Xcloud.id

NGO: Parameter Politik Indonesia

  • 2 GASPOL! Hari Ini: Partai Baru, Pembuktian Jokowi Tanpa PDI-P Nasional

    2 GASPOL! Hari Ini: Partai Baru, Pembuktian Jokowi Tanpa PDI-P Nasional

    GASPOL! Hari Ini: Partai Baru, Pembuktian Jokowi Tanpa PDI-P
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kiprah politik Presiden ketujuh Republik Indonesia
    Joko Widodo
    dinilai masih belum akan berakhir setelah dipecat oleh
    PDI Perjuangan
    .
    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia
    Adi Prayitno
    berpandangan,
    Jokowi
    masih punya ambisi untuk mengalahkan
    PDI-P
    , partai yang telah membesarkannya sejak menjadi wali kota Solo.
    Menurut Adi, ada dua opsi yang bisa ditempuh oleh Jokowi, bergabung dengan partai politik yang sudah ada, atau membentuk partai politik yang baru berbekal besarnya dukungan yang ia peroleh.
    Namun, membentuk partai politik baru dinilai dapat menjadi pembuktian bahwa Jokowi bisa besar dan hebat tanpa partai banteng.
    Simak diskusinya bersama dalam Adi Prayitno di
    Gaspol! Kompas.com
    .
    LIVE PREMIER
    Rabu, 18 Desember 2024
    Pukul 20.00 WIB
    di Youtube Kompas.com
    Klik link video di bawah ini untuk menyaksikan. Selamat menonton!

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bos PPI Nilai Politik Uang Tak Akan Sirna dengan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Bos PPI Nilai Politik Uang Tak Akan Sirna dengan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta –

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno tak setuju dengan usulan calon kepala daerah dipilih DPRD. Adi menilai wacana itu sama saja mengebiri hak masyarakat untuk berpolitik.

    Adi lantas menyinggung masa ketika aturan pilkada langsung diubah menjadi dipilih DPRD pada 2014 silam. Meskipun wacana itu kembali dihembuskan elite politik pada pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo, sikap Adi tetap menolak keras.

    “Jelas saya menolak. Karena mengebiri hak politik rakyat. Di akhir-akhir masa SBY ada peraturan pillkada dipilih DPRD juga saya tolak. Waktu sejumlah elite di era Jokowi bicara pilkada oleh DPRD saya menolak keras,” kata Adi kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

    Dengan sistem itu, Adi menilai kepala daerah yang terpilih bukan sesuai selera rakyat, tapi selera elite. Selain itu, Adi meyakini politik uang tak akan sirna hanya karena kepala daerah dipilih DPRD.

    “Meski kepala daerah dipilih DPRD, bukan berarti politik uang sirna. Politik uang akan terus terjadi tapi bergeser ke sejumlah elite kunci,” jelasnya.

    “Pertama ke elite partai. Untuk mencalonkan diri pasti harus keluar modal untuk dapat rekom partai. Kedua, untuk dipilih oleh DPRD sang calon pastinya persiapkan logistik yang juga fantastik,” sambungnya.

    “⁠Kalau biaya penyelenggaraan pilkada mahal, tinggal DPR dan pemerintah bikin aturan menekan biaya pilkada rendah. Mereka yang punya kewenangan. Kalau perlu penyelenggara pemilu adhoc saja, toh kerjaan penyelenggara cuma 5 tahun sekali, yang mahal kan fasilitas penyelenggara semacam ini. Padahal kerjaannya 5 tahun sekali,” jelasnya.

    Adi memandang wacana tersebut hanya akan menguntungkan parpol pemenang pilpres. Ia juga meyakini wacana itu dapat memunculkan banyak calon boneka pada kontestasi pilkada mendatang.

    “Dikesankan seolah ada kompetisi tapi pemenangnya sudah dikondisikan. Sudah diatur siapa yang harus jadi calon pemenang dan siapa yang jadi calon boneka. ⁠Elite tak lagi takut pada rakyat karena untuk jadi kepala daerah tak perlu turun langsung ke rakyat. Cukup yakinkan segelintir elite partai yang punya kuasa atur-atur suara DPRD,” tambahnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berbicara mengenai perbaikan sistem Pilkada. Prabowo mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.

    Hal itu diungkap Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis (12/12). Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi.

    (taa/gbr)

  • Menerka Jalan Politik Ridwan Kamil Selanjutnya Usai Kalah di Pilgub Jakarta

    Menerka Jalan Politik Ridwan Kamil Selanjutnya Usai Kalah di Pilgub Jakarta

    Jakarta –

    Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menyatakan telah menerima hasil Pilkada Jakarta 2024 yang dimenangkan oleh Pramono Anung-Rano Karno. Lalu, bagaimana posisi RK selanjutnya dalam pentas politik nasional usai kalah di Jakarta?

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan karir politik RK ke depan akan bergantung dengan jabatan politik yang kelak diembannya. Jika RK mendapatkan jabatan politik strategis, kata Adi, jalan politik RK ke depan masih bisa bersinar.

    “Tergantung jabatan politik RK ke depan seperti apa dan bisa memanfaatkannya dengan baik sebagai nilai tawar politik. Jika tak begitu sulit RK ke depan bersinar,” kata Adi saat dihubungi, Jumat (13/13/2024).

    Adi mencontohkan jika RK mendapatkan posisi menteri di kabinet Prabowo. Dia menilai jabatan itu bisa menjadi medium RK untuk tetap diperhitungkan dalam politik nasional.

    “Karena apa pun, jabatan politik seperti menteri misalnya, bisa menjadi galah bagi RK untuk melompok tinggi di masa mendatang,” jelas Adi.

    Dia menilai keinginan RK untuk kembali menjadi dosen akan sulit mendompleng elektabilitasnya jika mantan Gubernur Jawa Barat itu masih ingin bersaing dalam kontestasi politik nasional ke depan.

    RK Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano

    RK sendiri tidak mengajukan gugatan apapun ke MK terkait hasil Pilkada Jakarta 2024. Dia menerima kekalahan dan mengucapkan selamat kepada Pramono Anung-Rano Karno.

    “Pasangan RIDO memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan,” kata Ridwan Kamil dalam konferensi pers di kantor DPD Golkar Jakarta, Jumat (13/12).

    “Saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak ya, dengan tensi kemarin yang luar biasa tinggi, kita akan kembali ke keluarga masing-masing,” ujar RK.

    RK mengaku sangat sibuk sebelum terjun ke dunia politik. RK mengatakan saat ini dirinya juga masih merupakan dosen, arsitek hingga kurator Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    “Sebelum masuk politik saya orang yang sangat sibuk, setelah tidak ada mungkin sifatnya pintu itu mungkin tetaplah saya adalah sosok yang sangat sibuk memberikan kebermanfaat ke masyarakat,” kata RK.

    “Saya adalah dosen, saya adalah arsitek, saya juga masih kurator IKN. Jadi mencintai bangsa ini banyak tidak harus disederhanakan seolah-olah ada hal hal yang sifatnya politik praktis,” lanjut mantan Gubernur Jawa Barat ini.

    (ygs/dnu)

  • Evaluasi Parpol, Bukan Pilih Gubernur di DPRD

    Evaluasi Parpol, Bukan Pilih Gubernur di DPRD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah lewat DRPD tidak bisa dimaknai secara harfiah.

    Adi berpendapat pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota hanya membuat demokrasi Indonesia mundur jika kembali dilakukan DPRD.

    “Karena bagi saya, kalau Pilkada kita dikembalikan kepada DPRD ini tentu akan mundur dalam demokrasi kita. Kalau evaluasi, maka iya,” kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/12).

    “Bahwa hari ini ada fenomena politik uang yang cukup masif dan cukup brutal, iya tapi bukan berarti kepala daerah itu harus dikembalikan kepada DPRD,” ujarnya menambahkan.

    Adi menyebut pernyataan Prabowo yang juga menyinggung biaya pilkada mahal justru harus menjadi evaluasi partai politik. 

    “Pilkada di Indonesia itu berbiaya mahal tentu ini harus dimaknai sebagai refleksi bahwa jangan lagi politik di Indonesia itu menggunakan cara-cara yang tidak elegan,” ujarnya.

    Adi mengatakan selama ini kontestan politik tidak pernah melakukan adu gagasan atau visi misi untuk meyakinkan para pemilih. Mereka, kata dia, cenderung mengambil jalan singkat dengan menawarkan uang ataupun logistik kepada masyarakat.

    “Sehingga inilah yang kemudian membuat kenapa pilkada di Indonesia itu memang cukup mahal dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain,” katanya.

    Oleh karenanya, Adi menilai pernyataan Prabowo tersebut seharusnya dimaknai sebagai kritik agar semua partai dan kontestan Pemilu agar tidak lagi menggunakan instrumen uang dan dan logistik.

    “Jadi dalam konteks itulah sepertinya Prabowo ingin menegaskan hal yang semacam ini jangan lagi terulang di Indonesia karena demokrasi kita tidak akan baik,” katanya.

    Lebih lanjut, Adi mengatakan tingginya biaya Pilkada juga disebabkan karena adanya mahar politik yang dibebankan kepada kontestan hanya untuk mendapatkan dukungan dari partai.

    Kondisi itu kemudian diperparah dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan kontestan untuk membuat atribut kampanye. Belum lagi iklim politik uang yang membuat para kontestan juga harus menyiapkan logistik untuk dibagikan kepada masyarakat.

    “Kalau mau jujur partai itu harus membuat pakta integritas dan berkomitmen bahwa haram hukumnya dan kalau bisa harus ada sanksi pidana atau diskualifikasi kalau harus ada mahar atau ketika turun ke masyarakat menggunakan logistik, menggunakan uang untuk dipilih,” ujarnya.

    “Yang membuat politik kita berbiaya mahal karena selama ini partai dan para kontestan dibiarkan menggunakan segala cara untuk memenangkan pertarungan. Khususnya menggunakan logistik dan uang,” kata Adi.

    Sebelumnya Prabowo mewacanakan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

    Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (tfq/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Musuhi Jakmania Penyebab Kekalahan RK-Suswono

    Musuhi Jakmania Penyebab Kekalahan RK-Suswono

    GELORA.CO -Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menelan kekalahan di Pilkada Jakarta 2024.

    Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno ada sejumlah faktor yang menyebab perolehan suara pasangan ini di bawah paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno.

    Salah satu alasan utama adalah isu yang muncul terkait pernyataan Suswono pada 26 Oktober 2014 tentang kartu janda. 

    Pernyataan tersebut dianggap sebagian pihak sebagai penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, yang berujung pada akumulasi ketidaksukaan masyarakat terhadap pasangan ini.

    “Di samping itu popularitas Suswono yang masih rendah juga memicu keengganan untuk memilih pasangan RK-Suswono,” kata Adi kepada RMOL, Senin 9 Desember 2024.

    RK-Suswono juga dianggap tidak memiliki kedekatan emosional dengan Jakarta dan warganya. Beberapa persepsi negatif seperti bukan asli Jakarta dan tidak cocok memimpin Jakarta melekat ke jagoan KIM Plus ini.

    “RK-Suwono dianggap outsider karena pernah menghujat dan musuh Jakmania,” pungkasnya.

    Pasangan Cagub-cawagub nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono hanya mendapat suara sebesar 1.718.160 atau 39,40 persen. Kalah dari pasangan Pramono-Rano yang memperoleh 2.183.239 suara atau setara dengan 50,07 persen. 

    Sedangkan posisi buncit diraih oleh pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana. Pasangan independen ini mendapat perolehan 459.230 suara atau 10,53 persen.

    KPU DKI juga mengungkap total pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilkada DKI Jakarta berjumlah 4.724.393 orang dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8.214.007

    Dari jumlah itu, surat suara sah sebanyak 4.360.629 dan surat suara tidak sah sebanyak 363.764.

  • Partai Golkar Banyak Kehilangan ‘Akar’ di Pilkada 2024

    Partai Golkar Banyak Kehilangan ‘Akar’ di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Keberadaan Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus dilematis bagi Golkar dalam Pilkada 2024. Pasalnya, partai berlambang beringin itu banyak kehilangan akarnya di daerah-daerah yang menjadi basis atau penopang suara dalam setiap Pemilu.

    Namun demikian, Wakil Ketua Umun Partai Golkar Adies Kadir membantah bahwa KIM Plus menjadi beban bagi Golkar dalam pelaksanaan Pilkada 2024 lalu. Dia mengakui Golkar kehilangan daerah-daerah strategis seperti Banten dan Riau. Namun demikian, kekalahan itu telah dikompensasi oleh tambahan kemenangan di berbagai gelaran Pilkada.

    “Langkah kami sudah tepat, karena Golkar dapat menambah banyak Kemenangan baik di Pilgub, Pilbup dan Pilwakot,” ujar Adies kepada Bisnis, dikutip Senin (9/12/2024).

    Dalam catatan Bisnis, drama pencalonan kepala daerah di Golkar terjadi sejak proses pengusungan calon kepala daerah Agustus lalu. Golkar banyak ‘membuang’ kader-kader potensialnya demi mengusung calon gubernur atau calon kepala daerah dadi KIM Plus.

    Di Jawa Barat misalnya, kendati meraup banyak kursi pada pemilihan legislatif alias Pileg 2024 lalu, Golkar harus merelakan kursi Gubernur Jawa Barat kepada bekas politisinya, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi saat ini berstatus sebagai kader Gerindra. Dia hampir dipastikan memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Barat dengan suara yang mutlak.

    Selain di Jawa Barat, Golkar juga berpotensi kehilangan kursi Gubernur Banten. Calon dari partai Golkar Airin Rachmy Diani, kalah melawan politikus Gerindra Andra Soni. Airin hanya memperoleh suara di angka 40-an persen jauh tertinggal dari Andra Soni yang berpasangan dengan Dimyati Natakusumah.

    Golkar juga kehilangan momentum di Pilgub Jakarta. Calon dari partai Golkar Ridwan Kamil saat ini jauh tertinggal dengan perolehan suara calon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

    Data KPU Jakarta setidaknya menunjukkan bahwa Pramono-Rano memenangkan Pilkada Jakarta 1 putaran dengan perolehan suara 5,07%. Sedangkan, Ridwan Kamil jauh tertinggal dengan perolehan suara di kisaran 39%.

    Adapun Ridwan Kamil sejatinya akan dicalonkan oleh Golkar di Pilkada Jawa Barat. Namun demikian, karena komitmen di koalisi, Golkar akhirnya menggeser Ridwan Kamil di Jakarta. Semula Ridwan Kamil alias Kang Emil yang berpasangan dengan politkus PKS Suswono berada di atas angin. Survei masih menempatkan Emil di atas 50%. 

    Selain itu, sebelum putusan MK tentang RUU Pilkada, ada potensi Emil melawan kotak kosong. Sayangnya skenario itu pecah ketika MK melonggarkan syarat threshold alias ambang batas pencalonan Pilkada 2024. Hasilnya, PDIP yang semula tidak bisa mencalonkan sendiri mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. 

    Nasib Golkar juga kian tidak menentu di Pilkada Riau dan Kalimantan Barat. Riau telah lama dikenal sebagai basis suara Partai Golkar. Sejak reformasi bergulir, nyaris tidak ada satupun partai politik yang berhasil menguasai kursi Gubernur Riau selain Golkar. 

    Namun demikian, pada Pilkada 2024, calon yang diusung Golkar Syamsuar yang notabene petahana berpotensi kalah melawan pasangan yang diusung oleh PKB, PDIP dan Nasdem yakni Abdul Wahid – Haryanto. “Kami akan mengevaluasi kekalahan di hampir seluruh wilayah di Riau,” imbuh Kadier.

    Sementara itu di Kalimantan Barat alias Kalbar, drama politik bahkan terjadi sebelum proses kontestasi berlangsung. Semula, Golkar telah mengusung salah satu kadernya Ria Norsan sebagai calon gubernur Kalimantan Barat. 

    Namun ketika terjadi perubahan konstelasi politik di pusat ditandai dengan pergantian ketua umum dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia, Golkar kemudian memecat kadernya sendiri Ria Norsan. Mereka memilih mengusung kader partai lain, Sutarmidji bersama KIM Plus.

    Ironisnya, dalam kontestasi Pilkada 2024 lalu, calon yang diusung oleh KIM Plus yakni Sutarmidji gagal terpilih. Pilkada Kalbar 2024 dimenangkan oleh kader yang dipecat Golkar, Ria Norsan dann Krisantus Kurniawan. Keduanya diusung PDIP.

    Kendati demikian, Golkar masih memiliki harapan di Sumatra Utara meskipun kursinya bukan gubernur melainkan wakil gubernur. Padahal di Sumut status Golkar adalah partai pemenang pemilihan umum alias Pemilu. Kursi gubernur berada di tangan Gerindra.

    Golkar juga hanya sebatas menjadi partai pengusung tanpa mewakilkan calon di Pilkada Jawa Tengah alias Pilkada Jateng. Ketua DPP Golkar, Dave Laksono, hasil Pilkada 2024 akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah partai ke depan.

    “Tentu akan ada evaluasi secara menyeluruh akan hasil Pilkada. Agar dapat mulai membuat strategi jangka panjang menuju Pemilu 2029.”

    Golkar Kehilangan Momentum 

    Sementara itu, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan bahwa Golkar telah kehilangan momentum dalam Pilkada 2024. Menurutnya, Golkar telah kehilangan banyak basisnya mulai dari Banten, Jawa Barat, hingga Lampung.

    Menurut Adi, banyak faktor kenapa golkar kehilangan basis, salah satunya faktor figur. Golkar dalam Pilkada 2024 kelihatan tidak punya daya tawar politik seperti di Jawa Barat dan Banten. “Banten jagoan Golkar tak diusung KIM plus,” ujarnya.

    Faktor daya tawar itu pula juga yang membuat Golkar merelakan tidak mengusung calon atau kadernya dalam Pilkada 2024 seperti di Jawa Barat atau di Lampung. “Apapun judulnya, Golkar mesti berkompromi dengan keinginan KIM yang dalam bangak hal membuat golkar rugi secara politik.”

    Di sisi lain, peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menuturkan bahwa kekalahan di Banten dan Riau yang selama ini jadi basis tradisional Golkar cukup mengejutkan. Hal ini terjadi dikarenakan pergeseran preferensi pemilih yang cenderung ke calon alternatif daripada petahana.

    Pergeseran itu, kata dia, salah satunya tampak dari animo publik untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja petahana selama ini sehingga hal itu mendorong pemilih untuk mewujudkan kebaruan baik dari sisi kepemimpinan maupun kebijakan.

    Meski demikian, Wasisto menganggap bahwa apa yang diperoleh Golkar pada Pilkada 2024 sudah maksimal. “Saya pikir Golkar tentu sudah maksimal, di banyak daerah lain, partai ini memenangkan kursi gubenur dan bupati dan wali kota.”

  • Utusan Khusus Presiden Dianggap Lebih Banyak Kontroversinya – Page 3

    Utusan Khusus Presiden Dianggap Lebih Banyak Kontroversinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kinerja utusan khusus presiden menjadi sorotan publik setelah viralnya peristiwa Miftah Maulana Habiburrohman yang mengolok-olok penjual es teh.

    Usai mendapat kritik tajam dari publik tanah air, Miftah akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, sejauh ini memang publik tidak pernah tahu apa yang sudah dilakukan oleh utusan khusus presiden. Bahkan, publik tidak bisa mendeteksi kerja mereka, terutama bagi kepentingan publik.

    “Selama ini memang menjadi tanda tanya apa fungsi tugas utama dari utusan khusus presiden itu. Sampai hari ini tentu tak ada satu pun yang bisa dideteksi apa yang sudah dilakukan oleh mereka,” ucap Adi saat dihubungi, Jumat (6/12/2024).

    Padahal, kata Adi, pada diri utusan khusus presiden melekat sebagai pejabat publik. Mereka juga memakai fasilitas negara, yang uangnya dari rakyat.

    “Jadi wajar kalau publik bertanya apa yang sudah dilakukan, ya minimal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban secara umum,” ujar Adi.

    Adi menyebut, yang mengemuka dari utusan khusus presiden justru hal-hal polemik dan problematik ketimbang kerja positif. Seperti masalah Miftah Maulana Habiburrahman yang mengolok-olok penjual es teh, hingga ada utusan khusus presiden yang malah sibuk meng-endorse pasangan calon di Pilkada 2024.

    “Misalnya itu, kan tentu semakin membuat orang bertanya-tanya, apa sebenarnya tugas utusan khusus presiden itu, kok lebih banyak menimbulkan kontroversi, lebih banyak menimbulkan polemik,” tuturnya.

    “Dan justru kelihatan sibuk meng-endrose palson-paslon tertentu di pilkada. Itu kan yang lebih mengemuka,” sambungnya.

    Utusan Khusus Presiden Harus Dievaluasi

    Maka dari itu, Adi mengatakan, perlu ada evaluasi yang ditunjukkan kepada publik apa sebenarnya yang sudah dilakukan utusan khusus presiden.

    “Apalagi di era medsos yang berkembang cukup pesat. Hampir tiap saat dan tiap hari, termasuk utusan khusus presiden itu pasti akan dibantu dan ditanya apa yang sudah mereka lakukan,” ujar Adi.

    “Jangan justru sibuk melakukan hal-hal yang sifatnya enggak ada hubungannya dengan bagaimana ikut berkontribusi membangun bangsa dan negara ke depan,” tutup Adi.

    Baca juga Miftah Diamuk Netizen Lagi, Gegara Video Lawas Menghina Seniman Senior Yati Pesek Viral

    Pedagang es teh yang jadi perbincangan karena diolok-olok Miftah Maulana datang ke Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, DIY untuk menemui Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembina Sarana Keagamaan itu.

  • Partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta dinilai sangat rendah

    Partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta dinilai sangat rendah

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik Adi Prayitno berpendapat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 yang mencapai 57 persen merupakan partisipasi yang sangat rendah.

    “Hitung cepat atau ‘Quick Count’ Parameter Politik Indonesia (IPI) Pilkada Jakarta hanya 57,2 persen partisipasi pemilih. Itu sangat rendah,” kata Adi ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, ada beberapa hal yang menyebabkan partisipasi pemilih di pilkada Jakarta sangat rendah di antaranya jenuh karena baru saja memilih presiden, wakil presiden dan anggota DPR beberapa bulan lalu.

    Selain itu, masa kampanye Pilkada Jakarta tidak cukup untuk para kandidat gubernur dan wakil gubernur meyakinkan masyarakat.

    Selanjutnya ada kemungkinan pemilih di Jakarta merasa kecewa karena masalah fundamental di Jakarta tidak kunjung tuntas meski kota besar tersebut sudah berulang kali berganti pemimpin.

    “Silih berganti gubernur. Tapi, persoalan krusial seperti banjir dan macet termasuk soal akses terhadap pekerjaan belum tuntas,” kata Adi.

    Tidak hanya itu, Adi menyoroti kinerja penyelenggara Pilkada di Jakarta. Dia menilai mereka kurang maksimal dalam bekerja, termasuk menyosialisasikan pelaksanaan pilkada.

    “Penyelenggara kurang maksimal melakukan sosialisasi terkait pilkada. Padahal anggarannya besar. Jika pun ada sosialisasi, paling bentuknya cuma seminar-seminar di kampus atau di hotel,” katanya.

    Buntutnya, partisipasi pilkada Jakarta jadi yang terendah. Berdasarkan data ada puluhan TPS di Jakarta dengan tingkat partisipasi pemilih tidak sampai 35 persen.

    Bahkan, TPS dengan jumlah DPT sebanyak 586 orang seperti di TPS 023 Petojo Selatan hanya didatangi 93 pemilih. Artinya, hanya 15,87 persen pemilik hak suara datang mencoblos. Serta masih banyak TPS lain di Jakarta dengan partisipasi pemilih yang sangat rendah.

    Sehingga, kata dia, tidak heran bila kini muncul anggapan legitimasi pemenang Pilkada Jakarta berkurang dan dipertanyakan.

    “Iya, secara teori legitimasi politik berkurang jika yang datang ke TPS rendah. Demokrasi itu kuncinya di legitimasi rakyat,” katanya.

    Pemerhati Pilkada Jakarta dari kalangan aktivis muda Muhammadiyah, Wiryandinata mengatakan bahwa legitimasi Pilkada Jakarta yang rendah menunjukkan bahwa pemenang Pilkada tidak mendapat mandat dari masyarakat Jakarta secara total.

    Sehingga, lanjut dia, bisa dikatakan bahwa pemenangan Pilkada dengan partisipasi pemilih rendah bukan representasi masyarakat.

    “Bicara soal legitimasi, kemenangan ini tidak bisa dianggap representatif. Bagaimana mungkin pemimpin yang hanya dipilih oleh sebagian kecil masyarakat dapat mengklaim sebagai perwakilan rakyat Jakarta,” kata Wiryandinata.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan paslon Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta,l yang digelar 27 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Partisipasi Pemilih Sangat Rendah, Legitimasi Pemenang Pilkada Jakarta Dipertanyakan

    Partisipasi Pemilih Sangat Rendah, Legitimasi Pemenang Pilkada Jakarta Dipertanyakan

    loading…

    Pilkada Jakarta 2024 memasuki tahap penghitungan suara manual. Namun, masalah yang belum jelas juntrungannya, terutama jika bicara soal partisipasi publik dalam Pilkada Jakarta. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Pilkada Jakarta 2024 sudah memasuki tahap penghitungan suara manual. Namun, masalah yang belum jelas juntrungannya, terutama jika bicara soal partisipasi publik dalam Pilkada Jakarta.

    Dengan partisipasi pemilih hanya 57 persen, pesta demokrasi di Jakarta dinobatkan menjadi pilkada dengan tingkat partisipasi paling rendah sepanjang sejarah. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya membuat legitimasi hasil Pilkada menjadi abu-abu.

    Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta. Menurut dia, angka 57 persen partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta sangat rendah.

    ”Quick Count Parameter Politik Indonesia Pilkada Jakarta hanya 57,2 persen partisipasi pemilih, itu sangat rendah,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.

    Adi menilai ada beberapa hal yang menyebabkan partisipasi pemilih sangat rendah. Selain jenuh karena baru saja memilih presiden, wakil presiden, dan anggota DPR beberapa bulan lalu, dia menyatakan masa kampanye Pilkada Jakarta tidak cukup untuk para kandidat gubernur dan wakil gubernur meyakinkan masyarakat.

    Selain itu, ada kemungkinan pemilih di Jakarta merasa kecewa. Sebab, masalah fundamental di Jakarta tidak kunjung tuntas meski kota besar tersebut sudah berulang kali berganti pemimpin.

    ”Silih berganti gubernur, tapi persoalan krusial seperti banjir dan macet termasuk soal akses terhadap pekerjaan belum tuntas,” kata Adi.

    Dia juga menyoroti kinerja penyelenggara pilkada di Jakarta. Dia menilai mereka kurang maksimal dalam bekerja, termasuk menyosialisasikan pelaksanaan pilkada.

    ”Padahal, anggarannya besar. Jika pun ada sosialisasi, paling bentuknya cuma seminar-seminar di kampus atau hotel,” ucapnya.

  • Bantuan Dengan Dana Pribadi, Boleh Atas Nama Pemberi

    Bantuan Dengan Dana Pribadi, Boleh Atas Nama Pemberi

    GELORA.CO -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan usai membagikan bantuan sosial kepada warga terdampak banjir di Jakarta Timur. Bantuan tersebut dikemas dalam tas bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” dan “Istana Wakil Presiden”.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno mengkritik langkah tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan yang menggunakan anggaran negara harus disebut sebagai bantuan negara, bukan atas nama pribadi pejabat.

    “Sebaliknya, bantuan dengan dana pribadi boleh disebut atas nama pemberi bantuan,” kata Adi kepada RMOL, Rabu 4 Desember 2024.

    Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga menyampaikan bahwa sekadar membagikan bantuan bukan ukuran kinerja yang substansial.

    “Segala sesuatu untuk bantuan sudah tersedia. Yang perlu ditonjolkan adalah langkah terukur seperti mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan masalah mendasar lainnya,” ujarnya.

    Menurutnya, Wapres Gibran sebaiknya memanfaatkan forum besar untuk menyampaikan gagasan strategis yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan.

    “Hal ini dinilai lebih penting untuk memperlihatkan arah kebijakan pemerintah secara komprehensif, ketimbang bagi-bagi bantuan yang sebenarnya bisa dilakukan Kementerian Sosial,” pungkasnya