Xcloud.id

NGO: PMI

  • Pemerintah Perketat Pengawasan Siber Guna Hentikan Perekrutan Pekerja Migran Ilegal

    Pemerintah Perketat Pengawasan Siber Guna Hentikan Perekrutan Pekerja Migran Ilegal

    Jakarta –

    Setiap bulan, lebih dari 20 akun media sosial dan situs web ditutup karena memfasilitasi perekrutan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ribuan lainnya masih beroperasi, memperdaya calon PMI dengan janji pekerjaan palsu di luar negeri.

    Berdasarkan data P2MI tahun 2023, lebih dari 5 juta PMI berangkat secara tidak prosedural, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia. Mayoritas dari mereka direkrut melalui platform digital, di mana agen ilegal menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi dan proses cepat, tetapi berujung pada penyiksaan, kerja paksa, atau bahkan perbudakan modern.

    Menanggapi ancaman ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) berkomitmen memperkuat pengawasan siber untuk melindungi PMI dari eksploitasi dan perdagangan manusia.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, menegaskan arti penting pengawasan ketat terhadap aktivitas digital yang menyasar pekerja migran.

    “Kami telah mengembangkan sistem pemantauan siber yang dapat mendeteksi situs dan akun media sosial yang terindikasi melakukan perekrutan ilegal. Namun, tantangannya adalah mempercepat proses takedown agar ancaman ini dapat segera ditindak,” ujar Meutya dalam keterangan tertulisnya.

    Menurut Meutya kerja sama lintas kementerian dan lembaga akan dapat mempercepat penindakan terhadap konten berbahaya di platform digital.

    “Kami memiliki sistem pemantauan siber yang dapat mendeteksi serta menindak situs atau akun yang terindikasi merekrut PMI secara ilegal. Namun, dalam beberapa kasus, prosedur take down yang melibatkan platform digital memerlukan waktu lebih lama. Kami akan mendorong percepatan proses ini agar perlindungan terhadap PMI dapat lebih optimal,” tegasnya.

    Selain upaya penindakan, Komdigi juga akan memperkuat edukasi digital kepada calon PMI agar lebih waspada terhadap modus penipuan di ruang siber. Sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, radio, dan televisi nasional, guna memastikan informasi tentang jalur resmi bekerja di luar negeri dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

    “Pada prinsipnya kami juga dari sisi platform digital siap untuk membantu jika ada sosialisasi misalnya agen-agen yang harus dihindari oleh PMI atau mungkin lebih enak lewat infografis dan lain-lain. Bisa juga seperti peringatan modus-modus yang biasa digunakan oleh para pelaku, kita bisa buatkan kampanye digital atau iklan layanan masyarakat,” tuturnya.

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, menyoroti tingginya kasus PMI yang direkrut secara ilegal melalui media sosial dan platform digital. Berdasarkan pemantauan Kementerian P2MI, setiap bulan terdapat sekitar 23 hingga 27 situs atau akun media sosial yang harus ditindak karena terindikasi memfasilitasi perekrutan ilegal PMI.

    “Kami membangun sinergi dengan Kementerian Komdigi dalam rangka memenuhi mandat utama yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.

    Dengan sinergi yang semakin erat antara Komdigi dan KP2MI, diharapkan perlindungan terhadap PMI dapat lebih efektif dan menyeluruh, mulai dari sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, hingga saat mereka kembali ke tanah air.

    “Pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai alat utama dalam memerangi kejahatan siber yang mengancam keselamatan pekerja migran Indonesia,” ungkapnya.

    (agt/agt)

  • Banyak Pabrik Gulung Tikar Meski Indeks Manufaktur Indonesia Tembus 53,6 Poin, Ini Alasannya – Halaman all

    Banyak Pabrik Gulung Tikar Meski Indeks Manufaktur Indonesia Tembus 53,6 Poin, Ini Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badai PHK (pemutusan hubungan kerja) di sejumlah perusahaan di dalam negeri terus terjadi sejak awal tahun hingga Ramadhan ini. 

    Berdasar catatan, PHK buruh terjadi di PT Sanken di Karawang, Jawa Barat, PT Yamaha Musik dan PT Tokai di Bekasi dan PT PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda mengatakan, pendorong perusahaan melakukan PHK massal adalah menurunnya permintaan secara global. Dari sisi permintaan di Amerika dan China mengalami kontraksi yang cukup signifikan.

    Di pasar domestik bahkan industri lokal tidak berkembang lantaran adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang memudahkan impor masuk ke dalam negeri.

    “Ini yang dinilai bahwa ya produksi kita kalah bersaing dengan barang-barang dari China, dengan harga yang jauh lebih murah. Belum lagi masalah untuk trifhting,” kata Nailul dalam keterangannya di media sosial YouTube Narasi, Minggu (9/3/2025).

    Nailul mengatakan bahwa daya beli masyarakat yang terkontraksi ini bermula pada periode Mei hingga September 2024, yang mengalami deflasi berturut-turut secara bulanan.

    Dia bilang, kedua alasan itulah yang menjadi penyebab perusahaan gulung tikar bahkan menimbulkan PHK massal.

    “Nah ini artinya emang dari sisi permintaan ada gangguan di situ yang pada akhirnya menganggu juga dari sisi produksinya,” ucap dia.

    “Makanya di tahun 2024 itu banyak produsen-produsen tekstil yang dia gulung tikar karena dua hal tersebut ada dari sisi kebijakan permendag nomor 8 di tahun 2024 dan juga ada di sisi daya beli masyarakat yang memang belum pulih sepenuhnya,” sambungnya.

    Indeks PMI Februari 53,6 Poin

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa kinerja industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan hasil positif. Tercermin dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Februari 2025 yang menyentuh angka 53,6 poin.

    Survei yang dirilis oleh S&P Global tersebut menunjukkan PMI manufaktur Indonesia naik signifikan hingga 1,7 poin dari capaian bulan Januari di angka 51,9. 

    PMI manufaktur Indonesia pada Februari 2025 mampu melampaui PMI manufaktur Amerika Serikat 51,6 poin, Taiwan 51,5 poin, Filipina 51,0 poin, China 50,8 poin, Thailand 50,6 poin, Malaysia 49,7 poin, Vietnam 49,2 poin, Jepang 48,9 poin, Myanmar 48,5 poin, Jerman 46,1 poin dan Inggris 46,4 poin.

    “Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang tertinggi di tingkat ASEAN. Bahkan juga melampaui negara-negara manufaktur global yang saat ini masih mengalami fase kontraksi,” tutur Menperin Agus di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Performa manufaktur yang terlihat dari PMI juga sejalan dengan capaian Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Februari yang telah dilansir oleh Kementerian Perindustrian.

    IKI pada Februari 2025 tercatat di level 53,15. Posisi tersebut meningkat 0,05 poin dibandingkan Januari 2025 atau meningkat 0,59 poin dibandingkan dengan Februari tahun lalu.

    “Sama dengan bulan Januari 2025, di bulan Februari juga untuk PMI manufaktur Indonesia dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) berada pada fase ekspansi. Ini menandakan bahwa sektor industri manufaktur terus berkembang dengan optimisme yang cukup tinggi di awal tahun,” ungkap Agus.

    Meski harus menghadapi berbagai dinamika politik dan ekonomi global, industri manufaktur nasional tetap menunjukkan kepercayaan yang tinggi dalam menjalankan usahanya.

    Hal ini turut mencerminkan kondisi iklim usaha di Indonesia yang kondusif karena adanya beberapa regulasi pemerintah yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing bagi sektor industri. 

    “Dengan adanya berbagai upaya strategis dan inovasi dari para pelaku industri, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah, kami optimistis sektor industri manufaktur dapat kembali bangkit dan mencatat pertumbuhan positif sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Menperin. 

  • Wakil Bupati Jepara M Ibnu Hajar Tinjau dan Beri Bantuan Warga Korban Rumah Roboh

    Wakil Bupati Jepara M Ibnu Hajar Tinjau dan Beri Bantuan Warga Korban Rumah Roboh

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara meninjau langsung sekaligus memberikan bantuan kepada warga Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara yang menjadi korban rumah roboh.

    Peninjauan tersebut dilakukan secara langsung oleh Wakil Bupati Jepara, M Ibnu Hajar didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah juga bersama Baznas Kudus dan PMI Jepara meninjau rumah roboh tersebut di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara pada Sabtu (8/3/2025). 

    Sebagai wujud empati, Wakil Bupati Jepara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsospermasdes), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Baznas, dan PMI Kabupaten Jepara menyerahkan sejumlah bantuan logistik dan uang tunai. 

    Untuk tindakan lebih lanjut, Gus Wabup sapaan akrab Wakil Bupati Jepara mengatakan, akan ditinjau dan diverifikasi lebih lanjut terlebih dahulu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) dan Inspektorat untuk diberikan bantuan rehab rumah.

    “Ini nanti biar dicek dulu oleh Disperkim, diverifikasi dulu, ketika lolos verifikasi ya nanti diberikan bantuan rehab rumah,” kata Wabup Jepara dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng, Minggu (9/3/2025).

    Setelah meninjau dan memberikan bantuan korban rumah roboh di Desa Kancilan, Gus Wabup juga meninjau rumah milik Sri Mulyani (56), seorang lansia difabel warga Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo Jepara yang rumahnya mengalami roboh pada Sabtu (8/3) pagi. 

    Pihaknya pun bertindak cepat bersama jajarannya setelah mendapatkan laporan adanya kejadian tersebut. 

    Sejumlah bantuan logistik juga turut diberikan secara langsung kepada korban.

    Gus Wabup sapaan akrabnya menuturkan, untuk nantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga telah dikoordinasikan bersama dinas terkait.

    “Karena saat ini memang curah hujan belum berhenti jadi kita harus waspada menghadapi itu semua,” tandasnya. 

    Disisi lain, korban rumah roboh, Sutikno menyebut bahwa rumahnya ambruk pada Jumat (7/3) dini hari setelah angin kencang menerjang. 

    “Beruntung dirinya saat itu sedang tidak ada di rumah,” ucap Sutikno.(Ito)

  • Pemkab Jepara Ulurkan Tangan Bantu Difabel di Desa Jerukwangi

    Pemkab Jepara Ulurkan Tangan Bantu Difabel di Desa Jerukwangi

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara berikan bantuan kepada difabel di Desa Jerukwangi, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.

    Pemberian bantuan itu dilakukan secara langsung oleh, Wakil Bupati Jepara, M. Ibnu Hajar didampingi sejumlah kepala perangkat daerah  mengunjungi FS (26), seorang difabel di Desa Jerukwangi, Kecamatan Bangsri Jepara, Sabtu (8/3/2025). 

    Menurut Gus Wabup Jepara, keberadaan difabel memerlukan uluran tangan dari berbagai pihak, utamanya pemerintah. 

    Dalam kunjungan tersebut, sejumlah bantuan diberikan secara langsung oleh Wakil Bupati Jepara.

    Di antaranya adalah bantuan logistik dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes), dan sejumlah uang tunai dari Baznas dan PMI Kabupaten Jepara. 

    “Dinas Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan Dinsospermasdes untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan BPJS yang bersangkutan, karena setelah dicek ternyata BPJS-nya sudah tidak aktif,” kata Muhammad Ibnu Hajar dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng, Minggu (9/3/2025).

    Wakil Bupati Jepara menuturkan pihak Kementerian Sosial juga akan melakukan asesmen untuk pemberian bantuan kursi roda khusus sehingga nantinya mampu memudahkan mobilitas dan aktivitas sehari-harinya. (Ito)

  • Top 3: Ada 500 Ribu Lowongan Kerja dari Rano Karno – Page 3

    Top 3: Ada 500 Ribu Lowongan Kerja dari Rano Karno – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menciptakan 500 ribu lapangan kerja baru untuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat hingga sarjana.

    Tahap awal. Pemprov DKI Jakarta menyediakan 2.000 lowongan kerja dalam bursa kerja (job fair) pertama tahun 2025 di Tamini Square, Makasar, Jakarta Timur.

    Bursa kerja ini dilaksanakan selama dua hari dengan 40 perusahaan yang berpartisipasi termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta.

    Artikel mengenai lowongan kerja di Jakarta ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

    Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal Bisnis Liputan6.com pada Minggu 9 Maret 2025:

    1. Rano Karno Buka 500 Ribu Lowongan Kerja! Ada Pasukan Oranye, Merah, hingga Putih

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menciptakan 500 ribu lapangan kerja baru untuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat hingga sarjana.

    “Jakarta sekarang masih membutuhkan lapangan kerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menciptakan 500 ribu lapangan kerja,” kata Rano Karno.

    Simak artikel selengkapnya di sini

     

     

  • BKSAP DPR RI ajak Singapura dukung Palestina

    BKSAP DPR RI ajak Singapura dukung Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam kunjungan diplomasinya ke Singapura mengajak negara tersebut turut aktif dalam menyuarakan pembelaan atas Palestina.

    Ketua BKSAP Mardani Ali Sera mengatakan bahwa Palestina adalah masalah kemanusiaan yang hakiki.

    “Kami sangat berharap agar Singapura juga menyuarakan hal ini demi kemerdekaan rakyat Palestina. Two state policy semoga secepatnya bisa direalisasikan,” kata Mardani dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Mardani juga menambahkan bahwa perlu tindak lanjut pertemuan parlemen ini dengan berbagai kegiatan bilateral, misalnya melakukan FGD (Focused Group Discussion) kedua negara dengan variasi topik, yang intinya adalah membangun kebersamaan antar negara.

    “Pada kesempatan ini kami juga meminta, jika memungkinkan, untuk mengadakan kerja sama lebih banyak-dan-dalam secara bersama, misalnya mengadakan FGD, atau pertemuan intensif lainnya’’ ujarnya.

    Menanggapi ajakan Indonesia, Chairman of the Singapore-Southeast Asia Regional Parliamentary Group Patrick Tay mengaku bahwa Palestina juga menjadi perhatian Parlemen Singapura. Tak hanya kalangan orang tua, anak-anak muda di sini juga prihatin atas kejadian di Palestina.

    “Mereka mengamati melalui media sosial tentang genosida yang terjadi di sana. Kami (Singapura) mendukung langkah progresif Indonesia sebagai pilar utama menyuarakan isu ini. Dan kami akan menjadi bagian mendukung di berbagai kesempatan, termasuk di acara AIPA nanti,” tambah Patrick.

    Kunjungan ke Parlemen Singapura adalah rangkaian kegiatan Kunjungan Diplomasi (Kundip) BKSAP pasca dibentuknya GKSAB pada 30 Januari 2025 oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Singapura menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh seluruh pimpinan BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera dan tiga wakil ketua; Bramantyo Suwondo, Muhammad Husein Fadlulloh, Ravindra Airlangga, Irine Yusiana Roba Putri.

    Sementara itu, tuan rumah Parlemen Singapura diwakili oleh Chairman of the Singapore-Southeast Asia Regional Parliamentary Group Patrick Tay, Deputy Chair of the Singapore-Southeast Asia Regional Parliamentary Group Darryl David dan Member of the Singapore-Southeast Asia Regional Parliamentary Group and Member of Government Parliamentary Committee (GPC) Defence and Foreign Affairs Zhulkarnain Abdul Rahim.

    Selain tentang Palestina, banyak isu dibahas dalam pertemuan antar lembaga parlemen tersebut. Di antaranya tentang Rohingya, yang tentangnya, BKSAP baru saja mengadakan FGD dengan Amnesty Internasional.

    Kemudian, terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bahkan untuk hal ini, anggota delegasi lainnya bertanya secara detail.

    Ravindra Airlangga, pimpinan yang juga anggota Komisi IV bertanya tentang perlindungan atas PMI di Singapura, mengingat jumlahnya sangat besar, mencapai lebih daripada 100 ribu orang.

    ‘’Kami sangat berharap parlemen Singapura turut membantu PMI untuk dilindungi secara legal konstitusional,” tutur Ravindra.

    Menanggapi hal ini, Patrick Tay menjawab, ‘’Jangankan melindungi mereka (PMI), bahkan warga negara kami sampai protes bahwa kami (pemerintah Singapura) dianggap lebih mementingkan warga asing daripada warganya sendiri. Hal ini berkaitan karena banyaknya asuransi dan perlindungan yang diberikan kepada PMI oleh pemerintah kami”.

    Mengakhiri pertemuan bilateral antar parlemen ini, Patrick Tay mengapresiasi kunjungan delegasi Indonesia mengingat telah menjadikan Singapura sebagai negara pertama yang didatangi oleh seluruh pimpinan BKSAP.

    “Ini menjadikan kebanggaan bagi kami, karena semua pimpinan parlemen dari BKSAP bisa mengunjungi kami. Sungguh sebuah kehormatan bagi negara Singapura,” pungkas Patrick.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Apjati Minta Badan Legislasi DPR Tinjau Ulang Rencana Kenaikan Jaminan Deposito – Halaman all

    Apjati Minta Badan Legislasi DPR Tinjau Ulang Rencana Kenaikan Jaminan Deposito – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI tengah menyusun Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Salah satu pasal yang disoroti dalam revisi RUU itu oleh para pengusaha pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Asosiasi P3MI yaitu Pasal 55 tentang Kenaikan Jaminan Usaha berupa deposito senilai Rp 3 miliar, naik 100 persen dari  Rp 1,5 miliar.

    Demikian dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Said Saleh Alwaini, MM, MIM saat dikonfirmasi awak media pada Jumat 7 Maret 2025.

    Menurut dia  kebijakan itu akan sangat memberatkan para pengusaha pelaku penempatan  tenaga kerja dalam situasi dan kondisi usaha  yang selama ini tidak sedang baik-baik saja.

    “Ditambah situasi global yang tidak menentu serta dampak geopolitic dunia yang diperparah akibat Perang Rusia Vs Ukraina dan meningkatnya ketegangan di Gaza dan Laut China Selatan,” ujar Said.

    Masih kata Said, apabila ketentuan pasal ini ditetapkan maka akan berdampak buruk bagi dunia Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

    Khususnya yang dilaksanakan oleh swasta akan banyak Perusahaan Penempatan PMI yang  akan gulung tikar.

    Tentunya berdampak pula pada target Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diharapkan Menteri Abdul Kadir Karding sebanyak 400 – 500 ribu pekerja sepanjang tahun 2025.

    “Serta berpotensi merugikan perekonomian nasional dan menghambat Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Selain itu dia mengatakan tidak terbukti adanya korelasi peningkatan deposito dengan Penurunan Penguatan Perlindungan PMI.

    “Justru hanya membuat situasi semakin sulit bagi P3MI yang sudah menghadapi berbagai tantangan Regulasi dan Pasar Global,” kata Said.

    Oleh karena itu pihaknya memohon kepada Anggota Badan Legislasi DPR-RI dan Pemerintah untuk meninjau kembali rencana Kenaikan Deposito agar regulasi yang dibuat tetap berpihak pada keberlangsungan Industrial Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta kesejahteraan para Pekerja Migran Indonesia.

     

     

  • Hidup 19 Tahun di Hutan Malaysia, Ribut Uripah Wanita Batang Ganti Namanya, Kini Sudah Dievakuasi

    Hidup 19 Tahun di Hutan Malaysia, Ribut Uripah Wanita Batang Ganti Namanya, Kini Sudah Dievakuasi

    TRIBUNJATENG.COM,BATANG – Nama Ribut Uripah kini tengah menjadi perhatian.

    Uripah, seorang perempuan asal Indonesia yang tinggal di sebuah Hutan Malaysia. Ia juga sudah mengganti namanya.

    Ternyata Uripah berasal dari Bawang, Batang.

    Ia tanpa kabar selama 19 tahun dan keluarga masih terus mencarinya.

    Nama Ribut Uripah selalu disebut setiap pengajian. Keluarga terus berharap dia kembali atau setidaknya ada kabar.

    Nama Ribut Uripah ramai berawal dari sebuah video viral.

    Dalam video berdurasi 2 menit 18 detik itu, Ia mengaku bernama Sakinah dan berasal dari Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

    Ia juga menyebut mempunyai anak bernama Istianah.

    Diketahui, ia telah tinggal di sebuah gubuk kayu di tengah hutan Malaysia selama 19 tahun.

    Kepala Desa Candirejo, Ahmad Musafak telah memastikan bahwa wanita yang berada di video tersebut memang merupakan warganya yang hilang sejak tahun 2006.

    Namun, wanita itu telah berganti nama di Malaysia menjadi Sakinah Anggraeni yang mana nama aslinya adalah Ribut Uripah.

    “Semalam sekitar jam 9 mendapat informasi terkait warga saya yang terlantar di Malaysia,  kami sudah melakukan konfirmasi kepada pihak keluarga, ternyata betul itu salah satu kelurganya yang pergi ke Malaysia dan tidak pernah ada kabar,” tuturnya saat ditemui, Kamis (6/3/2025).

    Usai memastikan itu warga Candirejo, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Muspika, Disnaker dan Dinsos.

    “Kami juga sudah koordinasi dengan warga Bawang yang berada di Malaysia, dan Alhamdulillah mudah dicari.

    Saat ini Ribut sudah dilakukan evakuasi,  keadaannya sehat dan telah berada di KBRI,” ujarnya.

    Musafak mengatakan banyak pihak yang prihatin dan turut membantu kepulangan Ribut.

    Satu di antaranya adalah Anggota DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo yang juga merupakan warga Bawang Batang.

    “Alhamdulillah terimakasih banyak pihak yang mau membantu, termasuk Pak Yoyok, bahkan beliau tadi sudah berkomunikasi dengan keluarga Ribut, dan akan membantu pemulangan Ribut,” tandasnya.(din)

    Keluarga Berharap Ribut Bisa Dipulangkan

    TUNJUKKAN FOTO – Misni kakak ipar Ribut Uripah menunjukkan foto kondisi Ribut yang ditemukan di Hutan Malaysia, Kamis (6/3/2025). Meski sudah bertahun-tahun tidak bertemu, namun keluarga langsung yakin bahwa perempuan dalam video viral adalah Ribut Uripah yang pergi ke Malaysia sejak tahun 2006 dan tidak pernah memberi kabar. (TRIBUNJATENG / DINA INDRIANI)

    Kabar gembira tengah dirasakan keluarga Ribut Uripah, pekerja migran Indonesia yang hilang selama 19 tahun yang ditemukan dalam keadaan hidup di hutan Malaysia. 

    Kabar bahagia itu pertama kali tersampaikan oleh keluarga melalui sebuah video viral yang menunjukkan seorang perempuan yang mengaku berasal dari Bawang, Batang ditemukan tinggal di sebuah hutan Malaysia.

    Meski sudah bertahun-tahun tidak bertemu, namun keluarga langsung yakin bahwa perempuan dalam video itu adalah Ribut Uripah yang pergi ke Malaysia sejak tahun 2006 dan tidak pernah memberi kabar.

    Misni (60), kakak ipar Ribut Uripah, mengisahkan awal mula adik iparnya berangkat ke Malaysia. 

    “Dulunya ada orang ngajak kerja ke Malaysia, tetangga dulu yang ngajak. 

    Saat itu anaknya masih kecil, umur 4 tahun, dan dirawat kakaknya sampai sekarang,” tutur Misni saat ditemui di rumahnya, Kamis (6/3/2024).

    Misni mengatakan pada tahun pertama kerja, 2006, Ribut masih sempat mengirim surat dan uang sekali.

    Namun, setelah itu kabar dari Ribut hilang begitu saja.

    Keluarga mengira Ribut pindah kerja atau tidak berkabar.

    “Kami tanya ke agen, katanya tidak ada yang namanya Ribut Uripah, mungkin pindah atau namanya diganti,” jelas Misni.

    Di Malaysia, Ribut Uripah mengenalkan namanya sebagai Sakinah Anggraeni.

    Keluarga terus berharap dan selalu menyebut nama Ribut dalam setiap pengajian.

    “Pagi-pagi pada heboh, pak lurah ke sini ngabari tentang video yang viral itu, langsung yakin memang itu Ribut Uripah, apalagi menyebut anaknya Istianah,” ungkap Misni.

    Dengan bantuan warga Candirejo yang bekerja di Malaysia, Ribut dapat berkomunikasi dengan keluarganya melalui video call. 

    Pihak keluarga berharap Ribut bisa segera pulang.

    “Kalau bisa ya lebaran sudah pulang, kalau tidak bisa ya gimana lagi, kami mendengar keadaan Ribut sehat sudah bahagia,” ujarnya.

    Kepala Desa Candirejo, Ahmad Musafak memastikan Ribut Uripah dalam keadaan baik dan sehat.

    “Alhamdulillah sudah dievakuasi, keadaannya sehat, saat ini sudah berada di KBRI,” ujarnya.

    Musafak mengatakan pemulangan Ribut saat ini masih dalam proses administrasi.

    “Insya Allah harapannya dalam satu atau dua minggu bisa dipulangkan,” pungkasnya.(din)

  • Cerita Viral Ribut Uripah Asal Batang Hilang Selama 19 Tahun, Kini Ditemukan di Hutan Malaysia – Halaman all

    Cerita Viral Ribut Uripah Asal Batang Hilang Selama 19 Tahun, Kini Ditemukan di Hutan Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Batang – Keluarga Ribut Uripah, seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah, merasakan kebahagiaan luar biasa setelah Ribut ditemukan hidup setelah hilang selama 19 tahun di hutan Malaysia.

    Penemuan ini menjadi berita viral setelah sebuah video menunjukkan perempuan yang mengaku berasal dari Bawang Batang, tempat tinggal Ribut.

    Keluarga Ribut langsung mengenali perempuan dalam video tersebut sebagai Ribut Uripah, yang pergi ke Malaysia pada tahun 2006 dan tidak pernah memberi kabar.

    Misni (60,) kakak ipar Ribut, menceritakan bahwa sebelum menghilang, Ribut sempat mengirim surat dan uang pada tahun pertama bekerja.

    “Setelah itu, kabar dari Ribut hilang begitu saja. Kami mengira dia pindah kerja atau tidak berkabar,” ungkap Misni saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 6 Maret 2024.

    Proses Penemuan dan Komunikasi

    Di Malaysia, Ribut mengenalkan dirinya dengan nama Sakinah Anggraeni.

    Keluarga terus berharap dan menyebut nama Ribut dalam setiap pengajian.

    Info penemuan Ribut datang dari Kepala Desa Candirejo, Ahmad Musafak, yang mengabarkan bahwa Ribut dalam keadaan baik dan sehat.

    “Pak lurah ke sini ngabari tentang video yang viral itu. Kami langsung yakin memang itu Ribut Uripah, apalagi menyebut anaknya, Istianah,” tambah Misni.

    Dengan bantuan warga Candirejo yang bekerja di Malaysia, Ribut dapat berkomunikasi dengan keluarganya melalui video call.

    Keluarga berharap Ribut bisa segera pulang, idealnya pada saat Lebaran.

    Proses Pemulangan

    Kepala Desa Ahmad Musafak memastikan bahwa Ribut Uripah saat ini sudah dievakuasi dan berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia.

    “Alhamdulillah, sudah dievakuasi, keadaannya sehat. Saat ini, pemulangan Ribut masih dalam proses administrasi. Insya Allah, dalam satu atau dua minggu bisa dipulangkan,” pungkas Musafak.

    (TribunBanyumas.com/Dina Indriani)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 2 Tersangka CPMI Ilegal Diserahkan ke Kejari Kota Malang

    2 Tersangka CPMI Ilegal Diserahkan ke Kejari Kota Malang

    Malang(beritajatim.com) – Dua tersangka kasus Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Kamis (6/3/2025).

    Kedua tersangka itu adalah HNR (45), warga Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dan laki-laki berinisial DPP (37), warga Kecamatan Sukun Kota Malang.

    2 tersangka ini sebelumnya ditangkap oleh Satreskrim Polresta Malang Kota usai mendapat laporan dari salah satu CPMI Ilegal yang berhasil kabur. Saat penggerebekan di tempat penampungan CPMI ilegal di kawasan Sukun, Kota Malang pada Jumat (8/11/2024) lalu, ada sebanyak 41 CPMI berada di dalamnya.

    Sebanyak 13 CPMI dititipkan di Rumah Aman (Safe House) Dinsos P3AP2KB Kota Malang. Lalu sisanya sebanyak 28 CPMI dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Bahkan, hasil penyelidikan, tempat penampungan CPMI bernama PT NSP dikelola secara ilegal oleh tersangka.

    “Tadi saat pemeriksaan tersangka ini hendak mencabut keterangannya. Terkait masalah ini, nantinya akan masuk ke materi persidangan. Lebih jelasnya, maka bisa dilihat pada saat perkara ini telah disidangkan,” ujar Kasi Intel Kejari Kota Malang, Agung Tri Raditya.

    Agung menuturkan, usai diperiksa di Kejari Kota Malang 2 tersangka ini akan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan selama 20 hari. Kejari Kota Malang kini juga sedang melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Kelas I A Malang untuk segera disidangkan.

    “Untuk tersangka perempuan HNR, kami titipkan di Lapas Perempuan Malang. Sedangkan yang tersangka laki DPP, kami titipkan di Lapas Kelas I Malang,” ujar Agung.

    Agung mengungkapkan 2 tersangka TPPO CPMI Ilegal dijerat dengan 7 pasal berlapis. Selain itu, dalam pelimpahan barang bukti perkara TPPO mereka menerima ratusan barang bukti. Mulai dari CPU komputer, printer, monitor hingga berbagai dokumen lainnya.

    “Pasalnya berlapis yaitu Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 10 UU RI No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Pasal 81, Pasal 83, Pasal 85 C dan Pasal 85 D UU RI No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” ujar Agung. (luc/ted)