Xcloud.id

NGO: Parameter Politik Indonesia

  • 7 Fakta Lembaga Survei Ramai-ramai Hengkang dari Persepi

    7 Fakta Lembaga Survei Ramai-ramai Hengkang dari Persepi

    Jakarta: Fenomena keluarnya beberapa lembaga survei dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik. Diawali oleh Poltracking Indonesia yang menyatakan hengkang pada awal November 2024, beberapa lembaga lain, seperti Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting, turut menyusul. 

    Keputusan beberapa lembaga survei ini untuk keluar dari Persepi memperlihatkan adanya ketegangan dan perbedaan pandangan yang mendalam terkait standar dan transparansi organisasi dalam menangani isu-isu etika penelitian.

    Berikut tujuh fakta menarik tentang hengkangnya lembaga-lembaga ini dari Persepi:
    1. Poltracking Indonesia Menyatakan Keberatan atas Sanksi Persepi
    Poltracking Indonesia menyampaikan keberatannya terhadap sanksi yang diberikan Dewan Etik Persepi terkait perbedaan hasil survei Pilgub Jakarta 2024. Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan, Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas.

    “Pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,” ujar Masduri, Selasa 5 November 2024.

    Masduri menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena persepsi ketidakadilan dalam perlakuan yang diterima Poltracking dari Dewan Etik.

    Baca juga: Panggil LSI dan Poltracking Terkait Pilkada Jakarta, Dewan Etik Persepi: Kami Netral

    2. Sejarah Panjang Poltracking Bersama Persepi
    Bergabung sejak 2014, Poltracking telah terlibat dalam berbagai survei politik penting, seperti Pilpres 2014 dan 2019, serta sejumlah pilkada. Namun, setelah sepuluh tahun, Poltracking menyatakan keluar dari Persepi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Dewan Etik Persepi. Masduri mengkritik keputusan Dewan Etik yang dianggap tidak adil, tidak proporsional, dan tidak akuntabel.

    3. Poltracking Tuding Dewan Etik Persepi Tidak Transparan
    Poltracking menyatakan bahwa Dewan Etik Persepi tidak transparan dalam menjelaskan perbedaan hasil survei antara LSI dan Poltracking, yang menjadi dasar pemberian sanksi. 

    “Dewan Etik tidak menjelaskan bagaimana metode dan implementasi survei LSI dapat dianalisis dengan baik dan tidak mempublikasikan hasil analisis tersebut ke publik,” kata Masduri.
    4. Parameter Politik Indonesia (PPI) Menyusul 
    Beberapa hari setelah Poltracking mengundurkan diri, PPI juga resmi menyatakan keluar dari Persepi secara sukarela. Dalam surat pengunduran diri yang dikonfirmasi oleh Direktur PPI, Adi Prayitno, disebutkan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi internal PPI.

    5. Voxpol Center Research and Consulting Ikut Hengkang
    Setelah Poltracking dan PPI, Voxpol Center Research and Consulting juga mengumumkan pengunduran diri dari Persepi. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Voxpol, langkah ini menambah panjang daftar lembaga survei yang meninggalkan asosiasi tersebut dalam waktu berdekatan.

    6. Kritik Terhadap Persepsi Ketidakadilan dalam Sidang Dewan Etik
    Masduri menyebutkan bahwa Dewan Etik Persepi hanya memeriksa dua lembaga, yakni Poltracking dan LSI, tanpa melibatkan lembaga survei lain yang juga melakukan survei dalam periode berdekatan. 

    “Mestinya semua disidang untuk dilihat secara adil siapa yang bermasalah di dalam survei ini,” ujarnya.
    7. Fenomena yang Mungkin Terus Berlanjut
    Hingga saat ini, tiga lembaga survei telah resmi menyatakan keluar dari Persepi, dan tidak menutup kemungkinan lembaga lain akan mengikuti jejak mereka. Fenomena ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan tanda tanya mengenai masa depan Persepi sebagai asosiasi yang seharusnya menjaga integritas dan kredibilitas lembaga survei di Indonesia.

    Jakarta: Fenomena keluarnya beberapa lembaga survei dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik. Diawali oleh Poltracking Indonesia yang menyatakan hengkang pada awal November 2024, beberapa lembaga lain, seperti Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting, turut menyusul. 
     
    Keputusan beberapa lembaga survei ini untuk keluar dari Persepi memperlihatkan adanya ketegangan dan perbedaan pandangan yang mendalam terkait standar dan transparansi organisasi dalam menangani isu-isu etika penelitian.
     
    Berikut tujuh fakta menarik tentang hengkangnya lembaga-lembaga ini dari Persepi:

    1. Poltracking Indonesia Menyatakan Keberatan atas Sanksi Persepi

    Poltracking Indonesia menyampaikan keberatannya terhadap sanksi yang diberikan Dewan Etik Persepi terkait perbedaan hasil survei Pilgub Jakarta 2024. Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan, Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas.
    “Pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,” ujar Masduri, Selasa 5 November 2024.
     
    Masduri menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena persepsi ketidakadilan dalam perlakuan yang diterima Poltracking dari Dewan Etik.
     
    Baca juga: Panggil LSI dan Poltracking Terkait Pilkada Jakarta, Dewan Etik Persepi: Kami Netral

    2. Sejarah Panjang Poltracking Bersama Persepi

    Bergabung sejak 2014, Poltracking telah terlibat dalam berbagai survei politik penting, seperti Pilpres 2014 dan 2019, serta sejumlah pilkada. Namun, setelah sepuluh tahun, Poltracking menyatakan keluar dari Persepi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Dewan Etik Persepi. Masduri mengkritik keputusan Dewan Etik yang dianggap tidak adil, tidak proporsional, dan tidak akuntabel.

    3. Poltracking Tuding Dewan Etik Persepi Tidak Transparan

    Poltracking menyatakan bahwa Dewan Etik Persepi tidak transparan dalam menjelaskan perbedaan hasil survei antara LSI dan Poltracking, yang menjadi dasar pemberian sanksi. 
     
    “Dewan Etik tidak menjelaskan bagaimana metode dan implementasi survei LSI dapat dianalisis dengan baik dan tidak mempublikasikan hasil analisis tersebut ke publik,” kata Masduri.

    4. Parameter Politik Indonesia (PPI) Menyusul 

    Beberapa hari setelah Poltracking mengundurkan diri, PPI juga resmi menyatakan keluar dari Persepi secara sukarela. Dalam surat pengunduran diri yang dikonfirmasi oleh Direktur PPI, Adi Prayitno, disebutkan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi internal PPI.

    5. Voxpol Center Research and Consulting Ikut Hengkang

    Setelah Poltracking dan PPI, Voxpol Center Research and Consulting juga mengumumkan pengunduran diri dari Persepi. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Voxpol, langkah ini menambah panjang daftar lembaga survei yang meninggalkan asosiasi tersebut dalam waktu berdekatan.

    6. Kritik Terhadap Persepsi Ketidakadilan dalam Sidang Dewan Etik

    Masduri menyebutkan bahwa Dewan Etik Persepi hanya memeriksa dua lembaga, yakni Poltracking dan LSI, tanpa melibatkan lembaga survei lain yang juga melakukan survei dalam periode berdekatan. 
     
    “Mestinya semua disidang untuk dilihat secara adil siapa yang bermasalah di dalam survei ini,” ujarnya.

    7. Fenomena yang Mungkin Terus Berlanjut

    Hingga saat ini, tiga lembaga survei telah resmi menyatakan keluar dari Persepi, dan tidak menutup kemungkinan lembaga lain akan mengikuti jejak mereka. Fenomena ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan tanda tanya mengenai masa depan Persepi sebagai asosiasi yang seharusnya menjaga integritas dan kredibilitas lembaga survei di Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Poltracking Nyatakan Keluar dari Persepi, Anggap Dewan Etik Tidak Adil – Page 3

    Poltracking Nyatakan Keluar dari Persepi, Anggap Dewan Etik Tidak Adil – Page 3

    Dalam Penjelasannya, Masduri juga mengatakan pihaknya sudah memenuhi semua hal yang diminta oleh Persepi, termasuk memenuhi dua kali undangan dari Persepi yang digelar di Hotel Aston Priority Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan. Dia menjelaskan, pada pertemuan pertama yang berlangung pada 28 Oktober 2024, hanya ada satu Anggota Dewan Etik, sempat ada upaya menunda pertemuan karena dua Anggota Dewan Etik absen. Namun, pertemuan akhirnya tetap dilanjutkan.

    Pada Sabtu, 2 November 2024, Poltracking diminta hadir kembali secara mendadak tanpa undangan resmi untuk memberikan keterangan lanjutan pada zoom meeting dengan dewan etik pada hari yang sama. “Sidang berakhir agak bersitegang, karena perbedaan cara pandang mengenai penggantian PSU dan usaha peneliti lapangan kami mendapatkan data jumlah RT dan KK,” kata dia.

    Dalam keterangannya, Masduri juga mengatakan sebagai asosiasi, dewan etik Persepi mestinya bersikap adil dan imparsial. Memposisikan seluruh anggota Persepi secara setara. Menurutnya, dalam konteks perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta, terdapat tiga survei anggota Persepi yang melakukan survei dalam waktu yang berdekatan, Poltracking Indonesia (10-16 Oktober 2024), Lembaga Survei Indonesia (LSI) (10 – 17 Oktober 2024), dan Parameter Politik Indonesia (PPI) (21-25 Oktober 2024).

    Dia pun  mempertanyakan, Survei LSI yang  juga berbeda dengan PPI. Namun Persepi seolah tebang pilih, dan tidak juga ikut menanggil PPI dan tidak membawa hal itu ke Dewan Etik. 

    “Padahal periode survei LSI dan PPI hanya berjarak 4 hari. Kenapa Persepi hanya memanggil Poltracking dan LSI? Dan sudah mengambil keputusan. Sementara PPI tidak ikut disidang sebagaimana Poltracking dan LSI. Padahal hasil survei PPI mirip dengan survei Poltracking. Mestinya semua disidang untuk dilihat secara adil siapa yang bermasalah di dalam survei ini,” kata dia. 

    Karena itu, pihaknya merasa keputusan dewan etik tidak adil, karena tidak proporsional dan akuntabel dalam proses pemeriksaan terhadap Poltracking dan LSI.

    “Poltracking sudah melaksanakan semua Standar Operasional Prosedur (SOP) survei guna menjaga kualitas data. Hal tersebut sudah kami paparkan dan jelaskan kepada dewan etik,” tuturnya.

  • Pramono atau RK Lebih Dekat dengan Prabowo-Jokowi? Ini Analisis Bos PPI

    Pramono atau RK Lebih Dekat dengan Prabowo-Jokowi? Ini Analisis Bos PPI

    Jakarta –

    Kubu Ridwan Kamil (RK) dan Pramono Anung mengaku jagoan mereka dekat dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam pertarungan Pilgub Jakarta. RK atau Pramono yang lebih dekat dengan Prabowo dan Jokowi?

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai tak ada yang tahu secara pas siapa yang lebih dekat dengan Prabowo dan Jokowi. Namun, Adi menganalisisnya dalam kerangka personal dan politik.

    “Persisnya tak ada yang pernah tahu siapa yang paling dekat dengan Prabowo dan Jokowi, apakah RK ataukah Pram. Secara personal mungkin Pram mungkin dekat dengan Prabowo karena pernah sama-sama menteri Jokowi. Begitupun Pram juga pasti dekat dengan Jokowi karena pernah jadi menterinya 2 periode. Secara pribadional Pram memang dekat dengan siapapun, termasuk dengan Prabowo dan Jokowi,” kata Adi kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).

    “Tapi secara politik, banyak yang melihat Prabowo dan Jokowi dinilai lebih ke RK. Publik taunya RK itu orangnya Prabowo dan Jokowi,” imbuhnya.

    Kedekatan Prabowo dan Jokowi condong ke RK, menurut Adi, ada dua alasan. Pertama, RK sudah bertemu dengan Prabowo dan Jokowi selang sehari, Adi menilai ada kesamaan jalan politik.

    “Dari gestur politik, Prabowo dan Jokowi lebih kelihatan meng-endorse RK di Pilgub Jakarta. Pertemuan RK dan Prabowo baru-baru ini jadi bukti sahih. Sesuatu yang tak terjadi pada Pram. Prabowo dan Jokowi tentu selektif terima figur cagub dan pastinya yang diterima adalah figur yang seiman secara politik. Sampai saat ini, Prabowo dan Jokowi belum ada foto jumpa Pram,” ujarnya.

    “Argumen kedua, secara politik Prabowo dan Jokowi lebih terlihat satu tarikan politik dengan RK. RK-Suswono diusung KIM plus yang salah satu lem perekatnya tentu figur Prabowo dan Jokowi,” ucapnya.

    Selain itu, Adi menilai mustahil Prabowo dan Jokowi mendukung Pramono di Pilgub Jakarta. Apa lagi, kata Adi, terkait hubungan Jokowi dengan PDIP partai Pramono.

    Terkait klaim kedekatan ini berawal dari RK bertemu dengan Jokowi di Solo. Jubir PDIP, Chico Hakim mengatakan tak ada masalah dengan pertemuan itu.

    “Orang berhak meminta dukungan ke siapapun, dan semua orang juga berhak untuk memberi dukungan kepada siapapun. Apalagi Pak Jokowi ini adalah bagian dari masyarakat sipil, dan menurut kami sah-sah saja,” kata Chico kepada wartawan, Sabtu (2/11).

    “Kami di tim pemenangan Pramono-Rano tidak terlalu memikirkan langkah-langkah yang diambil oleh kompetitor kita, kita lebih fokus dengan apa yang kita kerjakan, strategi-strategi kita, dan kita cukup puas dengan apa yang sudah kita lakukan dan kita capai,” tambahnya.

    Chico menyebut bahwa hubungan Pramono dengan Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto lebih dekat dibandingkan Ridwan Kamil. “Jadi kami tidak terlalu ambil pusing, namun kalau mau dibicarakan soal hubungan baik dengan Mas Pram dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi saya rasa semua orang juga paham, bahwa hubungannya sangat dekat, dan pastinya lebih dekat daripada hubungan Ridwan Kamil dengan kedua tokoh tersebut,” tambahnya.

    (rfs/gbr)

  • 5 Ketika Ridwan Kamil Mulai Bawa Prabowo dan Jokowi di Tengah Sulitnya Dongkrak Elektabilitas… Megapolitan

    5 Ketika Ridwan Kamil Mulai Bawa Prabowo dan Jokowi di Tengah Sulitnya Dongkrak Elektabilitas… Megapolitan

    Ketika Ridwan Kamil Mulai Bawa Prabowo dan Jokowi di Tengah Sulitnya Dongkrak Elektabilitas…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pertarungan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 semakin menarik karena masih sulit untuk memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang.
    Hasil rilis dari tiga lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI), Parameter Politik Indonesia (PPI), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menunjukkan bahwa elektabilitas ketiga pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang bertarung pada
    Pilkada Jakarta 2024
    belum menyentuh angka di atas 50 persen.
    Hal ini membuat peluang Pilkada Jakarta 2024 berlangsung satu putaran seperti yang diharapkan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 dan 3,
    Ridwan Kamil
    -Suswono dan
    Pramono Anung
    -Rano Karno, tampaknya tak akan terealisasi.
    Berdasarkan hasil survei LSI, elektabilitas Pramono-Rano sebesar 41,6 persen, Ridwan Kamil-Suswono 37,4 persen, dan 6,6 persen untuk pasangan cagub-cawagub nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Sementara itu, survei PPI memperlihatkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono 47,8 Persen, Pramono-Rano 38 Persen, dan Dharma-Kun 4,3 Persen.
    Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono 37,4 persen, Pramono-Rano 37,1 persen, dan Dharma-Kun 4,0 persen.
    Dari hasil survei ketiga lembaga survei tersebut, ini membuktikan bahwa cagub-cawagub yang disokong kekuatan politik raksasa seperti Ridwan Kamil-Suswono belum tentu bisa menguasai pertandingan.
    Pramono Anung pernah menyampaikan bahwa pertarungan dalam pilkada adalah tentang sosok atau figur, bukan partai politik.
    “Karena pertarungan dalam Pilgub (Pilkada Jakarta) ini bukan pertarungan partai politik, bukan pertarungan seperti legislatif, tapi ini pertarungan figur,” kata Pramono Anung di Cipete, Rabu (16/10/2024).
    Di tengah masa kampanye Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada kesempatan berbeda, tetapi dalam waktu yang berdekatan.
    Ridwan Kamil bertemu Prabowo
    untuk makan malam bersama di Rumah Makan Garuda, Jalan Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/11/2024) malam.
    Sehari berselang, Jumat (1/11/2024) sekitar pukul 14.30 WIB, Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
    Ridwan Kamil tak menampik bahwa pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi berkaitan dengan Pilkada 2024 Jakarta.
    “Ya, sebenarnya intinya membahas hal-hal yang sifatnya umum. Tapi kan, karena itu perhelatan pilkada, ya tentunya itu juga, simbol ya bahwa ada dukungan,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/11/2024).
    Ridwan Kamil mendapat pesan langsung dari pertemuannya dengan Prabowo. Pesan tersebut masih berkaitan dengan Pilkada 2024 Jakarta.
    “Dengan ajak makan malam, ya memberi pesan, memang Pak Prabowo sangat-sangat mendukung kita (pada Pilkada Jakarta),” kata Ridwan Kamil.
    Pesan dan nasihat juga diterima Ridwan Kamil saat bertemu Jokowi. Salah satu nasihat yang diberikan Jokowi kepadanya adalah mengenai pembangunan Jakarta di masa depan.
    “Pak Jokowi juga sama. Kita diberi kesempatan dan diberi nasihat. Kebetulan beliau kan mantan gubernur Jakarta ya. Sehingga, nasihat-nasihatnya nanti memperkuat bagaimana membangun Jakarta ke depan,” ucap dia.
    Berkait pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi, Pramono enggan untuk berkomentar.
    “Terhadap pasangan lain saya enggak mau komentar,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).
    Ditemui di lain kesempatan, Pramono juga enggan memberikan tanggapannya soal pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi.
    Ia hanya mendoakan agar kondisi seluruh kandidat pada Pilkada Jakarta 2024 baik-baik saja.
    “Kalau saya ya, Alhamdulillah, kita doakan semuanya sehat,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Timur, Minggu.
    Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai langkah Ridwan Kamil bertemu dengan Prabowo Jokowi merupakan upaya untuk meningkatkan elektabilitasnya yang stagnan.
    “Saya kira jawaban yang tersedia dari pertemuan itu (pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi) tidak lain dan tidak bukan ya memang (untuk menaikkan elektabilitas),” ungkap Ray dalam program Sapa Indonesia Akhir Pekan Kompas TV, dikutip dari video YouTube
    Kompas TV
    , Sabtu.
    Ray berpandangan bahwa pertemuan dengan Prabowo dan Jokowi menjadi cara bagi Ridwan Kamil untuk lebih banyak mendulang suara pemilih di Jakarta.
    “Saya kira salah satu faktor yang paling utama mengapa Ridwan Kamil sekarang seperti (berupaya) mendulang suara dari dua tokoh ini (Prabowo dan Jokowi) adalah karena kelihatan elektabilitas beliau itu relatif stagnan di Jakarta akhir-akhir ini,” kata Ray.
    Ray menyampaikan, stagnannya elektabilitas Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta menjelang hari pencoblosan yang tinggal beberapa minggu ke depan sangat berisiko.
    Karena itu, pertemuan dengan Prabowo dan Jokowi dilakukan guna meningkatkan suara dukungan.
    “Ya beliau (Ridwan Kamil) membutuhkan semacam
    support
    baru, dulangan suara baru dari dua tokoh ini (Prabowo dan Jokowi),” imbuhnya.
    Namun, Ridwan Kamil menepis spekulasi soal pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi karena elektabilitasnya yang stagnan dan cenderung turun.
    Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengeklaim, tingkat elektabilitasnya masih lebih tinggi dibandingkan Pramono Anung.
    “Tidak, elektabilitas saya kan lebih tinggi dari Mas Pram (Pramono Anung). Tidak ada masalah,” ujar Ridwan Kamil di Telaga Senayan, Jakarta Pusat, Minggu.
    Ridwan Kamil menyampaikan, pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi merupakan sinyal kuat bahwa dirinya didukung oleh dua elite politik tersebut.
    “Pertemuan itu artinya, dua presiden itu mendukung pasangan Rido (Ridwan Kamil-Suswono). Udah itu aja, jangan ditafsir macam-macam. Kalau tidak mendukung, ngapain diterima, diberi waktu eksklusif. Ngapain di-posting di IG-nya masing-masing,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Ridwan Kamil mengingatkan agar pihak-pihak lain tidak mengeklaim dukungan dari Prabowo dan Jokowi tanpa dasar.
    “Itu menunjukkan secara tersirat, dua presiden itu mendukung, ya kira-kira begitu. Kenapa? Untuk menutupi seolah-olah ada klaim dari yang lain-lain, bahwa yang didukung adalah yang lain-lain gitu. Makanya saya balikin, jangan suka ngeklaim,” ungkap dia.
    Berdasarkan survei yang dirilis oleh Charta Politika Indonesia akhir September 2024 lalu, dukungan Prabowo maupun Jokowi memiliki pengaruh bagi pemilih di Jakarta, tetapi tidak terlalu signifikan.
    Responden yang menyatakan akan memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta 2024 yang didukung Prabowo berjumlah 21,7 persen.
    Sebanyak 59,1 persen responden tidak memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Prabowo, sedangkan 19,3 persen responden tidak menjawab.
    Sementara itu, 16,8 persen responden menyatakan akan memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Jokowi.
    Namun, 64,4 persen responden tidak memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Jokowi, dan 18,8 persen responden menyatakan tidak tahu.
    Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan Ridwan Kamil untuk menaikkan elektabilitasnya yang dianggap stagnan.
    “Untuk menaikkan elektabilitas, tidak ada lagi selain mendapatkan dukungan dan simpati publik dengan turun langsung, dengan membangun ikatan emosional dengan warga Jakarta dan komunitas-komunitas pemilih, itu harus dilakukan,” ungkap Ujang kepada
    Kompas.com
    , Minggu.
    Ujang menyampaikan, ada empat hal yang harus dimiliki seseorang ketika hendak maju pada Pilkada Jakarta, yakni popularitas, elektabilitas, visibilitas, dan akseptabilitas.
    Menurut Ujang, faktor akseptabilitas atau penerimaan dari warga Jakarta saat ini begitu penting bagi Ridwan Kamil.
    “Penerimaan dari warga Jakarta ke Ridwan Kamil menjadi penting. Makanya ada penolakan-penolakan dari warga itu kan enggak bagus, memengaruhi elektabilitas Ridwan Kamil sehingga tidak naik-naik, di saat yang sama Pramono-Rano terus naik elektabilitasnya,” kata Ujang.
    Di lain sisi, Ujang menyampaikan bahwa Ridwan Kamil juga harus menawarkan visi dan misi serta gagasan dan program terbaik yang bisa menjadi solusi atas permasalahan warga Jakarta.
    Namun, apa yang ditawarkan ke warga harus lebih realistis dan rasional, serta lebih terukur.
    “(Visi, misi, program, dan gagasan yang ditawarkan Ridwan Kamil) harus beda, yang unggul dari kandidat-kandidat lain sehingga warga Jakarta melihat ide, gagasan, program, visi, misi Ridwan Kamil itu berbeda dan disambut baik oleh warga, menjadi kebutuhan bagi warga untuk menjadi solusi bagi warga Jakarta,” tuturnya.
    (Penulis: Shela Octavia, Achmad Nasrudin Yahya, Ruby Rachmadina, I Putu Gede Rama Paramahamsa | Editor: Irfan Maullana, Jessi Carina, Fitria Chusna Farisa, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Ardito Ramadhan)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RK bertemu Prabowo dan Jokowi jadi sinyal dukungan di Pilkada

    RK bertemu Prabowo dan Jokowi jadi sinyal dukungan di Pilkada

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (kiri) dan Suswono (kanan). ANTARA FOTO/Fauzan/tom.

    RK bertemu Prabowo dan Jokowi jadi sinyal dukungan di Pilkada
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Sabtu, 02 November 2024 – 09:03 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pertemuan calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai sinyal dukungan 100 persen bagi pasangan Ridwan-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024.

    “Pesan politik yang gamblang terlihat adalah ketiganya tidak bisa dipisahkan dalam konstelasi politik hari ini. Artinya Prabowo, Jokowi, Ridwan Kamil, dan KIM Plus ini adalah satu kesatuan kekuatan politik yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain,” kata Adi di Jakarta, Jumat.

    Dalam dua hari berturut-turut, Ridwan Kamil bertemu Presiden Prabowo dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

    Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dengan Ridwan Kamil berlangsung di rumah makan Padang di Kawasan Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

    ​Sementara pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi berlangsung di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat siang.

    Pesan itu tergambar bukan hanya pada pertemuan yang dilakukan oleh para tokoh tersebut di tengah-tengah Pilkada serentak 2024, melainkan lewat keterangan yang disampaikan oleh pihak Istana.

    Istana menyampaikan bahwa pertemuan antara Prabowo dengan Ridwan Kamil di salah satu rumah makan di Jakarta Pusat murni dilandasi kedekatan di antara kedua tokoh tersebut. Istana juga menyatakan tidak ada unsur lainnya.

    “Tentu itu yang sebenarnya ingin disampaikan secara politik. Bahwa secara personal, secara politik, tentu saja Prabowo lebih kepada Ridwan Kamil. Bahkan, bisa disebut seratus persen dukungannya ke Ridwan Kamil,” paparnya.

    Melalui pertemuan tersebut, baik Prabowo maupun Jokowi sama-sama menegaskan sikap politik mereka.

    Adi pun membaca pertemuan itu dapat menebalkan dukungan terhadap pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta.

    “Bahwa partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), pemilih-pemilih KIM dan KIM Plus, semua tegak lurus kepada Ridwan Kamil-Suswono. Pesan itu yang sepertinya ingin disampaikan dalam pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo Subianto,” ungkapnya.

    Pesan lain yang terbaca oleh Adi dari pertemuan Ridwan Kamil dan Jokowi adalah penegasan bahwa KIM Plus di Jakarta bekerja total.

    Bersama relawan-relawan yang sudah menyatakan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono, mereka akan berusaha memenangkan pasangan tersebut.

    Hal itu juga sekaligus menangkis isu dan narasi berkenaan dengan dukungan KIM Plus yang belum total untuk pasangan tersebut.

    “Ini sebagai penegasan bahwa KIM Plus atau KIM secara umum itu solid dukungan politiknya, tidak ada ceritanya KIM Plus itu tidak total dan tidak penuh mendukung Ridwan Kamil,” katanya. 

    Adi juga menyebut pertemuan-pertemuan dengan Prabowo dan Jokowi sekaligus menegaskan bahwa siapa pun yang mengklaim mengatasnamakan KIM dan KIM Plus mestinya solid mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. 

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta, yang berlangsung 27 November 2024.

    Sumber : Antara

  • 8 Politik "Makan Siang" ala Prabowo Megapolitan

    8 Politik "Makan Siang" ala Prabowo Megapolitan

    Politik “Makan Siang” ala Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengundang ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) partai-partai politik untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (1/11/2024) siang.
    Pertemuan ini diadakan sehari setelah Prabowo bertemu calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, di sebuah restoran Padang di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).
    Pertemuan makan siang tersebut berlangsung selama lebih dari 2,5 jam, dimulai pukul 13.00 WIB.
    Pada saat yang sama, Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediaman Jokowi di Solo, usai bertemu Prabowo pada malam sebelumnya.
    Gaya politik makan siang ini pernah diterapkan oleh Jokowi dalam beberapa kesempatan, termasuk saat mengumpulkan tiga bakal calon presiden pada 2023 di Istana Merdeka.
    Pada makan siang 30 Oktober 2024 tersebut, ketiga capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, hadir lengkap.
    Jokowi sudah menggunakan cara ini sejak menjabat sebagai wali kota Solo. Pada 2014, ia berhasil membujuk 989 pedagang kaki lima di Taman Banjarsari untuk pindah ke Pasar Klitikan tanpa menimbulkan aksi massa atau bentrokan.
    Menurut informasi, sebelum pemindahan itu, Jokowi mengundang para pedagang dari paguyuban PKL Monumen 45 Taman Banjarsari untuk makan siang sebanyak 54 kali, yang diikuti dengan perundingan yang akhirnya membuat para pedagang setuju untuk pindah.
    Ketika menjadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi menggunakan cara serupa untuk menyelesaikan masalah dengan warga, seperti saat melakukan penataan Pasar Tanah Abang dan mengajak warga Petukangan, Jakarta Selatan, yang bersengketa terkait proyek jalan tol lingkar luar Jakarta (JORR) W2.
    Seolah mengikuti langkah Jokowi, Prabowo mengajak elite partai politik makan siang bersama di Istana Merdeka.
    Dalam pertemuan makan siang tersebut, tujuh perwakilan partai hadir, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
    Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi hadir mewakili Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
    Prabowo, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para petinggi Partai Gerindra, memimpin pertemuan tersebut yang berlangsung selama hampir dua jam, dari pukul 13.00 WIB hingga para ketua umum meninggalkan Istana sekitar pukul 14.50 WIB.
    Usai makan siang, para ketua umum dan sekjen partai menyatakan bahwa tidak ada pembahasan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
    Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyebut bahwa pertemuan tersebut hanya membahas kerja sama antara partai politik dengan pemerintah untuk mendukung pemerintahan Prabowo.
    Prabowo juga menawarkan pertemuan rutin untuk membicarakan berbagai kebijakan dan ide pemerintah.
    “Beliau menawarkan mungkin akan ada pertemuan rutin antara seluruh ketua umum parpol koalisi untuk membahas kebijakan-kebijakan yang masih perlu digodok oleh presiden untuk bisa dilaksanakan sebagai kebijakan pemerintah,” kata Paloh, Jumat.
    Paloh membantah bahwa pertemuan ini membahas Pilkada maupun dukungan sejumlah kader Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang berpihak pada pasangan calon lain di Pilkada Jakarta, yaitu Pramono Anung-Rano Karno.
    Pramono Anung dan Rano Karno diusung oleh PDI-P, sementara PKB berkoalisi dengan KIM Plus untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta.
    Senada, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa setiap partai KIM Plus memiliki perhatian yang sama untuk memenangkan kandidat mereka masing-masing.
    “Saya pikir masing-masing partai punya
    concern
    untuk memenangkan pasangannya,” ujarnya.
    Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menambahkan bahwa Prabowo ingin mendengar masukan dari para ketum parpol dalam diskusi yang berlangsung santai dan penuh canda.
    Ia menyebut tidak ada pembahasan terkait Pilkada atau pertemuan Prabowo dengan Ridwan Kamil pada malam sebelumnya.
    Prabowo berencana mengadakan pertemuan rutin dengan ketua umum partai politik setiap Jumat, sesuai dengan jadwal yang memungkinkan.
    “Harapannya ini bisa menjadi pertemuan rutin setiap Jumat bagi yang berkesempatan hadir,” ujar Muzani.
    Prabowo diketahui memiliki agenda kunjungan ke luar negeri selama 15-16 hari pada November, sehingga pertemuan akan disesuaikan dengan kesibukannya.
    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menuturkan, politik makan siang yang dilakukan Prabowo bukan serta merta mengikuti Presiden Jokowi.
    Ia beranggapan, politik makan siang sudah menjadi budaya atau kultur politik secara umum orang Indonesia. Biasanya, pembicaraan apapun termasuk pembicaraan politik dibicarakan dalam sebuah jamuan makan.
    “Memang pembicaraan-pembicaraan apapun gitu ya termasuk pembicaraan politik itu biasanya dibicarakan dalam sebuah jamuan makan, bisa makan malam, bisa makan siang atau sarapan pagi,” ucap Adi, Sabtu (2/11/2024).
    Menurut Adi, para pemimpin sejak dahulu sudah membicarakan hal-hal yang serius di tempat makan.
    Bukan hanya oleh Jokowi saat bertemu ketua umum partai atau Prabowo, tapi juga saat figur-figur kunci ketika bertemu presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.
    “Itu juga dalam suasana perjamuan makan. Ataupun, misalnya, pemimpin-pemimpin yang lain juga melakukan hal yang serupa. Itu artinya memang bahwa politik itu tidak melulu dibicarakan dalam ruang-ruang yang formal dan serius seperti forum-forum besar, seperti auditorium,” jelas Adi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei sebut elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono capai 47,8 persen 

    Survei sebut elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono capai 47,8 persen 

    ada 9,9 persen pemilih yang ragu-ragu menentukan pilihannyaJakarta (ANTARA) –

    Hasil survei oleh Parameter Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024 nomor urut satu (1), Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) unggul dibandingkan pasangan calon lainnya dengan angka 47,8 persen.

     

    Sementara pasangan calon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno mendapat elektabilitas sebesar 38 persen, dan pasangan calon nomor urut 2 dari jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana elektabilitasnya mencapai 4,3 persen.

    “Namun, ada 9,9 persen pemilih yang ragu-ragu menentukan pilihannya,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, tingkat elektabilitas tiga pasangan calon masih bisa berubah hingga hari pencoblosan pada 27 November 2024.

     

    Berdasarkan survei itu, elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono tampak turun 5,6 persen dibandingkan data elektabilitas perorangan Ridwan Kamil yang relatif kuat sebagai cagub, yakni 53,4 persen.

    Begitu pun elektabilitas pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang juga turun 14 persen dibandingkan elektabilitas perorangan Rano Karno yang signifikan sebagai cawagub, yakni 52 persen.

     

    “Hal ini menunjukkan bahwa kedua tokoh, baik Ridwan Kamil maupun Rano Karno memiliki kesamaan masalah, yakni memiliki pasangan yang belum mampu mengimbangi kekuatan mereka,” kata Adi.

    Dalam kesempatan itu, Adi menyebutkan bahwa pemilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 cenderung lebih dominan memilih Ridwan Kamil-Suswono dengan persentase mencapai 61 persen.

    Baca juga: Suswono dilaporkan ke Polda Metro Jaya

    Survei itu juga memotret para pemilih Anies Baswedan di Pilpres 2024 paling dominan menjatuhkan pilihan kepada Ridwan Kamil-Suswono dengan angka 44,5 persen.

     

    Di luar itu, hanya pemilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang dominan menjatuhkan pilihan kepada Pramono Anung-Rano Karno.

    “Pemilih yang mengaku mendukung Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sementara ini cenderung lebih dekat ke pasangan nomor urut 1 dibandingkan pasangan nomor urut 2 dan 3. Sementara pendukung Ganjar lebih dekat ke pasangan nomor urut 3,” ucapnya.

     

    Survei itu dilakukan pada 21-25 Oktober 2024 yang melibatkan 1.200 responden yang telah memihak suara di Jakarta.

    Survei itu menggunakan metode multistage random sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara tatap muka, dengan tingkat kepercayaan survei tersebut mencapai 95 persen pada margin of error sebesar 2,8 persen.

    Baca juga: Jubir: Tidak pantas calon pemimpin DKI jadikan perempuan objek lelucon

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengadakan debat kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Minggu malam (27/10).

    Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

    Peserta debat tersebut adalah pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) malam dengan tema “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.

    Baca juga: KI DKI awasi akses informasi publik di debat Pilkada DKI Jakarta

    Adapun debat tahap ketiga Pilkada Jakarta dijadwalkan kembali pada 17 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jokowi Persilahkan Projo Jadi Partai, Adi Prayitno: Nah, Gitu Dong Kanda

    Jokowi Persilahkan Projo Jadi Partai, Adi Prayitno: Nah, Gitu Dong Kanda

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Muncul wacana relawan Pro Jokowi (Projo) akan jadi partai. Rencana itu diaminkan Jokowi.

    Pengamat Politik itu mengapresiasi langkah tersebut. Ia mendorong organisasi masyarakat itu menjadi partai politik.

    “Nah, gitu dong kanda, bikin partai Projo,” kata Adi dikutip dari unggahannya di X, Selasa (29/10/2024).

    Apalagi, kata dia, ambang batas parlemen saat ini sudah turun. Potensi melenggang ke Senayan terbuka.

    “Treshold parlemen dah turun pasca putusan MK. Potensi lolos parlemen terbuka,” ucap Adi.

    Selain itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu juga menyebut dengan berubahnya Projo menjadi partai politik akan menjadi ajang pembuktian. Apakah memang Projo punya banyak massa.

    “Ayo buktikan projo banyak pasukannya,” ujarnya.

    Adapun lampu hijau Jokowi itu disampaikan di sela waktu sarapannya di Soto Triwindu Solo, Minggu, 27 Oktober 2024. Ia mengaku menyerahkan keputusan pada Projo.

    Ia membebaskan Projo untuk tetap menjadi relawan atau membentuk parpol.

    “Ya terserah Projo saja,” ujar Jokowi sambil tersenyum di Solo, Minggu, 27 Oktobet 2024.

    Jokowi tidak banyak menjelaskan alasannya membebaskan Projo memilih arah politik dan langsung meninggalkan lokasi sarapan. Jokowi terlihat didampingi istrinya Iriana Jokowi.
    (Arya/Fajar)

  • Partai Demokrat Buka Pendaftaran Cakada 2024, Syarat: Ada Pertimbangan 8 Lembaga Survei

    Partai Demokrat Buka Pendaftaran Cakada 2024, Syarat: Ada Pertimbangan 8 Lembaga Survei

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Membuka Pendaftaran Calon Kepala Daerah (Cakada) dan Wakil Kepala Daerah untuk bertarung pada pemilihan umum  tanggal 27 November 2024.

    Surat DPP Partai Demokrat bernomor 19/SEINT/DPP.PO//2424 bulan Maret 2024 yang ditanda tangani Sekretaris Jendral H Teuku Riefky Harsya ditujukan kepada Ketua DPD Partai Demokrat se Indonesia dan Ketua DPC Partai Demokrat se Indonesia.

    Dalam keterangan surat tersebut berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, tentang Tahapan dan Jadwal Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk membuka pendaftara Cakada.

    “Diinstruksikan kepada seluruh Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia untuk membuka pendaftaran bagi para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Teuku Riefky dalam keterangan tertulis tersebut, Rabu (20/3/2024).

    Teuku Riefky menambahkan pembukaan pendaftaran dapat di sebarluaskan melalui media elektronik dan konvensional baik media internal partai maupun media eksternal lainnya.

    Sebagai bahan pertimbangan agar para Calon Kepala Daerah dapat melaksanakan survei dengan menggunakan lembaga survei yang kredibel diantaranya:

    1. Indikator

    2. SMRC

    3. LSI

    4. Indexstat

    5. Parameter Politik Indonesia

    6. Dinamis Research & Consulting

    7. Poltracking

    8. Indobarometer

    Demikian surat tersebut yang ditembuskan ke Ketua Umum dan Kepala Bappilu Partai Demokrat. (ted)

    https://www.youtube.com/watch?v=yPUBXHIAYIA