NGO: PMI

  • Rupiah Ditutup Perkasa dari Dolar AS Jelang Natal, Apa Sentimennya? – Page 3

    Rupiah Ditutup Perkasa dari Dolar AS Jelang Natal, Apa Sentimennya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menjelang perayaan Natal, nilai tukar rupiah menunjukkan penguatan signifikan terhadap dolar AS. Pada perdagangan hari ini, rupiah ditutup menguat sebesar 6 poin ke level 16.190 dari penutupan sebelumnya di 16.196, meskipun sempat mencatat penguatan hingga 20 poin di awal sesi perdagangan.

    Menurut Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, pergerakan rupiah pada perdagangan Kamis diprediksi akan fluktuatif, dengan rentang di kisaran 16.150 – 16.200.

    Faktor Penguatan Rupiah

    Investor saat ini cenderung berhati-hati terhadap penguatan dolar AS yang dipicu oleh kecenderungan hawkish Federal Reserve (The Fed). Prospek suku bunga tinggi di AS membuat pasar global menahan diri menjelang minggu perdagangan pendek akibat libur Natal.

    Dalam pernyataan terbarunya, The Fed mengindikasikan bahwa suku bunga akan tetap tinggi untuk periode yang lebih lama, meskipun ada pemangkasan pekan lalu.

    “Pedagang saat ini hanya mengantisipasi dua penurunan suku bunga sebesar seperempat poin pada 2025, dibandingkan ekspektasi sebelumnya yang mencapai empat kali pemangkasan. Hal ini didukung oleh ekonomi AS yang tetap tangguh dan inflasi yang masih tinggi,” ujar Ibrahim.

    Optimisme Terhadap Stimulus Ekonomi China

    Pasar juga menanti langkah stimulus tambahan dari China, yang direncanakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di 2025.

    Laporan terbaru menunjukkan bahwa China akan meningkatkan pengeluaran fiskal, sebuah langkah yang membantu mengimbangi penurunan di pasar Asia lainnya.

    “Stimulus yang lebih besar dari China diharapkan dapat mendongkrak kinerja pasar. Rilis data Indeks Manajer Pembelian (PMI) China dalam beberapa hari ke depan juga akan memberikan gambaran lebih jelas tentang arah ekonomi terbesar di Asia ini,” tambah Ibrahim.

     

  • Prabowo Apresiasi Gerak Cepat Pemerintah Dalam Penanganan Bencana

    Prabowo Apresiasi Gerak Cepat Pemerintah Dalam Penanganan Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada pemerintah yang mampu memberikan gerak cepat dalam penanganan bencana di dalam negeri.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) Adita Irawati mengatakan bahwa pemerintah terus hadir di tengah Indonesia yang kembali menghadapi runtutan bencana alam yang menimbulkan korban dan kerugian signifikan bagi masyarakat.

    Dalam periode 1 November hingga 13 Desember 2024 saja, telah terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi di lebih dari 50 wilayah.

    Tercatat beberapa bencana yang cukup besar seperti banjir bandang di Sukabumi dan Cianjur, erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Nusa Tenggara Timur dan enam wilayah lain, gempa bumi di 10 wilayah dengan skala rendah dan bencana-bencana lainnya.

    “Presiden telah memberi apresiasi atas penanganan bencana, khususnya di Gunung Lewotobi, saat Sidang Kabinet Paripurna. Hal ini menunjukkan kepedulian beliau terhadap aksi gerak cepat tanggap darurat untuk membantu masyarakat yang terdampak,” ujar Adita kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

    Adita menjelaskan bahwa pemerintah telah bergerak cepat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian/lembaga terkait, TNI dan Polri serta pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.

    Perlu menjadi perhatian, kata Adita, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, telah menyampaikan bahwa cuaca ekstrem diperkirakan akan terus terjadi hingga Maret-April 2025 akibat fenomena La Nina lemah yang meningkatkan curah hujan sebesar 20 persen.

    Asta Cita dan Visi Indonesia Maju yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan solidaritas dalam menghadapi bencana.

    Dia melanjutkan bahwa tiga pesan utama Presiden Prabowo terkait bencana alam dan penanganannya.

    Pertama, Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya “negara hadir”, sigap, gesit dalam merespons bencana alam, memberikan tanggap darurat yang cepat dan tepat.

    Menurutnya, Prabowo mengakui, tenaga terlatih Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas Nasional dan Daerah) dan Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai first responders telah menunjukkan kapasitas yang unggul.

    “Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk merespons bencana sudah terjadi dalam waktu singkat, namun tetap efektif,” kata Adita.

    Kedua, orang nomor satu di Indonesia itu, kata ADita, ingin pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan seperti gedung, jalan, kantor pemerintahan dan infrastruktur lainnya yang kuat dan tahan bencana penting untuk mengurangi dampak bencana.

    “Termasuk penggunaan teknologi. Hadirnya sistem peringatan dini, peta bencana digital buatan BNPB, dan prakiraan juga modifikasi cuaca oleh BMKG, sangat penting memperkaya dan memutakhirkan rencana kontinjensi,” tandas Adita.

  • 2 Pelaku Perdagangan Orang ke Laos Ditangkap di Bireuen Aceh

    2 Pelaku Perdagangan Orang ke Laos Ditangkap di Bireuen Aceh

    Banda Aceh, CNN Indonesia

    Ditreskrimum Polda Aceh menangkap 2 pelaku yang diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Bireuen, Aceh. Dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu adalah inisial RH dan JS.

    Dirreskrimum Polda Aceh Kombes Pol Ade Harianto mengatakan kedua pelaku itu ditangkap di lokasi berbeda.

    Dalam aksinya, kata Ade, mereka menjanjikan korbannya untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu staf bagian penjualan di negara Laos secara legal dan diimingi gaji tinggi serta bonus.

    Mereka diberangkatkan lewat jalur Riau – Malaysia – Thailand, dan berakhir di Laos.

    “Di Malaysia semua identitas korban disita oleh agen lain yang juga merupakan kelompok pelaku RH, serta disampaikan bahwa korban telah dijual ke bos di Laos dengan harga Rp10 juta,” kata Ade Harianto kepada wartawan, Senin (23/12).

    Hanya saja sesampainya di Laos para korban dipekerjakan sebagai admin love scamming salah satu modus kejahatan cybercrime dan diberikan target untuk melakukan penipuan.

    “Apabila tidak sesuai target, para korban diancam akan dijual ke Myanmar dan apabila mencoba melarikan diri, maka akan dibunuh,” ucapnya.

    Kombes Ade mengimbau masyarakat khususnya remaja yang baru tamat SMA ataupun mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang komunikasi dan ITE, untuk tidak tergoda untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi.

    Dia pun berpesan kepada warga agar tidak melibatkan diri dalam bidang pekerjaan scamming, karena hal itu merugikan dan bertentangan dengan UU di Indonesia dan aturan di negara lain.

    Dua tersangka TPPO tersebut bakal dijerat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Imigran dan juga akan dijerat dengan Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana minimal tiga tahun dan paling lama 15 tahun penjara.

    (dra/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jalankan Instruksi Presiden, BP3MI DKI Gelar Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migran Aman – Halaman all

    Jalankan Instruksi Presiden, BP3MI DKI Gelar Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migran Aman – Halaman all

    Jalankan Instruksi Presiden, BP3MI DKI Gelar Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migran Aman

    Wahyu Aji/Tribunnews.com 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta komitmen menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri P3MI/Kepala BP3MI, Abdul Kadir Karding, untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

    Hal ini ditegaskan oleh Kepala BP3MI DKI Jakarta, Kombes Pol Duhri Akbar Nur, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migran Aman di GOR Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

    “Presiden Prabowo telah memberikan arahan/intruksi kepada KP2MI untuk dua hal yaitu Pelindungan optimal bagi PMI, dengan meminimalisir terjadinya eksploitasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada para PMI,” ujar Duhri kepada wartawan.

    Untuk itu, berdasarkan arahan dari Menteri Karding, BPM3MI DKI Jakarta fokus pada peningkatan kompetensi/pelatihan bagi para calon PMI sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.

    “BP3MI DKI Jakarta  selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional  kepada para Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa negara hadir dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia, baik di tahapan sebelum, selama dan setelah bekerja,” kata Duhri.

    “Jenis pelayanan kami seperti pelayanan informasi peluang kerja, layanan penempatan, layanan pelindungan hingga layanan pemberdayaan. BP3MI DKI Jakarta menyampaikan kepada masyarakat luas untuk waspada dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penipuan peluang kerja luar negeri yang saat ini semakin marak, serta mengajak masyarakat apabila ada yang berminat bekerja keluar negeri untuk mengikuti sesuai prosedur yang resmi dan tercatat dalam sistem pemerintah,” tambahnya.

    Untuk diketahui, setiap tahun nya BP3MI DKI Jakarta rata rata memproses 40.000 PMI dari seluruh wilayah Indonesia yang berangkat bekerja ke luar negeri.

    Untuk periode Januari sampai November 2024 sebanyak 1.550 PMI asal Provinsi DKI Jakarta yang tercatat bekerja ke luar negeri.

    Sementara itu, narasumber lainnya, salah seorang Staf Kementerian P3MI, Adhitya Himawan, memberikan beberapa tips bagi warga masyarakat yang ingin bekerja keluar negeri.

    “Siapkan mental, cari informasi peluang kerja yang valid/resmi, siapkan kompetensi/terus asah keterampilan, ahami kualifikasi persyaratan dan mekanisme penempatan nya,” kata pria yang akrab disapa Dimas ini yang sekarang menjabat sebagai Pengantar Kerja Ahli Muda ini.

    Sementara itu, Dewan Kota Jakarta Pusat, Nasirman mengatakan akan terus mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh BP3MI DKI Jakarta.

    “Apa yang dilakukan oleh BP3MI sangat baik dan dapat menjadi motivasi bagi warga Jakarta, khususnya Jakarta Pusat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia,” ujarnya.

    Senada dengan Nasirman, Ketua Forum Kerukunan Umat Betawi (FKUB) Jakarta Pusat, Ferry Iswan, juga mendukung penuh langkah BP3MI DKI Jakarta dalam upaya memberikan pelatihan kepada calon Pekerja Migran Indonesia dari Jakarta.

     

     

  • Polisi di Bintan Ditangkap terkait Kasus PMI Ilegal ke Malaysia

    Polisi di Bintan Ditangkap terkait Kasus PMI Ilegal ke Malaysia

    Batam, CNN Indonesia

    Seorang oknum Polisi yang bertugas di Satlantas Polres Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) ditangkap atas dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia.

    Dugaan keterlibatan oknum tersebut saat ini ditangani penyidik dari Satreskrim Polresta Tanjungpinang untuk proses hukum lebih lanjut.

    “Iya memang benar, Oknum Polisi yang bertugas di Satlantas Polres Bintan inisial A diamankan Polresta Tanjungpinang, terkait kasus TPPO” Kata Kasi Humas Polres Bintan Iptu Prasojo saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (23/12).

    Namun, dia mengaku tak bisa memberikan keterangan lebih lanjut keterlibatan oknum Polisi tersebut dalam kasus pengiriman PMI ilegal ke Malaysia, karena ditangani Polresta Tanjungpinang.

    “Kasus ini sudah ditangani Polresta Tanjungpinang, silakan tanyain ke Polresta Tanjungpinang ya,” ujarnya.

    CNNIndonesia.com telah mencoba menghubungi Kasi Humas Polresta Tanjungpinang, Iptu Sahrul Damanik. Namun, belum ada keterangan darinya terkait oknum polisi Polres Bintan yang diamankan penyidik PolrestasTanjungpinanghingga berita ini ditulis.

    Sengkarut oknum aparat dan jaringan TPPO

    Sementara itu aktivis HAM di Batam, Pastor  Chrisanctus Paschalis Saturnus mengatakan dugaan keterlibatan oknum itu menunjukkan kasus TPPO di Kepri tak berhenti tanpa keterlibatan bekingan. Salah satunya, kata dia, yang terbukti pada 2022 silam di mana sejumlah oknum penegak hukum malah jadi rantai sindikat TPPO. Dia menyebut, apabila ingin TPPO ini berhenti, pihak penegak hukum harus berhenti dari kepentingan dan mau menuntaskan kasus ini.

    “Menurut saya ini, soal perspektif, soal hati, soal kemauan apa nggak. Nggak terlalu sulit, kamu mau apa nggak gitu, apa yang nggak dipunya aparat penegak hukum,” katanya kepada CNNIndonesia.com pada Jumat (20/12) lalu.

    Menurutnya masih lakunya korban memilih jalur belakang atau ilegal ketimbang jalur resmi untuk bekerja di luar negeri merupakan buah sistem tata kelola jalur resmi penyaluran PMI ke negara mitra. Selain itu, ongkos yang diduga harus dikeluarkan lebih banyak, membuat calon PMI akhinrya memilih jalur cepat tergiur oknum penyalur PMI ilegal.

    “Kita masih kalah, sementara mafia itu luar biasa, setiap hari di media sosial disebarkan tentang keberangkatan yang nampaknya begitu sempurna padahal itu perangkap dibuat para mafia, agar orang bisa masuk dalam siklus perdagangan orang ini,” ujarnya.

    Menurut dia selama ini pemerintah juga seolah tak menunjukkan keseriusan dalam mengatasi kasus TPPO dan penyaluran PMI ilegal, misalnya dalam pencegahan bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman, sistem yang sederhana, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

    (arp/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • TKW Jember Koma 9 Hari usai Operasi Bisul, saat Sadar Kaget Tiba-tiba Tangan dan Kaki Menghitam

    TKW Jember Koma 9 Hari usai Operasi Bisul, saat Sadar Kaget Tiba-tiba Tangan dan Kaki Menghitam

    TRIBUNJATIM.COM – Seorang pekerja migran atau TKW koma 9 hari usai operasi bisul.

    Mirisnya saat sadar, ia kaget tangan dan kakinya menghitam.

    Kondisi ini dialami oleh Septia Kurnia Rini.

    Septia merupakan TKW yang badannya lumpuh setelah operasi di Singapura.

    Kondisi Septia Kurnia Rini ini membuat masyarakat yang tinggal di sekitar rumahnya ingin melihat.

    Suasana rumah sederhana di Komplek Taman Gading, Jember, pun ramai didatangi para tamu yang ingin melihat langsung kondisi Septia Kurnia Rini.

    Septia Kurnia Rini sendiri kini hanya bisa terbaring lemah di atas ranjang.

    Dirinya dikunjungi oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, beserta rombongan pada Jumat (20/12/2024).

    Septia adalah salah satu dari jutaan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengadu nasib di luar negeri.

    Namun, berbeda dari mereka yang sukses meraih kehidupan lebih baik, nasib Septia berakhir tragis.

    Kini, ia menderita kelumpuhan, dengan tangan dan kaki yang menghitam serta sulit digerakkan.

    Penyebab pasti dari kondisi ini masih menjadi misteri, meskipun dugaan malapraktik saat operasi di Singapura terus menghantuinya.

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengunjungi PMI yang sakit di Jember pada Jumat (21/12/2024). (KOMPAS.COM/BAGUS SUPRIADI)

    Septia memulai perjalanan sebagai pekerja migran pada 2021. 

    Ia meninggalkan tanah kelahirannya di Jember demi menghidupi kedua anaknya yang masih kecil.

    Dalam keterbatasan ekonomi, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapura dianggapnya sebagai jalan keluar.

    “Awalnya saya dikontrak dua tahun. Setelah itu, saya memperpanjang kontrak untuk tahun ketiga,” kisah Septia saat ditemui di rumahnya, dikutip dari TribunnewsMaker.

    Namun, hidupnya mulai berubah ketika ia merasakan ada bisul di bagian paha.

    Berbeda dari bisul biasa, bisul ini berwarna merah tanpa mata dan terasa sangat nyeri.

    Setelah empat hari menahan rasa sakit, Septia akhirnya mengadu kepada majikannya dan meminta obat pereda nyeri.

    Sayangnya, bisul tersebut tak kunjung sembuh.

    Majikannya kemudian menyarankan Septia untuk memeriksakan diri ke rumah sakit di Singapura.

    Setelah menjalani pemeriksaan, Septia harus menjalani operasi untuk mengatasi bisul tersebut.

    Septia (38) PMI asal Jember pulang dari Singapore dalam keadaan sakit. (KOMPAS.COM/BAGUS SUPRIADI)

    Namun, apa yang terjadi setelah operasi sungguh mengejutkan. 

    Septia mengalami koma selama sembilan hari.

    Ketika akhirnya ia sadar, tangan dan kakinya berubah menjadi hitam pekat, kaku, dan terikat dengan kain.

    “Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja kondisi saya seperti ini,” ujar Septia dengan nada lirih.

    Selama dirawat di rumah sakit, Septia merasa sangat kesepian.

    Tidak ada seorang pun dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang datang untuk menjenguk atau memberikan pendampingan.

    Dalam kondisi lemah, jauh dari keluarga, dan tidak paham dengan sistem kesehatan Singapura, Septia mengaku merasa sangat terasing.

    Setelah 13 hari perawatan, majikannya memutuskan untuk memulangkan Septia ke Indonesia menggunakan kapal feri.

    Namun, alih-alih dipulangkan langsung ke kampung halamannya di Jember, Septia dikirim ke rumah sakit di Batam.

    Di sana, ia dirawat selama seminggu dengan biaya yang ditanggung majikannya.

    Ironisnya, sang majikan sempat meminta uang kepada keluarga Septia untuk menutupi biaya perawatan di Singapura, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Septia.

    “Saya merasa, sebagai majikan, seharusnya mereka bertanggung jawab penuh atas kondisi saya,” ujarnya tegas.

    Pada Oktober 2024, keluarga Septia akhirnya menjemputnya dan membawanya pulang ke Jember.

    Namun, kondisi Septia tidak menunjukkan perbaikan.

    Kakinya yang berwarna hitam terasa keras seperti kayu terbakar, kaku, dan tidak bisa digerakkan.

    Rasa nyeri yang ia alami setiap hari menjadi beban berat, baik secara fisik maupun mental.

    Dalam kunjungan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Septia menyampaikan harapannya agar pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisinya.

    “Saya hanya ingin mendapatkan bantuan agar rasa sakit saya bisa berkurang. Saya ingin tetap bisa hidup untuk anak-anak saya,” ungkapnya dengan air mata berlinang.

    Abdul Kadir Karding mengakui bahwa keberangkatan Septia ke Singapura dilakukan secara ilegal.

    Hal ini menyebabkan Septia kehilangan hak perlindungan, termasuk asuransi kerja yang seharusnya menjadi hak PMI resmi.

    “Kami selalu mengingatkan masyarakat untuk mengikuti prosedur resmi sebelum bekerja di luar negeri. Keberangkatan yang tidak sesuai prosedur sangat berisiko,” ujar Karding.

    Ia menambahkan, keberangkatan ilegal membuat pekerja migran tidak terdaftar secara resmi, sehingga sulit bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan jika terjadi masalah.

    “Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Jangan tergiur janji-janji manis dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” lanjutnya.

    Sebagai langkah pencegahan, pemerintah berencana untuk memperketat regulasi dan meningkatkan sosialisasi di desa-desa, termasuk melalui media sosial.

    “Kita harus menindak tegas sindikat maupun individu yang terlibat dalam penyelundupan pekerja migran ilegal,” tegas Karding.

    Meskipun secara hukum sulit memberikan bantuan karena keberangkatan Septia yang tidak prosedural, Kementerian P2MI tetap memberikan pendampingan atas dasar kemanusiaan.

    “Kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa Mbak Septia mendapatkan dukungan yang ia butuhkan,” janji Karding, meskipun tidak menjelaskan secara rinci bentuk bantuan tersebut.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Menteri Hukum: Pemerintah Sahkan PMI di Bawah Kepemimpinan JK

    Menteri Hukum: Pemerintah Sahkan PMI di Bawah Kepemimpinan JK

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas merespons tentang penolakan dari kubu Agung Laksono terkait dengan pengakuan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Muhammad Jusuf Kalla alias JK. 

    Supratman mengemukakan penolakan tersebut merupakan hal biasa yang bisa terjadi lantaran dia berpandangan bahwa setiap ada suatu keputusan yang diambil, pasti ada yang merasa tidak puas.

    “Biasalah dalam setiap keputusan pasti ada yang tidak puas,” ujarnya saat dihubungi Bisnis pada Senin (23/12/2024).

    Eks Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini berharap kepada semua pihak bila mana memiliki niat bekerja untuk kemanusiaan juga bisa dilakukan melalui cara lain selain lewat PMI itu sendiri.

    “Namun demikian, saya berharap kepada semua pihak, agar niat untuk melakukan kerja-kerja kemanusian tidak hanya lewat PMI. Akan tetapi bisa dengan cara mendirikan perkumpulan yang lain. Kalau memang tujuannya semata untuk tujuan kemanusian,” katanya.

    Lebih jauh, Supratman menjelaskan ada perbedaan tata cara pendaftaran antara perkumpulan untuk layanan publik dan perkumpulan perdata seperti ormas dan yang lainnya.

    Untuk perkumpulan yang menyelenggarakan layanan publik, katanya, seperti Kadin, Pramuka, dan Dekopin maka pengesahannya melalui Kepres sebagaimana diatur dalam AD/ART mereka.

    “Sementara untuk PMI tidak demikian. Itu hanya didasarkan pada ketentuan AD/ART mereka,” jelasnya.

    Adapun, tambahnya, saat ini Kementerian Hukum melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) sedang mengembangkan pendaftaran perkumpulan yang melakukan layanan publik dan dalam dekat akan ada di daftar layanan SABH, yang tidak bergabung dengan layanan perkumpulan Perdata.

    Oleh karenanya, ujar Supratman, pihaknya hanya melakukan verifikasi dengan melihat AD/ART PMI dan kehadiran peserta Munas yang benar-benar memenuhi syarat sebagai peserta.

    “Dan kesimpulannya pemerintah melalui Kemkum memberikan pengakuan atas keabsahan kepengurusan PMI di bawah kepemimpinan H. Muhammad Jusuf Kalla,” pungkas dia.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden ke-6 dan ke-10 Jusuf Kalla (JK) resmi menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029. Hal ini memperpanjang kepemimpinannya sejak 2009. 

    Kepengurusan baru periode 2024-2029, yang dipimpin oleh JK, dilaksanakan di di Markas Pusat PMI, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/12/2024). 

    “Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2024, Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, Ketua Umum. tertanda Muhammad Jusuf Kalla,” tutur pembacaan surat keputusan tersebut. 

    Dalam pidato sambutannya, JK juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerima Surat Keputusan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia perihal Kepengurusan PMI periode 2024-2029. 

    “Kita telah selesaikan, karena tidak mungkin ada dua PMI di Indonesia ini dan karena itulah maka saya baru saja menerima surat keputusan dari Menteri Hukum RI dalam hal kepengurusan ini,” tutur JK. 

    Adapun, JK membacakan inti pokok keputusan tersebut yang berbunyi bahwa Kementerian Hukum RK menerima dan mengakui AD/ART  serta susunan kepengurusan Palang Merah Indonesia dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-22, yang menunjuk bahwa Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum. 

    “Dan selanjutnya akan dicatat dalam sistem administrasi kebadan hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Atas perhatiannya, kami ucapkan, terima kasih, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas,” ucap JK membaca keputusan tersebut. 

  • Pemerintah Targetkan Kirim 500.000 Tenaga Kerja ke 100 Negara Tujuan Tahun Depan

    Pemerintah Targetkan Kirim 500.000 Tenaga Kerja ke 100 Negara Tujuan Tahun Depan

    Pemerintah Targetkan Kirim 500.000 Tenaga Kerja ke 100 Negara Tujuan Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pelindungan
    Pekerja Migran Indonesia
    /BP2MI Abdul Kadir Karding menargetkan dapat mengirim 500.000
    pekerja migran Indonesia
    (
    PMI
    ) ke 100 negara tujuan pada tahun depan. 
    Target ini, disebutnya, memang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
    “Kita enggak muluk-muluk, kalau kemarin 287.000 (PMI yang dikirim) kalau bisa di angka 400.000 sampai 500.000 sudah top,” kata Karding di Kantor BP2MI, Jakarta, Senin (23/12/2024).
    Karding mengatakan, pemerintah memiliki 6 negara tujuan utama untuk PMI yaitu Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.
    Tak hanya memberangkatkan, Kementerian P2MI juga bertanggungjawab ketika PMI kembali ke Tanah Air.
    “Kita akan dampingi mereka mendorong agar terjadi pemberdayaan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, (mulai dari) pelatihan, menyambungkan produk ke pasar modal, dan mencoba melatih manajemen keuangan dan bisnis,” ujarnya.
    Terakhir, Karding mengatakan, terkait pengiriman PMI ke Arab Saudi, pemerintah memberikan dua syarat yaitu, jaminan gaji tinggi, dan perlindungan kesehatan.
    “Arab saudi masih kita kaji, prinsipnya kalau kita buka harus dua hal pertama gajinya tinggi, perlindungan kesehatan, perlindungan terhadap tenaga kerja paripurna,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Korps Wanita AD Jatuh 22 Desember, Begini Sejarahnya

    Hari Korps Wanita AD Jatuh 22 Desember, Begini Sejarahnya

    Jakarta: Tanggal 22 Desember tidak hanya diperingati sebagai hari Ibu, namun di tanggal tersebut juga bertepatan sebagai hari kelahiran Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).

    Dalam perkembangannya Kowad menjadi bagian penting dari TNI AD yang memberikan kontribusi besar terhadap pertahanan negara.

    Kowad terdiri dari perempuan-perempuan Indonesia yang telah menjalani berbagai seleksi dan pelatihan untuk menjadi prajurit.

    Mereka berperan dalam mendukung berbagai tugas militer serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa.

    Kehadiran Kowad membuktikan bahwa perempuan juga turut berperan dalam menjaga stabilitas negara. 
     

     

    Sejarah berdirinya Kowad

    Gagasan pembentukan Kowad pertama kali muncul pada tahun 1959, berkat ide dari Kolonel Dr. Sumarno, Asisten 3 Personel Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Tujuannya adalah melibatkan perempuan dalam Angkatan Darat, terutama dalam tugas-tugas yang memerlukan ketelitian, kesabaran, dan sifat keibuan.

    Pada 29 September 1959, gagasan ini dibahas dalam Musyawarah Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) dan mendapat dukungan luas dari tokoh-tokoh organisasi perempuan di Indonesia. 

    Setelah mendapat restu dari pimpinan Angkatan Darat, Letnan Jenderal A.H. Nasution, pada 23 Maret 1960, dibentuklah Panitia Penasehat yang dipimpin oleh Rahayu Paramita Abdul Rahman untuk merancang pembentukan Kowad. Panitia tersebut dibantu oleh perwakilan dari berbagai organisasi perempuan, seperti KOWANI, PMI, dan Persit.

    Pada 1 Februari 1960, lima orang tenaga sipil dari berbagai departemen mulai dilibatkan sebagai tenaga inti untuk pembentukan Kowad. Mereka adalah Ibu D. Bunakim dari Departemen PDK, Ibu Eni Karim dari Departemen Sosial, Ibu R. Tambunan dari Departemen PDK bagian Kewanitaan, Ibu Otti Adam dari Direktorat Kesehatan, dan Ibu Mulyati dari Departemen Hankam.

    Kelima tenaga ini kemudian menjalani pelatihan militer untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang dunia militer. Setelah mengikuti pelatihan, mereka diangkat menjadi Kapten Tituler, yang menandakan awal mula peran aktif perempuan dalam Angkatan Darat.

    Pada akhir tahun 1960, konsep pembentukan Kowad disetujui oleh pimpinan Angkatan Darat, dan pada 21 Desember 1960, dikeluarkan Surat Keputusan Men/Pangad Nomor Kpts-1056/12/1960 yang menyetujui pembentukannya.

    Namun, Hari Kowad baru diperingati pada 22 Desember 1961 sebagai hari kelahiran resmi Korps Wanita Angkatan Darat.

    Jakarta: Tanggal 22 Desember tidak hanya diperingati sebagai hari Ibu, namun di tanggal tersebut juga bertepatan sebagai hari kelahiran Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).
     
    Dalam perkembangannya Kowad menjadi bagian penting dari TNI AD yang memberikan kontribusi besar terhadap pertahanan negara.
     
    Kowad terdiri dari perempuan-perempuan Indonesia yang telah menjalani berbagai seleksi dan pelatihan untuk menjadi prajurit.
    Mereka berperan dalam mendukung berbagai tugas militer serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa.
     
    Kehadiran Kowad membuktikan bahwa perempuan juga turut berperan dalam menjaga stabilitas negara. 
     

     

    Sejarah berdirinya Kowad

    Gagasan pembentukan Kowad pertama kali muncul pada tahun 1959, berkat ide dari Kolonel Dr. Sumarno, Asisten 3 Personel Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Tujuannya adalah melibatkan perempuan dalam Angkatan Darat, terutama dalam tugas-tugas yang memerlukan ketelitian, kesabaran, dan sifat keibuan.
     
    Pada 29 September 1959, gagasan ini dibahas dalam Musyawarah Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) dan mendapat dukungan luas dari tokoh-tokoh organisasi perempuan di Indonesia. 
     
    Setelah mendapat restu dari pimpinan Angkatan Darat, Letnan Jenderal A.H. Nasution, pada 23 Maret 1960, dibentuklah Panitia Penasehat yang dipimpin oleh Rahayu Paramita Abdul Rahman untuk merancang pembentukan Kowad. Panitia tersebut dibantu oleh perwakilan dari berbagai organisasi perempuan, seperti KOWANI, PMI, dan Persit.
     
    Pada 1 Februari 1960, lima orang tenaga sipil dari berbagai departemen mulai dilibatkan sebagai tenaga inti untuk pembentukan Kowad. Mereka adalah Ibu D. Bunakim dari Departemen PDK, Ibu Eni Karim dari Departemen Sosial, Ibu R. Tambunan dari Departemen PDK bagian Kewanitaan, Ibu Otti Adam dari Direktorat Kesehatan, dan Ibu Mulyati dari Departemen Hankam.
     
    Kelima tenaga ini kemudian menjalani pelatihan militer untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang dunia militer. Setelah mengikuti pelatihan, mereka diangkat menjadi Kapten Tituler, yang menandakan awal mula peran aktif perempuan dalam Angkatan Darat.
     
    Pada akhir tahun 1960, konsep pembentukan Kowad disetujui oleh pimpinan Angkatan Darat, dan pada 21 Desember 1960, dikeluarkan Surat Keputusan Men/Pangad Nomor Kpts-1056/12/1960 yang menyetujui pembentukannya.
     
    Namun, Hari Kowad baru diperingati pada 22 Desember 1961 sebagai hari kelahiran resmi Korps Wanita Angkatan Darat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Istri Wapres Resmikan Ruang Bersama Indonesia saat Hari Ibu, Ruang Bagi Anak dalam Berkreativitas – Page 3

    Istri Wapres Resmikan Ruang Bersama Indonesia saat Hari Ibu, Ruang Bagi Anak dalam Berkreativitas – Page 3

    Arifah Fauzi mengatakan peringatan Hari Ibu di Indonesia bukan hanya untuk mengapresiasi jasa-jasa ibu yang luar biasa, namun lebih dari itu, untuk mengapresiasi seluruh perempuan Indonesia atas peran, dedikasi, dan kontribusi bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

    Dia mengatakan, peringatan Hari Ibu 22 Desember didasari oleh momentum diselenggarakannya Kongres Perempuan I pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta.

    “Sebuah titik penting pergerakan perempuan yang menandai babak baru bangkitnya gerakan perempuan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia,” kata Arifatul Choiri Fauzi.

    Kongres juga membicarakan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek, di antaranya pendidikan, perkawinan, perlindungan, serta pemajuan untuk perempuan dan anak, serta jejaring perempuan-perempuan Indonesia.

    Peringatan Hari Ibu ke-96 tersebut dihadiri oleh istri Wapres RI, Selvi Ananda.

    Selain itu, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga hadir di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Dikti Saintek Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro.