NGO: PMI

  • JK Resmi Jadi Ketua Umum PMI 4 Periode!

    JK Resmi Jadi Ketua Umum PMI 4 Periode!

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke 6 dan 10 Jusuf Kalla (JK) resmi menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029.

    Jusuf Kalla telah menjabat sebagai Ketua Umum PMI sejak 2009. Artinya dia telah memasuki periode keempat masa jabatannya sebagai Ketua Umum PMI. 

    Adapun, penetapan tersebut diumumkan lewat Pelantikan Pengurus PMI Pusat Masa Bakti 2024-2029, yang digelar di Markas Pusat PMI, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024). 

    “Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2024, Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia , Ketua Umum. tertanda Muhammad Jusuf Kalla,” tutur pembacaan surat keputusan tersebut. 

    Kemudian, setelah surat keputusan tersebut selesai dibacakan, JK kemudian melantik kepengurusan untuk periode 2024-2029. 

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Jumat tanggal 20 Desember tahun 2024, saya Ketua Umum Palang Merah Indonesia, dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia masa bakti tahun 2024-2029. 

    Adapun JK berharap agar para pengurus PMI dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 

    “Semoga Tuhan yang berkuasa senantiasa melindungi kita sekalian,” ujarnya. 

    Sebelumnya, terdapat polemik yang terjadi di organisasi PMI tersebut. Pasalnya, dua senior Golkar, Jusuf Kalla dan Agung Laksono, saling berebut kursi ketua umum.

    PMI adalah organisasi kemanusiaan yang kiprahnya sudah ada sejak 79 tahun lalu. Kisruh kepemimpinan PMI antara JK dan Agung Laksono bermula ketika Musyawarah Nasional alias Munas PMI yang memilikih kembali Jusuf Kalla secara aklamasi. 

    Sekadar catatan, JK telah memimpin PMI sejak tahun 2009 atau 15 tahun kalau dihitung hingga saat ini. Kubu yang tidak puas dengan keputusan Munas, memilih untuk menunjuk Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI.  

    JK pun mengambil langkah untuk melaporkan Agung Laksono ke polisi. Dia menegaskan bahwa hanya ada satu organisasi PMI dalam negara.

  • Menkum Resmi Akui Kepengurusan PMI Pimpinan Jusuf Kalla

    Menkum Resmi Akui Kepengurusan PMI Pimpinan Jusuf Kalla

    loading…

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas resmi mengakui Kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK). Foto/SINDOnews/muhammad refi sandi

    JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas resmi mengakui Kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK). Hal itu ditetapkan setelah dilakukan kajian berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

    Hal itu disampaikan usai menyerahkan langsung balasan surat dari kepengurusan PMI Jusuf Kalla di Kantor Sekjen Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (20/12/2024) pagi. Pantauan di lokasi, JK tiba di Kantor Kemenkum pukul 09.30 WIB langsung menemui Menkum Supratman kurang lebih 30 menit.

    “Menyerahkan balasan surat yang diajukan pengurus PMI di bawah kepemimpinan Bapak Jusuf Kalla sekaligus memberikan jawaban bahwa pemerintah melalui Kementerian Hukum menerbitkan balasan surat yang pada intinya sesuai setelah dilakukan kajian berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari Palang Merah Indonesia maka Kementerian Hukum memberikan pengakuan atas AD/ART sekaligus pengurus baru Palang Merah Indonesia dibawah kepemimpinan Bapak Jusuf Kalla,” kata Supratman di Gedung Sekjen Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (20/12/2024).

    Sementara itu, Jusuf Kalla menyampaikan rasa terima kasih kepada Menkum Supratman yang telah mengukuhkan AD/ART dan kepengurusan PMI yang dipimpin Jusuf Kalla secara aklamasi.

    “Terima kasih Pak Menteri, pertama kami dari PMI menyampaikan terima kasih atas pengukuhan baik anggaran dasar rumah tangga dan juga pengurus baru yaitu saya dan pak sekjen,” ujar JK.

    JK menekankan terkait isu dualisme kepengurusan PMI sudah dijelaskan Kementerian Hukum. Selain itu, berdasarkan prinsip Palang Merah Internasional hanya boleh ada satu palang merah di satu negara.

    “Karena itu maka dengan ini tentu isu-isu tentang ada pengurus baru seperti yang sudah dijelaskan arahan dari pemerintah yang sah, karena prinsip Palang Merah Internasional hanya boleh ada satu palang merah di satu negara karena itu sesuai dengan penjelasan pemerintah maka persoalannya telah selesai dan tentu teman-teman di lain pihak bisa menjadikan organisasinya sebagai organisasi sosial silakan saja, tapi tidak atas nama PMI karena prinsip pokoknya seperti itu,” ungkapnya.

    (cip)

  • Pemkot Jakut kumpulkan Rp5,5 miliar di bulan dana PMI

    Pemkot Jakut kumpulkan Rp5,5 miliar di bulan dana PMI

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara berhasil mengumpulkan dana Rp5.562.990.511 atau Rp5,5 miliar dalam pengumpulan dana Palang Merah Indonesia (PMI) tahun 2024.

    “Semangat gotong-royong yang kita wujudkan hari ini adalah cerminan nyata nilai-nilai Pancasila dan rasa kemanusiaan kita sebagai bangsa,” kata Sekretaris Kota Jakarta Utara, Abdul Khalit di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan Bulan Dana PMI adalah momentum penting yang tidak hanya menggambarkan semangat kemanusiaan, tetapi juga kolaborasi bersama untuk membantu sesama.

    Bulan Dana PMI merupakan program tahunan yang bertujuan menghimpun dana masyarakat untuk mendukung kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban kebakaran, banjir, longsor dan lainnya.

    Menurut Khalit, Pemerintah Kota Jakarta Utara akan terus mendukung berbagai program-program PMI di masa depan, sebagai jembatan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan.

    “Perjalanan kita belum selesai karena tugas kemanusiaan adalah tugas yang terus berjalan,” kata dia.

    Khalit mengapresiasi seluruh panitia, relawan, dan donatur yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk kesuksesan Bulan Dana PMI.

    Sementara itu, Bendahara PMI Jakarta Utara Muhammad Irsyad mengatakan dana yang terkumpul dalam Bulan Dana PMI tahun 2024 mencapai Rp5 miliar.

    “Perolehannya sebesar 79 persen dari target kami,” kata dia

    Ia mengatakan seluruh dana yang telah diterima akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program.

    “Kami akan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam pelayanan kemanusiaan dan kegiatan kebencanaan,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2024

  • PMI Meninggal saat Berlayar di Kapal Pesiar AS, Jenazahnya Dijadwalkan Tiba di Bali Besok – Halaman all

    PMI Meninggal saat Berlayar di Kapal Pesiar AS, Jenazahnya Dijadwalkan Tiba di Bali Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BALI – I Ketut Ardika Yasa (26), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jembrana, Bali dikabarkan meninggal dunia di Kapal Pesiar, 23 November 2024 lalu. 

    Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrana telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pemulangan.

    Jenazah PMI asal Banjar Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Jembrana, Bali itu dijadwalkan akan tiba di Bali Jumat (20/12/2024) besok. 

    Kepala Bidang Penempatan Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi, Putu Agus Arimbawa menuturkan Ketut Ardika meninggal dunia karena indikasi sakit jantung.

    Ia meninggal dunia saat berlayar pada akhir November lalu.

    Pihak pemerintah lantas berkoordinasi dengan pihak terkait seperti agency mengenai pemulangan jenazah dari Miami, USA.

    Termasuk berkoordinasi dengan keluarga korban di Banjar Sari Kuning.

    “Dari informasi, PMI ini meninggal saat berlayar di kapal pesiar. Karena sakit jantung, saat ini kami menunggu untuk pemulangan,” jelas Agus Arimbawa. 

    Sejak dinyatakan meninggal dunia, jenazah Ketut Ardika Yasa kemudian diturunkan di pelabuhan terdekat untuk selanjutnya menjalani investigasi.

    Setelah segala urusan selesai akhirnya jadwal pemberangkatan dari luar negeri menuju Bali keluar.

    Jumat (20/12/2024) besok rencananya jenazah akan tiba di Bali.

    “Sebelum tanggal 15 sebenarnya sudah selesai investigasi, tetapi menunggu jadwal pesawat kargo dan rencananya Jumat ini (besok) tiba di Bali,” ujarnya.

  • SBMI: Ada kerugian besar karena biaya penempatan PMI sangat tinggi

    SBMI: Ada kerugian besar karena biaya penempatan PMI sangat tinggi

    Rabu, 18 Desember 2024 23:13 WIB

    Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno berbicara kepada wartawan di sela-sela acara “Peluncuran Catatan Akhir Tahun SBMI 2024: Migrasi Paksa dan Beban Ekonomi: Mengurai Akar Perdagangan Orang terhadap Buruh Migran” di Jakarta, Rabu (18/12/2024). (ANTARA/Cindy Frishanti)

    Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Literasi Jamsostek PMI di Hari Migran

    BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Literasi Jamsostek PMI di Hari Migran

    Jakarta, CNN Indonesia

    Dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan memfokuskan diri pada peningkatan literasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan seluruh ekosistem pendukungnya.

    Lewat program bertajuk “Dekati Kami”, BPJS Ketenagakerjaan hadir langsung di kantong-kantong PMI seperti Lombok dan Cirebon.

    Kehadiran mereka untuk membangun kesadaran sekaligus mendengar keresahan dari ratusan calon pahlawan devisa, soal berbagai risiko yang mungkin dialami saat berada di negara penempatan.

    Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan di setiap daerah, khususnya di tingkat desa, dalam memastikan penempatan dan pelindungan pekerja migran secara aman dan nyaman sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

    Dalam kegiatan yang digelar di Desa Paok Motong, Kabupaten Lombok Timur, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia, mengingatkan para CPMI untuk selalu menempuh jalur resmi agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Berdasarkan data hingga penghujung November, terdapat 614 ribu PMI yang sudah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Dari angka tersebut, Lombok Timur dan sekitarnya menempati posisi kedua penyumbang kepesertaan PMI terbanyak yakni sebanyak 8 ribu pekerja.

    “Dengan blusukan ke kantong-kantong PMI ini, kita sama-sama menyadari bahwa pekerja migran adalah pahlawan devisa bagi negara. Kita di sini berpartisipasi dan sekalian juga melakukan sosialisasi terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi para PMI,” kata Roswita dikutip Rabu (18/12).

    “Dalam rangkaian ini kami pun melakukan edukasi kepada calon pekerja yakni siswa siswi SMK di Lombok Timur yang kita harapkan ke depan mereka akan menjadi pekerja mandiri maupun PMI, sehingga penting bagi mereka juga untuk memahami fungsi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,”ujar Roswita.

    Sejalan dengan itu, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa pekerja migran juga merupakan profesi yang mulia dan wajib mendapatkan perlindungan dari negara.

    “Profesi yang satu dengan profesi yang lain tentu tidak bisa dibanding-bandingkan tetapi pasti saling membutuhkan, yang penting apapun profesi kita, harus profesional dan negara berkewajiban untuk melindunginya,” ujarnya.

    “Kita tidak khawatir lagi untuk menjadi PMI yang penting menjadi PMI yang prosedural. Karena hanya PMI yang prosedural itulah yang bisa kita siapkan, lalu kita jamin perlindungannya, baik di dalam negeri, di luar negeri, termasuk keluarga pekerja migrannya,” katanya.

    Bukti nyata perlindungan Jamsostek

    Manfaat perlindungan jaminan sosial telah dirasakan oleh banyak PMI dan keluarga mereka. Salah satunya Fitriawati, ahli waris Sapo An, PMI asal Lombok Barat yang meninggal dunia di Malaysia.

    Ia memanfaatkan manfaat Jaminan Kematian (JKM) untuk memperluas ladang jagung dan menopang perekonomian keluarga pasca ditinggal sang suami tercinta.

    Hal serupa turut dirasakan Suryani. Ibu dari seorang PMI yang pernah bekerja di Taiwan. Manfaat yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut menjadi modal baginya melanjutkan hidup dengan membeli gerobak dan berjualan makanan.

    Hal ini tentu menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah untuk memastikan seluruh warganya tetap dapat hidup layak pasca ditinggal tulang punggungnya.

    Manfaat yang kian optimal

    Roswita juga menjelaskan bahwa pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023, jumlah manfaat perlindungan PMI meningkat dari 14 menjadi 21 manfaat, yang terdiri dari 7 manfaat baru serta 9 manfaat yang nilainya bertambah.

    “Seluruh manfaat ini didesain untuk melindungi PMI sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah kembali ke tanah air. Lama perlindungannya bisa sampai 30 bulan dengan asumsi kontrak kerja selama 2 tahun,”ujar Roswita.

    Selain getol melakukan edukasi, BPJS Ketenagakerjaan juga mempertegas komitmennya untuk lebih dekat dengan PMI melalui kemudahan dan peningkatan layanan.

    Roswita menjabarkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah membangun kanal digital untuk pendaftaran PMI melalui laman pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id serta klaim elektronik khusus PMI yang dapat diakses lewat eklaimpmi.bpjsketenagakerjaan.go.id dan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

    “Kami juga telah bersinergi dengan Kementerian Pelindungan PMI dalam pendaftaran pelindungan jaminan sosial PMI melalui integrasi SISKOP2MI, dan pendaftaran di luar negeri melalui portal peduli WNI, Kementerian Luar Negeri,”imbuhnya.

    Di samping itu BPJS Ketenagakerjaan memiliki 324 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, 239 Unit Layanan di Kabupaten/Kota, dimana 4 Unit Layanan diantaranya berada di Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Brunei Darusslam.

    Serta yang terbaru, BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian Pelindungan PMI baru saja membuka 5 titik Unit Layanan Lounge BP2MI di beberapa Bandara Internasional yakni Soekarno Hatta Jakarta, Kualanamu Medan, Ngurah Rai Bali, Lombok Praya NTB, dan Yogyakarta.

    Beragam kemudahan ini menurut Roswita merupakan bukti keseriusan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaga agar para PMI bisa Kerja Keras Bebas Cemas.

    “Perlindungan PMI memang merupakan kerja kolaborasi oleh karena itu dibutuhkan sinergi yang erat antar berbagai pihak terkait sehingga diharapkan upaya kita bersama ini menjadi langkah yang baik dan mendapat ridha Allah SWT, untuk mewujudkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal bagi para pahlawan devisa negara, sehingga kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia dapat segera terwujud,” kata Roswita.

    (inh/inh)

  • Sepanjang 2024, Jumlah Pengaduan PMI Terbanyak dari Arab Saudi

    Sepanjang 2024, Jumlah Pengaduan PMI Terbanyak dari Arab Saudi

    Sepanjang 2024, Jumlah Pengaduan PMI Terbanyak dari Arab Saudi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Perlindungan
    Pekerja Migran Indonesia
    (BP2MI) Sri Andayani mengungkapkan bahwa sepanjang
    tahun 2024
    , jumlah pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak berasal dari
    Arab Saudi
    .
    Dari data yang dihimpun, terdapat total 15.307 pengaduan dari PMI di Arab Saudi antara Januari hingga 5 Desember 2024.
    “Yang pertama ini Arab Saudi paling banyak untuk pengaduan,” kata Yani dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan untuk memperingati Hari Migran Sedunia 2024, Rabu (18/12/2024).
    Setelah Arab Saudi, negara dengan jumlah
    pengaduan PMI
    terbanyak adalah Malaysia, yang mencatatkan 11.533 pengaduan.
    Selanjutnya, Taiwan dengan 4.038 pengaduan, Uni Emirat Arab 3.117, dan Hongkong 1.728 pengaduan.
    Singapura menempati urutan keenam dengan 1.520 pengaduan, diikuti oleh Yordania dengan 1.378 pengaduan.
    Sementara itu, Syria, Oman, dan Qatar masing-masing mencatatkan 1.296, 865, dan 845 pengaduan.
    Yani juga menjelaskan bahwa dari total pengaduan PMI yang tercatat dari Januari hingga 5 Desember 2024, 750 di antaranya adalah perempuan dan 712 laki-laki.
    Berdasarkan klasifikasi, terdapat 985 pengaduan non prosedural, 265 pengaduan prosedural, dan 212 pengaduan lainnya.
    Lebih lanjut, Yani memaparkan bahwa jumlah PMI yang terdaftar sejak tahun 2007 hingga 4 Desember 2024 mencapai 5.184.369 orang.
    PMI tersebut tersebar di berbagai negara, dengan yang terbanyak berada di Malaysia sebanyak 1.410.741 orang.
    Taiwan menempati posisi kedua dengan 1.049.149 PMI, diikuti oleh Hongkong dengan 1.033.487 orang, Arab Saudi dengan 462.821 orang, dan Singapura sebanyak 338.341 orang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenkop-KemenP2MI akan hadirkan koperasi untuk pekerja migran

    Kemenkop-KemenP2MI akan hadirkan koperasi untuk pekerja migran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi bertekad untuk terus memberdayakan koperasi salah satunya dengan mendukung terbentuknya komunitas-komunitas koperasi di berbagai sektor.

    Untuk mewujudkan hal tersebut pada tahun 2025 mendatang, Kementerian Koperasi bersama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) akan meresmikan Koperasi Pekerja Migran Indonesia.

    “Pekerja migran itu angkanya sudah mencapai 7 juta, artinya anggota akan koperasi bertambah 7 juta orang. Saya menargetkan jumlah anggota koperasi bisa mencapai 60 juta orang, di mana saat ini ada sekitar 28-30 juta anggota koperasi,” ungkap Budi Arie lewat keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Rabu.

    Untuk terus menambah jumlah anggota koperasi yang ditargetkan 1 hingga 5 tahun ke depan, Menkop juga terus memantau perkembangan jumlah anggota koperasi dari komunitas pengemudi yang telah mencapai 13 juta orang anggota.

    “Terus bertambahnya jumlah anggota koperasi, saya berharap dunia perkoperasian di tanah air bisa memberikan sumbangsih bagi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 10 persen,” lanjutnya.

    Sementara itu Ketua Forkom Koperasi Besar Indonesia (KBI) Irsyad Muchtar mengatakan, sebagai salah satu pilar ekonomi, koperasi di Indonesia memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sejak awal eksistensinya, pengembangan koperasi sering kali menghadapi tantangan sulit seperti kurangnya akses terhadap pasar, modal serta teknologi.

    “Upaya perbaikan berkelanjutan bukannya tidak pernah dilakukan oleh para pegiat, pengamat dan kalangan akademisi perkoperasian. Namun yang sering muncul diskursus tak berkesudahan, silang pandang dan pendapat antar berbagai kalangan baik antar sesama pelaku koperasi, stakeholder dan pemerintah,” ujarnya.

    Dirinya menilai, pembahasan mengenai regulasi yang berkepanjangan adalah indikator bahwa diperlukan kebersamaan visi antar kooperator.

    Atas dasar itu, inisiasi untuk melakukan kolaborasi antar koperasi maupun dengan entitas lain seperti swasta, pemerintah atau organisasi internasional menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan koperasi.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Karding Ungkap Penyebab Tingginya Angka PMI Ilegal: Alasan Ekonomi Hingga Susah Dapat Kerja di RI – Halaman all

    Karding Ungkap Penyebab Tingginya Angka PMI Ilegal: Alasan Ekonomi Hingga Susah Dapat Kerja di RI – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding menyebut sampai sekarang masih banyak pekerja migran yang berangkat kerja ke luar negeri secara ilegal atau non prosedural. Persentasenya bahkan mencapai 80 persen. 

    Hal ini diketahui Karding usai melakukan evaluasi menyeluruh setelah menjabat menteri selama dua bulan. 

    Berdasarkan hasil evaluasi pula, didapati alasan yang melatarbelakangi para PMI berangkat secara non prosedural adalah karena kebutuhan mendesak, alasan susah diterima kerja di perusahaan Indonesia, dan masalah ekonomi seperti ingin punya kehidupan yang cukup, dan alasan karena memiliki utang.

    “Jadi, rata-rata memang alasannya teman-teman bekerja di luar negeri itu terutama yang berangkat non-prosedural, biasanya soal yang berangkat kebutuhan mendesak, lapangan pekerjaan tidak tersedia (di Indonesia), dia tidak punya uang, dia butuh menghidup-hidupkan banyak orang anak, dia punya hutang,” kata Karding usai menghadiri diskusi publik ‘Meningkatkan Sinergi Stakeholder dalam Rangka Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI’ di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).

    Selain beberapa masalah itu, tingginya angka PMI ilegal juga dipicu faktor banyaknya calo yang mengiming-imingi gaji besar jika bekerja di luar negeri.

    Para calo ini banyak beroperasi di pedesaan. Mereka merekrut para calon pekerja migran dengan iming gaji tinggi, serta merekrut dengan memanfaatkan media sosial. 

    “Kenapa tidak memilih jalur prosedural? Karena selama ini ada pola yang sudah berlangsung lama, mereka direkrut oleh calo lah, langsung ke desa. Itu yang proporsi terbesar. Proporsi yang kedua adalah, sekarang sudah mulai ada lewat online, lewat medsos,” terang Karding

    Di samping faktor – faktor itu, Karding mengatakan tingginya jumlah PMI ilegal juga kemungkinan disebabkan oleh pelayanan pemerintah yang berbelit dan butuh waktu lama. Sehingga calon PMI tersebut memilih jalur yang instan dan cepat dengan berangkat secara ilegal. 

    “Tapi juga kami harus menyadari, jangan-jangan mereka ini ambil non-prosedural, karena pelayanan kita tidak bagus, berbelit-belit,” tuturnya.

     

     

     

  • Dihadiri Gibran, Pengurus Pusat Pemuda Katolik 2024-2027 Resmi Dilantik – Halaman all

    Dihadiri Gibran, Pengurus Pusat Pemuda Katolik 2024-2027 Resmi Dilantik – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027 resmi dilantik di Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta pada Selasa (17/12/2024). 

    Pelantikan dilakukan oleh Ketua KWI, Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC. Turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menyampaikan komitmen organisasi untuk mengawal pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. 

    Gusma mengatakan, dalam Kongres ke-19 di Palangkaraya, Pemuda Katolik mengangkat tiga isu strategis, yaitu stunting dan gizi buruk, pekerja migran, serta lingkungan hidup. 

    Dia menegaskan, Pemuda Katolik siap terlibat aktif dalam program penanganan stunting, salah satunya dengan mendukung program makan bergizi gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

    Selain itu, kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkait perlindungan pekerja migran akan terus diperkuat. 

    “Terima kasih kepada senior-senior di Polri karena begitu responsif dan cepat dalam menangani aduan masyarakat yang kami sampaikan secara langsung, sehingga kasus Kriminalisasi terhadap Romo Pascal (Chrisanctus Paschalis) pun bisa selesai dengan cepat,” kata Gusma dalam sambutannya.

    Di bidang lingkungan hidup, kata dia, Pemuda Katolik akan mengembangkan bank sampah digital yang telah berjalan di Komisariat Daerah (Komda) Banten untuk diterapkan secara nasional.

    Dalam sambutannya, Gibran menyampaikan apresiasi atas peran aktif Pemuda Katolik dalam berbagai isu strategis.

    “Saya senang sekali, teman-teman Pemuda Katolik berkomitmen untuk menjadi, mengawal dan bersinergi dengan visi dan misi dan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

    Dia juga menekankan pentingnya peran anak muda dalam mengatasi permasalahan bangsa. 

    “Jadi tadi Mas Gusma sudah bicara masalah stunting terutama di area 3T dan juga permasalahan lain yang memang harus segera diselesaikan dan saya kira yang namanya masalah kemiskinan, stunting, apapun itu pasti bisa diakselerasi jika anak-anak mudanya terlibat,” tuturnya.

    Kepengurusan Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027 diketuai Stefanus Asat Gusma, lalu Lorensius Purba sebagai Sekretaris Jenderal, dan Wendi Jayanto Lie sebagai Bendahara Umum.

    Sementara para wakil ketua umum di antaranya Ignatius Ganjar Tri Hantoro, Freddy Simamora, dan Robertus Bondan Wicaksono.