Xcloud.id

NGO: Parameter Politik Indonesia

  • Jokowi Buka-bukaan soal Isu Ijazah

    Jokowi Buka-bukaan soal Isu Ijazah

    Jokowi Buka-bukaan soal Isu Ijazah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bicara lebih terbuka soal isu ijazah palsu yang selama empat tahun terakhir menjadi perhatian publik.
    Dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV di kediamannya di Solo, Selasa (9/12/2025) malam,
    Jokowi
    beberapa kali menegaskan bahwa isu itu bukan sekadar tudingan liar.
    Ia menduga kuat ada “agenda besar politik” dan “
    operasi politik
    ” yang sengaja digerakkan untuk merusak reputasinya.
    Padahal,
    Universitas Gadjah Mada
    (UGM) sebagai kampus tempat Jokowi kuliah telah menyatakan bahwa presiden ke-7 RI tersebut merupakan lulusan mereka.
    “Yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana,” kata Jokowi.
    Jokowi mengaku heran bagaimana isu yang sudah berulang kali dibantah justru terus diputar.
    Ia menyebut, ada kepentingan tertentu yang sengaja merawat keraguan publik.
    “Yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik, yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun enggak rampung-rampung,” ucap dia.
    Menurut Jokowi, isu tersebut tampak dirancang untuk merendahkan dan menurunkan reputasinya.
    “Ya mungkin untuk kepentingan politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, menuduh, semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main, kan mesti kepentingan politiknya di situ,” ujar dia.
    Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung kegelisahannya melihat energi publik tersedot pada isu yang menurutnya tidak substantif.
    Ia menekankan pentingnya fokus pada agenda besar negara, termasuk perubahan teknologi yang pesat.
    “Untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrem, menghadapi masa-masa perubahan karena
    artificial intelligence
    , karena
    humanoid robotic
    ,” tutur Jokowi.
    “Jangan malah kita, energi besar kita, kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan,” ucap dia.
    Ketika pembawa acara Frisca Clarissa bertanya apakah memang ada agenda tertentu dan “orang besar” di balik isu
    ijazah palsu
    , Jokowi tidak menampik.
    “Iya,” jawabnya singkat.
    Frisca kembali menggali apakah Jokowi mengetahui siapa sosok besar itu.
    “Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tidak perlu saya sampaikan,” kata dia.
    Jokowi menegaskan bahwa logika hukum menempatkan beban pembuktian pada pihak penuduh.
    Ia mengaku selama empat tahun memilih diam karena merasa cukup memegang bukti asli, namun kini menunggu proses hukum berjalan.
    “Ya ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan dibicarakan, dan sebetulnya sudah 4 tahun diam tidak banyak menanggapi, karena tahu ijazahnya saya pegang gitu loh. Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu,” kata Jokowi.
    Ia memastikan proses hukum adalah forum paling sah untuk menyelesaikan tuduhan itu.
    “Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh, itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu, itu coba dibuktikannya seperti apa,” ujar dia.
    Jokowi memastikan seluruh ijazah pendidikannya dari sekolah dasar hingga Universitas Gadjah Mada akan ia tunjukkan di persidangan.
    Langkah ini, menurut dia, sekaligus menjadi edukasi publik agar tidak mudah memfitnah.
    “Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang,” ujar dia.
    Sementara, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, pernyataan Jokowi dalam wawancara eksklusif ini menandai pergeseran sikap yang lebih tegas.
    Pertama, menurut Adi, Jokowi ingin menegaskan bahwa arena penyelesaian isu ini adalah pengadilan, bukan perang narasi.
    “Sepertinya bagi Jokowi pembuktian ijazah hanya di pengadilan, bukan saling perang narasi politik. Karena yang berkekuatan hukum pengadilan, bukan pendapat politik. Publik sangat nunggu itu pembuktian nanti di pengadilan. Biar terang benderang siapa yang salah dan siapa yang benar,” kata Adi.
    Kedua, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu melihat Jokowi semakin eksplisit soal orkestrasi politik di balik isu tersebut.
    “Jika betul omongan Jokowi, menarik jika di-
    spill
    siapa yang operasikan isu ijazah. Ini kali kedua Jokowi secara terbuka ‘menyebut’ ada pihak yang mengorkestrasi di belakang ijazah. Sebelumnya nyebut ada orang besar, kini menyebut ada operasi politik,” ucap dia.
    Adi menilai, format wawancara eksklusif menjadi sinyal bahwa Jokowi ingin menunjukkan ketegasannya.
    “Wawancara eksklusif dengan Kompas TV ini sepertinya Jokowi ingin kasih pesan bahwa yang nuduh dan yang mengoperasikan ijazah bakal dilawan di pengadilan. Biasanya selama ini Jokowi hanya bicara sepotong-sepotong soal tudingan ijazah lewat
    door
    setop media, kini dengan wawancara eksklusif di Kompas TV, pesannya khusus kalau Jokowi ingin lawan yang nuduh itu lewat jalur hukum,” ucap dia.
    Polda Metro Jaya resmi menetapkan delapan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
    Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan penyelidikan mendalam dengan melibatkan sejumlah ahli di bidang hukum pidana, ITE, komunikasi sosial, hingga bahasa.
    Sebelumnya, polisi telah memastikan
    ijazah Jokowi
    yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan dokumen asli dan sah secara hukum.
    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengungkapkan, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, serta manipulasi data elektronik.
    “Telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, edit, dan manipulasi data elektronik,” ujar Asep, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/11/2025).
    Mereka adalah Eggi Sudjana (ES), Kurnia Tri Royani (KTR), M Rizal Fadillah (MRF), Rustam Effendi (RE), Damai Hari Lubis (DHL), Roy Suryo (RS), Rismon Hasiholan Sianipar (RHS), dan Tifauziah Tyassuma (TT).
    Asep menuturkan, delapan tersangka tersebut dibagi dalam dua klaster.
    Klaster pertama terdiri dari ES, KTR, MRF, RE, dan DHL.
    Sementara klaster kedua meliputi RS, RHS, dan TT.
    “Untuk tersangka dari klaster pertama dikenakan Pasal 310, Pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27a Juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE,” ujar Asep.
    Sedangkan untuk klaster kedua, para tersangka dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 Ayat 1 Juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat 1, serta pasal-pasal lain di bawah Undang-Undang ITE.
    “Penentuan klaster adalah berdasarkan fakta penyidikan yang diperoleh oleh penyidik dan sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan masing-masing tersangka,” ujar dia.
    Kapolda mengungkapkan, proses penetapan tersangka dilakukan setelah melalui asistensi dan gelar perkara yang menghadirkan sejumlah pengawas dan ahli.
    “Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara yang melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal,” kata Asep.
    Dalam proses itu, penyidik meminta keterangan ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa.
    Selain itu, gelar perkara di Direktorat Reserse Kriminal Umum turut dihadiri perwakilan dari Itwasda, Wasidik, Propam, dan Bidkum untuk memastikan penyidikan berjalan transparan dan ilmiah.
    Penyidik menyita sebanyak 723 item barang bukti, termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan keaslian ijazah Joko Widodo.
    “Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik,” ujar Asep.
    Kapolda menegaskan bahwa penanganan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi dilakukan murni sebagai proses penegakan hukum.
    “Kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel,” kata dia.
    Ia mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
    “Serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu,” ujar Asep.
    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri juga memastikan bahwa ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi adalah asli.
    Penyelidikan dilakukan bersama Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri yang memeriksa dokumen secara saintifik.
    “Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah bernomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681/KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, dalam konferensi pers sebelumnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Perang Terbuka di Kabinet Buntut Ajakan Tobat Nasuha

    Ada Perang Terbuka di Kabinet Buntut Ajakan Tobat Nasuha

    Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno merespons ajakan tobat Nasuha Menko Pemberdayaan Muhaimin Iskandar buntut terjadinya bencana di Sumatera. Adi menilai ajakan tersebut terindikasi menimbulkan keretakan di internal kabinet Merah Putih.

    Pasalnya, sejumlah menteri yang disinggung oleh Cak Imin saling berbalas kritik dan sindiran.

  • Pejabat Seharusnya Fokus Penanganan Bencana Bukan Gaduh soal Taubat

    Pejabat Seharusnya Fokus Penanganan Bencana Bukan Gaduh soal Taubat

    GELORA.CO -Pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyerukan agar para pejabat pemerintah melakukan introspeksi mendalam atau taubat nasuha setelah bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera berbuntut panjang.

    Dalam pidato pada kegiatan Workshop Kepala Sekolah untuk Program SMK Go Global di Bandung, Senin, 1 Desember 2025, Cak Imin mengaku telah berkirim surat kepada tiga menteri yang dinilai berkaitan langsung dengan persoalan bencana, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol.

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta Cak Imin tidak membuat situasi menjadi tambah keruh di tengah bencana Sumatera. Doli mengatakan Cak Imin tidak perlu bersikap seolah merasa paling benar dan hebat di antara menteri-menteri yang lain. 

    Dia pun mengatakan ucapan Cak Imin yang meminta menteri-menteri lain melakukan taubat nasuhah telah melampaui kewenangannya sebagai menteri. Sebab, menurut Doli, yang berhak memberikan peringatan kepada menteri adalah presiden.

    Pengamat politik, Adi Prayitno, menilai situasi saat ini memang sangat sensitif, sehingga menyebut pihak tertentu sebagai penyebab bencana hanya akan menimbulkan kegaduhan baru.

    “Memang saat ini terlalu sensitif untuk menyebut salah satu pihak jika dikaitkan dengan persoalan banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera dan Aceh,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 5 Desember 2025.

    Ia meminta semua pihak seharusnya saling bekerja sama, bukan saling menuding atau menunjukkan diri sebagai pihak yang paling komitmen terhadap perbaikan lingkungan.

    “Ini untuk menjaga kondusifitas,” imbuhnya.

    Direktur Parameter Politik Indonesia itu pun mengajak seluruh pejabat untuk menghentikan polemik dan fokus pada kerja nyata membantu korban bencana.

    “Sebaiknya sekarang mari setop kegaduhan, fokus bekerja, kemudian alokasikan seluruh kemampuan dan energi hanya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh. Semoga persoalan bencana ini cepat selesai supaya cepat recovery, lekas pulih. Karena penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga,” tutupnya

  • Budi Arie Gabung Gerindra Demi Langgengkan Duet Prabowo-Gibran

    Budi Arie Gabung Gerindra Demi Langgengkan Duet Prabowo-Gibran

    GELORA.CO -Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai adanya kemungkinan strategi politik di balik kabar keinginan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, untuk bergabung dengan Partai Gerindra.

    Menurut Adi, langkah itu tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik yang lebih besar, terutama terkait upaya mempertahankan duet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka hingga Pilpres 2029.

    “Jangan-jangan ini strategi Budi Arie masuk ke Gerindra, terutama untuk mensukseskan duet kembali antara Prabowo dengan Mas Gibran,” ujar lewat kanal Youtube miliknya, Senin, 3 November 2025.

    Asumsi ini muncul tak lepas dari kiprah Budi Arie yang dikenal sebagai salah satu tokoh relawan utama pendukung Jokowi. 

    “Nggak aneh hari ini relawan politik Jokowi atau yang berada di sekitar Jokowi terus punya intensi bahwa 2029 nanti upaya untuk terus menduetkan Prabowo sebagai capres dan Gibran sebagai cawapres itu terus dilanggengkan untuk kedua kalinya,” lanjut Adi.

    Di sisi lain, Direktur Parameter Politik Indonesia itu menilai Gerindra tentu akan berhitung matang sebelum membuka pintu bagi sosok yang dikenal sangat dekat dengan Jokowi itu.

    “Gerindra pasti mengalkulasi untung ruginya jika Budi Arie bergabung. Tapi sampai detik ini, Budi Arie belum resmi ke Gerindra,” pungkasnya.

  • Lebih Pilih Gerindra Ketimbang PSI, Budi Arie Balik Badan dari Jokowi

    Lebih Pilih Gerindra Ketimbang PSI, Budi Arie Balik Badan dari Jokowi

    GELORA.CO – Pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang mengaku tertarik menjadi bagian dari Partai Gerindra dan tidak tertarik dengan partai lain, menarik perhatian publik. 

    Pengamat politik Adi Prayitno menilai, sikap tersebut bisa ditafsirkan sebagai tanda bahwa Budi Arie mulai perlahan menjauh dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Publik menduga jangan-jangan ini bisa dimaknai sebagai sebuah tanda bahwa sebenarnya Budi Arie ingin secara perlahan meninggalkan Jokowi,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Senin, 3 November 2025.

    Adi mengingatkan, sejak awal Projo dikenal sebagai relawan politik yang paling solid dan militan dalam mendukung Jokowi. Ia menyinggung sejumlah pernyataan Budi Arie di masa lalu yang menegaskan kedekatan total antara Projo dan Jokowi. 

    “Kalau merah kata Jokowi, merah pula kata Projo. Kalau putih kata Jokowi, putih juga kata Projo. Ini kan satu statement yang menegaskan bahwa sejak lama Projo mengidentifikasi dirinya dengan Jokowi,” jelasnya.

    Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia itu, wajar jika kemudian muncul berbagai tafsir dan spekulasi publik terkait arah politik Budi Arie. Sebab, saat ini partai yang dianggap paling dekat dengan Jokowi justru PSI.

    “Karena itu, ketika Budi Arie memilih tertarik ke Gerindra dan bukan PSI, publik menilai ini sebagai langkah politik yang bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjauh dari Jokowi,” pungkasnya.

  • Prabowo Punya Semua Modal Politik untuk Kembali Menang di 2029

    Prabowo Punya Semua Modal Politik untuk Kembali Menang di 2029

    GELORA.CO -Pengamat politik Adi Prayitno menilai, jika Presiden Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2029, peluangnya untuk menang sangat besar.

    Direktur Parameter Politik Indonesia itu bahkan menyebut, Prabowo nyaris tidak memiliki lawan tanding yang sepadan.

    “Kalau bicara soal capres di 2029 nanti, Prabowo tampil kembali sebagai calon presiden untuk yang kedua kalinya, saya kira pertarungan pilpres sudah selesai,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 2 November 2025.

    Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu, kecenderungan politik di Indonesia menunjukkan bahwa presiden petahana yang kembali maju selalu memiliki keunggulan besar. Hal ini karena presiden yang sedang berkuasa memiliki seluruh instrumen kekuatan yang mendukung.

    “Presiden petahana punya segala-galanya: kekuatan politik, struktur, dukungan, jaringan, popularitas, hingga elektabilitas,” jelas Adi. 

    “Itu yang terjadi pada SBY dan Jokowi sebelumnya,” sambung analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bitu. 

    Dengan kondisi serupa, Adi mengaku yakin Prabowo akan melangkah dengan posisi yang sangat kuat.

    “Termasuk saya meyakini, kalau Prabowo maju kembali di 2029, saya termasuk yang haqqul yakin bahwa Prabowo nyaris tanpa lawan tanding yang sepadan,” tegasnya.

    Namun, Adi menilai, dinamika politik ke depan justru akan menarik pada satu titik yakni siapa yang akan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. 

    “Yang menarik adalah soal siapa kira-kira yang akan menjadi calon wakil presidennya. Nah, ini yang akan terus diperbincangkan publik,” pungkasnya.

  • Panggung Digital Anies Baswedan: Menjaga Elektabilitas di Luar Kekuasaan

    Panggung Digital Anies Baswedan: Menjaga Elektabilitas di Luar Kekuasaan

    Panggung Digital Anies Baswedan: Menjaga Elektabilitas di Luar Kekuasaan
    Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta
    DALAM
    lanskap politik modern, pengaruh seorang tokoh tak lagi berhenti pada masa jabatannya. Di era digital, politisi bisa tetap eksis dan berpengaruh tanpa kursi pemerintahan.
    Ruang digital telah menjadi panggung baru, tempat mantan pejabat menata ulang narasi diri, memelihara reputasi, dan membangun kembali legitimasi sosial.
    Fenomena ini tergambar pada sosok Anies Baswedan. Usai menuntaskan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan mengalami kekalahan dalam Pilpres 2024, ia tidak menghilang dari ruang publik.
    Melalui unggahan reflektif di platform seperti X (Twitter), Instagram, TikTok dan YouTube, Anies rajin menyampaikan pandangan sosial, catatan kebangsaan, serta pesan moral yang bernuansa humanis dan edukatif.
    Langkah ini menunjukkan bahwa komunikasi politik pascakekuasaan bukan tentang berakhirnya peran, melainkan tentang bagaimana menjaga relevansi dan kepercayaan publik.
    Menurut Alice Marwick (2019), di era media sosial, figur publik menggunakan strategi
    microcelebrity
    dengan membangun dan mengelola persona digital yang tampak autentik, personal, serta interaktif.
     
    Strategi ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan pengaruh di luar struktur formal melalui komunikasi yang terpersonalisasi dan hubungan emosional dengan audiens.
    Anies memainkan peran ini dengan cermat. Ia tidak tampil sebagai mantan pejabat yang mengeluh, melainkan sebagai pemikir publik yang merefleksikan pengalaman kekuasaan dengan nada bijak dan inspiratif.
    Setiap unggahannya dirancang untuk menghadirkan kesan personal tanpa kehilangan jarak profesional.
    Ia tidak sedang “berkampanye”, melainkan membangun narasi moral dan intelektual yang menegaskan identitasnya sebagai tokoh nasional.
    Strategi ini membuat publik melihat Anies bukan sebagai politisi yang kalah, melainkan sebagai pemimpin ideologis yang tetap relevan.
    Dengan menjaga ritme komunikasi dan kedalaman narasi, Anies tetap dapat menjadi referensi politik, bahkan saat tidak sedang memegang jabatan publik.
    Banyak pengamat menilai bahwa keaktifan Anies di ruang digital merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga political momentum menuju Pemilu 2029.
    Menurut Anthony Leong, Direktur PoliEco Digital Insights Institute, Anies membutuhkan panggung politik selama lima tahun ke depan untuk menjaga relevansinya hingga kontestasi Pemilu 2029.
    Pandangan serupa disampaikan Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia, yang menilai bahwa momentum politik Anies perlu terus dirawat agar tetap menjadi figur sentral dalam percakapan publik nasional.
    Dalam logika politik modern,
    visibility
    adalah modal. Politisi yang berhasil mempertahankan perhatian publik selama masa jeda politik akan memiliki posisi lebih kuat saat siklus elektoral berikutnya dimulai.
    Hal ini juga selaras dengan teori
    Hybrid Media System
    yang dikembangkan oleh Andrew Chadwick, Dennis, dan Smith (2016), yang menjelaskan bagaimana politisi kini menggabungkan kekuatan media konvensional dan digital untuk membangun jaringan pengaruh yang berkelanjutan.
    Dalam konteks ini, ruang digital berfungsi sebagai perpanjangan dari arena politik konvensional. Aktivitas daring bukan sekadar pelengkap, tetapi instrumen utama dalam menjaga kontinuitas wacana dan keterhubungan emosional antara politisi dan publik.
    Anies masih kerap menjadi rujukan media nasional setiap kali ia membuat pernyataan reflektif atau unggahan yang menyentuh isu publik.
    Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak menggantikan panggung politik, tetapi memperpanjang napasnya.
    Dengan demikian, aktivitas digitalnya bukan sekadar ekspresi personal, melainkan bagian dari strategi komunikasi politik pascakekuasaan — mempertahankan kehadiran simbolik dan memperluas resonansi gagasan.
    Pendekatan ini membuat Anies tetap “hidup” dalam kesadaran publik, bahkan di luar siklus elektoral resmi.
    Publik kini semakin peka terhadap gaya komunikasi yang dibuat-buat. Mereka lebih menghargai kejujuran emosional daripada retorika yang sempurna.
    Alice Marwick (2013) menyebut fenomena ini sebagai
    performative authenticity
    — perpaduan antara kesungguhan dan kesadaran strategis untuk tampil alami di ruang digital.
    Anies tampak menyeimbangkan dua hal ini: menghadirkan refleksi yang tulus tanpa kehilangan citra intelektualnya.
    Di saat banyak politisi pascajabatan memilih diam, Anies justru menunjukkan bentuk politik keberlanjutan narasi. Ia membangun kembali citra bukan melalui jabatan, tetapi melalui gagasan dan komunikasi moral.
    Dengan menjaga konsistensi gaya, tone, dan nilai, ia sedang memelihara apa yang disebut
    symbolic capital
    — modal kepercayaan dan relevansi publik yang bisa menjadi pijakan untuk langkah politik berikutnya.
    Strategi komunikasi pascakekuasaan yang dijalankan Anies Baswedan memberi pelajaran penting: politik tidak berhenti di akhir masa jabatan, tetapi bertransformasi melalui ruang digital.
    Ruang tersebut memungkinkan politisi menjaga koneksi emosional, memelihara relevansi, sekaligus menanam benih pengaruh baru.
    Apakah langkah ini bagian dari persiapan menuju pemilu 2029? Mungkin belum secara deklaratif, tetapi jelas merupakan pemetaan komunikasi politik jangka panjang.
    Dalam dunia di mana pengaruh ditentukan oleh atensi, mereka yang mampu memadukan refleksi, kontinuitas narasi, dan autentisitas digital akan selalu punya peluang untuk kembali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kondisi Politik Rezim Prabowo Lebih Kondusif Dibanding Jokowi

    Kondisi Politik Rezim Prabowo Lebih Kondusif Dibanding Jokowi

    GELORA.CO -Stabilitas politik-ekonomi di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai lebih kondusif dibanding masa awal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai kondusifitas politik merupakan syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investasi.

    “Nah yang terakhir, apa yang kemudian bisa membuat soal ekonomi kita bisa tumbuh, bisa sustain dan kemudian investasi bisa datang ke Indonesia, salah satu kuncinya adalah dalam politik. Bagi saya soal stabilitas politik,” ujar Adi dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian di Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025.

    Ia menilai, dalam satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, hubungan antar-elit dan antar partai politik relatif harmonis karena hampir seluruh kekuatan politik kini berada dalam lingkaran kekuasaan.

    “Per hari ini dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran saya kira kerja sama antar-elit, antar-partai, hampir semuanya sudah menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Kita menyaksikan secara terbuka begitu banyak kebijakan pemerintah, dalam hal ini kabinet, nyaris tidak pernah ada resistensi, tidak pernah ada protes apapun,” jelas Adi.

    Kondisi ini, lanjutnya, kontras dengan periode awal pemerintahan Presiden Jokowi yang sempat diwarnai dinamika politik cukup tinggi karena mayoritas parlemen dikuasai kelompok oposisi.

    “Agak berbeda dengan Pak Jokowi, agak pusing di tahun-tahun pertama karena mayoritas parlemen itu dikuasai oleh kelompok oposisi,” ungkapnya.

    Adi juga mengapresiasi capaian kinerja ekonomi Indonesia di tengah tekanan global. Ia menyoroti peran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang aktif melakukan diplomasi dagang di tengah perang tarif internasional.

    “Kalau bicara tentang satu tahun kinerja di bidang ekonomi, saya termasuk yang apresiasi karena kondisinya tidak baik-baik saja. Ada efisiensi di negara kita, ada perang dagang, ada perang tarif, dan Menko Airlangga sepertinya bolak-balik, dari yang semula 32 persen tiba-tiba kemudian menjadi 19 persen. Itu butuh lobi dan butuh meyakinkan pihak-pihak lainnya,” pungkas Adi

  • 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bagaimana Kiprah Gibran Setahun Terakhir? Nasional 20 Oktober 2025

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bagaimana Kiprah Gibran Setahun Terakhir? Nasional 20 Oktober 2025

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bagaimana Kiprah Gibran Setahun Terakhir?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kini telah genap berusia satu tahun sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024.
    Meski kini menjabat Wakil Presiden, Gibran masih tetap mempertahankan gaya blusukan seperti pada saat dirinya menjadi Wali Kota Solo.
    Jabatan tertinggi kedua di Indonesia tidak menyurutkan langkah Gibran untuk berjalan kaki menyusuri gang-gang dan pelosok daerah.
    Blusukan masih sering dilakukan Gibran untuk mengecek program Presiden RI Prabowo Subianto agar terlaksana dengan baik di lapangan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Sekolah Rakyat.
    Kunjungan terkait program pemerintah dilakukan Gibran di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, dalam beberapa blusukan, Gibran kerap didampingi beberapa pejabat, seperti Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.
    Dari catatan Kompas.com, mereka pernah melakukan kunjungan kerja (kunker) bersama sebanyak dua kali, yakni ke Sleman, Yogyakarta dan Batam, Kepulauan Riau.
    Selain blusukan, Gibran pernah meluncurkan terobosan berupa program Lapor Mas Wapres. Program ini merupakan sarana pengaduan publik yang bisa diakses secara langsung dari Istana Wapres maupun lewat aplikasi WhatsApp.
    Layanan ini dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sejak pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB di Istana Wapres. Sementara, aduan online bisa disampaikan warga melalui WhatsApp 08111 704 2207.
    Tidak hanya itu, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu juga pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini pada 15 September 2025.
    Dalam keterangan Sekretariat Wakil Presiden, Gibran bertemu dengan Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) James Marape di Melanesian Haus, Kantor PM, Port Moresby.
    Pertemuan tersebut sekaligus memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Papua Nugini serta memperkuat kerja sama strategis di kawasan Pasifik.
    Lewat pertemuan ini, sejumlah kesepakatan pun dicapai di antaranya peningkatan kerja sama pertahanan, pengembangan ekonomi perbatasan melalui implementasi SOP MoU on Cross Border Movement of Commercial Buses and Coaches.
    Kemudian, kesepakatan kelanjutan program hibah pembangunan oleh Indonesia, serta penguatan kerja sama regional yang inklusif dalam kerangka Melanesian Spearhead Group dan Pacific Islands Forum.
    Namun, di balik sederet aktivitas tersebut, sejumlah kalangan masih mempertanyakan efektivitas peran Gibran sebagai wapres.
    Pengamat politik, Adi Prayitno menilai peran Gibran sebagai wapres belum signifikan karena cenderung seremonial dan belum menyentuh dalam aspek kebijakan strategis.
    “Peran wapres belum kelihatan signifikan. Hanya terlihat di sejumlah acara seremonial dan beberapa kunjungan. Publik belum melihat peran wapres dalam pengambilan kebijakan strategis,” ujar Adi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (17/10/2025).
    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) ini bahkan merasa publik masih bingung dengan peran dan pekerjaan wapres saat ini. Adi lantas membandingkan dengan wapres sebelumnya, yakni Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dan Wapres ke-13 RI Ma’ruf Amin.
    “Berbeda dengan JK yang misalnya fokus urusan ekonomi. Kiai Ma’ruf Amin yang berkecimpung di ekonomi syariah. Pernah suatu waktu wapres Gibran bicara anak muda dan hilirisasi. Tapi konkretnya seperti apa belum terlihat,” papar Adi.
    Di sisi lain, Adi menilai program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi Gibran sangat bagus. Hanya saja, implementasinya masih tidak terlihat dalam satu tahun ini.
    “Implementasinya tak terlihat. Padahal ini janji politik dan ide yang sangat bagus, problemnya pada level kenyataan di lapangan,” tutur Adi.
    Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro juga menilai peran Gibran sebatas simbolis saja. Gibran juga dinilai hanya menjadi pelengkap kerja Presiden Prabowo.
    “Saya lihat memang peran Wapres di masa Mas Gibran masih sebatas prosedur ataupun simbolis ya. Belum tampak fungsi-fungsi substantifnya, fungsi-fungsi real dan konkretnya karena memang kita tahu posisi Wapres ini sebagai pelengkap dari kerja-kerja yang dilakukan oleh Presiden,” ucap Agung.
    Namun, menurutnya, banyak publik berekspektasi Gibran akan mengikuti jejak sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Oleh karenanya, sebagai Wapres, seharusnya Gibran lebih maksimal dalam bekerja dan lebih banyak hadir ke masyarakat.
    “Dan melepas bayang-bayang sang ayah untuk bisa berdiri sendiri atas nama pribadi itu tidak mudah. Jadi koreksinya ya kalau saya ke depan Mas Gibran lebih mengoptimalkan kinerjanya, lebih tampil, serba hadir,” kata Agung.
    Blusukan yang dilakukan Gibran selama setahun terakhir dinilai masih identik dengan Jokowi, sehingga tidak ada gebrakan baru dari pria berusia 38 tahun ini.
    Padahal sebagai wapres di usia yang masih muda, Gibran diharapkan memiliki kebaruan dan inovasi.
    Agung menilai Gibran perlu membuat gebrakan yang menjawab tantangan generasi muda, seperti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
    “Ya karena memang kita tahu blusukan itu sudah
    trademark-
    nya Pak Jokowi. Jadi kalau misalkan dia melakukan hal yang sama, istilahnya tidak ada yang baru, yang beda sebagaimana napas beliau mewakili generasi Z dan milenial yang identik dengan kebaruan, inovasi gitu,” ucap Agung.
    “Jadi selain blusukan, apa lagi yang bisa dilakukan oleh seorang Wapres? Itu kan yang ditunggu dan dinantikan oleh publik hari ini, dan saya kira itu yang harus dijawab oleh Mas Gibran,” lanjut dia.
    Gibran dinilai perlu membuat gebrakan yang menyentuh hal konkret di masyarakat, khususnya anak muda.
    Terlebih, kegiatan blusukan yang rutin dilakukan juga tidak selalu dapat menjangkau anak muda atau masyarakat dari kelas menengah ke atas.
    “Blusukan itu kan mungkin menyapa masyarakat kelas menengah ke bawah ya, tapi masyarakat kelas menengah atas yang itu menjadi pusat populasi gen Z milenial, ini harus ditreatment juga oleh Mas Gibran, nggak bisa dengan blusukan,” terangnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Analisis Bos PSI soal Realistis dan Utopis PSI Targetkan 5 Besar di 2029

    Analisis Bos PSI soal Realistis dan Utopis PSI Targetkan 5 Besar di 2029

    Jakarta –

    PSI menargetkan meraih posisi lima besar di Pemilu 2029. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai target PSI itu realistis, namun ada dua faktor kunci yang harus dipenuhi.

    “Realistis mimpi PSI masuk lima besar. Kuncinya dua hal,” kata Adi saat dihubungi, Minggu (12/10/2025).

    Adi mengatakan faktor kunci pertama PSI harus memajukan calon presiden sendiri di Pemilu 2029. Langkah ini akan membuat PSI mendapatkan efek elektabilitas dari calon presiden yang diusungnya.

    “Pertama, PSI wajib memajukan capres sendiri, bukan cuma follower usung capres partai lain. Dengan cara ini PSI potensial dapat cottal effect besar,” ujar Adi.

    Faktor kedua, kata Adi, terkait dengan sosok Bapak J. Sosok itu diketahui menjabat sebgai Ketua Dewan Pembina dalam kepengurusan terbaru PSI.

    “Kedua, membuktikan kesaktian sosok J yang katanya tak pernah kalah pemilu itu,” ujar Adi.

    Menurut Adi, faktor pertama menjadi krusial jika PSI ingin meraih peringkat lima besar di 2029. Dia menilai sulit PSI meraih suara tinggi jika tidak memiliki calon presiden sendiri di pemilu mendatang.

    “Di antara dua faktor ini, faktor pertama paling dominan, PSI majukan jagoan capres sendiri. Tanpa ini, keinginan PSI lolos lima besar hanyalah utopis,” katanya.

    Adi menambahkan, target lima besar PSI di 2029 juga tergolong berat. PSI, kata Adi, harus memastikan dulu lolos parlemen di Pemilu 2029 dan mulai berhitung ulang untuk menjadi kekuatan partai politik baru di Indonesia.

    “Paling realistis bagi PSI lolos ke parlemen dulu, baru bicara lima besar. Pasca reformasi, belum ada partai yang tak pernah lolos parlemen, sekalinya lolos langsung masuk lima besar. Semuanya bertahap,” jelas Adi.

    Target 5 Besar PSI

    Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, mengatakan sosok ‘Bapak J’ yang menjadi Ketua Dewan Pembina partai akan diumumkan secepatnya oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep. Bestari Barus yakin peran dari ‘Bapak J’ akan membawa PSI ke posisi yang lebih tinggi.

    “Insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSI Mas Kaesang ya. PSI di bawah kepemimpinan Ketum Kaesang secara serius sedang berbenah struktur dari tingkat pusat sampai ke akar rumput,” kata Bestari kepada wartawan, Sabtu (11/10).

    Bestari meyakini PSI dapat melenggang ke Senayan di Pemilu 2029. Ia menyebut PSI akan bertekad keras untuk memenangkan kontestasi pemilu mendatang.

    “Tentulah kami semua bertekad bulat untuk menang pada Pemilu 2029 nanti, dan sukses menghantarkan kader untuk melenggang masuk ke Senayan,” ujar Bestari.

    “Harapan besarnya juga bahwa tidak sekadar lolos parlemen, namun kami juga menyemangati diri dengan juga melakukan kerja-kerja politik ke depan agar bisa berada di 5 besar parpol Senayan. Insyaallah,” tambahnya.

    Bestari meyakini sosok ‘Bapak J’ yang akan diumumkan Kaesang nanti akan membawa peran besar ke PSI. Ia berharap PSI masuk ke lima besar urutan partai di Senayan.

    “Sekurangnya berada di posisi 5 besar. Dan apabila Mr.J atau Pak J nanti diumumkan oleh Ketum Kaesang dan ternyata beliau adalah figur seperti yang kami harapkan. Maka tak menutup kemungkinan bahwa Mr.J efek akan membawa PSI terbang semakin tinggi,” ungkapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/idh)