Xcloud.id

NGO: PMI

  • Satu Lagi WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Akhirnya Tewas

    Satu Lagi WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Akhirnya Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satu korban kritis penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang telah dirawat di RS Idris Shah Serdang sejak 24 Januari 2025 telah meninggal dunia pada Selasa (4/2/2025). Korban telah menjalani operasi pengangkatan ginjal karena terkena peluru, namun kondisinya terus memburuk, hingga akhirnya meninggal dunia.

    Identitas korban hingga saat ini belum diketahui. Korban tidak membawa sama sekali dokumen identitas diri. Sesama WNI yang dirawat di RS Idris Shah Serdang juga tidak mengenal detil data korban.

    “Kementerian Luar Negeri c.q. KBRI Kuala Lumpur dan Dit. PWNI terus mengupayakan proses identifikasi identitas Almarhum antara lain termasuk melalui rekam biometrik,” ungkap Direktur Pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/2/2025).

    Sedangkan satu WNI lainnya, yang awalnya berstatus kritis atas nama MH (asal Aceh), saat ini dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Informasi mengenai kondisi MH juga telah disampaikan langsung kepada pihak keluarga yang bersangkutan oleh Kementerian Luar Negeri.

    Terkait penangkapan satu WNI pada tanggal 1 Februari 2025 oleh Kepolisian Selangor, KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan Nota Diplomatik untuk meminta penjelasan dan akses kekonsuleran bagi WNI dimaksud. Berdasarkan komunikasi KBRI Kuala Lumpur c.q. Atase Polisi dengan Kepala Kepolisian Selangor pada hari ini (4/2), akses kekonsuleran akan segera diberikan kepada KBRI Kuala Lumpur.

    Terkait permintaan Indonesia mengenai proses penyelidikan secara menyeluruh atas insiden ini, pihak penyidik Kepolisian Daerah Selangor telah menetapkan tiga pasal dimana satu pasal terkait Akta Senjata Api 1960 yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata.

    Sebelumnya, satu WNI atas nama Basri tewas saat peluru yang ditembakan APMM mengenainya.

    “Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Dan untuk yang meninggal, itu adalah anak buah kapal. Kita duga itu adalah nakhodanya dari kapal. Bukan PMI,” ujar Atase Polri di KBRI Malaysia, Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu.

    (wur/wur)

  • Kasus Penembakan 5 WNI di Perairan Malaysia, Aspataki: Pemerintah Harus Bikin Aturan Hukum yang Kuat

    Kasus Penembakan 5 WNI di Perairan Malaysia, Aspataki: Pemerintah Harus Bikin Aturan Hukum yang Kuat

    Kasus penembakan terhadap lima WNI di perairan Malaysia, ketua Aspataki Maxixe meminta agar pemerintah harus membuat hukum yang kuat.

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus penembakan terhadap lima warga negara Indonesia (WNI) yang ditembak di perairan Malaysia menjadi pembahasan di Masyarakat dan menjadi bukti nyawa bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak ada harganya. Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Maxixe Mantofa meminta agar pemerintah untuk membuat aturan hukum yang kuat

    Maxixe mengatakan, hal ini menjadi pekerjaan rumah buat Indonesia dan perlu di waspadai. Khususnya, para oknum yang bermain curang untuk memberangkatkan para imigran secara ilegal dan Indonesia harus membuat sebuah hukum yang kuat.

    “Jadi, ini harus perlu diwaspadai oleh pemerintah. Pemerintah harus membuat sebuah aturan hukum yang kuat,” ujar Maxixe Mantofa saat berbincang dengan Beritasatu.com, Rabu (5/2/2025).

    Maxixe mengatakan, undang-undang terkait PMI harus dikuatkan agar dapat menghukum siapa pun yang bermain curang.

    “Menghukum siapa saja yang bermain curang. Maksudnya, pemerintah harus membuat hukum yang kuat,” jelasnya.

    “Salah satu problematiknya adalah di Indonesia ini kurangnya edukasi terhadap mereka (masyarakat),” katanya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) untuk dilakukan investigasi.

    “Kita tentunya berharap ada investigasi,” kata Presiden Prabowo Subianto di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Prabowo Subianto mengingatkan agar pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Menurutnya, negara asing akan bertindak apabila pihak luar memaksa melakukan penyelundupan.

    “Sekali lagi saya ingatkan, jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak,” ujarnya.

  • WNI Tewas Ditembak di Malaysia Diduga Terlibat Narkoba, Menteri P2MI Buka Suara

    WNI Tewas Ditembak di Malaysia Diduga Terlibat Narkoba, Menteri P2MI Buka Suara

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengaku telah mengecek informasi soal lima WNI yang ditembak di Malaysia diduga punya keterkaitan dalam kasus penggelapan senjata dan narkoba.

    “Saya sudah cek ya, pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. saya sudah cek ke kedutaan, bahwa itu ternyata tidak sepenuhnya benar, semoga saja tidak benar,” kata dia saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2025.

    Dikutip dari Channel News Asia, Mendagri Malaysia dalam konferensi pers di Gedung Parlemen, pada Senin, 3 Februari mengatakan kelima WNI imigran ilegal tanpa dokumen resmi.

    Menurutnya penyelidikan bisa mengarah pada perdagangan narkoba atau senjata api, setelah dilakukan interogasi lebih lanjut dengan para pekerja imigran yang tertangkap.

    Mendagri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail menyampaikan bahwa kepolisian telah menangkap seorang pria diduga terlibat dalam perdagangan manusia.

    Korban akan dipulangkan

    Peristiwa penembakan terhadap kelima WNI terjadi di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, pada Jumat, 24 Januari 2025 oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

    Seorang pekerja berinisial B meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Seorang korban lainnya meninggal pada Selasa malam 4 Februari 2025.

    Menteri BP2MI Abdul Karding mengonfirmasi hal tersebut. Upaya pemulangan telah dilakukan oleh pemerintah RI dan berkoordinasi dengan pihak berwajib di Malaysia.

    “Jadi informasi terbaru per tadi malam yang namanya Pak Aban meninggal dunia, jadi hari ini posisinya dua orang meninggal dunia. Namun kami cari datanya Pak Aban ini keluarganya kita belum ketemu sampai hari ini, yang kita tahu itu adalah di Riau, tapi sampai sekarang belum ada yang bisa nemuin. Kita lagi berupaya untuk pakai biometrik, karena memang dulu beliaunya kemungkinan besar unprocedural,” kata dia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gulkarmat Jakbar: Kerugian akibat kebakaran di Kebon Jeruk Rp700 juta

    Gulkarmat Jakbar: Kerugian akibat kebakaran di Kebon Jeruk Rp700 juta

    Kebakaran menghanguskan 10 unit rumah dan kontrakan dan merusak sebagian dari tiga gudang dan satu bengkel

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat memperkirakan kerugian akibat kebakaran yang melanda sejumlah bangunan di RT 001 RW 02, Kedoya Utara, Kebon Jeruk pada Rabu dini hari mencapai Rp700 juta.

    Kebakaran menghanguskan 10 unit rumah dan kontrakan dan merusak sebagian dari tiga gudang dan satu bengkel.

    “Kerugian materiil ditaksir Rp700 juta, luas area yang terbakar kurang lebih 300 meter persegi,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat, Syamsul Huda di Jakarta, Rabu.

    Syamsul menyebut kebakaran mengakibatkan 18 kepala keluarga atau 62 jiwa kehilangan tempat tinggal.

    Gulkarmat Jakbar menerima laporan kebakaran sekitar pukul 00.13 WIB.

    “Begitu menerima laporan, kami langsung menurunkan 12 mobil pemadam dan 60 personel untuk pemadaman,” ujarnya.

    Sekitar 20 menit kemudian, petugas Damkar berjibaku memadamkan kobaran api yang melalap sejumlah rumah.

    “Objek yang terbakar terdiri atas empat rumah warga, enam kontrakan, kemudian tiga gudang dan satu bengkel ikut terdampak. Kobaran api berhasil dipadamkan satu jam atau sekitar pukul 01.11 WIB. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik,” jelas Syamsul.

    Lurah Kedoya Utara, Tubagus Masarul Iman mengatakan sebagian warga yang terdampak kebakaran mengungsi di sebuah Mushalla. Sebagian lainnya tinggal sementara di rumah kerabat keluarganya.

    Selain itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD DKI Jakarta dan PMI Jakbar untuk mendistribusikan bantuan.

    “Bantuan yang diberikan berupa makanan cepat saji sudah datang dari Sudis Sosial Jakarta Barat, tinggal menunggu bantuan dari PMI Jakarta Barat,” tambahnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Remitansi BNI Permudah Pekerja Migran Akses Layanan Keuangan di LN

    Remitansi BNI Permudah Pekerja Migran Akses Layanan Keuangan di LN

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus membuktikan posisinya sebagai bank nasional berskala global dengan membantu memudahkan transaksi keuangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui layanan remitansi.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan tren transaksi remitansi sepanjang 2024 menunjukkan pertumbuhan yang stabil terutama ditopang oleh ketersediaan jaringan layanan remitansi BNI di berbagai negara.

    “Kekuatan jaringan kantor BNI di luar negeri ditambah dengan kemajuan digitalisasi kami, menjadikan BNI sebagai bank pilihan PMI dalam memudahkan transaksi keuangan salah satunya dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka di Indonesia,” ujar Okki, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/2/2025).

    Kontribusi remitansi PMI terhadap bisnis BNI sangat signifikan terutama dalam mendukung pertumbuhan transaksi internasional dan memperkuat likuiditas. Transaksi remitansi yang dilakukan Pekerja Migran Indonesia di BNI mencapai 4,1 juta atau 80% dari keseluruhan total transaksi remitansi pada 2024.

    Ke depan, prospek transaksi remitansi terhadap bisnis BNI diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah PMI, perluasan jaringan kantor internasional, serta adopsi teknologi digital yang memudahkan pengiriman dana lintas negara. Okki mengatakan selain adanya upaya peningkatan layanan internasional, pemerintah juga sudah membentuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi mitra BNI dalam membantu kelancaran transaksi PMI.

    Okki menambahkan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi secara rutin kepada segenap PMI terutama dalam meningkatkan literasi keuangan, keterampilan usaha, serta akses terhadap layanan perbankan dan investasi. Saat ini, BNI memiliki layanan remitansi untuk PMI melalui produk BNI Taplus PMI G2G dan Smart Remittance, di mana BNI Taplus PMI G2G merupakan produk tabungan yang dilengkapi dengan kartu edisi PMI.

    “Kartu ini dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan di mesin ATM sedangkan Smart Remittance merupakan layanan transfer valas yang dapat dilakukan melalui BNI Mobile Banking atau wondr by BNI,” pungkasnya.

    (akd/ega)

  • Remitansi BNI Permudah Pekerja Migran Akses Layanan Keuangan di Luar Negeri

    Remitansi BNI Permudah Pekerja Migran Akses Layanan Keuangan di Luar Negeri

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus membuktikan posisinya sebagai bank nasional berskala global dengan membantu memudahkan transaksi keuangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui layanan remitansi.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, tren transaksi remitansi sepanjang 2024 menunjukkan pertumbuhan yang stabil terutama ditopang oleh ketersediaan jaringan layanan remitansi BNI di berbagai negara.

    ”Kekuatan jaringan kantor BNI di luar negeri ditambah dengan kemajuan digitalisasi kami, menjadikan BNI sebagai bank pilihan PMI dalam memudahkan transaksi keuangan salah satunya dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka di Indonesia,” ujar Okki dalam siaran pers.

    Kontribusi remitansi PMI terhadap bisnis BNI sangat signifikan terutama dalam mendukung pertumbuhan transaksi internasional dan memperkuat likuiditas.

    Transaksi remitansi yang dilakukan Pekerja Migran Indonesia di BNI mencapai 4,1 juta atau lebih dari 80% dari keseluruhan total transksi remitansi pada 2024. Jumlah itu meningkat dari 3,9 juta pada 2023.

    Ke depan, prospek transaksi remitansi terhadap bisnis BNI diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah PMI, perluasan jaringan kantor internasional, serta adopsi teknologi digital yang memudahkan pengiriman dana lintas negara.

    ”Selain adanya upaya peningkatan layanan internasional, pemerintah juga sudah membentuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi mitra BNI dalam mme membantu kelancaran transaksi PMI,” katanya.

    Okki menambahkan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi secara rutin kepada segenap PMI terutama dalam meningkatkan literasi keuangan, keterampilan usaha, serta akses terhadap layanan perbankan dan investasi.

    Saat ini, BNI memiliki layanan remitansi untuk PMI melalui produk BNI Taplus PMI G2G dan Smart Remittance, di mana BNI Taplus PMI G2G merupakan produk tabungan yang dilengkapi dengan kartu edisi PMI.

    ”Kartu ini dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan di mesin ATM sedangkan Smart Remittance merupakan layanan transfer valas yang dapat dilakukan melalui BNI Mobile Banking atau wondr by BNI,” tutup Okki.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PMI Jakbar salurkan bantuan bagi korban kebakaran di Kebon Jeruk

    PMI Jakbar salurkan bantuan bagi korban kebakaran di Kebon Jeruk

    Jakarta (ANTARA) – Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Barat menyalurkan bantuan bagi penyintas kebakaran di Jalan Kedoya Utara, RT 001/RW 002, Kebon Jeruk, Rabu.

    “Bantuan berupa 200 potong roti, tiga dus mie instan, tiga dus air mineral, satu dus biskuit, 10 paket perlengkapan sekolah, empat dus popok bayi, satu dus sabun, dan 18 paket hygiene kit,” kata Ketua PMI Jakarta Barat, Beky Mardani saat dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu.

    Menurut dia, kebakaran yang terjadi Rabu dini hari sekitar pukul 00.18 WIB itu menyebabkan sebanyak 15 rumah warga hangus terbakar, sehingga 18 kepala keluarga (KK) dengan 62 jiwa kehilangan tempat tinggal.

    Selain bantuan logistik, pihaknya juga mengirimkan bantuan medis satu ambulans beserta tim medis untuk membantu korban di lokasi.

    “Kami memberikan pertolongan pertama kepada tiga korban yang mengalami luka ringan akibat kebakaran ini,” ujar Becky.

    Dengan bantuan itu diharapkan dapat meringankan beban para penyintas yang saat ini masih dalam kondisi darurat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Trump akan Tutup USAID, Ini 2 Dampaknya bagi Indonesia

    Trump akan Tutup USAID, Ini 2 Dampaknya bagi Indonesia

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memerintahkan pembekuan aliran bantuan luar negeri setelah beberapa jam usai resmi dilantik sebagai kepala negara. Salah satunya US Agency for International Development (USAID) atau Badan Pembangunan Internasional AS yang bakal ditutup.

    Menurut memo internal yang dikirimkan ke para pejabat dan kedutaan besar AS di luar negeri, Departemen Luar Negeri AS menyetop hampir semua bantuan luar negeri dan menghentikan bantuan baru, dilansir BBC, Rabu (5/2).

    Pemberitahuan bocor ini menyusul perintah eksekutif Trump yang dikeluarkan pada Senin (20/1) untuk menghentikan bantuan pembangunan luar negeri selama 90 hari. Lalu, sambil menunggu peninjauan efisiensi dan konsistensi dengan kebijakan luar negerinya.

    Menurut angka pemerintah, AS adalah donor bantuan internasional terbesar di dunia yang telah menghabiskan 68 miliar dolar AS pada 2023. Pemberitahuan Departemen Luar Negeri AS tampaknya memengaruhi segala hal, mulai dari bantuan pembangunan hingga bantuan militer.

    Pendanaan USAID di Asia Tenggara

    Di Asia Tenggara, pendanaan USAID telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam dan dukungan bagi aktivis pro-demokrasi. Namun, program penyelamatan jiwa di wilayah tersebut sudah dikurangi, melansir The Guardian, Rabu (5/2).

    Pada 2023, USAID sudah mengucurkan dana 153 juta dolar AS untuk proyek-proyek Indonesia di berbagai bidang. Termasuk pemerintahan demokratis, antikorupsi, iklim dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

    Selama beberapa tahun terakhir, USAID mendukung peluncuran alat untuk mengidentifikasi tuberkulosis dan obat-obatan yang dapat menyelamatkan jiwa bagi puluhan ribu ibu baru. Lalu, kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melatih masyarakat saat bencana.

    Lantas, apa dampak penutupan USAID bagi Indonesia? Berikut informasinya di bawah ini.

    1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir

    ilustrasi program bantuan ibu hamil dan bayi baru lahir dari USAID (usaid.gov)

    Dampak ke Indonesia jika USAID resmi ditutup adalah soal kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Pada 2021, lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, pemerintah bekerja sama dengan USAID untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.

    Program tersebut diadakan melalui Program Momentum Negara dan Kepemimpinan Global (MOMENTUM), mengutip laman resmi Kemenkes RI, Rabu (5/2).

    Program MOMENTUM dilaksanakan dalam rentang 2021-2025. Dalam kurun waktu lima tahun, kegiatan ini akan menyasar enam provinsi di antaranya Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

    Program USAID MOMENTUM sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Program Momentum Country Global Leadership (MCGL) dan Program Momentum Private Healthcare Delivery (MPHD).

    MCGL berfokus pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah dengan mitra utamanya Ditjen Kesehatan Masyarakat. Sementara MPHD berfokus di faskes sektor swasta, dengan mitra utamanya Direktorat Mutu dan Akreditasi serta Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI.

    2. Keadaan darurat kesehatan

    Program USAID ke anak-anak di Indonesia (instagram.com/usaidindonesia)

    Kedua, dampak penutupan USAID ke Indonesia adalah keadaan darurat kesehatan. Melansir IFRC, Rabu (5/1), Palang Merah Indonesia (PMI) memelopori community based surveillance (CBS) atau pengawasan berbasis komunitas dengan dukungan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) pada 2019.

    Inisiatif ini dimulai di delapan desa dan saat ini telah diterapkan di beberapa kabupaten di Indonesia dengan dukungan dari Palang Merah Australia dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

    Sejak 2019 hingga sekarang, CBS aktif merespons berbagai keadaan darurat kesehatan. Misalnya, berkoordinasi dengan berbagai mitra pemerintah seperti Kemenkes dan Kementan.

    Selama ini, CBS berperan untuk menghubungkan masyarakat dengan faskes, memperluas jangkauan sistem pengawasan nasional untuk pelaporan yang lebih cepat, respons dan tindakan yang lebih cepat, serta potensi kasus dan kematian yang lebih sedikit.

  • Rupiah menguat seiring penundaan kebijakan tarif perdagangan AS

    Rupiah menguat seiring penundaan kebijakan tarif perdagangan AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat seiring penundaan kebijakan tarif perdagangan AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 17:55 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menyatakan bahwa penguatan nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan hari ini dipengaruhi penundaan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan kebijakan tarif perdagangan terhadap Kanada dan Meksiko.

    “Namun, kenaikan mata uang regional terbatas, mengingat tarif 10 persen Trump terhadap Tiongkok masih akan berlaku di kemudian hari,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum disebut telah sepakat untuk memperkuat upaya penegakan hukum perbatasan sebagai tanggapan atas tuntutan Trump menindak tegas imigrasi dan penyelundupan narkoba.

    Karena itu, pemberian tarif sebesar 25 persen akan ditunda selama 30 hari.

    Menurut Ibrahim, penundaan tarif terhadap kedua negara tersebut telah memberi ruang bagi sentimen risiko untuk membaik dan berkontribusi pada pelemahan dolar AS.

    Di sisi lain, Trump dinyatakan segera berbincang dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping karena bea masuk 10 persen untuk semua barang dari Negeri Tirai Bambu akan mulai berlaku pada hari ini.

    Terkait kondisi dalam negeri, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia 2025 mencatatkan kinerja solid dengan ekspansi di level 51,9, meningkat 1,37 persen dari Desember 2024 di level 51,2. Peningkatan produksi dan permintaan baru berasal dari pasar domestik maupun mancanegara.

    “Kenaikan PMI manufaktur ini menjadi sinyal positif mengawali tahun 2025 ini. Perkembangan sektor manufaktur pada Januari 2025 mencerminkan ekspansi aktivitas konsumsi dan dunia usaha yang konsisten sejak akhir tahun lalu,” ucap dia.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari Selasa di Jakarta menguat hingga 97 poin atau 0,59 persen menjadi Rp16.351 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.448 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa turut menguat ke level Rp16.365 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.453 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Lindungi Pekerja Migran, Indonesia Harus Perkuat Diplomasi dengan Malaysia dan Percepat Revisi UU

    Lindungi Pekerja Migran, Indonesia Harus Perkuat Diplomasi dengan Malaysia dan Percepat Revisi UU

    Jakarta, Beritasatu.com – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendorong pemerintah memperkuat diplomasi dengan Malaysia dalam rangka melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Negeri Jiran.

    Ketua SBMI Hariyanto mengatakan pemerintah harus membuat kesepahaman bersama (MoU) dengan Malaysia berspektif hak asasi manusia (HAM) dan gender yang berorientasi pada perlindungan PMI.

    “Itu adalah harus dilakukan. Kalau kemudian MoU ada yang tidak cukup karena di sana adalah nonlegally binding, maka kemudian mengupayakan MOA itu harus dilakukan dan dibutuhkan leadership yang kuat,” kata Hariyanto, Senin (3/2/2025).

    Menurut Hariyanto harus ada pembahasan di tingkat pimpinan negara untuk membangun pemahaman bahwa pekerja migran itu saling menguntungkan.

    “Indonesia membutuhkan pekerjaan, Malaysia membutuhkan pekerja maka yang dibangun adalah gimana saling menguntungkan antara Indonesia dengan Malaysia,” ucapnya.

    Selain memperkuat diplomasi Indonesia dan Malaysia, SBMI juga mendesak tata kelola masalah PMI di Indonesia. Kemudian mempercepat revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

    “Ini momentum Indonesia merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tetapi persoalannya adalah bagaimana kemudian tata kelola ini yang tidak mempersulit yang tidak kemudian memperumit, yang tidak menciptakan pembiayaannya mahal. Ini yang harus dibikinkan oleh pemerintah,” tutur Hariyanto.

    SBMI juga mendesak pemberantasan mafia dan aktor-aktor intelektual yang mengeksploitasi pekerja migran Indonesia.