NGO: PMI

  • Pemkab Kendal Bantah Penelantaran Korban Banjir di Pengungsian, Pj. Sekda: Kita Utamakan Posko Pemda

    Pemkab Kendal Bantah Penelantaran Korban Banjir di Pengungsian, Pj. Sekda: Kita Utamakan Posko Pemda

    TRIBUNJATENG.COM, KENDAL – Pj. Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari angkat bicara mengenai polemik dugaan penelantaran korban banjir di pengungsian Carcentro Kendal.

    Posko itu, sebelumnya menjadi salah satu tempat untuk mengungsi warga terdampak banjir jebolnya dua tanggul Kali Bodri.

    Agus mengatakan, posko pengungsian terbagi dalam dua kategori, yakni posko yang didirikan Pemerintah Kabupaten Kendal dan posko kemanusiaan dari masyarakat.

    Posko pengungsian tersebut tersebar di berbagai titik, di antaranya pengungsian Dishub, SMA N 1 Pegandon serta rumah dinas bupati Kendal.

    Adapun posko sukarela kemanusiaan yang didirikan masyarakat berada di RSS, Carcentro dan sejumlah masjid.

    “Jadi memang pelaksanaan penanganan darurat bencana di Kendal, kami pemerintah Kabupaten Kendal mendirikan 3 posko utama dan disusul posko dari masyarakat,” kata Agus ditemui pada Jumat (31/1/2025) malam.

    Agus menjelaskan, pihaknya membantah adanya penelantaran korban banjir di posko pengungsian.

    Menurutnya, semua warga terdampak banjir mendapatkan perlakuan dan pemberian bantuan secara merata. 

    Hanya saja, pihaknya akan lebih dahulu mengutamakan kebutuhan di posko pengungsian di bawah tanggung jawab Pemkab Kendal. 

    “Bahasanya bukan menelantarkan ya, tapi kami mengutamakan yang posko pengungsian dari Pemkab dulu. Setelah itu kita salurkan bantuan ke posko pengungsian yang lain termasuk ke Carcentro,” ungkapnya.

    Disinggung mengenai tidak adanya petugas jaga di posko pengungsian Carcentro, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD membuat jadwal piket jaga.

    PAKAI ALAT BERAT – Bupati Kendal Dico M Ganinduto menyiapkan alat berat untuk membersihkan sisa sampah dan material lumpur banjir Kali Bodri, belum lama ini. Pemkab Kendal mengerahkan alat berat dan truk untuk membersihkan lumpur tebal sisa banjir akibat jebolnya tanggul Kali Bodri di Kecamatan Patebon. (TRIBUNJATENG.COM/ AGUS SALIM IRSYADULLAH)

    Dirasa kebutuhan logistik di posko pengungsian Carcentro tercukupi, Agus lantas memindahkan kebutuhan ke posko pengungsian yang lain.

    “Di Carcentro awalnya memang kita tawarkan kerja sama piket dari BPBD, PMI, dinsos, tetapi memang waktu itu logistik di sana masih cukup,”

    “Sehingga logistik di Dinas Sosial dan BPBD itu kita distribusi ke tempat yang lain.” paparnya.

    Lebih lanjut, Agus menegaskan jika pihaknya telah mengirim keperluan logistik ke posko Carcentro pada Kamis (30/1/2025) malam.

    “Kita cek waktu pagi tadi, ternyata yang di Carcentro masih ada. Sehingga kita alihkan lagi bantuan untuk posko pengungsian Carcentro, ke posko pengungsian di RSS,” bebernya.

    Pihaknya juga mengapresiasi inisiatif masyarakat atas yang telah membangun posko pengungsian darurat, sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusian terhadap korban banjir.

    Ia berharap, proses pembersihan sisa lumpur banjir bisa segera terselesaikan, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas normal.

    “Kami tentu sangat berterimakasih atas partisipasi masyarakat membantu Pemkab Kendal menyelesaikan persoalan banjir ini,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga yang menjadi korban banjir bandang jebolnya tanggul Kali Bodri Kendal, hingga kini masih ada yang bertahan di tenda pengungsian.

    Sebagian warga memilih berada di tenda pengungsian, lantaran rumah yang terdampak banjir mengalami kerusakan cukup parah.

    Sesekali, warga kembali ke rumah untuk membersihkan lumpur sisa banjir yang masih menumpuk.

    Akan tetapi, kehidupan di tenda pengungsian rupanya tak serta merta membuat warga mendapat pelayanan yang cukup.

    Sejumlah warga masih bertahan di tenda pengungsian kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kendal memasuki hari keempat banjir jebolnya dua tanggul Kali Bodri, Kamis (23/1/2025). (Tribunjateng/Agus Salim )

    Meskipun bantuan sembako masih tercukupi, namun warga tak lagi merasakan uluran tangan pemerintah Kabupaten Kendal seperti pertama kali.

    “Kami di sini di tenda pengungsian Carcentro seperti pengungsi ditelantarkan. Pemkab Kendal sudah menarik personelnya untuk disiagakan di tenda pengungsian. Padahal kami masih butuh bantuan mereka,” kata warga Kebonharjo korban banjir, Zaini ditemui di pengungsian Car Centro Kendal, Jumat (31/1/2025) siang.

    Zaini tak sendiri, ia bersama 44 warga lain masih bertahan lantaran terkena dampak banjir cukup parah. Mereka juga trauma seandainya banjir kembali menerjang permukiman, terlebih hujan ekstrem terus melanda wilayah Kendal.

    “Iya memang kami masih trauma, karena banjir kemarin sangat parah dan rumah kami juga rusak,” ungkapnya.

    Zaini yang mengungsi bersama istri dan kedua anaknya berharap, pemerintah Kabupaten Kendal memperhatikan kondisi warga yang masih bertahan di pengungsian.

    “Kepada pak bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Kendal, kami meminta agar yang masih di pengungsian juga diperhatikan,” tuturnya.

    Pemilik Carcentro Kendal, Mashuri menuturkan awalnya terdapat 26 warga korban banjir dari RT 3 RW 4 Desa Kebonharjo yang mengungsi di tempat usaha miliknya saat hari pertama evakuasi.

    Selang beberapa hari kemudian, pengungsi bertambah menjadi 72 orang.

    Warga kemudian satu persatu pulang dari pengungsian dan kembali ke rumah untuk membersihkan lumpur dan sisa banjir.

    “Saat ini, jumlah pengungsi di Carcentro ada 44 orang. Ada yang balita 1, terus yang anak-anak ada 6,” jelasnya.

    Mashuri sempat meminta kejelasan langkah Pemkab Kendal yang telah menarik personel bantuan di posko miliknya.

    Sayang, jawaban yang didapat Mashuri tak memuaskan. Ia menilai, Pemkab Kendal abai menangani warga terdampak banjir yang masih di pengungsian cukup lama.

    “Sejak Selasa 28 Januari 2025, petugas BPBD maupun bantuan logistik sudah tidak ke pengungsian Carcentro lagi,”

    “Saya sempat bertanya ke Pemkab Kendal kan, terus dijawab bahwa petugas jaga di pengungsian sudah harus ditarik, karena status tanggap darurat sudah selesai.” paparnya.

    Mashuri berharap, Pemkab Kendal bisa segera menangani permasalahan ini agar warga tak merasa ditinggalkan pascabencana.

    “Kehadiran Pemkab sebenarnya dibutuhkan pengungsi, pengungsi lebih diperhatikan serius,” tuturnya. (*)
     

  • Tabel Angsuran KUR BRI FEBRUARI 2025

    Tabel Angsuran KUR BRI FEBRUARI 2025

    KUR BRI FEBRUARI 2025: Syarat KK KTP, Cek Tabel Pinjamannya

    TRIBUNJATENG.COM – Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) adalah salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

    Pada tahun 2025, BRI mendapatkan alokasi KUR terbesar dari pemerintah, dengan plafon yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Suku Bunga KUR BRI 2025

    Untuk pinjaman pertama, suku bunga yang ditetapkan adalah 6 persen per tahun.

    Namun, untuk pengajuan pinjaman kedua, ketiga, dan seterusnya, suku bunga akan meningkat secara bertahap.

    Misalnya, untuk pinjaman kedua, suku bunga menjadi 7 persen , pinjaman ketiga 8 persen , dan seterusnya.

    Berikut tabel angsuran KUR BRI Februari 2025:

         .

    1. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta periode Februari 2025

    TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta periode Februari 2025

         .

    2. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta periode Februari 2025

    TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta periode Februari 2025

         .

    3. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – 500 Juta periode Februari 2025

    TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – 500 Juta periode Februari 2025

        .

    Syarat dan Cara Pengajuan KUR BRI 2025

    Calon debitur yang ingin mengajukan KUR BRI 2025 perlu memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

    -Individu atau perorangan yang memiliki usaha produktif dan layak.

    -Telah menjalankan usaha secara aktif minimal selama 6 bulan.

    -Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

    -Untuk proses pengajuan, calon debitur dapat mengunjungi kantor cabang BRI terdekat dengan membawa dokumen pendukung seperti identitas diri, dokumen legalitas usaha, dan laporan keuangan sederhana. 

    Syarat Dokumen:

     * KTP

     * Kartu Keluarga (KK)

     * NPWP (untuk plafond di atas Rp 50 juta)

     * Surat Izin Usaha (SIUP) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

     * Agunan (untuk KUR Mikro dan Kecil dengan plafond di atas Rp 50 juta)

    • Akta Nikah (jika sudah berkeluarga).  

        .

    Jenis-jenis KUR
     * KUR Super Mikro
       KUR Super Mikro ditujukan untuk usaha mikro dengan pinjaman hingga 10 juta rupiah. Usaha mikro yang bisa mengajukan KUR Super Mikro ialah usaha yang dimiliki perorangan, belum pernah menerima KUR, serta usaha yang baru berjalan kurang dari 6 bulan.
     * KUR Mikro
       KUR Mikro ditujukan untuk usaha mikro dan kecil dengan pinjaman mulai dari 10 juta hingga 50 juta rupiah. Untuk mengajukan KUR Mikro, usaha mikro dan kecil harus dimiliki oleh perorangan, memiliki izin usaha mikro dan kecil, serta telah beroperasi minimal 6 bulan.
     * KUR Kecil
       KUR Kecil ditujukan untuk usaha kecil dengan pinjaman mulai dari 50 juta hingga 500 juta rupiah. Usaha yang dapat mengajukan jenis KUR ini ialah usaha kecil yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha, memiliki izin usaha, serta telah beroperasi minimal 2 tahun.
     * KUR Menengah
       KUR Menengah ditujukan untuk usaha menengah dengan pinjaman mulai dari 500 juta hingga 10 miliar rupiah. Usaha yang dapat mengajukan jenis KUR ini ialah usaha menengah yang berbentuk badan usaha seperti CV, PT, atau koperasi, memiliki izin usaha, serta telah beroperasi minimal 2 tahun.
     * KUR TKI
       KUR TKI ditujukan untuk pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Pinjaman KUR TKI maksimal 25 juta rupiah dengan tenor maksimal 3 tahun atau sesuai dengan masa kontrak kerja.

     
    Cara Pengajuan KUR
    Pengajuan KUR dapat dilakukan secara online maupun offline. Secara online, calon debitur dapat mengajukan KUR melalui website atau aplikasi dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Secara offline, calon debitur dapat datang langsung ke kantor cabang lembaga keuangan terdekat.

    Peringatan terhadap Penipuan

    Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan BRI, seperti pengajuan KUR melalui WhatsApp atau platform tidak resmi lainnya. BRI menegaskan bahwa pengajuan KUR hanya dilakukan melalui kantor cabang resmi atau platform online resmi mereka.

    Dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan, KUR BRI 2025 diharapkan dapat menjadi solusi bagi UMKM di Indonesia untuk mengembangkan usahanya dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

  • IHSG Berpeluang Lanjutkan Tren Penguatan Pekan Depan

    IHSG Berpeluang Lanjutkan Tren Penguatan Pekan Depan

    Jakarta, Beritasatu.com – Analis Stocknow.id Abdul Haq Al Faruqy Lubis memperkirakan indeks harga saham gabungan (IHSG) memiliki peluang untuk melanjutkan penguatan ke level 7.200-7.300, dengan area support di 7.000.

    “Data inflasi yang diprediksi naik dari 1,57% ke 1,7% serta PMI manufaktur yang tetap berada dalam zona ekspansif dapat menjadi katalis positif bagi pasar,” jelasnya dalam acara Market Closing IDTV, Jumat (31/1/2025).

    Musim laporan keuangan juga menjadi perhatian utama investor dan menjadi katalisator pergerakan IHSG. Setelah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) melaporkan kinerja solid, pasar kini menantikan hasil dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

    “Hasil positif dari BCA dan BBNI bisa menjadi indikasi bahwa BMRI dan BBRI juga berpotensi mencatatkan pertumbuhan laba dua digit. Namun, investor masih menunggu kepastian terkait rasio kredit bermasalah (NPL) dan strategi perbankan dalam mengelola biaya dana di tengah kondisi suku bunga tinggi,” jelasnya.

    Pada perdagangan IHSG hari ini, enam saham mencapai batas Auto Rejection Atas (ARA) dengan kenaikan hingga 34%, termasuk PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) dan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID).

    Berdasarkan data bursa, terdapat 330 saham yang mengalami kenaikan, 277 saham melemah, dan 196 saham stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp10,42 triliun dengan volume perdagangan sebesar 15,61 miliar saham dalam 1,108 juta transaksi.

    Mayoritas sektor mengalami penguatan, dengan sektor barang konsumsi primer (+1,3%), keuangan (+1,1%), dan teknologi (+1,1%) menjadi pemimpin kenaikan. Sementara itu, sektor barang konsumsi nonprimer, kesehatan, infrastruktur, dan properti mengalami koreksi masing-masing sebesar 0,2%.

    Di pasar regional, indeks Nikkei (Jepang) menguat 0,1%, sementara Straits Times (Singapura) melonjak 1,4%. Sementara itu, Hang Seng (Hong Kong) dan Shanghai Composite masih libur dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek.

    Menurut laporan Pilarmas Investindo Sekuritas, faktor eksternal turut berperan dalam kenaikan IHSG, terutama setelah Bank Sentral Eropa menurunkan suku bunga dan data ekonomi AS menunjukkan ketahanan yang kuat.

    “Sentimen ini memberikan dorongan positif bagi IHSG, menciptakan harapan baru bagi pasar,” tulis Pilarmas dalam risetnya terkait IHSG.
     

  • Tabel Angsuran KUR BRI FEBRUARI 2025

    KUR BRI FEBRUARI 2025: Syarat KK KTP, Cek Tabel Pinjamannya

    KUR BRI FEBRUARI 2025: Syarat KK KTP, Cek Tabel Pinjamannya

    TRIBUNJATENG.COM – Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) adalah salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

    Pada tahun 2025, BRI mendapatkan alokasi KUR terbesar dari pemerintah, dengan plafon yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Suku Bunga KUR BRI 2025

    Untuk pinjaman pertama, suku bunga yang ditetapkan adalah 6 persen per tahun.

    Namun, untuk pengajuan pinjaman kedua, ketiga, dan seterusnya, suku bunga akan meningkat secara bertahap.

    Misalnya, untuk pinjaman kedua, suku bunga menjadi 7 persen , pinjaman ketiga 8 persen , dan seterusnya.

    Berikut tabel angsuran KUR BRI Februari 2025:

         .

    1. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta periode Februari 2025

    TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta periode Februari 2025

         .

    2. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta periode Februari 2025

    TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta periode Februari 2025

         .

    3. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – 500 Juta periode Februari 2025

    TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – 500 Juta periode Februari 2025

        .

    Syarat dan Cara Pengajuan KUR BRI 2025

    Calon debitur yang ingin mengajukan KUR BRI 2025 perlu memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

    -Individu atau perorangan yang memiliki usaha produktif dan layak.

    -Telah menjalankan usaha secara aktif minimal selama 6 bulan.

    -Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

    -Untuk proses pengajuan, calon debitur dapat mengunjungi kantor cabang BRI terdekat dengan membawa dokumen pendukung seperti identitas diri, dokumen legalitas usaha, dan laporan keuangan sederhana. 

    Syarat Dokumen:

     * KTP

     * Kartu Keluarga (KK)

     * NPWP (untuk plafond di atas Rp 50 juta)

     * Surat Izin Usaha (SIUP) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

     * Agunan (untuk KUR Mikro dan Kecil dengan plafond di atas Rp 50 juta)

    • Akta Nikah (jika sudah berkeluarga).  

        .

    Jenis-jenis KUR
     * KUR Super Mikro
       KUR Super Mikro ditujukan untuk usaha mikro dengan pinjaman hingga 10 juta rupiah. Usaha mikro yang bisa mengajukan KUR Super Mikro ialah usaha yang dimiliki perorangan, belum pernah menerima KUR, serta usaha yang baru berjalan kurang dari 6 bulan.
     * KUR Mikro
       KUR Mikro ditujukan untuk usaha mikro dan kecil dengan pinjaman mulai dari 10 juta hingga 50 juta rupiah. Untuk mengajukan KUR Mikro, usaha mikro dan kecil harus dimiliki oleh perorangan, memiliki izin usaha mikro dan kecil, serta telah beroperasi minimal 6 bulan.
     * KUR Kecil
       KUR Kecil ditujukan untuk usaha kecil dengan pinjaman mulai dari 50 juta hingga 500 juta rupiah. Usaha yang dapat mengajukan jenis KUR ini ialah usaha kecil yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha, memiliki izin usaha, serta telah beroperasi minimal 2 tahun.
     * KUR Menengah
       KUR Menengah ditujukan untuk usaha menengah dengan pinjaman mulai dari 500 juta hingga 10 miliar rupiah. Usaha yang dapat mengajukan jenis KUR ini ialah usaha menengah yang berbentuk badan usaha seperti CV, PT, atau koperasi, memiliki izin usaha, serta telah beroperasi minimal 2 tahun.
     * KUR TKI
       KUR TKI ditujukan untuk pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Pinjaman KUR TKI maksimal 25 juta rupiah dengan tenor maksimal 3 tahun atau sesuai dengan masa kontrak kerja.

     
    Cara Pengajuan KUR
    Pengajuan KUR dapat dilakukan secara online maupun offline. Secara online, calon debitur dapat mengajukan KUR melalui website atau aplikasi dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Secara offline, calon debitur dapat datang langsung ke kantor cabang lembaga keuangan terdekat.

    Peringatan terhadap Penipuan

    Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan BRI, seperti pengajuan KUR melalui WhatsApp atau platform tidak resmi lainnya. BRI menegaskan bahwa pengajuan KUR hanya dilakukan melalui kantor cabang resmi atau platform online resmi mereka.

    Dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan, KUR BRI 2025 diharapkan dapat menjadi solusi bagi UMKM di Indonesia untuk mengembangkan usahanya dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

  • Garda Satu Minta Pemerintah Malaysia Beri Santunan pada PMI Korban Penembakan

    Garda Satu Minta Pemerintah Malaysia Beri Santunan pada PMI Korban Penembakan

    loading…

    Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure saat orasi dalam aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Ratusan orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia oleh Otoritas Maritim Malaysia pada Jumat (24/1/2025) pekan lalu.

    Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini bukan yang pertama. Berdasarkan data Migrant Care, dalam 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia telah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.

    “Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa dalam kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tanggal 24 ini bukan baru pertama kali, tapi sudah berkali-kali,” kata Pure di lokasi.

    GARDA SATU juga meminta pemerintah Malaysia meminta maaf secara resmi kepada rakyat Indonesia serta memberikan santunan kepada keluarga korban, khususnya kepada Sanggup Basri, salah seorang korban penembakan.

    “Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam kepada pemerintah Malaysia agar segera meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga meminta kepada pemerintah Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya kepada Sanggup Basri dan keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.

    Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU dan berjanji menyampaikannya kepada pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi.

    “Tentu. Kalau tidak ditangkapi dalam 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih besar untuk mengepung pemerintahan Malaysia di Jakarta,” katanya.

    Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.

    (abd)

  • DPR RI: Presiden Prabowo Perlu Tiru Cara Gus Dur Lindungi Pekerja Migran Indonesia

    DPR RI: Presiden Prabowo Perlu Tiru Cara Gus Dur Lindungi Pekerja Migran Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKB Hindun Anisah mengatakan Presiden Prabowo Subianto perlu mencontoh langkah Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang pernah menyelamatkan nyawa tenaga kerja dari ancaman hukum mati.

    Menurut Hindun, dibutuhkan high diplomacy atau deplomasi tingkat tinggi untuk menyelesaikan permasalahan pekerja migran. “Kita menuntut pemerintah untuk melakukan high diplomacy, seperti dulu yang dilakukan Presiden Gus Dur. Gus Dur pernah menggagalkan dan menunda eksekusi mati kepada salah satu pekerja migran di Arab Saudi,” ujarnya.

    Menurut Hindun, diplomasi tingkat tinggi sering dilakukan pemimpin tertinggi di negara tetangga, seperti Filipina dalam melindungi pekerja mereka.

    “Pemimpin tertinggi di sana sering melakukan high diplomacy dengan negara penempatan pekerja migran. High diplomacy sangat penting dilakukan untuk melindungi pekerja migran Indonesia,” beber Hindun.

    Seperti diketahui, Gus Dur pernah melakukan diplomasi tingkat tinggi kepada Raja Arab Saudi Fahd bin Abdul Aziz untuk menangguhkan hukum mati terhadap pekerja migran dari Madura Siti Zaenab pada 1999. Diplomasi Gus Dur pun berhasil. Eksekusi mati terhadap Zaenab akhirnya ditunda.

    Selain Zaenab, Gus Dur juga pernah menyelamatkan nyawa pekerja migran dari Lombok Tengah, NTB, Adi bin Asnawi dari hukuman mati pada 2005.

    Walaupun saat itu Gus Dur tidak lagi menjabat sebagai presiden, dia tetap berusaha melobi Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. Lobi Gus Dur berhasil dan Adi akhirnya dibebaskan, kemudian dipulangkan ke Indonesia. [hen/ian]

  • Pencegahan PMI Ilegal, Alissa Wahid Minta Pemerintah Perketat Regulasi Penyaluran

    Pencegahan PMI Ilegal, Alissa Wahid Minta Pemerintah Perketat Regulasi Penyaluran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menyarankan pemerintah memperketat lembaga penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mencegah insiden penembakan terulang kembali.

    “Jadi, pekerjaan rumah Pemerintah Indonesia itu bukan hanya mengatasi (PMI) yang di sana (luar negeri), tetapi dari sininya sudah diperketat, izin nggak bisa sembarangan, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan yang mengurus tenaga kerja Indonesia ini mereka harus memenuhi kebijakan pengamanannya, itu harus ada,” katanya saat ditemui usai Kongres Keluarga Maslahat NU di Jakarta, Jumat.

    Menurut putri Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, pengelolaan pekerja migran di luar negeri sangat sulit, utamanya bagi PMI yang ilegal, sehingga pengetatan tersebut sangat penting untuk memberikan perlindungan sejak dari Indonesia.

    “Kalau masih gampang-gampangan di Indonesia mengurus ini itunya, akhirnya si pekerja ke sananya menjadi ilegal. Kasus seperti yang terjadi di Malaysia ini, memang ada kesulitan tingkat tinggi, kalau di Malaysia atau di negara-negara sekitar Indonesia dan bahkan di Arab Saudi itu adalah pengelolaan pekerja migran yang ada di sananya, itu agak susah, apalagi kalau pekerja migran yang ilegal,” ujarnya.

    Alissa juga menyebutkan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) tengah berproses menjalin kerja sama perlindungan PMI dengan menandatangani kesepahaman bersama.

    “Pemerintah akan membuat kerja sama atau MoU dengan PBNU dalam waktu dekat, kira-kira dua minggu lagi. Itu salah satunya dalam rangka untuk memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” tuturnya.

  • Menteri HAM Sebut Upaya Perlindungan Pekerja Migran Belum Maksimal
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Januari 2025

    Menteri HAM Sebut Upaya Perlindungan Pekerja Migran Belum Maksimal Nasional 31 Januari 2025

    Menteri HAM Sebut Upaya Perlindungan Pekerja Migran Belum Maksimal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti perihal perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia yang dinilai belum maksimal dan terstruktur dengan baik.
    Menurut Pigai, meskipun berbagai instrumen negara telah digunakan, belum ada langkah yang masif dan terkoordinasi untuk memastikan perlindungan hak-hak buruh migran Indonesia.
    “Saat ini ada hampir empat juta orang Indonesia di Malaysia, sekitar dua juta terdokumentasi dan dua juta lebih tidak terdokumentasi,” kata Pigai di Kantornya, Jumat (31/1/2025).
    “Dengan jumlah sebanyak itu, potensi kasusnya tentu banyak. Sayangnya, upaya perlindungan selama ini belum maksimal,” ujarnya lagi.
    Pigai lantas menyoroti adanya 18 kementerian dan lembaga yang seharusnya berperan dalam perlindungan buruh migran, mulai dari tahap pembuatan dokumen identitas hingga penempatan dan perlindungan di luar negeri.
    Namun, dia menilai bahwa koordinasi antar lembaga tersebut masih lemah.
    “Selama ini, 18 lembaga itu tidak pernah menyatu, tidak memiliki komitmen yang sama, dan tidak melakukan langkah-langkah perlindungan yang terstruktur,” katanya.
    Pigai yang pernah menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja pada 2003 dan turut berperan dalam pembentukan BNP2TKI (sekarang BP2MI), menyesalkan bahwa setelah lembaga tersebut dibentuk, pelaksanaan perlindungan buruh migran tidak berjalan sistematis.
    Dia juga menyoroti posisi
    Kementerian HAM
    yang sejajar dengan Kementerian Pelindungan
    Pekerja Migran Indonesia
    (P2MI), yang menurutnya menjadi tantangan dalam mengambil langkah proaktif.
    “Kalau Kementerian P2MI levelnya tidak setara dengan Kementerian HAM, mungkin kami bisa ambil langkah lebih cepat,” ujarnya.
    “Tapi karena levelnya sama, ini menjadi
    problem
    sekaligus potensi kerja sama yang perlu diformalkan,” kata Pigai lagi.
    Lebih lanjut, Pigai menegaskan pentingnya kerja sama lintas kementerian dengan membuat nota kesepahaman dan rapat koordinasi bersama untuk memastikan perlindungan buruh migran Indonesia yang lebih efektif dan terstruktur.
    “Tapi itu potensi untuk kami bisa bekerja sama membuat nota kesepakatan dan kesepahaman untuk penanganan buruh Migran, nanti juga bisa melalui rakor (rapat koordinasi) untuk ada kesepahaman,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian HAM Bakal Gandeng Komisi HAM Malaysia, Lindungi Pekerja Migran Indonesia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Januari 2025

    Kementerian HAM Bakal Gandeng Komisi HAM Malaysia, Lindungi Pekerja Migran Indonesia Nasional 31 Januari 2025

    Kementerian HAM Bakal Gandeng Komisi HAM Malaysia, Lindungi Pekerja Migran Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) berencana menggandeng Komisi Hak Asasi Manusia
    Malaysia
    (Suhakam) untuk mengusut kasus penembakan
    pekerja migran Indonesia
    yang terjadi di Malaysia.
    Menteri HAM
    Natalius Pigai
    menyatakan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.
    “Kami memiliki instrumen seperti Suhakam di Malaysia atau jaringan kerja sama HAM ASEAN,” ujar Pigai di Kantornya, Kumat (30/1/2025).
    “Ini dapat kami manfaatkan dengan fasilitas dan kewenangan yang ada untuk memaksimalkan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia,” katanya lagi.
    Pigai menegaskan bahwa pemerintah Indonesia bekerja sebagai satu kesatuan melalui koordinasi lintas kementerian.
    Jika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atau Kementerian Perlindungan
    Pekerja Migran Indonesia
    (P2MI) mengalami kesulitan dalam menangani kasus ini, KemenHAM siap mendukung dengan instrumen kerja sama HAM yang dimiliki.
    “Kami tetap memberi kesempatan kepada kementerian lain untuk bekerja maksimal, tetapi kami tidak akan tinggal diam,” ujarnya.
    “Yang penting adalah melindungi warga negara Indonesia dan memastikan mereka mendapatkan keadilan,” kata Pigai menegaskan.
    Dia juga mengungkapkan, telah memerintahkan Direktur Jenderal Kepatuhan KemenHAM untuk memonitor dan berkoordinasi dengan instansi terkait sejak beberapa hari lalu.
    “Kami siapkan segalanya, termasuk bahan terkait persoalan penyiksaan, persoalan perempuan, atau laporan-laporan internasional lainnya,” ujarnya.
    “Semua langkah kami maksimalkan agar ada keadilan bagi pekerja migran Indonesia,” kata Pigai lagi.
    Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.
    Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.
    “Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima pekerja migran Indonesia sedang melintas di perairan tersebut,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta pada 26 Januari 2025.
    Akibat kejadian ini, satu pekerja migran Indonesia dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit di Malaysia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panggil Menlu Pekan Depan, Komisi I DPR Bakal Bahas soal Penembakan PMI di Malaysia

    Panggil Menlu Pekan Depan, Komisi I DPR Bakal Bahas soal Penembakan PMI di Malaysia

    JAKARTA – Komisi I DPR menjadwalkan rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri Sugiono pada pekan depan.

    Dalam rapat tersebut, Komisi yang membidangi urusan hubungan luar negeri itu akan membahas sejumlah isu khususnya soal penembakan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia baru-baru ini. 

    Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan, pihaknya saat ini tengah menunggu hasil nota diplomatik yang telah disampaikan Kemenlu ke pemerintah Malaysia. Komisi I DPR, kata dia, pasti akan mengawal persoalan tersebut. 

    “Kami sekarang sedang memberikan saya rasa kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan kerja-kerjanya. Kementerian Luar Negeri juga sudah memberikan statement dan nota diplomatik. Kita akan tunggu hasilnya,” ujar Budi di gedung DPR, Kamis, 30 Januari.

    “Tentu kita pantau begitu dekat dan kita lihat, minggu depan komisi satu kalau tidak salah akan mengadakan beberapa rapat kerja bersama mitra-mitra termasuk Kementerian Luar Negeri juga. Jadi saya rasa ini nanti akan kita bahas bersama,” sambungnya. 

     

    Budi juga memastikan pihaknya akan memberi perhatian khusus terkait isu pelindungan pekerja migran Indonesia. Di mana saat ini masih menjadi kewenangan Kemenlu yang merupakan mitra kerja komisi I DPR. 

    “Memang dalam masa sidang yang baru ini, jadwal yang telah disepakati dan akan dijalankan adalah rapat kerja bersama mitra kerja termasuk Kementerian Luar Negeri. Saya rasa ini akan menjadi salah satu isu yang akan kita bahas,” kata Waketum Gerindra itu.