Xcloud.id

NGO: PMI

  • Bandung Barat Jadi Pengirim Pekerja Migran Ilegal Terbesar Keempat di Jabar

    Bandung Barat Jadi Pengirim Pekerja Migran Ilegal Terbesar Keempat di Jabar

    JABAR EKSPRES – Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu daerah penyumbang pekerja migran ilegal (PMI) terbanyak di Jawa Barat (Jabar).

    Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Bandung Barat, periode 2024 hingga Januari 2025, sebanyak 68 warganya memilih bekerja sebagai PMI atau non-prosedural.

    Dari data tersebut, sedikitnya terdapat 7 negara yang menjadi pilihan para PMI Bandung Barat untuk bekerja diantaranya, timur tengah, seperti Arab Saudi dan Dubai. Sementara di kawasan Asia meliputi Malaysia, Taiwan, Jepang, dan Kamboja.

    Dengan jumlah tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai penyumbang pekerja migran ilegal ke-empat terbanyak di Jawa Barat.

    BACA JUGA: Menteri Abdul Kadir Karding Sosialisasikan Program Pekerja Migran di B-Universe

    Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnaker KBB, Dewi Andani mengatakan, rata-rata permasalahan yang dialami PMI ilegal di negara dimana mereka di berkerja cukup beragam, seperti tindakan kekerasan oleh majikan, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga pembunuhan.

    Disnakertrans KBB juga mencatat dari 68 PMI ilegal, 11 orang diantaranya meninggal dunia. Kemudian lima diantaranya dikuburkan di Arab Saudi.

    “Ada TPPO, lalu juga ada di negara penempatannya dia mengalami kecelakaan kerja, gajih tidak dibayarkan itu akibat dari PMI ilegal. Jadi yang terdata itu memang berdasarkan laporan keluarga,” kata Dewi Andani saat dikonfirmasi, Kamis (23/1/2025).

    Dijelaskan pemerintah daerah hanya bisa mendeteksi PMI non-prosedural tatkala muncul permasalahan di tempat kerjanya.

    “Memang menurut Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Bandung Barat jadi salah satu penyumbang keempat terbesar PMI ilegal di Jabar. Ini diketahui setelah banyaknya laporan penelantaran, kekerasan, hingga hilang kontak,” ujarnya.

    Menurut Dewi maraknya PMI ilegal asal Bandung Barat dipicu karena rendahnya edukasi masyarakat serta tingginya desakan ekonomi. Warga Bandung Barat tak punya pilihan ketika berada dalam kondisi serba kekurangan atau dilanda masalah utang, baik ke bank emok atau pinjaman online.

    Maka, jalan pintas menjadi PMI ilegal terpaksa ditempuh karena menjanjikan gaji besar atau uang muka jaminan. Masalah lainnya ternyata banyak penyalur atau calo di setiap desa yang menawarkan bekerja di luar negeri secara instan dan mudah.

  • DPR Bentuk 3 Tim Pengawas, Dari Pelaksanaan Haji hingga Pekerja Migran Indonesia

    DPR Bentuk 3 Tim Pengawas, Dari Pelaksanaan Haji hingga Pekerja Migran Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengumumkan pembentukan tiga tim pengawas (timwas) DPR yang mencakup Timwas Pelaksanaan Haji 2025, Timwas perlindungan pekerja migran Indonesia, dan Timwas penanganan bencana.

    Ketiga timwas tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahamd dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat (23/1/2025).

    “Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi 22 Januari 2025 telah membahas surat pimpinan DPR RI tentang pembentukan tim pengawas haji,” tuturnya dalam rapat itu.

    Lebih lanjut, Dasco menjelaskan urgensi dibentuknya timwas perlindungan pekerja migran Indonesia dan timwas pengangan bencana. Kata Dasco, warga Indonesia saat ini memiliki minat yang tinggi untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia.

    “Dan masih banyak kasus-kasus yang dihadapi oleh pekerja migran serta untuk mengawasi tindak lanjut rekomendasi tim pengawas DPR RI terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia periode 2019-2024,” jelasnya.

    Sementara itu, timwas penanganan bencana dibentuk lantaran pihaknya merasa ada frekuensi yang tinggi dan beragamnya bencana yang mengakibatkan kerusakan, baik kepada korban maupun ekonomi.

    “Sehingga [dengan dibuatnya timwas] akan mempermudah tugas DPR RI dalam pengawasan upaya terhadap tanggap darurat dan lain sebagainya,” kata Politikus Gerindra tersebut.

    Adapun, Timwas Pelaksanaan Haji 2025 akan dipimpin oleh Dasco. Sementara itu, Timwas perlindungan pekerja migran Indonesia dan Timwas penanganan bencana akan dipimpin oleh Cucun Ahmad Syamsurijal sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang kesejahteraan rakyat.

  • PMI Gelar Peringatan 20 Tahun Tsunami Aceh, JK Kenang Proses Penanganan

    PMI Gelar Peringatan 20 Tahun Tsunami Aceh, JK Kenang Proses Penanganan

    Jakarta –

    Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar peringatan 20 tahun bencana alam tsunami Aceh. Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla (JK), menyebut sempat ada kendala keamanan dalam melakukan penanganan bencana tersebut karena adanya konflik di Aceh.

    Awalnya, JK bercerita kejadian tsunami di Aceh saat itu tidak bisa diketahui tanda-tandanya. Hingga akhirnya, kejadian itu merenggut sekitar 200 ribu nyawa masyarakat.

    “Peristiwa itu tentu merupakan suatu bencana yang terbesar dalam sejarah Indonesia, bencana alam. Karena seperti kita ketahui juga, korban keseluruhan sekitar 200 ribu manusia tewas atau meninggal akibat tsunami itu,” ungkap JK saat memberi sambutan melalui video yang ditayangkan saat acara peringatan berlangsung di Pusdiklat PMI, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

    JK menjelaskan saat itu dirinya pun baru sebulan menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) dan juga selaku Kepala Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Dia mengaku pada saat Tsunami terjadi belum menerima kejelasan soal pemberitaan yang ada karena terkendala putusnya komunikasi di Aceh.

    JK pun meminta Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN saat itu untuk terbang lebih dulu ke Aceh guna mendapatkan informasi yang pasti. Hasilnya, JK mendapat kabar jumlah korban tewas akibat tsunami yang terjadi mencapai 200 ribu orang.

    Singkat cerita, JK mengatakan saat kejadian tsunami, situasi keamanan di Aceh juga sedang panas. Sebab saat itu masih terjadi konflik yang melibatkan kelompok GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

    “Namun ada suatu kendala yaitu kendala keamanan. Waktu itu konflik di Aceh masih berlangsung. Karena itu, setelah bersama-sama, saya usahakan konflik ini dapat mencapai kedamaian dalam waktu 6 bulan. Karena tanggap darurat kita juga diberikan 6 bulan. Sehingga secara bersama-sama bisa ketemu, akhirnya 6 bulan itu ada kedamaian,” sebut JK.

    Dia menjelaskan setelah adanya kesepakatan perdamaian, penanganan terhadap bencana tsunami Aceh pun dapat cepat dilakukan. Dia lantas menekankan bahwa penyelesaian terhadap dua persoalan secara bersama-sama ini pun menjadi pembelajaran ke depan.

    “Nah ini adalah pembelajaran terhadap masa-masa lalu, bagaimana melalui permasalahan yang besar pada saat yang kesamaan, terjadi konflik, bagaimana menyelesaikannya, sehingga penyelesaian tsunami pada waktu itu sudah dianggap terbaik di dunia, dari bencana sebesar itu,” sambungnya.

    Selain pembelajaran penyelesaian konflik dari kejadian tsunami Aceh, JK juga menerangkan dari momentum ini terbentuk pula Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dia mengatakan BNPB lahir karena pemerintah merasa perlu adanya badan khusus yang fokus menangani bencana besar layaknya tsunami.

    “Setelah bencana itu kita sudah memikirkan, bahwa perlu ada sebuah badan yang tetap untuk mengikuti atau menyelesaikan masalah-masalah dan bencana di Tanah Air. Maka itu didirikanlah BNPB untuk penyelesaian bencana yang beroperasi. Itu pembelajaran yang diambil dari tsunami itu, bahwa tsunami itu kita tidak siap bekerja sekian besar, hanya bersifat koordinatif,” imbuhnya.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DPR gelar paripurna bahas pembentukan timwas dan usul RUU Minerba

    DPR gelar paripurna bahas pembentukan timwas dan usul RUU Minerba

    Jakarta (ANTARA) – DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda membahas pembentukan sejumlah tim pengawas (timwas) DPR RI untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan bencana alam serta membahas usul inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hadir dalam rapat paripurna itu sebanyak 289 anggota secara langsung dan tiga anggota izin tak hadir langsung. Dengan demikian, ada 292 anggota yang dianggap hadir dari total 579 anggota, dan telah memenuhi kuorum.

    “Apakah acara tersebut dapat disetujui?” kata Dasco yang dijawab setuju oleh anggota DPR RI saat rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Wakil rakyat ini menjelaskan bahwa alasan urgensi pembentukan Timwas DPR RI terhadap pelindungan PMI, antara lain, karena tingginya minat warga negara Indonesia untuk bekerja sebagai PMI dan masih banyak kasus yang dihadapi oleh pekerja migran.

    Di samping itu, untuk mengawasi tindak lanjut rekomendasi Tim Pengawas DPR RI terhadap pelindungan Pekerja Migran Indonesia periode 2019—2024.

    Dasco juga menjelaskan bahwa urgensi pembentukan Timwas DPR RI terhadap pelaksanaan penanganan bencana alam karena tingginya frekuensi bencana alam yang menimbulkan korban serta kerusakan yang berdampak pada ekonomi.

    “Adapun kedua tim pengawas DPR ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat,” ucapnya.

    Agenda selanjutnya, kata dia, pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

    “Sekretariat Jenderal telah menyampaikan daftar nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapatnya dengan urutan secara bergiliran,” kata dia.

    Ia menuturkan bahwa DPR RI telah menerima Surat Presiden RI Nomor R-61/Pres/11/2024 tanggal 8 November 2024 perihal permohonan pertimbangan terhadap Pencalonan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

    DPR juga telah menerima Surat Presiden RI Nomor R-64/Pres/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rapat Paripurna DPR Sahkan Pembentukan Timwas Perlindungan PMI dan Penanganan Bencana Alam – Halaman all

    Rapat Paripurna DPR Sahkan Pembentukan Timwas Perlindungan PMI dan Penanganan Bencana Alam – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membentuk dua Tim Pengawas (Timwas) DPR RI.

    Pembentukan Timwas itu diumumkam dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (23/1/2025).

    Rapat Paripurna digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Rapat dipimpim Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Rapat konsultasi prngganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR  dan pimpinan fraksi tanggal 22 Januari 2025 telah membahas surat pimpinan DPR RI tentang pembentukan pengawas perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI),” kata Dasco.

    Dasco menjelaskan urgensi pembentukan Tim Pengawas DPR RI terhadap PMI.

    Satu diantaranya yakni tingginya minat warga negara Indonesia untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan masih banyak kasus-kasus yang dihadapi pekerja migran.

    “Serta untuk mengawasi tindak lanjut  rekomendasi tim pengawas DPR RI terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia periode 2019-2024,” ucap Dasco.

    DPR RI juga membentuk Tim Pengawas Penanganan Bencana Alam.

    Urgensi pembentukan tim pengawas DPR terhadap pelaksaan penanganan bencana itu yakni antara lain tingginya frekuensi dan beragamnya jenis bencana alam yang  mengakibatlan kerusakan, baik korban maupun keruskaan ekonomi.

    “Sehingga akan mempermudah tugas DPR RI dalam pengawasan terhadap upaya tanggap darurat,” ucap Dasco.

    “Dengan memperhatikan urgensi tersebut dan pentingnya pelaksanaan pengawasan, maka melalui forum ini dalam rapat paripurna ini kami umumkan satu tim pengawas DPR RI tentang perlindungan pekerja migran Indonesia,” pungkas Dasco.

    Adapun dua tim pengawas DPR RI tersebut akan dipimpin Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal.

     

  • Jakpro Group bersinergi laksanakan penanggulangan banjir Jakarta Utara

    Jakpro Group bersinergi laksanakan penanggulangan banjir Jakarta Utara

    Kami percaya bahwa setiap langkah kecil yang diambil bersama dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat Jakarta Utara

    Jakarta (ANTARA) – PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro Group berkolaborasi dengan PT LRT Jakarta, PT JUP, PT JOE, PT PMJ dan PT Migas Hulu Jabar ONWJ (PT MUJ ONWJ) terus berkomitmen dalam upaya penanggulangan banjir rob yang kerap melanda wilayah Jakarta Utara

    “Kami percaya bahwa setiap langkah kecil yang diambil bersama dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat Jakarta Utara. Melalui program-program CSR ini, kami berupaya memberikan kontribusi nyata untuk membantu warga menghadapi tantangan banjir rob. Kami mengundang seluruh pihak untuk bersinergi dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Head of SBU Jakarta International Stadium (JIS) Shinta Syamsul Arif dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Berbagai inisiatif telah dilakukan, mulai dari pembangunan infrastruktur penunjang hingga program edukasi masyarakat. Jakpro, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta terus berupaya aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta, salah satunya melalui program sinergi Corporate Social Responsibility (CSR). Fokus utama saat ini adalah mengatasi permasalahan banjir rob yang sering terjadi di wilayah Jakarta Utara.

    Banjir rob merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat Jakarta Utara. Tidak hanya merugikan secara materi, namun juga mengganggu aktivitas sehari-hari dan mengancam kesehatan masyarakat.

    Menyadari pentingnya peran serta perusahaan dalam mengatasi permasalahan sosial, Jakpro Group berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam upaya penanggulangan banjir rob.Di daerah-daerah rentan banjir, pola hidup bersih dan sehat menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas hidup dan mengurangi potensi terjadinya penyakit. Kebersihan lingkungan dan diri yang tidak terjaga dengan baik dapat meningkatkan risiko infeksi, seperti diare, leptospirosis, demam berdarah, serta penyakit kulit lainnya yang mudah berkembang setelah banjir.

    Masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan selama dan setelah banjir memiliki peluang lebih besar untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan keluarga.Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Jakpro telah melaksanakan sejumlah program, antara lain pemeriksaan kesehatan dan pemberian multivitamin maupun obat-obatan oleh PMI, untuk memastikan masyarakat mendapatkan dukungan kesehatan yang optimal.

    Sosialisasi dan edukasi mitigasi banjir, bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait langkah-langkah antisipasi, pencegahan penyakit menular akibat banjir, serta tindakan tanggap darurat. Penyaluran air bersih sebanyak 24.000 liter, guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak. Tebus paket sembako murah, di mana paket sembako senilai Rp100 ribu dapat ditebus hanya dengan Rp50 ribu, untuk membantu meringankan beban ekonomi warga.

    Penyediaan 5 wadah air bersih kapasitas 250 liter, untuk mendukung kebutuhan sanitasi masyarakat. Penyerahan simbolis 1 unit pompa air, yang diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengeringan genangan air di lokasi rawan banjir. Melalui berbagai program CSR yang telah dilaksanakan, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi dampak banjir rob di Jakarta Utara.

    ”Kami menyadari bahwa upaya penanggulangan banjir rob merupakan tanggung jawab bersama, oleh karena itu kami mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam mengatasi permasalahan ini. Mari kita bersama-sama membangun Jakarta Utara yang lebih baik, bebas dari ancaman banjir,” kata Shinta Syamsul Arif.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Polkam Bentuk Desk Khusus Tangani Kebakaran Hutan dan TPPO – Page 3

    Menko Polkam Bentuk Desk Khusus Tangani Kebakaran Hutan dan TPPO – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan berencana membentuk dua desk baru untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, dia akan membentuk desk untuk menangani masalah kebakaran hutan menjelang musim kemarau.

    “Ada rencana penambahan 2 desk lagi sesuai dengan tingkat kebutuhan. Pertama kebakaran hutan, karena diperkirakan karena curah hujan sampe bulan 3 selesai, stelah itu musim panas,” jelas Budi Gunawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Selain itu, dia akan membentuk desk khusus mengatasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Budi menjelaskan desk ini dibentuk untuk melindungi para pekerja migran Indonesia.

    “Kemudian ada desk untuk TPPO. (Ini) untuk perlindungan kepada pekerja migran kita,” ujarnya.

    Budi menyampaikan kementeriannya telah memiliki tujuh desk untuk mencapai target yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya, program kesejahteraan masyarakat.

    “Ya terutama untuk devisa negara, semuanya untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, banyak program program kesejahteraan masyarakat yang beliau inginkan bisa jalan,” kata Budi.

    Di sisi lain, Budi memastikan kementeriannya akan menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan sesuai arahan Prabowo. Dia mengungkapkan sudah ada perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran.

    “Sedang dilakukan pendalaman dan pematangan,” ucap Budi.

    Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 4 November 2024 membentuk tujuh desk yang merupakan satuan kerja lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat penanganan tujuh persoalan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Tujuh desk itu mencakup Desk Pilkada, Desk Pencegahan Penyeludupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Penanganan Judi Online, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.

     

  • Tanggung jawab makin luas, Menteri P2MI nilai wajar penambahan pejabat

    Tanggung jawab makin luas, Menteri P2MI nilai wajar penambahan pejabat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menilai penambahan pejabat di lingkungan Kementerian P2MI adalah hal yang wajar karena tanggung jawab dan kewenangan kementerian yang semakin luas.

    “Suka tidak suka, kalau kita ingin ideal melakukan pelindungan kemudian penempatan dan juga pemberdayaan dan pelayanan, maka memang harus memenuhi, harus memang ditambah,” kata Karding setelah melantik pejabat Eselon I Kementerian P2MI di Jakarta, Rabu (22/1) malam.

    Karding memberi contoh dengan pelantikan pejabat Direktur Siber Pelindungan PMI yang berada di Dirjen Pelindungan Kementerian P2MI, yang dijabat oleh Kombes Pol Raja Sinambela.

    “Suka tidak suka, kita harus punya Direktur Siber. Karena sekarang modus perekrutan itu, termasuk korban TPPO itu sekarang lewat online,” ujar Karding.

    Mengenai posisi Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) yang akan ditempatkan di beberapa Perwakilan RI di luar negeri, Karding mengatakan bahwa pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, seraya menambahkan bahwa delapan dari sembilan kewenangan tugas Atnaker ada di Kementerian P2MI.

    Dia mengatakan akan tetap menggunakan nama Atase Ketenagakerjaan karena harus melalui proses panjang dan mengubah undang-undang jika ingin menggunakan nama Atase Pekerja Migran.

    “Menurut saya tidak masalah, yang penting fungsinya saja. Fungsinya di luar negeri itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kami,” ujar Karding.

    Berikut para pejabat Kementerian P2MI yang dilantik pada Rabu malam:
    Direktur Jenderal Promosi dan Peluang Kerja Luar Negeri: Dwi Setiawan Susanto
    Direktur Jenderal Penempatan: Ahnas
    Direktur Jenderal Pelindungan: Rinardi
    Direktur Jenderal Pemberdayaan: Muh. Fachri
    Inspektur Jenderal: Irjen Pol I Ketut Suardana
    Staf Ahli Bidang Transformasi Digital: Moch. Chotib
    Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga: Agustinus Gatot Hermawan
    Direktur Siber Pelindungan PMI: Kombes Pol Raja Sinambela.

    Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP-KP2MI sinergi melindungi awak kapal perikanan RI dari eksploitasi

    KKP-KP2MI sinergi melindungi awak kapal perikanan RI dari eksploitasi

    Mulai dari kurangnya keterampilan dan pelatihan, adanya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan yang tidak sesuai prosedur.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) untuk memperkuat perlindungan awak kapal perikanan migran Indonesia dari tindakan eksploitasi, kekerasan maupun penipuan.

    “Kami sangat mengapresiasi komitmen KP2MI yang telah berkolaborasi dan bersinergi dengan KKP dalam tata kelola perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan migran, sehingga pekerja migran sektor kelautan dan perikanan dapat terlindungi dengan lebih baik,” kata Sekjen KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di Kantor Pusat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

    Rudi menyampaikan bahwa kolaborasi itu untuk mendapatkan solusi berbagai permasalahan yang dihadapi pekerja migran Indonesia, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan.

    “Mulai dari kurangnya keterampilan dan pelatihan, adanya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan yang tidak sesuai prosedur,” ujar Rudy.

    Lebih lanjut, Rudy menuturkan bahwa kerja sama KKP dengan KP2MI bertujuan melindungi awak kapal perikanan Indonesia pada semua proses, meliputi asistensi kepada pelaksana perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan, serta koordinasi dalam proses perizinan berusaha Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) bidang awak kapal perikanan.

    Selain itu, meliputi pemetaan sebaran pelaksana perekrutan dan penempatan AKP Indonesia untuk bekerja di kapal perikanan berbendera asing hingga memastikan setiap awak kapal perikanan Indonesia yang akan ditempatkan di kapal perikanan berbendera asing telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

    Rudy menjelaskan dengan hadirnya kerja sama ini diharapkan mengurangi permasalahan eksploitasi awak kapal perikanan Indonesia.

    “Kerja sama ini penting karena pekerja migran sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara kongkrit bagi pendapatan negara dan produktifitas ekonomi,” kata Rudy pula.

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding berharap dengan kerja sama antara KKP dan KP2MI/BP2MI akan meningkatkan keselamatan kerja para pekerja migran Indonesia, salah satunya pada sektor kelautan dan perikanan.

    “Kementerian ini tidak bisa bekerja sendiri, oleh karena itu kami melaksanakan arahan Presiden Prabowo untuk saling berkolaborasi. Kami berharap untuk bersinergi dan bergandeng tangan untuk memberdayakan pekerja migran Indonesia dan keluarganya,” ujarnya lagi.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pihaknya bersama BP2MI menyiapkan skema skema perlindungan ekstra untuk awak kapal perikanan Indonesia di luar negeri, salah satunya dengan peningkatan keterampilan.

    Dengan keahlian yang dimiliki, ABK Indonesia punya daya saing tinggi di dunia kerja, serta dapat terhindar dari praktik kekerasan maupun penipuan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendesak! Ini Kebutuhan Korban Banjir Grobogan di Pengungsian, Tersebar di 3 Lokasi

    Mendesak! Ini Kebutuhan Korban Banjir Grobogan di Pengungsian, Tersebar di 3 Lokasi

    TRIBUNJATENG.COM, GROBOGAN – Banjir yang melanda Desa Baturagung, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan membuat pemerintah desa bekerja ekstra untuk membantu para korban, Rabu (22/1/2025).

    Banjir disebabkan oleh jebolnya empat titik tanggul di Desa Baturagung, Selasa (21/1/2025) pagi.

    Air langsung menerjang ratusan rumah, belasan rumah hancur, dan beberapa rumah ludes terbawa derasnya aliran air.

    Perangkat Desa Baturagung, Gunadi saat ditemui TribunJateng.com di lokasi pengungsian mengungkapkan bahwa begitu banjir melanda, mereka langsung menyiapkan mobil siaga.

    Bahkan ada warga yang menggunakan motor roda tiga (tossa) untuk mempercepat proses evakuasi.

    “Begitu banjir, kami siapkan mobil siaga, ada yang pakai tossa untuk mempersingkat waktu,” ujar Gunadi, Rabu (22/1/2025).

    Para korban banjir langsung dibawa ke tiga titik pengungsian yang sudah disiapkan pemerintah desa, yaitu di Balai Desa Baturagung, Masjid Dusun Lanjaran, dan Masjid Dusun Mintreng.

    Kondisi di lokasi pengungsian cukup memprihatinkan, dengan kebutuhan mendesak seperti pakaian layak pakai, selimut, dan makanan.

    Banyak rumah yang hancur akibat banjir, bahkan beberapa rumah hilang sepenuhnya.

    “Ada yang 50 persen hancur, ada yang hilang,” tambah Gunadi menjelaskan betapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana ini.

    Kebutuhan Mendesak di Pengungsian

    Di tengah situasi yang penuh tantangan, bantuan untuk korban sangat diperlukan.

    Pakaian layak pakai, selimut, serta makanan menjadi kebutuhan utama.

    Gunadi juga menambahkan bahwa meskipun sudah ada bantuan dari Palang Merah Indonesia (PMI) pada pagi hari.

    Bantuan tersebut belum dibuka dan masih menunggu distribusi lebih lanjut.

    “Tadi pagi ada bantuan dari PMI, kebetulan belum kami buka, nanti menunggu,” ujar Gunadi.

    Sementara itu, makanan untuk pengungsi ditangani oleh pemerintah desa.

    Warga desa bekerja sama dengan beberapa donatur untuk memasak dan mengirimkan makanan setiap hari seperti makanan ringan, kue, dan makanan lainnya.

    “Makanan sementara ditangani desa, jadi kami masakkan, kirim setiap hari sama beberapa donatur dari desa, memberi semacam snack, kue, dan lain-lain,” jelasnya.

    Sayangnya, bantuan makanan seringkali langsung habis karena banyaknya pengungsi yang membutuhkan.

    Para lansia yang terdampak banjir juga mendapatkan perhatian khusus.

    Mereka langsung dibawa ke Balai Desa untuk mendapatkan perawatan seadanya.

    Data sementara menunjukkan ratusan Kepala Keluarga yang mengungsi.

    Sementara kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah.

    “Ada sekira 300 Kepala Keluarga (KK) yang mengungsi, 15 rumah yang hanyut, perabotan rumah, mobil dan motor ikut hanyut, tidak ada korban jiwa,” kata Henni Prasetyo, Kepala Dusun Tutup, Desa Baturagung, saat ditemui TribunJateng.com, Selasa (21/1/2025).

    Jalan Purwodadi-Semarang di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan yang ditutup karena banjir sedang dibersihkan, Rabu (22/1/2025). (TRIBUN JATENG/Fachri Sakti Nugroho)

    Pentingnya Bantuan Segera

    Banjir yang merendam Desa Baturagung ini menyisakan banyak kerugian, baik materiil maupun psikologis.

    Selain rumah yang hancur, warga juga membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

    Bantuan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk meringankan beban para korban.

    Dengan adanya kerja sama antara pemerintah desa, relawan, dan donatur, diharapkan proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat, dan para korban segera pulih.

    TribunJateng.com yang datang ke lokasi banjir melihat ratusan rumah tergenang, puluhan rumah rusak dan ada yang hanyut terseret hingga ratusan meter dari permukiman.

    Bangkai kendaraan bermotor hingga peralatan rumah tangga juga tampak berserakan di jalanan hingga persawahan.

    Warga yang awalnya masih terjebak di rumah, mulai mengungsi meninggalkan rumahnya yang tak lagi bisa ditempati sementara waktu.

    Mereka berjalan pelan menyusuri jalanan yang licin dan masih dilewati kencang arus air.

    Terlihat beberapa lansia memegangi tali pengaman yang sengaja dipasang sebagai pegangan agar warga tidak terpeleset.

    Di lokasi pengungsian, deretan lansia dan ibu-ibu yang menggendong bayinya semakin menambah pilu pemandangan.

    Sayup-sayup terdengar di antara mereka saling bercerita dan mengeluh badannya sakit karena usia dan penyakit.

    Detik-detik Tanggul Jebol Menerjang Ratusan Rumah Warga

    Masih terlintas jelas di ingatan Kartinah, warga Desa Baturagung, yang menjadi korban bencana banjir.

    Rumah Kartinah memang selamat, tapi tidak dengan rumah-rumah tetangga sekitarnya yang hilang tersapu air.

    Kepada TribunJateng.com, Kartinah menceritakan, pagi saat kejadian dia sedang membantu anaknya bersiap untuk sekolah.

    Tak lama kemudian air meluber dan tanggul tak bisa bertahan lagi.

    “Kejadian pukul 06.00, air sudah meluber, sekira pukul 06.30 sudah tidak bisa dipertahankan lagi, tanggul jebol,” tutur Kartinah kepada TribunJateng.com, Selasa (21/1/2025).

    Karena cepatnya kejadian, Kartinah tak sempat mengamankan barang-barang berharganya.

    “Kerugian-kerugian lumayan banyak, karena kebetulan tanggul dari samping kanan dan kiri rumah sudah jebol jadi tidak bisa menyelamatkan aset-aset sejenis motor.”

    “Di samping rumah ada penjual pupuk itu entah ada berapa ton karena baru didatangkan, kerugianya lumayan,” imbuh Kartinah.

    Kartinah menuturkan, rumah yang berada tepat di lokasi tanggul yang jebol tak bisa diselamatkan dan langsung terbawa arus.

    “Rumah warga saat air jebol langsung hancur karena tepat di hadapan air jebol.”

    “Kebetulan ini padat penduduk lumayan banget ini yang terdampak banjir,” pungkas Kartinah. (*)