Xcloud.id

NGO: PMI

  • Partai Buruh Bakal Geruduk Kedubes Malaysia

    Partai Buruh Bakal Geruduk Kedubes Malaysia

    GELORA.CO -Ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi demonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia pada Kamis 30 Januari 2025. 

    Aksi ini sebagai bentuk protes atas penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).

    “Kami tidak akan tinggal diam melihat buruh migran Indonesia diperlakukan secara tidak manusiawi di luar negeri,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal lewat keterangan resminya, Rabu 29 Januari 2025.

    Setelah aksi di Kedubes Malaysia pukul 10.00-13.30 WIB, demonstrasi akan berlanjut di Kantor Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) pukul 14.00-17.00 WIB.

    Partai Buruh menuntut agar aparat Malaysia yang menembak buruh migran Indonesia segera diadili dan dijatuhi hukuman berat dan mendesak Malaysia untuk menghentikan diskriminasi dan kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia.

    “Pemerintah harus segera bertindak tegas, mengusut tuntas kasus ini, dan memastikan keadilan bagi korban serta keluarganya,” ujar Said Iqbal.

    Kejadian penembakan terjadi pada Jumat 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 dini hari di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. 

    Insiden berawal dari patroli petugas APMM yang mendapati kapal yang membawa lima PMI berstatus tidak berdokumen melintas di wilayah tersebut. 

    Akibat penembakan, satu orang PMI meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga PMI dirawat di sejumlah rumah sakit di Selangor, Malaysia.

  • Hari Ini, Jenazah WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Bakal Dipulangkan Nasional 29 Januari 2025

    Hari Ini, Jenazah WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Bakal Dipulangkan Nasional 29 Januari 2025

    Hari Ini, Jenazah WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Bakal Dipulangkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemenlu, Judha Nugraha, mengonfirmasi bahwa seorang jenazah warga negara Indonesia (WNI) korban penembakan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) dipulangkan pada Rabu (29/1/2025).
    Hingga kini, pihaknya bersama KBRI Kuala Lumpur sedang mengurus pemulasaraan satu WNI yang meninggal.
    Adapun jenazah tersebut berinisial B, asal Provinsi Riau.
    ”
    Repatriasi jenazah
    direncanakan dilakukan hari Rabu (29/1),” kata Judha dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).
    Ia membeberkan bahwa pemulangan jenazah akan melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru.
    Kemudian, dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju kampung halaman WNI tersebut di Pulau Rupat, Provinsi Riau.
    Pemulangan jenazah ini juga disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono.
    “Benar jenazah akan dipulangkan besok,” kata Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, kepada
    Kompas.com
    , Selasa (28/1/2025) malam.
    Ia menjelaskan bahwa atase kepolisian dan staf Kedutaan Besar RI di Malaysia sudah bertemu dengan korban.
    Para korban meminta agar turut dipulangkan dan melanjutkan pengobatan di Indonesia.
    “Mereka minta melanjutkan pengobatan di Indonesia, kecuali satu orang yang agak parah. Kami minta agar mereka sembuh betul,” beber Hermono.
    Sebagai informasi, insiden tragis itu terjadi di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada tanggal 24 Januari 2025.
    Sedikitnya ada lima warga Indonesia yang menjadi korban penembakan.
    Kejadian penembakan itu melibatkan sekelompok pekerja migran Indonesia yang berusaha keluar dari Malaysia secara ilegal menggunakan sebuah perahu.
    Menurut anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, ada 26 TKI yang berusaha melarikan diri dengan boat.
    Perahu itu akhirnya terdeteksi oleh APMM dan kemudian dikejar oleh Kantor Patroli Malaysia.
    Dalam situasi genting ini, petugas maritim Malaysia melepaskan tembakan ke arah
    boat
    yang diisi oleh WNI dengan jarak sekitar 20 hingga 25 meter, di tengah kegelapan malam.
    Menurut pernyataan resmi Kepolisian Malaysia, penembakan terjadi sebagai respons terhadap perlawanan dari WNI.
    Namun, pernyataan ini dibantah oleh saksi korban yang selamat.
    “Saya konfirmasi ke korban berulang dan pengakuannya tidak ada perlawanan sama sekali. Menurutnya, mereka bisa melawan dengan apa sebagai sipil dan tanpa alat,” ungkap Haji Uma.
    Setelah insiden penembakan,
    boat
    yang ditumpangi para WNI berhasil melarikan diri dan merapat di kawasan hutan bakau di daerah Banting, yang masih berada di kawasan Selangor, Malaysia.
    Haji Uma menjelaskan bahwa para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Serdang Selangor Malaysia oleh Tekong, atau nakhoda
    boat
    .
    Dari lima korban yang mengalami luka akibat penembakan tersebut, dua di antaranya berasal dari Aceh.
    Andry Ramadhana (30) dari Gampong Keude Pante Raja, Kabupaten Pidie, mengalami luka tembak di lengan, sedangkan Muhammad Hanafiah (40) dari Gampong Alue Bugeng, Kabupaten Aceh Timur, tertembak di paha.
    Muhammad Hanafiah dan tiga WNI lainnya yang mengalami luka saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Malaysia.
    Tragisnya, satu WNI bernama Basri dari Rokan Hulu, Riau, yang merupakan anak buah kapal (ABK), meninggal dunia akibat insiden ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penembakan WNI di Malaysia, Korban Asal Riau Ternyata 2 Orang

    Penembakan WNI di Malaysia, Korban Asal Riau Ternyata 2 Orang

    Penembakan WNI di Malaysia, Korban Asal Riau Ternyata 2 Orang
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Korban penembakan yang dilakukan oleh aparat Malaysia terhadap
    pekerja migran Indonesia
    (PMI) asal Riau berjumlah dua orang.
    Salah satu dari mereka dilaporkan meninggal dunia, sedangkan satu lainnya mengalami luka tembak.
    Kepala Balai Pelayanan Pelindung
    Pekerja Migran Indonesia
    (BP3MI) Riau, Fanny Wahyu, membenarkan informasi tersebut.
    “Iya benar. Dua orang asal Riau,” kata Fanny saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    via WhatsApp, Rabu (29/1/2025) pagi.
    Korban meninggal dunia bernama Basri (54), yang berdomisili di Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu.
    Jenazah Basri rencananya akan dibawa ke kampung halamannya di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.
    “Jenazah korban akan dimakamkan di Rupat, Bengkalis,” ungkap Fanny.
    Sementara itu, korban lainnya juga berasal dari Kabupaten Bengkalis.
    Namun, Fanny mengaku belum mendapatkan informasi mengenai identitas dan alamat lengkap korban tersebut.
    “Detailnya belum terinformasi. Tapi, warga Bengkalis infonya,” sebut Fanny.
    Perlu diketahui, penembakan tersebut terjadi pada Jumat (24/1/2025) di perairan Tanjung Rhu, yang melibatkan lima orang PMI.
    Selain dari Riau, terdapat juga korban dari Aceh dan Kepulauan Riau. Dalam insiden tersebut, satu orang dilaporkan tewas.
    Untuk empat WNI yang menjadi korban luka-luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil.
    KBRI pun telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui mereka pada Rabu, 29 Januari.
    Sebelumnya, pada 24 Januari, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor.
    Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden tersebut mengakibatkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.
    Menanggapi insiden ini, KBRI Kuala Lumpur segera mengambil langkah untuk memastikan pelindungan bagi para WNI yang terdampak dan mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia untuk mendorong penyelidikan menyeluruh, termasuk menyoroti kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan.
    Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau perkembangan kasus tersebut serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum guna memastikan terpenuhinya hak-hak WNI dalam sistem hukum di Malaysia.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian HAM soal WNI Ditembak Mati Polisi Maritim Malaysia: Tak Manusiawi

    Kementerian HAM soal WNI Ditembak Mati Polisi Maritim Malaysia: Tak Manusiawi

    GELORA.CO – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI mengecam penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

    “Mengecam tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APPM) terhadap pekerja migran Indonesia,” kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM, Munafrizal Manan, dalam siaran persnya dikutip Rabu (29/1).

    Penembakan yang terjadi pada Jumat (24/1) menyebabkan satu pekerja migran Indonesia tewas, 1 orang lainnya kritis dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Tindakan ini dinilai tidak menghormati prinsip hak asasi manusia.

    “Mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APPM) yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut,” ujarnya.

    Kementerian HAM RI mendorong Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) untuk secara proaktif, profesional, dan independen melakukan pemantauan atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh petugas APPM terhadap pekerja migran Indonesia.

    Lebih lanjut, Munafrizal mengatakan pihaknya mendorong Komnas HAM RI secara proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga SUHAKAM mengenai kasus tersebut. Sebab, lanjut dia, Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjalin Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) di bidang hak asasi manusia.

    “Mendorong Komnas HAM RI untuk segera membahas peristiwa tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh pekerja migran Indonesia tersebut dalam Forum Institusi Hak Asasi Manusia Nasional se-Asia Tenggara (the South East Asia National Human Rights Institution Forum/SEANF) di mana Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjadi anggotanya,” sambungnya.

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkap PMI yang tewas berasal dari Riau. Kementerian memastikan KBRI Kuala Lumpur akan melakukan seluruh prosedur pemulasaran jenazah, sampai memfasilitasi pemulangan ke daerah asal.

    “KBRI Kuala Lumpur telah mendapat informasi dari PDRM (polisi Malaysia) bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B, asal Provinsi Riau, dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses autopsi,” kata keterangan pers Kemlu, Senin (27/1).

    Mereka menambahkan, untuk korban luka pihak KBRI Kuala Lumpur sudah mendapatkan akses kekonsuleran. Rencananya empat orang itu akan ditemui pada Rabu mendatang.

    “Sedangkan untuk 4 WNI luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil,” kata Kemlu RI.

    Unprocedural

    Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, mengatakan lima orang WNI itu adalah pekerja migran yang berangkat melalui jalur ilegal. Ia belum mengetahui lima WNI itu apakah baru akan memasuki Malaysia atau ingin keluar dari Malaysia.

    “Di mana saat itu patroli APMM tengah bertugas dan ada sebuah kapal yang ditumpangi atau diawaki oleh 5 orang WNI Pekerjaan Migran Indonesia unprocedural,” kata Christina di Kantor P2MI, Jakarta, Minggu (26/1).

    “Untuk ke mananya belum tahu pasti, ini baru dugaan tapi mereka ditemukan di Perairan Tanjung Rhu. Jadi bisa jadi mereka sedang, karena kita informasinya belum semuanya terkumpul maksimal. Bisa jadi mereka meninggalkan Malaysia atau menuju Malaysia,” lanjutnya.

  • Penembakan WNI di Malaysia, Keadilan Mesti Ditegakkan

    Penembakan WNI di Malaysia, Keadilan Mesti Ditegakkan

    Penembakan WNI di Malaysia, Keadilan Mesti Ditegakkan
    Tim Redaksi
    ACEH TIMUR, KOMPAS.com –
    Penjabat Bupati Aceh Timur, Amrullah M Ridha, mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh terkait insiden penembakan terhadap lima Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor.
    Salah satu dari lima korban, Muhammad Hanafiah (40), warga Alue Bugeng, Peureulak Timur, saat ini sedang dirawat di rumah sakit Malaysia.
    Juru Bicara Pemerintah Aceh Timur, Tgk Muntasir Ramli, pada Selasa (28/1/2025) menyatakan bahwa Pemerintah Aceh Timur akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk memantau dan memastikan bahwa
    korban penembakan
    yang sedang dirawat di Malaysia mendapatkan perawatan terbaik.
    Lebih lanjut, Muntasir mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh Timur, melalui Camat Pereulak Timur, Teuku Taharuddin, telah mengunjungi kediaman keluarga korban penembakan atas arahan dari
    Pj Bupati Aceh Timur
    , Amrullah M Ridha.
    “Camat juga bertemu dengan Mawaddah, istri dari korban penembakan, sebagai wujud kepedulian Pemkab Aceh Timur kepada keluarga korban,” jelas Muntasir.
    Pemerintah Aceh Timur juga menyampaikan rasa dukacita yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia. 
    “Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar korban yang sedang dalam perawatan mendapatkan perhatian dan terus memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan keadilan ditegakkan,” tutur Muntasir.
    Sebelumnya, dilaporkan bahwa kapal yang mengangkut 26 pekerja migran Indonesia (PMI) ditembak oleh kapal patroli APMM.
    Petugas APMM menembak secara membabi buta dari jarak 20-25 meter.
    Malaysia mengeklaim bahwa terjadi perlawanan dari PMI, namun klaim tersebut dibantah karena seluruh penumpang adalah warga sipil dan tidak membawa senjata tajam.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memastikan akan segera mempublikasikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) milik
    Raffi Ahmad
    selaku Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, proses verifikasi
    LHKPN Raffi Ahmad
    telah selesai dilakukan. Data-data yang diserahkan pun dinyatakan lengkap.
    “Sudah selesai verifikasi. Sudah lengkap,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
    Menurut Tessa, LHKPN Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu akan dipublikasikan paling lambat Jumat (31/1/2025).
    “Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat minggu ini,” pungkas dia.
    Adapun dalam beberapa waktu ini, KPK tengah melakukan verifikasi terhadap data LHKPN para pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk milik Raffi Ahmad.
    Setelah proses verifikasi rampung, semua data LHKPN para pembantu Presiden RI akan diungkap ke publik melalui e-Announcement di situs elhkpn.
    kpk
    .go.id.
    LHKPN merupakan dokumen yang berisi rincian aset, kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran pejabat negara. Dokumen ini dikelola oleh KPK dan wajib dilaporkan secara berkala.
    Ketentuan soal ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Publik dapat mengecek LHKPN pejabat negara melalui situs
    https://elhkpn.kpk.go.id
    .
     
    Mayoritas pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah lapor LHKPN.
    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 123 dari 124 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih telah menyerahkan data LHKPN.
    Hanya satu Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yakni Tina Talisa selaku Staf Khusus (Stafsus) Wapres.
    Pahala menjelaskan Tina baru dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga memiliki waktu hingga 6 Maret 2025 untuk melaporkan LHKPN-nya.
    “Belum lapor 1 stafsus (Tina Talisa) karena baru diangkat pada 6 Desember, batas akhir 6 Maret 2025,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, 21 Januari 2025.
    Pahala pun menyebut angka kepatuhan LHKPN di Kabinet Merah Putih sudah hampir 100 persen.
    Dari data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, tercatat ada pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
    Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.
    Harta kekayaan Menteri Pariwisata itu mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
    “Tapi (pejabat) yang baru diangkat (pejabat baru) itu (harta kekayaan) Rp 5,4 triliun,” ungkap Pahala.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati peringkat kedua dengan harta kekayaan Rp 2,6 triliun.
    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menjadi menteri dengan harta terendah yakni sebesar Rp 4,19 miliar per 5 Desember 2024.
    Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah dibandingkan Hanif, yakni Rp 1.623.362.911. Namun, LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.
     
    Berikut daftar LHKPN menteri Kabinet Merah Putih dari paling kaya hingga “termiskin”:
    1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Rp 116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    12. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara Rp 112.179.522.201 (per 21 Oktober 2024)
    13. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Rp 102.117.900.000 (per 27 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    14. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Rp 99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Rp 85.803.512.722 (per 31 Desember 2019, belum ada pembaruan)
    16. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rp 82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    17. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    18. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Rp 75.220.471.593 (per 18 November 2024)
    19. Menteri Agama Nasaruddin Umar Rp 67.662.287.043 (per 28 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    20. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Rp 49.653.596.662 per 6 Desember 2024)
    21. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro Rp 46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    22. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Rp 37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    23. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Rp 36.234.868.425 (per 31 Desember 2024)
    24. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Rp 34.933.909.613 (per 10 September 2024, belum ada pembaruan)
    25. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Rp 32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    26. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rp 26.206.135.783 (per 31 Desember 2024)
    27. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rp 25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini Rp 25.781.746.519 (per 31 Desember 2024)
    29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid Rp 21.875.025.024 (per 31 Desember 2024)
    30. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Rp 20.760.411.788 (per 1 November 2024)
    31. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Rp 20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    32. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    33. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Rp 19.850.919.025 (per 8 Juni 2023, belum ada pembaruan)
    34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid Rp 18.728.216.636 (per 22 Juli 2024, belum ada pembaruan)
    35. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding Rp 16.355.469.823 (per 31 Desember 2023)
    36. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman Rp 15.789.116.232 (per 3 April 2024, belum ada pembaruan)
    37. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Rp 15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    38. Menteri Luar Negeri Sugiono Rp 12.730.976.184 (per 11 November 2024)
    39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)
    40. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
    41. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    42. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
    44. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    45. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    46. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
    47. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 150 PMI Ilegal Dipulangkan dari Malaysia ke Tanjungpinang

    150 PMI Ilegal Dipulangkan dari Malaysia ke Tanjungpinang

    Tanjungpinang, Beritasatu.com – Sebanyak 150 pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dipulangkan dari Malaysia dan tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjungpinang, pada Selasa (28/1/2025) sore. Ratusan PMI ilegal tersebut dipulangkan karena berbagai permasalahan hukum yang dihadapi selama berada di Malaysia.

    Setibanya di pelabuhan, para pekerja migran langsung didata oleh petugas. Dari 150 orang yang dipulangkan, terdapat 109 laki-laki dan 41 perempuan.

    Para PMI ini menghadapi berbagai masalah, mulai dari habisnya masa berlaku visa hingga kehilangan paspor. Beberapa dari mereka bahkan menjalani masa tahanan di Malaysia hingga enam bulan sebelum akhirnya dipulangkan.

    Salah seorang pekerja migran asal Kepulauan Riau, Husni Abdilah, mengaku ditangkap karena visanya telah habis masa berlaku. Akibatnya, ia harus menjalani masa tahanan selama empat bulan di Malaysia.

    “Kemarin saya berangkat dari Pelabuhan Batam Center, sekitar dua tahun lalu, dan bekerja di Pasir Gudang di perkebunan. Namun, saya ditangkap karena visa saya mati dan sempat dipenjara selama empat bulan,” ungkap Husni.

    Linda, pekerja migran asal Medan, memiliki pengalaman yang berbeda. Ia pergi ke Malaysia untuk mencari anaknya, tetapi tidak menemukannya. Sebaliknya, ia justru dipekerjakan di rumah makan tanpa diberikan bayaran.

    “Saya ke Malaysia untuk cari anak yang kerja di sana, tetapi tidak ketemu. Malah saya dipekerjakan tanpa digaji. Paspor saya hilang karena dicuri, dan akhirnya saya ditangkap serta dipenjara selama empat bulan,” tuturnya.

    Pengantar Kerja Ahli Madya BP3MI Provinsi Kepulauan Riau Darman M Sagala menyampaikan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami prosedur resmi bekerja di luar negeri.

    “Kami sudah memberikan informasi tentang bekerja secara prosedural di luar negeri. Selain itu, kami juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencegah keberangkatan PMI secara nonprosedural. Pengetatan pemeriksaan dokumen keberangkatan juga dilakukan di sejumlah pos pelabuhan,” tegas Darman.

    Setelah pendataan, ratusan PMI ilegal ini diangkut menggunakan bus menuju tempat penampungan sementara. Selanjutnya, mereka akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

  • Menteri P2MI Minta Atase Kepolisian di Malaysia Miliki Versi Tersendiri Kronologi Penembakan WNI

    Menteri P2MI Minta Atase Kepolisian di Malaysia Miliki Versi Tersendiri Kronologi Penembakan WNI

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding meminta Atase Kepolisian KBRI Kuala Lumpur untuk memiliki versi tersendiri kronologi penembakan WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Jumat, 24 Januari lalu. 

    Insiden penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) ini menyebabkan empat orang terluka dan satu lainnya meninggal dunia. 

    “Saya mendorong kepada atase kepolisian yang ada di Malaysia untuk juga mencari informasi, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya kepada PMI kita. Saya ingin ada satu kronologi tersendiri ya, yang dipunyai oleh pemerintah kita,” jelas Karding dalam video yang diterima awak media di Jakarta, Selasa, 28 Januari. 

    Menurut Karding, kronologi versi pemerintah penting sebagai pembanding dengan versi lainnya. Ia juga meminta agar kasus ini bisa diusut secara transparan. 

    “Saya juga memberi dukungan yang sangat kuat kepada Kemlu, Pak Sugiono, bahwa beliau akan membentuk satu tim investigasi yang menyeluruh,” terang Karding. 

    Lebih lanjut untuk WNI yang tewas, Karding memastikan KP2MI akan membantu proses pemulangan jenazah ke Riau mulai dari mempersiapkan ambulans atau proses penyebrangan. 

    “Dan ini semua akan koordinasi kami dengan Pemda dan polisi perairan,” ucapnya. 

    Insiden penembakan terhadap lima PMI nonprosedural oleh APMM terjadi pada Jumat lalu sekitar pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia. Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

  • Laskar Merah Putih Kecam Keras Penembakan 5 PMI di Malaysia

    Laskar Merah Putih Kecam Keras Penembakan 5 PMI di Malaysia

    loading…

    Ketua Umum Laskar Merah Putih (LMP) M Arsyad Cannu mengecam keras insiden penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Otoritas Maritim Malaysia. FOTO/IST

    JAKARTA – Ketua Umum Laskar Merah Putih (LMP) M Arsyad Cannu mengecam keras insiden penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Otoritas Maritim Malaysia. Penembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) yang menyebabkan 1 WNI meninggal dunia terjadi pada Jumat (24/1/2025) sekitar pukul 03.00 WIB di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

    Dalam insiden tersebut, lima orang PMI menjadi korban, satu orang di antaranya meninggal dunia dan empat orang luka-luka. KBRI di Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik meminta agar peristiwa penembakan terhadap lima PMI diusut tuntas.

    “Atas nama Laskar Merah Putih, kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya seorang pekerja migran kita dan mendoakan agar empat orang yang saat ini tengah dirawat bisa segera diberikan kesembuhan,” kata Arsyad Cannu di Markas Besar LMP, Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025).

    Arsyad mengecam tindakan berlebihan APMM yang diduga terjadi karena pekerja migran tersebut akan keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal. “Pemerintah Malaysia harus bertanggungjawab dan mengusut tuntas penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam kasus ini,” tandasnya.

    KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau penanganan peristiwa sangat tragis dan meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban. Sebagai Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih, Arsyad memberikan tanggapan keras terkait tindakan APMM yang berlebihan terhadap Warga Negara Indonesia di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

    “Apalagi sampai merenggut nyawa WNI pekerja migran karena diduga akan keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal. Kenapa main tembak, seharusnya cukup diamankan saja,” tegasnya.

    Atas kasus tersebut Laskar Merah Putih menyatakan sikap menolak penggunaan kekuatan militer yang melibihi batas wajar. Sebab,WNI yang menjadi korban tidak bersenjata dan mereka bukan teroris, bukan juga bandar narkotika.

    Tindakan represif pihak keamanan Maritim Malysia adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan telah melecehkan martabat Bangsa Indonesia. “Kamimeminta agar peristiwa hukum tersebut diselidiki secara transparan dan meminta kepada Pemerintah Malaysia untuk memulihkan hak korban dan menyampaikan permintaan maaf,” ujar Arsyad.

    Laskar Merah Putihmendukung Pemerintah Republik Indonesia mengirim Nota Diplomatik, menyatakan protes, dan mengutuk keras peristiwa yang tidak berprikemanusiaan itu.

    (abd)

  • Kasus Penembakan 5 WNI di Selangor, Pemerintah Malaysia Didesak Transparan dan Bertanggung Jawab – Halaman all

    Kasus Penembakan 5 WNI di Selangor, Pemerintah Malaysia Didesak Transparan dan Bertanggung Jawab – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan pekerja migran ditembak di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

    Lima orang jadi korban, di mana satu orang tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.

    Insiden yang terjadi pada Jumat (24/1/2025) sekitar pukul 03.00 WIB di perairan Tanjung Rhu, Malaysia ini menuai kecaman berbagai pihak terutama dari Indonesia.

    Ketua Umum Laskar Merah Putih (LMP) H.M Arsyad Cannu mengutuk keras insiden penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) diduga dilakukan Otoritas Maritim Malaysia.

    “Kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya seorang pekerja migran kita dan mendoakan agar empat orang yang saat ini tengah dirawat bisa segera diberikan kesembuhan,” kata Arsyad Cannu saat ditemui awak media di Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025).

    Arsyad mengecam tindakan berlebihan APMM yang diduga terjadi karena pekerja migran tersebut akan keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal.

    “Pemerintah Malaysia harus bertanggungjawab dan mengusut tuntas penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam kasus ini,” tegas Arsyad. 

    Menurutnya, tindakan represif pihak keamanan Maritim Malysia adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan telah melecehkan martabat Bangsa Indonesia.

    “Kami meminta agar peristiwa hukum tersebut diselidiki secara transparan dan meminta kepada Pemerintah  Malaysia untuk memulihkan hak korban dan menyampaikan permintaan maaf,” ujar Arsyad.

    DPR Kecam

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengecam kasus penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).

    Putih Sari mendesak pemerintah Indonesia mendorong otoritas Malaysia untuk melakukan penyelidikan transparan atas kejadian tersebut.

    “Kami tentu Komisi IX DPR RI mengutuk tindakan tersebut. Kami dukung pemerintah meminta penyelidikan dilakukan secara transparan,” ujar Putih Sari, Selasa (28/1/2025).

    Politikus Partai Gerindra ini juga berharap para pelaku dihukum sesuai aturan setempat.

    “Pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dihukum sesuai aturan untuk menunjukkan bukti rasa menghargai Malaysia terhadap Indonesia,” katanya.

    Terlebih lagi, penembakan ini terjadi tidak lama sebelum Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.

    “Ke depan tentu tidak boleh ada lagi kasus seperti ini, terlebih lagi baru saja Presiden Prabowo berkunjung ke Malaysia dalam rangka meningkatkan kerja sama antar negara,” kata dia. 

    Diketahui, lima warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai pekerja migran ditembak Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025) dini hari.

    Saat ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur tengah memonitor insiden penembakan lima WNI tersebut.

    Peristiwa ini bermula ketika petugas patroli APMM yang tengah bertugas mendapati kapal berisi lima PMI melintas di perairan tersebut.

    Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki sebuah kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal.

    Penembakan tersebut dilakukan oleh APMM setelah WNI diduga melakukan perlawanan terhadap petugas.

    Akibat kejadian penembakan lima WNI di Malaysia, satu orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan tiga lainnya mengalami luka dan satu berada dalam kondisi kritis.

    WNI yang terluka kemudian menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia.