Xcloud.id

NGO: PMI

  • Pemprov DKI sediakan 2.000 lowongan kerja

    Pemprov DKI sediakan 2.000 lowongan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 2.000 lowongan di bursa kerja (job fair) pertama tahun 2025 di Tamini Square, Makasar, Jakarta Timur.

    “Ini ‘job fair’ gelombang satu, karena ada gelombang berikutnya. Yang kita sediakan hari ini 2.000 lowongan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho di Tamini Square, Jakarta Timur, Rabu.

    Pihaknya memfasilitasi kegiatan tersebut karena Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) mempunyai beban tanggung jawab ada dua. Yaitu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran

    Bursa kerja ini merupakan salah satu kegiatan yang strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

    Dengan memberikan ruang fasilitas bertemunya antara pencari kerja dengan tenaga kerja tentu ada kompetensi yang didalami sehingga memiliki pekerjaan yang lebih jelas dan terukur.

    Bursa kerja ini dilaksanakan selama dua hari mulai Rabu hingga Kamis (27/2) dengan 40 perusahaan yang berpartisipasi termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta.

    Sebanyak 40 perusahaan itu bergerak di berbagai bidang seperti asuransi, otomotif, ritel, jasa dan perusahaan penyalur jasa lainnya. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

    Hari menyebutkan, lowongan di bursa kerja ini dapat diikuti secara umum sebagaimana survei Badan Pusat Statistik (BPS), yakni tidak melihat NIK, tetapi dilihat berdasarkan kemampuan.

    “Kalau kita bicara statistik, struktur ketenagakerjaan, pengangguran di Jakarta itu hampir 338 ribu orang. Ini hampir 115 ribu orang itu kebanyakan SMA,” katanya.

    Selain itu, Hari mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan 4.000 pengunjung di “job fair” tersebut.

    “Kalau target kita dari 4 ribu yang hadir berarti bisa terserap 50 persen Alhamdulillah. Kan nanti ada gelombang berikutnya. Syukur-syukur bisa diterima semuanya dari dua ribu lowongan pekerjaan yang ada,” katanya.

    Adapun dasar pelaksanaan bursa kerja ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

    Lalu, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Surat Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Nomor 095/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2024, persentase tingkat pengangguran di Jakarta sebesar 6,21 persen. Dengan kata lain, Jakarta menempati posisi keenam secara nasional.

    Tingkat pengangguran di Jakarta masih di bawah Jawa Barat, yakni 6,75 persen, Banten (6,68 persen), Papua Barat Daya (6,48 persen), Papua (6,48 persen) dan Kepulauan Riau (6,39 persen).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Malaysia Deportasi 133 Pekerja Migran Indonesia Lewat Tanjungpinang

    Pemerintah Malaysia Deportasi 133 Pekerja Migran Indonesia Lewat Tanjungpinang

    Tanjungpinang, Beritasatu.com – Ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) kembali dipulangkan pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang.

    Sebanyak 133 pekerja migran asal Indonesia tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang. Mereka yang dipulangkan merupakan pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi.

    Setibanya di pelabuhan, para pekerja migran ini langsung di data dan selanjutnya dibawa ke penampungan sementara sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

    Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Muhammad Fachri, ratusan pekerja migran yang dipulangkan tersebut terdiri dari 21 perempuan dan 112 laki-laki. 

    Fachri menyebutkan, pemulangan ini merupakan bagian dari total 7.200 pekerja migran yang akan dipulangkan secara bertahap ke Indonesia dalam dua tahun ke depan.

    “Ini merupakan bagian dari total lebih kurang 7.200 orang yang akan dipulangkan secara bertahap ke Indonesia dalam kurun waktu dua tahun ke depan, dan sekarang sudah memasuki batch ketiga,” ungkap Muhammad Fachri kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).

    Setelah didata oleh petugas, ratusan pekerja migran ini kemudian dibawa menggunakan bus yang telah disediakan menuju rumah penampungan sementara, sebelum akhirnya dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

  • Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Pengiriman Pekerja Migran Ilegal ke Bahrain, Korban Dijadikan Terapis – Halaman all

    Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Pengiriman Pekerja Migran Ilegal ke Bahrain, Korban Dijadikan Terapis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (Dittipid PPA) Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirim pekerja migran gelap atau ilegal ke Bahrain. 

    Tiga orang tersangka yang ditangkap yakni SG, RH, dan NH telah ditahan terkait kasus ini.

    Kasubdit III Dittipid PPA dan TPPO, Kombes Pol Amingga PM menuturkan kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari seorang korban yang bekerja di Bahrain sebagai terapis spa. 

    Korban awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai waitress dan housekeeping hotel oleh pelaku, namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

    Menurutnya, para pelaku merekrut korban melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan menawarkan pekerjaan di Bahrain. 

    “Korban yang tertarik kemudian diminta membayar biaya keberangkatan sebesar Rp15.000.000,” katanya dalam keterangan Selasa (25/2/2024).

    Setelah itu, pelaku menyiapkan berbagai dokumen, seperti paspor, visa, dan tiket pesawat untuk memberangkatkan korban.

    Adapun peran tiga tersangka antara lain SG sebagai penghubung dengan pemberi kerja di Bahrain dan menerima uang dari korban, RH sebagai Direktur LPK yang mengurus penerbitan paspor korban, menampung uang korban, serta mengarahkan proses keberangkatan.

    Kemudian NH selaku staf LPK yang mengurus dokumen persyaratan kerja dan keberangkatan korban.

    Amingga menuturkan jaringan ini telah beroperasi sejak tahun 2022 dan meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah.

    “Kami terus mengembangkan kasus ini dan bekerja sama dengan PPATK untuk melacak aliran dana para tersangka,” ucapnya.

    “Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Divhubinter Polri guna mengungkap jaringan yang berada di luar negeri,” ujar Kombes Amingga.

    Dari tangan para pelaku, polisi menyita berbagai barang bukti, antara lain enam paspor, enam visa, enam kontrak kerja, tiga unit handphone, satu laptop, dua buku tabungan, empat ATM, dan enam bundel rekening koran.

    Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp600.000.000. 

    Mereka juga dikenakan Pasal 81 dan Pasal 86 huruf c UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang ancaman hukumannya mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp15.000.000.000.

    Polri mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas legalitasnya.

    “Jangan mudah tergiur dengan iming-iming pekerjaan dari perekrut atau sponsor yang tidak memiliki izin resmi,” ujar Kasubdit.

    “Pastikan perusahaan penempatan memiliki legalitas yang jelas dan kontrak kerja yang sah agar hak-hak pekerja migran tetap terlindungi,” imbuhnya.

    Hingga saat ini, penyelidikan terhadap jaringan TPPO ini masih terus dikembangkan.

  • Harga Bitcoin Terjun hingga di Bawah 100.000 Dollar AS Imbas Peretasan Bybit

    Harga Bitcoin Terjun hingga di Bawah 100.000 Dollar AS Imbas Peretasan Bybit

    PIKIRAN RAKYAT – Harga Bitcoin (BTC) berjuang menembus angka psikologis 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) usai peretasan Bybit, platform perdagangan kripto yang memicu aksi jual besar-besaran.

    BTC pernah tercatat 95.803 dolar AS per 1 bitcoin. Analis Tokocrypto Fyqieh Fachrur menjelaskan akibat penurunan ini pada Senin, 24 Februari 2025.

    “BTC sempat melonjak ke level tertinggi mingguan di 98.940 dolar AS sebelum mengalami penurunan tajam lebih dari 4.000 dolar AS, mencapai titik terendah 3 hari di 94.800 dolar AS. Penurunan ini menciptakan pola bearish engulfing, pasar kripto lebih luas mengalami likuidasi lebih dari 600 juta dolar AS,” ucap Fyqieh di Jakarta seperti dikutip dari Antara.

    Peretasan Terbesar dalam Sejarah Kripto

    Salah satu faktor utama penyebab penurunan BTC yakni pelanggaran keamanan di Bybit yang menyebabkan hilangnya 1,4 miliar Dollar AS dalam bentuk Ethereum (ETH).

    Insiden ini menjadi salah satu peretasan terbesar dalam sejarah kripto dan langsung berdampak pada pasar. Bitcoin yang mendekati angka psikologis 100.000 dolar AS langsung mengalami koreksi kembali ke kisaran konsolidasi.

    Kondisi juga makroekonomi memengaruhi pergerakan BTC. Data ekonomi terbaru menunjukkan pelemahan di AS dengan indeks manajer pembelian atau price managers’ index (PMI) sektor jasa berada di titik terendah 2 tahun terakhir.

    Investor menantikan rilis data inflasi produk domestik bruto (PDB) dan core personal consumption expenditures (PCE) yang bisa semakin mengguncang pasar.

    Menurut Fyqieh, data ekonomi penting yang akan dirilis pekan ini yakni keyakinan konsumen pada Selasa, data penjualan rumah baru hari Rabu dan data PDB kuartal ke-4 pada Kamis.

    “Angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari perkiraan bisa mengurangi peluang pemangkasan suku bunga, angka yang lebih rendah dapat memberikan alasan bagi bank sentral guna melonggarkan kebijakan moneternya,” lanjutnya.

    Dampak Peretasan Bybit

    Laporan PCE bulan Januari akan dirilis, yang digunakan sebagai indikator utama inflasi oleh pembuat kebijakan The Fed pada Jumat, 28 Februari 2025.

    Sidang Komite Perbankan Senat soal Exploring Bipartisan Legislative Frameworks for Digital Assetsl bisa memberi dampak positif bagi pasar kripto pada Rabu, 26 Februari 2025.

    Nvidia juga akan melaporkan pendapatannya, berpotensi memengaruhi aset kripto soal kecerdasan artifisial (AI). Perusahaan penambang kripto besar seperti Riot, Marathon, Bitdeer, Terawulf dan Core Scientific merilis laporan pendapatannya pekan ini.

    Menurutnya, Market Cap kripto turun 2,3 persen dalam 24 jam terakhir menjadi 3,28 triliun dolar AS. Pasar tetap terkonsolidasi pada level saat ini selama seminggu terakhir, sebagian besar pulih dari dampak peretasan Bybit.

    Bitcoin turun tipis usai jatuh di bawah 96.000 dolar Amerika Serikat selama sesi perdagangan Asia Senin pagi. Volatilitas tetap rendah, BTC masih berada dalam kisaran ketat sepanjang bulan ini.

    Ethereum pulih sepenuhnya dari berita peretasan, sempat menyentuh level tertinggi intraday 2.835 dolar AS sebelum turun ke 2.688 dolar AS.

    Indikator teknikal menunjukkan tekanan bearish masih mendominasi pasar. Relative Strength Index (RSI) dalam skala harian dan 4 jam tetap berada di wilayah bearish, mengindikasikan kemungkinan penurunan lebih lanjut.

    Exponential Moving Average (EMA) 100 hari di 94.100 dolar AS menjadi level support penting. Jika terjadi penembusan di bawah level ini, tekanan jual bisa meningkat, mendorong BTC menuju level yang lebih rendah.

    “Kegagalan Bitcoin bertahan di atas 98.940 dolar AS dan ketidakpastian pasar yang lebih luas menyoroti lemahnya tren naik. Trader perlu mengawasi apakah BTC bisa merebut kembali 98.940 dolar AS atau menembus di bawah EMA 100 hari, yang bisa memicu koreksi lebih dalam,” lanjutnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri Karding Sebut Tak Satupun Pekerja Migran Indonesia di Kamboja-Myanmar yang Legal

    Menteri Karding Sebut Tak Satupun Pekerja Migran Indonesia di Kamboja-Myanmar yang Legal

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding memastikan pekerja migran Indonesia yang berada di Kamboja dan Myanmar berangkat tak sesuai prosedur atau ilegal. Sebab, pemerintah tak pernah memiliki kerja sama dengan dua negara tersebut.

    “Belum pernah ada kerja sama bilateral atau multilateral penempatan tenaga kerja ke Kamboja dan Myanmar, nggak ada,” ujar Karding saat rapat kerja bersama dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, 25 Februari.

    Para pekerja migran Indonesia itu kerap menggunakan visa turis sebagai modus untuk masuk ke dua negara di Asia Tenggara tersebut.

    “Jadi tidak ada satu pun orang berangkat ke Myanmar itu pakai visa kerja. Mereka berangkat pakai visa turis, transit di Thailand, Malaysia, tidak ada yang langsung ke Myanmar dan Kamboja,” kata Menteri Karding.

    Karding juga menyebut aksi nekat dilakukan pekerja migran mengelabuhi keimigrasian hingga menggunakan jalur tikus untuk bekerja di Kamboja dan Myanmar sebenarnya di luar tanggung jawab pemerintah.

    Namun karena mengemban amanat konstitusi, pemerintah akan terus memberikan pelindungan terhadap warga negara Indonesia sekaligus terus aktif melakukan penyuluhan akan bahaya menjadi pekerja migran ilegal atau unprosedural.

    “Jadi sebenernya kami tidak bertanggungjawab itu. Walaupun itu warga kita, mau tidak mau harus kita lindungi,” ucap Karding.

    Berdasarkan sejumlah kejadian, keberadaan pekerja migran Indonesia ilegal biasanya baru diketahui setelah mereka menjadi korban penyiksaan di Kamboja dan Myanmar.

    Karenanya, Karding menyarankan masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming gaji tinggi sehingga nekat masuk Kamboja atau Myanmar untuk bekerja secara ilegal.

    Disarankan mereka yang berkeinginan bekerja di luar negeri menempuh jalur prosedural untuk menghindari kejahatan di negara tujuan.

    “Setelah mereka kena siksa di sana, baru viral, baru kita tahu, oh ada warga kita kena siksa di sana. Baru kami koordinasi dengan kementerian luar negeri,” kata Karding.

  • Semua WNI yang Kerja Di Kamboja Berangkat Secara Ilegal, Menteri P2MI Ungkap Modusnya – Halaman all

    Semua WNI yang Kerja Di Kamboja Berangkat Secara Ilegal, Menteri P2MI Ungkap Modusnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja dan Myanmar, berangkat secara ilegal.

    Tak ada satu pun dari mereka yang berangkat menggunakan visa kerja.

    Kata Karding, modus WNI maupun para penyalur untuk memasuki dua negara tersebut adalah dengan visa turis dan lebih dahulu singgah atau transit di Thailand maupun Malaysia.

    Hal ini dijelaskan Karding dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    “Jadi tidak ada satu pun orang berangkat ke Myanmar itu pakai visa kerja. Mereka berangkat pakai visa turis, transit di Thailand, Malaysia,  tidak ada yang langsung ke Myanmar dan Kamboja,” kata Karding.

    Selain itu, Karding juga menyatakan, sampai sekarang pemerintah Indonesia tidak pernah punya kerja sama penempatan pekerja migrannya di Kamboja dan Myanmar.

    Sehingga, kata dia, sebenarnya pemerintah tidak memiliki tanggung jawab terhadap upaya nekat para WNI yang sengaja mengelabui imigrasi hingga memakai jalur tikus demi bisa sampai dan bekerja di kedua negara Asia Tenggara tersebut.

    Kendati demikian, Kementerian P2MI tetap menjalankan amanat konstitusi dengan memberikan perlindungan terhadap para WNI sekaligus aktif melakukan penyuluhan soal bahaya berangkat kerja secara ilegal.

    “Belum pernah ada kerja sama bilateral atau multilateral penempatan tenaga kerja ke Kamboja dan Myanmar, nggak ada. Jadi sebenarnya kami tidak bertanggung jawab itu. Walaupun itu warga kita, mau tidak mau harus kita lindungi,” kata Karding.

    Adapun berdasarkan sejumlah kejadian masa silam, keberadaan PMI ilegal umumnya baru diketahui setelah kasusnya viral karena mereka menjadi korban penyiksaan di Kamboja dan Myanmar.

    Mereka umumnya juga menjadi admin judi online maupun operator penipuan atau online scammer.

    Karena itu, Kementerian P2MI meminta publik tidak mudah tergiur iming-iming gaji tinggi sehingga nekat berangkat secara ilegal ke Kamboja atau Myanmar.

    “Setelah mereka kena siksa di sana, baru viral, baru kita tahu, oh ada warga kita kena siksa di sana. Baru kami koordinasi dengan kementerian luar negeri,” ungkapnya.

  • Respons Tagar Kabur Aja Dulu, Wamen Perlindungan Pekerja Migran: Terminologi Baru, Tapi Fenomenanya Sudah Lama

    Respons Tagar Kabur Aja Dulu, Wamen Perlindungan Pekerja Migran: Terminologi Baru, Tapi Fenomenanya Sudah Lama

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar kuliah umum bertajuk “From Campus to Global Impact: Membangun Karir di Sektor Formal Internasional”, Senin (24/2).

    Acara ini menghadirkan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla sebagai narasumber utama.

    Kegiatan yang berlangsung di Arsjad Rasjid Lecture Theater, Universitas Hasanuddin, ini dihadiri sekitar dua ratus mahasiswa dari berbagai fakultas. Hadir mewakili Rektor Unhas, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Prof. Drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., SpBM(K), yang dalam sambutannya menekankan pentingnya dukungan bagi Unhas dalam pengembangan pendidikan dan karier mahasiswa.

    “Kami berharap banyak pihak, terutama yang berada di puncak kekuasaan, memahami bahwa Unhas perlu mendapat dukungan lebih besar. Dengan jumlah student body mencapai 58 ribu mahasiswa, kami terus melakukan efisiensi pendidikan tanpa mengorbankan mutu, bahkan meningkatkan standar dengan kurikulum yang lebih maju, seperti program fast track,” ujar Prof. Ruslin.

    Lebih lanjut, ia menyoroti peran Career Center Unhas dalam memperkuat soft skill mahasiswa.

    “Bukan hanya ijazah yang dibutuhkan di dunia kerja, tetapi juga dua hingga tiga soft skill. Oleh karena itu, kami mengembangkan berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan talenta mahasiswa, termasuk program yang memungkinkan mahasiswa mengambil hingga 20 SKS di luar program studi utama mereka,” tambahnya.

    Sementara itu, mengawali paparannya, Dzulfikar Ahmad Tawalla menyinggung tren #kaburajadulu yang telah viral selama dua pekan terakhir. Ia menganggap tagar tersebut sebagai ekspresi sosial yang mencerminkan keresahan generasi muda terhadap kondisi dunia kerja.

  • Bisa Diaudit KPK dan BPK

    Bisa Diaudit KPK dan BPK

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    Peresmian ini menandai langkah besar menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan nasional.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar entitas bisnis, melainkan aset nasional yang berperan sebagai agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

    “Bukan saja entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden Prabowo.

    Baca: Danantara Vs Temasek: Mengupas Struktur, Strategi, dan Prestasi

    Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik, inovasi, serta disiplin dalam operasional BUMN.

    Selain itu, terkait transparansi, Presiden Prabowo menegaskan BP Investasi Danantara harus dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun.

    “Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” ungkapnya.

    Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa Danantara bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” ujar Rosan.

    Ia menambahkan bahwa BPK juga dapat mengaudit Danantara karena badan ini mencakup perusahaan-perusahaan berbentuk public service obligation (PSO).

    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menyebut Danantara bukan sekadar pengelola investasi, tetapi juga instrumen penting dalam pembangunan nasional.

    “Tidak pernah ada di era sebelumnya, ini yang pertama oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita doakan Danantara berjalan lancar demi Indonesia maju ke depan,” ucapnya.

    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara untuk mendukung proyek-proyek berdampak besar dan berkelanjutan.

    Danantara mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) serta tujuh BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

    Prabowo yakin bahwa dengan peresmian Danantara, Indonesia akan terus maju lebih kuat dan bersatu, serta meraih pencapaian besar di masa depan.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Februari 2025.
     
    Peresmian ini menandai langkah besar menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan nasional.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar entitas bisnis, melainkan aset nasional yang berperan sebagai agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

    “Bukan saja entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden Prabowo.
     
    Baca: Danantara Vs Temasek: Mengupas Struktur, Strategi, dan Prestasi

    Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik, inovasi, serta disiplin dalam operasional BUMN.

    Selain itu, terkait transparansi, Presiden Prabowo menegaskan BP Investasi Danantara harus dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun.

    “Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” ungkapnya.

    Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa Danantara bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” ujar Rosan.

    Ia menambahkan bahwa BPK juga dapat mengaudit Danantara karena badan ini mencakup perusahaan-perusahaan berbentuk public service obligation (PSO).

    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menyebut Danantara bukan sekadar pengelola investasi, tetapi juga instrumen penting dalam pembangunan nasional.

    “Tidak pernah ada di era sebelumnya, ini yang pertama oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita doakan Danantara berjalan lancar demi Indonesia maju ke depan,” ucapnya.

    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara untuk mendukung proyek-proyek berdampak besar dan berkelanjutan.

    Danantara mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) serta tujuh BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

    Prabowo yakin bahwa dengan peresmian Danantara, Indonesia akan terus maju lebih kuat dan bersatu, serta meraih pencapaian besar di masa depan.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Ramai Tren Kabur Aja Dulu, AHY: Semua Bebas Pilih Masa Depan Masing-masing

    Ramai Tren Kabur Aja Dulu, AHY: Semua Bebas Pilih Masa Depan Masing-masing

    Ramai Tren Kabur Aja Dulu, AHY: Semua Bebas Pilih Masa Depan Masing-masing
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (
    AHY
    ) mengatakan, setiap warga negara bebas untuk menentukan masa depannya masing-masing.
    Hal ini AHY sampaikan saat ditanya perihal tren ”
    Kabur Aja Dulu
    ” yang ramai di media sosial. 
    “Semua memiliki kebebasan untuk memilih masa depannya masing-masing,” ujar AHY di Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025) malam.
    Bagi AHY, yang paling penting adalah masyarakat Indonesia saling menghargai dan menghormati, serta tidak terprovokasi hal-hal tidak perlu. 
    “Itu pilihan yang baik, itu pilihan rasional. Yang jelas kita wujudkan Indonesia yang nyaman untuk semua,” ujarnya. 
    AHY memaparkan, setiap WNI punya hak untuk mengekspresikan diri dan hak itu harus hormati.
    Sebab, kata dia, Indonesia adalah negara yang menjamin hak atau kebebasan berekspresi.
    “Yang jelas saya sendiri melihat bahwa selalu ada ruang untuk kita bisa berkarya di dalam negeri maupun luar negeri. Itu adalah pilihan yang baik. Bagi saya patriotisme itu berlaku luas,” jelasnya.
    “Jadi di mana pun ia berada, seseorang yang masih mencintai negerinya, pasti dalam hati dan pikirannya ada untuk Indonesia. Dan selalu berpikir apa yang bisa dikontribusikan untuk Indonesia,” sambung AHY.
    Menurut AHY, ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga bisa didapatkan dari berbagai penjuru dunia.
    Pada akhirnya, pengalaman itu bisa dikontribusikan untuk kemajuan rakyat Indonesia.
    “Jadi saya merasa ini adalah sesuatu yang harus diberikan ruang yang baik, yang proporsional dengan tetap kita berupaya menjadikan Indonesia rumah yang nyaman untuk kita semuanya bisa bekerja dengan baik, bisa punya masa depan, bisa punya karir dalam profesi apa pun,” kata AHY. 
    “Dan pada akhirnya semua bisa merasakan arti pembangunan, kemajuan yang menjadi semangat kita semuanya,” imbuhnya.
    Fenomena #KaburAjaDulu tengah ramai diperbincangkan di media sosial, mencerminkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.
    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa tren ini merupakan hal yang positif, asalkan individu yang berkeinginan tersebut terlebih dahulu meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka.
    Karding menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) agar mereka dapat bersaing dan mendapatkan upah yang layak di negara tujuan.
    Selain itu, tren ini juga dimanfaatkan oleh warganet untuk saling berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok bagi mereka yang ingin “kabur”.
    Negara-negara dengan banyak diaspora Indonesia menjadi pilihan yang lebih menarik bagi mereka yang baru pertama kali melangkah ke luar negeri.
    Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) baru-baru ini merilis data terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia untuk periode Januari hingga November 2024.
    Data tersebut mencatat sebanyak 272.164 PMI yang bekerja di luar negeri sepanjang tahun 2024, dengan mayoritas beroperasi di sektor informal, yaitu 145.962 orang, yang didominasi oleh pekerja migran perempuan sebanyak 187.127 orang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jumlah Pekerja Migran dari Jateng Tembus 66.611, Hongkong dan Taiwan Tetap Jadi Favorit!

    Jumlah Pekerja Migran dari Jateng Tembus 66.611, Hongkong dan Taiwan Tetap Jadi Favorit!

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jateng terus meningkat. 

    Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, sepanjang tahun 2024 tercatat 66.611 warga Jateng bekerja di luar negeri. 

    Angka ini naik sekitar 2.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 64.566 PMI.

    Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz, mengatakan mayoritas PMI asal Jateng sebanyak 64.611 orang bekerja di kawasan Asia dan Afrika. 

    Sementara itu, 1.866 PMI bekerja di Eropa dan Timur Tengah, serta 134 orang di Amerika.

    “Peningkatan ini menunjukkan bahwa minat warga Jateng untuk bekerja di luar negeri masih tinggi,” ujar Aziz, Minggu (23/2/2025).

    Aziz menjelaskan ada beberapa jalur resmi bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri, seperti skema Government to Business (G2B), Business to Government (B2G), Government to Government (G2G), serta jalur mandiri. 

    Namun, ia mengingatkan bahwa persiapan matang sangat diperlukan sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri.

    “Bekal keterampilan, baik hard skill maupun soft skill, mental yang kuat, daya tahan, dan penguasaan bahasa asing menjadi faktor kunci kesuksesan PMI,” tambahnya.

    Hongkong dan Taiwan Jadi Favorit, Jepang dan Korea Selatan untuk Sektor Industri

    Hongkong dan Taiwan menjadi tujuan favorit bagi PMI asal Jateng, terutama di sektor pekerjaan rumah tangga. 

    Faktor utama yang membuat kedua negara ini diminati adalah adanya jaminan hari libur pada Sabtu dan Minggu.

    “Banyak yang memilih Hongkong dan Taiwan karena ada hari liburnya, selain itu sektor rumah tangga juga cukup diminati,” jelas Aziz.

    Di sisi lain, PMI yang bekerja di sektor industri lebih banyak memilih Jepang dan Korea Selatan. 

    Aziz mengingatkan agar calon PMI berhati-hati dalam memilih agen penyalur tenaga kerja.

    “Pastikan lembaga penyalur memiliki sertifikasi resmi dan job desk yang jelas. PT penyalur harus memiliki pekerjaan yang sudah disahkan oleh KBRI di negara tujuan,” tegasnya.

    Tren peningkatan jumlah PMI dikatakannya terus berlanjut.

    Hingga Februari 2025, sudah ada 5.596 warga Jateng yang berangkat ke luar negeri. 

    Dari jumlah tersebut, 209 orang bekerja di Asia-Afrika, lima orang di Amerika, dan sisanya tersebar di berbagai negara lainnya.

    Aziz berharap meningkatnya jumlah PMI bisa berdampak positif bagi kesejahteraan warga Jateng. 

    Namun, ia juga mengingatkan agar para calon PMI tetap waspada dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat.

    “Kami terus berupaya memberikan pembekalan dan pelatihan agar PMI bisa sukses dan terlindungi selama bekerja di luar negeri,” imbuhnya. (*)