Xcloud.id

NGO: PMI

  • WNI Tewas Ditembak, Anggota Komisi X Verrell Bramasta Kecam Pemerintah Malaysia

    WNI Tewas Ditembak, Anggota Komisi X Verrell Bramasta Kecam Pemerintah Malaysia

    loading…

    Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta mengecam penembakan Pekerja Migran Indonesia oleh Malaysia dan mendesak Kemlu mengusut tuntas insiden tragis ini. Foto/Ist

    JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta mengecam penembakan Pekerja Migran Indonesia oleh Malaysia. Verrell Bramasta mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Kuala Lumpur untuk segera mengusut tuntas insiden tragis ini.

    “Pertama saya turut berduka cita yang paling mendalam kepada korban WNI yang tewas ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Kita negara tetangga. Satu rumpun. Seharusnya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Saya sangat sedih dan juga mengecam keras Pemerintah Malaysia atas tragedi ini,” ucap Verrell, Jumat (31/1/2025).

    Verrell mengatakan, 5 korban penembakan harus segera mendapat perlindungan dari Kementerian P2MI, Kemlu, dan KBRI.

    “Saya juga minta agar 5 korban ini segera mendapatkan perlindungan. Harus segera. Karena ada keluarga, teman, yang menunggu mereka di rumah. Bisa perlindungan lewat P2MI, Kemlu, dan KBRI. Karena saya setuju, apa yang dilakukan oleh APMM ini sangat berlebihan,” ujar Verrell.

    Selain itu, Verrell juga meminta Kemlu melalui KBRI Kuala Lumpur untuk mengusut tuntas akar kejadian ini.

    “KBRI Kuala Lumpur sudah bergerak mengirimkan nota diplomatik. Semoga cepat bisa mendapatkan akar dari insiden tersebut. Kalau memang karena WNI tersebut adalah pekerja migran ilegal, seharusnya ada dialog antara P2MI dan juga pemerintah Malaysia dalam penanganan Pekerja Migran Non-Prosedural / Ilegal. Sehingga bisa ditangani secara manusiawi. Serta jika memang terbukti melakukan Excessive use of force (kekuatan secara berlebihan), maka harus tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Verrell.

    (shf)

  • Pemerintah fokus salurkan bantuan ke 3,1 juta penduduk miskin ekstrim

    Pemerintah fokus salurkan bantuan ke 3,1 juta penduduk miskin ekstrim

    Dari kiri ke kanan: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjamiko, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers rapat tingkat menteri, di Jakarta, Kamis (30/1/2025). (ANTARA/Anita Permata Dewi)

    Pemerintah fokus salurkan bantuan ke 3,1 juta penduduk miskin ekstrim
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 19:18 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah akan fokus memberikan bantuan terhadap 3,1 juta penduduk Indonesia yang terkategori miskin ekstrem.

    “Kami fokus akan mengatasi seluruh problematika yang dihadapi saudara-saudara kita yang ada di wilayah miskin ekstrem,” kata Menko Muhaimin Iskandar usai rapat tingkat menteri di Jakarta, Kamis (30/1).

    Pihaknya mencatat saat ini ada 3,1 juta penduduk Indonesia atau sekitar 790 ribu Kepala Keluarga (KK) yang masih terkategori miskin ekstrem.

    Menurut dia, ada tiga tahapan pemberian bantuan kepada mereka. Tahap pertama dengan meningkatkan bantuan khusus untuk masyarakat miskin ekstrem. Tahap kedua, dengan memberikan akses untuk mengembangkan keahlian bagi masyarakat miskin ekstrem usia produktif.

    “Dan yang ketiga, kita akan dorong yang pada posisi miskin ekstrem itu untuk mandiri,” kata Menko Muhaimin Iskandar.

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menambahkan akan berkoordinasi kementerian/lembaga untuk memastikan data kemiskinan ekstrem.

    “Akan ada intervensi. Tentu programnya Kementerian Sosial (Kemensos) menyesuaikan dengan data terbaru dan juga prioritas presiden,” kata Mensos.

    Pihaknya saat ini masih melakukan pendataan kemiskinan ekstrem. “Sedang profiling. Ada yang usia lanjut, penyandang disabilitas, ada juga yang masih usia produktif. Tentu (pemberian bantuan) beda programnya,” kata Mensos.

    Menurut dia, setelah pendataan baru akan dipastikan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat miskin ekstrem.

    “Kita matangkan itu, nanti datanya kita lihat lagi setelah datanya final, baru kita akan intervensi. Tentu intervensi pertama adalah perlindungan dan jaminan sosial. Setelah itu baru pemberdayaan,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

    Rapat tingkat menteri dihadiri oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjamiko, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sumber : Antara

  • Kasus 5 WNI Ditembak Bikin Indonesia Desak Malaysia Serius

    Kasus 5 WNI Ditembak Bikin Indonesia Desak Malaysia Serius

    Jakarta –

    Lima orang WNI ditembak oleh aparat Malaysia. Indonesia pun mendesak otoritas Malaysia melakukan investigasi serius atas kasus ini.

    Seperti diketahui, pada Jumat (24/1), sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor.

    Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

    Pihak Kedubes RI di Kuala Lumpur sudah berkomunikasi dengan dua WNI korban penembakan aparat Malaysia. Keduanya mengaku tidak melakukan perlawanan ke aparat Malaysia saat kejadian.

    Kedua WNI itu, yakni HA dan MZ, berasal dari Riau. Keduanya kini dalam perawatan dengan kondisi stabil sehingga bisa memberikan keterangan.

    “Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia),” tulis Kemlu dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

    Sementara itu, dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pasca-operasi dan belum dapat memberikan keterangan. Keempat WNI itu kini dalam perawatan di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia.

    KBRI Kuala Lumpur juga sedang mengurus proses pemulasaraan satu WNI yang meninggal, inisial B, asal Riau untuk dipulangkan ke Tanah Air. Repatriasi jenazah dilakukan pada Rabu (29/1), bergantung pada ketersediaan tiket penerbangan.

    Pemulangan akan melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru dan dilanjutkan perjalanan darat menuju kampung halaman almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau.

    Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan memberikan pendampingan hukum kepada para WNI untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dan membiayai perawatan di rumah sakit hingga sembuh.

    “Kemlu juga mendorong otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force). Dalam hal ini, KBRI masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum,” tulis Kemlu.

    Bagaimana sikap Indonesia atas kasus ini? Baca halaman selanjutnya.

    Malaysia Lakukan Penyelidikan

    Foto: Direktur Asia Tenggara Kemlu, Mirza Nurhidayat. (Maulana/detikcom)

    Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) melakukan penyelidikan kasus penembakan terhadap lima WNI oleh aparat Malaysia saat hendak keluar melalui perairan Tanjung Rhu, Selangor. Personel yang diduga terlibat penembakan telah dibebastugaskan untuk penyelidikan.

    Dikutip Malaymail, Kami (30/1/2025), Kepolisian Malaysia berkoordinasi dengan Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) Selangor untuk mengusut kasus ini.

    Kemlu Desak Malaysia Usut Kasus Sampai Tuntas

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mendesak pemerintah Malaysia melakukan investigasi kasus penembakan lima WNI oleh aparat Malaysia. Direktur Asia Tenggara Kemlu, Mirza Nurhidayat, meminta pemerintah Malaysia serius mengusut kasus penembakan yang menewaskan satu orang itu.

    “Kita meminta kesediaan pemerintah Malaysia untuk betul-betul serius menangani hal ini dan saya rasa itu pun sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya kemarin,” kata Mirza di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    Mirza mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki panduan bersama dalam penindakan pergerakan manusia di perbatasan. Seperti halnya dalam menindak nelayan tradisional yang melintas batas untuk tidak menggunakan kekuatan berlebihan.

    “Misalnya kita dengan Malaysia, kita punya common guideline yang mengatur penanganan para nelayan tradisional yang saling melintas gitu ya, untuk tidak dilakukan misalnya penahanan segala macam. Jadi kita punya bilateral, dan saya rasa di tingkat regional juga ada kerja sama seperti itu,” ucapnya.

    Menlu Desak Malaysia Lakukan Penyelidikan Menyeluruh

    Foto: Energi dan Infrastruktur UEA, Suhail Mohamed Al Mazrouei dan Menlu RI Sugiono. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

    Dia mengatakan insiden tersebut tidak mencederai hubungan kedua negara. Namun Mirza memastikan Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen yang sama dalam menuntaskan kasus tersebut.

    “Ya saya rasa bukan mencederai ya, kan kejadian tidak bisa kita prediksi sebelumnya, tapi tentunya kedua negara mempunyai semangat yang sama, bahwa kita akan menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono juga bersuara soal ini. Sugiono mengatakan telah meminta kepada pihak terkait agar dilakukan penyelidikan menyeluruh.

    “Saya minta kemarin untuk diselidiki secara menyeluruh,” kata Sugiono setelah menghadiri The 3rd UAE-Indonesia Roundtable Discussion yang digelar Kedubes UEA di Jakarta, di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Namun Sugiono tak menjawab ketika ditanya mengenai perkembangan atau hasil penyelidikan dari kasus itu.

    Arahan Prabowo Minta Kasus Diselidiki

    Foto: Presiden Prabowo Subianto (Eva/detikcom).

    Presiden Prabowo Subianto buka suara soal kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Prabowo meminta kasus itu diinvestigasi.

    “Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan,” kata Prabowo di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Prabowo mengingatkan agar para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Menurutnya, negara asing akan bertindak jika memaksa lakukan penyelundupan.

    “Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing resikonya negara asing akan bertindak,” ujarnya.

    Ia meminta PMI untuk tidak gampang dibohongi oleh sindikat penyelindupan. Ia meminta semua pihak waspada.

    “Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya kita waspada, kita ingatkan tapi kita juga yakin pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 4

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Politik, Riau siap HPN 2025 hingga pelemahan tentara ancaman negara

    Politik, Riau siap HPN 2025 hingga pelemahan tentara ancaman negara

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada hari Kamis (30/1) yang menjadi sorotan, mulai dari kesiapan Riau menjadi tuan rumah HPN 2025 hingga pelemahan tentara ancam kedaulatan bangsa.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

    1. PWI pastikan kesiapan penuh Riau jadi tuan rumah HPN 2025

    Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyatakan bahwa persiapan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 oleh PWI Provinsi Riau sebagai tuan rumah telah rampung dan agenda tersebut siap dilaksanakan sesuai rencana.

    “Terima kasih kepada PWI Riau yang sudah siap 100 persen sebagai tuan rumah HPN 2025,” ungkap Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang selaku Penanggung Jawab HPN 2025 kepada wartawan di Pekanbaru, Riau, menurut keterangan tertulis yang diperoleh Rabu (29/1).

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Prabowo peringatkan upaya pelemahan tentara sebagai ancaman negara

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kekuatan militer dan kepolisian dalam menjaga kedaulatan suatu negara dari ancaman keamanan.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran prajurit TNI dan anggota Polri saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis.

    “Saudara-saudara harus tahu, kalau sebuah negara hendak dihancurkan, siap-siap lawan akan memperlemah tentara, polisi, dan intelijen,” ujarnya.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. BKN: Manajemen talenta ASN era digital dukung Astacita Prabowo-Gibran

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menekankan pentingnya transformasi kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di era digital untuk membangun smart ASN.

    Hal ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan manajemen talenta guna mewujudkan Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “ASN harus menjadi sosok yang responsif, adaptif, bebas korupsi, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan layanan publik yang efisien,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Baleg DPR mulai susun RUU PPMI guna tingkatkan devisa dan keamanan WNI

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yang di antaranya bertujuan untuk meningkatkan devisa serta keamanan pekerja migran Warga Negara Indonesia (WNI).

    Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan aturan tentang PPMI perlu segera disesuaikan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, di mana kini sudah ada kementerian khusus yang menangani urusan tersebut.

    “Memang dalam rangka untuk bisa mendapatkan pendapatan, meningkatkan pendapatan negara, pemerintah fokus untuk menggarap kembali soal pekerja migran ini, dan makanya dibentuk kementerian khusus,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Komisi II DPR: Pembahasan RUU Omnibus Law Politik tunggu putusan rapim

    Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Politik, atau revisi UU Pemilu maupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI.

    Rifqinizamy menjelaskan bahwa Komisi II DPR belum membahas RUU Omnibus Law Politik meskipun badan legislatif ini telah bersidang sejak 21 Januari 2025.

    “Belum ada pembahasan karena belum diputuskan di Rapim DPR apakah akan diserahkan ke Komisi II? Apakah dibentuk pansus (panitia khusus) atau diserahkan kepada Baleg (Badan Legislasi)?” kata Rifqinizamy usai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. DPD: Upaya efisiensi anggaran demi pastikan alokasi tepat sasaran

    Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengapresiasi upaya Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran dalam sistem pemerintahan guna memastikan pengalokasian anggaran yang cukup dan tepat sasaran pada program-program prioritas.

    Menurut dia, efisiensi anggaran merupakan budaya yang patut dimulai dalam pemerintahan untuk mencegah kebocoran anggaran pemerintah pusat dan daerah.

    “Kami mengapresiasi dan mendukung penuh upaya Presiden dalam mewujudkan efektivitas alokasi dan belanja pemerintah. Presiden memiliki pemahaman dan perhatian serius untuk memastikan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran pada program prioritas pemerintah,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Desak Pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang Buntut Penembakan WNI di Malaysia  – Halaman all

    DPR Desak Pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang Buntut Penembakan WNI di Malaysia  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendesak adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mafia Perdagangan Orang.

    Hal ini disampaikan Umbu dalam rapat Baleg mengenai revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Umbu mengecam keras insiden penembakan 5 orang warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Malaysia.

    “Jadi kami mengecam tindakan tersebut dan meminta penjelasan dari pemerintahan Malaysia secara terbuka,” kata Umbu.

    Legislator daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) II ini meminta pemerintah untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

    “Kami minta juga pemerintah indonesia untuk menindaklanjuti hal tersebut agar harga diri bangsa Indonesia ini betul-betul dan juga hak-hak para imigran itu terlindungi,” ujar Umbu.

    Menurut Umbu, selama 20 tahun terakhir total sekitar 75 PMI meninggal di tempat mereka bekerja.

    “Selama 20 tahun ini sudah 75 pekerja migran indonesia meninggal. Karena diduga adanya pembunuhan oleh aparat yang dalam tanpa proses peradilan di Malaysia,” tegasnya.

    Karenanya, lulusan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya ini mengusulkan pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang.

    “Saya mengusulkan agar pemerintah membentuk Satgas Mafia Perdagangan Orang karena ini sudah sangat mengkhawatirkan perkembangan ini,” tutur Umbu.

    Selain itu, Umbu meminta agar perlunya aturan yang mengikat antara negara pengirim dan penerima tenaga kerja. 

    Menurutnya, perbedaan kebijakan antara kedua negara sering kali menyebabkan pekerja migran berada dalam posisi rentan, baik terkait perlindungan hukum maupun jaminan sosial

    “Ketika kita berbicara mengenai Tenaga Kerja Indonesia yang menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia, seharusnya kita tidak lagi mendengar Pekerja Indonesia yang tidak dibayar gajinya, yang meninggal karena tidak memiliki biaya untuk berobat, dan cerita pilu lainnya,” ungkap Umbu.

  • Respons Verrell Bramasta Soal WNI Jadi Korban Penembakan di Malaysia – Halaman all

    Respons Verrell Bramasta Soal WNI Jadi Korban Penembakan di Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Verrell Bramasta ikut menanggapi insiden penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

    Verrell Bramasta menyayangkan atas insiden tersebut.

    Duka cita diungkap oleh putra Venna Melinda ini.

    “Pertama saya turut berduka cita yang paling mendalam kepada korban WNI yang tewas ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Kita negara tetangga. Satu rumpun,” kata Verrell kepada awak media, Kamis (30/1/2025).

    Verrell juga ikut menyayangkan kejadian tersebut.

    “Seharusnya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Saya sangat sedih dan juga mengecam keras Pemerintah Malaysia atas tragedi ini,” ucap Verrell. 

    Verrell mengatakan 5 korban penembakan harus segera mendapat perlindungan dari Kementerian P2MI, Kemlu, dan KBRI. 

    “Saya juga minta agar 5 korban ini segera mendapatkan perlindungan. Harus segera. Karena ada keluarga, teman, yang menunggu mereka di rumah. Bisa perlindungan lewat P2MI, Kemlu, dan KBRI. Karena saya setuju, apa yang dilakukan oleh APMM ini sangat berlebihan,” ujar Verrell. 

    Selain itu, Verrell juga meminta Kemenlu melalui KBRI Kuala Lumpur untuk mengusut tuntas kejadian ini. 

    “KBRI Kuala Lumpur sudah bergerak mengirimkan nota diplomatik. Semoga cepat bisa mendapatkan akar dari insiden tersebut. . Kalau memang karena WNI tersebut adalah pekerja migran ilegal, seharusnya ada dialog antara P2MI dan juga pemerintah Malaysia dalam penanganan Pekerja Migran Non-Prosedural / Ilegal,” ungkapnya.

    “Sehingga bisa ditangani secara manusiawi. Serta jika memang terbukti melakukan excessive use of force (kekuatan secara berlebihan), maka harus tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Verrell.

    Seperti diketahui sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Jumat (24/1/2025).

    Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

  • Perlu Perbaikan Regulasi Perlindungan PMI

    Perlu Perbaikan Regulasi Perlindungan PMI

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menilai perlu perbaikan regulasi yang tertuang dalam UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Terutama penataan regulasi yang lebih meningkatkan kualitas perlindungan bagi PMI.

    “Fokusnya adalah pada pelaksanaan di lapangan dan penguatan perlindungan hukum terhadap PMI di negara tujuan kerja,” kata politikus Partai Nasdem itu.

    Menurutnya, mekanisme dalam pengaturan PMI perlu dievaluasi, termasuk dalam seleksi agensi dan pelatihan pra keberangkatan.

    “Agensi penempatan harus bertanggung jawab tidak hanya dalam proses awal, tetapi juga dalam pengawasan kesejahteraan PMI di luar negeri, serta penguatan regulasi,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, dia mengecam tragedi penembakan terhadap lima pekerja migran Indonesia (PMI) di perairan Malaysia, Jumat (24/1/2025). Nurhadi pun mendesak pemerintah Indonesia agar mengupayakan perlindungan bagi PMI di luar negeri agar terhindar dari ancaman yang membahayakan keselamatan pekerja Indonesia.

    “Tragedi seperti ini tidak boleh terulang dan negara harus hadir dalam setiap upaya perlindungan warga negaranya, termasuk di luar negeri,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu.

    Dia pun mendorong agar dibentuk sistem pengaduan yang efektif, sehingga PMI dapat dengan segera melaporkan potensi ancaman yang dihadapi di luar negeri. Termasuk, peningkatan kesadaran dan edukasi bagi PMI.

    “Selain penguatan regulasi, kami juga mendorong adanya program edukasi yang lebih intensif kepada calon PMI terkait hak-hak mereka, risiko kerja, dan cara melindungi diri selama berada di luar negeri,” tegasnya. [kun]

  • Pekerja Migran Indonesia Tewas Ditembak, Buruh Geruduk Kedutaan Besar Malaysia

    Pekerja Migran Indonesia Tewas Ditembak, Buruh Geruduk Kedutaan Besar Malaysia

    GELORA.CO  – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa tuntut keadilan bagi pekerja migran Indonesia yang tewas ditembak di Malaysia di depan gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Kamis, (30/1/2025).

    Aksi ini sebagai bentuk protes atas tindakan brutal aparat Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia. 

    Massa buruh sempat melemparkan telur ke arah kedutaan

  • Pekerja Migran Tewas Ditembak Aparat Malaysia, BP2MI Diminta Turun Tangan – Page 3

    Pekerja Migran Tewas Ditembak Aparat Malaysia, BP2MI Diminta Turun Tangan – Page 3

    Diketahui, lima warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) diduga melakukan pelanggaran prosedur dan ditembak di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

    Kejadian ini terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 waktu setempat.

    Saat itu, petugas patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menemukan kapal yang membawa lima PMI diduga ilegal melintas di perairan Tanjung Rhu.

    Setelah melakukan pengejaran dan mengalami empat kali tabrakan, APMM akhirnya melepaskan tembakan ke arah kapal PMI. Menurut APMM, tindakan ini dilakukan karena ada upaya perlawanan dari kapal WNI.

    Namun, menurut kesaksian korban yang berada di atas kapal, tidak ada perlawanan maupun senjata yang dibawa. Akibat insiden ini, satu WNI tewas, satu orang dalam kondisi kritis dan memerlukan operasi, serta tiga lainnya mengalami luka-luka.

     

  • Wamenaker Kutuk Keras Tindakan Aparat Malaysia Tembak WNI, Sebut Sudah di Luar Batas Bandung 30 Januari 2025

    Wamenaker Kutuk Keras Tindakan Aparat Malaysia Tembak WNI, Sebut Sudah di Luar Batas Bandung 30 Januari 2025

    Wamenaker Kutuk Keras Tindakan Aparat Malaysia Tembak WNI, Sebut Sudah di Luar Batas
    Tim Redaksi
    KARAWANG, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengutuk tindakan aparat Malaysia yang menembak warga negara Indonesia (WNI). Ia juga menyebut perilaku itu di luar batas.
    “Dan yang pasti kita dari Kementerian Tenaga Kerja mengutuk dan mengecam perilaku aparat penegak hukum Malaysia yang menurut saya sudah di luar batas ya. Dia membunuh orang itu,” kata Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer usai menghadiri Sosialisasi Magang ke Jepang di Aula Husni Hamid, Kompleks Kantor Bupati Karawang, Kamis (30/1/2025).
    Noel menjamin negara melalui lembaga yang berwenang tak akan membiarkan kematian WNI di luar negari. 
    “Satu pun warga negara Indonesia dia itu warga negara Indonesia. Negara harus hadir terhadap kejadian itu,” kata Noel.
    Senada dengan Menteri Luar Negeri Sugiono, ia juga mendorong kejadian penembakan WNI oleh aparat hukum Malaysia diusut tuntas.
    Immanuel juga membandingkan bahwa Jepang dinilai lebih beradab ketimbang Malaysia. Sehingga, menjadi tujuan program magang.
    Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, dalam hal ini Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.
    Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.
    Dugaan perlawanan ini juga dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kemenlu RI. Akibat dari penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.
    Kementerian Luar Negri RI pun mengirimkan nota diplomatik terkait insiden ini. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.