Xcloud.id

NGO: PMI

  • 46 PMI korban TPPO dari Myanmar dipulangkan

    46 PMI korban TPPO dari Myanmar dipulangkan

    “Kami telah berhasil memulangkan sebanyak 46 orang PMI dari kita Myawaddy, Myanmar. Berdasarkan hasil kerjasama yang baik dari KBRI Indonesia,”

    Tangerang (ANTARA) – Sebanyak 46 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar dipulangkan ke tanah air.

    Tahapan pemulangan terhadap puluhan PMI korban yang juga sebagai korban penyekapan dan penyiksaan di Myanmar ini melalui penerbangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis (20/2) malam.

    “Kami telah berhasil memulangkan sebanyak 46 orang PMI dari kita Myawaddy, Myanmar. Berdasarkan hasil kerjasama yang baik dari KBRI Indonesia,” kata Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Judha Nugraha di Tangerang, Jumat.

    Ia mengatakan, pemulangan dan penjemputan 46 pekerja migran dari Kota Myawaddy ini dilakukan dengan dua tahapan menggunakan dua maskapai penerbangan yakni Batik Air ID7630 ETD yang tiba pada pukul 23.55 WIB dan Air Asia QZ257 ETD pukul 00.10 WIB.

    “Total ada 46 PMI yang berasal dari sembilan daerah provinsi, jadi ini adalah upaya yang panjang dari pemerintah Indonesia untuk bisa memulangkan mereka dari Myanmar,” katanya.

    Judha menyebutkan, bila dari puluhan pekerja migran korban TPPO ini mayoritasnya berasal dari sembilan wilayah provinsi, di antaranya seperti Provinsi Sumatra Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jakarta dan lain sebagainya.

    “Yang paling banyak PMI ini dari Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengungkapkan bahwa dari puluhan PMI korban TPPO dan penyekapan di Myanmar ini, satu diantaranya terdapat mantan anggota DPRD Indramayu berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke Indonesia.

    “Dapat kami konfirmasi bahwa dari 46 PMI ini salah satunya adalah mantan anggota DPRD Indramayu dengan inisial (R),” paparnya.

    Judha menambahkan, hingga saat ini terdapat 270 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Myawaddy, Myanmar. Dengan hal tersebut pemerintah dalam hal ini Kemlu RI akan berupaya untuk segera kembali memulangkannya.

    “Ke depan harapan kami segera melakukan penyelidikan mendalam mengenai pihak yang memberangkatkan agar kita bisa memberikan penegakan hukum dengan tegas,” kata dia.

    Sementara itu Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian PPMI, Rinardi menambahkan bahwa dari ke seluruh PMI yang berhasil dipulangkan dari Myanmar ini selanjutnya akan dilakukan pendataan dan asesmen oleh Kementerian Sosial sebagai langkah penanganan.

    Kemudian, lanjutnya, setelah tahapan itu dilakukan. Maka seluruh PMI akan dipulangkan ke daerah masing-masing mereka berasal.

    “Setelah proses keseluruhan selesai, nanti akan kami pulangkan ke daerah masing-masing yang penanganan dan ranahnya dari Kementerian Sosial,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kontribusi Industri Manufaktur Terhadap PDB 18,98 Persen di 2024 – Halaman all

    Kontribusi Industri Manufaktur Terhadap PDB 18,98 Persen di 2024 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Manufaktur memegang peranan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2024 lalu saat ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen, sektor manufaktur berkontribusi 0,90 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

    Pasca pandemi Covid-19, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 sebesar 18,34 persen dan tahun 2023 kontribusinya 18,67 persen, sedangkan tahun 2024 lalu mencapai 18,98 persen. Artinya, kontribusinya terhadap PDB sejak tahun 2022 selalu meningkat. 

    Ekspor industri pengolahan non-migas mencapai 196,54 miliar dolar AS, menyumbang 74,3 persen terhadap ekspor nasional.

    Sedangkan di sisi investasi, sektor ini mampu menyerap Rp 721,3 triliun atau 42,1 persen dari total realisasi investasi nasional tahun 2024.

    Dari data Nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia juga sangat bersaing secara global dengan mencapai 255 miliar dolar AS pada tahun 2023 (data World Bank), menempatkan Indonesia di posisi ke-12 top manufacturing countries by value added di dunia.

    Posisi Indonesia ini mengungguli jauh dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya, seperti Thailand dan Vietnam yang nilai MVA-nya hanya setengah dari Indonesia, yakni masing-masing 128 miliar dolar AS dan 102 miliar dolar AS.

    Pertumbuhan sektor industri manufaktur juga membuka lapangan kerja yang semakin luas. Jumlah tenaga kerja pada industri pengolahan nonmigas terus meningkat, dari 17,43 juta di tahun 2020 menjadi 19,96 juta di tahun 2024. 

    Indikator-indikator selanjutnya untuk kinerja sektor industri nasional adalah kenaikan nilai baik pada Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI), yang berada pada angka 51,9 dan 53,1 pada Januari 2025.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan indikator pertumbuhan menggambarkan optimisme yang tinggi dari para pelaku industri di awal tahun 2025.

    “Artinya sektor manufaktur Indonesia menunjukkan tanda-tanda ekspansi yang menjanjikan dan ini adalah bukti nyata bahwa kita berada di jalur yang tepat,” tutur Agus di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Agus juga mengatakan, data dan indikator tadi seharusnya bisa mematahkan apa yang dikatakan beberapa pihak yang menyatakan bahwa sedang terjadi deindustrialisasi.

    “Pernyataan tadi bisa dikonfirmasi dengan indikator-indikator yang menunjukkan pertumbuhan sektor industri hingga saat ini,” imbuhnya. 

     

  • Menteri Karding Diminta Segera Revisi UU Perlindungan Pekerja Migran, FKPMI: Jangan Sibuk Seremonial – Halaman all

    Menteri Karding Diminta Segera Revisi UU Perlindungan Pekerja Migran, FKPMI: Jangan Sibuk Seremonial – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) diminta fokus memperbaiki tata kelola penempatan pekerja Migran Indonesia dan nasib buruh migran. 

    “Kami belum melihat hasil kerja menteri Abdul Kadir Karding dan jajarannya. Harapan kami setelah Presiden meningkatkan status BP2MI menjadi kementerian KP2MI lebih mudah menyelesaikan persoalan-persoalan penempatan pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah,” kata Koordinator Forum Pekerja Migran Indonesia (FKPMI) Zainul Arifin, Kamis (20/2/2025).

    Ia mengkritisi Menteri Karding yang terlihat sibuk pada kegiatan-kegiatan seremonial dan mengabaikan pekerjaan yang lebih strategis seperti mendorong percepatan revisi Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

    “Moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah untuk beberapa jabatan pekerjaan masih belum ada solusi hari ini, mestinya menteri fokus pada hal-hal strategis seperti itu yang sudah dinantikan banyak orang bukan malah kesana kemari acara seremonial,” ucapnya. 

    Akibat moratorium penempatan ke Timur Tengah yang tak kunjung jelas solusinya oleh pemerintah, diduga ratusan orang berangkat secara ilegal setiap harinya ke luar negeri.

    FKPMI menilai hal itu membahayakan keselamatan pekerja migran Indonesiadi negara penempatan. 

    “Kami mendapatkan fakta mencengangkan bahwa meski dalam rentang moratorium hingga saat ini namun aktivitas penempatan PMI ke Saudi tetap tinggi ribuan orang dalam sebulannya dan dugaan kami mereka bermain mata dengan petugas di bandara yang diantaranya ya petugas dari KP2MI,” ujarnya. 

    Menurut Zainul, saat ini dibutuhkan sosok yang lebih tegas untuk memimpin lembaga yang baru saja dinaikan levelnya menjadi kementerian tersebut agar bisa melakukan perbaikan tata kelola penempatan PMI kedepan. 

    “Jika dibiarkan terus dengan kondisi saat ini, penempatan PMI ke Timur Tengah hanya menjadi bancakan oknum, dan kami melihat menteri saat ini selama 3 bulan bekerja tidak memiliki political will untuk menuntaskan persoalan yang ada,” tandasnya.

  • Jangan Kabur Aja Dulu! P2MI Ingatkan 5 Syarat Kerja di Luar Negeri

    Jangan Kabur Aja Dulu! P2MI Ingatkan 5 Syarat Kerja di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Tagar #KaburAjaDulu belakangan ini menarik perhatian publik, mencerminkan kekhawatiran sebagian anak muda terhadap terbatasnya peluang kerja di dalam negeri, dan sekaligus ketertarikan mereka untuk mencari penghidupan di luar negeri.

    Namun, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla menegaskan, warga Indonesia tidak seharusnya pergi begitu saja tanpa persiapan yang matang. 

    Kementerian P2MI mengusung konsep “5 Siap”, yaitu siap fisik, siap mental, siap dokumen, siap kompetensi, dan siap visi, untuk memastikan keberhasilan mereka yang ingin bekerja di luar negeri.

    Dzulfikar juga menyampaikan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian, seperti Kemendikbudristek, Kemendikti dan Saintek, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenperin, serta Kementerian Perdagangan, serta stakeholder lainnya yang memiliki kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur, untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

    “Seluruh stakeholder yang memiliki infrastruktur dan SDM yang dapat kami manfaatkan, kami ajak untuk berkolaborasi guna menghasilkan calon pekerja migran yang memiliki kompetensi yang kuat,” ujar Dzulfikar seusai audiensi dengan influencer media sosial di kantor KemenP2MI pada Selasa (19/2/2025).

    Selain itu, dalam tiga bulan terakhir, KemenP2MI telah melakukan penataan serius terhadap 6.000 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), termasuk 60 LPK yang khusus untuk pekerja migran, agar lebih terarah dan berkualitas.

    “Kami sedang melakukan penataan secara serius, dan kami berharap hasilnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya menanggapi tagar #KaburAjaDulu.

    Dengan persiapan yang matang dan fasilitas yang disediakan oleh KemenP2MI, tagar #KaburAjaDulu dapat menjadi langkah positif bagi individu yang mencari pekerjaan. 

    Lebih lanjut, menanggapi tagar #KaburAjaDulu, selain menjaga faktor keamanan bagi CPMI, langkah tersebut juga dinilai berpotensi menambah devisa negara dan memberikan keuntungan ekonomi, mengingat pekerja migran indonesia (PMI) merupakan penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia.

  • UIN Saizu Umumkan Daftar Mahasiswa Lolos Seleksi Tahap I Beasiswa Bank Indonesia 2025 

    UIN Saizu Umumkan Daftar Mahasiswa Lolos Seleksi Tahap I Beasiswa Bank Indonesia 2025 

    TRIBUNJATENG.COM – Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengumumkan daftar nama mahasiswa yang lolos seleksi tahap I Beasiswa Bank Indonesia Tahun 2025.

    Keputusan ini didasarkan pada hasil rapat yudisium yang dilaksanakan pada Selasa, 18 Februari 2025.

    Wakil Rektor III UIN Saizu Purwokerto, Prof. Sunhaji menyebutkan, berdasarkan Hasil Rapat Yudisium Seleksi Tahap I Beasiswa Program Sosial Bank Indonesia Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Februari 2025, terdapat 75 nama lolos seleksi Tahap I Beasiswa PSBI 2025.

    “Selanjutnya, kepada nama-nama mahasiswa yang lolos, untuk segera melakukan pemberkasan pada hari Kamis, 20 Februari 2025, pukul 09.00-15.00 WIB di Kantor Subbag Layanan Akademik, Gedung Rektorat Lt. 1, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,” tulisnya.

    Untuk 75 mahasiswa yang dinyatakan lolos Tahap I Beasiswa Bank Indonesia 2025 berasal dari berbagai program studi.

    Mahasiswa yang lolos diminta untuk membawa dokumen yang diperlukan, guna melengkapi proses administrasi Beasiswa Bank Indonesia 2025.

    Daftar Nama Mahasiswa Lolos Seleksi Tahap I Beasiswa PSBI 2025

    1. Lia Munawaroh 234110201026 4 ES FEBI
    2. Naeli Zakiyah Agustina 234110201035 4 ES FEBI
    3. Nadea Indah Franesthi 234110201079 4 ES FEBI
    4. Via Nurfadilah 234110201186 4 ES FEBI
    5. Istianatul Ulya 224110201245 6 ES FEBI
    6. Afsah Istiqomah 234110201052 4 ES FEBI
    7. Meli Rohimah Putri Hidayat 234110201031 4 ES FEBI
    8. Chintia Maya Eliza 234110201106 4 ES FEBI
    9. Risma Afni Zakiah 224110201263 6 ES FEBI
    10. Ragva Rahmadani 234110201133 4 ES FEBI
    11. Deva Ayu Sandriyah 224110201151 6 ES FEBI
    12. Ayu Rahma Khoerunisa 224110201149 6 ES FEBI
    13. Akhti Khasanah 224110201145 6 ES FEBI
    14. Intan Astra Mustikasari 234110301095 4 HES Syariah
    15. Nandia Putri Agustin 234110301110 4 HES Syariah
    16. Rizki Dwi Sefiya 224110301036 6 HES Syariah
    17. Riski Melisa Dana 224110301035 6 HES Syariah
    18. Achmad Alfan Manafi 224110301133 6 HES Syariah
    19. Rini Dwi Setianingsih 234110301114 4 HES Syariah
    20. Afkha Nurul Azkia 234110301001 4 HES Syariah
    21. Ilfi Ataga 234110301093 4 HES Syariah
    22. Anis Ma’rifah 224110302051 6 HKI Syariah
    23. Salsabila Nazhifah Johan Putri 234110302034 4 HKI Syariah
    24. Dewi Utari Asih 234110302081 4 HKI Syariah
    25. Nadia Farihatu Aulia 234110302027 4 HKI Syariah
    26. Nur Ngamiratuzzahro Fajrin 224110302123 6 HKI Syariah
    27. Aulia Alfa Zain 224110303009 6 HTN Syariah
    28. Ani Shabrina 224110303093 6 HTN Syariah
    29. Devanu Zogka Praditama 234110303056 4 HTN Syariah
    30. Nur’Izzah Nufaisa 234110303121 4 HTN Syariah
    31. Azora Sania Salma 234110601060 4 INF Dakwah
    32. Atika Andrian Asmiran 234110601056 4 INF Dakwah
    33. Niamilah Nabil Syahputra 234110601087 4 INF Dakwah
    34. Novian Affan Ashofah 234110601088 4 INF Dakwah
    35. Arsi Anafi Yulia Khazini 234110102153 4 KPI Dakwah
    36. Fadhlianti Puspitaningrum 224110102141 6 KPI Dakwah
    37. Ahmad Bagus Al Risq 234110102078 4 KPI Dakwah
    38. Nurul Indah Permatasari 234110102066 4 KPI Dakwah
    39. Zaskia Putri Asih 224110102127 6 KPI Dakwah
    40. Vivi Alfiani Afifah 224110203077 6 MZW FEBI
    41. Aulia Najwa Faroha 234110203012 4 MZW FEBI
    42. Afif Nur Kholis 224110203003 6 MZW FEBI
    43. Zaky Hamid Jazuly 224110203039 6 MZW FEBI
    44. Ayudya Dwi Ritmadini 234110202164 4 PS FEBI
    45. M. Zidan Izzudin 234110202018 4 PS FEBI
    46. Ananda Ajeng Kharisma 234110202101 4 PS FEBI
    47. Neva Fitria Ramadani 234110202117 4 PS FEBI
    48. Aflakha Filosofi Galadea 224110202139 6 PS FEBI
    49. Novita Eka Fitrianingtyas 224110202033 6 PS FEBI
    50. Hasna Dwi Saputri 234110202077 4 PS FEBI
    51. Anita Maharani 234110202132 4 PS FEBI
    52. Selviana Reginata 224110202219 6 PS FEBI
    53. Rizka Saputro Nugroho 234110407072 4 TMA FTIK
    54. Ikmal Maulana 224110407066 6 TMA FTIK
    55. Ahmad Bakti Dimas Ananda 224110407045 6 TMA FTIK
    56. Saskia Meilani 234110407075 4 TMA FTIK
    57. Irkham Habibi 234110407061 4 TMA FTIK
    58. Ahmad Ainul Yakin 234110103005 4 MD Dakwah
    59. Muhamad Aznafila Putra 234110104023 4 PMI Dakwah
    60. Puput Setyaningsih 224110101083 6 BKI Dakwah
    61. Asyva Nur Afsiah 23411010101217 4 BKI Dakwah
    62. Bachtiar Al Khulaifi Mubarok 234110604010 4 ILK Dakwah
    63. Haris Rahman 234110603017 4 ARS Dakwah
    64. Alya Alifia Nur Ifadah 234110403004 4 PBA FTIK
    65. Siti Aminah 234110401119 4 MPI FTIK
    66. Safira Fitrotul Fata 234110401116 4 MPI FTIK
    67. Ishmatunisa Syarif 234110402221 4 PAI FTIK
    68. Julianti Asriyah 234110402316 4 PAI FTIK
    69. Syifa Amelia Permata 234110402333 4 PAI FTIK
    70. Intan Mutia Asnal Fitri 224110404106 6 TBI FTIK
    71. Arina Uswatun Khasanah 234110405141 4 PGMI FTIK
    72. Fitra Rosadin 224110404102 6 TBI FTIK
    73. Azka Ubaidillah 234110501008 4 IAT FUAH
    74. Alya Sofuro 234110501003 4 IAT FUAH
    75. Syaiful Anam 224110503060 6 SPI FUAH

  • Bahas Kabur Aja Dulu Bareng KP2MI, Raffi Ahmad Usulkan Tagar Baru PergiMigranPulangJuragan

    Bahas Kabur Aja Dulu Bareng KP2MI, Raffi Ahmad Usulkan Tagar Baru PergiMigranPulangJuragan

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengundang Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad serta berbagai influencer, seperti Vicky, Iffan Seventeen, dan lain sebagainya ke Kantor KP2MI di Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2025. Tujuan pertemuan ini antara lain untuk mendorong ajakan #KaburAjaDulu ke arah yang lebih produktif.

    “Jadi, menurut saya, Pak Utusan Khusus, Tagar KaburAjaDulu ini harus kita dorong untuk lebih produktif. Lebih produktif bagi yang bersangkutan, produktif bagi keluarganya, dan produktif bagi negara kita.” ujar KP2MI Abdul Kadir Karding dalam pertemuan tersebut.

    Karding menilai bahwa ajakan ini merupakan bentuk kegelisahan anak muda terhadap sistem pemerintahan Indonesia saat ini, juga bentuk aspirasi mereka. Ia meminta pemerintah untuk dapat merespons dengan baik dan menjadikan hal ini sebagai masukan.

    Tidak hanya itu, Karding juga memperingati masyarakat bahwa untuk bisa bekerja di luar negeri, calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu mematuhi prosedur-prosedur yang diberikan negara.

    “Persiapan pertama yang harus kita siapkan di luar negeri tentu kita harus terdaftar dulu, dan keluar dengan cara yang benar.” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Raffi Ahmad juga mendorong adanya perubahan ajakan KaburAjaDulu menjadi lebih positif.

    “Sebenarnya tidak apa-apa. Tapi, untuk mereka sosialisasi dan edukasi seperti ini penting.” kata Raffi.

    Raffi kemudian mengajak para influencer dan KP2MI untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bekerja di luar negeri dengan memenuhi prosedur-prosedur yang ada.

    “Kita harus kasih tahu yang paling penting itu kalau mau kerja di luar negeri itu benar-benar harus lewat jalur yang resmi, jalur yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan.” ucapnya.

    Selepas pertemuan tersebut, Raffi Ahmad mengajak Warga Negara Indonesia (WNI) yang berniat untuk #KaburAjaDulu untuk merubah tagar tersebut menjadi tagar buatannya.

    “Dengan hashtag adanya tadinya Kabur Aja (Dulu) ini kita harus membuat hashtag ini menjadi vibes-nya positif, di mana kita nanti akan menyuarakan hashtag yang lebih baik yaitu #PergiMigranPulangJuragan. nah itu kan vibes-nya lebih positif.” tuturnya.

    “Karena edukasi-edukasi terutama sosialisasi-sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ingin bekerja di luar (negeri) itu harus tau tata caranya yang baik, harus terdaftar. Daftarnya di mana? ya di kementerian ini. Sudah ada kurang lebih 10 juta masyarakat Indonesia yang kerja di luar. 5 jutanya terdaftar, 5 jutanya tidak terdaftar.” sambung Raffi.

    Berkenaan dengan hal ini, KP2MI juga melakukan langkah positif yaitu dengan menandatangani nota kesepahaman atau MoU kerja sama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) di hari yang sama. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan pemberangkatan PMI ke luar negeri.

    Karding menyampaikan bahwa kementeriannya hanya akan menggunakan Garuda Indonesia sebagai maskapai yang memberangkatkan para PMI, “Jadi, seluruh pejabat kami Pak, sudah kami kasih tahu dan PMI kami, bahwa kita mau menggunakan Garuda saja, sepanjang ada rutenya.”

    Adapun alasan di balik pemilihan Garuda Indonesia adalah untuk meminimalisir biaya pengeluaran keberangkatan. Dengan kerja sama ini, diharapkan Garuda Indonesia dapat meringankan biaya perjalanan. Selain itu, sebagai wujud dukungan terhadap Garuda Indonesia yang tergolong ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri P2MI bahas tagar #KaburAjaDulu bersama belasan pemengaruh media sosial

    Menteri P2MI bahas tagar #KaburAjaDulu bersama belasan pemengaruh media sosial

    Rabu, 19 Februari 2025 19:02 WIB

    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Badan P2MI Abdul Kadir Karding (tengah) didampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad (ketiga kanan) dan Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla (kanan) memberikan sambutan saat pertemuan dengan pemengaruh media sosial di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Kementerian P2MI mengundang sebanyak 15 pemengaruh media sosial untuk membahas tagar #KaburAjaDulu yang sedang ramai sebagai peluang sosialisasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara prosedural dan memiliki keahlian. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym.

    Menteri P2MI bertemu dengan pemengaruh media sosial. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Badan P2MI Abdul Kadir Karding (kanan) didampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad (kedua kanan) bertemu dengan pemengaruh media sosial di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Kementerian P2MI mengundang sebanyak 15 pemengaruh media sosial untuk membahas tagar #KaburAjaDulu yang sedang ramai sebagai peluang sosialisasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara prosedural dan memiliki keahlian. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym.

  • DPR RI Nilai Tren KaburAjaDulu sebagai Otokritik untuk Pemerintah, Sementara Luhut Minta Masyarakat Sabar

    DPR RI Nilai Tren KaburAjaDulu sebagai Otokritik untuk Pemerintah, Sementara Luhut Minta Masyarakat Sabar

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris buka suara mengenai tren #KaburAjaDulu yang sedang marak di kalangan anak muda di media sosial, ia meminta momen ini menjadi otokritik bagi pemerintah.

    Selasa, 18 Februari 2025, saat ditemui di Jakarta, Charles mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menanggapi tren ini dengan bijak, bukan dengan asal menuduh orang tidak nasionalis atau bahkan meminta mereka untuk tidak balik lagi.

    Sebelumnya, tidak sedikit menteri yang memberikan respons “sembarangan” mengenai tren ini, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel.

    Menanggapi hal ini, Charles meminta pemerintah untuk melihat tren tersebut sebagai bentuk autokritik atau kritik terhadap diri sendiri. Pemerintah diharapkan dapat melakukan refleksi dan evaluasi atas kinerja pemerintahan yang telah dilakukan, termasuk minimnya lapangan pekerjaan yang menjadi salah satu pemicu utama munculnya tren ini.

    “Bahwa banyak anak muda kita hari ini yang tidak puas dengan berbagai kondisi dalam negeri, yang akhirnya berpengaruh negatif pada pekerjaan atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujar Charles.

    Charles kemudian menyampaikan aturan yang tertuang di dalam konstitusi negara yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan dan bekerja, serta berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini termasuk dalam keinginan untuk bekerja di luar negeri.

    “Jadi, bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negeara demi memajukan kehidupannya. Namun yang terpenting semua prosesnya harus dilakukan sesuai prosedur,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Charles juga menyoroti Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memberikan kesempatan kepada para WNI yang ingin #KaburAjaDulu dengan membuka peluang kerja yang lebih luas, seperti perawat, tenaga media, tenaga kerja industri, dan lain-lain.

    Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan penyumbang devisa kedua terbesar bagi negara yaitu sebesar Rp230 triliun per tahun. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mendukung tren ini karena dapat menyongsong perekonomian negara.

    Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasonal (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan cenderung membela kinerja Prabowo yang baru 100 hari menjabat. Ia meminta masyarakat untuk bersabar.

    “Ini kan baru 100 hari, kita dengar. Semua saya pikir, saya pesan nggak usah suruh buru-buru terus bilang puas gak puas, kan baru 100 hari kok. Kantornya aja tadi baru terakhir baru jalan. Saya pikir it’s okay,” ujar Luhut saat ditemui di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.

    Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI itu juga turut menyampaikan bahwa pihaknya sudah menarik beberapa anak muda untuk menciptakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

    Pembuatan AI dalam negeri ini akan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris, tujuannya adalah untuk mendorong ekosistem digitalisasi di Indonesia.

    “Bisa bahasa Inggris dan Indonesia yang penting dengan digitalisasi ini Indonesia bisa menjadi negara yang efisien,” ucapnya.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Puan bertemu ketua parlemen Belarusia-Bahrain di sela KTT Ke-15 APA

    Puan bertemu ketua parlemen Belarusia-Bahrain di sela KTT Ke-15 APA

    Hubungan antarparlemen memiliki peran yang sangat penting untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara yang lebih kuat.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Belarusia Natalia Koschanova dan Ketua Parlemen Bahrain Ali bin Saleh Al Saleh di sela-sela menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-15 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Baku, Azerbaijan, Rabu.

    Dalam rilis resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, dia meyakini pertemuannya dengan Ketua Dewan Republik Majelis Nasional Republik Belarusia Natalia Koschanova dapat berkontribusi bagi penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Belarusia, termasuk hubungan antarparlemen.

    Puan menilai hubungan bilateral RI-Belarusia yang telah berkembang pesat selama 3 dekade terakhir dapat menjajaki peningkatan di beberapa bidang kerja sama, termasuk kemitraan antarparlemen.

    “Hubungan antarparlemen memiliki peran yang sangat penting untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara yang lebih kuat,” ucapnya.

    Menurut dia, dialog DPR RI dan parlemen Belarusia dapat membahas topik terkini terkait tantangan demokrasi dan pelaksanaan pemilu di berbagai negara pada tahun 2024.

    “Negara-negara demokrasi harus mendorong kerja sama internasional lebih luas, dan tidak terjebak pada nasionalisme sempit, kebijakan unilateral,” ujarnya.

    Wakil rakyat ini juga menyinggung pentingnya isu perempuan lantaran Indonesia dan Belarusia sama-sama memiliki ketua parlemen perempuan.

    Ia menilai parlemen Indonesia dan Belarusia yang sama-sama memiliki ketua parlemen perempuan dapat mendiskusikan pula tentang cara memberdayakan perempuan di dunia politik.

    “Kepemimpinan kami berdua, yaitu perempuan sebagai pimpinan parlemen diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak perempuan untuk terjun ke dunia politik,” katanya.

    Puan lantas menyinggung soal kerja sama ekonomi kedua negara. Belarusia diketahui termasuk produsen besar produk olahan susu (dairy product).

    “Indonesia bermaksud mencapai ketahanan pangan, dan memberi pasokan makanan bergizi bagi anak Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan dilengkapi pasokan dairy product dari Belarusia,” tuturnya.

    Menurut dia, Indonesia bisa menjadi hub bagi produk Belarusia memasuki pasar Asia Tenggara. Di sisi lain, Belarusia juga bisa menjadi pintu masuk bagi komoditas Indonesia ke pasar Eropa Timur.

    Puan mendorong hubungan lebih erat antara pihak swasta kedua negara untuk lebih saling mengenal potensi antara Indonesia dan Bahrain.

    “Kita dapat mengadakan promosi bersama untuk peningkatan perdagangan dan investasi, dan saya juga mengundang pihak Bahrain untuk berinvestasi di Indonesia, misalnya untuk sektor energi terbarukan,” kata dia.

    Menurut dia, Indonesia perlu untuk mengeksplorasi peluang kerja sama lain, seperti berinvestasi dengan mendirikan pabrik pengolahan makanan di Bahrain.

    Adapun komoditas ekspor utama Indonesia ke Bahrain, antara lain, kendaraan bermotor, produk kertas, produk kayu, makanan, alas kaki, suku cadang mobil, dan garmen.

    “Saya optimistis bahwa potensi kemitraan ekonomi dapat dikembangkan agar saling menguntungkan rakyat kedua negara,” katanya.

    Puan juga mendorong peningkatan kerja sama di bidang hubungan sosial budaya dan sektor pariwisata, terlebih jumlah wisatawan Bahrain yang mengunjungi Indonesia pada tahun 2024 meningkat 12 persen dari data pada tahun 2023.

    Untuk kerja sama pendidikan, Puan berharap makin lebih berkembang pada masa depan, menyusul beberapa kerja sama antarperguruan tinggi Indonesia dan Bahrain yang sudah berjalan saat ini adalah di bidang pertanian dan ekonomi syariah.

    “Tentu pada masa depan dapat dikembangkan untuk pertukaran dosen dan mahasiswa kedua negara, atau melakukan penelitian bersama,” ucapnya.

    Di sisi lain, dia menyinggung soal warga negara Indonesia (WNI) di Bahrain, yang berjumlah 6.965 orang dan sebagian besar bekerja di sektor informal.

    “Kami juga mencatat bahwa sebagian dari pekerja migran ini adalah korban perdagangan orang (TPPO) sehingga membuat posisi mereka lebih rentan mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum,” urainya.

    Oleh karena itu, Puan meminta Bahrain untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

    “Kami ingin mengajak Pemerintah dan Shura Council Bahrain untuk memajukan perlindungan warga Indonesia di Bahrain dan untuk pemberantasan TPPO,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamen P2MI Wanti-wanti Tawaran Kerja Ilegal di Luar Negeri di Tengah Tren ‘Kabur Aja Dulu’ – Halaman all

    Wamen P2MI Wanti-wanti Tawaran Kerja Ilegal di Luar Negeri di Tengah Tren ‘Kabur Aja Dulu’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani mengingatkan potensi masalah baru jika masyarakat yang mengikuti tren tanda pagar (tagar) #KaburAjaDulu menempuhnya dengan cara ilegal tanpa melewati prosedur sesuai aturan. 

    Ia mengajak masyarakat untuk mengimbangi tren tersebut dengan peningkatan kompetensi, keterampilan dan kemampuan menatap dunia kerja di luar negeri. 

    Hal ini disampaikan Christina saat berbicara di hadapan ratusan mahasiswa Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/2/2025).

    “Kita kan pasti inginnya adik-adik mahasiswa pergi ke luar negeri sesuai tujuan awal. Menimba ilmu kah, bekerja, mencari penghasilan lebih bagus, pulang-pulang bisa membuka usaha dan membantu orang tua,” kata Christina.

    Dalam kesempatan itu Christina juga mengingatkan para mahasiswa untuk hati-hati terhadap iming-iming tawaran kerja di luar negeri tanpa kelengkapan prosedur.

    Jika berangkat bekerja ke luar negeri secara mandiri, ia meminta masyarakat untuk mengecek kembali riwayat perusahaan tempatnya bekerja ke pihak Kementerian P2MI atau Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) terdekat.

    “Kalau berangkat mandiri harus ekstra hati-hati. Cari tahu lagi. Cek iklan iming-imingan kerja di luar negeri ke KemenP2MI atau BP3MI terdekat,” ucapnya.  

    Sebelumnya Christina menyatakan tak ada yang salah dari tren tagar #KaburAjaDulu di media sosial. Menurutnya, sikap tersebut menjadi hak masyarakat dalam mencari penghidupan yang lebih baik.

    Namun ia menekankan bahwa sikap itu harus ditempuh sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Ia mengingatkan proses berangkat kerja sebagai pekerja migran di luar negeri harus mengikuti prosedur legal agar para WNI tetap aman dan terlindungi.

    Salah satu aturan yang harus diikuti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

    Christina mengajak masyarakat yang ingin mengikuti tren tersebut agar lebih menggali informasi bekerja di luar negeri demi menghindari terjerat kasus kejahatan internasional. 

    “Dan tolong jangan dijadikan alasan untuk mencoba-coba berangkat secara ilegal dan berujung pada masalah,” tegasnya. 

    Diketahui berseliweran konten media sosial yang dibuat warga negara Indonesia (WNI) dengan tagar tersebut untuk menunjukkan bentuk kekecewaan terhadap kondisi ekonomi, sosial dan keadilan di dalam negeri. 

    Tren ini dianggap sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri. Konten ini juga berisi ajakan bagi para anak muda untuk mengenyam pendidikan, bekerja atau tinggal di luar negeri.