Xcloud.id

NGO: Parameter Politik Indonesia

  • Bos PPI: Prabowo Lempar Kode Gibran-AHY Bersaing Jadi Cawapresnya di 2029

    Bos PPI: Prabowo Lempar Kode Gibran-AHY Bersaing Jadi Cawapresnya di 2029

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto sempat berkelakar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini duduk berdampingan bisa saja bersaing di masa depan. Ucapan Prabowo itu dianggap sebagai kode.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pernyataan Prabowo bisa menjadi kode bahwa Gibran dan AHY bisa saja bersaing di Pilpres 2029. Adi menilai pernyataan Prabowo bermakna dalam meski dikemas guyonan.

    “Kode keras yang mengindikasikan bahwa Gibran dan AHY saling bersaing di 2029 nanti. Kesannya memang guyonan, tapi makna pidato politik Prabowo itu cukup mendalam,” kata Adi kepada wartawan, Rabu (26/2/2025).

    Foto: Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno (dok. pribadi)

    Adi menilai Prabowo membuka kemungkinan Gibran dan AHY bakal bersaing menjadi Wapresnya. Dia menyinggung, baik Gibran maupun AHY, keduanya memiliki karier politik yang masih panjang.

    “Pertama, di 2029, Gibran dan AHY dinilai publik bakal maju, kemungkinan terbesarnya saling berebut posisi sebagai calon wakil Prabowo. Di situlah bakal terjadi kompetisi. Kedua, secara praktik politik di negara ini tak ada perkawanan dan permusuhan abadi, yang abadi kepentingan itu sendiri. Saat ini Gibran dan AHY akur, tapi di masa mendatang keduanya bisa saling bersaing mengingat keduanya karier politiknya masih panjang,” ujarnya.

    Adi juga menganalisis hitung-hitungan politik jika keduanya bersaing di 2029. Menurutnya, Gibran dan AHY akan mempersiapkan matang-matang modal politik menjelang Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya.

    “Ya pastinya kedua sosok ini mempersiapkan segala sesuatu dengan matang menyongsong pemilu 2029 dan pemilu-pemilu selanjutnya. Gibran posisinya sebagai wapres, dukungan Jokowi tentu jadi modal besar. Begitupun AHY ketum Demokrat, Menko, dan dukungan penuh SBY jadi bekal maju,” kata Adi.

    Sebelumnya, Prabowo menyinggung AHY dan Gibran yang duduk berdampingan saat acara penutupan Kongres Demokrat, Selasa (25/2). Prabowo mengatakan AHY dan Gibran berpotensi bersaing di masa yang akan datang.

    “Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini,” kata Prabowo kepada AHY dan Gibran yang disambut riuh para kader.

    “Nggak apa-apa, bersaing itu baik, siapa nomor 1 ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan?” lanjut Prabowo.

    (fca/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo tak main-main wujudkan program untuk pendidikan

    Prabowo tak main-main wujudkan program untuk pendidikan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendiktisaintek diganti, Pengamat: Prabowo tak main-main wujudkan program untuk pendidikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 19:07 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai sikap Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah bukti Presiden tidak main-main untuk sektor pendidikan.

    “Ini yang sepertinya sebagai bentuk pembuktian bahwa Prabowo itu tidak pernah main-main dengan keinginannya untuk mewujudkan bagaimana program-program untuk kepentingan masyarakat, termasuk yang terkait dengan pendidikan,” ujarnya, Rabu (19/2) dalam sebuah wawancara.

    Adi menyebut pergantian ini bagian dari respon dan keinginan publik setelah Prabowo genap 100 hari kinerja pemerintahan.

    “Maka tidak ada cerita. Kalau ada menteri-menteri yang kinerjanya tidak perform, kemudian kontroversial dan merugikan masyarakat secara umum. Tidak ada cerita,” ujarnya.

    Ia juga menyebut bahwa momentum reshuffle kali ini semacam ultimatum politik kepada menteri-menteri yang lain untuk bekerja dengan baik.

    “Kalau ke depan kinerjanya tidak oke, kinerjanya selalu merugikan, bukan tidak mungkin mereka ini tinggal menghitung waktu juga,” kata Adi. 

    Sementara itu di acara yang sama, juru bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Ujang Komaruddin mengatakan pemotongan anggaran pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa UKT itu tidak benar adanya. 

    “Kita tahu bahwa beasiswa, bagi mahasiswa UKT itu tidak ada yang diefesiensikan, tidak ada yang dikurangi, semuanya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada,” jelas Ujang. 

    Lebih lanjut ia mengatakan selama ini yang disampaikan Mendiktisaintek menimbulkan salah penafsiran dan menimbulkan kekuatiran banyak kalangan, terutama kalangan adik-adik mahasiswa.

    “Tidak sama sekali pemotongan itu. Jadi sekali lagi kami perlu jelaskan kepada teman-teman mahasiswa, itu tidak ada pemotongan. Ini kan berbahaya penafsiran seperti itu. Oleh karena itu kami dari pemerintah ingin memastikan bahwa sejatinya beasiswa terkait dengan UKT itu sama sekali tidak naik. Dan itu sudah dijelaskan oleh Ibu Menkeu ketika di DPR,” tegas Ujang.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Gibran Unggah Video Akrab dengan Masinton Saat Pelantikan

    Gibran Unggah Video Akrab dengan Masinton Saat Pelantikan

    Jakarta –

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunggah video saat dirinya bersalaman dan cipika-cipiki dengan Bupati Tapanuli Tengah yang juga politikus PDIP, Masinton Pasaribu. Momen itu terjadi saat pelantikan 931 kepala daerah di Istana Presiden, Jakarta.

    Seperti dilihat detikcom dalam akun Instagram Gibran @gibran_rakabuming, Kamis (20/2/2025), video tersebut diawali dengan cuplikan pantun dari Masinton. Masinton tampak kegirangan melompat-lompat.

    “Jaka sembung bawa pacul, nggak nyambung samsul,” kata Masinton dalam cuplikan video itu.

    Istilah ‘samsul’ dikaitkan dengan Gibran. Saat masa kampanye Pilpres 2024, Gibran sempat salah ucap, yang seharusnya ‘asam folat’ malah diucap ‘asam sulfat’. Samsul adalah singkatan dari asam sulfat.

    Kembali ke video yang diunggah Gibran, setelahnya cuplikan salah satu podcast. Di sana, Masinton ditanya apakah akan bersalaman dengan Gibran.

    “Ya sebagai petugas pemerintahan ya wajib,” kata Masinton sambil memeragakan sikap hormat.

    Kemudian, ada pula tangkapan layar postingan akun Instagram dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno. Adi menanti-nanti pertemuan antara Masinton dan Gibran.

    “Masinton orang pertama yang menyebut Wapres dengan panggilan samsul,” tulis Adi.

    Selanjutnya, dalam video tersebut menampilkan foto Gibran bersalaman dengan Masinton. Keduanya terlihat saling menatap.

    Gibran dan Masinton juga sempat cipika cipiki. Gibran mengucapkan sesuatu kepada Masinton, namun tak jelas apa yang diucapkan. Masinton lalu menunduk, kemudian diikuti Gibran yang juga menunduk.

    “Selamat bertugas untuk seluruh kepala daerah yang telah dilantik oleh Bapak Presiden. Semoga dapat memimpin daerahnya sehingga bisa lebih baik dan lebih maju,” tulis Gibran dalam akun Instagramnya.

    (isa/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • “Reshuffle” Pertama Prabowo Dinilai Mulai Menjawab Gundah Gulana Rakyat

    “Reshuffle” Pertama Prabowo Dinilai Mulai Menjawab Gundah Gulana Rakyat

    “Reshuffle” Pertama Prabowo Dinilai Mulai Menjawab Gundah Gulana Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Reshuffle
    atau perombakan kabinet pertama yang dilakukan oleh Presiden
    Prabowo
    Subianto dinilai mulai menjawab kegundahan masyarakat. Terutama, mereka yang khawatir akan dampak dari kebijakan menteri yang akhirnya diganti.
    “Sedikit banyak sudah memberikan jawaban atas keresahan dan gundah gulana masyarakat. Ya, soal informasi yang disampaikan oleh sang menteri yang diganti. Soal UKT (uang kuliah tunggal) naik, SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) naik gitu ya akibat efisiensi,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (19/2/2025).
    Adi mengatakan, saat
    Satryo Soemantri Brodjonegoro
    masih menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), ada sejumlah informasi yang disampaikannya menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Padahal, kebijakan yang disebutkan belum sepenuhnya valid.
    Pergantian menteri ini diharapkan menjadi garansi agar ketakutan masyarakat terjawab dan menjaga kondusifitas.
    “Dengan dipecatnya menteri ini tentu ada garansi, SPP dan UKT terkait perguruan tinggi, itu dijamin tidak naik. Apalagi, salah satu tuntutan demo Indonesia Gelap itu adalah supaya SPP tidak naik,” kata Adi.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025), dengan melantik enam orang pejabat.
    Dari enam orang pejabat itu, ada satu orang menteri yang dilantik yakni
    Brian Yuliarto
    sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.
    Brian Yuliarto dilantik Keputusan Presiden Nomor 26b Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.
    Kemudian, Prabowo juga melantik kepala dan wakil kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yakni Muhamamd Yusuf Ateh dan Agustina Arumsari.
    Sebelumnya, Ateh menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) kepala BPKP, sedangkan Agustina adalah Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi.
    Mereka dilantik berdasarkan Keppres Nomor 27b Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
    Kemudian, Prabowo juga melantik kepala dan wakil kepala Badan Pusat Statistik, yaitu Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
    Amalia sebelumnya merupakan plt kepala BPS, sedangkan Sonny adalah pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
    Amalia dan Sonny dilantik berdasarkan Keppres Nomor 28b Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
    Lalu, Prabowo juga melantik Letjen Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara berdasarkan Keppres Nomor 29b Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Teriakan “Adili Jokowi” Jadi Riak Kecil di Panggung Politik

    Teriakan “Adili Jokowi” Jadi Riak Kecil di Panggung Politik

    GELORA.CO -Gerakan “Adili Jokowi” yang muncul di berbagai daerah mustahil kejadian dikarenakan Presiden Prabowo Subianto tidak terlihat ingin pisah dengan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Bahkan puncak ulang tahun Partai Gerindra yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025 seolah menjadi panggung bagi ayahanda dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    Di tengah pidato Presiden Prabowo Subianto, seluruh kader Partai Gerindra berdiri dan menyanyikan “terima kasih Pak Jokowi”. Menurut Prabowo, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini tidak lepas dari dukungan Jokowi.

    Menanggapi kedekatan ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyebut bahwa harapan sebagian pihak untuk melihat Prabowo dan Jokowi berseberangan akan sulit terjadi.

    “Prabowo dan Jokowi makin mesra. Yang ingin keduanya pisah, pada patah hati ya,” ujar Adi lewat akun X miliknya, Minggu 16 Februari 2025.

    Namun, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga mengingatkan bahwa dalam politik, tidak ada yang abadi. 

    “Sabar aja, tak ada pesta yang tak berakhir. Entah itu kapan,” tambahnya.

    Dengan solidnya hubungan Prabowo dan Jokowi, wacana “Adili Jokowi” tampaknya hanya akan menjadi riak kecil di tengah panggung politik yang masih dikuasai keduanya

  • SBY Bilang Tak Boleh Ada Matahari Kembar ke Presiden Prabowo, Adi Prayitno: Siapa Tuh?

    SBY Bilang Tak Boleh Ada Matahari Kembar ke Presiden Prabowo, Adi Prayitno: Siapa Tuh?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menyoroti pesan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Prabowo Subianto.

    Ada satu pesan sekaligus prinsip yang disampaikan oleh SBY ke Presiden Prabowo yang menjabat saat ini.

    SBY menegaskan, pada prinsipnya, dirinya menghormati posisi Prabowo sebagai presiden dan sebaliknya.

    Namun pada intinya, SBY menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di Indonesia.

    “Saya menghormati beliau, dan beliau hormati saya, dan falsafah saya, di Indonesia hanya ada satu matahari, pak prabowo tak boleh ada matahari kembar,” tegas SBY dalam pesannya itu.

    Pesan inilah yang kemudian disorot oleh Adi Prayitno dicuitan akun media sosial X pribadinya.

    Ia mempertanyakan terkait siapa yang dimaksud dengan matahari kembar dalam pesan SBY itu.

    “Wah..siapakah itu yang mau jadi matahari kembar ya Pak?,” tulisnya dikutip Kamis (13/2/2025).

    “Kita-kita yang awam politik begini gelap gulita ndak tau apa-apa soal politik tingkat tinggi begitu,” ujarnya.

    Dari pesan tersebut, banyak yang menghubungkan matahari kembar yang dimaksud mengarah ke mantan Presiden sebelumnya, Jokowi Widodo.

    Jokowi disebut-sebut masih memberikan andil di Pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat ini.

    Adi Prayitno pun kembali menyindir terkait hal ini, dengan menyebut Presiden yang terpilih adalah satu-satunya matahari.

    “Bukannya dalam sistem presidensil itu, presiden terpilih adalah satu-satunya matahari republik ya :),” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Prabowo Singgung "Reshuffle" Kabinet, Ancaman buat Menteri yang Tak Kerja Maksimal Nasional 8 Februari 2025

    Prabowo Singgung "Reshuffle" Kabinet, Ancaman buat Menteri yang Tak Kerja Maksimal Nasional 8 Februari 2025

    Prabowo Singgung “Reshuffle” Kabinet, Ancaman buat Menteri yang Tak Kerja Maksimal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, isu reshuffle yang disinggung Presiden Prabowo Subianto merupakan ancaman bagi menteri yang disinyalir tidak bekerja maksimal.
    Masyarakat dinilai tengah menunggu keputusan Prabowo untuk melakukan
    reshuffle
    Kabinet Merah Putih. 
    “Persisnya semacam ancaman bagi menteri. Kalau kinerja tak bagus ya diganti. Tak ada pilihan. Dan itu yang ditunggu publik, Prabowo segera lakukan reshuffle pada menteri yang tak kerja maksimal,” ujar Adi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (7/2/2025).
    Adi menilai, jika ada menteri yang tak bekerja maksimal, tak ada alasan bagi mereka tetap berada dalam pemerintahan.
    “Bagi Prabowo, bulan madu politik dengan pembantunya sudah berlalu setelah 100 hari kinerja, setelah itu pembuktian kinerja. Jika tak bisa kerja,
    reshuffle
    jawabannya,” imbuh Adi.
    Sikap Prabowo akhir-akhir ini juga dinilai sangat jelas. Adi menduga, menteri yang membuat kebijakan yang dianggap menyusahkan rakyat akan disingkirkan jika teledor berkepanjangan.
    “Terang benderang presiden intimidasi menteri yang membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat. Secara eksplisit presiden sampaikan secara gamblang, kalau bandel tak perbaiki kinerja bakal disingkirkan,” lanjut dia.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para menteri Kabinet Merah Putih untuk terus bekerja keras buat rakyat.
    Prabowo mengatakan tidak akan segan untuk menyingkirkan mereka yang tidak sejalan dengan arahannya.
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo pada acara Puncak Peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.
    Pernyataan itu sekaligus menjawab isu
    reshuffle
    usai 100 hari masa pemerintahannya.
    Terkait pernyataan itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa ada menteri dalam Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.
    “Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana. Tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita, dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    “Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama,” katanya lagi.
    Dasco mengatakan, jika betul Prabowo menyinggung ada anggota kabinet yang tidak seirama, tinggal menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, dia enggan berasumsi soal
    reshuffle
    kabinet.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang Tersingkir?

    Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang Tersingkir?

    Bisnis.com, JAKARTA – Lewat 100 hari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran menduduki kursi kekuasaan, tetapi belum seluruhnya memberikan hasil kerja yang optimal untuk rakyat.

    Masih terdapat sejumlah nilai dengan tinta merah dari kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang dibentuk satu hari setelah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik.

    Desakan-desakan publik terkait dengan adanya perombakan pada kabinet nampaknya mulai terdengar ke telinga Presiden Prabowo. Dia mengaku tak segan untuk melakukan reshuffle kabinet apabila terdapat pejabatnya yang bekerja atas kepentingan di luar kemaslahatan masyarakat.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dirinya ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan benar serta bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya.

    “Saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?” kata Prabowo usai menghadiri resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

    Prabowo menegaskan tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih tidak mampu bekerja dengan baik.

    Presiden Ke-8 RI itu mengatakan bahwa sudah berkali-kali dirinya meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

    Lantas, siapa saja menteri dalam Kabinet Merah Putih yang berpotensi terkena reshuffle?

    Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam risetnya yang bertajuk ‘100 Hari Dalam Angka: Catatan Evaluasi Kabinet Prabowo-Gibran’ mencatat setidaknya terdapat 5 menteri yang memiliki kinerja buruk.

    Dalam jajaran lima nama tersebut terdapat Menteri HAM Natalius Pigai pada peringkat pertama, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadahlia, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

    Dari kelima nama tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati peringkat paling atas sebagai menteri yang perlu di-reshuffle diikuti Menteri Koperasi Budi Arie peringkat kedua, Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pada peringkat kelima.

    Dalam riset tersebut juga mencatat terdapat lima nama menteri atau kepala lembaga yang tidak terlihat bekerja dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Lagi-lagi nama Menteri Kehutanan menempati peringkat pertama pada kategori tersebut dan diikuti oleh Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa menteri dan wakilnya yang sudah menjabat lebih dari 100 hari dan sampai saat ini tidak bisa menunjukan performa, sudah layak di-reshuffle oleh Prabowo;

    Dia mengingatkan janji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sewaktu kampanye dulu yang ingin langsung tancap gas memakmurkan rakyat jika terpilih. 

    “Menteri dan wakilnya yang tidak bisa kerja untuk kepentingan rakyat, seharusnya itu dievaluasi dan reshuffle,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Adi menyarankan kepada Prabowo Subianto agar memecat menteri dan wakilnya yang sering membuat kegaduhan dan membuat kebijakan tidak pro terhadap rakyat.

    “Bikin kegaduhan, bikin blunder, tidak pro dengan rakyat, tidak bersih, maka ya harus ditindak dan harus diganti oleh Prabowo,” katanya.

    Adi mengatakan sebaiknya Prabowo harus merealisasikan reshuffle tersebut, sehingga para menteri dan wakilnya tidak mencoreng wajah Prabowo dan Gibran di kemudian hari

    “Saya kira ancaman politik dari Prabowo ini jangan hanya menjadi ancaman, tetapi juga harus menjadi nyata agar para menterinya bekerja serius,” ujarnya.

  • Prabowo Dinilai Perlu Reshuffle Menteri yang Tidak Bekerja Optimal

    Prabowo Dinilai Perlu Reshuffle Menteri yang Tidak Bekerja Optimal

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi menteri Kabinet Merah Putih dan wakilnya yang tidak dinilai tidak bekerja optimal untuk kepentingan rakyat.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa menteri dan wakilnya yang sudah menjabat lebih dari 100 hari dan sampai saat ini tidak bisa menunjukan performa, sudah layak dievaluasi atau resuffle oleh Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka

    Dia mengingatkan janji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sewaktu kampanye dulu yang ingin langsung tancap gas memakmurkan rakyat jika terpilih. 

    “Menteri dan wakilnya yang tidak bisa kerja untuk kepentingan rakyat, seharusnya itu dievaluasi dan reshuffle,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Adi menyarankan kepada Prabowo Subianto agar memecat menteri dan wakilnya yang sering membuat kegaduhan dan membuat kebijakan tidak pro terhadap rakyat.

    “Bikin kegaduhan, bikin blunder, tidak pro dengan rakyat, tidak bersih, maka ya harus ditindak dan harus diganti oleh Prabowo,” katanya.

    Adi mengatakan sebaiknya Prabowo harus merealisasikan resuffle tersebut, sehingga para menteri dan wakilnya tidak mencoreng wajah Prabowo dan Gibran di kemudian hari

    “Saya kira ancaman politik dari Prabowo ini jangan hanya menjadi ancaman, tetapi juga harus menjadi nyata agar para menterinya bekerja serius,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku tak segan untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet apabila terdapat pejabatnya yang bekerja atas kepentingan di luar kemaslahatan masyarakat.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dirinya ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan benar serta bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya. 

    Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers usai menghadiri resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

    “Saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?” kata Prabowo sambil tertawa.

  • Bahlil Larang Pengecer Jual LPG 3 Kilogram, Adi Prayitno: Tega Benar ke Rakyat Kecil

    Bahlil Larang Pengecer Jual LPG 3 Kilogram, Adi Prayitno: Tega Benar ke Rakyat Kecil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mendadak menyemprot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

    Seperti diketahui, orang nomor satu di Kementerian ESDM itu melarang pedagang eceran untuk menjual tabung gas LPG 3 kilogram.

    Dikatakan Adi, kebijakan ini akan memberikan dampak negatif bagi pedagang kecil dan masyarakat bawah yang bergantung pada usaha tersebut.

    “Pedagang eceran diharamkan jual gas 3 kg. Eceran bisa jualan gas 3 KG tapi harus jadi pangkalan,” ujar Adi di X @Adiprayitno_20 (3/2/2024).

    Adi turut menyoroti pedagang eceran yang masih diperbolehkan menjual gas 3 kg jika mereka memiliki pangkalan.

    Namun, untuk mendirikan pangkalan tersebut membutuhkan modal yang besar dan tempat yang luas.

    “Bikin pangkalan susah, butuh modal gede, tempat luas, dan lain-lain,” cetusnya.

    Adi bilang, usaha eceran selama ini menjadi salah satu cara bagi pedagang kecil untuk bertahan hidup dengan modal terbatas.

    “Eceran itu buat modal usaha aja ngutang kanan kiri. Tempatnya juga sempit. Tega bener ke rakyat bawah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menanggapi keluhan masyarakat terkait kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kilogram di pengecer.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan tersebut jika menimbulkan masalah di masyarakat.

    “Kita terus mengevaluasi kalau ada keluhan-keluhan atau ada problem-problem di masyarakat. Terima kasih, sekarang juga oleh media sosial itu juga banyak,” ujar Prasetyo di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).