NGO: Parameter Politik Indonesia

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet kemarin. Tak ada angin tak ada hujan, bak petir di siang bolong yang menyambar beberapa menteri. Mereka kaget, mereka bingung, tapi keputusan Presiden tak bisa diganggu gugat. Dan menteri yang terkejut pucat seketika.

Salah satu orang menteri yang terkena reshuffle kabinet berbagi kegelisahan dengan detikcom. Menteri itu tidak diberi kabar akan adanya reshuffle kabinet, tidak juga dipanggil Presiden, tapi benar-benar baru tahu pada hari di mana reshuffle.

“Nggak ada info nggak ada kode, nggak dipanggil Presiden, di Istana juga nggak ada informasi,” demikian ujar sumber detikcom, Selasa (9/9/2025).

Reshuffle kabinet yang mengejutkan ini langsung menjadi obrolan panas. Berhentinya menteri tentu saja juga bakal berimbas pada gerbong-gerbongnya. Santer terdengar isu ada sebutan sebuah geng dari Solo yang mulai dikurangi kekuatannya. Tapi ini bisa jadi baru sekedar lontaran kekecewaan orang yang kehilangan kursi menteri.

Namun memang ada isu soal janji politik yang dilengkapi dengan periodisasi kerja sama. Ada yang setahun, dua tahun, tiga tahun dan seterusnya. Apakah reshuffle ini adalah periode pertama? Lagi-lagi itu adalah prerogatif Presiden.

Kembali kepada reshuffle yang mengejutkan. detikcom pada malam sebelum reshuffle dilakukan sebetulnya sudah mendapatkan kabar akan adanya pengumuman reshuffle kabinet. Nama yang muncul kala itu baru dua menteri, Menkop dengan Menkeu. Bersama itu detikcom juga mendapat informasi Presiden sempat menegaskan empat kali mempersilakan apabila ada menteri mau mengundurkan diri.

Kemudian dalam rapat tersebut Sri Mulyani yang masih menjabat Menkeu menegaskan akan tetap mengikuti perintah Presiden. Siapa sangka Sri Mulyani pun ikut di-reshuffle.

Desas-desus santer, reshuffle ini terkait evaluasi Presiden terhadap kinerja menteri juga terkait isu aktual terkini. Ada yang menyebut isu kasus hukum sampai perkara main domino bersama sejumlah orang berperkara, tapi dari Istana tidak ada penjelasan sama sekali terkait pertimbangan reshuffle kabinet. Memang sebenarnya reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Jika ada yang penasaran, berikut jawaban Istana:

“Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9).

Pada reshuffle kabinet kali ini, Prabowo melakukan reshuffle kabinet sekaligus untuk 5 kursi menteri. Mereka yang diganti, yakni Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Prabowo baru melantik Menkeu, Menteri P2MI dan Menteri Koperasi. Ialah Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat Menkeu, Menteri P2MI dijabat Mukhtarudin dan Menteri Koperasi dijabat Ferry Juliantono. Sementara, kursi Menko Polkam dan Menpora masih belum ada penggantinya.

Presiden juga melantik menteri baru yakni Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Pelantikan mereka dilakukan setelah Badan Penyelenggara (BP) Haji resmi menjadi setingkat kementerian.

Apa Triggernya?

Seperti yang dibahas sebelumnya, reshuffle yang menyambar tanpa suara menimbulkan banyak spekulasi soal penyebab utamanya. Beberapa pihak pun menghubung-hubungkan isu terakhir dengan keputusan Presiden mengumumkan reshuffle kabinet.

Apakah karena Sri Mulyani diusulkan mau mundur? Isu ini memang santer terdengar. Isu mundur Menkeu tentu bukan isu remeh temeh karena kursi Menkeu sangatlah strategis. Presiden bahkan sempat menegaskan empat kali mempersilakan menteri yang mau mundur, dan Sri Mulyani menegaskan kepada Presiden akan terap ikut arahan. Namun hasilnya tetap ada reshuffle kabinet.

Apakah perkara efek domino? Ini benar-benar domino permainan ya bukan kiasan. Seperti diketahui, mantan Menteri P2MI Karding memang sempat ramai disorot publik karena bermain domino dengan Azis Wellang pada Senin (1/9) yang lalu. Meskipun sudah diklarifikasi Karding, tapi Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pergantian Karding berkaitan dengan persoalan tersebut.

“Ya harus diakui reshuffle kali ini adalah efek domino dari desakan publik dan kebutuhan untuk melakukan perbaikan kinerja menteri,” kata Adi saat dihubungi, Senin (8/9/2025).

Selain itu ada desas desus yang menyebar reshuffle kali ini belum selesai. Hal yang sangat wajar ada isu politik panas dibarengi dengan spekulasi para petualang politik. Isu itu muncul karena kursi Menko Polhukam dan Menpora belum jelas akan diisi siapa. Namun demikian sekencang apapun isunya tetap saja reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Lalu akankah Presiden membuat kejutan lagi?

Halaman 2 dari 2

(van/ygs)