Xcloud.id

NGO: PMI

  • Keberangkatan 8 Wanita Pekerja Migran ke UEA Digagalkan, Calo Penyalur Ditangkap – Page 3

    Keberangkatan 8 Wanita Pekerja Migran ke UEA Digagalkan, Calo Penyalur Ditangkap – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 8 Wanita asal empat daerah, berhasil digagalkan keberangkatannya untuk bekerja ke Uni Emirat Arab melalui jalur nonprosedural atau ilegal. Mereka diamankan di Shalter Pekerja Migran Indonesia Tangerang, Komplek Aeroland Residence Kota Tangerang, Kamis (26/12/2024).

    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding mengecek langsung keberadaan 8 Wanita yang menjadi korban penyaluran kerja ke luar negeri secara nonprosedural itu.

    Saat berbincang dengan para korban, Karding mendapatkan fakta bila ke-8 perempuan ini keseluruhannya tak tahu menahu akan dipekerjakan ke Uni Emirat Arab. Penyalur mereka diduga menggunakan jalur tidak resmi atau non prosedural.

    “Kemarin, BP2MI mendapat informasi bahwa ada indikasi penampungan orang di Kawasan Bogor. Jadi tim reaksi cepat bergerak bekerja sama dengan Polsek di Bogor untuk melakukan pengecekan,” ujar Menteri Abdul Kadir.

    Dari hasil pengamanan tersebut, tersangka yang merupakan calo dari penyalur pekerja ke luar negeri secara nonprosedural ini diamankan. Adalah inisial MZL alias ZL alias A di lokasi kejadian, bersama dengan 8 perempuan yang menjadi korban atau calon pekerja migran tersebut.

    Korban pun berlatar belakang usia yang berbeda, antara 37 hingga 50 tahun. Yakni berasal ari Nusa Tenggara Barat 4 orang, Lampung satu orang, Jawa Barat sebanyak 3 orang.

    “Rencananya akan diberangkatkan ke UEA atau Abu Dhabi, dan akan dilewatkan ke Surabaya. Untuk itu karena hasil penelusuran tim bersama Polisi, bahwa disimpulkan ini adalah upaya pemberangkatan nonprosedural,”kata Abdul Kadir.

  • Menteri PPMI Minta Pekerja Migran Ilegal Cari Kerja di Indonesia Saja, Dijawab “Susah, Pak”

    Menteri PPMI Minta Pekerja Migran Ilegal Cari Kerja di Indonesia Saja, Dijawab “Susah, Pak”

    Menteri PPMI Minta Pekerja Migran Ilegal Cari Kerja di Indonesia Saja, Dijawab “Susah, Pak”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran
    Indonesia (PPMI)
    Abdul Kadir Karding
    bertanya kepada para
    PMI ilegal
    yang hendak diberangkatkan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), kenapa mereka tidak mencari pekerjaan di Indonesia saja.
    Sebab, delapan PMI ilegal yang ditemui Karding ini sudah beberapa kali bekerja di luar negeri, khususnya di Timur Tengah.
    Namun, para PMI ilegal mengaku mereka kesulitan mencari pekerjaan di Indonesia.
    “Kenapa enggak coba cari pekerjaan dalam negeri? Paling beda Rp 1 juta (gajinya),” tanya Karding di Shelter PMI, Tangerang, Kamis (26/12/2024).
    “Susah, Pak,” jawab para PMI ilegal.
    Karding lantas bertanya mengenai keahlian para PMI. Mereka menjawab bisa bersih-bersih rumah dan memasak khas Timur Tengah.
    Menurut Karding, para PMI seharusnya mengambil sertifikasi dan menempuh jalur resmi, supaya gaji yang diberikan juga lebih besar.
    Karding pun meminta kepada para PMI untuk memberitahu orang-orang di kampungnya masing-masing untuk tidak tergiur berangkat secara ilegal.
    “Lain kali jangan, kasih tahu orang di kampung. Bahaya,” ucap Karding.
    “Memang suami enggak kerja?” tanya Karding.
    “Nganggur. Kadang sih serabutan,” jawab para PMI yang semuanya ibu-ibu berusia di atas 40 tahun.
    Karding menegaskan, sebenarnya pemerintah tidak melarang WNI untuk bekerja di luar negeri.
    Pemerintah, kata Karding, justru mendorong warganya untuk bekerja di luar negeri, asalkan mengikuti prosedur yang ada.
    Dia menekankan, keberangkatan melalui prosedur jauh lebih aman bagi para PMI.
    “Kita kan enggak mau orang Indonesia di sana terluka, dihina, diperlakukan tidak adil. Sedih, kasihan bangsa Indonesia. Kita enggak ada masalah ke luar negeri, malah kita dorong, asal prosedural,” jelas Karding.
    “Syukur-syukur punya sedikit skill. Karena itu akan dihargai lebih mahal,” sambungnya.
    Sementara itu, Karding meminta kedelapan PMI ilegal untuk pulang ke kampungnya masing-masing di Karawang, Lampung, dan NTB.
    Dia menyebut, biaya pemulangan akan diberikan secara gratis.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BP2MI Gagalkan Pengiriman 8 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Uni Emirat Arab Megapolitan 26 Desember 2024

    BP2MI Gagalkan Pengiriman 8 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Uni Emirat Arab Megapolitan 26 Desember 2024

    BP2MI Gagalkan Pengiriman 8 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Uni Emirat Arab
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Badan Perlindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (BP2MI) menggagalkan upaya pengiriman delapan calon
    pekerja migran
    Indonesia (CPMI) ke Uni Emirat Arab (UEA) secara nonprosedural. Para CPMI ilegal tersebut rencananya akan bekerja di Abu Dhabi.
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
    , Abdul Kadir Karding, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi mengenai penampungan CPMI di sebuah apartemen di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (23/12/2024) pukul 20.30 WIB.
    “Kami, Tim Reaksi Cepat KPPMI, berkoordinasi dengan Polsek Tanah Sareal, Kota Bogor, untuk menyelidiki lokasi tersebut,” kata Abdul Kadir di Shalter PMI Tangerang, Jurumudi, Benda, Kota Tangerang, Kamis (26/12/2024).
    Setelah menerima informasi tersebut, pihak BP2MI melakukan pemantauan Selasa (24/12/2024) dan menemukan indikasi adanya makelar atau calo.
    “Kami mengamankan terduga calo berinisial MZL alias ZL alias A dan melakukan wawancara singkat,” ujarnya.
    Dari hasil wawancara, diketahui terdapat delapan CPMI yang berasal dari Lampung, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat dengan rentang usia 37 hingga 50 tahun.
    “Hasilnya, kami menemukan delapan perempuan yang ditampung di sebuah kamar apartemen,” ungkap Abdul Kadir.
    Para CPMI tersebut dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji 1.200 Dirham atau sekitar Rp5 juta per bulan. Namun, mereka belum menerima uang fee yang dijanjikan.
    “Para korban mengaku dijanjikan gaji sekitar 1.200 dirham atau setara Rp5 juta per bulan. Namun, mereka belum menerima uang fee yang dijanjikan,” jelasnya.
    Pengembangan kasus ini juga mengarah pada seorang wanita berinisial MK, yang diduga mengelola dokumen dan penampungan para CPMI. MK diamankan di Ranca Bungur, Bogor, pada Selasa malam.
    “Tim Reaksi Cepat KPPMI bergabung dengan Resmob Polres Bogor Kota melakukan pengejaran terhadap calo berinisial MK, dan sekitar pukul 21.15 WIB, MK berhasil diamankan guna proses hukum di Kepolisian,” tambah Abdul Kadir.
    Barang bukti yang ditemukan meliputi KTP, paspor, dan dokumen pendukung lainnya yang diduga akan digunakan untuk keberangkatan melalui Bandara Juanda, Surabaya.
    Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar.
    Selain itu, pelaku juga dikenakan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
    Abdul Kadir mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran bekerja di luar negeri secara ilegal.
    “Pastikan semua dokumen lengkap dan ikuti prosedur resmi agar tidak menjadi korban eksploitasi,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lagi Berenang, Bocah 13 Tahun Hanyut di Sungai Ciliwung di Bogor Timur Megapolitan 26 Desember 2024

    Lagi Berenang, Bocah 13 Tahun Hanyut di Sungai Ciliwung di Bogor Timur Megapolitan 26 Desember 2024

    Lagi Berenang, Bocah 13 Tahun Hanyut di Sungai Ciliwung di Bogor Timur
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com 
    – Seorang bocah berinisial F (13) terseret arus Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Kamis (26/12/2024), sekitar pukul 13.00 WIB.
    Komandan Regu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Maruli Sinambela mengatakan, awalnya, korban berenang di sungai usai bermain bola bersama empat temannya.
    “Korban loncat berenang dengan kedalaman air kurang lebih satu meter. Karena arus yang begitu deras, korban terseret,” ucap Maruli kepada
    Kompas.com,
    Kamis.
    Salah satu teman korban, R (13), sempat mencoba menolong dengan menarik tangan F.
    Namun, derasnya arus membuat pegangan terlepas sehingga korban terbawa arus.
    “R sempat menolong, namun tidak tertolong dan (korban) akhirnya tenggelam menghilang,” kata dia.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi kejadian, petugas gabungan dari BPBD Kota Bogor, Tim Rescue Damkar Kota Bogor, PMI sedang melakukan upaya pencarian korban.
    Tim menyusuri sungai menggunakan perahu karet. Beberapa petugas berenang mengikuti arus sungai untuk memperluas area pencarian.
    Hingga berita ini ditulis, proses pencarian masih berlangsung.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penyalur Pekerja Migran Ilegal di Bogor Kirim Tiga Korban Tiap Bulan ke Qatar Megapolitan 26 Desember 2024

    Penyalur Pekerja Migran Ilegal di Bogor Kirim Tiga Korban Tiap Bulan ke Qatar Megapolitan 26 Desember 2024

    Penyalur Pekerja Migran Ilegal di Bogor Kirim Tiga Korban Tiap Bulan ke Qatar
    Tim Redaksi

    BOGOR, KOMPAS.com
    – Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi Nugroho mengatakan, penyalur
    pekerja migran ilegal
    di Kota Bogor mengirim tiga korban per bulan ke Qatar sejak Juli 2024.
    “Para pelaku telah melakukan pengiriman dari bulan Juli-Desember. Diperkirakan tiga orang per bulan yang sudah lolos berangkat,” kata Aji, Kamis (26/12/2024).
    Aji mengatakan, sebelum dikirim, korban ditampung di tempat penampungan di sebuah apartemen di Jalan Sholeh Iskandar, Tanah Sareal, Kota Bogor, yang telah digerebek petugas pada Selasa (24/12/2024).
    Dari penggerebekan ini, petugas menangkap dua penyalur, Meidayanti Kosasih (33) asal Bogor dan Muhammad Zaxi Lazuardi (31) asal Tangerang.
    Petugas juga mendapati delapan calon pekerja migran ilegal perempuan yang hendak dikirim ke Qatar.
    Para korban perdagangan orang ini berasal dari Sumbawa, Karawang, Lampung, dan Purwakarta.
    “Muhammad Zaxi menjaga para korban selama ditampung di apartemen, sementara Meidayanti mengatur perekrutan dan proses keberangkatan para korban,” ujar dia.
    Aji mengatakan, korban direkrut dengan iming-iming pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di Qatar dengan gaji antara Rp4,8 juta hingga Rp5 juta per bulan.
    Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Pasal 81 dan 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
    Saat ini, polisi tengah memburu seorang tersangka lain berinisial Dewi, yang diduga sebagai penyalur utama di luar negeri.
    “Kasus ini ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan untuk saudari Dewi, yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO),” ungkap Aji.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua PMI Asal Malang Meninggal Dunia, DPRD Soroti Sistem Perlindungan

    Dua PMI Asal Malang Meninggal Dunia, DPRD Soroti Sistem Perlindungan

    Malang (beritajatim.com) – Dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Malang meninggal dunia pada Desember 2024. Salah satunya adalah Irianto (29), warga Pakisaji, yang meninggal akibat sakit di Korea Selatan. Jenazah Irianto tiba di rumah duka di Pakisaji pada Kamis (26/12/2024) pukul 05.13 WIB.

    Anggota DPRD Kabupaten Malang, Ahmad Andi, menjelaskan kronologi kematian Irianto. Almarhum tiba di Korea Selatan pada Selasa (17/12/2024) melalui program re-entry. Saat dijemput pihak perusahaan, Irianto mengeluh tidak enak badan. Kondisinya memburuk pada Rabu (18/12/2024) sore, hingga ia dilarikan ke Rumah Sakit Jeonbuk National University Hospital. Namun, nyawanya tidak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia pada pukul 19.00 waktu setempat.

    Ahmad Andi menyoroti lamanya proses pemulangan jenazah yang memakan waktu hingga sembilan hari. “Irianto meninggal pada 18 Desember, namun jenazah baru tiba di rumah duka hari ini, Kamis 26 Desember 2024. Ini menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

    Selain itu, Ahmad Andi meminta pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk memperketat pemeriksaan kesehatan bagi calon PMI sebelum keberangkatan.

    “Jika pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan ketat, kasus seperti ini mungkin bisa dihindari. Apalagi, Irianto meninggal sehari setelah tiba di Korea, belum sempat bekerja, dan tidak mendapat perlindungan asuransi,” jelasnya.

    Ahmad Andi juga mengungkapkan bahwa sebelumnya ada kasus serupa. Seorang PMI perempuan asal Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Malang Selatan, meninggal dunia di Singapura tiga minggu lalu.

    Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi sistem pengiriman PMI agar keselamatan dan kesejahteraan mereka lebih terjamin. “Perlindungan PMI harus menjadi prioritas, mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air,” tutupnya. [yog/beq]

  • Ekonom Senior Indef Buka-bukaan Alasan Pertumbuhan Ekonomi RI Bakal Sulit Capai 8%

    Ekonom Senior Indef Buka-bukaan Alasan Pertumbuhan Ekonomi RI Bakal Sulit Capai 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus stagnan di level 5% dan sulit menembus cita-cita Presiden Prabowo Subianto di 8%. 

    Didik melihat alasannya bahwa selama ini tidak ada strategi kebijakan yang berhasil melepaskan sektor industri dari jebakan deindustrialisasi dini yang tercermin Purchasing Managers’ Index (PMI) melandai ke zona kontraktif atau di bawah 50.  

    Terlebih, pertumbuhan sektor industri cenderung rendah selama beberapa tahun terakhir di kisaran 3%—4%. 

    “Ini menunjukkan kinerja yang tidak memadai untuk mencapai pertumbuhan di atas 5%, apalagi 7% seperti target Jokowi atau target 8% pada pemerintahan Prabowo Subianto,” tuturnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (26/12/2024). 

    Untuk itu, Didik mendorong agar pemerintah melakukan terobosan dengan reindustrialisasi berbagai sumber daya alam (SDA). Di mana mengedepankan resource-based industry, led-export industry, atau outward looking industry. 

    Bukan hal baru di Indonesia, karena pada tahun 1980an hingga 1990an pemerintah menjalankan hal tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menyentuh 8%.  

    Melihat data historis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencatatkan 7% – 8% hingga 10%, hanya di era Suharto atau pada rentang 1968 hingga 1998.  

    Lebih lanjut, Didik mengamini bahwa permintaan global memang mengalami perlambatan sehingga menerobos pasar internasional tidak lagi mudah.  

    “Karena itu, pasar-pasar baru di luar Eropa, Cina, US perlu dijadikan sasaran perdagangan luar negeri. Para duta besar diberi target untuk meningkatkan ekspor dan menjadikan neraca dagang bilateral menjadi positif,” lanjutnya.  

    Bukan hanya soal industri, kondisi fiskal Indonesia yang terus mencatatkan kenaikan posisi utang pemerintah juga menjasi musabab.  

    Didik memandang, kewajiban pemerintah setiap tahunnya yang harus membayar utang jatuh tempo dan bunga utang menggerus porsi belanja negara.  

    Sementara kebutuhan untuk mendanai program presiden terpilih, pemerintah harus kembali menarik utang baru.  

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Suharto. Sementara saat ini, RI tengah berjuang keluar dari jebakan kelas menengah alias middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi atau high income country.   

    Di mana untuk keluar dari jebakan yang ditargetkan pada 2045, Sri Mulyani menekankan butuh pertumbuhan ekonomi di angka 7%-8% setiap tahunnya. Sebagaimana target presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga berkeinginan agar ekonomi tumbuh 8%.  

    Sementara untuk tahun ini saja, pertumbuhan ekonomi diprediksi tak lebih dari 5,1% year on year (YoY).

  • Menko Airlangga sebut realisasi KUR capai Rp280,28 triliiun

    Menko Airlangga sebut realisasi KUR capai Rp280,28 triliiun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Airlangga sebut realisasi KUR capai Rp280,28 triliiun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 22:03 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan hingga 23 Desember 2024, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp280,28 triliun atau 100,10 persen dari target sebesar Rp280 triliun.

    Angka itu tumbuh sebesar 7,8 persen secara tahunan (yoy) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur.

    Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8 persen dari total penyaluran.

    “Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (24/12).

    Airlangga menjelaskan meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global maupun domestik, tingkat rasio kredit macet atau non-performance loan (NPL) KUR tercatat sebesar 2,19 persen atau masih terjaga di bawah NPL nasional sebesar 2,21 persen.

    Peningkatan kualitas penyaluran KUR juga ditunjukkan melalui jumlah total debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 yang mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65 persen dari target debitur baru KUR tahun 2024 paling sedikit 2,34 juta debitur.

    Hal tersebut dilihat juga dari peningkatan akses pembiayaan, debitur KUR yang bergraduasi di tahun 2024 mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24 persen dari target debitur graduasi KUR yang telah ditetapkan paling sedikit 1,17 juta debitur.

    Untuk 2025, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR maksimal sampai Rp300 triliun dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR tahun anggaran 2025.

    Airlangga mengatakan dengan penetapan target penyaluran KUR tersebut, diharapkan penyaluran KUR tahun depan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi.

    Fokus penyaluran KUR kepada debitur baru diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM tanah air, sementara program pendampingan untuk mendorong graduasi debitur KUR bakal mendorong mereka naik kelas baik secara kapasitas usaha maupun peningkatan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

    Dalam rapat koordinasi kebijakan KUR, terdapat sejumlah keputusan strategis untuk penguatan ekosistem KUR.

    Pertama, penataan kelembagaan termasuk sekretariat komite yang masih berjalan baik di unit kerja Kemenko Perekonomian dan penetapan kembali KPA KUR akibat perubahan nomenklatur susunan organisasi di masing-masing kementerian/lembaga anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yakni Kementerian UMKM dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Kedua, menyetujui usulan perubahan Permenko Pedoman Pelaksanaan KUR untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran KUR pada tahun 2025.

    Ketiga, menyetujui penyesuaian kebijakan Program Kredit Usaha Alsintan sebagai dukungan menyukseskan program ketahanan pangan.

    Keempat, rakor juga menyetujui untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi pekerja migran Indonesia (PMI), antara lain melalui skema linkage dan serta memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI sehingga KUR semakin mudah diakses.

    Kelima, menyetujui skema kredit/ pembiayaan investasi padat karya.

    Selain itu, kebijakan KUR 2025 juga akan mengakomodir penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai salah satu opsi dalam menentukan kualitas calon debitur KUR.

    “Program kredit usaha takyat dioptimalkan sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam mewujudkan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan strategis yang dihasilkan dalam rapat ini, merupakan langkah konkret untuk memperkuat sektor riil dan menyejahterakan UMKM di Indonesia,” elas Airlangga.

    Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, lanjutnya, KUR diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara

  • Prospek Industri Manufaktur 2025 Masih Dibayangi Awan Gelap

    Prospek Industri Manufaktur 2025 Masih Dibayangi Awan Gelap

    Bisnis.com, JAKARTA – Prospek industri manufaktur nasional pada 2025 masih dihadapkan pada sejumlah tantangan berat, mulai dari gempuran produk impor asal China, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% hingga upah minimum 6,5%.

    Peneliti Next Policy, Muhammad Ibnu Faisal, mengatakan impor produk manufaktur dari China belakangan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi sebagai dampak penerapan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). 

    “Misalnya, periode 2019-2023, impor TPT (tekstil, pakaian, dan tekstil lainnya) dan kosmetik dari Cina mengalami peningkatan rata-rata tahunan sebesar 2,75% dan 35,46% masing-masingnya. Hingga 2024, nilai impor dari Cina mencapai US$52,26 miliar atau meningkat 13,03% dari tahun sebelumnya,” kata Ibnu di Jakarta (24/12/2024). 

    Posisi China saat ini masih menjadi negara dengan output manufaktur terbesar di dunia, mendominasi sekitar 31,6% dari output manufaktur global dan memiliki pengaruh besar dalam skala internasional.

    Banjir impor produk dari China dinilai semakin menantang dengan keberadaan Permendag 8/2024 yang merelaksasi impor berkontribusi pada volume impor yang tidak dikontrol. Tidak sedikit pelaku usaha lokal yang menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut. 

    Menanggapi paparan tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telisa Aulia Faliyanti menyebut bahwa lahirnya Permendag 8 Tahun 2024 menjadi salah satu penyebab turunnya Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur belakangan ini. 

    “Cost industri lokal kita masih belum efisien, mulai dari ketidakpastian regulasi hingga rendahnya produktivitas tenaga kerja. Sementara di China, ada dukungan penuh untuk mendorong inovasi melalui tekonologi terhadap industri, seperti pada industri kertas di sana,” terangnya.

    Telisa juga menyebut penyesuaian PPN semakin membebani industri lokal dan menurunkan daya saing produk lokal dalam pasar yang sangat kompetitif. 

    “Kebijakan PPN semakin membuat industri semakin sulit kompetitif secara harga,” ujarnya.

    Telisa juga menyoroti bagaimana penambahan biaya akibat kenaikan tarif PPN dan upah minimum bakal mempengaruhi harga produk yang pada akhirnya harus ditanggung konsumen. Dia memahami bahwa kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan tax ratio sebagai upaya pemerintah dalam menggenjot penerimaan negara.  

    Namun, ironisnya, kondisi ekonomi saat ini dengan daya beli masyarakat yang sedang menurun justru memperlihatkan bahwa kebijakan ini mungkin tidak tepat secara waktu.  

    “PPN dinaikan untuk meningkatkan tax ratio. Kondisi masyarakat kurang memungkinkan ditengah kondisi daya beli masyarakat yang menurun. Adanya stimulus sebagai mitigasi,” terangnya.  

    Dia menilai agar kebijakan PPN sebaiknya difokuskan pada barang mewah untuk mengurangi dampak regresif dari PPN semakin meluas dan cenderung permanen.

    Ekonom Senior, Fithra Faisal Hastiadi mengatakan bahwa seharusnya alih-alih menyalahkan China, seharusnya industri lokal dibenahi terutama dalam hal absorptive capacity yaitu kemampuan suatu industri untuk dapat menyerap investasi secara efektif. 

    “Absorptive capacity itu dibangun berdasar tiga pilar, yaitu infrastruktur, SDM, dan institusi. Ketiga hal tersebut berpengaruh pada daya serap investasi. Misalnya SDM, gimana investasi bisa terjadi jika ternyata talenta yang diperlukan di industri tersebut tidak ada?” kata Fithra.

    Dalam hal ini, dia menegaskan pentingnya tinjauan ulang kebijakan PPN untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan industri nasional. 

    Menurut Fithra, industri setidaknya harus memiliki pertumbuhan ekonomi 27% secara kontribusi dengan 3 pilar yaitu SDM, infrastruktur, institusi agar tidak kehilangan momentum industrialisasi.

  • Target KUR 2025 Jadi Rp300 T, Bidik Jutaan Debitur Baru

    Target KUR 2025 Jadi Rp300 T, Bidik Jutaan Debitur Baru

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto resmi mengumumkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2025 sebesar Rp300 triliun. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp280 triliun.

    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

    “Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” ujar Airlangga.

    Penyaluran KUR tahun depan akan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga atau subsidi marjin KUR Tahun Anggaran 2025. Dengan penetapan target penyaluran KUR tersebut, diharapkan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi.

    Adapun fokus penyaluran KUR pada debitur baru diproyeksikan akan dapat  memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Tanah Air. Sementara program pendampingan untuk mendorong graduasi debitur KUR akan mendorong mereka naik kelas baik secara kapasitas usaha maupun peningkatan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

    Rapat koordinasi kali ini juga menghasilkan beberapa keputusan strategis untuk memperkuat ekosistem KUR, antara lain:

    Penataan kelembagaan, termasuk sekretariat komite yang masih berfungsi di unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta penetapan kembali KPA KUR akibat perubahan nomenklatur organisasi di kementerian/lembaga anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yaitu Kementerian UMKM dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Persetujuan usulan perubahan Permenko mengenai Pedoman Pelaksanaan KUR untuk mengoptimalkan penyaluran KUR pada 2025. Persetujuan penyesuaian kebijakan Program Kredit Usaha Alsintan sebagai dukungan untuk keberhasilan program ketahanan pangan. Persetujuan untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk melalui skema linkage dan memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI agar lebih mudah diakses. Persetujuan skema kredit/pembiayaan investasi padat karya.

    Rapat ini juga mengakomodasi penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai salah satu opsi dalam menentukan kualitas calon debitur KUR.

    Airlangga menjelaskan, program KUR dioptimalkan sebagai instrumen ekonomi untuk mendukung visi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan strategis dari rapat ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan UMKM di Indonesia.

    Dengan dukungan semua pemangku kepentingan, KUR diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional, serta mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

    Kinerja KUR 2024

    Belum sampai akhir tahun, penyaluran KUR 2024 telah melampaui target yang ditetapkan dengan sektor produksi menjadi yang paling dominan. Hingga 23 Desember 2024, total penyaluran KUR mencapai Rp280,28 triliun atau 100,10 persen dari target tahun ini.

    Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 7,8 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Sektor produksi menyumbang 57,8 persen dari total penyaluran KUR, menunjukkan keberhasilan program ini dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM.

    Meskipun menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, kualitas penyaluran KUR tetap terjaga, dengan tingkat Non-Performance Loan (NPL) KUR sebesar 2,19 persen, yang lebih rendah dari NPL nasional sebesar 2,21 persen.

    Peningkatan kualitas penyaluran juga terlihat dari jumlah debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 yang mencapai 2,52 juta, atau 107,65 persen dari target 2,34 juta debitur baru.

    Selain itu, akses pembiayaan meningkat, dengan lebih dari 1,30 juta debitur KUR yang bergraduasi pada tahun 2024, mencapai 111,24 persen dari target 1,17 juta debitur graduasi.