NGO: PMI

  • PMI Jakbar kumpulkan 37 ribu kantong darah pada 2024

    PMI Jakbar kumpulkan 37 ribu kantong darah pada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Barat berhasil mengumpulkan 37.086 kantong darah dari publik pada Januari-November 2024 atau meningkat dibanding periode yang sama pada 2023 sebesar 34.418 kantong darah.

    “Itu karena kebutuhan rumah sakit juga meningkat. Tahun 2024 itu sekitar 15 ribu kantong lebih yang dibutuhkan, 2023 sekitar 12 ribu lebih. Sisanya (kelebihan) dari masing-masing tahun kita suplai ke wilayah lain yang masih kurang,” kata Kepala Seksi Donor Darah PMI Jakarta Barat, Alif saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Selain itu, kata Alif melanjutkan, pihaknya telah melakukan sejumlah cara agar kantong darah terkumpul lebih banyak demi merespons kebutuhan rumah sakit.

    “Kita menyediakan mobil unit donor darah di instansi-instansi pemerintahan atau swasta. Kemudian juga melakukan donor darah di sekolah sekolah SMA/SMK negeri swasta di wilayah Kota Jakarta Barat,” ungkap Alif.

    Yang tak kalah penting, adalah, pihaknya juga memberikan hadiah bagi pendonor yang datang langsung ke Unit Pengumpulan Darah (UPD) PMI Jakarta Barat.

    “Kita kasih ‘gift’ (hadiah) untuk datang ke UPD kita,” katanya.

    Lebih lanjut, target pengumpulan darah PMI Jakarta Barat untuk 2025 disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit setempat atau permintaan darah yang masuk.

    “Dari koordinator UPD PMI Jakarta Barat, tidak ada target. Kenapa? Karena, kami menyesuaikan kebutuhan permintaan darah rumah sakit. Apabila rumah sakit banyak kebutuhan darah maka akan meningkat, begitu pula kegiatan pendonoran yang kita lakukan,” ucap Alif.

    Sementara itu, Ketua PMI Jakarta Barat Beky Mardani menyebut bahwa setiap hari rumah sakit-rumah sakit di wilayah Jakbar membutuhkan sekitar 100 kantong darah per harinya.

    “Kebutuhan darah kami di Jakbar 100 kantong per hari. Jadi sebulan antara 3.000. Tiap minggu kan rata-rata ada 14 titik, rata-rata kita kumpulkan 3.200 kantong darah tiap bulan,” kata Beky.

    Selain memenuhi kebutuhan darah di Jakbar, PMI Jakbar juga mengirimkan stok darah ke rumah sakit-rumah sakit di Pluit, Jakarta Utara.

    “Selain itu, kita suplai juga ke rumah sakit di Jakarta Utara, misalnya Pluit,” kata Beky.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin berharap subsidi gas industri tetap 6 dolar AS per MMBTU

    Kemenperin berharap subsidi gas industri tetap 6 dolar AS per MMBTU

    Kami tetap berharap bahwa harga gas untuk industri tetap di harga 6 dolar AS dan suplainya lancar

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap harga gas industri yang disubsidi melalui Program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tetap di angka 6 dolar AS per million british thermal unit (MMBTU).

    “Kami tetap berharap bahwa harga gas untuk industri tetap di harga 6 dolar AS dan suplainya lancar,” ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif ditemui di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, ia menyatakan apabila merujuk pada riset yang sudah ada, terdapat korelasi yang negatif antara kebijakan HGBT dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) maupun Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur.

    Ia menjelaskan apabila harga dari subsidi industri dinaikkan, hal tersebut akan berimbas tak baik pada angka pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia, dan berlaku sebaliknya.

    “Kalau harga gasnya naik, maka PMI-nya turun. Kalau harga gas turun, PMI-nya naik atau IKI-nya naik,” kata Febri.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sedang membahas kemungkinan pemangkasan jumlah penerima harga gas bumi tertentu (HGBT).

    Berdasarkan rapat-rapat HGBT yang sudah berlangsung, Bahlil mengatakan pemerintah masih melakukan kajian mengenai dampak kebijakan tersebut kepada para penerima gas murah.

    Bahlil mengingatkan tujuan dari kebijakan HGBT adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional.

    Apabila internal rate of return (IRR) suatu perusahaan dinilai sudah bagus maka terdapat kemungkinan perusahaan tersebut akan dikeluarkan dari daftar penerima HGBT.

    “Tetapi kalau yang masih membutuhkan dan kita lihat IRR-nya belum bagus, itu tetap kami pertahankan,” kata Bahlil.

    Adapun HGBT ditetapkan untuk tujuh subsektor industri, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada Kabar Industri Penerima Gas Murah Mau Dikurangi, Kemenperin Wanti-wanti Ini

    Ada Kabar Industri Penerima Gas Murah Mau Dikurangi, Kemenperin Wanti-wanti Ini

    Jakarta

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merespons pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal potensi berkurangnya penerima program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU alias gas murah. Program HGBT sendiri sebenarnya sudah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni menjelaskan, terdapat korelasi antara harga gas denganPurchasing Managers Index (PMI) atau Indeks Kepercayaan Industri (IKI). Hal itu merupakan hasil riset dari Universitas Indonesia.

    “Kalau bagi kami ya HGBT hasil riset ekonomi UI menyatakan bahwa ada korelasi negatif antara harga gas dengan PMI dan IKI. Ada korelasi negatif. Jadi kalau harga gasnya naik maka PMI-nya turun,” katanya di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2025).

    Bahkan bukan tidak mungkin rapor PMI dan IKI tersungkurke zona merah atau kontraksi. Sebaliknya saat harga gas turun maka PMI dan IKI cenderung meningkat.

    “Kalau harga gas turun, PMI-nya naik atau IKI-nya naik. Jadi korelasi negatif. Jadi kami hanya bisa menyampaikan itu. Jadi kalau harga gas bahan baku industri naik maka PMI dan IKI akan tertekan. Dan mungkin bisa dibawah 50 (kontraksi),” jelas Febri.

    Ia juga berharap kebijakan HGBT tetap berlanjut demi keberlangsungan industri. Selain itu diharapkan juga suplai gas ke industri dapat disalurkan dengan lancar.

    Sebagai informasi, subsektor industri yang sebelumnya mendapat HGBT atau gas murah ini adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet. Namun Bahlil menyebut ada potensi jumlah industri yang menerima HGBT akan berkurang.

    Sebab pembahasan dan evaluasi perpanjangan program HGBT tersebut, pihaknya akan mempertimbangkan kondisi perusahaan penerima gas murah industri. Apabila efisiensi investasi atau internal rate of return (IRR) subsektor industri sudah bagus, menurutnya pemberian gas murah ini sudah tidak diperlukan lagi.

    “HGBT itu kan tujuannya adalah untuk memberikan sebuah nilai bisnis yang masuk. Nah kalau yang sudah masuk, yang IRR-nya sudah bagus, kemungkinan kita dapat pertimbangkan untuk dikeluarkan di dalam checklist HGBT. Tetapi kalau yang masih dibutuhkan, dan kita lihat IRR-nya belum bagus, itu tetap kita pertahankan,” jelasnya.

    “Berarti ada kemungkinan pengurangan subsektor industri yang berhak mendapat HGBT?) ada kemungkinan, kita lagi ada bahas, tapi belum final ya,” jawab Bahlil lagi saat dimintai penegasan.

    (acd/acd)

  • Menteri P2MI Temui Menlu Bahas Perlindungan Pekerja Migran hingga Atnaker

    Menteri P2MI Temui Menlu Bahas Perlindungan Pekerja Migran hingga Atnaker

    Jakarta

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menemui Menteri Luar Negeri Sugiono. Keduanya menggelar rakor membahas penguatan pelindungan bagi para pekerja migran hingga soal perwakilan dari Kementerian P2MI yang duduk sebagai Atnaker (Atase Ketenagakerjaan).

    Pertemuan Karding dan Sugiono ini dilaksanakan di Kementerian Luar Negeri, Jl Taman Pejambon, Jakarta, Senin (13/1/2025). Menteri Karding datang ditemani Wakil Menteri Christina Aryani dan beberapa jajaran kementerian.

    Ada beberapa isu terkait pelindungan pekerja migran yang dibahas Menteri Karding dan Menlu Sugiono. Terlebih lagi masalah pekerja migran menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto.

    Menlu Sugiono menjelaskan, kementeriannya memang menjadi lintas koordinasi pemerintah untuk urusan luar negeri, terutama soal pekerja migran. Kemlu dan Kementerian P2MI akan segera menyelaraskan data kedatangan dan keberadaan pekerja migran.

    Dengan penyamaan data SISKOP2MI dengan Portal Peduli WNI, Menteri Karding semakin optimistis penguatan pelindungan pekerja migran ke depan semakin baik.

    “Kemlu juga mendukung proposal yang diajukan oleh Kementerian P2MI terkait dengan penugasan perwakilan KP2MI sebagai Atnaker di negara-negara penempatan pekerja migran,” kata Karding dalam keterangan yang diterima.

    “Saya bersyukur, Kementerian kami dan Kemlu semakin satu frekuensi untuk mengurusi masalah pekerja migran. Ke depannya, akan dibicarakan lebih detail lagi untuk bisa semakin menjamin pelindungan bagi para pekerja migran,” ucap Menteri Karding.

    Sampai saat ini Kementerian P2MI baru memiliki perwakilan stafnya di Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei Taiwan. KP2MI berharap bisa menempatkan pejabat dan staf teknisnya sebagai Atase Pelindungan PMI di Kantor Perwakilan RI yang menjadi negara tujuan penempatan utama PMI seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Jerman, Australia dan Amerika Serikat.

    (maa/dhn)

  • Membaca Peluang dan Tantangan Perekonomian Global 2025

    Membaca Peluang dan Tantangan Perekonomian Global 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan agenda politik global berupa pemilihan umum (pemilu)–melanjutkan peristiwa yang sama di tahun 2024 lalu. Risiko politik sangat akut untuk pasar keuangan global pada tahun ini, dengan sekitar 40 negara mengadakan pemilu. Dengan semua itu, muncul lingkungan pasar baru, dengan berbagai implikasinya secara ekonomi dan politik.

    Dalam beberapa tahun terakhir, para pengambil kebijakan dan pemimpin bisnis global telah menguasai kemampuan untuk tetap nyaman dengan ketidakpastian tentang masa depan. Ketahanan ini menjadi pertanda baik saat tahun 2025 mulai ditapaki.

    Lanskap makroekonomi global makin sulit diprediksi, sebab —salah satu alasannya—keterpilihan Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat (AS), masa jabatan keduanya di Gedung Putih. Yang lain, sebut saja risiko geopolitik—disebut juga sebagai ancaman terbesar bagi bisnis untuk tahun ketiga berturut-turut sejak 2022—akan terus mengganggu pasar dan rantai pasokan global.

    Risiko geopolitik telah menjadi fitur permanen dari lanskap makroekonomi global. Ada 56 konflik bersenjata yang saat ini terjadi, jumlah tertinggi sejak Perang Dunia II, menurut lembaga think tank Institute for Economics & Peace.

    Pada tahun ini, kalangan institusi pemerintah dan swasta di berbagai negara berharap melihat beberapa perubahan yang dapat berdampak pada aktivitas ekonomi yang lebih luas, termasuk penyesuaian arah kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, berkesinambungan dan inklusif dalam artian mampu menyerap tenaga kerja lebih besar.

    PELUANG PERTUMBUHAN

    Ekonomi global diproyeksikan tetap cukup tangguh meskipun masih dibayangi risiko geopolitik yang belum bergeser. Prognosis pertumbuhan global sebesar 3,1%—3,2% untuk tahun 2024, akan berlanjut lebih baik pada proyeksi 3,2%—3,3% di tahun ini atau setidaknya 3,0%—3,1% sekiranya eskalasi risiko geoolitik berlanjut dan ekonomi China terus melemah.

    Kemampuan negara per negara untuk beradaptasi dan menghadapi tekanan ekonomi—baik karena efek pandemi Covid-19, perang di Ukraina dan Timur Tengah hingga isu fragmentasi global—menjadi modal berharga dalam mengarungi tahun 2025 yang menantang.

    Perang Rusia-Ukraina adalah salah satu sumber risiko bagi kawasan Eropa, karena potensi pengurangan dukungan AS untuk Ukraina akan menempatkan beban lebih besar di kawasan tersebut. Mengingat ruang fiskal terbatas, tekanan ini dapat memaksa bank sentral Eropa (ECB) bergerak lebih cepat pada penurunan suku bunga acuan yang akan memperlebar perbedaan suku bunga dengan AS.

    Ekonomi AS diproyeksikan mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan yang stabil pada 2025 (berkisar 2%), sambil menavigasi perubahan politik, setelah kinerja tahun 2024 yang tangguh (berkisar 2,5%) di tengah suku bunga acuan yang masih tinggi (5,25%—5,50%).

    Tumpuan untuk tahun ini ada pada konsumsi yang kuat, kebijakan fiskal longgar, dan suku bunga acuan lebih rendah. Terbukti Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur tercatat 49,3 pada Desember lalu, atau 0,9 lebih tinggi dibandingkan dengan 48,4 pada November. Alhasil, perekonomian AS secara keseluruhan berlanjut dalam fase ekspansi untuk bulan ke-56 setelah pada April 2020 mengalami kontraksi.

    Sementara kawasan euro terus berjuang menghadapi hambatan ekonomi, terutama di Jerman, di mana sektor industri bermanuver untuk mempertahankan daya saing. Reformasi struktural mungkin penting untuk menghidupkan kembali kawasan utama ini. Pertumbuhan ekonomi tidak merata dan lemah, meskipun lebih kuat dari tahun 2024.

    Ekonomi Jerman—negara produsen yang dikenal amat efisien dengan tenaga kerja terampil dan ekspor manufaktur kelas atas—terus berjuang meningkatkan pertumbuhan. Sektor otomotif yang melemah menjadi simbol utama kejatuhan ekonomi terbesar di Eropa ini, karena dihadapkan pada tiga tantangan struktural. Pertama, ketergantungan yang berlebihan pada permintaan eksternal. Kedua, demografi yang tidak menguntungkan. Ketiga, produktivitas yang stagnan.

    Sebagai ekonomi terbesar ketiga di dunia dan merupakan seperempat dari produk domestik bruto (PDB) kolektif Uni Eropa, Jerman memiliki dampak sangat besar pada kesehatan ekonomi Eropa. Efek limpahan dari pertumbuhan yang lemah di Jerman akan menjadi hambatan, bahkan jika negara-negara di Eropa lainnya terus tumbuh.

    Krisis energi yang dipicu oleh perang di Ukraina disebut sebagai sumber kesengsaraan Jerman. Meskipun pandangan ini benar untuk sebagian besar pada tahun 2022 dan 2023, namun bukti terkini menunjukkan narasi yang berbeda pada tahun 2024 dan 2025.

    Perekonomian Jerman sangat bergantung pada ekspor. Meskipun harga energi tetap tinggi, tetapi sekarang neraca perdagangan Jerman dan ukuran daya saing globalnya telah kembali mendekati level terakhir sebelum krisis energi.

    Ekonomi negara ini telah menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa dalam menemukan alternatif untuk sumber energi minyak dan gas Rusia. Krisis energi tidak lagi menjadi penyebab kelesuan Jerman. Sebaliknya, kelemahan ekonomi Jerman pada paruh kedua 2024 sebagian besar dapat dikaitkan dengan penurunan signifikan dalam permintaan eksternal, terutama dari China.

    Sebagian besar kawasan Eropa akan terus menghadapi tantangan pada 2025 di tengah ketidakpastian politik domestik dan peristiwa global, seperti ancaman tarif pemerintahan baru AS dan perlambatan ekonomi China. Faktor-faktor ini kemungkinan terus membebani kinerja pasar, terutama di sektor manufaktur otomotif dan perbankan.

    Untuk Inggris, perekonomian diperkirakan tumbuh 2% tahun ini, didorong oleh penurunan inflasi dan potensi pelonggaran suku bunga kebijakan didukung oleh kebijakan fiskal yang berfokus pada pemulihan melalui pengembangan inovasi dan teknologi digital berkelanjutan.

    Ketegangan perdagangan global yang sedang dan akan terus berlangsung antara AS dan China dapat mengganggu ekspor Inggris, di tengah laporan serangan siber terus meningkat, karena para sindikat hacker jahat menemukan cara baru untuk mencuri data dan mendatangkan kerugian.

    KAWASAN ASIA

    Di belahan lain, negara-negara di Asia relatif sehat, meskipun pertumbuhan di level regional agak moderat. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan tahunan PDB Asia—kecuali Jepang—akan moderat ke 3,9% pada 2025 dari sebelumnya 4,3% pada 2024.

    Pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan meningkat menjadi 1,1% pada 2025 (dari sebelumnya minus 0,2% pada 2024) didorong oleh upah dan konsumsi yang lebih tinggi, dengan prospek kenaikan suku bunga acuan yang sudah diantisipasi sejak awal 2025.

    Perekonomian Asean dan India akan unggul karena dorongan belanja infrastruktur yang kuat, manfaat dari relokasi rantai pasokan, dan integrasi perdagangan-investasi yang lebih besar dengan China. Namun, outlook pertumbuhan untuk tahun ini diperkirakan sedikit melambat dibandingkan dengan 2024 karena kebijakan moneter ketat dan prospek ekonomi yang moderat untuk mitra dagang utama mere—yaitu AS, kawasan euro, dan China.

    India dan Indonesia kemungkinan mengalami pertumbuhan yang tetap terjaga karena demografi yang menguntungkan dan risiko tarif oleh AS yang lebih rendah. India diperkirakan tumbuh 6,5% dan Indonesia berkisar 5,1%. Kedua negara ini diperkirakan tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai dua negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

    Sedangkan China—dengan perkiraan pertumbuhan 4,5%—kemungkinan menanggung beban kebijakan tarif AS sehingga menuntut pemerintahnya bersiap menghadapi potensi kejatuhan dengan menyediakan stimulus tambahan agar ekonomi domestik melalui jalur konsumsi tetap bergerak ke depan.

    Bank sentral China (PBoC) diperkirakan tetap melanjutkan kebijakan moneter longgar, disinergikan dengan kebijakan fiskal ekspansif, untuk menjadi sumber pendorong terbesar pertumbuhan di tahun 2025. Suku bunga acuan yang rendah dimaksudkan untuk menggerakkan dunia usaha sekaligus memacu tingkat permintaan konsumsi domestik tanpa harus khawatir inflasi melonjak karena baseline inflasi yang amat rendah di bawah 1% .

    Pemerintah China mematok target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5%, tetapi para ekonom melihat proyeksi realistis adalah 4,5% untuk tahun ini dan 4,2% untuk 2026. Maklum, tantangan struktural China masih belum terselesaikan. Pasar real estat terus menderita kelebihan pasokan rumah yang tidak terjual atau belum selesai, menekan harga dan menciptakan efek spiral bagi bank-bank kreditur dan pemegang hipotek.

    Itulah sebabnya garis besar kebijakan ekonomi diarahkan agar mampu menahan perlambatan (disebut dengan countercyclical policy) untuk meningkatkan konsumsi dan permintaan domestik.

    CATATAN PENUTUP

    Dengan prognosis pertumbuhan ekonomi dunia berkisar 3,1%—3,2% tahun ini—ditandai tetap terjaganya momentum pertumbuhan Asia dan membaiknya ekonomi Eropa—menjadi pemicu bagi para pengambil kebijakan di setiap negara untuk menyiapkan bauran kebijakan strategis yang terarah, terukur, adaptif dan reviewable.

    Dengan melandainya inflasi global secara keseluruhan, momentum pelandaian suku bunga kebijakan juga terbuka luas, meskipun dibayang-bayangi oleh tertahannya ritme penurunan suku bunga acuan The Fed seiring dengan menguatnya ekonomi AS di bawah pemerintahan Presiden Trump yang condong “proteksionis”.

    Ekonomi Indonesia sendiri berpeluang melanjutkan momentum pertumbuhan pada rentang 5,0%—5,2% tahun ini (setelah tumbuh pada angka prognosis 5,0% tahun lalu) dengan ekspektasi inflasi sedikit menguat ke kisaran 2,0%—2,5% (setelah inflasi yang amat rendah 1,57% di tahun 2024).

    Dukungan sektor keuangan —terutama perbankan—juga akan menjadi pendorong utama aktivitas pembiayaan sektor riil dengan proyeksi pertumbuhan kredit/pembiayaan berkisar 10%—12% dan dana pihak ketiga (DPK) berkisar 6%—8%. Investasi langsung—domestik (PMDN) dan asing (PMA)—diproyeksikan meningkat ke kisaran Rp1.900 triliun—Rp2.000 triliun sehingga membuka peluang perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lebih besar.

    Kelanjutan proyek-proyek strategis nasional juga menjadi ladang pembiayaan bagi lembaga keuangan dan sebagai sumber kegiatan investasi bagi investor dan pelaku usaha sehingga berpotensi menaikkan purchasing manager indeks (PMI) manufaktur Indonesia ke atas level 50 (zona ekspansi) secara berkesinambungan.

  • Pekerja Migran Indonesia Korban TPPO Meninggal di Penjara Mesir

    Pekerja Migran Indonesia Korban TPPO Meninggal di Penjara Mesir

    Lebak, Beritasatu.com – Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (KRPMI) Kabupaten Lebak melaporkan seorang pekerja migran asal Kecamatan Sajira yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan meninggal dunia.

    “Korban adalah tenaga kerja migran yang bekerja di Mesir dan termasuk dalam kategori TPPO,” ujar Ketua KRPMI Kabupaten Lebak Nining Widianingsih, saat dihubungi di Rangkasbitung, Lebak, pada Minggu (12/1/2025) dilansir dari Antara.

    Korban yang meninggal dunia bernama Inah (45), warga Sajira, Kabupaten Lebak. Ia divonis tiga tahun penjara oleh pengadilan setempat di Mesir. Namun, saat menjalani hukuman, ia meninggal dunia akibat sakit.

    Inah diketahui bekerja di Kairo, Mesir, melalui jalur non-prosedural dan tidak tercatat oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak.

    Berdasarkan laporan Pemerintah Kabupaten Lebak, selama 2024 tercatat 10 kasus TPPO yang melibatkan warga asal daerah tersebut. Para korban umumnya diberangkatkan untuk bekerja di negara-negara seperti Irak, Suriah, Mesir, Arab Saudi, dan Malaysia.

    Sebagian besar korban akhirnya berhasil kembali ke Indonesia setelah keluarga mereka melapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat.

    “Kami segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri setelah menerima laporan dari keluarga korban TPPO untuk menangani kasus tersebut,” kata Nining.

    Ia menjelaskan kebanyakan korban TPPO berasal dari Kecamatan Maja dan Sajira, Kabupaten Lebak. Untuk mencegah kasus serupa, diperlukan pendataan warga di tingkat RT/RW agar kondisi masyarakat dapat dipantau secara lebih efektif.

    “Sering kali warga di wilayah kantong tenaga kerja migran hilang tanpa laporan resmi dari pihak RT/RW, sehingga sulit untuk memonitor keberadaan mereka,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Deni Triasih, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi untuk mencegah warga menjadi korban TPPO.

    “Banyak korban TPPO yang berangkat melalui jalur ilegal karena menggunakan jasa perusahaan yang tidak memiliki izin resmi, biasanya melalui perantara calo. Hal ini membuat pemerintah kesulitan memberikan perlindungan dan pengawasan. Kami mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk menggunakan jalur resmi,” pungkasnya. 

  • 211 Pekerja Migran Indonesia Dipulangkan dari Arab Saudi, Gara-gara Overstay

    211 Pekerja Migran Indonesia Dipulangkan dari Arab Saudi, Gara-gara Overstay

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 211 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi pekerja migran di Arab Saudi telah dideportasi lantaran izin tinggalnya melebihi dari masa berlaku alias overstay.

    Kementerian Luar Negeri memastikan para WNI tersebut telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia pada Sabtu kemarin (11/1/2024) dalam kondisi baik dan sehat.

    “Para WNI terdiri dari pekerja migran overstayer yang melanggar peraturan keimigrasian di Arab Saudi. 15 orang di antaranya adalah laki-laki dan 196 orang lainnya adalah perempuan,” demikian pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri yang dikutip Minggu (12/1/2025).

    Selama proses pemulangan ke Indonesia mereka didampingi oleh staf Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, mereka juga didampingi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

    K/L terkait itu di antaranya KP2MI, KKP Kemenkes, Bea Cukai Kemenkeu, Imigrasi Bandara, Polresta Bandara, Otoritas Bandara, dan Angkasa Pura. Dalam hal ini pun, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla turut hadir secara langsung.

    “Rangkaian upaya tersebut merupakan langkah-langkah konkret Pemerintah RI dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi seluruh WNI, termasuk pekerja migran Indonesia,” tutur rilis tersebut.

    Adapun sebelumnya, untuk proses pemulangan 211 WNI tersebut, KJRI Jeddah telah menerbitkan dokumen perjalanan bagi para WNI dan berkoordinasi dengan otoritas setempat terkait seperti pihak kepolisian, imigrasi, serta Rudenim Syumaisi Arab Saudi untuk perolehan izin keluar dan penyelesaian tuntutan administrasi.

    Lebih jauh, Kementerian Luar Negeri terus mengimbau para WNI dan pekerja migran untuk menaati prosedur resmi, menghormati, dan mengikuti peraturan yang berlaku di negara setempat.

  • Dideportasi dari Arab Saudi, 211 WNI Telah Tiba di Indonesia

    Dideportasi dari Arab Saudi, 211 WNI Telah Tiba di Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Baru-baru ini, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah memulangkan 211 warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Arab Saudi. Mereka telah tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu (11/1/2025) malam.

    Berdasarkan keterangan di situs Kemenlu RI, ratusan WNI itu dideportasi dari Arab karena tak memiliki izin tinggal. Para WNI terdiri dari pekerja migran overstayer yang melanggar peraturan keimigrasian di Arab Saudi.

    Sebelumnya, KJRI Jeddah telah menerbitkan dokumen perjalanan bagi para WNI dan berkoordinasi dengan otoritas setempat terkait, termasuk pihak kepolisian, imigrasi, serta Rudenim Syumaisi Arab Saudi untuk perolehan izin keluar dan penyelesaian tuntutan administrasi.

    Adapun 15 orang di antaranya adalah laki-laki dan 196 orang lainnya adalah perempuan. Selama proses pemulangan, para WNI didampingi oleh staf KJRI Jeddah.

    Kedatangan WNI di Soekarno Hatta difasiliitasi oleh K/L terkait, yaitu KP2MI, KKP Kemenkes, Bea Cukai Kemenkeu, Imigrasi Bandara, Polresta Bandara, Otoritas Bandara, dan Angkasa Pura. Turut hadir Wakil Menteri Kementerian P2MI menjemput ke-211 WNI dimaksud.

    Rangkaian upaya tersebut merupakan langkah-langkah konkret pemerintah RI dalam memberikan palayanan dan pelindungan bagi seluruh WNI, termasuk pekerja migran Indonesia.

    Kemenlu pun terus mengimbau para WNI dan pekerja migran agar dapat berangkat bekerja keluar negeri sesuai prosedur resmi dan menghormati serta menaati segala peraturan yang berlaku di negara setempat.

    (mkh/mkh)

  • Jepang Menjadi Negara Banyak Peminat Calon Pekerja Indonesia

    Jepang Menjadi Negara Banyak Peminat Calon Pekerja Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  Dzulfikar Ahmad Tawalia mengatakan Jepang menjadi negara banyak diminati oleh oleh calon pekerja. Menurutnya, bekerja di luar negeri menjadi daya tarik para pekerja di Indonesia.

    “Jepang banyak membutuhkan tenaga kerja dalam sektor apa pun. Masyarakat  kita yang ada di Indonesia banyak berminta bekerja di Jepang. Pertama tentu budaya maju, yang kedua Jepang tentu punya budaya maju tapi mereka juga memiliki spirit yang tinggi,” kata Dzulfikar di Jakarta, Minggu (12/1/2025) dilansir dari Antara.

    Kementerian P2MI melakukan pemetaan job order atau ketersediaan lapangan pekerjaan untuk merealisasikan target pengiriman 425 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri pada 2025.

    Sementara itu, Dirjen Bina Lafotas Kemenaker Agung Nur Rohmad mengatakan syarat untuk bekerja di Jepang harus mengenal bahasanya. Tentunya kemampuan bahasa Jepang bisa calon pekerja lolos untuk bekerja di negara tersebut.

    “Kalau mau magang di Jepang harus punya minimal bahasa setingkat N5. Karena memang di sana perlu komunikasi,” bebernya.

    Kata dia, Kemenaker juga banyak melalukan pelatihan bagi calon pekerja untuk menjadi talenta yang dibutuhkan untuk bekerja di beberapa negara.

    “Magang adalah bagian dari proses pelatihan beda dengan bekerja. Jadi yang perlu disiapkan pelatihannya mulai dari bahasa, budaya, kemudian kami juga menyiapkan bidang-bidang teknis,” katanya.

    Dia menyebutkan jenis pekerjaan yang banyak diisi oleh Indonesia adalah pariwisata, manufaktur, makanan hingga tenaga ahli kesehatan. “Misalnya di Jepang permintaan untuk hospitality untuk mendukung pariwisata Jepang kami juga ada pelatihannya di setiap provinsi dari Aceh-Papua,” jelasnya.

  • Meski Ada Moratorium ke Saudi, PPMI Sebut Masih Ada WNI Nekat ke Arab Saudi 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        12 Januari 2025

    Meski Ada Moratorium ke Saudi, PPMI Sebut Masih Ada WNI Nekat ke Arab Saudi Megapolitan 12 Januari 2025

    Meski Ada Moratorium ke Saudi, PPMI Sebut Masih Ada WNI Nekat ke Arab Saudi
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pelindungan
    Pekerja Migran Indonesia
    (PPMI), Dzulfikar Ahmad Tawalla menyebut, penerapan moratorium pengiriman PMI ke Timur Tengah belum efektif.
    Sebab, kata dia, meski moratorium itu telah diterapkan sejak 2015, masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang nekat berangkat secara ilegal ke sana.
    “Ini menjadi bentuk keprihatinan bagi kita bahwa sampai hari ini masih saja terjadi atau masih saja warga kita untuk kesekian kalinya tidak mendapatkan informasi yang bagus,” ujar Dzulfikar di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Minggu (12/1/2025).
    Kemarin, sebanyak 211 WNI yang dideportasi dari Arab Saudi telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (11/1/2025) malam. Mereka dideportasi karena masalah keimigrasian, mulai dari tidak memiliki dokumen tinggal resmi hingga
    overstay
    .
    Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa sebagian besar dari 211 WNI tersebut berasal dari Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Banten, dan Jawa Timur. 
    “Sebagian besar dari mereka adalah pekerja migran yang berangkat secara ilegal melalui jalur nonprosedural. Mereka kemudian menjadi
    undocumented
    di Arab Saudi, sehingga rentan terhadap penahanan atau deportasi,” jelas Judha.
    Oleh sebab itu, pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terjebak oleh bujukan oknum yang menawarkan keberangkatan ke Timur Tengah secara ilegal.
    “Kami berharap masyarakat semakin sadar untuk mematuhi aturan yang berlaku. Berangkat ke luar negeri sebagai pekerja migran adalah hak, tetapi harus dilakukan melalui prosedur resmi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,” tegas Yuda.
    Sebelumnya, Sebanyak 211 warga negara Indonesia (WNI) yang dideportasi dari Arab Saudi tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Sabtu (11/1/2025).
    Mereka tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 23.30 WIB dan langsung diarahkan ke ruang imigrasi. Di sana, petugas imigrasi mengecek dokumen perjalanannya.
    “Alhamdulillah pada hari ini sudah tiba 211 pekerja migran kita. Mereka memang bekerja di Saudi dan kemudian melakukan pelanggaran keimigrasian,” kata Judha.
    Setelah melakukan proses imigrasi, satu per satu mereka diarahkan ke Badan Karantina Kesehatan (BKK) untuk melakukan cek kesehatan.
    Usai dari BKK, pihak BP2MI pun melakukan pendataan terhadap 211 WNI yang merupakan
    pekerja migran Indonesia
    (PMI). Tujuannya agar nama mereka tidak lagi terdaftar sebagai pekerja di Arab Saudi.
    “Kami datang terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan proses penjemputan oleh pihak keluarga masing-masing,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.