NGO: MAKI

  • Abraham Samad: Presiden Prabowo Belum Terlambat Lahirkan Pimpinan KPK yang Kredibel
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Oktober 2024

    Abraham Samad: Presiden Prabowo Belum Terlambat Lahirkan Pimpinan KPK yang Kredibel Nasional 31 Oktober 2024

    Abraham Samad: Presiden Prabowo Belum Terlambat Lahirkan Pimpinan KPK yang Kredibel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bisa membentuk ulang Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) KPK dan calon anggota Dewan Pengawas KPK.
    Ia mengatakan, langkah tersebut bisa diambil Prabowo apabila tidak puas dengan 10 nama capim KPK yang telah diserahkan ke DPR oleh pemerintahan Joko Widodo.
    “Maka kita mendorong pemerintah, karena ini ada aturannya, bahwa pemerintah bisa menganulir, bisa membuat pansel ulang, membentuk pansel ulang, dan melakukan seleksi ulang untuk calon pimpinan KPK,” kata Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
    “Ini belum terlambat, kalau kita ingin menghasilkan pimpinan KPK yang kredibel,” sambungnya.
    Samad mengatakan, pembentukan Pansel masih bisa dilakukan meski 10 nama capim KPK dan 10 nama Dewas KPK telah diserahkan ke DPR.
    Ia mengatakan, hal tersebut sangat bergantung terhadap keinginan Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Walaupun sudah sampai ke DPR, kalau pemerintah punya keinginan yang kuat. Pasti bisa, ini kan masih 2 bulan, pasti bisa,” ujarnya.
    Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman juga sebelumnya telah mengirimkan surat ke Presiden Prabowo yang berisi permohonan untuk membentuk kembali pansel capim dan dewas KPK.
    Ia mengatakan, hanya Prabowo yang berwenang membentuk
    Pansel capim KPK
    dan anggota Dewas KPK.
    Hal ini didasari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 halaman 118 alenia pertama, yang menyebutkan bahwa seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 dilakukan oleh Presiden dan DPR periode 2024-2029.
    “Karena hanya Prabowo yang berwenang bentuk Pansel KPK dan abaikan hasil yang dibentuk Jokowi. (DPR cukup arsip ajuan hasil Pansel Jokowi yang telah diserahkan tanggal 16 Oktober 2024),” kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2024).
    Adapun sebelum lengser, Jokowi disebut telah menyerahkan surpres terkait capim dan anggota Dewas KPK hasil seleksi pansel ke DPR RI.
    Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyatakan bahwa surat presiden tersebut sudah ditandatangani oleh Jokowi pada 15 Oktober 2024.
    “Presiden telah menandatangani Surpres calon pimpinan dan calon Dewas KPK. Surpres tertanggal 15 Oktober 2024,” kata Ari saat dikonfirmasi pada Selasa (15/10/2024).
    Meski demikian, DPR mengaku belum menerima surat Jokowi yang berisi nama calon pimpinan dan dewan pengawas KPK itu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PP Muhammadiyah apresiasi pidato perdana Presiden Prabowo

    PP Muhammadiyah apresiasi pidato perdana Presiden Prabowo

    Yogyakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi pidato kenegaraan perdana Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen menjaga konstitusi usai dilantik dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    “Demikian halnya ajakan agar berani menghadapi masalah, tantangan, ancaman, kesulitan, dan gangguan yang dihadapi Indonesia,” ujar Haedar dalam keterangan tertulis diterima di Yogyakarta, Minggu.

    Dia juga mengapresiasi komitmen tegas Prabowo terkait penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kedaulatan pangan, menghadapi kemiskinan, politik luar negeri yang bebas aktif, pengelolaan sumberdaya alam yang bertanggungjawab, serta menegakkan kedaulatan Indonesia.

    “Presiden juga mengingatkan seluruh pejabat negara dan para pemimpin negeri agar membela kepentingan rakyat di atas segalanya, hidup bersih, menjaga persatuan dan kebersamaan, tidak saling mencaci dan membenci, serta menjadi teladan dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia.

    Haedar mengapresiasi pula keterbukaan dan ajakan Presiden Prabowo untuk jujur menghadapi realitas dan masalah Indonesia.

    “Para pejabat diingatkan bahwa kunci segala hal berada pada para pemimpinnya dan jangan sampai terjadi seperti pepatah ‘ikan busuk dimulai dari kepala’,” ucap Haedar.

    Haedar menilai penghargaan Prabowo atas jasa para pahlawan dan rakyat maupun prestasi para presiden sebelumnya sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo menunjukkan jiwa kenegarawanan.

    “Ini menunjukkan jiwa kenegarawanan beliau yang memiliki tradisi besar untuk saling menghargai antar pemimpin bangsa sesuai kiprahnya masing-masing yang spesifik dan penting dalam sejarah perjuangan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia,” tutur Haedar.

    Haedar berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabumimg Raka dapat mewujudkan kemajuan Indonesia sejalan dengan visi “Asta Cita”.

    Menurut dia, perhatian Prabowo atas prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia agar dapat terus dijaga dan menjadi komitmen politik yang berkesinambungan dalam memimpin Indonesia Raya mencerminkan wawasan sekaligus sikap kesatria, berjiwa prajurit pejuang dalam menjaga NKRI.

    Demikian pula tercermin dalam sikap menghargai kepada pihak mana pun untuk tidak mengganggu Indonesia, sebagaimana Indonesia tidak akan mengganggu pihak luar.

    “Kami berharap pula agar pengelolaan sumberdaya alam, investasi, dan kerja sama dengan pihak luar tetap bertumpu di atas prinsip Indonesia berdaulat,” ujar dia.

    Seluruh penjuru tanah air dan rakyat Indonesia, tegas Haedar, benar-benar harus dilindungi dari segala bentuk intervensi dan praktik neokolonialisme yang merugikan masa depan Indonesia.

    Ketum PP Muhammadiyah menekankan pentingnya menjaga dan mengkonsolidasikan demokrasi substantif agar benar-benar menjadi agenda penting dalam penegakan sistem politik Indonesia.

    Dengan begitu, menurut dia, terdapat ruang yang semakin terbuka dalam mengekspresikan pandangan-pandangan kritis yang bertanggung jawab demi menjaga “checks and balances” dalam kehidupan bernegara serta menjaga demokrasi dari kriminalisasi politik atas pemikiran-pemikiran yang berbeda di ruang publik.

    “Diharapkan pikiran-pikiran kritis dari para elite maupun publik disampaikan secara objektif, argumentatif, dan elegan serta tidak disertai caci maki dan menebar kebencian sehingga dapat terjadi ruang dialog yang sehat dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” kata Haedar.

    Haedar meminta pembangunan sumber daya Indonesia yang berkarakter kuat berbasis pada nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur bangsa mesti terus menjadi perhatian dan komitmen penting bagi pemerintahan ke depan.

    Dunia perguruan tinggi, lanjut dia, mesti direkonstruksi atas segala praktik plagiat dan kecurangan akademik yang menggambarkan pragmatisme dan oportunisme demi meraih prestasi secara tidak etik.

    “Pemberian gelar-gelar akademik yang merusak tatanan dunia akademik penting ditertibkan untuk menjaga martabat akademik dunia pendidikan tinggi Indonesia. Jadikan lembaga pendidikan betul-betul sebagai institusi strategis bagi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menuju cita-cita nasional,” kata dia.

    Terakhir, Haedar berharap kepemimpinan nasional lima tahun ke depan menjadi kekuatan yang memimpin Indonesia dengan jiwa dan visi kenegarawanan tertinggi untuk menjaga persatuan, kemakmuran, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjadi suri teladan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Utamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan diri dan kelompok sendiri,” kata dia.

    Haedar meminta kabinet terpilih dapat membantu sepenuhnya kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang bekerja dan berkhidmat seutuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

    “Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada Pemerintahan baru serta melimpahkan rahmat-Nya bagi seluruh bangsa Indonesia,” tutup Haedar.

    Baca juga: PP Muhammadiyah doakan Presiden Prabowo bisa jalankan mandat rakyat

    Baca juga: Pengamat: Rakyat menjadi fokus utama pidato Presiden Prabowo

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dituding Penyelewengan Wewenang, Polda Jatim Jelaskan Permasalahan Pemanggilan Pejabat Daerah

    Dituding Penyelewengan Wewenang, Polda Jatim Jelaskan Permasalahan Pemanggilan Pejabat Daerah

    Surabaya (beritajatim.com) Dituding menyelewengkan wewenang oleh tiga organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam Jawa Timur Menjerit, Polda Jatim memberikan penjelasan. Tudingan penyelewengan wewenang itu muncul karena Polda Jatim dianggap melanggar Surat Telegram Kapolri nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang Penundaan Proses Hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jawa Timur, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan bahwa pemanggilan yang dilakukan kantaran adanya pengaduan masyarakat yang masuk ke pihaknya. Termasuk pemanggilan kepada mantan Bupati Lumajang Thoriqul Haq.

    “Benar, kami memanggil yang bersangkutan (Thoriqul Haq) karena ada pengaduan,”ujar Kombes Luthfie, Minggu (08/09/2024).

    Luthfie menjelaskan pemanggilan terhadap Thoriqul Haq bertujuan untuk meminta keterangan terkait dugaan penyelewengan dana erupsi Semeru. Thoriqul pun dimintai keterangan sebagai saksi.

    “Pemanggilan terhadap Thoriqul Haq dilakukan sebelum pendaftaran calon kepala daerah. Setelah yang bersangkutan resmi mendaftar, tidak ada pemanggilan klarifikasi lagi,” imbuh Kombes Pol Luthfie.

    Terkait dengan panggilan ke beberapa dinas di provinsi dan kabupaten/kota dan penyedia jasa di Jawa Timur, Luthfie menjelaskan bahwa hal itu didasari karena adanya pengaduan dari masyarakat.

    “Kita panggil, kita klarifikasi itu karena adanya pengaduan Masyarakat (Dumas),” pungkasnya.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto menghimbau agar masyarakat turut menjaga dan mensukseskan Pilkada 2024 yang akan datang. Apabila masyarakat menemukan pelanggaran terhadap proses Pemilu, diharapkan agar segera melapor ke Bawaslu. Dirmanto pun berkomitmen bahwa Polri bersikap netral terhadap kontestasi Politik di Pilkada serentak 2024.

    “Polda Jatim menghimbau kepada semua elemen Masyarakat khususnya di Jawa Timur agar bersama – sama dan mensukseskan Pilkada 2024 dengan damai dan sejuk,” Sikap kami tetap untuk menjaga Netralitas di Pilkada, jadi tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh Polda Jatim terhadap salah satu calon kepala daerah,” tutup Dirmanto.

    Diketahui sebelumnya, Tiga elemen organisasi masyarakat Jatim, yang terdiri Projo, LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Jatim dan DPD GRIB Jaya Jatim mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo pada Jumat (6/9/2024) hari ini. surat terbuka dilayangkan ke Jokowi ini terkait adanya ribuan surat panggilan untuk permintaan keterangan atau klarifikasi yang dilayangkan dari kepolisian di Jatim.

    Surat panggilan itu ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, Pemkab, Pemkot serta para pengusaha terkait pengadaan barang dan jasa. [ang/aje]

  • Dugaan Korupsi Dana Hibah, MAKI Jatim Desak Fawaid Mundur Pilkada Jember

    Dugaan Korupsi Dana Hibah, MAKI Jatim Desak Fawaid Mundur Pilkada Jember

    Surabaya (beritajatim.com) – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur (Jatim) menunjukkan kepedulian tinggi terhadap perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi dana hibah di Provinsi Jawa Timur yang melibatkan sejumlah pejabat DPRD Jatim. Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.Ip, dalam konferensi pers pada Senin (15/7), mengungkapkan pengamatan terkait pencekalan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap empat anggota DPRD Jatim yang diduga terlibat dalam kasus suap pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim.

    Heru Satriyo, yang juga dikenal dengan nama Heru MAKI, menyatakan bahwa KPK telah menetapkan pencekalan terhadap empat anggota DPRD Jatim, yakni Kusnadi (Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024), Anik Maslachah (Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024), Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024), dan Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024). Heru menegaskan, pencekalan ini merupakan langkah penting untuk mendalami keterlibatan mereka dalam kasus dugaan suap yang juga melibatkan mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simanjuntak.

    Heru Satriyo Mendesak Pemeriksaan Terhadap Gus Fawait

    Dalam kesempatan tersebut, Heru juga menyoroti kemungkinan keterlibatan Gus Fawait dalam kasus ini. Menurut Heru, Gus Fawait seharusnya diperiksa oleh KPK karena ada indikasi bahwa dia juga mungkin terlibat dalam skandal korupsi dana hibah Jatim.

    “Gus Fawait sebaiknya lebih fokus pada proses hukum yang sedang berlangsung dan mempertimbangkan untuk mundur dari pencalonan Bupati Jember,” ujar Heru.

    MAKI Jatim menganggap bahwa semua anggota DPRD Jatim berpotensi terlibat dalam kasus ini, mengingat dana hibah Jatim yang dinikmati oleh banyak pihak. Heru juga menekankan agar Sekda Pemprov Jatim dan Bappeda Jatim turut diperiksa untuk memastikan tidak ada pihak yang luput dari pengawasan KPK.

    Penetapan Tersangka dan Penggeledahan KPK

    Koordinator Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Jember, Muhammad Kustiono, menambahkan bahwa KPK telah menetapkan Kusnadi sebagai tersangka dan melakukan pencekalan terhadapnya. Kustiono juga mencatat bahwa satu tahun yang lalu, Gus Fawait bersama Kusnadi telah diperiksa oleh KPK dalam kasus yang sama.

    Selain itu, KPK juga melakukan penggeledahan rumah Mahfud, Bakal Calon Bupati Bangkalan yang juga merupakan anggota DPRD Jatim periode 2019-2024, pada Selasa (9/7). Setelah penggeledahan tersebut, Mahfud mundur dari pencalonan bupati serta dari keanggotaan DPRD Jatim yang baru terpilih dalam Pileg 2024.

    21 Tersangka Terlibat dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

    KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengungkapkan bahwa dari 21 tersangka, empat orang adalah penerima suap dan 17 orang lainnya merupakan pemberi suap. Tessa menjelaskan bahwa penyidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk mengungkap identitas lengkap tersangka dan perbuatan melawan hukum mereka.

    Kepedulian Publik Terhadap Kasus Korupsi di Jatim

    Kepedulian MAKI Jatim terhadap kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah pemerintah. Kasus ini tidak hanya melibatkan pejabat legislatif, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting dalam pengawasan dana publik. MAKI Jatim mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan kasus ini dan mendukung upaya KPK dalam menegakkan hukum.

  • Kisah 2 Menteri Jokowi: Menkeu Diteror Pinjol, Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong oleh Petani

    Kisah 2 Menteri Jokowi: Menkeu Diteror Pinjol, Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong oleh Petani

    Beberapa kisah dan cerita menarik para menteri selama mendampingi Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kurang lebih empat bulan lagi, Presiden Jokowi akan menjabat sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia.

    Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden RI pada 20 Oktober 2024 sekaligus pelantikan presiden yang baru Prabowo Subianto.

    Dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi maka berakhir pula masa jabatan para menterinya.

    Di balik itu, beberapa kisah dan cerita menarik para menteri selama mendampingi Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat.

    Berikut selengkapnya dirangkum Tribunnews.com, Rabu (26/6/2024) :

    1. Menteri Keuangan Diteror Pinjol

    Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata tidak lepas dari target pinjaman online.

    Meski berstatus menteri, namun Sri Mulyani tetap mendapat ‘teror’ dari aplikasi pinjaman online.

    Tidak sekali bendahara negara ini bahkan setiap hari mendapatkan tawaran pinjaman online di ponsel miliknya.

    Ia mengatakan tawaran itu datang dalam bentuk SMS yang setiap hari dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal.

    “Anda enggak bisa menyaring dengan beberapa aplikasi, ini masif sekali saat ini, lihat saja SMS, BPKB bisa untuk ini. Saya juga dapat itu (SMS), saya ditawarin puinjaman tiap hari sama seperti yang lain,” kata Sri Mulyani dalam acara Talkshow Edukasi Keuangan BUNDAKU (Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan) di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    Sri Mulyani mengatakan ponsel pintar yang saat ini selalu dekat dengan pemiliknya tidak dapat menyaring tawarang pinjaman online ilegal, maka penggunanya bisa menjadi target (penipuan) selanjutnya.

    Maka dari itu perlu defense atau pertahanan ketika gawai yang dimiliki tidak mampu menyaring informasi.

    “Kalau kita tidak punya pertahanan, kita akan menjadi target selanjutnya.

    Gadget ini bisa menciptakan korban yaitu diri kita sendiri,” lanjut dia. Dia menjelaskan, dalam konteks kesetaraan gender, perempuan semakin lama terus menciptakan pendapatannya sendiri.

    “Seperti saya misalnya sebagai bendahara negara, ada tawaran dan terus “meleleh”, enggak bisa! Bendahara Negara itu harus kritis berpikir, kalau makin datangnya dengan tawaran yang melimpah-limpah, langsung tahu itu pasti nipu,” ujarnya.

    Dia bilang, literasi keuangan penting demi terwujudnya sebuah bangsa negara yang sejahtera, makmur dan adil. Namun, itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa pembangunan di bidang ekonomi.

    Pembangunan ekonomi yang identik dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, baik pada tingkat personal, keluarga, masyarakat dan bangsa. Itu menjadi syarat pertama bagi sebuah bangsa untuk maju dan sejahtera.

    Sri Mulyani menekankan tantangan yang terjadi hari ini lebih kompleks, jika dibandingkan dengan 40 sampai 50 tahun lalu tanpa adanya teknologi internet.

    Saat ini, akses informasi tidak terbatas dan ekonomi perempuan belakangan menunjukkan kemajuan. “Ibu-ibu saat ini memiliki ekonomi yang mulai maju, mulai nabung, dan statistiknya itu 62 persen perempuan menabung, dan menabungnya 37 persen pada kelompok seperti arisan atau majelis,” jelas dia.

    “Karena punya tabungan, mulai banyak ide, dan idenya bermacam-macam. Misalkan menanam yang untungnya besar, langsung mau dan enggak mikir,” tegasnya.

    2. Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong

    Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian (Mentan) mengaku kerap diteriaki dengan sejumlah kata yang tidak pantas oleh petani ketika sedang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

    Mendapat perlakuan seperti itu, Andi lantas curhat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika dicaci-maki oleh para petani karena harga komoditas pertanian turun.

    Hal tersebut Andi sampaikan dalam Seminar Nasional Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    “Salah satu contoh kebijakan yang kami keluarkan saat itu adalah HPB (Harga Perdagangan Besar). Kami menghadap Bapak Presiden, kami kunjungan ke NTB, tiba-tiba kami diteriaki oleh petani, ‘ini Pak Menteri brengsek, Pak Menteri pembohong’. Aku ngelus dada. Kenapa? Dia tidak mengenal kita, kita harus sabar,” ujar Andi.

    Selain itu Andi menegaskan menjadi seorang Menteri Pertanian tidak mudah, harus meminum obat ‘pil sabar’.

    Sebab ketika harga komoditas turun, maka petani yang marah.

    Di sisi lain, ketika harga naik, konsumen yang akan marah.

    “Jadi Menteri Pertanian tidak mudah, harus minum pil sabar. Harga naik konsumennya marah, harga turun petani marah, harga sedang-sedang stabil pengusaha yang marah. Tidak ada ruang Menteri Pertanian tidak tersiksa,” ujarnya.

    Menurutnya semua orang yang berteriak ketika harga naik atau turun belum pernah merasakan menjadi Menteri Pertanian.

    Andi mengatakan beruntung dirinya sudah menjabat sebagai menteri selama lima tahun, sehingga tahu cara mengakali amarah petani dan masyarakat lain.

    “Aku akali karena sudah senior, 5 tahun jadi menteri. Kalau harga naik, saya ke petani, petani peluk saya, (bilang) ‘terima kasih, Pak Menteri, harga sudah tinggi’,” jelas Andi.

    “Begitu harga turun, aku di kota operasi pasar, ‘terima kasih, Pak Menteri, harga sekarang sudah turun’. Harus menjaga keseimbangan tidak mudah,” jelasnya lagi.

    Sumber: Tribunnews.com/Warta Kota/Kompas.com

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Mentan Andi Curhat ke Jokowi, Sering Dimaki Petani Hingga Diteriaki Brengsek dan Pembohong

  • Garda Pemuda Nasdem Tak Ingin Jember Dipimpin Bupati yang Andalkan Fanatisme Pemilih

    Garda Pemuda Nasdem Tak Ingin Jember Dipimpin Bupati yang Andalkan Fanatisme Pemilih

    Jember (beritajatim.com) – Garda Pemuda Nasional Demokrat (Nasdem) tidak ingin Kabupaten Jember, Jawa Timur, dipimpin bupati yang mengandalkan fanatisme pemilih. Pemilih fanatik membahayakan kehidupan demokrasi.

    “Kami tidak ingin ada bupati yang punya pemilih fanatik. Kalau pemilih rasional, ayo kita dorong,” kata Sutrisno, Pembina Garda Pemuda Nasdem Kabupaten Jember, Jumat (10/5/2024).

    “Bahaya pemilih fanatik adalah berlawanan dengan semangat kehidupan demokrasi. Pemilih fanatik cenderung menutup ruang kritis. Mereka tidak akan mau idola atau figur pujaan mereka dikritik publik. Kalau mengkritik, kita bisa dimarahi atau dicaci maki,” kata mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini.

    Sutrisno mengingatkan fenomena pemilih fanatik ini pada masa pemerintahan Bupati Faida pada 2016-2021. “Siapa yang mengkritik Bupati Faida saat itu banyak dilawan oleh pemilih fanatiknya, meskipun pada akhirnya mereka kecewa juga,” katanya.

    Sutrisno ingin masyarakat Jember memilih kandidat bupati dan wakil bupati yang berintegritas, dengan pertimbangan rasional dan bukan hanya berdasarkan fanatisme yang dipantik oleh karisma calon. “Kami ingin meminimalisir sekecil mungkin timbulnya pemilih fanatik yang tak pakai akal sehat. Kami ingin jumlah pemilih rasional semakin membesar,” katanya.

    Sutrisno ingin masyarakat mendiskusikan para kandidat pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember dengan melihat rekam jejak masing-masing. “Kita sekarang sedang berhadapan dengan fenomena politik populisme. Orang yang populer dipilih. Orang yang terkenal kemudian dipilih. Kita tidak ingin seperti itu,” katanya.

    “Rata-rata kandidat yang muncul saat ini pernah menjadi pejabat publik. Ada yang pernah di kementerian, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, ada petahana. Rekam jejaknya harus kita bedah. Masyarakat silakan berdialog dengan kami untuk mempertimbangkan mana calon yang paling masuk akal,” kata Sutrisno. [wir]

  • BPBD Kota Kediri Bersihkan dan Tebar Benih Ikan di Brantas

    BPBD Kota Kediri Bersihkan dan Tebar Benih Ikan di Brantas

    Kediri (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri membersihkan dan menebar benih ikan di Sungai Brantas, dalam peringatan Hari Bumi dan Hari Air Sedunia 2024. Kegiatan ini dipusatkan di Bantaran Sungai Brantas pada Sabtu (27/4/2024).

    Ada tiga aksi besar dalam peringatan World Earth Day 2024 ini yakni, kerja bakti membersihkan Sungai Brantas, melakukan tebar benih ikan lokal dan penghijauan di bantaran sungai.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah mengatakan, peringatan Hari Bumi dan Hari Air Sedunia tahun 2024 ini melibatkan ribuan relawan dari berbagai organisasi. Pihaknya menyatakan, ucapan terima kasih atas kepedulian semua dalam aksi penyelamatan lingkungan dan air ini.

    “Kita berusaha mengoptimalkan ruang terbuka hijau ini untuk hal-hal positif masyarakat. Saya berharap acara ini tidak hanya dilihat sebagai satu kegiatan belaka. Tetapi awal dari perubahan baik yang lebih besar,” ujar Zanariah, pada Sabtu (27/4/2024).

    Pj Wali Kota Kediri bangga melihat partisipasi luar biasa dari semua elemen masyarakat. Hal ini menujukkan bahwa Kota Kediri memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keindahan alam.

    Diharapkan komitmen ini bisa ditularkan di lingkungan sekitar. Bisa dimulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, tidak memakai setrum, racun ataupun bom ikan di sungai, serta aktif menjaga aliran air tetap bersih.

    “Alhamdulillah semua jajaran Forkopimda, relawan, dan masyarakat mendukung untuk tidak hanya memperingati hari bumi dan hari air dunia. Tetapi kegiatan seperti ini menjadi kebutuhan Kota Kediri. Harus kita jaga untuk kebersihan lingkungan Kota Kediri agar sehat dan nyaman,” ungkapnya.

    PJ Wali Kota Kediri dan Forkopimda tanam pohon di Bantaran Sungai Brantas

    Zanariah menambahkan sungai yang mengalir di tengah Kota Kediri ini merupakan sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Sebagai masyarakat, sudah menjadi tanggung jawab untuk menjaganya tetap bersih dan sehat. Kegiatan bersih-bersih yang dilakukan hari ini bukan hanya tentang membersihkan sampah fisik dan sungai, tetapi tentang merawat kesadaran dalam menjaga lingkungan. Setiap sampah yang diangkat dari sungai adalah langkah kecil menuju pada lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan.

    “Seiring dengan musim penghujan semoga upaya hari ini dapat mengurangi risiko terjadinya banjir dan kemungkinan dampak bencana lain di sekitar Sungai Brantas. Mudah-mudahan benih ikan yang kita tebar dapat menjaga keseimbangan ekosistem sungai dan bermanfaat. Jadi jangan langsung ditangkap setelah ditebar biarkan tumbuh besar,” imbuhnya.

    Pada kesempatan ini, juga diserahkan penghargaan Lencana Satya Pancawarsa dari Kwarda Jatim oleh Pj Wali Kota Kediri. Penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh Kepramukaan Kota Kediri atas dedikasinya Membina Pramuka di Kediri khususnya dalam penerapan Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka yang salah satu dharmanya menjaga ekosistem alam serta kepedulian menjaga lingkungan. Penghargaan itu diberikan kepada Sekretaris Daerah Bagus Alit meraih Pancawarsa I, Sekretaris Mabicab Maki Ali meraih Pancawarsa VII, dan Anggota Mabicab Anang Kurniawan meraih Pancawarsa I.

    “Semoga Pramuka selalu menjadi pioner dalam kolaborasi berkarya dan bertindak untuk masa depan lebih baik bagi generasi mendatang. Saya ucapkan terima kasih kepada semua sukarelawan, organisasi dan pihak terkait yang berkontribusi. Tanpa adanya kerja keras dan semangat gotong-royong dari semua pihak kegiatan ini tidak akan menjadi sukses seperti hari ini,” pungkasnya.

    BPBD Kota Kediri peringati Hari Bumi dan Hari Air Dunia

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri Indun Munawaroh mengatakan, ada 100.000 lebih benih ikan lokal disebar di aliran Sungai Brantas dalam aksi ini. Ada Wader, Tawes, Baderbang, Sengkaring dan Nilem, bantuan dari provinsi dan relawan BPBD.

    “Jadi memang hari ini kita ada tiga kegiatan utama, bersih-bersih sampah dan e eceng gondok, kemudian tebar benih ikan lokal. Hari ini kita mendapat bantuan 100.000 dari provinsi dan 15.000 dari relawan BPBD. Kita juga menanam pohon,” jelas Indun.

    Total, ada 300 pohon bantuan dari Wahyu Alam. Seperti Buni, Jati Belanda, Mundu, Ketepeng, Beringin, Kluwak, Gayam Karet Kebo, Asam dan Kayu Lanang.

    “Tanaman ini tidak hanya mengindahkan tapi juga memiliki manfaat untuk Kota Kediri. “Untuk penanamannya, kita fokuskan di sekitar aliran Sungai Brantas agar menguatkan bibir sungai karena memang ini punya akar yang menguatkan,” tandasnya.

    Turut hadir, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, perwakilan Forkopimda, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. [nm]

  • Keluarga Sandera Hamas Ngamuk saat Dikunjungi PM Israel Netanyahu

    Keluarga Sandera Hamas Ngamuk saat Dikunjungi PM Israel Netanyahu

    Jakarta, CNN Indonesia

    Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu.

    Diberitakan the Guardian pada Selasa (5/12), pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan.

    Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut PM Israel itu untuk mundur dari jabatannya.

    Reuven Yablonka, yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas, mengatakan rapat itu diwarnai “kekacauan dan teriakan.” Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya.

    Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan Kan, lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan “saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang.”

    “Hamas memiliki tuntutan yang bahkan Anda tidak akan menerimanya,” ujar Netanyahu dalam bocoran dialog tersebut.

    Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas.

    Namun, Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas, bukan dirinya.

    “Pihak yang menghentikan kesepakatan [pembebasan sandera] adalah pihak mereka, bukan kami!” teriak Netanyahu dalam bocoran rekaman perbincangan itu.

    “Apa yang saya katakan adalah fakta yang jelas. Saya memberi tahu kalian banyak hal, saya menghormati kalian. Saya mendengar keluhan kalian, yang juga menggugah hati kalian,” lanjutnya.

    Sementara itu, Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandera Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandera masih ada di Jalur Gaza, termasuk 20 wanita dan dua anak.

    Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian.

    Namun, gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata.

    Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir.

    Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir.

    (frl/bac)

    [Gambas:Video CNN]