Xcloud.id

NGO: Parameter Politik Indonesia

  • Pengamat Sindir PDIP usai Mega Ketemu Prabowo: Luarnya Banteng, Dalamnya Garuda

    Pengamat Sindir PDIP usai Mega Ketemu Prabowo: Luarnya Banteng, Dalamnya Garuda

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dan akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai meski posisi PDI Perjuangan (PDIP) berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto, tetapi secara prinsip sudah memberikan dukungan total kepada Prabowo.

    Adi menerangkan hingga sejauh ini posisi tersebut dinilai ideal oleh PDIP. PDIP nampaknya berat untuk berkoalisi dengan Prabowo seperti misalnya ada kadernya yang jadi menteri, karena dalam sejarahnya PDIP bila partainya kalah Pilpres maka memilih berada di luar kekuasaan.

    “Bagi PDIP sepertinya sangat kelihatan gestur mereka itu tidak mau bergabung dengan pemerintahan, ukurannya tak ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi pada saat bersamaan ya secara prinsip kerja sama politik sudah dilakukan oleh PDIP,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Hal tersebut, katanya, terlihat dari cara PDIP memberikan dukungan penuh terhadao semua program politik Prabowo. Mulai dari dukungan terhadap kenaikan Pajak pertambahan Nilai (PPN) 12% dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tak hanya dua hal tersebut, Adi juga menyoroti bahwa PDIP juga menjadi corong utama dalam revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang pada beberapa waktu lalu.

    “Itu artinya apa? Koalisi antara Megawati dengan Prabowo, PDIP dengan Gerinda itu bukan koalisi formalis seperti yang dibayangkan orang ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi ini adalah koalisi praktik substantif, dimana PDIP bekerja sama dan mendukung secara total program-program Prabowo Subianto,” terang dia.

    Sebab itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) tersebut menganalogikan posisi PDIP saat ini di pemerintahan Prabowo adalah luarnya Banteng (logo PDIP yakni kepala banteng), tetapi dalamnya Garuda (logo Gerindra yakni burung garuda).

    “Jadi begitu, cara untuk menjelaskan posisi PDIP, luarnya merah yang itu artinya PDIP tetap berada di luar pemerintahan, tapi dalemannya adalah mendukung penuh program Prabowo-Subianto. Itulah yang disebut dalemannya praktik politik PDIP itu ya lambang partai Gerinda yang lambangnya Garuda,” tandasnya.

    Megawati Ingin PDIP di Luar Pemerintahan

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini dia ungkapkan kala dirinya merespons soal pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

    Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. 

    Sebab itu, dia pun menerangkan bahwa PDIP disebutkan terbuka jika Prabowo ingin merajut kerjasama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan meski memang posisinya berada di luar pemerintahan.

    “Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” pungkas Muzani.

  • Pertemuan Senyap dengan Megawati, Presiden Prabowo Jaga Perasaan Jokowi – Halaman all

    Pertemuan Senyap dengan Megawati, Presiden Prabowo Jaga Perasaan Jokowi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan menggelar pertemuan tertutup di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (7/4) malam. 

    Hingga kemarin baik dari kubu Partai Gerindra maupun PDIP tak memberikan keterangan resmi mengenai pertemuan tersebut. 

    Termasuk Prabowo yang menolak berkomentar ketika ditanya mengenai pertemuan senyapnya dengan Ketua Umum PDIP itu.

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menduga pertemuan senyap itu bisa jadi sebagai bentuk usaha Prabowo menjaga perasaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). 

    “Pertemuan tertutup itu juga bisa jadi dimaknai sebagai upaya menjaga perasaan Joko Widodo. Prabowo tak ingin dinilai menjauhi Jokowi,” kata Jamiluddin, Selasa (8/4).

    Dia menilai pertemuan tertutup itu bisa untuk menjaga keseimbangan antara Jokowi dan Megawati. 

    Politik seperti ini, lanjut Jamiluddin, dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan Prabowo dengan Jokowi dan Megawati. 

    “Hal itu dilakukan karena Prabowo penganut politik akomodatif. Prabowo ingin menjaga harmoni dengan merangkul semua tokoh nasional, termasuk Megawati dan Jokowi,” ucap Jamiluddin.

    Pertemuan Prabowo dan Megawati disebut terkesan disembunyikan dan lebih politis. 

    Padahal, kata dia, pertemuan dua tokoh nasional itu seharusnya terbuka sebagaimana lazimnya di era demokrasi. 

    “Karena itu, pertemuan tersebut sebagai ajang bargaining. Megawati bisa saja menginginkan kader PDIP tidak di oyok-oyok, seperti yang dialami Sekjennya Hasto,” kata Jamiluddin.

    Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. 

    Ia menilai bila kabar pertemuan antara Prabowo dan Megawati benar terjadi, itu menunjukkan adanya kerja sama politik antara PDIP dan Partai Gerindra. 

    Menurut Adi, pertemuan keduanya itu juga mempertegas hubungan antara Megawati dan Prabowo sebagai sahabat lama yang kini dapat bekerja sama secara politik. 

    Ia juga menyoroti pertemuan itu yang diduga dilakukan secara tertutup. Langkah itu mungkin diambil untuk menjaga perasaan pendukung Prabowo yang belum sepenuhnya menerima PDIP bergabung dalam pemerintahan. 

    Adi juga menyebut ada pihak yang tidak happy, yaitu pihak Solo. Pihak Solo  yang dimaksud adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    “Ya banyak pihak yang mengatakan bahwa salah satu pihak yang mungkin tidak happy dan tidak menerima jika PDIP menjadi bagian dari Prabowo adalah pihak Solo,” ujar Adi. 

    “Jadi wajar kalau kemudian dilakukan secara tertutup dan kemudian tidak ada yang memastikan bahwa tadi malam itu sudah terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati,” imbuhnya.

    PRABOWO DAN MEGAWATI – Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Harian Gerindra sekaligus, Sufmi Dasco, menyatakan pertemuan kedua tokoh ini adalah silaturahmi Hari Raya Idul Fitri. (Istimewa)

    Adi menjelaskan dukungan PDIP terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo menjadi indikator kuat adanya kerja sama tersebut. 

    Ia mencontohkan dukungan terhadap kebijakan makan bergizi gratis (MBG), penundaan kenaikan tarif pajak, serta revisi Undang-Undang TNI. 

    “Saya kira PDIP menjadi partai politik paling terdepan yang memberikan dukungan politiknya ke Prabowo,” ujarnya.(tribun network/mam/dod)

  • Pengamat Nilai Pertemuan Tertutup Prabowo-Megawati untuk Jaga Perasaan ‘Pihak Solo’ – Halaman all

    Pengamat Nilai Pertemuan Tertutup Prabowo-Megawati untuk Jaga Perasaan ‘Pihak Solo’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) dikabarkan melakukan pertemuan secara tertutup di kediaman Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam. 

    Belum diketahui secara pasti, namun salah seorang sumber Tribunnews membenarkan kabar pertemuan tersebut.

    “Pertemuan memang terjadi,” kata sumber Tribunnews.com dari internal PDIP pada Senin (7/4/2025). 

    Jika benar ada pertemuan itu dan dilakukan secara tertutup, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, menilai hal itu dilakukan untuk menjaga perasaan pihak tertentu. 

    Adi menyinggung soal ‘pihak Solo’ yang dinilai tak senang dengan adanya pertemuan tersebut. 

    Pihak Solo yang dimaksudkan ini adalah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai memiliki hubungan kurang baik dengan PDIP. 

    “Ya banyak pihak yang mengatakan bahwa salah satu pihak yang mungkin tidak happy dan tidak menerima jika PDIP menjadi bagian dari Prabowo adalah pihak Solo,” kata Adi.

    “Jadi wajar kalau kemudian dilakukan secara tertutup dan kemudian tidak ada yang memastikan bahwa tadi malam itu sudah terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Meski sumber berita termasuk Tribun dan media-media yang lain ketika ditanya apakah terjadi pertemuan Prabowo dan Megawati itu kan disebutkan mengiyakan,” lanjutnya. 

    Di sisi lain, jika pertemuan keduanya memang terjadi, Adi menilai hal itu menandakan dukungan PDIP terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo. 

    “Saya kira PDIP menjadi partai politik paling terdepan yang memberikan dukungan politiknya ke Prabowo,” ujar Adi.

    Konflik PDIP-Jokowi Jadi Penghalang? 

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menduga faktor Jokowi menjadi penghalang pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Megawati tak kunjung terlaksana. 

    Burhanuddin mengungkit masalah keluarga besar Jokowi dengan PDIP yang dinilai belum rampung hingga kini. 

    Hal itu diungkapkan Burhanuddin dalam tayangan Kompas Petang, yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Burhanuddin, pengaruh Jokowi dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 sangat kuat. 

    Sehingga, Burhanuddin menilai hal tersebut berpengaruh dalam terwujudnya pertemuan Prabowo dan Megawati.

    “Ada banyak momentum dan variabel lain yang harus dihitung. Pak Prabowo di 2024 bisa sukses memenangkan Pilpres dengan perolehan yang sangat besar karena variabel Pak Jokowi, dengan Mas Gibran yang berada di samping Pak Prabowo sebagai cawapres,” ujar Burhanuddin.

    “Sementara kita tahu urusan PDIP dengan keluarga besar Pak Jokowi belum tuntas.”

    Di sisi lain, kabar ini disambut baik oleh sejumlah pihak, termasuk di antaranya dari Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. 

    Sarmuji meyakini pertemuan dua tokoh penting bangsa itu menunjukkan adanya titik temu dalam memandang kepentingan nasional yang lebih luas.

    “Ya sebagai tokoh bangsa titik temunya adalah kepentingan bangsa ya. Jadi perbedaan apa pun, beda perspektif seperti apa pun, itu asalkan tujuannya untuk bangsa dan negara pasti ada titik temunya,” kata Sarmuji saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (8/4/2025).

    Dia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah situasi global yang tidak menentu. 

    Menurut Sarmuji, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari dinamika global, termasuk perang tarif antara negara-negara besar.

    (Tribunnews.com/Milani/Rahmat Fajar/Fersianus Waku/Garudea Prabawati) 

  • Penghujat Pemerintah Diduga Sudah Nikmati Kekuasaan

    Penghujat Pemerintah Diduga Sudah Nikmati Kekuasaan

    GELORA.CO – Momen Lebaran identik dengan tradisi saling memaafkan, introspeksi diri dan mempererat tali silaturahmi.

    Masih dalam suasana Idulfitri, pengamat politik Adi Prayitno melontarkan pertanyaan yang menggelitik. 

    Melalui akun X miliknya, Direktur Parameter Politik Indonesia itu bertanya siapa yang seharusnya meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto? 

    “Di momen lebaran begini, siapa sebenarnya orang yang harus minta maaf ke Prabowo ya? Yang suka hujat, nyerang, atau agresif tak karu-karuan sejak 08 (Prabowo) terjun ke politik?” tanya Adi Prayitno, Jumat, 4 April 2025.

    Sejak awal kiprahnya di panggung politik, Prabowo kerap dikritik berbagai pihak. Namun, perjalanan politiknya menunjukkan keteguhan dan konsistensi hingga akhirnya dipercaya memimpin negeri ini. 

    Menariknya, beberapa individu yang dulunya vokal mengkritik, kini justru berada dalam lingkaran kekuasaan atau setidaknya menikmati hasil dari pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo.

    “Jangan-jangan yang suka hujat keras itu sudah nikmati indahnya kekuasaan juga sekarang,” seloroh analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

    Tradisi saling memaafkan di Hari Raya Idulfitri bisa menjadi langkah menuju rekonsiliasi. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki hubungan dan mengakui kesalahan.

  • Kekompakan Puan dan Didit Unggah Momen Silaturahmi di Rumah Mega

    Kekompakan Puan dan Didit Unggah Momen Silaturahmi di Rumah Mega

    Jakarta –

    Keluarga Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 sekaligus Ketum PDIP Megawati Soerkarnoputri tengah hangat-hangatnya pada momen Lebaran 2025. Putra Prabowo, Didit Hediprasetyo, dan putri Megawati, Puan Maharani, saling menunjukkan momen silaturahmi Lebaran di rumah Megawati.

    Didit halabihalal Lebaran di rumah Megawati pada Senin (31/3), usai mendampingi Prabowo open house di Istana Kepresidenan, Jakarta. Didit mendatangi rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, di mana keluarga Megawati dan elite PDIP sudah berdatangan.

    Lalu esoknya pada Selasa (1/4), lewat unggahan di Instagram pribadinya, Didit memamerkan swafoto bersama Megawati. Dalam unggahannya itu, Didit juga menunjukkan foto silaturahmi Lebaran dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Didit juga mengunggah foto bersama Ketua DPR sekaligus Ketua DPP Puan Maharani dan anak Puan, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani, saat halalbihalal di rumah Megawati. Elite PDIP menyebut Didit memiliki riwayat hubungan baik dengan keluarga Megawati.

    Pada hari yang sama, Puan mengunggah momen saat Didit hingga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ke kediaman Megawati. Momen tersebut diunggah Puan di medsos X dan Instagramnya, seperti dilihat detikcom, Selasa (1/4).

    Pada foto pertama, terlihat momen Didit bersama Puan, anaknya Pinka Hapsari, dan Megawati. Dalam foto itu tampak keempatnya tersenyum lebar.

    Kemudian, foto kedua, menunjukkan Puan dan Megawati berfoto dengan Didit Hediprasetyo, Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Sultan Bachtiar Najamudin. Puan mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka.

    “Silaturahmi… Terima kasih Mas Didit, Ketua MPR RI Bapak Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Bapak Sultan Bachtiar Najamudin @SBNajamudin,” kata Puan sambil menyertakan emoticon tersenyum dan tangan terkatup.

    Didit Dinilai sebagai Replika Politik Prabowo

    Momen Lebaran Didit di rumah Megawati. (Dok. tangkapan video Instagram Didit Prabowo)

    Safari Didit ke tokoh-tokoh besar dinilai sebagai replika politik Prabowo yang hendak menjaga hubungan dengan semua pihak. Didit dinilai tokoh yang dapat diterima semua kalangan.

    “Didit adalah replika politik Prabowo. Safari ke Jokowi dan Mega tentu sebagai upaya merawat silaturahmi politik sekaligus menjaga keseimbangan politik antara Teuku Umar dan Solo,” kata Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno kepada wartawan, Selasa (1/4).

    Prabowo melalui Didit, menurut Adi, ingin menunjukkan kepada publik bahwa dia adalah Presiden yang bersahabat dengan Ppresiden-presiden terdahulu. Adi menyebutkan Prabowo ingin menunjukkan ke publik bahwa hubungannya dengan Mega tak ada masalah.

    “Apa pun judulnya tentu tak mudah menjaga keseimbangan politik antara Jokowi dan Mega mengingat kedua sosok ini sedang berkonflik serius,” kata dia.

    “Meski Prabowo terlihat sangat memuliakan Jokowi, tapi Prabowo juga ingin tunjukkan ke publik bahwa hubungannya dengan Mega juga sangat baik-baik saja,” imbuhnya.

    Diutusnya Didit oleh Prabowo untuk menemui tokoh-tokoh besar, kata Adi, menjadi pemandangan yang menarik. Didit dinilai kini mulai masuk urusan politik meski ia tidak menjabat posisi politik tertentu.

    Tidak adanya jabatan politik Didit, menurut Adi, membuat publik ‘respect’. Adi menganggap hal ini pula memperlihatkan komunikasi yang dibangun Didit bermakna politik kebangsaan.

    “Yang menarik adalah sosok Didit yang dinilai sebagai duplikat Prabowo dalam komunikasi politik dengan elite-elite kunci. Apa pun judulnya publik melihat Didit adalah Prabowo junior, di mana setiap gestur politik dan perilaku politiknya pasti diidentikkan dengan Prabowo,” kata dia.

    “Secara perlahan Didit mulai terlihat terlibat dalam urusan politik dengan membangun jembatan komunikasi politik dengan berbagai elite kunci di negara ini. Tentu ini bagus, posisi Didit yang tak menjabat posisi politik apa pun di negara ini justru membuat publik respect. Meski begitu, fungsi Didit sangat vital dalam membangun pesan komunikasi politik istana ke berbagai elite,” katanya.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bos PPI Pesimis Jokowi-Mega Bertemu di Lebaran: Mukjizat Jika Terjadi

    Bos PPI Pesimis Jokowi-Mega Bertemu di Lebaran: Mukjizat Jika Terjadi

    Jakarta –

    Ketua Fraksi PKB di DPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan harapannya agar para Presiden terdahulu, termasuk Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri bisa saling bertemu di momen Lebaran. Lantas, mungkinkah itu terwujud di Lebaran 2025?

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai hampir mustahil Jokowi dan Megawati bertemu dalam waktu dekat. Menurutnya, mukjizat jika keduanya bertemu pada Lebaran yang akan datang.

    “Melihat konflik politik sampai hari ini, rasa-rasanya pertemuan kedua tokoh ini di momen Idul Fitri sulit terwujud. Apalagi belakangan ini kedua belah pihak makin mengeras. Namun jika terjadi pertemuan antar keduanya, itu ‘mukjizat’ yang luar biasa karena secara nalar politik sulit dijangkau,” kata Adi Prayitno saat dihubungi, Rabu (26/3/2025).

    Meski begitu, Adi meyakini konflik keduanya akan menipis seiring berjalannya waktu. Terlebih, lanjut dia, jika anak-anak keduanya sering bertemu di banyak momen ke depannya.

    “Entah di kemudian hari, konflik politik kedua kubu mungkin bisa menipis karena seiring berjalannya waktu dan adanya regenerasi di kubu masing-masing. Buktinya Puan dan Gibran bisa terlihat bisa bertemu di banyak momen. Puan dan Gibran mewakili generasi Megawati dan Jokowi,” ucapnya.

    Adi pun meyakini hanya Puan Maharani dan Gibran lah yang bisa mempertemukan Megawati dan Jokowi. Puan dan Gibran, kata dia, tidak memiliki sekat apapun dalam politik.

    Lebih jauh, Adi menilai Idul Fitri sebetulnya memang momen yang tepat untuk Jokowi dan Megawati saling berdamai dan berbaikan. Namun, ia juga memahami realitas kehidupan dan politik tak semudah yang dibayangkan.

    “Secara agama Idul Fitri adalah ajang saling memaafkan antar sesama manusia yang mungkin selama berinteraksi ada salah khilaf dan dosa. Dalam tradisi Islam, Idul Fitri momen membersihkan diri dari segala dosa apapun. Secara substansi Idul Fitri itu kembali suci. Tapi dalam realitas kehidupan sosial dan politik tak semudah yang dibayangkan seperti momen islah politik antar elite,” jelasnya.

    Sebelumnya, Jazilul Fawaid menyambut baik pertemuan anak hingga mantu mantan presiden RI di ulang tahun putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo. Jazilul berharap, ke depan, saat momen Lebaran, juga ada perkumpulan Presiden RI terdahulu, termasuk Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi).

    “Betul (harapan Megawati bertemu Jokowi), momen luar biasa kalau itu terjadi,” kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (26/3).

    Jazilul menilai hanya Didit yang mampu menjadi magnet bagi anak-anak mantan presiden RI untuk bertemu. Ia menilai pertemuan sejumlah tokoh di ulang tahun Didit menggambarkan keharmonisan.

    Ia berharap momen perkumpulan tokoh bangsa terjadi lagi di Idul Fitri. Jazilul menilai akan lebih baik jika orang tua dari masing-masing anak atau mantan presiden yang masih hidup bertemu kembali.

    “Harapan saya, sangat bagus bila dapat diulang pada momen Idul Fitri. Apalagi, bila bersama orang tua yang masih hidup,” ucapnya.

    (maa/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menerka Sosok yang Coba Membenturkan SBY dengan Prabowo

    Menerka Sosok yang Coba Membenturkan SBY dengan Prabowo

    Jakarta –

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai nyaris tak ada pihak yang membenturkan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, yang ada justru upaya membenturkan Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Tentu ini adalah kabar yang sangat mengejutkan karena selama ini nyaris tidak pernah terdeteksi bahwa tak ada pihak mana pun yang mencoba untuk membentur-benturkan antara SBY dengan Prabowo Subianto yang ada itu memang upaya untuk membenturkan antara Jokowi dengan Prabowo, kalau itu nyata,” kata Adi kepada wartawan, Senin (17/3/2025).

    Pernyataan Adi tersebut merespons Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengatakan ada upaya membenturkan Prabowo dengan SBY. Di sisi lain, Adi meyakini, upaya membenturkan kedua tokoh itu dikaitkan dengan potongan video viral yang beredar beberapa waktu belakangan ini. Di mana, video beredar itu menampilkan sikap politik SBY.

    “Misalnya SBY berulang kali mengatakan selama jadi presiden tidak pernah mengintervensi persoalan hukum, mungkin potongan-potongan video semacam itu yang kemudian diamplifikasi seakan-akan omongan SBY itu dialamatkan kepada Prabowo,” terangnya.

    Foto: Adi Prayitno (Dok Pribadi)

    Adi meyakini publik sekarang bertanya-tanya apakah betul ada sosok yang ingin membenturkan Prabowo dengan SBY. Sebab, Adi memandang, sindiran yang selama ini dialamatkan SBY di setiap pidato politiknya bukan untuk Prabowo.

    “Pernyataan-pernyataan SBY bahwa selama jadi presiden tidak pernah ngajak keluarganya untuk berpolitik, tidak pernah membantu karir politiknya Ibas gitu ya, tidak pernah mengintervensi kasus hukum, publik tahunya itu semacam sindiran kepada Jokowi, bukan ke Prabowo makanya publik bingung gitu dan sedikit kaget ini siapa sebenarnya yang mencoba untuk membentur benturkan SBY dan Prabowo,” ujarnya.

    “Jikapun betul ada upaya dari pihak tertentu, figur tertentu, kelompok tertentu, yang mencoba untuk membenturkan SBY dengan Prabowo, sepertinya memang pihak itu adalah internal yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih,” sebutnya.

    “Memang ada kesan bahwa internal Koalisi Merah Putih itu paling berebut dekat dengan Prabowo, berebut paling loyal gitu ya, paling militan dengan Prabowo, mungkin di situ yang kemudian bisa dibaca kira-kira pihak mana yang mencoba untuk membentur-benturkan SBY dengan Prabowo. Kalau pihak eksternal ya bagi mereka kan enggak ada gunanya juga membentur benturkan SBY dan Prabowo,” sambungnya.

    AHY mengungkit upaya membentur-benturkan Prabowo dengan SBY yang saat ini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menurutnya, beberapa pernyataan SBY dipotong sehingga menimbulkan kesan pertentangan.

    “Ada yang mencoba membentur-benturkan orang tua kita, Pak SBY dengan Presiden Prabowo Subianto misalnya. Betul? Ada yang dipotong-potong kalimatnya, tidak kontekstual, tidak relevan, tapi hanya mungkin ingin mendapatkan perhatian masyarakat luas sehingga seolah-olah ada hal-hal yang tidak sinkron. Dan ini semua, saya bersyukur bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto, termasuk Pak SBY, selalu membuka jalan komunikasi yang baik. Dan beliau menyampaikan bahwa kita tidak boleh dibentur-benturkan,” ujar AHY.

    AHY juga mengungkapkan reaksi Prabowo atas upaya adu domba itu. AHY menegaskan Demokrat harus solid menyukseskan Presiden Prabowo.

    “Presiden menyampaikan kepada saya langsung, saya tidak percaya itu. Dan saya ingin kita semakin kompak dan solid untuk mengawal kebijakan yang perlu rakyat di depan. Jadi kalau nanti ada yang ditanya, sampaikan baik-baik kepada siapapun, hubungan kami sangat baik,” ujar AHY.

    “Karena kalau Pak Prabowo sukses, pemerintah sukses, Demokrat sukses, rakyat yang juga akan merasakan kebaikannya. Kita berharap ekonomi tumbuh dan rakyat makin sejahtera,” imbuh AHY.

    (taa/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Tapi Tidak untuk Gibran, Adi Prayitno: Gimana Cara Jalani Koalisi

    PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Tapi Tidak untuk Gibran, Adi Prayitno: Gimana Cara Jalani Koalisi

     

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Adi Prayitno mengomentari PDI Perjuangan yang menyatakan dukungannya kepada Pemerintahan Prabowo Subianto tapi tidak untuk Gibran Rakabuming Raka. 

    Menurutnya pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) Rapidin Simbolon itu terkesan lucu. Karena Prabowo – Gibran sebagai presiden dan wakil presiden merupakan hal yang tak terpisahkan.

    “Politik dalam banyak hal seru dan lucu semacam ini. Gimana cara jalani koalisi hanya akui presiden, tapi ndak akui wapresnya,” kata Adi Prayitno dikutip akun X pribadinya, Senin, (17/3/2025).

    Lebih lanjut, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) memberikan sentilan menggelitik terhadap kondisi perpolitikan Indonesia.

    “Awak yang awam begini leng-geleng kepala. Ndak faham. Tapi ramai juga yang beginian, biar politik kita ndak kayak majlis taklim,” tandasnya. 

    Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) Rapidin menyampaikan, dukungan ke pemerintahan Prabowo itu merupakan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Ini arahan dari Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri) melihat kondisi dan hadapi sekarang ini bahwa PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Saya sengaja tidak menyebutkan Pak Gibran,” tuturnya belum lama ini. 

    Diketahui, Gibran memang telah dipecat dari PDIP bersama Jokowi dan Bobby Nasution berdasarkan surat keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditandatangani m pada 4 Desember. (*)

  • Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI)
    Adi Prayitno
    menilai Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    (
    Jokowi
    ) memiliki mesin politik yang cukup untuk mendirikan
    Partai Super Tbk
    .
    Hal ini menanggapi rencana dibentuknya Partai Super Tbk yang disebut-sebut oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo)
    Budi Arie Setiadi
    usai bertemu dengan Jokowi, beberapa waktu lalu.
    “Artinya apa? Partai Super Tbk ini dibaca soal kemungkinan Jokowi akan mendirikan partai politik baru. Karena harus diakui Jokowi itu sebenarnya punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).
    Adi menuturkan, mesin politik itu didapat Jokowi dari sejumlah pengalamannya memimpin Indonesia.
    Bagaimanapun, Jokowi merupakan Wali Kota Solo, kemudian menduduki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
    Tak cukup sampai situ, ia bahkan menjadi Presiden selama dua periode.
    Menurut Adi, pengalaman atau karier politiknya pun tidak pernah kalah.
    “Punya jejaring relawan, tim sukses, dan kaki-kaki di bawah yang cukup kuat. Itu kan yang dibaca di permukaan, ya tinggal kalau serius misalnya Jokowi ingin mendirikan partai politik tinggal dideklarasikan,” ucap Adi.
    Di sisi lain, Adi tidak memungkiri pembentukan Partai Super Tbk hanya sebatas wacana.
    Menurut Adi, wacana itu mungkin disampaikan untuk mengkritik kondisi partai-partai politik di Indonesia.
    Salah satu yang bisa dikritik adalah banyaknya ketua umum yang dipilih secara aklamasi, sehingga tidak ada perubahan selama bertahun-tahun.
    Diketahui banyak partai politik yang menempatkan orang tertentu di kursi ketua umum dalam waktu yang lama.
    Sebut saja Megawati Soekarnoputri di kursi Ketum PDI-P, Prabowo Subianto di kursi Ketum Gerindra, hingga Muhaimin Iskandar di kursi Ketum PKB sejak sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
    “Seakan-akan tidak ada orang lagi. Partai-partai yang sudah saya sebutkan tadi misalnya, ketua umumnya cukup lama. Kan regenerasinya seakan-akan tidak pernah berjalan,” tutur Adi.
    Atau bisa saja, lanjutnya, kritik disampaikan untuk praktik keputusan politik yang kebanyakan dikuasai oleh orang tertentu di level tinggi, alias bukan kader secara keseluruhan.
    Biasanya, keputusan politik hanya berkelindan di kursi ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara partai, maupun elite-elite lainnya.
    “Ketua umum partai gitu ya, sekjen partai, bendahara partai. Mungkin saja niatnya hanya untuk mengkritik itu, wacana-wacana hanya sebatas wacana untuk mengkritik bagaimana praktik partai selama ini memang hanya dipenuhi oleh elite tertentu,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Budi Arie awalnya mengungkapkan, pertemuannya dengan Jokowi membahas banyak persoalan.
    Budi Arie menyinggung rencana pembentukan partai baru, dengan nama Partai Super Tbk.
    Namun, Budi Arie tidak memerinci apakah isu ini sempat dibahas. Dia mengaku tidak ingin memberikan informasi lebih detail.
    “Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar Budi Arie.
    “Tunggu saja, kita tunggu. Tunggu saja kamu mau tahu saja, kepo. Segitu dulu, jangan banyak-banyak,” katanya lagi.
    Beberapa pekan kemudian, Jokowi mengungkapkan bahwa gagasannya mengenai Partai Super Tbk telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    “Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodasi oleh PSI,” ujar Jokowi, Kamis (6/3/2025).
    Menurut dia, konsep Partai Super Tbk memiliki kemiripan dengan sistem yang kini diterapkan oleh PSI, meskipun telah mengalami sedikit modifikasi.
    “Yang kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Bekasi Dikritik karena Menginap di Hotel Saat Banjir, Pengamat: Pejabat Harus Sensitif Megapolitan 6 Maret 2025

    Wali Kota Bekasi Dikritik karena Menginap di Hotel Saat Banjir, Pengamat: Pejabat Harus Sensitif Megapolitan 6 Maret 2025

    Wali Kota Bekasi Dikritik karena Menginap di Hotel Saat Banjir, Pengamat: Pejabat Harus Sensitif
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Keputusan
    Wali Kota Bekasi

    Tri Adhianto
    yang menginap di hotel saat wilayahnya dilanda banjir menuai kritik.
    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, pejabat publik harus lebih sensitif terhadap perilaku mereka di media sosial.
    “Pejabat publik plus keluarga besarnya mesti sensitif dengan perilaku di media sosial,” ujar Adi saat dihubungi
    Kompas.com,
    Rabu (5/3/2025).
    Meskipun menginap di hotel untuk memudahkan koordinasi merupakan urusan pribadi, ucap Adi, hal tersebut tidak perlu dipublikasikan di media sosial.
    Adi menyatakan, video yang menunjukkan istri Tri Adhianto berada di hotel diunggah pada momen yang tidak tepat, terutama saat banyak titik di Kota Bekasi mengalami banjir parah.
    “Jangan semua hal di-
    upload
    karena di sinilah pentingnya memahami secara komprehensif berperilaku di media sosial,” tegasnya.
    Sebelumnya, video yang diunggah oleh akun TikTok @rakyatbekasi.com menunjukkan Tri beserta istri dan keluarganya sedang berada di sebuah hotel karena rumahnya kebanjiran.
    Tri Adhianto mengklarifikasi bahwa ia dan istrinya, Wiwiek Hargono, menginap di hotel berbintang di Bekasi pada Selasa (4/3/2025) hanya untuk tidur.
    “Hotel cuma sementara, buat tidur doang,” kata Tri saat diwawancara di Kantor BNPB Pondok Gede, Bekasi, Rabu (5/3/2025).
    Ia menjelaskan, keputusan untuk menginap di hotel diambil agar tidak terjebak banjir dan bisa meninjau lokasi banjir keesokan harinya.
    “Kalau saya kan melihatnya dari sisi waktu itu ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Kalau saya di dalam rumah kena banjir, enggak bisa keluar,” ungkapnya.
    Tri juga menegaskan bahwa ia tidak lama menginap di hotel. Pada Rabu (5/3/2025) dini hari, ia dan istrinya sudah mulai bekerja untuk menangani banjir di Kota Bekasi.
    “Istri saya saja jam 04.00 WIB sudah bantu-bantu masak buat makanan korban banjir. Jadi, saya enggak
    stay
    selamanya di hotel,” tuturnya.
    “Lalu, saya dan istri jam 06.00 WIB sudah meninggalkan hotel,” tambah politikus PDI Perjuangan itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.