Xcloud.id

NGO: Parameter Politik Indonesia

  • Gemar Koleksi Buku, Prabowo Ingin Berbeda dari Jokowi dan Gibran

    Gemar Koleksi Buku, Prabowo Ingin Berbeda dari Jokowi dan Gibran

    GELORA.CO -Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri selalu menarik perhatian publik. Bukan hanya karena agenda resminya, tetapi juga kebiasaan Prabowo mengoleksi buku dari setiap negara yang ia kunjungi. 

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai bahwa ada pesan politik tersirat dalam kebiasaan Prabowo tersebut. 

    Dengan mengoleksi buku, Prabowo seolah menegaskan bahwa gaya kepemimpinannya jauh berbeda dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Secara perlahan Prabowo ingin menunjukkan dirinya berbeda dengan Jokowi dan berbeda dengan Gibran,” kata Adi seperti dikutip redaksi lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 31 Agustus 2025.

    Adi juga menilai bahwa Prabowo ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal merealisasikan visi dan janji politik, tetapi juga didukung oleh wawasan dan ilmu pengetahuan yang terus dipupuk. 

    Dengan menonjolkan kebiasaan membaca, Prabowo ingin membangun citra pemimpin yang berbasis intelektual dan memiliki kedalaman berpikir, seperti halnya Soekarno, Habibie maupun Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

    Selain itu, kebiasaan Prabowo ini juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegaskan karakteristiknya yang berbeda dengan Jokowi dan Gibran. 

    “Prabowo ingin menunjukkan kepada publik di tengah kesibukan sebagai seorang pemimpin,  jangan pernah luput dari buku karena buku adalah teman setia yang selalu akan memberikan informasi-informasi yang cukup komprehensif terkait dengan dunia dan apapun untuk kebaikan bangsa dan negara,” pungkasnya.

    Namun, terlepas dari spekulasi politik, kebiasaan Prabowo dalam mengoleksi buku mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia. 

  • Salah Besar Prabowo Terus Dikaitkan dengan Jokowi

    Salah Besar Prabowo Terus Dikaitkan dengan Jokowi

    GELORA.CO – Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat disamakan atau dikaitkan dengan gaya pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) alias Jokowi.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, sejak dilantik, Prabowo telah menunjukkan jati diri sebagai presiden yang independen dan tidak berada di bawah bayang-bayang siapa pun.

    “Adalah sebuah kesalahan besar jika masih ada pihak yang mengaitkan Prabowo dengan Jokowi dalam hal kepemimpinan,” ujar Adi Prayitno kepada RMOL, Selasa 28 Januari 2025.

    Prabowo tidak hanya meneruskan program-program yang baik dari era Jokowi, tetapi juga membawa banyak perubahan baru yang lebih sesuai dengan gaya dan visinya sendiri. 

    Hal ini menandakan bahwa Prabowo benar-benar presiden yang berdiri di atas kaki sendiri. Prabowo menjadi presiden dengan gaya kepemimpinan yang mandiri. 

    “Jokowi itu sudah menjadi masa lalu dan tidak ada relevansinya lagi dengan Prabowo,” tegas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

    Adi menggarisbawahi, setiap presiden memiliki karakteristik dan pendekatan tersendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Tidak ada ruang untuk membanding-bandingkan, karena tantangan yang dihadapi pun berbeda.

  • Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada

    Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada

    GELORA.CO  – Wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tengah menjadi perbincangan publik.

    Pasalnya, rencana pertemuan putri Presiden Soekarno dan Prabowo tersebut dikaitkan sejumlah pihak dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu dikarenakan hubungan Jokowi dengan Megawati sedang tidak baik. Ditambah, langkah PDIP yang juga telah memecat Jokowi sebagai kader.

    Sementara itu, Jokowi memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo, dimana diduga berkat dukungan Jokowi, Prabowo berhasil menjadi presiden di Pilpres 2024.

    Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, seharusnya saat ini isu pertemuan Megawati dengan Prabowo tersebut tidak ada kaitannya dengan Jokowi.

    Menurutnya, dengan jabatan Presiden RI, tidak ada seorang pun yang dapat mengatur-atur Prabowo. Termasuk soal pertemuannya dengan Megawati.

    “Mestinya tak ada kaitannya. Karena prabowo bebas mau bertemu dengan semua orang termasuk bertemu Mega. Prabowo presiden, tak bisa diatur-atur siapapun. Prabowo mazhabnya zero enemi,” kata Adi, saat dihubungi, pada Selasa (28/1/2025).

    Selanjutnya, Adi mengatakan, Jokowi memang memiliki andil dalam kesuksesan Prabowo memenangkan Pilpres 2024.

    Namun, lanjutnya, Prabowo juga memiliki andil dalam menentukan wakil presiden pendampingnya, yakni Gibran Rakabumingraka.

    “Pilpres sudah usai. Prabowo sudah presiden. Jadi bebas mau bertemu siapapun,” ucapnya.

    “Jokowi memang punya andil Prabowo jadi presiden, tapi Prabowo punya andil gibran jadi wapres. Jadi, sama-sama punya andil menang pilpres,” lanjut Adi.

    Alasan tersebut, menurut Adi, membuktikan tidak adanya politik balas budi Prabowo kepada Jokowi.

    Terlebih, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun.

    Lebih lanjut, kata Adi, kini tidak ada lagi bayang-bayang Jokowi atas Prabowo.

    “Prabowo sudah presiden yang punya hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun. Jangan lagi ada isu, gosip, dan wacana Prabowo berada di bawah bayang-bayang Jokowi,” tutur Adi.

    “Bagi saya, Prabowo sudah menunjukkan dirinya sebagai Presiden. Bayang-bayang Jokowi sudah tak ada sama sekali terutama setelah Jokowi tak lagi Presiden,” imbuhnya.

    Diketahui, rencana pertemuan Megawati dan Prabowo belakangan kembali mencuat. Bahkan, pada hari ulang tahun Megawati ke-78, Prabowo mengirimkan bunga anggrek.

    Sebelum mengirimkan bunga anggrek itu, Megawati juga sempat mengirimkan minyak urut untuk Prabowo.

    Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani mengatakan bahwa ibunya sering juga memberikan vitamin untuk Prabowo.

    Pernyataan ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

    Menurut Muzani, Prabowo memang terbiasa memberi vitamin kepada orang-orang yang dia anggap penting. 

    “Kalau itu iya, Pak Prabowo itu punya kebiasaan, kalau beliau ke luar negeri atau ke beberapa tempat, selalu mencari vitamin yang baik dan beliau suatu hari membeli vitamin di suatu negara,” kata Muzani ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

  • Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Pengamat: Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada – Halaman all

    Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Pengamat: Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tengah menjadi perbincangan publik.

    Pasalnya, rencana pertemuan putri Presiden Soekarno dan Prabowo tersebut dikaitkan sejumlah pihak dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu dikarenakan hubungan Jokowi dengan Megawati sedang tidak baik. Ditambah, langkah PDIP yang juga telah memecat Jokowi sebagai kader.

    Sementara itu, Jokowi memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo, dimana diduga berkat dukungan Jokowi, Prabowo berhasil menjadi presiden di Pilpres 2024.

    Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, seharusnya saat ini isu pertemuan Megawati dengan Prabowo tersebut tidak ada kaitannya dengan Jokowi.

    Menurutnya, dengan jabatan Presiden RI, tidak ada seorang pun yang dapat mengatur-atur Prabowo. Termasuk soal pertemuannya dengan Megawati.

    “Mestinya tak ada kaitannya. Karena prabowo bebas mau bertemu dengan semua orang termasuk bertemu Mega. Prabowo presiden, tak bisa diatur-atur siapapun. Prabowo mazhabnya zero enemi,” kata Adi, saat dihubungi, pada Selasa (28/1/2025).

    Selanjutnya, Adi mengatakan, Jokowi memang memiliki andil dalam kesuksesan Prabowo memenangkan Pilpres 2024.

    Namun, lanjutnya, Prabowo juga memiliki andil dalam menentukan wakil presiden pendampingnya, yakni Gibran Rakabumingraka.

    “Pilpres sudah usai. Prabowo sudah presiden. Jadi bebas mau bertemu siapapun,” ucapnya.

    “Jokowi memang punya andil Prabowo jadi presiden, tapi Prabowo punya andil gibran jadi wapres. Jadi, sama-sama punya andil menang pilpres,” lanjut Adi.

    Alasan tersebut, menurut Adi, membuktikan tidak adanya politik balas budi Prabowo kepada Jokowi.

    Terlebih, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun.

    Lebih lanjut, kata Adi, kini tidak ada lagi bayang-bayang Jokowi atas Prabowo.

    “Prabowo sudah presiden yang punya hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun. Jangan lagi ada isu, gosip, dan wacana Prabowo berada di bawah bayang-bayang Jokowi,” tutur Adi.

    “Bagi saya, Prabowo sudah menunjukkan dirinya sebagai Presiden. Bayang-bayang Jokowi sudah tak ada sama sekali terutama setelah Jokowi tak lagi Presiden,” imbuhnya.

    Diketahui, rencana pertemuan Megawati dan Prabowo belakangan kembali mencuat. Bahkan, pada hari ulang tahun Megawati ke-78, Prabowo mengirimkan bunga anggrek.

    Sebelum mengirimkan bunga anggrek itu, Megawati juga sempat mengirimkan minyak urut untuk Prabowo.

    Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani mengatakan bahwa ibunya sering juga memberikan vitamin untuk Prabowo.

    Pernyataan ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

    Menurut Muzani, Prabowo memang terbiasa memberi vitamin kepada orang-orang yang dia anggap penting. 

    “Kalau itu iya, Pak Prabowo itu punya kebiasaan, kalau beliau ke luar negeri atau ke beberapa tempat, selalu mencari vitamin yang baik dan beliau suatu hari membeli vitamin di suatu negara,” kata Muzani ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

     

     

  • Deddy Corbuzier Tak Perlu Menghardik Anak-anak

    Deddy Corbuzier Tak Perlu Menghardik Anak-anak

    GELORA.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengapresiasi inisiatif ini, tetapi juga mengingatkan pentingnya mendengar masukan terkait kualitas makanan yang disediakan.

    “Kita happy dengan program makanan bergizi gratis. Namun, kalau ada adik-adik kita yang bilang lauknya tidak enak atau rasanya kurang, jangan dihardik,” ujar Adi Prayitno kepada RMOL, Minggu 19 Januari 2025.

    Penyataan Adi ini seolah sedang menyentil artis Deddy Corbuzier yang tengah jadi sorotan karena menyinggung seorang siswa yang mengomentari menu ayam dalam MBG kurang enak. Deddy yang kini berpangkat Letkol Tituler lantas melontarkan umpatan yang dinilai tidak pantas. 

    Menanggapi hal ini, Adi Prayitno menceritakan  pengalaman pribadinya yang sejak kecil tidak menyukai daging, meskipun diolah dengan berbagai cara. 

    Ia justru lebih menikmati makanan sederhana seperti kerupuk. Menurutnya, preferensi makanan setiap orang berbeda, dan hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam menyediakan menu makanan bergizi.

    “Jadi, tidak perlu mempermasalahkan selera makanan anak-anak,” imbuhnya.

    Pemerintah diimbau untuk tidak anti kritik dan diharapkan dapat memastikan kualitas makanan, baik dari segi gizi maupun rasa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh generasi penerus bangsa.

  • Nomor Urut Paslon Kerap Jadi Modus Kampanye Terselubung

    Nomor Urut Paslon Kerap Jadi Modus Kampanye Terselubung

    Jakarta –

    KPU diminta oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra untuk tidak memakai lagi nomor urut dalam Pilkada berikutnya. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, minta nomor urut di Pilpres juga perlu dihapus.

    Mulanya, Adi setuju dengan usulan Saldi Isra. Bahwa nomor urut kerap jadi ajang kampanye terselubung oleh aparatur sipil negara (ASN), yang semestinya harus netral.

    “Selama ini nomor urut paslon kerap dijadikan ajang kampanye dan dukungan terselubung bagi penyelenggara, ASN, dan pihak lain yang seharusnya menjaga netralitasnya dalam pilkada,” ujar Adi lewat pesan Whatsapp kepada detikcom, Jumat (17/1/2025).

    “Banyak oknum nakal selalu mencuri celah untuk mendukung paslon tertentu. Termasuk di pilpres seharusnya nomor urut dihapuskan saja,” katanya.

    Menurut Adi, di kertas suara cukup ada dua hal saja. Yakni foto dan nama saja.

    “Soal apakah di pinggir samping, di tengah, pinggir kanan itu teknis dan tak ada kaitannya dengan kemenangan,” lanjutnya.

    Iklan itu ditayangkan di salah satu stasiun TV pada 21 November 2024 saat debat pasangan calon. Pada 22 November 2024, KPU Tangsel telah melakukan evaluasi dan meminta stasiun TV itu untuk menghapus iklan tersebut.

    “Di tanggal 23 November, stasiun TV telah melakukan take down terhadap iklan layanan masyarakat tersebut. Kemudian di tanggal 24 November 2024 menerima surat dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang intinya meminta kepada kami termohon untuk melakukan perbaikan terhadap iklan layanan masyarakat, take down,” jelasnya

    “Ke depan, ini kalau paslon dua, tiga, nggak usah dikasih nomor lagi. Yang penting gambarnya dicoblos gitu. Ini soal angka ini, itu memang repot, karena kadang-kadang orang sudah kebiasaan begini (menunjuk satu jari), lalu tiba-tiba dianggap berpihak,” ujar Saldi.

    (isa/aud)

  • 100 Hari Kerja, Prabowo Didesak Evaluasi Para Pembantunya

    100 Hari Kerja, Prabowo Didesak Evaluasi Para Pembantunya

    GELORA.CO -Menjelang 100 hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025, sorotan masyarakat tak hanya tertuju kepada kinerja para menteri. Para utusan khusus presiden justru lebih tajam disorot karena dinilai sebagian pihak hanya menjadi beban pemerintahan.

    Terlebih, ada dua insiden yang melibatkan utusan khusus presiden cukup menyita perhatian. Yaitu pernyataan Miftah Maulana Habiburrohman yang mengolok-olok pedagang es teh, dan aksi Patwal Raffi Ahmad yang dinilai bertindak arogan saat mengawal mobil berplat  RI-36.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi para pembantunya yang dinilai tidak becus.

    “Seratus hari kinerja, Prabowo mesti harus mulai evaluasi para pembantunya,” kata Adi kepada RMOL, Selasa 14 Januari 2025.

    Para menteri dan utusan khusus presiden, lanjut Adi, seharusnya memiliki peran strategis untuk mendukung kebijakan Presiden, bukan menciptakan kontroversi yang kontraproduktif.

    Tak heran, wacana reshuffle kabinet yang sebelumnya lebih banyak menyoroti kinerja menteri, kini juga mulai menyasar para utusan khusus presiden. 

    Publik menginginkan pemerintah memastikan para pembantu Presiden bekerja secara profesional dan tidak hanya sebagai simbol atau jabatan politis.

    “Jangan justru jadi beban yang merusak citra pemerintah,” pungkas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

  • Pidato Politik Megawati di HUT ke-52 PDIP, Ekspresi Marah Partai Banteng? – Page 3

    Pidato Politik Megawati di HUT ke-52 PDIP, Ekspresi Marah Partai Banteng? – Page 3

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai bahwa perayaan HUT Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDIP) ke-52 kali ini memiliki sejumlah perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

    Menurutnya, HUT kali ini digelar secara sederhana dan untuk yang kedua kalinya tanpa kehadiran Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    “HUT-nya dilaksanakan sederhana dan tak ada Jokowi. HUT kali ini juga dirayakan saat Hasto tersangka KPK dan sejumlah elitnya diperiksa KPK,” kata Adi kepada Liputan6.com, Jumat (10/1/2025).

    Adi mengatakan, HUT ke-52 PDIP yang mengangkat tema ‘Satyam Eva Jayate’ dan sub tema ‘Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam’ menandakan bahwa PDIP ingin terus menunjukkan perjuangan politiknya, namun juga momen evaluasi terhadap hasil Pilpres hingga Pilkada 2024.

    “Pastinya PDIP melakukan evaluasi menyeluruh atas perjuangan politik mereka selama ini. Mulai soal Pilpres, Pileg, Pilkada, hingga soal kontribusinya buat rakyat seperti apa,” ujarnya.

    Adi melihat bahwa PDIP ke depan, tentu akan menghadapi tantangan besar di tahun 2025, terutama terkait konsolidasi internal dan regenerasi kepemimpinan.

    “Konsolidasi internal, regenerasi kepemimpinan terutama soal posisi Ketum partai apakah tetap Megawati atau dimandatkan pada figur lain. Termasuk soal apakah PDIP akan jadi oposisi atau bergabung dengan 08 (Prabowo),” jelas Adi.

    Selain itu, Adi menilai bahwa dinamika politik internal PDIP saat ini terlihat cenderung terbelah, di mana seperti ada dua barisan politik di internal PDIP sendiri.

    “Di 2025 sikap politik PDIP terlihat terbelah. Ada yang agresif seperti Hasto dan barisan politiknya. Ada wajah lain seperti Puan yang lebih soft. Bahkan dengan Jokowi sekalipun barisan Puan terlihat tak ada persoalan apa pun. Berbeda dengan barisan Hasto yang ofensif kritis ke Jokowi,” pungkas Adi.

    Senada, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah menghadapi situasi yang berbeda di tengah perayaan HUT ke-52. Menurutnya, ada sejumlah tantangan besar yang kini mengintai partai berlambang banteng tersebut.

    Salah satu isu besar yang mencuat adalah penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus hukum di KPK.

    “Pada HUT ke-52, PDIP sedang tidak baik-baik saja. PDIP sedang menghadapi beberapa masalah. Salah satunya, Sekjen Hasto dijadikan tersangka,” ujar Jamiluddin kepada Liputan6.com, Jumat (10/1/2025).

    Di sisi lain, tekanan eksternal terhadap PDIP juga semakin kuat. Beberapa pihak bahkan menyerukan agar Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengundurkan diri dari jabatannya. Situasi ini berbeda drastis dari tahun-tahun sebelumnya, di mana PDIP tampak begitu solid dan sulit digoyahkan oleh berbagai persoalan.

    “PDIP tampak begitu digdaya dalam sembilan tahun terakhir, seolah tak tersentuh berbagai masalah. Namun, kini tantangan yang dihadapi jauh lebih besar,” ucapnya.

    Menurutnya, PDIP perlu menghadapi dua tantangan besar pada tahun 2025 agar dapat mempertahankan eksistensinya di panggung politik nasional. Pertama, PDIP harus membangun benteng pertahanan yang kokoh untuk menangkal serangan dari pihak eksternal. Upaya melemahkan partai harus dapat diantisipasi dengan memperkuat konsolidasi internal.

    “PDIP harus mampu melakukan konsolidasi di internal. Setidaknya struktur partai mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, hingga ranting harus solid dan satu komando. Hanya dengan cara demikian, gangguan dari eksternal dapat ditangkal. Sebab, eksternal tidak akan bisa masuk bila struktur internal PDIP solid,” ungkapnya.

    Jamiluddin mencontohkan pengalaman Partai Demokrat dalam menghadapi upaya pengambilalihan partai. Menurutnya, Demokrat berhasil menggagalkan upaya tersebut karena struktur partainya solid dan berada dalam satu komando.

    Kemudian tantangan kedua yang harus dihadapi PDIP adalah melakukan regenerasi kepemimpinan. Jamiluddin menyebut, regenerasi ini perlu dilakukan saat PDIP menggelar kongres pada tahun ini.

    “Dalam regenerasi kepemimpinan, sebaiknya menggabungkan trah Soekarno dan non-trah Soekarno. Perpaduan ini dapat menghilangkan friksi di PDIP sehingga regenerasi kepemimpinan dapat berjalan mulus,” jelasnya.

     

  • Jokowi Akui Dapat Undangan Acara Kumpul Bareng Eks Gubernur Jakarta yang Dihadiri Anies hingga Ahok – Halaman all

    Jokowi Akui Dapat Undangan Acara Kumpul Bareng Eks Gubernur Jakarta yang Dihadiri Anies hingga Ahok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur ke-16 DKI Jakarta Joko Widodo mengungkap alasan dirinya absen menghadiri acara Bentang Harapan JakASA di Balai Kota, Jakarta Pusat.

    Sejumlah mantan Gubernur DKI Jakarta hadir di acara yang digelar hari Selasa (31/12/2024).

    Bekas gubernur yang hadir diantaranya Sutiyoso (Bang Yos), Fauzi Bowo (Foke), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan.

    Kepada wartawan, Jokowi menyampaikan permintaan maaf karena dirinya absen.

    Jokowi mengaku memiliki kegiatan sendiri dengan keluarganya di Solo, Jawa Tengah.

    “Ya, di sini kan juga ada acara, acara kecil-kecilan,” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/1/2025).

    Kendati demikian, Jokowi menegaskan dirinya memang diundang.

    Ia juga mengaku telah menyampaikan permintaan maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut.

    “(Saya) diundang, diundang dan saya menyampaikan permintaan maaf nggak bisa datang,” ujar Jokowi.

    Lebih lanjut jokowi membantah tuduhan bahwa hubungan dirinya dengan Ahok dan Anies ada masalah.

    “Oh… baik-baik saja saya sama semuanya. Baik baik saja dengan Pak Ahok dan Pak Anies,” kata Jokowi.

    Diketahui pada Selasa (31/12/2024), sejumlah mantan Gubernur DKI Jakarta berkumpul menjelang perayaan malam tahun baru 2025 di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat.

    Pada acara tersebut terlihat kehadiran Sutiyoso (Bang Yos), Fauzi Bowo (Foke), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat hingga Anies Baswedan.

    Termasuk Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno.

    Bahkan, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria juga terlihat hadir.

    Namun, Jokowi tak terlihat hadir di tengah-tengah mereka.

    Menurut sejarahnya, Jokowi memang sempat menjadi Gubernur DKI Jakarta meski hanya berjalan singkat.

    Ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta di periode 2012-2014.

    Kala itu periode Jokowi di Jakarta sebenarnya belum selesai, hanya saja Jokowi harus menempati posisi yang lebih tinggi lagi yakni sebagai kepala negara usai memenangkan Pilpres 2014.

    Mengenai ketidakhadiran Jokowi dalam acara tersebut, membuat publik berspekulasi hubungan Jokowi dengan para eks Gubernur DKI Jakarta sedang tidak baik.

    Terutama hubungannya dengan Anies Baswedan dan Ahok yang belakangan memanas.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai absennya Jokowi dalam acara itu menegaskan bahwa hubungan politik ketiganya tidak sejalan.

    “Ketidakhadiran Jokowi ini menjadi penegas bahwa Jokowi sangat berbeda dengan Anies, Ahok, dan PDIP.”

    “Itu artinya hubungan Jokowi dengan mereka sudah tak ada lagi,” ujar Adi dilansir Kompas.com, Rabu (1/1/2025).

    Pihaknya pun menilai sudah tidak ada lagi chemistry atau kecocokan antara Jokowi dengan Anies maupun Ahok.

    Ketidakhadiran Jokowi itu, lanjut Adi, semakin memperjelas bahwa hubungan politik Jokowi dengan Anies dan Ahok, serta partai politik terkait, tidak harmonis lagi, bahkan terkesan sudah berakhir.

    Hal ini, kata Adi, juga menjadi sebuah sinyal bahwa Jokowi mungkin mulai mengalihkan perhatian politiknya jauh dari peran-peran yang pernah dikaitkan dengan Anies dan Ahok.

    “Jokowi tak lagi merasa perlu hadir dalam forum yang sebenarnya dihadiri oleh pemenang Jakarta yang mengalahkan jagoannya, Ridwan Kamil dan Suswono,” ungkap Adi.

    Adi menilai, dalam konteks ini, ketidakhadiran Jokowi tersebut semakin menguatkan gambaran bahwa hubungan politik pasca-pilkada kini memasuki babak yang baru. (*)

  • Hapus Presidential Threshold, Adi Prayitno: MK Sudah Kembali ke Jalan yang Benar

    Hapus Presidential Threshold, Adi Prayitno: MK Sudah Kembali ke Jalan yang Benar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus aturan presidential threshold sebesar 20 persen.

    Ia menyebut keputusan tersebut sebagai langkah berani yang membawa demokrasi Indonesia kembali ke jalur yang semestinya.

    “Yes, MK Hapus ketentuan Ambang Batas Calon presiden dan wakil presiden 20 persen. Semua parpol peserta Pemilu boleh calonkan jagoan,” ujar Adi dalam keterangannya di aplikasi X @Adiprayitno_20, dikutip pada Jumat (3/1/2025).

    Adi menyebut keputusan ini sebagai kado indah di awal tahun 2025, yang membuka peluang lebih luas bagi semua partai politik untuk mengusung calon tanpa dibatasi aturan ambang batas.

    “Wow keren MK. Sudah kembali ke jalan yang benar. Kado Indah taun baru 2025,” tandasnya.

    Terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan aturan presidential threshold inkonstitusional.

    Dikatakan Anas, keputusan tersebut memberikan angin segar bagi demokrasi di Indonesia.

    “Seluruh parpol peserta pemilu berhak mengajukan Capres dan Cawapres, karena MK memutuskan bahwa presidential treshold inkonstitusional,” ujar Anas dalam keterangannya di aplikasi X @anasurbaninggrum (2/1/2025).

    Ia menyebut putusan MK ini sebagai langkah penting untuk memperbaiki sistem demokrasi yang selama ini dinilai tidak adil.

    “Putusan MK ini adalah vitamin penyehat demokrasi kita,” sebutnya.

    Menurut Anas, dengan dihapusnya presidential threshold, ruang kompetisi politik menjadi lebih terbuka dan inklusif.