SMP di Kabupaten Demak.
“Barang bukti itu ditemukan warga sekitar berceceran dan terpisah,” kata Sri Raharjo, Jumat (13/12/2024).

DOKUMEN POLRES JEPARA Tiga pelajar SMP di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang dilaporkan hilang ditemukan dalam kondisi linglung di kawasan hutan, perbukitan Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Jepara.
Peristiwa ini segera dilaporkan ke Pemerintah Desa Somosari dan diteruskan ke Mapolsek Batealit.
Tim gabungan dari BPBD, Basarnas, PMI, Perhutani, ormas, TNI, Polri, dan masyarakat kemudian dikerahkan untuk melakukan penyisiran di kawasan hutan.
Sekitar pukul 21.30 WIB, SP ditemukan dalam keadaan hanya mengenakan celana dalam di jalan setapak di lereng bukit sebelah timur dari titik parkir.
Ia segera dilarikan ke Puskesmas Batealit untuk pemeriksaan medis.
Setelah dinyatakan membaik, SP dibawa ke Polsek Batealit untuk klarifikasi.
”
Ngomongnya ngelantur
. Jadi, sebelum ke Jepara, rombongannya mengonsumsi minuman buah kecubung, sehingga sulit dimintai keterangan,” ujar Sri Raharjo.
Camat Batealit, M Taufik, menambahkan bahwa pada Jumat (13/12/2024) dini hari sekitar pukul 02.00, korban kedua, MA, ditemukan di pinggir kawasan hutan Desa Lebuawu, Kecamatan Pecangaan.
Korban ketiga, IA, ditemukan pada Jumat pagi sekitar pukul 06.00 WIB di kawasan hutan Desa Somosari.
Keduanya juga dibawa ke Puskesmas Batealit untuk pemeriksaan kesehatan.
“Semuanya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Batealit dan dinyatakan dalam kondisi sehat secara fisik. Hanya saja, kulitnya lecet di beberapa bagian,” tutur Taufik.
Pada Jumat (13/12/2024) siang, ketiga siswa tersebut telah dijemput oleh keluarganya.
“Semula akan kami pulangkan, tapi keluarganya menjemputnya dan juga membawa motornya,” pungkas Taufik.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2024 04:02
Wapres Gibran minta BAZNAS perkuat penanggulangan bencana berbasis masyarakat

Sumber foto: Yanuar/elshinta.com.

Wapres Gibran minta BAZNAS perkuat penanggulangan bencana berbasis masyarakat
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 13 Desember 2024 – 21:35 WIB

Elshinta.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi peran BAZNAS, para relawan, maupun mitra-mitra BAZNAS yang telah bersinergi membantu pemerintah dalam penanganan kebencanaan nasional. Wapres Gibran berharap Baznas dapat memperkuat perannya dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat, baik pada tahap tanggap darurat bencana, pemulihan pascabencana, sampai upaya mengurangi risiko bencana seperti Kampung Tanggap Bencana dan program masyarakat bangkit sejahtera.

“Saya berharap ke depan BAZNAS dapat memperkuat perannya dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat, baik itu terkait pemberian pelatihan kesiapsiagaan kepada masyarakat, pembangunan sekolah darurat sementara bagi anak korban bencana, pemberian beasiswa dan keperluan sekolah bagi anak korban bencana, pembuatan titik ekonomi baru di tempat relokasi, serta penyaluran bantuan produktif untuk kemandirian ekonomi para korban bencana,” ujar Wapres Gibran di hadapan 5000 ribu relawan Baznas pada Apel Kesiapsiagaan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) serta Rumah Sehat BAZNAS (RSB) 2024 yang dilaksanakan di Lapangan Pancasila Semarang, Jumat (13/12).

Lebih lanjut Gibran menekankan agar Baznas menjaga transparansi akuntabilitas, serta efisiensi penyaluran zakat, infak, sedekah, yang digunakan untuk penanggulangan bencana. Hal ini menurut Gibran dapat meningkatkan kepercayaan publik dan masyarakat. Wapres juga mengajak seluruh relawan untuk saling bekerja sama dalam penanggulangan bencana.

“Marilah kita terus bahu-membahu, saling tolong menolong, bekerja sama dalam menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Indonesia,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Yanuar.

Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., mengungkapkan, apa yang dilakukan BAZNAS merupakan bagian dari keinginan masyarakat, terutama masyarakat agamis, agar BAZNAS membentuk relawan-relawan tanggap bencana.

“Apa yang kami lakukan ini merupakan bagian dari harapan masyarakat yang menginginkan BAZNAS untuk bisa tampil, mengumpulkan, dan membentuk relawan-relawan ini. BTB merupakan suatu koordinasi, relasi antara masyarakat yang agamis, masyarakat yang memang senang bersedekah, berinfak dengan relawan-relawan kami,” kata Kiai Noor.

“Demikian juga pada hari ini akan ada Rakornas BTB dan RSB. RSB rumah tanpa kasir, rumah sehat yang tidak membayar apapun, karena semuanya didedikasikan untuk masyarakat, karena semuanya dari muqayyadh, sehingga tidak perlu membayar,” sambungnya.

Kiai Noor juga menyampaikan terima kasih kepada Wapres RI Gibran Rakabuming Raka atas kehadirannya, yang berarti telah peduli terhadap nasib rakyat Indonesia, juga kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran Apel Kesiapsiagaan ini.

Apel Kesiapsiagaan dan Rakornas BTB serta RSB 2024 bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi penyaluran zakat untuk penanggulangan bencana di Indonesia, serta peran BAZNAS se-Indonesia dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Acara ini diikuti 5.000 personil kesiapsiagaan bencana BAZNAS yang terdiri dari: Relawan BAZNAS Tanggap Bencana, PMI, perwakilan LAZ, tenaga medis dan non medis Rumah Sehat BAZNAS; OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang.

Selain Wapres RI, Hadir dalam acara tersebut, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., Wakil Ketua BAZNAS RI, Mokhamad Mahdum, jajaran pimpinan BAZNAS se-Indonesia, Pj. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, S.Si., Apt., M.Kes., Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Perwakilan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Inviturlia Andalasiana, perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI), serta perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sumber : Radio Elshinta

14/12/2024 03:40
Pegiat Pekerja Migran Banyuwangi Usul Bentuk Satgas Perlindungan PMI

Banyuwangi (beritajatim.com) — Dalam upaya memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), pegiat dan pemerhati PMI di Banyuwangi mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Pekerja Migran. Usulan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar untuk menampung berbagai aspirasi terkait peningkatan layanan bagi pekerja migran.

Topan Hadi Sucipto, Koordinator Advokasi Garda PMI, menekankan pentingnya pembentukan satgas ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat penanganan masalah yang sering dihadapi oleh PMI. Menurutnya, tanpa adanya lembaga yang fokus pada perlindungan, penanganan masalah pekerja migran menjadi lambat dan tidak efektif.

“Satgas Perlindungan Pekerja Migran sangat diperlukan agar penanganan masalah PMI lebih cepat dan terarah,” kata Topan, yang juga mantan PMI. Ia menjelaskan bahwa masalah yang sering muncul seperti eksploitasi, penipuan, dan kesulitan dalam proses administratif membutuhkan respon cepat dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait.

Selain pembentukan satgas, berbagai usulan juga disampaikan oleh peserta lainnya. Siti Khotimah, salah seorang aktivis PMI, mengusulkan agar ada sosialisasi parenting untuk keluarga PMI. Hal ini disebabkan oleh maraknya kasus anak PMI yang terjerumus dalam pergaulan bebas, putus sekolah, atau bahkan menikah dini. Sosialisasi ini diharapkan bisa memberikan edukasi kepada keluarga PMI agar dapat mendampingi anak-anak mereka dengan lebih baik.

“Keluarga PMI juga harus mendapatkan perhatian agar masalah sosial ini tidak semakin meluas,” ujar Siti.

Selain itu, musrenbang tersebut juga membahas kebutuhan program pemberdayaan bagi purna PMI, perluasan informasi lowongan kerja untuk difabel, serta peningkatan literasi digital bagi PMI dan purna PMI, yang menjadi penting agar mereka bisa bersaing di dunia kerja setelah kembali ke tanah air.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menanggapi secara positif berbagai usulan tersebut. Menurutnya, masukan-masukan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pekerja migran dan keluarganya. Ipuk juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus berupaya memberikan perlindungan terbaik bagi PMI, purna PMI, dan keluarga mereka.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan kepada PMI dan purna PMI agar mereka tetap berdaya setelah kembali ke rumah,” ujar Ipuk. [rin/beq]

13/12/2024 18:48
Bupati Banyuwangi Serap Aspirasi untuk Kebijakan bagi Pekerja Migran

Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang diinisiasi oleh puluhan pegiat pekerja migran Banyuwangi. Acara ini melibatkan kader Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi), NGO pegiat pekerja migran, serta pemerintah desa dari daerah yang menjadi kantong pekerja migran.

Musrembang ini bertujuan menjaring masukan untuk penguatan layanan inklusif bagi pekerja migran, sekaligus menghimpun aspirasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Banyuwangi agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat.

Koordinator Migrant Care Banyuwangi, Uut Rohmatin, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan masukan untuk memperkuat program perlindungan dan pelayanan PMI yang telah dijalankan oleh Pemkab Banyuwangi.

“Gagasan yang terjaring dari sini akan kami usulkan kepada pemerintah pusat pada International Migrant Day pertengahan Desember ini untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan pusat,” ujar Uut.

Fokus utama diskusi adalah meningkatkan layanan bagi PMI dan keluarganya, termasuk memperkuat perlindungan hukum, akses informasi, dan dukungan ekonomi bagi purna PMI.

Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa Pemkab Banyuwangi berkomitmen memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi PMI, purna PMI, dan keluarganya.

“Kami menggulirkan banyak program pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi warga, mulai dari pemberian alat usaha gratis hingga pelatihan literasi keuangan. Program ini juga kami berikan kepada purna PMI agar mereka tetap berdaya setelah kembali,” jelas Ipuk.

Ipuk juga berharap aspirasi yang dihimpun dari Musrembang ini dapat menjadi masukan strategis untuk kebijakan nasional, sekaligus memperkuat program-program Pemkab Banyuwangi yang sudah berjalan.

Dengan forum ini, Banyuwangi terus memperlihatkan komitmennya untuk mendukung pekerja migran, memastikan perlindungan mereka, dan menciptakan peluang bagi purna PMI untuk tetap produktif di daerah asal mereka. [rin/beq]

13/12/2024 17:27
Revolusi Tembakau Bebas Asap di Jepang, Apa yang Bisa Dipelajari RI?

Abu Dhabi –

Induk perusahaan PT HM Sampoerna Tbk, Philip Morris International (PMI) melaporkan Jepang jadi contoh sukses dalam menurunkan angka perokok signifikan lewat produk tembakau bebas asap. Dalam laporan PMI, lebih dari 50% volume produk tembakau dan nikotin kini menggunakan produk bebas asap. Bahkan, sekitar 70% pengguna di Jepang memilih produk bebas asap. Hal itu terjadi hanya dalam kurun waktu 10 tahun.

VP External Affairs kawasan South & Southeast Asia (SSEA), Commonwealth of Independent States (CIS), Middle East & Africa (MEA) PMI, Andrea Gontkovicova, berbagi pandangan tentang upaya yang bisa diambil dalam mengurangi jumlah perokok konvensional. PMI sendiri memiliki sejumlah produk alternatif tembakau bebas asap, salah satunya IQOS yang pertama kali diperkenalkan di Jepang di 2014. Hal pertama yang paling dibutuhkan adalah kerja sama banyak pihak.

“Hal yang paling penting adalah, dibutuhkan kerja sama banyak pihak untuk menciptakan produk bebas asap, untuk mewujudkan masa depan bebas asap, dan ini membutuhkan semua orang. Kami memiliki produk kami, kami memiliki ilmu pengetahuan, tetapi kami membutuhkan semua pihak, kami membutuhkan Anda,” ujarnya dalam Olczak dalam Technovation: Smoke-Free by PMI di Abu Dhabi, ditulis Jumat (13/12/2024).

Menurut Andrea, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, ilmuwan, pakar medis, dan media, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung produk tembakau bebas asap. Ia tak memungkiri produk tembakau bebas asap juga memang perlu diatur.

“Kami membutuhkan regulator yang menentukan aturan, dan kami ingin produk ini diatur, karena ini adalah nikotin, yang bersifat adiktif, benar, jadi memang pantas dan seharusnya diatur. Pada saat yang sama, kami juga ingin produk ini diizinkan,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan ini sudah terlihat di Jepang, di mana produk tembakau bebas asap telah diperkenalkan lebih dari sepuluh tahun lalu. Andrea menyebutkan penurunan jumlah perokok di Jepang menjadi contoh bagaimana produk tersebut dapat membantu konsumen beralih dari rokok konvensional ke alternatif yang lebih rendah risiko.

“Kita dapat melihat apa yang terjadi di Jepang, terutama dalam hal penurunan jumlah perokok. Di sisi lain, kita melihat negara-negara seperti Selandia Baru, di mana pemerintah memberikan dukungan penuh kepada produk bebas asap untuk mewujudkan masa depan bebas asap,” jelasnya.

Andrea menegaskan untuk menciptakan perubahan yang nyata, ada tiga elemen yang diperlukan. Tiga elemen itu adalah ketersediaan produk, penerimaan konsumen, dan kesadaran masyarakat.

“Ketersediaan produk penting agar perokok dewasa dapat memiliki akses ke produk ini. Kami percaya setiap perokok dewasa yang seharusnya akan terus merokok perlu diizinkan untuk memiliki akses ke produk ini. Produk tersebut harus tersedia,” kata Andrea.

Dia juga menjelaskan penerimaan produk bukan hanya soal akses, tapi juga mengenai preferensi konsumen. Selain itu, edukasi dan pemahaman kepada para konsumen juga sangat dibutuhkan untuk mengurangi tingkat perokok konvensional.

“Bagaimana produk ini bekerja? Bagaimana cara memulainya? Bagaimana cara berhenti? Konsumen juga perlu memahami hal-hal ini. Ketersediaan informasi memiliki peran yang sangat besar,” ujarnya.

Selain itu, Andrea menyoroti aspek keterjangkauan. Menurutnya, pajak harus proporsional sesuai tingkat risiko produk tembakau. Seharusnya, produk yang lebih beresiko dikenakan pajak yang lebih tinggi. Sebaliknya, produk yang aman idealnya dikenakan pajak lebih rendah. Pengurangan pajak dapat menjadi insentif bagi industri untuk berinvestasi lebih banyak dalam teknologi dan inovasi.

“Hal ini bukan hanya soal membuat produk tersedia, tetapi membuatnya hadir lebih cepat dan lebih efektif,” kata Andrea.

Andrea mengajak semua pihak untuk bekerja sama mewujudkan solusi bebas asap di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan pendekatan seperti yang dicontohkan oleh Andrea, Indonesia punya peluang besar untuk mengadopsi langkah serupa, menciptakan lingkungan yang mendukung pergeseran dari rokok konvensional ke produk bebas asap yang lebih aman bagi masyarakat.

“Kami membutuhkan Anda, kami membutuhkan regulator, kami membutuhkan ilmuwan, kami membutuhkan pakar medis. Kami melakukan apa yang bisa kami lakukan, tetapi kami tidak bisa melakukannya sendirian,” tutupnya.

Lihat juga Video: Fakta Kesamaan Rokok Konvensional dan Vape yang Perlu Kamu Tahu!

(fdl/ara)

13/12/2024 13:49
Kasus HIV/AIDS di Sumbawa Meningkat sejak 2022, Kini Tercatat 179 Kasus Regional 13 Desember 2024

Kasus HIV/AIDS di Sumbawa Meningkat sejak 2022, Kini Tercatat 179 Kasus
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Kasus HIV/AIDS di Kabupaten
Sumbawa
, Nusa Tenggara Barat, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Sejak 2022 hingga 2024, tercatat 179 kasus dengan belasan korban jiwa.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3PL) Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumbawa
, Sarip Hidayat, saat dikonfirmasi pada Jumat (13/12/2024).
“Benar, ada
peningkatan kasus
HIV/AIDS yang terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat 44 kasus, kemudian pada 2023 meningkat menjadi 67 kasus dengan 10 orang meninggal dunia. Untuk tahun 2024, terdapat 68 kasus,” papar Sarip.
Sarip menjelaskan bahwa peningkatan kasus HIV/AIDS disebabkan oleh banyaknya hotspot, seperti tempat hiburan malam, komunitas waria, kos-kosan bebas, penyaluran pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dan beberapa lokasi lainnya di Kabupaten Sumbawa.
Beberapa kecamatan yang teridentifikasi memiliki kasus tinggi yakni Sumbawa, Labuhan Badas, Alas, Utan, Empang dan Plampang.
“Penyebaran HIV/AIDS ini sering kali terjadi di tempat-tempat tersebut. Sosialisasi dan edukasi serta kepedulian terhadap bahaya penyakit ini perlu ditingkatkan agar melalui pemeriksaan dapat diantisipasi adanya lonjakan kasus,” tambah Sarip.
Ia juga menyebutkan bahwa di Kabupaten Sumbawa telah tersedia rumah sakit dan puskesmas yang memadai untuk perawatan pasien HIV/AIDS.
Rumah sakit tersebut seperti RSUP Manambai Abdul Kadir, RSUD Sumbawa, serta puskesmas di Alas, Alas Barat, Empang, Labuhan Badas 1, Maronge, Moyo Hulu dan Plampang.
Semua fasilitas kesehatan tersebut sudah dapat melakukan pemeriksaan HIV/AIDS.
Sarip mengimbau masyarakat yang merasa memiliki gejala HIV/AIDS untuk segera melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat.
Ia menekankan bahwa data dan identitas pasien akan selalu dilindungi kerahasiaannya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2024 08:06
Agung Laksono Serahkan Kisruh Perebutan Ketua Umum PMI Dengan Jusuf Kalla Kepada Pemerintah – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Eks Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono kembali buka suara mengenai dualisme dalam perebutan kursi ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI).

Terkait hal ini, dia menyerahkan semua keputusan kepada pemerintah.

Agung meminta pemerintah untuk menilai sendiri mengenai munaslub PMI yang menunjuknya sebagai ketua umum.

Nantinya, pemerintah yang akan menentukan kepengurusan yang dianggap sah.

“Saya serahkan pada pemerintah. Karena kewajiban kami sudah selesai. Jadi acara munaslub itu harus melaporkan dulu seluruh proses kejadian, seluruh jadwal dan acara rumah tangganya sudah sesuai atau tidak, kan nanti dinilai oleh pemerintah. Saya yakin si secepatnya,” kata Agung di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

Agung menyatakan sudah sewajarnya jika adanya kepengurusan baru dalam PMI.

Apalagi, Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) itu sudah menjadi Ketum PMI cukup lama.

“Kalau menurut saya, kan Pak JK sudah 3 periode jadi masuk ke 4. Saya kira wajar lah, ada perubahan,” jelasnya.

Di sisi lain, Agung mengatakan pihaknya masih belum berencana untuk menemui JK.

Dia pun menyatakan siap jika dipertemukan dengan JK.

“Kalau saya any time,” pungkasnya.

13/12/2024 04:18