Xcloud.id

NGO: Parameter Politik Indonesia

  • Pidato Politik Jokowi Tanda Sudah Resmi Log In PSI

    Pidato Politik Jokowi Tanda Sudah Resmi Log In PSI

    Jakarta –

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan bekerja keras untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Lalu apakah PSI akan menjadi partai besar di bawah kerja keras Jokowi?

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno membaca makna pidato Jokowi dalam Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah. Jokowi mengatakan akan all out untuk PSI. Pada Kongres ini, Kaesang Pangarep kembali terpilih jadi Ketum PSI periode 2025-2030.

    “Pidato politik Jokowi menegaskan 2 hal sekaligus. Pertama, Jokowi sudah ‘resmi’ log in PSI. Ketika Jokowi bilang dukung penuh dan akan kerja keras untuk PSI menjadi sinyal bahwa Jokowi akan all out membesarkan PSI. Tinggal kita lihat bagaimana PSI ke depan,” kata Adi kepada wartawan, Minggu (19/7/2025).

    “Jadi, sudah tak relevan lagi debatkan apakah Jokowi ketua dewan pembina PSI atau tidak. Karena secara politik, Jokowi akan total perjuangkan PSI,” imbuhnya.

    Adi menilai, PSI juga kan menjadi ajang pembuktian kesaktian Jokowi usai tak lagi menjabat sebagai presiden. Adi juga menyinggung pengalaman Jokowi yang selalu ‘menang’ dalam kontestasi politik.

    “Kedua, ketika Jokowi akan kerja keras ke PSI itu menjadi pertaruhan sekaligus pembuktian kesaktian setelah Jokowi tak lagi jadi presiden dan tak lagi di PDIP. Itu artinya, pengalaman politik Jokowi yang tak pernah kalah sejak nyalon di Solo, pilkada Jakarta, dan presiden dua periode akan dimaksimalkan untuk besarkan PSI,” jelas dia.

    “Tinggal tunggu bagaimana progres PSI di kemudian hari setelah Jokowi berkomitmen akan total kerja untuk PSI. Yang jelas Jokowi punya pengalaman sejak di Solo hingga presiden 2 periode. Bekal yang bisa dikapitalisasi membesarkan PSI. Waktu dan kerja keras politik yang akan jawab semuanya,” jelas dia.

    Lalu seperti apakah dampak kerja keras yang akan dilakukan Jokowi untuk PSI? Adi menyebut ada dua faktor yang akan menentukan.

    Jokowi Akan Kerja Keras untuk PSI

    Jokowi menyatakan dukungan penuh terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jokowi berkomitmen akan bekerja keras untuk PSI.

    Hal itu diungkap Jokowi saat memberikan sambutan di Kongres PSI di Graha Saba Buana, Solo. Awalnya, Jokowi berbicara mengenai logo baru dari PSI, yakni gajah dengan kepala berwarna merah. Jokowi menyebut gajah mempunyai filosofi sebagai lambang ilmu pengetahuan dan kebijakan.

    “Logo gajah, logo gajah. Gajah ini adalah lambang ilmu pengetahuan. Artinya, PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas, anggota-anggota yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting gajah itu kuat dan besar,” kata Jokowi dilansir detikJateng, Sabtu (19/7).

    Untuk itu, Jokowi menyatakan akan mendukung penuh PSI dan akan bekerja keras untuk PSI. Pernyataan itu disambut meriah oleh kader PSI yang hadir dengan meneriakkan nama Jokowi.

    “Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI,” tutur Jokowi.

    (lir/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Anies Terus Rawat Eksistensi Politik

    Anies Terus Rawat Eksistensi Politik

    GELORA.CO -Meski tak lagi menjabat sebagai pejabat publik, setiap langkah politik Anies Baswedan masih menjadi sorotan. 

    Terbaru, kehadiran Anies dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sebuah organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat kembali menarik perhatian publik.

    Pengamat politik Adi Prayitno menilai, keterlibatan Anies dalam berbagai agenda politik menunjukkan upaya untuk tetap menjaga eksistensinya di panggung nasional. 

    “Harus diakui, ormas Gerakan Rakyat ini sejak awal terafiliasi dan identik dengan Anies Baswedan,” ujar Adi lewat kanal YouTube miliknya, Selasa, 15 Juli 2025.

    Menurut Adi, kehadiran mantan Capres 2024 itu dalam forum seperti Rapimnas dan berbagai diskusi kampus menjadi bagian dari strategi menjaga stamina politiknya. 

    “Biasanya ketika seseorang sudah tidak menjabat, aura kebintangannya bisa redup. Sepertinya itu yang ingin dihindari Anies,” jelasnya.

    Dalam pidatonya, Anies kembali menampilkan sikap kritis terhadap pemerintahan. Salah satu isu yang diangkat adalah absennya Indonesia di dalam sejumlah forum internasional seperti PBB yang hanya diwakili Menteri Luar Negeri. Ia juga menekankan pentingnya merawat gagasan perubahan.

    “Ini positioning yang ingin ditampilkan Anies sebagai tokoh yang memberikan diferensiasi dan tetap vokal memberi kritik dan masukan kepada pemerintah,” tambah Adi.

    Lebih jauh, Direktur Parameter Politik Indonesia itu menilai langkah-langkah Anies sebagai bentuk konsistensi dalam menjaga citra sebagai pemimpin alternatif. 

    “Upaya ini penting agar Anies tetap berada dalam sorotan dan relevan dalam regenerasi kepemimpinan nasional ke depan,” pungkasnya

  • Kaesang Nyalon Lagi Ketum PSI Dianggap Duplikat Jokowi

    Kaesang Nyalon Lagi Ketum PSI Dianggap Duplikat Jokowi

    GELORA.CO -Pernyataan Kaesang Pangarep yang menyatakan akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi sinyal kuat bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi tidak akan terlibat langsung dalam kepengurusan partai politik mana pun usai lengser dari jabatannya.

    Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, selama ini Jokowi sempat dikaitkan dengan sejumlah partai, seperti Golkar, PPP, hingga PSI.

    Menurut Adi, pernyataan Kaesang bahwa “tidak mungkin anak dan ayah bersaing menjadi ketua umum PSI” sekaligus menjawab spekulasi arah politik Jokowi.

    “Setelah Kaesang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI, otomatis Jokowi tidak akan maju. Pak Jokowi sepertinya lebih memilih menjadi partai perseorangan alias tidak bergabung dengan partai manapun,” kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Senin, 23 Juni 2025.

    Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu memandang, kandidat calon Ketua Umum PSI lainnya hanya bersifat formalitas.

    Sebab PSI sejak awal sangat kentara ingin mempertahankan Kaesang sebagai ketua umum  sebagai upaya menjaga citra partai sebagai duplikasi politik Jokowi. 

    “Kaesang sebagai ketua umum dianggap sebagai replika, duplikat Jokowi. Karena tak bisa dipungkiri Jokowi dan PSI itu identik dan memiliki kepentingan-kepentingan yang sama,” pungkasnya

  • Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menjelang Muktamar
    Partai Persatuan Pembangunan
    (PPP) 2025 yang akan digelar pada Agustus atau September 2025 mendatang, bursa calon
    ketua umum PPP
    mulai menghangat.
    Salah satu yang menjadi daya tarik dalam peta perebutan kursi ketua umum PPP adalah munculnya sejumlah nama eksternal yang dilirik oleh para elite PPP.
    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi menyatakan, setidaknya ada sekitar 20 DPW yang ingin ketua umum baru dari eksternal partai.
    Sebagian pihak menganggap Plt
    Ketua Umum PPP
    Muhamad Mardiono gagal memimpin PPP dan tidak layak untuk maju sebagai
    calon ketua umum PPP
    pada muktamar mendatang.
    Nama-nama calon ketua umum awalnya diungkap oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Menurut Rommy, PPP perlu dipimpin oleh sosok eksternal partai agar PPP dapat kembali mendapatkan kursi DPR pada 2029 mendatang.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (26/5/2025).
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary power
    dan
    extra ordinary leader
    untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” ujar dia.
    Kemudian, muncul nama Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    dalam bursa calon ketua umum PPP, yang diungkapkan oleh Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
    Menurut Irfan, wacana menjagokan Jokowi berkembang alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan PPP dengan Jokowi selama dua periode masa kepemimpinannya.
    “Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau (Jokowi),” kata Irfan kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
    Terbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    juga disebut-sebut.
    Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, Anies dan Amran Sulaiman sering menjadi perbincangan positif dari kader PPP.
    “Nama Caketum PPP dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam, Sabtu (31/5/2025).
    Namun, kemunculan nama yang diharapkan menjadi “Juru Selamat” itu menolak satu per satu.
    Penolakan pertama datang dari Dudung Abdurachman yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional.
    Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.purnawirawan jenderal bintang empat itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
     
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Sama seperti Dudung dan Gus Ipul, Jokowi dan Anies juga tampak tak tertarik dengan kursi ketum PPP.
    “Untuk saat ini Mas Anies sedang berfokus untuk kegiatan-kegiatan sosial,” kata Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid.
    Sementara itu, Jokowi juga tidak mau berkomentar banyak soal namanya yang masuk bursa ketua umum PPP.
    “Ya, semua nama baik. Dan itu urusan internal PPP,” kata Jokowi di Solo, Rabu (28/5/2025).
    Banyaknya nama calon ketua umum dari luar partai sebenarnya membuat internal PPP terusik.
    Sebagian dari mereka menginginkan Mardiono kembali memimpin partai berlambang Kabah itu.
    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki bahkan membantah adanya kabar 20 DPW yang menginginkan ketua umum (ketum) baru dari luar partai.
    “Informasi tentang adanya 20 DPW yang telah mendukung
    calon Ketua Umum PPP
    dari luar partai adalah tidak benar,” kata Saiful Rahmat Dasuki dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
    Saiful menilai, Arwani berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan tujuan mengambil alih PPP dengan cara-cara inkonstitusional dan tidak bermartabat.
    Menurut dia, PPP tetap berpegang teguh pada keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang terlaksana pada Desember 2024, yang menyetujui Plt Ketum Muhammad Mardiono kembali menakhodai partai.
    Saiful juga mengeklaim tidak ada perubahan syarat ketua umum PPP yang diatur dalam AD/ART, yakni harus berasal dari kader.
    “Mendukung penuh hasil Mukernas PPP tanggal 13-15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART PPP terkait persyaratan calon Ketua Umum PPP,” ucap dia.
    Saiful menekankan, PPP sejatinya terbuka terhadap aspirasi dan keinginan berbagai elemen yang menginginkan energi baru bagi kebangkitan PPP.
    Namun hal itu hendaknya tetap mengacu pada mekanisme dan konstitusi PPP.
    “Jangan sampai masuknya mereka ini menabrak aturan-aturan yang lain. Inilah yang kami anggap sebagai pemicu daripada kesejukan konsolidasi yang sudah baik menjadi lebih buruk lagi. Ikutilah mekanisme-mekanisme yang ada, jauhkanlah memecah belah potensi-potensi konflik,” beber dia.
    Langkah Rommy yang menawarkan kursi ketua umum PPP ke sejumlah pihak eksternal juga menuai kecaman dari sejumlah kader PPP.
    Para kader yang tidak setuju dengan Rommy lalu memintanya tidak memperdagangkan partai dengan menawarkan kursi ketua umum kepada pihak eksternal.
    Salah satunya dengan munculnya nama Amran Sulaiman yang diakui Rommy merupakan hasil konsultasi dengan Jokowi.
    “Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral kemana-mana,” ujar Ketua DPC PPP Jakarta Timur Ahmad Rifa’i lewat keterangan tertulisnya, Kamis (29/5/2025).
    Rifa’i bahkan meminta Rommy untuk bertaubat dan tidak banyak ikut campur dalam urusan partai karena para kader kini sedang berupaya mengembalikan kejayaan PPP.
    Ia lantas menyinggung kasus korupsi yang menjerat Rommy jelang Pemilu 2019 lalu yang menurutnya membuat suara partai terjun bebas.
     
    “Mestinya Rommy tobat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para ulama. Biarkan kader bekerja untuk mengembalikan kejayaan PPP,” kata dia.
    “Sesak kami belum hilang, eh malah hari ini muncul lagi bukan untuk pengakuan dosa tetapi malah dagangin PPP,” lanjut Rifa’i.
    Kecaman juga datang dari Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi yang menilai Rommy telah mengeksploitasi PPP dengan menawarkan jabatan ketua umum.
    “Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” ujar Rusli lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai penolakan kursi ketua umum PPP oleh sejumlah nama terjadi lantaran sulit membawa partai itu memenuhi ambang batas parlemen hingga lolos ke Senayan.
    Adi tidak memungkiri, membawa PPP kembali lolos ke Senayan berarti ada perjuangan yang besar.
    Semuanya berkelindan di pundak ketua umum baru, meliputi kerja keras membangun branding partai, kerja struktur, mempererat soliditas kader PPP, dan lain-lain.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi Ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (31/5/2025).
    Di sisi lain, menurut Adi, penolakan itu terjadi lantaran Dudung dan Saifullah alias Gus Ipul ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan.
     “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya. Karena apapun, nama-nama yang disebut PPP itu hari ini adalah pembantu Presiden,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan Nasional

    10 Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan Nasional

    Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) tengah bersiap menggelar Muktamar pada September 2025 untuk memilih ketua umum (ketum) yang baru.
    Bursa calon ketum yang kini mencuat pun lebih didominasi oleh nama-nama dari luar partai atau non-kader.
    Namun, satu per satu tokoh yang disebut justru menyatakan penolakan untuk memimpin partai berlambang Ka’bah tersebut. Diduga kuat tugas berat yang harus langsung dipikul calon ketum jika mereka terpilih, yaitu mengembalikan PPP ke DPR.
    Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy menyebutkan, ada sejumlah tokoh nasional masuk dalam bursa calon ketum.
    Mereka antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Rommy sendiri tidak memungkiri bahwa ia menawari sejumlah tokoh dari luar partai untuk bergabung dan memimpin PPP.
    Langkah ini pun dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk “obral” kursi ketum partai.
    Meski begitu, Rommy menyatakan bahwa langkah ini perlu diambil karena PPP membutuhkan figur yang luar biasa, agar dapat kembali mendapatkan kursi di parlemen.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (28/5/2025) kemarin.
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary
    power dan extra ordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” sambungnya.
    Di luar tokoh-tokoh yang disebut Rommy, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga ikut mencuat.
    Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus anggota partai manapun seusai dipecat dari PDI-P.
    Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan mengeklaim Jokowi adalah sosok yang ideal untuk membawa PPP bangkit.
    Menurut dia, Jokowi memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang mumpuni.
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” kata Irfan kepada Kompas.com.
    Selain Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga muncul dalam bursa. Usulan ini disampaikan oleh kader-kader PPP di DKI Jakarta, yang menilai Anies memiliki potensi untuk memperkuat elektabilitas partai.
    Namun demikian, nama-nama yang diusulkan dari eksternal justru ternyata menyatakan ketidaksiapan.
    Dudung Abdurachman menegaskan dirinya tidak tertarik masuk dunia politik dalam waktu dekat.
    “Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya,” ujar Dudung kepada wartawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
    Dia juga mengaku tidak mengetahui namanya masuk dalam bursa calon ketum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” tambahnya.
    Penolakan serupa datang dari Gus Ipul. Dia menyebut tanggung jawab sebagai ketua umum partai terlalu besar untuk dirinya.
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar Gus Ipul di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Mensos pun menyatakan, banyak nama lain yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PPP ke depan.
    “Saya tidak sanggup, banyak hal lain yang harus dipertimbangkan,” tambahnya.
    Menanggapi hal ini, Juru Bicara PPP, Usman M Tokan, menyatakan bahwa keputusan para tokoh yang menolak pencalonan merupakan dinamika biasa dalam dunia politik.
    “Saat ini sudah ada pernyataan Gus Ipul tidak sanggup memimpin PPP dan sekarang kalau ada pernyataan Pak Dudung yang mundur dari pencalonan di
    Muktamar PPP
    , kami anggap hal biasa,” ujar Usman kepada Kompas.com, Jumat (30/5/2025).
    Ia menilai, mundurnya sejumlah nama justru akan membuat kontestasi di Muktamar semakin menarik.
    “Ke depan akan semakin seru perebutan kekuasaan politik di PPP untuk menjadi orang nomor satu. Nanti kita lihat pasti akan mengerucut ke beberapa nama baik internal maupun eksternal,” kata Usman.
    PPP sendiri menargetkan agar bursa calon ketum mengerucut ke satu atau dua nama pada bulan depan.
    Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada pimpinan wilayah dan cabang mempelajari rekam jejak kandidat.
    “Kita berharap bulan depan sudah mengerucut ke satu atau dua nama atau lebih. Agar pimpinan wilayah dan cabang bisa mulai mempelajari para kandidat secara saksama sehingga memahami betul akan calon yang akan dipilih,” kata Usman.
    Usman pun mengingatkan pentingnya komunikasi sebelum nama-nama eksternal diusulkan ke publik. Hal ini disampaikannya untuk menanggapi munculnya nama Anies Baswedan dari internal DPW PPP DKI Jakarta.
    “Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja,” jelas Usman.
    Meski begitu, Usman berpandangan bahwa para kandidat masih memiliki waktu untuk menjalin komunikasi politik hingga Muktamar digelar.
    “Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat Muktamar yang akan datang,” ujarnya.
    Usman juga menegaskan bahwa PPP terbuka apabila Anies bersedia maju sebagai calon ketua umum. Namun, dia berharap Anies tetap bersama PPP meskipun tidak terpilih nantinya.
    “Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama-sama membangun PPP,” tegas Usman.
    Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bahwa tidak semua tokoh berminat memimpin PPP karena beban yang tidak ringan.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Adi menyebut bahwa tantangan ketum PPP sangat besar, yakni mengembalikan partai berlambang Ka’bah ke Parlemen lewat Pemilu 2029.
    Dengan begitu, ketua umum baru harus bekerja membangun struktur, memperkuat konsolidasi kader, menggenjot branding partai, dan memastikan logistik tersedia.
    “Plus di tengah pemilih yang kian pragmatis, tentu butuh logistik yang berlimpah,” ucapnya.
    Di samping itu, penolakan dari tokoh seperti Dudung dan Gus Ipul tidak lepas dari posisi mereka yang kini menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto.
    “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya,” jelas Adi.
    Sementara terkait wacana Jokowi memimpin PPP, Adi berpandangan mantan Presiden itu lebih cocok bergabung ke partai besar ketimbang partai non-parlemen.
    “Saya kira Jokowi itu tidak cocok, baik di PSI ataupun PPP. Kedua partai ini adalah partai yang tidak lolos ke Parlemen,” kata Adi.
    Jika harus memilih, Adi menilai PSI lebih cocok bagi Jokowi karena kedekatan ideologis dan hubungan personal dengan kader dan elite partai tersebut.
    Untuk diketahui, nama Jokowi juga disebut-sebut sebagai kandidat calon ketum PSI yang akan menggelar kongres partai di Solo, Jawa Tengah pada Juli mendatang.
    “PPP itu sama sekali tidak cocok. Banyak elite-elite PPP dan basis massa PPP itu tidak memilih Jokowi, bahkan sangat kritis ke Jokowi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Pengamat Nilai PPP Butuh Logistik Besar Jika Ingin Kembali ke DPR Nasional 31 Mei 2025

    Pengamat Nilai PPP Butuh Logistik Besar Jika Ingin Kembali ke DPR
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) membutuhkan logistik yang besar untuk kembali ke DPR pada 2029.
    Logistik tersebut tentu akan berkaitan dengan tugas ketua umum PPP, yang memiliki tanggung jawab untuk membangun branding partai dan mempererat soliditas kader PPP.
    “Plus di tengah pemilih yang kian pragmatis, tentu butuh logistik yang berlimpah,” ujar Adi kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Tanggung jawab yang berat tersebut dinilainya menjadi pertimbangan seorang tokoh untuk menerima tawaran memimpin PPP.
    Terbukti dari mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)
    Dudung Abdurachman
    dan Menteri Sosial (Mensos)
    Saifullah Yusuf
    yang menolak tawaran tersebut.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi
    ketum PPP
    untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” ujar Adi.
    Di samping itu, ia menilai Dudung dan Gus Ipul lebih memilih fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih.
    “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis pro rakyat. Itu alasan utamanya. Karena apapun, nama-nama yang disebut PPP itu hari ini adalah pembantu Presiden,” kata Adi.
    Diketahui, Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    “Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya,” kata Dudung kepada awak media di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
    Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk dalam bursa calon ketua umum partai berlambang Ka’bah itu.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
    Penolakan juga datang dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. Ia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP, karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
    “Pertanggungjawabannya banyak, oleh karena itu saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Menurutnya, banyak nama lain yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PPP ke depan.
    “Saya tidak sanggup, banyak hal lain yang harus dipertimbangkan,” ujar Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bos PPI Nilai Serangan Deddy Sitorus ke Gibran Buntut Konflik PDIP dan Jokowi

    Bos PPI Nilai Serangan Deddy Sitorus ke Gibran Buntut Konflik PDIP dan Jokowi

    Jakarta –

    Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyinggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar tidak terlalu banyak buat video dan mulai bekerja. Pernyataan Deddy Sitorus dinilai sebagai gambaran konflik politik PDIP dengan keluarga besar Presiden ke-6 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Tentu ini tak bisa dilepaskan dalam konteks konflik politik antara PDIP dengan keluarga besar Jokowi,” kata Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno saat dihubungi, Rabu (23/4/2025).

    Adi menyebut tidak mengherankan ketika ada sejumlah elite hingga kader PDIP yang tidak berhenti menyerang Gibran. Ia melihat apapun komentar terhadap Gibran pasti akan bernada negatif.

    “Tak mengherankan jika sejumlah elite dan kader PDIP terus agresif menyerang Gibran yang notabenenya Wapres anak Jokowi tanpa henti. Apapun yang terkait dengan Gibran tonenya memang negatif,” ucapnya.

    Kemudian, Adi menilai pernyataan Deddy Sitorus juga ada benarnya. Namun, ia menyebut narasi politik juga diperlukan sebagai pemimpin.

    “Pemimpin memang harus harus banyak kerja dan merealisasikan janji politik, dan pada saat bersamaan narasi politik pemimpin juga penting. Karena pemimpin juga perlu menyampaikan narasi besar sebagai proyeksi masa depan. Sepertinya Deddy kritik pemimpin jangan banyak bicara yang penting pembuktian kinerja,” jelasnya.

    “Tapi pemimpin perlu juga sering-sering bicara membangun narasi dan pada saat bersamaan narasi pemimpin itu dikongkretkan sebagai bukti kinerja ke rakyat. Tak mudah jadi Gibran memang. Ngomong salah, tak ngomong pun salah,” tutur dia.

    Pernyataan Deddy Sitorus PDIP

    Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyoroti Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka yang membuat video YouTube tentang bonus demografi Indonesia. Deddy menyarankan agar Gibran tak banyak membuat video.

    Deddy Sitorus kemudian menyebut nama Dedi Mulyadi. Namun Dedi tidak memerinci apa maksudnya menyebut nama Dedi Mulyadi dalam sesi doorstop bersama sejumlah jurnalis itu.

    “Video terus, nggak habis-habis. Nanti sama kayak Pak Dedi Mulyadi lagi,” tambahnya.

    (maa/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Isu Ijazah Jokowi, Upaya Jatuhkan Nama Baik Mantan Presiden?

    Isu Ijazah Jokowi, Upaya Jatuhkan Nama Baik Mantan Presiden?

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan publik belakangan ini.

    Bahkan, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) sampai mendatangi kediaman Jokowi yang berlokasi di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, untuk mengonfirmasi keaslian ijazah mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut pada Rabu (16/4/2025).

    Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menduga bahwa ada pihak-pihak tertentu yang berupaya merusak citra Jokowi melalui tuduhan ijazah palsu.

    “Entah siapa yang memulai polemik ijazah Jokowi ini, tetapi yang jelas ada indikasi untuk mendowngrade dan menghancurkan nama baik Jokowi sebagai mantan presiden yang dinilai sukses selama menjabat,” kata Adi Prayitno saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (20/4/2025).

    Menurut dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut, polemik ijazah Jokowi tidak akan mengubah fakta sejarah.

    “Jokowi secara faktual tetap pernah menjabat sebagai wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden Republik Indonesia,” tegasnya.

    Sebelumnya, mantan wali kota Solo itu telah menunjukkan seluruh ijazah yang dimilikinya, termasuk ijazah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kepada awak media.

    Namun, Jokowi meminta agar media tidak mengambil foto dari ijazah-ijazah tersebut.

  • Operasi Senyap Diduga Sudah Dilakukan, Iman Politik Aktivis 98 Dipertanyakan

    Operasi Senyap Diduga Sudah Dilakukan, Iman Politik Aktivis 98 Dipertanyakan

    GELORA.CO – Buntut pertemuan antara Sufmi Dasco Ahmad selaku politisi Partai Gerindra dengan sejumlah Aktivis 98 beberapa hari lalu membuahkan pertanyaan.

    Publik kemudian beranggapan, pertemuan politisi Partai Gerindra dengan para Aktivis 98 merupakan cara pemerintah membungkam kelompok oposisi.

    Sebagaimana diketahui publik, beberapa Aktivis 98 telah berulang kali menyampaikan kritik pedas terhadap pemerintah yang banyak didominasi Partai Gerindra.

    Selain Rocky Gerung, sederet Aktivis yang juga sempat ditemui politisi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad antara lain Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat serta Ferry Juliantono.

    Adanya pertemuan antara elite Gerindra dengan sejumlah Aktivis yang gencar menghujani kritik, juga digadang-gadang sebagian kalangan sebagai bentuk Operasi Senyap.

    Terkait dengan adanya pandangan Operasi Senyap yang dilakukan Sufmi Dasco, Pengamat asal Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memberi tanggapan.

    Menurut Adi, Operasi Senyap yang dilakukan Sufmi Dasco sebagai bagian dari pemerintah merupakan hal wajar dan biasa dilakukan oleh kekuasaan terhadap kelompok kritis.

    Sebagaimana dengan sikap pemerintah di era sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai RI 1, hal serupa juga kerap dilakukan oleh pemimpin negara.

    Membungkam para pengkritik melalui operasi senyap, menurut Adi merupakan strategi lunak kekuasaan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi.

    Memastikan tidak adanya hiruk-pikuk dan kicauan pedas yang bisa mendatangkan polemik, menurut Adi sangat penting bagi pemerintah.

    Bukan hanya sebagai jaminan kekuasaan, tetapi juga memastikan agar situasi sosial, ekonomi hingga politik tidak bergejolak ataupun terdampak.

    Selain untuk menyerap aspirasi, dialog yang diistilahkan sebagai operasi senyap merupakan ujian keimanan politik bagi para pengkritik ataupun kelompok oposisi.

    “Tinggal kita uji apakah orang-orang ini iman politiknya goyang, kalau berubah dan tidak lagi kritis ya berarti betul ada upaya melemahkan,” jelas Adi.

    Berbeda dengan Feri Juliantono yang juga merupakan kader Gerindra dan menjabat Wakil Menteri, publik menurut Adi perlu menelusuri ketiga tokoh lainnya.

    Sosok semisal Rocky Gerung, Syahganda serta Jumhur merupakan orang-orang yang oleh pemerintah dianggap cukup kritik.

    Untuk mengetahui ada atau tidaknya Operasi Senyap yang menjadi anggapan, perubahan ketiga tokoh tersebut akan menjadi jawaban.

    “Kita lihat saja apakah Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat akan berubah sikap kritisnya,” imbuh Adi.

    Adanya perubahan sikap dari ketiga sosok Aktivis non pemerintah serta buruh yang dikenal kritis, menurut Adi merupakan jawaban atas iman dan keberhasilan operasi senyap.

    Jika para Aktivis berhenti bersikap kritis, dapat dipastikan Operasi Senyap pemerintah berjalan sesuai dengan harapan.***

  • Menteri Prabowo Terang-Terangan Akui Jokowi Masih Bosnya, Pengamat Yakin Ada Matahari Kembar

    Menteri Prabowo Terang-Terangan Akui Jokowi Masih Bosnya, Pengamat Yakin Ada Matahari Kembar

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Adi Prayitno menilai matahari kembar di tubuh pemerintah Republik Indonesia benar-benar ada.

    Hal itu disampaikan Adi saat mengomentari banyaknya menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi ke kediaman Mantan Presiden Jokowi dalam suasana Idulfitri.

    Pada kunjungannya ke kediaman Jokowi di Solo, Jumat (11/4/2025), Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuat pernyataan mengejutkan.

    Keduanya sama-sama menyebut Jokowi tak hanya mantan bos, tetapi juga masih menjadi bosnya.

    Trenggono dan Budi Gunadi memang menjadi menteri sejak era Presiden Jokowi. Tetapi kini, mereka adalah pembatu Presiden Prabowo.

    “Dulu mungkin matahari kembar itu hanya sebatas isu hanya sebatas diskursus, hanya sebatas gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena belum tampak siapa bosnya dan kemudian siapa yang kemudian menjadi anak buahnya.”

    “Tapi ketika ada dua menteri Pak Prabowo Subianto yang mengaku bahwa Pak Jokowi adalah bosnya, ini seakan-akan mengonfirmasi kok ada bos lain di luar Presiden Republik Indonesia,” kata Adi di channel Youtubenya, Adi Prayitno Official, dikutip Senin (14/4/2025).

    Adi juga menegaskan pengertian matahari kembar versinya.

    “Matahari kembar itu adalah istilah untuk menggambarkan ada figur lain di luar presiden, ada sosok lain di luar presiden yang masih dinilai punya pengaruh, punya kekuatan dan mampu mengorkestrasi kepentingan-kepentingan politik di masa-masa yang akan datang,” papar Adi.

    Menurut Adi, pernyataan kedua menteri itu terlalu vulgar. Jika ingin berterima kasih kepada Jokowi, sebaiknya cukup menunjukkan kedekatan dengan foto bersama.

    “Itulah yang saya sebutkan pejabat publik hari ini mesti hati-hati mengeluarkan statement-statement politiknya. Sekalipun para menteri itu sangat ingin berterima kasih kepada Pak Jokowi yang dinilai punya kontribusi penting sehingga mereka menjadi orang penting di negara kita, minimal ungkapan-ungkapannya itu tidak perlu disampaikan secara vulgar,” kata Adi.

    Membaca situasi tersebut, Adi mantap menyebut matahari kembar bukan isapan jempol. Presiden Prabowo dan Mantan Presiden Jokowi sama-sama bersinar.

    “Bahwa matahari kembar itu ternyata ada ya, bukan hanya gosip, bukan hanya wacana, bukan hanya desas-desus tapi faktual.”

    “Apa buktinya, ya itu tadi ada sejumlah menterinya Pak Prabowo yang masih menganggap bahwa Pak Jokowi adalah bos mereka.”

    “Apakah salah, tidak salah, apakah itu benar, ya benar menurut mereka. Intinya apa di antara kekisruhan terkait dengan adanya matahari kembar ini saya kira tergantung kita mau berada di mana,” pungkas Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.

    PKS Wanti-Wanti soal Matahari Kembar

    Sebelum Adi, Politikus PKS, Mardani Ali Sera sudah mewanti-wanti soal kembali munculnya anggapan soal matahari kembar.

    Pernyataan Mardani juga terkait kunjungan menteri Presiden Prabowo ke kediaman Jokowi.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan. 

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” pungkasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya