Xcloud.id

NGO: PMI

  • DKI pastikan kebutuhan terdampak kebakaran di Duren Sawit terpenuhi

    DKI pastikan kebutuhan terdampak kebakaran di Duren Sawit terpenuhi

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan kepada warga terdampak kebakaran di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (1/3/2025). ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    DKI pastikan kebutuhan terdampak kebakaran di Duren Sawit terpenuhi
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 01 Maret 2025 – 20:33 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kebutuhan warga terdampak kebakaran di Duren Sawit, Jakarta Timur terpenuhi melalui bantuan berupa sandang, pangan, serta hunian sementara.

    “Begitu mendapat laporan tentang kebakaran ini, kami segera berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan. ” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Hendra Hidayat di Jakarta, Sabtu.

    Bantuan yang diberikan, lanjutnya, mencakup kebutuhan dasar warga terdampak, baik sandang maupun pangan.

    Hendra mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam merespon cepat kejadian bencana yang menimpa warganya.

    Bantuan yang telah disalurkan antara lain berupa pakaian seperti mukena, daster, baju koko, celana training, popok bayi dan juga seragam sekolah.

    “Selain itu, kebutuhan kebersihan diri seperti sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, shampoo dan handuk juga diberikan,” tambahnya.

    Untuk mendukung kebutuhan pangan, disiapkan makanan siap saji sebanyak 150 boks untuk santap sahur dan berbuka puasa, serta bantuan natura berupa beras, minyak goreng, kecap manis, biskuit, ikan sarden dan kebutuhan lainnya.

    Bantuan berupa 15 paket perlengkapan anak (kidsware) juga diberikan kepada keluarga yang memiliki balita.

    Tak hanya itu, bantuan berupa 25 kasur lipat dari Kementerian Sosial juga turut diberikan.

    Serta hunian sementara bagi para pengungsi yang saat ini menempati halaman Gelanggang Olah Raga (GOR) Pondok Bambu.

    Ia menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pendirian tenda dan alas tidur pada Jumat (28/2) pukul 21.30 WIB oleh Sudin Sosial Jakarta Timur dan BPBD DKI Jakarta.

    Kemudian, bantuan sandang diberikan sekitar pukul 01.00 WIB, Sabtu (1/3) dini hari, disusul dengan penyediaan makan sahur pada pukul 02.30 WIB.

    Bantuan tambahan dari BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta dan PMI Jakarta Timur juga terus berdatangan sejak pagi hari.

    “Kami mengapresiasi kerja sama berbagai pihak yang telah ikut serta dalam membantu warga terdampak kebakaran ini,” katanya.

    Pihaknya juga terus berupaya memastikan kebutuhan dasar para penyintas tetap terpenuhi hingga kondisi mereka stabil.

    Sebanyak 30 rumah yang mencakup 36 kartu keluarga (KK), terdiri dari 100 jiwa di Kelurahan Duren Sawit dan Kelurahan Pondok Bambu menjadi korban akibat peristiwa kebakaran yang terjadi Jumat (28/2) malam.

    Sumber : Antara

  • Korban Kebakaran di Duren Sawit Mengungsi ke GOR Pondok Bambu Megapolitan 1 Maret 2025

    Korban Kebakaran di Duren Sawit Mengungsi ke GOR Pondok Bambu Megapolitan 1 Maret 2025

    Korban Kebakaran di Duren Sawit Mengungsi ke GOR Pondok Bambu
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 36 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari sekitar 100 jiwa korban
    kebakaran
    di Jalan Tegal Amba, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, mengungsi.
    Sekretaris Kota Jakarta Timur Kusmanto mengatakan, warga korban kebakaran mengungsi ke area GOR Pondok Bambu yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran pada Jumat (28/2/2025).
    “Sudah didirikan posko dari tadi malam (setelah kejadian), ada dua tenda, tenda BPBD dan tenda Sudin Sosial,” kata Kusmanto saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Sabtu (1/3/2025), dilansir dari
    TribunJakarta.com
    .
    Untuk memenuhi kebutuhan warga selama di posko pengungsian, Suku Dinas (Sudin) Sosial dan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Timur akan memasok logistik berupa makanan siap saji dan air mineral.
    Sementara itu, Baznas Bazis Jakarta Timur rencananya akan memberikan takjil kepada warga Kelurahan Pondok Bambu korban kebakaran yang menjalankan ibadah puasa.
    “Tadi bantuan yang sudah masuk dari BPBD, Sudin Sosial Jakarta Timur, Baznas, PMI, berupa Natura, family kids, ATK, seragam sekolah, air mineral, susu, dan karpet,” ujar Kusmanto.
    Guna memastikan kondisi kesehatan warga selama di posko, tim medis dari Puskesmas Kecamatan akan membuka posko pelayanan di lokasi pengungsian.
    Kusmanto menuturkan, rencananya posko pengungsian bagi warga korban kebakaran dibuka selama 10 hari. Nantinya posko pengungsian bisa diperpanjang jika masih dibutuhkan warga.
    “Sesuai dengan protap posko pengungsian bisa dibuka 10 hari ke depan, nanti kita evaluasi. Yang jelas pemerintah kota, PMI, Baznas, Dinsos, BPBD siap untuk selalu memfasilitasi,” tutur Kusmanto.
    Sebelumnya diberitakan, kebakaran melanda 30 rumah di Jalan Tegal Amba, Duren Sawit, Jumat (28/2/2025) sekitar pukul 17.55 WIB.
    Perwira Piket Sudin Damkar Jakarta Timur Gunawan mengatakan, penyebab kebakaran tersebut diduga dari petasan yang tersimpan dari salah satu rumah warga.
    “Untuk objek yang terbakar sebanyak 30 rumah semi permanen dan kontrak. Mungkin bukan dari listrik, tapi dari petasan,” kata Gunawan di lokasi, Jumat (28/2/2025).
    Gunawan memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun, satu warga mengalami luka robek pada bagian tangan.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 84 WNI Pekerja Imigran Korban “Online Scam” di Myanmar Bakal Jalani Rehabilitasi

    84 WNI Pekerja Imigran Korban “Online Scam” di Myanmar Bakal Jalani Rehabilitasi

    84 WNI Pekerja Imigran Korban “Online Scam” di Myanmar Bakal Jalani Rehabilitasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menuturkan, 84 warga negara Indonesia (WNI) korban kasus penipuan daring (
    online scam
    ) di Myanmar bakal menjalani rehabilitasi.
    Karding mengatakan, Kementerian P2MI sudah berkoodinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyediakan tempat sementara bagi para korban.
    Para korban
    online scam
    tersebut akan menjalani rehabilitasi sosial sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
    “84 WNI ini sementara dibawa ke Kemensos untuk mendapatkan rehabilitasi dan untuk mendapatkan pemeriksaan penanganan di sana,” jelas Karding saat dihubungi
    Kompas.com
    , Sabtu (1/3/2025).
    Karding menuturkan, para korban mulanya diiming-imingi pekerjaan di luar negeri.
    Namun, mereka justru terjerumus ke dalam sindikat penipuan
    online
    .
    “Rata-rata modusnya seperti itu (terjebak dengan iming-iming mendapat pekerjaan),” kata Karding.
    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) memulangkan 84 WNI yang terlibat praktik
    online scam
    atau penipuan daring dari Myawaddy, Myanmar menuju Thailand.
    Mengutip dari
    Antara
    , 84 WNI tersebut terdiri dari 69 laki-laki dan 15 perempuan.
    Kemlu bersama KBRI Yangon dan KBRI Bangkok telah berada di Maesot sejak 23 Februari untuk melakukan kontak intensif dengan sejumlah pihak di Thailand dan Myanmar.
    Otoritas Thailand memberikan ijin melintas bagi para WNI melalui Second Friendship Bridge yang berada di perbatasan Myawaddy dan Maesot pada Kamis.
    Setibanya para WNI di Maesot, otoritas Thailand kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan, imigrasi, dan
    national referral mechanism
    untuk indikasi korban TPPO.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tabel Cicilan KUR BRI 2025 Mulai Rp 1 Juta- Rp 500 Juta, Ini Cara Pengajuan Agar Lolos Bank

    Tabel Cicilan KUR BRI 2025 Mulai Rp 1 Juta- Rp 500 Juta, Ini Cara Pengajuan Agar Lolos Bank

    TRIBUNJATENG.COM –  Tabel angsuran KUR BRI 2025, syarat dan cara pengajuannya.

    Kamu bisa mengajukan pinjaman dengan bunga rendah dari Rp 1 juta hingga Rp 500 juta.

    Kamu bisa menyiapkan dokumen dan memenuhi syaratnya.

    Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) adalah salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

    Suku Bunga KUR BRI 2025

    Untuk pinjaman pertama, suku bunga yang ditetapkan adalah 6 persen per tahun.

    Namun, untuk pengajuan pinjaman kedua, ketiga, dan seterusnya, suku bunga akan meningkat secara bertahap.

    Misalnya, untuk pinjaman kedua, suku bunga menjadi 7 persen , pinjaman ketiga 8 persen , dan seterusnya.

    Berikut tabel angsuran KUR BRI Februari 2025:     .

    1. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta periode Februari 2025

    TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta periode Februari 2025

     

    2. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta periode Februari 2025

    TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta periode Februari 2025

         .

    3. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – 500 Juta periode Februari 2025

    TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – 500 Juta periode Februari 2025

      Syarat dan Cara Pengajuan KUR BRI 2025

    Calon debitur yang ingin mengajukan KUR BRI 2025 perlu memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

    -Individu atau perorangan yang memiliki usaha produktif dan layak.

    -Telah menjalankan usaha secara aktif minimal selama 6 bulan.

    -Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

    -Untuk proses pengajuan, calon debitur dapat mengunjungi kantor cabang BRI terdekat dengan membawa dokumen pendukung seperti identitas diri, dokumen legalitas usaha, dan laporan keuangan sederhana. 

    Syarat Dokumen:

     * KTP

     * Kartu Keluarga (KK)

     * NPWP (untuk plafond di atas Rp 50 juta)

     * Surat Izin Usaha (SIUP) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

     * Agunan (untuk KUR Mikro dan Kecil dengan plafond di atas Rp 50 juta)

    • Akta Nikah (jika sudah berkeluarga).  

     

    Jenis-jenis KUR
     * KUR Super Mikro
       KUR Super Mikro ditujukan untuk usaha mikro dengan pinjaman hingga 10 juta rupiah. Usaha mikro yang bisa mengajukan KUR Super Mikro ialah usaha yang dimiliki perorangan, belum pernah menerima KUR, serta usaha yang baru berjalan kurang dari 6 bulan.
     * KUR Mikro
       KUR Mikro ditujukan untuk usaha mikro dan kecil dengan pinjaman mulai dari 10 juta hingga 50 juta rupiah. Untuk mengajukan KUR Mikro, usaha mikro dan kecil harus dimiliki oleh perorangan, memiliki izin usaha mikro dan kecil, serta telah beroperasi minimal 6 bulan.
     * KUR Kecil
       KUR Kecil ditujukan untuk usaha kecil dengan pinjaman mulai dari 50 juta hingga 500 juta rupiah. Usaha yang dapat mengajukan jenis KUR ini ialah usaha kecil yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha, memiliki izin usaha, serta telah beroperasi minimal 2 tahun.
     * KUR Menengah
       KUR Menengah ditujukan untuk usaha menengah dengan pinjaman mulai dari 500 juta hingga 10 miliar rupiah. Usaha yang dapat mengajukan jenis KUR ini ialah usaha menengah yang berbentuk badan usaha seperti CV, PT, atau koperasi, memiliki izin usaha, serta telah beroperasi minimal 2 tahun.
     * KUR TKI
       KUR TKI ditujukan untuk pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Pinjaman KUR TKI maksimal 25 juta rupiah dengan tenor maksimal 3 tahun atau sesuai dengan masa kontrak kerja.

    Cara Pengajuan KUR
    Pengajuan KUR dapat dilakukan secara online maupun offline. Secara online, calon debitur dapat mengajukan KUR melalui website atau aplikasi dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Secara offline, calon debitur dapat datang langsung ke kantor cabang lembaga keuangan terdekat.

    Peringatan terhadap Penipuan

    Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan BRI, seperti pengajuan KUR melalui WhatsApp atau platform tidak resmi lainnya. BRI menegaskan bahwa pengajuan KUR hanya dilakukan melalui kantor cabang resmi atau platform online resmi mereka.

    Dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan, KUR BRI 2025 diharapkan dapat menjadi solusi bagi UMKM di Indonesia untuk mengembangkan usahanya dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

  • Tergiur Gaji Besar, 84 Pekerja Migran Indonesia Dipaksa Jadi Penipu di Myanmar – Page 3

    Tergiur Gaji Besar, 84 Pekerja Migran Indonesia Dipaksa Jadi Penipu di Myanmar – Page 3

    Setelah tiba di Bandara Soetta, 84 pekerja migran Indonesia ini ditempatkan sementara di Rumah Pelindungan dan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial (Kemensos) di Bambu Apus, Jakarta Timur.

    Mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan dimintai keterangan terlebih dulu sebelum nantinya dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

    Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan Kemensos, Rachmat Koesnadi mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan psikologis bagi para pekerja migran korban praktik scammer yang menderita stres dan gangguan mental.

    “Kami akan rehabilitasi dan kami akan periksa lagi juga secara psikososial karena di tahap yang pertama banyak yang mengalami stres berat dan juga ada yang cenderung menjadi terganggu gangguan jiwanya,” kata Rachmat.

    Rachmat menyampaikan, Kemensos juga akan menawarkan pelatihan kewirausahaan bagi para korban sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

    “Termasuk nanti kami sedang menawarkan kepada mereka untuk pelatihan vokasional atau kewirausahaan yang lainnya agar mereka tidak kembali lagi seperti ini, gitu ya,” kata Rachmat.

    Diketahui, proses pemulangan pekerja migran Indonesia yang dijadikan tenaga kerja scammer di Myanmar ini melibatkan kerja sama KemenP2MI, Kemenlu, Kemensos dan Bareskrim Polri.

     

  • Moratorium Bukan Solusi, Justru Tingkatkan PMI Ilegal

    Moratorium Bukan Solusi, Justru Tingkatkan PMI Ilegal

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki), Maxixe Mantofa, menilai kebijakan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) justru memperburuk kondisi ketenagakerjaan di luar negeri.

    Menurut Maxixe, moratorium bukanlah solusi yang efektif dalam menangani masalah penempatan PMI. Sebaliknya, kebijakan ini justru meningkatkan jumlah pekerja migran ilegal, terutama ke Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah.

    “Ketika pemerintah memberlakukan moratorium, bukan berarti kasus berkurang. Justru semakin banyak PMI yang berangkat secara ilegal. Sebab, kebutuhan tenaga kerja di luar negeri tetap ada, sementara jalur resmi ditutup,” ujar Maxixe kepada Beritasatu.com.

    Ia menegaskan bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi dapat membahayakan tenaga kerja migran karena PMI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum.

    “Pekerja migran ilegal sulit dipantau oleh pemerintah. Jika terjadi keadaan darurat, seperti perang atau kecelakaan, pemerintah kesulitan memberikan bantuan,” ujar Maxixe.

    Selain mencabut moratorium, Maxixe juga menyoroti pentingnya peningkatan pelatihan keterampilan dan kemampuan bahasa asing bagi PMI. Ia menilai salah satu kelemahan utama tenaga kerja Indonesia dibanding negara lain, seperti Filipina dan Bangladesh, adalah keterbatasan dalam berbahasa asing.

    “PMI kita kalah bersaing di awal karena kendala bahasa. Padahal, begitu mereka tiba di negara tujuan, mereka cepat beradaptasi dan bahkan lebih unggul dibanding tenaga kerja dari negara lain. 

    Salah satu faktor utama pekerja memilih jalur ilegal adalah iming-iming gaji tinggi serta proses yang dianggap lebih mudah. Namun, Maxixe menegaskan bahwa bekerja di luar negeri membutuhkan keterampilan dan pelatihan, bukan sekadar tenaga kerja tanpa keahlian,” katanya.

    Ia juga menyoroti perbedaan dengan negara, seperti Malaysia dan Singapura, yang warganya memiliki keunggulan dalam bilingualisme. Menurutnya, Indonesia perlu belajar dari kedua negara tersebut agar PMI lebih kompetitif di pasar global.

    “Menjadi pekerja migran itu seperti tentara yang dikirim ke medan perang. Tanpa pelatihan, mereka bisa mengalami masalah besar. Karena itu, pemerintah perlu mendorong penguasaan bahasa asing, terutama Inggris dan Mandarin,” tambahnya.

    Menanggapi tagar Kabur Aja Dulu, Maxixe mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda untuk bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi. Ia meminta pemerintah untuk memperkuat edukasi mengenai bahaya menjadi PMI ilegal serta memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih mudah ke jalur resmi.

    “Kami berharap ada sinergi antara pemerintah dan swasta untuk menciptakan sistem penempatan PMI yang lebih baik. Bekerja di luar negeri adalah peluang besar, tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar agar pekerja kita mendapatkan hak dan perlindungan yang layak,” tutupnya.

  • Kerja di Luar Negeri Butuh Perencanaan Matang

    Kerja di Luar Negeri Butuh Perencanaan Matang

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki), Maxixe Mantofa, menanggapi tagar Kabur Aja Dulu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Menurutnya, fenomena ini perlu dikritisi karena tidak semua orang memiliki tujuan yang jelas saat memutuskan bekerja di luar negeri.

    “Tren ini memang sedang hangat dibicarakan, tapi tidak jelas tujuannya. Kabur ke luar negeri karena apa? Mau ke mana dan melakukan apa? Kalau hanya sekadar kabur tanpa perencanaan, justru bisa menimbulkan masalah lebih besar,” ujar Maxixe kepada Beritasatu.com beberapa waktu lalu.

    Sebagai pengusaha di bidang penempatan pekerja migran Indonesia (PMI), Maxixe lebih mendukung tagar Kerja Aja Dulu, yang menekankan pentingnya perencanaan matang sebelum bekerja di luar negeri.

    Menurut Maxixe, jumlah PMI yang bekerja di luar negeri terus meningkat setiap tahun. Permintaan tenaga kerja tidak hanya tinggi dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara tujuan yang mengalami penuaan populasi.

    “Banyak negara membutuhkan tenaga kerja asing karena populasi mereka menua. Ini menciptakan peluang bagi PMI di berbagai sektor, mulai dari caregiver, industri, konstruksi, hingga perikanan,” jelasnya.

    Alasan utama WNI memilih bekerja di luar negeri adalah gaji yang lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri.

    “Sebagai contoh, pekerja sektor domestic helper di Hong Kong atau Taiwan bisa mendapatkan sekitar Rp 10 juta per bulan, sedangkan di Indonesia hanya sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. Sektor industri atau konstruksi di Korea Selatan bahkan menawarkan gaji Rp 20 juta hingga Rp 30 juta per bulan,” ungkap Maxixe.

    Selain faktor ekonomi, bekerja di luar negeri juga menjadi tren sosial. Banyak WNI yang memilih menjadi PMI karena merasa tertinggal jika tidak ikut bekerja ke luar negeri, terutama ketika melihat tetangga mereka sukses di negara lain.

    Maxixe menyebut Taiwan tetap menjadi negara tujuan utama bagi PMI, terutama dari Jawa Timur. Selain pekerjaan di sektor asisten rumah tangga, Taiwan juga menawarkan peluang di sektor peternakan, perikanan, pertanian, industri, hingga pekerja kapal.

    Maxixe menekankan setiap negara memiliki persyaratan kerja yang berbeda, sehingga calon PMI harus memahami skill yang dibutuhkan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri. Untuk itu, dirinya meminta masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri tak sekadar Kabur Aja Dulu.

    “Bekerja di luar negeri harus didasari perencanaan matang, bukan sekadar ikut-ikutan tren. Jika tujuannya benar, maka bekerja sebagai PMI bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tutupnya.

  • Di Tengah Tekanan Global Hingga PHK Massal, Ramadan Tetap Berefek Positif ke Ekonomi?

    Di Tengah Tekanan Global Hingga PHK Massal, Ramadan Tetap Berefek Positif ke Ekonomi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Secara historis, momen Ramadan dan Lebaran akan mendorong konsumsi masyarakat sehingga berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, momen Ramadan dan Lebaran 2025 kali ini diiringi oleh tekanan global hingga PHK massal di sejumlah sektor.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengakui momen Ramadan kerap berdampak positif ke perekonomian terutama di sektor perdagangan, transportasi, serta makanan & minuman. 

    “Namun, efeknya cenderung bersifat temporer dan bisa terkompensasi oleh perlambatan di sektor lain,” jelas Yusuf kepada Bisnis, Jumat (28/2/2025).

    Dia mencontohkan, ketidakpastian global masih akan sangat berpengaruh ke perekonomian domestik. Misalnya, perlambatan ekonomi di negara mitra-mitra dagang utama akan menghambat ekspor Indonesia.

    Selain itu, sambungnya, pelemahan rupiah yang telah menyentuh Rp16.500 per dolar AS juga bisa meningkatkan tekanan inflasi—terutama pada barang impor—yang pada akhirnya dapat menggerus daya beli masyarakat.

    Yusuf turut mengingatkan bahwa tren pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri padat karya masih terus berlanjut. Terbaru, setidaknya 10 ribu buruh Sritex alias PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) telah terkena PHK; 1.100 buruh pabrik piano milik Yamaha di sejumlah daerah juga terancam di-PHK. 

    “Tren PHK massal di beberapa sektor menandakan adanya pelemahan di pasar tenaga kerja, yang berpotensi menekan konsumsi dalam jangka menengah,” ujarnya.

    Dia pun menyambut positif apabila pemerintah menggelontorkan sejumlah insentif fiskal untuk mendorong konsumsi rumah tangga selama momen Ramadan dan Lebaran. Oleh sebab itu, Yusuf memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 berada di kisaran 4,9%—5,0%.

    “Meskipun masih cukup kuat, pencapaian angka 5% akan sangat bergantung pada efektivitas insentif fiskal dalam mendorong konsumsi di tengah tekanan eksternal dan pelemahan rupiah,” tutupnya.

    Keyakinan Pemerintah 

    Sebelumnya, pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 akan mencapai 5%, terutama didorong oleh momen Ramadan dan Lebaran.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menyatakan indikator-indikator makro ekonomi seperti inflasi dan PMI manufaktur masih menunjukkan angka yang bagus pada Januari. Selain itu, dia berharap tren positif tetap berlanjut pada Februari.

    Kendati demikian, Susi tidak menampik bahwa banyak pengamat dan pakar yang memberi catatan terkait kinerja perekonomian pada dua bulan ini. Oleh sebab itu, dia mengungkapkan pemerintah akan mendorong pertumbuhan pada Maret yang menjadi momen Ramadan.

    “Harusnya kita dorong di Maret ini. Insya Allah mudah-mudahan masih bisa [tercapai pertumbuhan 5%],” ujar Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Dia meyakini daya beli masyarakat akan terdongkrak pada Maret karena tunjangan hari raya (THR) akan cair. Sejalan dengan itu, sambungnya, pemerintah juga memberi insentif fiskal.

    Susi mencontohkan bahwa pemerintah akan memberikan diskon tiket pesawat dan tarif tol menjelang mudik Lebaran. Selain itu, akan ada program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) edisi Ramadan.

    “Kita keroyok bareng-bareng sih. Mudah-mudahan semua program efektif sehingga ngangkat di kuartal I-nya, karena psikologisnya penting di kuartal I,” jelasnya.

  • KAI dan PT PDS Teken MoU untuk Penempatan Tenaga Ahli Dirgantara Indonesia di Korea Selatan

    KAI dan PT PDS Teken MoU untuk Penempatan Tenaga Ahli Dirgantara Indonesia di Korea Selatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Korea Aerospace Industries Ltd (KAI) menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan PT Prima Duta Sejati (PDS) untuk pelatihan dan penempatan tenaga kerja ahli di bidang dirgantara. Kesepakatan ini bertujuan memperkuat kerja sama pertahanan antara Korea Selatan dan Indonesia serta membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia di sektor industri penerbangan.

    Penandatanganan MOU ini juga dihadiri oleh Sekjen Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Irjen Pol Dwiyono, Menteri Perdagangan periode 2016-2019 Enggartiasto Lukita sekaligus sebagai Chief Executive B-Universe, Acting Duta Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia Yang Mulia Park Soo-Deok, dan Direktur Team Kerja Sama Korea Aerospace Industries di Korea Selatan Mr Lee Young-Gi beserta jajarannya.

    Irjen Pol Dwiyono mengapresiasi inisiatif ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan keterampilan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

    “Dengan adanya kerja sama ini, pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan dapat bekerja di KAI dan dibekali dengan skill yang baik. Diharapkan nanti juga bisa terjadi transfer knowledge untuk mendukung industri dirgantara di Indonesia,” ujar Irjen Pol Dwiyono kepada awak media, pada Jumat (28/2/2025).

    Penandatanganan MoU KAI dan PT PDS untuk tenaga ahli dirgantara Indonesia di Korea Selatan ini, menandai langkah awal penempatan tenaga ahli Indonesia di perusahaan tersebut.

    Direktur PT PDS Maxixe Mantofa mengatakan, jumlah pekerja yang akan dikirimkan masih terbatas pada tahap awal, tetapi akan meningkat seiring dengan kepercayaan dari pihak Korea.

    “Untuk KAI ini, layaknya semua perusahaan yang baru masuk dan ini adalah tonggak sejarah. Awalnya mereka akan mencoba dengan jumlah kecil, tetapi jika kualitas tenaga kerja Indonesia terbukti, maka jumlahnya akan meningkat,” jelas Maxixe.

    Maxixe menyebutkan, hal ini juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Ia juga menyoroti besarnya potensi kerja sama internasional bagi tenaga kerja Indonesia. Ia menjelaskan bahwa di negara-negara maju, populasinya mulai menua, sehingga banyak sektor membutuhkan tenaga kerja asing.

    “Jika tenaga lokal tidak mencukupi, maka mereka akan mengambil pekerja migran dari negara lain. Peluang ini sangat besar bagi tenaga kerja Indonesia,” tambahnya.

    Tidak hanya itu, sebagai bagian dari kerja sama ini, PDS akan menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli di bidang manufaktur suku cadang pesawat terbang yang akan diperkenalkan pada Mei 2024.

    Selain itu, KAI juga akan bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk mendirikan pusat pelatihan khusus di Indonesia.

    Direktur Kerja Sama KAI Lee Young-Gi menekankan pentingnya sumber daya manusia berkualitas dalam kerja sama ini.

    “Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang melimpah dan infrastruktur penerbangan unggul di Indonesia, kami akan melatih tenaga kerja dengan keterampilan tinggi untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja di antara subkontraktor kami serta memperkuat pelaksanaan industri dirgantara domestik,” ungkapnya.

    Melalui kerja sama berkelanjutan dengan KAI, PDS juga akan melatih tenaga kerja terampil yang memenuhi kualifikasi dan berkontribusi pada perkembangan industri dirgantara di kedua negara.

    Dengan Mou KAI dan PT PDS, diharapkan tenaga kerja Indonesia semakin berdaya saing di industri penerbangan global, khususnya Korea Selatan, serta dapat membawa ilmu dan pengalaman yang diperoleh di luar negeri untuk mendukung perkembangan sektor dirgantara di dalam negeri.

  • Pemerintah ‘Pede’ Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I/2025 Capai 5%, Ini Faktornya

    Pemerintah ‘Pede’ Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I/2025 Capai 5%, Ini Faktornya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 akan mencapai 5%, terutama didorong oleh momen Ramadan dan Lebaran.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menyatakan indikator-indikator makro ekonomi seperti inflasi dan PMI manufaktur masih menunjukkan angka yang bagus pada Januari. Selain itu, dia berharap tren positif tetap berlanjut pada Februari.

    Kendati demikian, Susi tidak menampik bahwa banyak pengamat dan pakar yang memberi catatan terkait kinerja perekonomian pada dua bulan ini. Oleh sebab itu, dia mengungkapkan pemerintah akan mendorong pertumbuhan pada Maret yang menjadi momen Ramadan.

    “Harusnya kita dorong di Maret ini. Insya Allah mudah-mudahan masih bisa [tercapai pertumbuhan 5%],” ujar Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Dia meyakini daya beli masyarakat akan terdongkrak pada Maret karena tunjangan hari raya (THR) akan cair. Sejalan dengan itu, sambungnya, pemerintah juga memberi insentif fiskal.

    Susi mencontohkan bahwa pemerintah akan memberikan diskon tiket pesawat dan tarif tol menjelang mudik Lebaran. Selain itu, akan ada program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) edisi Ramadan.

    “Kita keroyok bareng-bareng sih. Mudah-mudahan semua program efektif sehingga ngangkat di kuartal I-nya, karena psikologisnya penting di kuartal I,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengklaim pertumbuhan ekonomi pada Januari masih aman.

    Kendati pemerintah, Airlangga belum mau memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025. Dia meminta setiap pihak bersabar.

    “Ya, Lebaran saja dulu, kita lihat,” jelasnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025) malam.