Xcloud.id

NGO: PMI

  • 2 WNI Korban Selamat Penembakan Aparat Malaysia Belum Bisa Dipulangkan, Ini Kata Duta Besar RI – Halaman all

    2 WNI Korban Selamat Penembakan Aparat Malaysia Belum Bisa Dipulangkan, Ini Kata Duta Besar RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dua WNI korban selamat penembakan petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) masih diperiksa sebagai saksi kasus.

    Dua WNI tersebut, sebenarnya menyatakan ingin pulang ke Indonesia, kemudian melanjutkan pengobatan di Indonesia. 

    Sayangnya, hal tersebut belum bisa dilakukan lantaran mereka masih harus menjalani pemeriksaan.

    “Dua orang yang di rumah sakit sudah boleh keluar, namun masih diperlukan oleh polisi sebagai saksi, sehingga belum bisa dipulangkan,” ujar Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono kepada Kompas.com, Kamis (30/1/2025).

    Hermono mengatakan, dua WNI itu baru akan memulangkan dua WNI ke Indonesia jika pemeriksaan selesai.

    Sementara itu, satu jenazah WNI korban penembakan telah dipulangkan pada Rabu (29/1/2025) kemarin. 

    Lalu, dua WNI sisanya masih menjalani pengobatan di Malaysia karena kondisinya parah.

    Sebelumnya, ada lima pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban.

    Kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

    Dari lima orang yang menjadi korban penembakan petugas patroli laut Malaysia, hanya satu orang yang membawa identitas paspor.

    Peristiwa penembakan lima WNI ini bermula ketika petugas patroli APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025). 

    Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas.

    Atas peristiwa tersebut Kemlu RI telah mengirim nota diplomatik untuk mendesak Malaysia menyelidiki kejadian penembakan tersebut, termasuk dugaan tindakan hukum penggunaan kekuatan secara berlebihan.

    Korban Bantah Lakukan Perlawanan

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI diketahui sudah menemui empat korban luka yang dirawat terpisah di RS Serdan dan RS Klang, Malaysia.

    Dalam pertemuan itu, Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur mengonfirmasi soal kronologis kejadian yang membuat APMM melepaskan tembakan ke kapal mereka.

    Korban berinisial HA dan MZ yang berasal dari Provinsi Riau menyatakan bahwa mereka dan penumpang WNI lainnya tidak melakukan perlawanan dengan senjata tajam, sebagaimana dinarasikan otoritas Malaysia sebelumnya.

    “Keduanya juga menjelaskan kronologis kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM,” kata Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Judha mengaskan, pernyataan ini merupakan konfirmasi dari dua orang WNI yang kondisinya sudah stabil dan dapat memberikan keterangan.

    “HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil,” ungkapnya.

    Sementara itu, dua WNI lainnya yang juga menjadi korban penembakan, kini diketahui masih dalam kondisi kritis setelah menjalani operasi.

    Sehingga, keduanya belum bisa memberikan keterangan atas kronologi kejadian.

    “Sementara itu, dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pasca-operasi dan belum dapat memberikan keterangan,” ucap Judha.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Danang Triatmojo) (Kompas.com)

  • Korban Selamat Penembakan Malaysia Minta Dipulangkan, tapi Masih Tertahan untuk Pemeriksaan Nasional 30 Januari 2025

    Korban Selamat Penembakan Malaysia Minta Dipulangkan, tapi Masih Tertahan untuk Pemeriksaan Nasional 30 Januari 2025

    Korban Selamat Penembakan Malaysia Minta Dipulangkan, tapi Masih Tertahan untuk Pemeriksaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono mengungkapkan, dua WNI korban penembakan petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) masih diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu. 
    Dua WNI tersebut ingin pulang ke Indonesia, tetapi belum bisa karena harus menjalani pemeriksaan.
    “Dua orang yang di rumah sakit sudah boleh keluar, namun masih diperlukan oleh polisi sebagai saksi, sehingga belum bisa dipulangkan,” ujar dia kepada Kompas.com, Kamis (30/1/2025).
    Kedua WNI itu sebelumnya telah meminta turut dipulangkan, kemudian melanjutkan pengobatan di Indonesia.
    Namun KBRI, kata Hermono, baru akan memulangkan dua WNI ke Indonesia jika pemeriksaan selesai.
    Sementara itu, satu jenazah WNI korban penembakan telah dipulangkan pada Rabu (29/1/2025) kemarin.
    Sementara itu, dua WNI sisanya masih menjalani pengobatan di Malaysia karena kondisinya parah.
    Sebelumnya diberitakan, pemulangan jenazah WNI juga diungkap oleh Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemenlu, Judha Nugraha.
    Ia menyebut, jenazah tersebut berinisial B, asal Provinsi Riau.
    Repatriasi jenazah dilakukan melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju kampung halaman WNI tersebut di Pulau Rupat, Provinsi Riau.
    Sebagai informasi, kejadian penembakan itu melibatkan sekelompok pekerja migran Indonesia yang berusaha keluar dari Malaysia secara ilegal menggunakan sebuah perahu.
    Menurut anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, ada 26 TKI yang berusaha melarikan diri dengan boat.
    Perahu itu akhirnya terdeteksi oleh APMM dan kemudian dikejar oleh Kantor Patroli Malaysia.
    Dalam situasi genting ini, petugas maritim Malaysia melepaskan tembakan ke arah boat yang diisi oleh WNI dengan jarak sekitar 20 hingga 25 meter, di tengah kegelapan malam.
    Menurut pernyataan resmi Kepolisian Malaysia, penembakan terjadi sebagai respons terhadap perlawanan dari WNI.
    Namun, pernyataan ini dibantah oleh saksi korban yang selamat.
    “Saya konfirmasi ke korban berulang dan pengakuannya tidak ada perlawanan sama sekali. Menurutnya, mereka bisa melawan dengan apa sebagai sipil dan tanpa alat,” ungkap Haji Uma.
    Setelah insiden penembakan, boat yang ditumpangi para WNI berhasil melarikan diri dan merapat di kawasan hutan bakau di daerah Banting, yang masih berada di kawasan Selangor, Malaysia.
    Haji Uma menjelaskan bahwa para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Serdang Selangor Malaysia oleh Tekong, atau nakhoda boat.
    Dari lima korban yang mengalami luka akibat penembakan tersebut, dua di antaranya berasal dari Aceh.
    Andry Ramadhana (30) dari Gampong Keude Pante Raja, Kabupaten Pidie, mengalami luka tembak di lengan, sedangkan Muhammad Hanafiah (40) dari Gampong Alue Bugeng, Kabupaten Aceh Timur, tertembak di paha.
    Muhammad Hanafiah dan tiga WNI lainnya yang mengalami luka saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Malaysia.
    Tragisnya, satu WNI bernama Basri dari Rokan Hulu, Riau, yang merupakan anak buah kapal (ABK), meninggal dunia akibat insiden ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Jaktim beri bantuan ke penyintas rumah ambruk di Duren Sawit

    Pemkot Jaktim beri bantuan ke penyintas rumah ambruk di Duren Sawit

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) memberi bantuan ke penyintas rumah ambruk di Jalan Bunga Rampai 10, RT 8/RW 6, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang terjadi pada Selasa (28/1) sekitar pukul 21.15 WIB.

    “Mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat meringankan beban yang dialami keluarga yang sedang terkena musibah. Kami sepenuhnya mengucapkan rasa belasungkawa bagi keluarga korban. Kejadian ini adalah musibah yang tidak diduga akibat cuaca ekstrem,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Bantuan yang bersumber dari Baznas Bazis dan Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Timur itu diserahkan secara simbolis pada Rabu (29/1) malam.

    Menurut Iin, penyerahan bantuan ini dalam rangka memberikan semangat sekaligus bentuk komitmen Pemkot Jakarta Timur dalam membantu dan peduli terhadap warga sekitar yang terkena musibah.

    Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Rehabilitasi Sosial Sudin Sosial Jakarta Timur Deni Triyanto mengungkapkan, ada 28 item bantuan kebutuhan sandang dan natura yang diberikan pada keluarga penyintas rumah ambruk itu.

    Bantuan berupa mi instan, minyak goreng, kecap manis dan air mineral. Kemudian masing-masing dua potong celana training, celana dalam laki-laki dan wanita, kaos kerah, daster, selimut dewasa, handuk, sandal, sabun cair, sampo, sikat gigi, pasta gigi, bra, seragam sekolah perempuan, serta satu tas dan sepatu sekolah.

    “Kami juga berikan dua kantong beras kemasan lima kilogram, biskuit empat pak serta ikan sarden enam kaleng,” ujar Deni.

    Sementara itu, dari PMI Jakarta Timur bantuan yang diberikan berupa seng 30 lembar, tikar dan terpal masing-masing satu lembar, perlengkapan sekolah (school kit) dua paket, perlengkapan kebersihan (hygiene kit) dan sembako satu paket.

    “Mudah-mudahan bantuan ini juga meringankan beban yang dialami warga yang sedang terkena musibah,” ujar Kepala Seksi Humas dan Komunikasi PMI Kota Jakarta Timur, Agus Bastian.

    Selain itu, keluarga penyintas rumah ambruk ini juga dapat bantuan uang sebesar Rp5 juta dari Baznas Bazis Jakarta Timur.

    Menurut Koordinator Baznas Bazis Jakarta Timur Eka Napisah mengatakan, uang itu untuk membantu mereka mengontrak rumah sementara.

    “Kami belum melakukan rehab atau bedah rumah tersebut karena belum ada permohonan dari pihak terkait,” kata Eka.

    Sebuah bangunan rumah tinggal dua lantai di Jalan Bunga Rampai 10, RT 8/RW 6, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, ambruk pada Selasa (28/1) malam sekitar pukul 21.15 WIB.

    Kejadian tersebut berhasil ditangani oleh Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur, yang mengevakuasi empat korban dalam keadaan selamat.

    Insiden tersebut bermula saat salah satu penghuni rumah, Yani Silalahi (53), sedang membuang air hujan yang menggenangi lantai dua bagian belakang rumah. Namun, bagian depan bangunan runtuh secara tiba-tiba.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demo Penembakan 5 WNI, Buruh Lempar Telor ke Kedubes Malaysia

    Demo Penembakan 5 WNI, Buruh Lempar Telor ke Kedubes Malaysia

    loading…

    Puluhan buruh menggelar demonstrasi di depan Gedung Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025) siang. FOTO/ARI SANDITA

    JAKARTA – Puluhan buruh menggelar demonstrasi di depan Gedung Kedutaan Besar ( Kedubes ) Malaysia , Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025) siang. Dalam aksinya, buruh melemparkan telor ke Kantor Kedubes sebagai bentuk kekecewaan mereka atas penembakan terhadap 5 Warga Negara Indonesia (WNI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

    Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 12.30 WIB, para buruh masih berunjuk rasa di depan Gedung Kedubes Malaysia. Bahkan, mereka melakukan pelemparan sejumlah telur mentah ke Kedubes Malaysia.

    Mereka kecewa karena hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Malaysia terhadap para pelaku penembakan. Telur itu dilemparkan ke depan Gedung Kedubes Malaysia, bahkan tulisan Kedubes Malaysia yang ada di bagian depan pun turut dilempari telur pula oleh para buruh.

    “Aksi ini digelar sebagai bentuk protes keras terhadap tindakan brutal yang mengakibatkan tewasnya buruh migran Indonesia akibat ditembak oleh aparat di Malaysia,” kata Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal di lokasi, Kamis (30/1/2025).

    Menurutnya, aksi tuntut keadilan bagi pekerjan migran Indonesia yang ditembak Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) melibatkan ratusan buruh. Aksi digelar di Kedubes Malaysia pukul 10.00-13.30 WIB kemudian dilanjutkan di Kantor Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekitar pukul 14.00-17.00 WIB.

    Said menegaskan, buruh menuntut agar kasus tersebut segera diusut tuntas dan para pelaku diadili secara transparan dan adil. Pemerintah Indonesia juga didesak untuk bersikap tegas dalam melindungi buruh migran yang bekerja di luar negeri.

    “Adili dan penjarakan polisi yang menembak mati buruh migran Indonesia. Kami menuntut aparat Malaysia yang melakukan penembakan diproses hukum dan dijatuhi hukuman berat atas tindakan kejam tersebut karena apa yang mereka lakukan adalah extra judicial killing,” tuturnya.

    Dalam tuntutannya, kata dia, pihaknya menuntut menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap buruh migran Indonesia. Pemerintah Malaysia harus menjamin perlindungan hak-hak buruh migran, termasuk keselamatan dan keamanan mereka selama bekerja di Malaysia.

    “Copot Menteri dan Wakil Menteri P2MI. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dinilai lemah dalam membela kepentingan pekerja migran, sehingga Menteri dan Wakil Menteri P2MI harus bertanggungjawab dan dicopot dari jabatannya,” bebernya.

    Said Iqbal menambahkan, aksi itu sekaligus bentuk solidaritas buruh Indonesia terhadap sesama pekerja yang kerap mengalami perlakuan tidak adil di luar negeri. KSPI dan Partai Buruh menegaskan ketidakadilan terhadap satu buruh adalah ketidakadilan terhadap seluruh buruh. Maka itu, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi para pekerja migran.

    “Kami tidak akan tinggal diam melihat buruh migran Indonesia diperlakukan secara tidak manusiawi di luar negeri. Pemerintah harus segera bertindak tegas, mengusut tuntas kasus ini, dan memastikan keadilan bagi korban serta keluarganya,” katanya.

    (abd)

  • Baleg DPR Tak Pakai Singkatan PMI di RUU Pelindungan Pekerja Migran usai Jusuf Kalla Komplain ke KP2MI

    Baleg DPR Tak Pakai Singkatan PMI di RUU Pelindungan Pekerja Migran usai Jusuf Kalla Komplain ke KP2MI

    loading…

    Baleg DPR tak memakai singkatan PMI sebagai Pekerja Migran Indonesia lantaran hal itu dikomplain oleh Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK). Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas Revisi UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam rancangan itu, Baleg tak memakai singkatan PMI sebagai Pekerja Migran Indonesia lantaran kependekan istilah itu telah dikomplain oleh Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK).

    Hal itu terungkap saat Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan bertanya pada tenaga ahli (TA) Baleg DPR ihwal pemakaian singkatan PMI dalam rancangan UU tersebut.

    “Saya tanya dulu sama TA ini, apakah PMI itu sudah standar singkatan?” tanya Sturman.

    Merespons hal itu, TA Baleg DPR RI menyampaikan bahwa pihaknya sempat usulkan pemakaian singkatan PMI dalam ketentuan umum (KU) di rancangan UU tersebut saat rapat dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

    “Izin pimpinan, waktu kami FGD dengan tim dapurnya KP2MI, kami sebenarnya awalnya sempat mengusulkan jadi singkatan dalam KU” kata TA Baleg.

    Setelah diperiksa, kata dia, Palang Merah Indonesia (PMI) telah mendefinisikan singkatan tersebut. Bahkan, JK sempat komplain ke KP2MI ihwal penggunaan singkatan itu.

    “Tetapi ternyata ketika mengcrosscheck, jadi PMI Palang Merah Indonesia mendefinisikan itu. Bahkan Pak JK katanya sempat komplain juga ke KP2MI ketika KP2MI menyebut pekerja migran sebagai PMI,” terang TA Baleg.

    “Sehingga akhirnya dalam naskah ini, PMI iti tak menjadi singkatan dalam ketentuan umum tetapi menyebutnya dipanjangkan saja, jadi Pekerja Migran Indonesia,” tandas TA Baleg.

    Merespon itu, Sturman pun memahami agar singkatan PMI tak digunakan dalam rancangan UU tersebut.

    “Oh jadi dalam UU tak disebutkan PMI ya? Jangan Pak, karena pasti ada yang tersinggung nanti,” tandasnya.

    (shf)

  • Demo Kedubes Malaysia, Buruh Protes Keras Penembakan Brutal 5 Pekerja Migran

    Demo Kedubes Malaysia, Buruh Protes Keras Penembakan Brutal 5 Pekerja Migran

    loading…

    Puluhan buruh menggelar aksi demo di depan Gedung Kedubes Malaysia, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025). Foto: SINDOnews/Ari Sandita Murti

    JAKARTA – Puluhan buruh menggelar aksi demo di depan Gedung Kedubes Malaysia , Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025). Aksi tersebut sebagai bentuk protes atas penembakan brutal 5 Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Perairan Rhu, Malaysia, beberapa waktu lalu.

    “Aksi ini digelar sebagai bentuk protes keras terhadap tindakan brutal yang mengakibatkan tewasnya buruh migran Indonesia akibat ditembak aparat Malaysia,” ujar Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Kamis (30/1/2025).

    Menurut dia, aksi menuntut keadilan bagi buruh migran Indonesia ditembak Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia hingga mengakibatkan satu tewas melibatkan ratusan buruh. Aksi digelar di Kedubes Malaysia, Kamis (30/1/2025) dilanjutkan aksi di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

    Buruh menuntut kasus tersebut segera diusut tuntas dan para pelaku diadili secara transparan. Pemerintah Indonesia juga didesak bersikap tegas dalam melindungi buruh migran yang bekerja di luar negeri.

    “Adili dan penjarakan polisi yang menembak mati buruh migran Indonesia. Kami menuntut aparat Malaysia yang melakukan penembakan diproses hukum dan dijatuhi hukuman berat atas tindakan kejam tersebut karena apa yang mereka lakukan adalah extra judicial killing,” ungkap Said.

    Pihaknya menuntut menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap buruh migran Indonesia. Pemerintah Malaysia harus menjamin perlindungan hak-hak buruh migran, termasuk keselamatan dan keamanan mereka selama bekerja di Malaysia.

    “Copot Menteri dan Wakil Menteri P2MI. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dinilai lemah dalam membela kepentingan pekerja migran sehingga Menteri dan Wakil Menteri P2MI harus bertanggung jawab dan dicopot dari jabatannya,” katanya.

    Said menambahkan aksi itu sekaligus bentuk solidaritas buruh Indonesia terhadap sesama pekerja yang kerap mengalami perlakuan tidak adil di luar negeri. KSPI dan Partai Buruh menegaskan ketidakadilan terhadap satu buruh adalah ketidakadilan terhadap seluruh buruh.

    Maka itu, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi para pekerja migran.

    (jon)

  • Ternyata Sosok Malik di Kasus Penembakan 5 WNI Oleh Aparat Malaysia, Diduga Dalang Penyelundupan PMI Ilegal

    Ternyata Sosok Malik di Kasus Penembakan 5 WNI Oleh Aparat Malaysia, Diduga Dalang Penyelundupan PMI Ilegal

    GELORA.CO  – Muncul nama Malik dalam kasus penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI).

    Hal ini terungkap saat pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, atase Polri di Malaysia, melakukan wawancara terhadap dua Warga Negara Indonesia (WNI) pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia.

    Nama Malik itu disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal.

    Dari hasil wawancara tersebut, dua WNI itu juga mengungkapkan bahwa mereka membayar uang ke Malik agar bisa pulang atau pergi dari Malaysia.

    Lalu, kedua WNI itu mengaku memberikan imbalan kepada Malik sekitar 1.500 ringgit (Rp 5.519.625 dalam konversi kurs saat ini).

    “Ada dua yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih 1.500 ringgit sampai 1.200 ringgit kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai,” ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Juliarman Eka Putra Pasaribu, Rabu (29/1/2025), dikutip Kompas TV.

    Malik diduga kuat sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal ke Malaysia.

    Pasalnya, dia mengakomodasi para PMI pulang melalui jalur tidak resmi.

    “Ada yang membayar 1.200 ringgit, ada yang 1.500 ringgit. Jadi sepertinya tidak ada plafon standar sehingga sepertinya itu bisa ditawar-tawar,” ujar Juliarman.

    Juliarman menyebutkan, saat ini, otoritas Malaysia sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal atau bukan. 

    Dia juga memastikan Pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Rhu itu. 

    “Pasti kami akan mendampingi mereka, termasuk konsuler kedutaan untuk menjamin hak-hak mereka terlindungi,” jelas Juliarman.

    Adapun, peristiwa penembakan lima WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025). 

    Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas.

    Akibat peristiwa tersebut, satu WNI diketahui meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka. 

    Adapun, kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

    Dari lima orang yang menjadi korban penembakan petugas patroli laut Malaysia, hanya satu orang yang membawa identitas paspor.

    Atas peristiwa tersebut Kemlu RI telah mengirim nota diplomatik untuk mendesak Malaysia menyelidiki kejadian penembakan tersebut, termasuk dugaan tindakan hukum penggunaan kekuatan secara berlebihan.

    Korban Bantah Lakukan Perlawanan

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI diketahui sudah menemui empat korban luka yang dirawat terpisah di RS Serdan dan RS Klang, Malaysia.

    Dalam pertemuan itu, Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur mengonfirmasi soal kronologis kejadian yang membuat APMM melepaskan tembakan ke kapal mereka.

    Korban berinisial HA dan MZ yang berasal dari Provinsi Riau menyatakan bahwa mereka dan penumpang WNI lainnya tidak melakukan perlawanan dengan senjata tajam, sebagaimana dinarasikan otoritas Malaysia sebelumnya.

    “Keduanya juga menjelaskan kronologis kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM,” kata Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu RI Judha Nugraha kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Judha mengaskan, pernyataan ini merupakan konfirmasi dari dua orang WNI yang kondisinya sudah stabil dan dapat memberikan keterangan.

    “HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil,” ungkapnya.

    Sementara itu, dua WNI lainnya yang juga menjadi korban penembakan, kini diketahui masih dalam kondisi kritis setelah menjalani operasi.

    Sehingga, keduanya belum bisa memberikan keterangan atas kronologi kejadian.

    “Sementara itu, dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pasca-operasi dan belum dapat memberikan keterangan,” ucap Judha

  • Sosok Malik di Kasus Penembakan 5 WNI Oleh Aparat Malaysia, Diduga Dalang Penyelundupan PMI Ilegal – Halaman all

    Sosok Malik di Kasus Penembakan 5 WNI Oleh Aparat Malaysia, Diduga Dalang Penyelundupan PMI Ilegal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Muncul nama Malik dalam kasus penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI).

    Hal ini terungkap saat pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, atase Polri di Malaysia, melakukan wawancara terhadap dua Warga Negara Indonesia (WNI) pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia.

    Nama Malik itu disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal.

    Dari hasil wawancara tersebut, dua WNI itu juga mengungkapkan bahwa mereka membayar uang ke Malik agar bisa pulang atau pergi dari Malaysia.

    Lalu, kedua WNI itu mengaku memberikan imbalan kepada Malik sekitar 1.500 ringgit (Rp 5.519.625 dalam konversi kurs saat ini).

    “Ada dua yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih 1.500 ringgit sampai 1.200 ringgit kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai,” ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Juliarman Eka Putra Pasaribu, Rabu (29/1/2025), dikutip Kompas TV.

    Malik diduga kuat sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal ke Malaysia.

    Pasalnya, dia mengakomodasi para PMI pulang melalui jalur tidak resmi.

    “Ada yang membayar 1.200 ringgit, ada yang 1.500 ringgit. Jadi sepertinya tidak ada plafon standar sehingga sepertinya itu bisa ditawar-tawar,” ujar Juliarman.

    Juliarman menyebutkan, saat ini, otoritas Malaysia sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal atau bukan. 

    Dia juga memastikan Pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Rhu itu. 

    “Pasti kami akan mendampingi mereka, termasuk konsuler kedutaan untuk menjamin hak-hak mereka terlindungi,” jelas Juliarman.

    Adapun, peristiwa penembakan lima WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025). 

    Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas.

    Akibat peristiwa tersebut, satu WNI diketahui meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka. 

    Adapun, kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

    Dari lima orang yang menjadi korban penembakan petugas patroli laut Malaysia, hanya satu orang yang membawa identitas paspor.

    Atas peristiwa tersebut Kemlu RI telah mengirim nota diplomatik untuk mendesak Malaysia menyelidiki kejadian penembakan tersebut, termasuk dugaan tindakan hukum penggunaan kekuatan secara berlebihan.

    Korban Bantah Lakukan Perlawanan

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI diketahui sudah menemui empat korban luka yang dirawat terpisah di RS Serdan dan RS Klang, Malaysia.

    Dalam pertemuan itu, Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur mengonfirmasi soal kronologis kejadian yang membuat APMM melepaskan tembakan ke kapal mereka.

    Korban berinisial HA dan MZ yang berasal dari Provinsi Riau menyatakan bahwa mereka dan penumpang WNI lainnya tidak melakukan perlawanan dengan senjata tajam, sebagaimana dinarasikan otoritas Malaysia sebelumnya.

    “Keduanya juga menjelaskan kronologis kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM,” kata Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu RI Judha Nugraha kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Judha mengaskan, pernyataan ini merupakan konfirmasi dari dua orang WNI yang kondisinya sudah stabil dan dapat memberikan keterangan.

    “HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil,” ungkapnya.

    Sementara itu, dua WNI lainnya yang juga menjadi korban penembakan, kini diketahui masih dalam kondisi kritis setelah menjalani operasi.

    Sehingga, keduanya belum bisa memberikan keterangan atas kronologi kejadian.

    “Sementara itu, dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pasca-operasi dan belum dapat memberikan keterangan,” ucap Judha.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Danang Triatmojo)

  • BPIP: Pemerintah RI desak Malaysia tuntaskan kasus penembakan PMI

    BPIP: Pemerintah RI desak Malaysia tuntaskan kasus penembakan PMI

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala mengatakan pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Malaysia mengusut tuntas kasus penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) secara transparan.

    “Indonesia mendesak agar otoritas Malaysia mengusut kasus itu secara tuntas dan transparan, dan memberi akses konsuler seluas-luasnya kepada Indonesia untuk mengetahui detail kasus penembakan itu,” kata Djumala dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Menurut Djumala, hal tersebut harus dilakukan guna menjaga hubungan baik yang telah terjalin antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.

    Djumala menjelaskan aksi penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh pihak Malaysia sudah beberapa kali terjadi.

    Menurut data dari Migrant Care yang dikutipnya, sejak tahun 2005 sampai 2025 tercatat ada 75 orang pekerja migran Indonesia meninggal di tangan aparat Malaysia tidak melalui proses peradilan.

    Salah satu penyebab fenomena tersebut bisa terjadi karena adanya faktor sensitivitas yang tinggi antara dua negara ini.

    “Indonesia dan Malaysia mengandung sensitivitas cukup tinggi, utamanya dalam kaitan pekerja migran dan produk seni budaya. Karakter hubungan seperti itu sudah menjadi keniscayaan sebagai negara bertetangga,” jelas dia.

    Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan kedua negara dapat membangun hubungan bilateral baik yang saling menguntungkan.

    Oleh karena itu, dia berharap pemerintah Malaysia mempunyai itikad baik dalam menuntaskan kasus penembakan tersebut agar hubungan ke dua negara tetap dalam kondisi baik.

    “Harus ada ikhtiar dari kedua belah pihak untuk memelihara dan mengembangkannya, tentu berdasarkan niat baik dan persahabatan,” jelas dia.

    Sebelumnya, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) selaku penjaga wilayah laut Malaysia menembak sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 dini hari waktu setempat.

    Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan sehingga menyebabkan satu WNI meninggal dunia.

    Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur menyatakan korban meninggal dunia dengan inisial B akan dipulangkan ke Indonesia setelah selesai menjalani autopsi, sementara empat korban lainnya telah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut jenazah B yang berasal dari Riau itu dipulangkan pada Kamis (30/1).

    Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau dan pemerintah daerah setempat terkait pemulangan jenazah.

    Kementerian P2MI mengecam insiden tersebut serta mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan pengusutan dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Korban Selamat Penembakan Malaysia Minta Dipulangkan, tapi Masih Tertahan untuk Pemeriksaan Nasional 30 Januari 2025

    Penembakan WNI oleh Polisi Malaysia, Indonesia Siapkan Langkah Hukum Nasional 30 Januari 2025

    Penembakan WNI oleh Polisi Malaysia, Indonesia Siapkan Langkah Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Luar Negeri RI menyiapkan langkah hukum terkait peristiwa
    penembakan kapal
    oleh kepolisian Malaysia yang menyebabkan empat warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban.
    Kemenlu RI
    telah memerintahkan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur untuk mengumpulkan informasi terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebih (
    excessive use of force
    ) dalam peristiwa penembakan itu.
    “Dalam hal ini, KBRI masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta
    retainer lawyer
    KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum,” tulis Kemenlu RI, Rabu (29/1/2025).
    Selain menyiapkan langkah hukum, Kemenlu RI juga mendorong agar otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut.
    Sebagai komitmen perlindungan WNI, Kemenlu RI dan KBRI Kuala Lumpur memberikan pendampingan hukum pada para WNI yang menjadi korban, termasuk memastikan terpenuhinya hak-hak para korban dan membiayai perawatan rumah sakit tiga korban luka-luka yang masih dirawat.
    Sedangkan untuk satu WNI yang meninggal dunia, Basri, telah dipulangkan ke Provinsi Riau pada Rabu ini.
    “Pemulangan (jenazah) melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru dan dilanjutkan perjalanan darat menuju kampung halaman almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau,” tulis Kemenlu RI.
    Sebagai informasi, insiden ini bermula ketika kepolisian Malaysia, dalam hal ini Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.
    Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.
    Dugaan perlawanan ini juga dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kemenlu RI.
    Akibat dari penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.