Xcloud.id

NGO: LSI

  • Isu Politik Terkini: Penegakan Hukum Selama 100 Hari Prabowo hingga Rencana Retret Kepala Daerah di Magelang

    Isu Politik Terkini: Penegakan Hukum Selama 100 Hari Prabowo hingga Rencana Retret Kepala Daerah di Magelang

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Minggu (9/2/2025). Berita kepuasan publik terhadap penegakan hukum selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan agar waspada terhadap penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian, persiapan pembekalan atau retret kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga efiensi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Survei LSI: 41,6% Publik Nilai Penegakan Hukum Berjalan Positif pada 100 Hari Prabowo
    Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan sebanyak 41,6% masyarakat menilai penegakan hukum di Indonesia berjalan positif dalam 100 hari pertama  pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dari 41,6% masyarakat yang menilai positif itu terdiri atas 4,7% responden menyatakan penegakan hukum berjalan sangat baik, dan 36,9% lagi menyatakan baik. Di sisi lain, terdapat 30,9% masyarakat yang menilai penegakan hukum berjalan sedang atau biasa-biasa saja, sementara 21,7% menilai buruk, dan 3,4% menilai sangat buruk.

    Tren kondisi penegakan hukum nasional pada Januari 2025 mengalami peningkatan 3,2% dibandingkan periode Januari 2024. Pada bulan yang sama tahun lalu, total responden yang menyatakan penegakan hukum baik adalah 38,4%.

    2. Pesan Prabowo pada HPN 2025: Waspada Berita Hoaks dan Ujaran Kebencian
    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) ke-79, yang diperingati setiap 9 Februari. Pada perayaan HPN 2025, Prabowo mengingatkan agar waspada terhadap penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian.

    Mengawali pernyataannya, Prabowo menekankan pentingnya pers yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    3. Wamendagri: Kepala Daerah Akan Kumpul di Istana Yogyakarta Sebelum Ikuti Retret di Magelang
    Selain berita tentang penegakan hukum selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu politik lainnya terkait persiapan pembekalan atau retret kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengunjungi Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Minggu (9/2/2025). Bima Arya mengatakan rencananya pelantikan kepala daerah akan diselenggarakan pada 20 Februari di Jakarta.

    Dikatakan, ada 505 gubernur, bupati dan wali kota yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan selanjutnya akan mengikuti retret kepala daerah di Magelang.

    4. Wakil Ketua MPR: Ikuti Arahan Presiden Prabowo Subianto Terkait Pembangunan IKN
    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengajak semua pihak untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menegaskan tidak perlu ada polemik di ruang publik mengenai anggaran pembangunan IKN, karena Otorita IKN telah memastikan proyek ini akan tetap berlanjut.

    Eddy menekankan saat ini pembangunan IKN diprioritaskan pada penyelesaian kantor legislatif, yudikatif, serta ekosistem pendukungnya. Menurutnya, Presiden Prabowo akan mengambil keputusan terbaik dalam pembangunan IKN dengan mempertimbangkan segala aspek secara terukur.

    5. Mendikdasmen Pastikan Efisiensi Anggaran Rp 8 Triliun Tidak Sentuh Dana BOS dan PIP
    Efisiensi anggaran senilai Rp 8 triliun di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) disebut tidak memengaruhi anggaran pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat hadir dan meresmikan gedung di SMK Mutia, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

    Ia menambahkan, justru efisiensi anggaran akan dilakukan di dalam kementerian dengan melaksanakan penyesuaian ketika rapat dan bepergian dinas luar kota. Abdul Mu’ti menjelaskan, perjalanan dinas akan menggunakan pesawat kelas ekonomi termasuk menteri. Bahkan, apabila menginap akan menggunakan gedung yang dikelola oleh Kemendikdasmen.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya terkait kepuasan publik terhadap penegakan hukum selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

  • Survei LSI: Penegakan Hukum Masih Dinilai Positif di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran – Halaman all

    Survei LSI: Penegakan Hukum Masih Dinilai Positif di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyampaikan hasil temuan atau survei terbarunya yang mengambil fokus pada kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Hasil survei menunjukkan penegakan hukum di Indonesia masih dinilai positif masyarakat.

    “Ada 41,6 persen masyarakat menilai sangat baik atau baik, jadi ini kalau dirangkum ini menjadi penilaian positif ada 41,6 persen yang menilai positif terhadap penegakan hukum,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam  hasil survei yang digelar secara daring pada Minggu (9/2/2024).

    Sementara itu kata Djayadi, yang menilai penegakan hukum masih buruk atau sangat buruk berjumlah 25,1 persen.

    Selanjutnya, terhadap masyarakat yang menilai penegakan hukum sedang-sedang saja sebanyak 31,0 persen.

    “Jadi yang bisa kita nilai dari hasil survei ini adalah, penegakan hukum kita dinilai positif dalam arti yang menilai positif dengan negatif itu masih lebih banyak yang positif,” kata Djayadi.

    Meski terbilang positif, kata dia, masih ada 25 persen lebih masyarakat yang menilai penegakan hukum di Indonesia buruk atau sangat buruk.

    Sehingga, menurut Djayadi, temuan pihaknya ini harus dijadikan catatan untuk para penegak hukum di Indonesia dalam menjalankan penegakan hukum.

    Sementara itu, dalam survei ini, LSI juga menampilkan hasil perihal penilaian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Dalam hasilnya, dominan masyarakat juga menilai positif terhadap upaya pemberantasan korupsi.

    “Sama penilaian nya sekarang positif ada 44,9 persen yang menilai pemberantasan korupsi pada Januari 2025 ini katakanlah setelah 100 hari pemerintahan itu di angka 44 persen, positif dibandingkan dengan yang menilai buruk atau negatif itu 26,2 persen yang sedang 24,4 persen,” kata Djayadi.

    Meski dinilai positif, dirinya beranggapan kalau penilaian publik di awal pemerintahan ini bisa jadi tercampur antara evaluasi dengan harapan.

    Kata Djayadi, apabila penilaian positif itu tinggi maka bukan tidak mungkin ada juga harapan yang tinggi dari publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

    “Tapi ini catatan juga seperti yang saya kira banyak kita sepakati bahwa penilaian masyarakat di awal-awal pemerintahan itu seringkali merupakan gabungan antara evaluasi kinerja sekaligus harapan juga sebenarnya,” kata dia.

    “Itu yang saya kira perlu menjadi catatan, jadi penilaian positif pada saat ini harus diterjemahkan juga sebagai harapan yang tinggi kepada pemerintahan yang baru termasuk kepada para penegakan hukum,” ucap Djayadi.

    Sebagai informasi, survei tersebut dilakukan dalam periode 20-28 Januari 2025.

    Populasi survei yakni seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih yakni mereka yang berusia 17 tahun atau lebih.

    Dari populasi tersebut dipilih secara random (multistage random sampling) sebanyak 1.220 untuk menjadi responden.

    Adapun responden terpilih diwawancarai melalui tatap muka.

    Margin of error dari survei ini sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

  • Survei LSI: 41,6 Persen Publik Nilai Penegakan Hukum Berjalan Positif pada 100 Hari Prabowo

    Survei LSI: 41,6 Persen Publik Nilai Penegakan Hukum Berjalan Positif pada 100 Hari Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan sebanyak 41,6 persen masyarakat menilai penegakan hukum di Indonesia berjalan positif dalam 100 hari pertama  pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Masyarakat kita ketika ditanya bagaimana evaluasinya terhadap penegakan hukum, ada 41,6 persen menilai sangat baik atau baik. Jadi ini kalau dirangkum menjadi penilaian positif,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei, Minggu (9/2/2025).

    Dia menjelaskan dari 41,6 persen masyarakat yang menilai positif itu terdiri atas 4,7 persen responden menyatakan penegakan hukum berjalan sangat baik, dan 36,9 persen lagi menyatakan baik.

    Di sisi lain, terdapat 30,9 persen masyarakat yang menilai penegakan hukum berjalan sedang atau biasa-biasa saja, sementara 21,7 persen menilai buruk, dan 3,4 persen menilai sangat buruk.

    Menurut Djayadi, temuan itu menjadi catatan baik yang mesti diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini mengingat meski jumlah yang menilai penegakan hukum telah berjalan baik, responden yang menilai buruk juga masih banyak.

    “Yang menilai positif belum mencapai 50 persen. Artinya, belum mayoritas, sementara lebih dari seperempat masyarakat kita menilai penegakan hukumnya buruk,” ujarnya dikutip dari Antara.

    Tren kondisi penegakan hukum nasional pada Januari 2025 mengalami peningkatan 3,2 persen dibandingkan periode Januari 2024. Pada bulan yang sama tahun lalu, total responden yang menyatakan penegakan hukum baik adalah 38,4 persen.

    Djayadi mengatakan data tersebut menunjukkan penegakan hukum nasional mengalami perbaikan, walau tidak signifikan.

    “Lumayan, tetapi tidak signifikan karena kalau signifikan itu peningkatannya harus di atas 5,8 persen, ini meningkatnya 3,2 persen saja,” tuturnya.

    Sementara itu, Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegakan hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat, yakni 77 persen. Menyusul setelahnya, antara lain, pengadilan 73 persen, KPK 72 persen, dan Polri 71 persen.

    Survei nasional LSI dilakukan pada 20–28 Januari 2025 terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak atau multistage random sampling. Margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Adapun, populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Hasilnya 41,6 persen masyarakat menilai penegakan hukum berjalan positif dalam 100 hari pertama  pemerintahan Prabowo.

  • Bukan KPK, Kejagung Justru Paling Dipercaya untuk Berantas Korupsi Nasional 9 Februari 2025

    Bukan KPK, Kejagung Justru Paling Dipercaya untuk Berantas Korupsi Nasional 9 Februari 2025

    Bukan KPK, Kejagung Justru Paling Dipercaya untuk Berantas Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Hasil survei yang dilaksanakan
    Lembaga Survei Indonesia
    (LSI) pada 20-28 Januari 2025 menunjukkan bahwa
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) adalah lembaga yang paling dipercaya publik untuk memberantas korupsi.
    Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, kepercayaan publik terhadap Kejagung untuk memberantas korupsi berada di angka 73 persen, unggul dibandingkan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) yang mendapat angka 69 persen.
    “Tingkat kepercayaan terhadap pemberantasan korupsi pada lembaga-lembaga yang melaksanakan pemberantasan korupsi. Kejaksaan Agung nomor satu 73 persen yang percaya dan sangat percaya, pengadilan dipercaya masyarakat di angka 71 persen, KPK itu di angka 69 persen,” kata Djayadi dalam rilis secara daring, Minggu (9/2/2025).
    Djayadi mengatakan, Kejagung mendapatkan poin tinggi karena tengah menangani sejumlah kasus besar, misalnya megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya.
    Sementara itu, survei mencatat ada 66 persen responden yang mempercayai
    Polri
    dalam memberantas korupsi sehingga lembaga itu berada di posisi paling buncit.
    Urutan tersebut identik dengan hasil survei yang menanyakan penilaian masyarakat terkait lembaga yang paling dipercaya untuk menegakkan hukum.
    Pada penilaian tersebut, Kejagung memperoleh angka 77 persen, pengadilan 73 persen, KPK 72 persen, dan Polri 71 persen.
    Menurut LSI, torehan itu positif karena menandakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum sudah tinggi.
    Bahkan, LSI menyebut angka-angka ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara semisal Amerika Serikat.
    “Memang kalau kita lihat dari angka ini, kalau kita bandingkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat di negara seperti Amerika Serikat, misalnya, ini angkanya tinggi, karena sering kali tingkat kepercayaan kepada lembaga-lembaga di Amerika itu di bawah 50 persen,” ujar Djayadi.
    “Tapi kalau kita lihat di Indonesia, angka di atas 70-an itu boleh kita katakan angka yang sedang,” ujar dia.
    Adapun survei ini dilakukan LSI melalui proses wawancara tatap muka terhadap para responden yang berusia 17 tahun atau lebih di seluruh wilayah Indonesia.
    Sebanyak 1.220 responden dipilih secara acak dan mewakili seluruh wilayah provinsi di Indonesia.
    Margin of error
    hasil survei ini berada di kisaran angka 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei LSI: 77 Persen Publik Percaya Hasto Terlibat Kasus Harun Masiku Nasional 9 Februari 2025

    Survei LSI: 77 Persen Publik Percaya Hasto Terlibat Kasus Harun Masiku Nasional 9 Februari 2025

    Survei LSI: 77 Persen Publik Percaya Hasto Terlibat Kasus Harun Masiku
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa 77 persen masyarakat percaya bahwa Sekretaris Jenderal PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    terlibat dalam kasus suap yang Harun Masiku.
    Direktur Eksektufit LSI Djayadi Hanan mengatakan, kasus ini masih menyita perhatian publik, meskipun tidak sebesar isu korupsi lainnya.
    “Di sini lagi-lagi seperti yang kita duga, cukup menyita perhatian masyarakat. Ada 36,2 persen masyarakat yang tahu atau mengikuti isu ini,” kata Djayadi dalam konferensi pers daring, Minggu (9/2/2025).
    Tidak heran, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus ini hingga menetapkan tersangka Hasto mendapat dukungan luas dari publik.
     
    “Langkah KPK tersebut didukung oleh masyarakat karena masyarakat meyakini kalau yang bersangkutan itu memang terlibat kasus,” ujar Djayadi.
    Dalam paparannya, Djayadi menyebutkan 15,3 persen responden menyatakan sangat percaya Hasto terlibat kasus korupsi Harun Masiku.
    Sedangkan 61,7 persen responden percaya Sekjen PDI-P terlibat korupsi tersebut.
    LSI mencatat, hanya 15,5 persen publik yang kurang percaya Sekjen PDI-P itu terlibat dalam kasus Harun Masiku.
    Sementara responden yang menyatakan tidak percaya sama sekali sebesar 0,9 persen.
    “Jadi kalau di sini kita lihat, ada 77 persen masyarakat percaya bahwa Sekjen PDI-P itu memang terlibat dalam kasus Harun Masiku ini, kasus yang sudah berlangsung cukup lama, sudah 6 tahunan,” kata Djayadi.
    Ia menambahkan, kasus Hasto memberikan citra positif bagi KPK dan berkontribusi pada penilaian positif terhadap pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Jadi ini mencerminkan salah satu penyebab mengapa masyarakat memberikan penilaian masih positif kepada kinerja pemberantasan korupsi,” ucap Djayadi.
    Diberitakan sebelumnya,
    survei LSI
    mencatat bahwa 44,9 persen masyarakat menilai positif kinerja pemberantasan korupsi dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo.
    Penilaian tersebut turut dipengaruhi oleh langkah-langkah hukum lain, seperti pengajuan banding atas vonis Harvey Moeis dan penangkapan tiga hakim yang diduga menerima suap dalam kasus pembebasan terdakwa Ronald Tanur.
    Survei LSI
    dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas di seluruh Indonesia yang dipilih secara acak.
    Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
    Adapun Hasto kini berstatus tersangka karena diduga ikut menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan jalan Harun Masiku menjadi anggota DPR.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kinerja Mentan Amran Dipuji Presiden, Masyarakat Berikan Respons Positif

    Kinerja Mentan Amran Dipuji Presiden, Masyarakat Berikan Respons Positif

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai survei publik dilakukan untuk menilai kinerja kabinet. Salah satu menteri yang mencuri perhatian adalah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. 

    Komitmennya dalam merealisasikan program swasembada pangan menjadi salah satu alasan meningkatnya tingkat kepuasan publik terhadapnya.

    Survei dari The Republic Institute (TRI) bertajuk “Refleksi Asta Cita dan Evaluasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja 100 Hari Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran” menunjukkan, mayoritas responden mendukung keberlanjutan Program Swasembada Pangan. Sebanyak 79,9% responden setuju dengan program ini, 15,6% tidak setuju, dan 4,5% tidak memberikan jawaban.

    Survei ini juga mencatat, 71,6% responden merasa puas dengan pelaksanaan program tersebut, sementara 17,9% tidak puas, dan 10,5% tidak memberikan jawaban.

    Selain itu, kepuasan publik terhadap program swasembada pangan berdampak langsung pada penilaian terhadap kinerja Mentan Amran. Dalam survei TRI, 75,9% responden menyatakan puas dengan kinerja Mentan Amran.

    Selain itu, dalam survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 4–10 Januari 2025, Mentan Amran meraih citra positif tertinggi di antara menteri bidang pangan dengan persentase 94,9%. Survei ini juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Prabowo-Gibran mencapai 80,9%. 

    Kepuasan publik meningkat terutama terkait pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri, yang naik dari 62,5% pada Juni 2024 menjadi 74,9% pada Januari 2025.

    Amran Sulaiman. – (Antara)

    Mentan Amran juga muncul dalam survei lain, yaitu Indikator Politik Indonesia yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi, yang bertajuk “7 Menteri dengan Kinerja Paling Baik (Top Of Mind)”, Mentan Amran menduduki posisi keenam dengan dukungan 2,7% dari total responden.

    Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga mencatatkan Mentan Amran sebagai salah satu dari 10 menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi. Ia berada di peringkat kelima dengan tingkat kepuasan sebesar 89,4%, menjadikannya satu-satunya menteri bidang pangan dalam daftar tersebut.

    Keberhasilan Mentan Amran dalam menjalankan program pangan mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam suatu kesempatan, presiden mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Mentan Amran atas pengendalian situasi pertanian yang sangat baik. 

    “Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mentan atas pengendalian Anda terhadap situasi pertanian. Saya akui, ini sangat bagus. Tinggal semua unsur bekerja sama untuk memperkuat upaya ini,” ujar Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.

    Tidak hanya di survei, popularitas Mentan Amran juga semakin meningkat di media sosial. Berbagai unggahan yang membahas kinerjanya mendapatkan respons positif dari netizen di platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram.

    Salah satu konten TikTok dari akun @ptbhdsahabatparapetani yang membahas komitmen Mentan Amran dalam memperbaiki distribusi pupuk mendapat lebih dari 28 juta tayangan. Banyak pengguna mengungkapkan pujian terhadap sosoknya.

    “Pak Prabowo, menteri Anda mantap. Lanjutkan, saya sangat berharap kemajuan di pemerintahan yang baru ini,” kata akun @sutanmudo022.

    Mentan Amran juga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat petani. Seorang petani asal Garut, Rusbianto, merasa senang karena masalah pupuk subsidi yang sebelumnya sering terlambat kini bisa diatasi dengan lebih cepat. 

    “Awal tahun kami sudah bisa tebus pupuk subsidi. Biasanya telat, bisa sampai selesai panen baru bisa ditebus,” ujarnya.

    Di Bima, Adhar juga memuji langkah tegas Mentan Amran. “Kami butuh menteri yang tegas begini. Gak omong doang,” katanya.

    Di Jakarta, Nugroho yang sebelumnya tinggal di Lampung, mengikuti langkah Mentan Amran dan mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. “Menteri ini sudah tiga kali menjabat sebagai Mentan. Mestinya sudah paham betul soal masalah pertanian dan permasalahannya, makanya bisa langsung ngebut bekerja,” ungkapnya.

  • Survei LSI: Menteri PU Dody Hanggodo Masuk 10 Besar Menteri dengan Kepuasan Tertinggi

    Survei LSI: Menteri PU Dody Hanggodo Masuk 10 Besar Menteri dengan Kepuasan Tertinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis daftar 10 menteri Kabinet Prabowo-Gibran dengan tingkat kepuasan publik tertinggi. Salah satunya adalah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Pencapaian tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap kinerja Kementerian PU, khususnya dalam sektor pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

    Sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional, Kementerian PU juga berkomitmen pada program efisiensi anggaran yang telah dicanangkan oleh pemerintah. 

    Melalui kebijakan ini, setiap proyek infrastruktur diharapkan dapat dilaksanakan dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas yang tinggi. 

    Meskipun menghadapi pengelolaan fiskal yang lebih ketat, Menteri PU Dody Hanggodo berkomitmen untuk memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur tetap terjaga secara optimal.

    Terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Menteri PU menegaskan saat ini IKN memiliki otoritas khusus yang bertanggung jawab atas perencanaan, implementasi, serta pengelolaan anggaran terkait pembangunan IKN. 

    Meskipun Kementerian PU tetap mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan IKN sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya, koordinasi utama terkait anggaran berada di bawah kewenangan otoritas IKN.

    Dengan pendekatan yang jelas ini, pemerintah berusaha memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sekaligus menjaga keseimbangan dalam alokasi anggaran untuk pembangunan nasional secara keseluruhan. 

    Oleh karena itu, Kementerian PU, khususnya Menteri PU Dody Hanggodo, terus berkomitmen untuk menghadirkan infrastruktur berkualitas yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

  • Isu Reshuffle Kabinet, Istana: Hanya Presiden Prabowo yang Tahu Waktunya

    Isu Reshuffle Kabinet, Istana: Hanya Presiden Prabowo yang Tahu Waktunya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menyingkirkan menteri yang tidak patuh.

    Hasan menekankan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan hanya Prabowo Subianto yang mengetahui kapan serta siapa yang akan terkena reshuffle.

    “Yang paling tahu soal reshuffle di republik ini hanya Pak Presiden. Ini sepenuhnya kewenangan beliau. Jadi, soal kapan waktunya dan siapa yang akan diganti, itu betul-betul hanya presiden yang tahu,” ujar Hasan di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Hasan menambahkan peringatan Prabowo saat perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) bukan ditujukan untuk menteri tertentu, melainkan sebagai peringatan umum.

    “Ini bukan peringatan pertama. Presiden sudah beberapa kali menyampaikan hal ini. Yang tidak mau ikut ya silakan di luar. Yang mau ikut, harus menyamakan gerak langkah dengan presiden,” jelas Hasan terkait wacana reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo.

    “Siapa pun yang tidak mau seirama dengan presiden akan dievaluasi,” tambahnya.

    Hasan memastikan kondisi Kabinet Merah Putih masih baik. Hal ini terlihat dari apresiasi yang diberikan Prabowo dalam rapat paripurna terakhir menjelang 100 hari kerja pemerintahan.

    “Dalam rapat paripurna terakhir, presiden memberikan apresiasi kepada anggota kabinet karena sudah menjalankan arahan dan bekerja dengan baik. Itu juga tercermin dalam approval rating,” ujar Hasan.

    Tiga lembaga survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran cukup tinggi, yaitu Litbang Kompas mencapai 80,9%, Indikator Politik Indonesia sebesar 79%, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) 85%.

    “Ini bukti apresiasi yang diberikan presiden sesuai dengan fakta dan dirasakan oleh masyarakat,” tutup Hasan terkait wacana reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo.

  • PCO sebut KMP solid dan bekerja seirama di 100 hari kerja pemerintahan

    PCO sebut KMP solid dan bekerja seirama di 100 hari kerja pemerintahan

    “Kan itu bisa dibantah. Sudah ada tiga lembaga yang mengeluarkan approval rating (pada 100 hari pemerintahan) dan itu bagus. Approval rating dari kompas 80,9 persen. Approval rating dari versi Indikator 79 persen. Kemarin versi Lembaga Survei Indones

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebutkan Kabinet Merah Putih (KMP) di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto telah membuktikan kinerja solid dan seirama di 100 hari kerja pemerintahannya.

    Hal ini disampaikan Hasan di Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Jakarta Pusat, Jumat, menepis isu bahwa ada beberapa anggota KMP tidak berjalan seirama dengan arahan Presiden Prabowo.

    “Kan itu bisa dibantah. Sudah ada tiga lembaga yang mengeluarkan approval rating (pada 100 hari pemerintahan) dan itu bagus. Approval rating dari kompas 80,9 persen. Approval rating dari versi Indikator 79 persen. Kemarin versi Lembaga Survei Indonesia 85 persen. Ini kan bukti,” kata Hasan.

    Ia mengatakan bahwa Presiden justru dalam rapat paripurna terakhir menjelang 100 hari Pemerintahan yang dijalani Kabinet Merah Putih memberikan apresiasi kepada jajaran pimpinan yang dipercayainya tanggung jawab membuat program-program untuk kemakmuran rakyat.

    Program-program yang sejalan juga dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yakni Astacita mendukung kesuksesan kemandirian energi, kemandirian pangan, hingga hilirisasi.

    Hasan menyebutkan dengan adanya survei yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan maka hal itu menjadi bukti bahwa apresiasi yang diberikan Presiden kepada KMP sejalan dengan hasil kerja yang solid antar anggotanya.

    “Ini bukti bahwa apresiasi yang diberikan Presiden diberikan sesuai dengan fakta dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Hasan.

    Presiden Prabowo Subianto sejak awal kepemimpinannya sudah menegaskan kepada para anggota Kabinet Merah Putih (KMP) dengan berkala melakukan evaluasi kinerja sehingga para pimpinan di KMP harus bekerja dengan optimal bagi kemakmuran masyarakat.

    Bertepatan dengan Sidang Paripurna perdana di 2025 bersama KMP, Presiden Prabowo mengungkapkan kinerja 100 hari pemerintahannya bersama para anggota KMP terbilang memuaskan berkat kekompakan.

    “Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerja sama yang baik,” kata Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1).

    Presiden melihat para pimpinan di KMP memiliki keinginan keras untuk memberikan hasil terbaik kepada masyarakat dan untuk itu dirinya mengapresiasi langkah tersebut dan berharap itu dapat berlanjut ke depannya.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Survei LSI, Kepuasan Publik terhadap 100 Hari Kinerja Prabowo Lebih Baik dari SBY dan Jokowi

    Survei LSI, Kepuasan Publik terhadap 100 Hari Kinerja Prabowo Lebih Baik dari SBY dan Jokowi

    loading…

    Kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto mencapai 81,4 persen berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI). Foto/Dok Setpres

    JAKARTA – Kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto lebih baik dibandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo ( Jokowi ). Hal tersebut berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI).

    Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan bahwa hal itu terpotret dalam data surveinya dengan membandingkan angka kepuasan publik atas kinerja Presiden Prabowo, SBY, dan Jokowi. Dalam survei ini, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Prabowo mencapai 81,4 persen.

    “Ada beberapa hal menarik yang bisa kita bandingkan di sini. Pertama, di masa awal pemerintahan periode pertama untuk 100 hari ya, terlihat angka untuk Pak Prabowo ini paling tinggi dibandingkan dengan Pak SBY maupun Pak Jokowi,” kata Djayadi dalam paparan hasil surveinya secara daring, Rabu (5/2/2025).

    Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Dari data yang dipaparkan, Djayadi menunjukkan pada hasil survei LSI pada Maret 2005 atau 100 hari pertama kinerja SBY, kepuasan publik yang didapat berada di angka sekitar 65 persen. “Sedangkan Pak Jokowi, di sekitar Januari 2015 itu angkanya kecil sekali, di 50-an persen,” ujarnya.

    Djayadi meyakini tingkat kepuasan tersebut berpengaruh terhadap angka inflasi pada 100 hari pertama era kepemimpinan masing-masing. Saat era SBY yakni Maret 2005, angka inflasinya berada di 8,81 persen.

    Sementara, di era 100 hari kinerja Jokowi, angka inflasinya pada Januari 2015 itu berada di 6,25 persen. Djayadi berpendapat, ada hubungan yang negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat kepuasan kepada presiden.

    “Kalau inflasi tinggi itu artinya ekonomi buruk atau tidak stabil, maka tingkat kepuasan rendah. Tapi kalau inflasi rendah, maka tingkat kepuasan tinggi,” tuturnya.