Xcloud.id

NGO: LSI

  • Hasil Survei Pilgub Jatim 2024 Terbaru 5 Lembaga, Popularitas Luluk, Khofifah, dan Risma Disorot

    Hasil Survei Pilgub Jatim 2024 Terbaru 5 Lembaga, Popularitas Luluk, Khofifah, dan Risma Disorot

    TRIBUNJATIM.COM – Inilah hasil survei Pilgub Jatim 2024 terbaru. 

    Untuk diketahui, tiga srikandi Jawa Timur (Jatim) akan berebut kursi Gubernur pada pemungutan suara atau coblosan Pilgub Jatim 2024 yang dijadwalkan digelar pada Rabu, 27 November 2024.

    Paslon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim. 

    Nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. 

    Nomor urut 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans.

    Jelang coblosan, beberapa lembaga merilis hasil survei Pilgub Jatim 2024. 

    Terbaru, LSI Denny JA menyebut Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak unggul telak atas paslon lain.

    Survei LSI Denny JA dilakukan pada tanggal 27 Oktober-3 November 2024 dengan menggunakan metodologi multistage random sampling melalui wawancara tatap muka kepada 1.000 responden dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen.

    Peneliti LSI Denny JA, Fadhli Fakri Fauzan dalam keterangannya, Selasa (12/11/2024).

    Fadhli membeberkan survei menggunakan simulasi kertas suara, elektabilitas paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim (Luman) di angka 2,1 persen.

    Kemudian paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak di angka 67,0 persen. 

    Sementara paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) di angka 19,1 persen.

    Suara yang tidak sah sebesar 0,6 persen dan belum memutuskan/merahasiakan pilihannya sebesar 11,2 persen.

    Fadhli membeberkan sejumlah faktor yang membuat Khofifah-Emil unggul jauh atas paslon lain.

  • Persepi: Meski Telah Keluar, Poltracking Tetap Kirim Hasil Survei Sebelum Dipublikasikan

    Persepi: Meski Telah Keluar, Poltracking Tetap Kirim Hasil Survei Sebelum Dipublikasikan

    Jakarta Beritasatu.com – Perkumpulan Survei Opini Publik (Persepi) mengadakan rapat umum terbuka anggota yang membahas polemik lembaga survei Poltracking. Dewan etik Persepi telah memberikan sanksi atas perbedaan data yang diberikan Poltracking.

    Ketua Persepi Philips J Vermonte menyampaikan dewan etik perlu melihat data dari hasil survei yang dilakukan Poltracking sebelum memublikasikan kepada publik. Ia menegaskan hal ini bukan untuk memengaruhi hasil survei.

    “Sanksinya itu hanya kalau Poltracking akan merilis survei lagi, mungkin ada dewan etik meminta dilihat dahulu. Bukan mau dipengaruhi dahulu, wah ini enggak boleh dirilis yang lain-lain, tetapi dipastikan prosedurnya tidak mengurangi ketidakcermatan dalam survei,” bebernya  di Hotel Mercure Simatupang, Lebak Bulus, Jakarta Selatan (8/11/2024).

    Philips menyampaikan Poltracking masih bisa mengirimkan data meskipun telah keluar dari keanggotaan. Dia menyebut sebagai asosiasi semua lembaga survei mengirimkan data mereka pada Persepsi.

    “Kalau dia (Poltracking) mau rilis lagi ya kirim ke kita (Persepi),” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Persepi menilai Poltracking merilis hasil survei yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Oleh karena itu, kedua lembaga tersebut diminta pertanggungjawabannya mengenai metodologi survei yang dibuat kepada Dewan Etik Persepsi.

    Saat melakukan penyelidikan, Dewan Etik Persepi tidak bisa memverifikasi data Poltracking. Hal ini karena adanya dua dataset (raw data) yang dikirimkan berbeda.

    Menurut Persepsi, Poltracking juga tidak bisa menunjukkan data asli 2.000 sampel survei. Poltracking menjawab hal itu karena keterbatasan ruang penyimpanan data yang mereka sewa dari vendor.

  • Bukan soal Salah Atau Benar

    Bukan soal Salah Atau Benar

    Jakarta –

    Poltracking mengimbau agar Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyampaikan permohonan maaf di hadapan publik. Apa kata Persepi?

    “Ya nggak lah (minta maaf). Menurut saya ini bukan soal tadi, salah atau benar,” kata Ketua Persepi, Philip Vermonte kepada wartawan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024) malam.

    Philip mengungkap upaya dewan etik dalam memanggil Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) akibat perbedaan hasil survei terhadap elektabilitas Cagub-cawagub di Pilkada Jakarta semata-mata untuk melihat kesesuaian prosedur yang digunakan keduanya.

    “Kita hanya mau lihat ini yang prosedurnya diikuti atau nggak?” ucap Philip.

    Dia menilai pemaparan dan alasan atas sanksi yang diberikan terhadap Poltracking sudah jelas. Sehingga, menurutnya tak ada permohonan maaf yang bisa disampaikan.

    “Kalau menurut teman-teman, gimana tadi dengan penjelasan tadi? Sudah cukup kan? Ya sudah. Nanti tulis saja,” jelasnya.

    Persepi Tepis Tudingan Targetkan Poltracking Keluar dari Asosiasi

    “Teman-teman poltracking merasa itu target saya bisa pastikan nggak ada pentargetan. Karena saya ada di situ waktu lagi pemeriksaan,” tegas Philip.

    “Kecuali Mas Hanta mungkin karena kesibukan nggak pernah datang dalam proses sidang dewan etik. Tapi teman-teman yang lain itu semua ada di situ. Jadi tadi teman-teman lihat pertanyaannya terbuka. Pertanyaan yang sama yang ditanya ke LSI,” sambungnya.

    “Saya mengimbau, mengetuk hati nurani para dewan etik harusnya meminta maaf kepada publik karena menyampaikan dengan tidak tegas orang punya kesalahan, melanggar kode etik yang mana, dan lain sebagainya, tetapi memberi sanksi, bahkan diumumkan kepada publik. Di saat yang sama ada lembaga survei yang juga identik hasilnya, tapi tidak dipanggil,” ucap Hanta dalam jumpa pers di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

    Hanta menyebut tak akan menempuh jalur hukum. Namun dia hanya ingin mengembalikan nama baik lembaganya.

    “Karena itu saya berharap (Persepi) meminta maaf kepada publik karena itu telah merugikan kami secara terutama nama baik kami,” ucapnya.

    Masih dalam kesempatan yang sama, Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menduga bahwa sejak awal Poltracking sudah ditarget oleh oknum Dewan Kode Etik. Sebab, hanya Poltracking yang diperiksa, padahal terdapat lembaga survei yang memiliki hasil berbeda.

    “Sebelum ramai terkait dengan perbedaan hasil survei Poltracking Indonesia dengan LSI, di percakapan internal Persepi sebenarnya sudah ramai perbedaan survei di luar daerah. Salah satunya di NTT antara Voxpol Indonesia dengan Indikator Politik Indonesia,” tutur Masduri.

    Kemudian adannya peristiwa di obrolan WhatsApp grup yang dinilai Masduri aneh tentang rencana rilis survei Poltracking. Di situ, kata dia, oknum Dewan Etik sudah mengambil sikap dan menentukan posisi.

    (taa/taa)

  • 2 Penjelasan Saiful Mujani soal "Chat" Internal Persepi yang Dibongkar Poltracking Megapolitan

    2 Penjelasan Saiful Mujani soal "Chat" Internal Persepi yang Dibongkar Poltracking Megapolitan

    Penjelasan Saiful Mujani soal “Chat” Internal Persepi yang Dibongkar Poltracking
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (
    Persepi
    ), Saiful Mujani membenarkan kalau dirinya adalah sosok yang mengirim pesan di grup WhatsApp internal Persepi, yang dibongkar oleh Poltracking Indonesia ke publik.
    “Ya, saya yang chat,” ujar Saiful Mujani saat dikonfirmasi Kompas.com pada Sabtu (9/11/2024).
    Namun, Saiful membantah memberikan ancaman khusus kepada Poltracking Indonesia dalam pesan itu.
    Dia mengatakan, percakapan yang disampaikannya itu ditujukan kepada semua anggota Persepi yang bergabung di grup whatsapp tersebut.
    “Ancaman tidak berlaku khusus, berlaku bagi semua anggota yang melanggar. Tidak ada lembaga yang disebut khusus,” jelas Saiful.
    Pendiri Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) ini menegaskan, menyinggung soal hasil survei LSI dalam pesan itu, agar para anggota Persepi juga memperhatikan hasil yang dirilis lembaga lain.
    Hal ini menjadi perhatian karena hasil survei elektabilitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Voxpol Center dan Indikator Politik menunjukkan hasil yang sangat berbeda.
    “Sebelum chat itu mulai (soal Poltracking-LSI), saya mention kasus NTT beda hasil antara Indikator dan Voxpol. Minta dibantu dilaporkan kalau ada kasus semacam itu untuk dilaporkan,” imbuh dia.
    Saiful mengatakan, dirinya tidak pernah bermaksud untuk menjadikan hasil survei LSI sebagai tolak ukur elektabilitas Pilkada Jakarta. Survei LSI disebut karena hasilnya keluar lebih dahulu dari pada Poltracking.
    “Bukan mengatakan LSI jadi standar, tapi karena itu (rilis) duluan maka itu jadi bahan perbandingan,” kata Saiful lagi.
    Perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking yang signifikan membuat kedua lembaga survei ini diperiksa oleh Persepi.
    Dewan Etik Persepi pun akhirnya menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia, yang surveinya menunjukkan potensi kemenangan bagi pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam satu putaran.
    Poltracking diberi sanksi tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik Persepi.
    Lebih lanjut, Saiful juga mengklarifikasi terkait dengan pernyataan dalam grup tersebut yang menyinggung soal “membingungkan masyarakat dan konsumen”.
    Saiful mengatakan, konsumen yang dimaksudnya adalah pengguna jasa lembaga survei. Dia mengaku, tidak ada pihak khusus yang dia maksud saat mengirim pesan tersebut.
    “Pengguna jasa survei. Siapa saja yang berkepentingan dengan hasil survei, enggak ada yang khusus,” kata dia lagi.
    Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Jumat (8/11/2024), Poltracking Indonesia mengungkapkan rangkaian percakapan di sebuah grup Whatsapp yang disebutkan adalah grup internal Persepi.
    Pada layar, Poltracking memperlihatkan rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.
    “Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,” tulis seorang anggota grup WA itu.
    Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.
    “Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,” tulis oknum itu lagi.
    Kemudian, ditulis lagi, “Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya”.
    Saat memperlihatkan rangkaian percakapan ini, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menyebutkan, pihaknya sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei sebut Dedi-Erwan masih dominan untuk Pilkada Jabar

    Survei sebut Dedi-Erwan masih dominan untuk Pilkada Jabar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Survei sebut Dedi-Erwan masih dominan untuk Pilkada Jabar
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 November 2024 – 23:46 WIB

    Elshinta.com – Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA untuk pemilihan gubernur Jawa Barat 2024, menyebut Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan masih dominan dibandingkan pasangan lainnya yakni Acep Adang Ruchiat-Gitalis Dwi Natarina, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja dan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie.

    “Jika kondisinya dipasangkan, maka paslon Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan masih menjadi yang tertinggi dengan perolehan 74 persen. Berikutnya, paslon Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dengan 12 persen, Acep-Gita 6,5 persen, dan Jeje-Ronal 5,3 persen, serta swing voter 1,6 persen,” kata Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA Toto Izul Fatah dalam rilis hasil survei di Bandung, Jumat (8/11). 

    Dalam survei pada periode 31 Oktober sampai 4 November 2024, yang mendata 800 responden menggunakan multistage random sampling secara wawancara tatap muka dengan margin of error 3,5 persen ini, Toto menyebut bahwa secara personal, Dedi Mulyadi masih menjadi sosok yang unggul dibanding calon lainnya.

    “Jika belum dipasangkan calon, nama Dedi Mulyadi tertinggi dengan raihan 75 persen, disusul Ahmad Syaikhu 8,4 persen, Acep 4,3 persen, dan Jeje 3,3 persen. Sedangkan swing votersnya 9 persen,” ujar dia.

    Dalam survei itu, dijelaskan Toto, raihan suara Dedi Mulyadi-Erwan hanya terjadi penurunan sedikit dari simulasi personal, namun paslon Asih yang sebelumnya 8,4 persen secara personal (Ahmad Syaikhu) bisa naik menjadi 12 persen, karena adanya sumbangan elektoral dari Ilham Habibie, tapi belum signifikan.

    Disinggung terkait alasan pemilih memilih sosok calon di Pilgub Jabar 2024, Toto menyebut umumnya karena alasan paslon itu sudah dikenal sekitar 25 persen, sedangkan alasan suka terhadap kinerja sebesar 17 persen yang dialamatkan untuk sosok Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

    Sedangkan paslon Asih dipilih karena alasan tertinggi kepribadiannya sebesar 31,3 persen dan hanya keterkenalan sosok sekitar 9,4 persen. Sementara untuk paslon Jeje-Ronal tertinggi, disebabkan pemilih suka pada partai pengusungnya sebesar 19 persen.

    “Pemilih cair (soft supporter) yang angkanya 31,2 persen bisa diperebutkan siapa saja di Pilgub Jabar. Sebab, pemilih kategori strong supporter alias yang tak goyah sampai hari H, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebesar 55,4 persen menjadi modal kuat atau bisa dikatakan pemilih militan. Tinggal pemilih mau tidak datang ke TPS untuk mencoblos,” ujar Toto.

    Untuk paslon Asih strong supporter-nya sebesar 6,3 persen, Acep-Gita 3,8 persen, dan Jeje-Ronal 3,3 persen. Toto menjelaskan bila soft supporter itu bisa terkonsolidasi ke pasangan Asih pun, peluang mereka tetap kecil untuk memenangkan Pilgub Jabar lantaran prosentasenya masih belum bisa unggul dari Dedi-Erwan.

    “Sebab, soft supprter hampir enggak mungkin ke satu paslon tapi pasti terpecah. Belum lagi kalau dilihat dan membaca prilaku pemilih ada kecenderungan pemilih bakal condong ke yang berpotensi menang. Bila itu paradigma yang terbangun, maka bukan mustahil soft supporter bakal lari ke sosok pemenang itu,” ujarnya.

    Paslon Dedi-Erwan berdasarkan hasil survei tersebut banyak dipilih oleh seluruh latarbelakang suku, pendidikan, daerah pemilihan.

    “Dari dapil 1 sampai dapil 15, paslon nomor 4 ini terkonsolidasi kokoh suaranya, kecuali di dapil 5 (Sukabumi dan Kota Sukabumi) itu yang ke Acep-Gita sebesar 10 persen,” ujarnya.

    Keunggulan Dedi-Erwan pun disebut Toto, juga terlihat dari pemilih partai seperti PDIP yang mempunyai paslon sendiri yakni Jeje-Ronal, namun pemilihnya memilih Dedi-Erwan sebesar 71,8 persen, dan PKS pun demikian di mana sering dianggap pemilihnya militan, dengan base 12 persen, ternyata memilih Dedi-Erwan 39,6 persen.

    “Hal yang sama PKB di mana punya calon sendiri, Acep-Gita, suara pemilih PKB condong ke Dedi-Erwan 62,1 persen. Pileg dan Pilkada itu jelas berbeda. Kalau Pilkada lebih ke kekuatan personal alias figur. Beberapa kasus sudah teruji, di mana calon yang didukung oleh partai kecil sejuah figurnya kuat maka tetap bisa menang. Dan sebaliknya, dukungan dari partai besar bisa kalah kalau figurnya tak menonjol,” katanya.

    Dedi Mulyadi menjadi sosok dengan angka popularitas tertinggi dari semua nama, yakni 92,1 persen dan tingkat kesukaan 88,8 persen. Kemudian, Gitalis populer 46,4 persen dengan kesukaan 72,4 persen, Ronal popularitasnya di angka 35,9 persen dan kesukaannya 68,6 persen, Ilham Habibie populernya 32,7 persen dan kesukaan 72,5 persen.

    Syaikhu tingkat keterkenalannya 30,6 persen dan kesukaan 65,7 persen, Acep 23,9 persen populernya tapi kesukaan 59,7 persen, Erwan 22,4 persen populernya dan 70,4 persen kesukaannya, sedangkan Jeje 22 persen populernya tapi kesukaan 63,1 persen.

    “Tak kalah penting, isu kondisi saat ini di Jabar yang dikeluhkan masyarakat ialah 29,3 persen kurangnya lapangan pekerjaan, 19,1 persen tingginya harga sembako, serta 16,19 persen masalah infrastruktur yang masih buruk,” kata Toto.

    Sumber : Antara

  • 2 Penjelasan Saiful Mujani soal "Chat" Internal Persepi yang Dibongkar Poltracking Megapolitan

    Poltracking Bongkar Chat Grup Persepi Soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen Megapolitan 9 November 2024

    Poltracking Bongkar Grup Chat Persepi soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Poltracking Indonesia mengungkapkan ada oknum dari asosiasi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (
    Persepi
    ) yang mengingatkan lembaga survei untuk tidak membuat publik dan konsumen bingung melalui hasil survei mereka.
    Percakapan ini terjadi sebelum polemik perbedaan hasil elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode Oktober 2024
    Dalam konferensi pers, Poltracking memperlihatkan sebuah tangkap layar yang disebutkan percakapan grup internal anggota Persepi di aplikasi WhatsApp.
    Rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.

    “Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,”
    tulis seorang anggota grup WA itu.
    Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.

    “Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,”
    tulis oknum itu lagi.
    Ketika ditanya, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi enggan membongkar lebih lanjut terkait konsumen yang dimaksud.
    “Itu bukan dari kami. Bukan dari Poltracking yang bikin pernyataan. Bisa ditanyakan ke internal Persepi, siapa yang dimaksud dengan konsumen,” ujar Masduri saat ditemui usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).
    Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menegaskan kalau pihaknya tidak bekerja sama dengan pasangan calon mana pun di Jakarta.
    “Kami bukan konsultan di Jakarta. Enggak ada urusan bagi Poltracking siapa pemenang di Jakarta. Kami hanya ingin menyampaikan data ini apa adanya,” kata Hanta Yuda di acara yang sama.
    Masduri menegaskan, sebelum Poltracking merilis hasil survei yang kemudian menjadi polemik, mereka justru sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.
    “Jadi, kalau kita perhatikan di sini, sudah ada tendensi sejak awal. Kalau benar data berbeda dengan LSI kira-kira Poltracking layak untuk dipecat,” kata Masduri.
    Dia merujuk pada percakapan dalam tangkap layar grup WhatsApp internal Persepi. Setelah menyebut “konsumen”, oknum anggota Dewan Etik yang dimaksud disebutkan memberikan ancaman tidak langsung kepada Poltracking.
    “Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya,” tulis oknum itu lagi.
    Masduri mengatakan, rangkaian percakapan ini yang menjadi dasar Poltracking diduga melakukan manipulasi data hingga akhirnya dinyatakan bersalah secara etik oleh Persepi.
    Sebelumnya, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia ihwal hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
    Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI.
    “Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi,” demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.
    Sementara itu, Ketua Umum Persepi Phillip Vermonte mengatakan bakal menjelaskan secara lengkap dalam konferensi pers besok, Sabtu (9/11/2024).
    Persepi sekaligus akan memaparkan perbedaan hasil data antara Poltracking dan LSI yang menjadi akar polemik.  
    “Besok Persepi akan bikin rapat umum memaparkan hasil audit data LSI dan Poltracking,” kata dia. 
    Anggota Dewan Etik Persepi Saiful Mujani membenarkan chat di dalam grup WhatsApp tersebut. Namun, konteksnya bukan ditujukan khusus untuk satu lembaga survei saja. 
    “Ya ada, tetapi konteksnya tidak spesifik untuk satu lembaga. Berlaku bagi semua anggota,” kata Saiful. 
    Sebelumnya,
    Poltracking disanksi
    karena ada ketidaksesuaian data dalam hasil survei elektabilitas calon gubernur dan wagub Jakarta. Hasil survei Poltracking berbeda jauh dengan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). 
    Hasil jajak pendapat LSI yang dirilis Rabu (23/10/2024) memperlihatkan paslon nomor urut 3 Pramono Agung-Rano Karno unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen. Sementara, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.
    Sedangkan perolehan elektabilitas paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen.
    Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
    Di sisi lain, menurut hasil survei Poltracking yang dirilis Kamis (24/10/2024), Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen.
    Menurut survei tersebut, Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen.
    Selanjutnya, paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.
    Survei Poltracking ini digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Penjelasan Saiful Mujani soal "Chat" Internal Persepi yang Dibongkar Poltracking Megapolitan

    10 Poltracking Bongkar Grup Chat Persepi soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen Megapolitan

    Poltracking Bongkar Grup Chat Persepi soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Poltracking Indonesia mengungkapkan ada oknum dari asosiasi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (
    Persepi
    ) yang mengingatkan lembaga survei untuk tidak membuat publik dan konsumen bingung melalui hasil survei mereka.
    Percakapan ini terjadi sebelum polemik perbedaan hasil elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode Oktober 2024
    Dalam konferensi pers, Poltracking memperlihatkan sebuah tangkap layar yang disebutkan percakapan grup internal anggota Persepi di aplikasi WhatsApp.
    Rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.

    “Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,”
    tulis seorang anggota grup WA itu.
    Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.

    “Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,”
    tulis oknum itu lagi.
    Ketika ditanya, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi enggan membongkar lebih lanjut terkait konsumen yang dimaksud.
    “Itu bukan dari kami. Bukan dari Poltracking yang bikin pernyataan. Bisa ditanyakan ke internal Persepi, siapa yang dimaksud dengan konsumen,” ujar Masduri saat ditemui usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).
    Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menegaskan kalau pihaknya tidak bekerja sama dengan pasangan calon mana pun di Jakarta.
    “Kami bukan konsultan di Jakarta. Enggak ada urusan bagi Poltracking siapa pemenang di Jakarta. Kami hanya ingin menyampaikan data ini apa adanya,” kata Hanta Yuda di acara yang sama.
    Masduri menegaskan, sebelum Poltracking merilis hasil survei yang kemudian menjadi polemik, mereka justru sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.
    “Jadi, kalau kita perhatikan di sini, sudah ada tendensi sejak awal. Kalau benar data berbeda dengan LSI kira-kira Poltracking layak untuk dipecat,” kata Masduri.
    Dia merujuk pada percakapan dalam tangkap layar grup WhatsApp internal Persepi. Setelah menyebut “konsumen”, oknum anggota Dewan Etik yang dimaksud disebutkan memberikan ancaman tidak langsung kepada Poltracking.
    “Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya,” tulis oknum itu lagi.
    Masduri mengatakan, rangkaian percakapan ini yang menjadi dasar Poltracking diduga melakukan manipulasi data hingga akhirnya dinyatakan bersalah secara etik oleh Persepi.
    Sebelumnya, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia ihwal hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
    Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI.
    “Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi,” demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.
    Sementara itu, Ketua Umum Persepi Phillip Vermonte mengatakan bakal menjelaskan secara lengkap dalam konferensi pers besok, Sabtu (9/11/2024).
    Persepi sekaligus akan memaparkan perbedaan hasil data antara Poltracking dan LSI yang menjadi akar polemik.  
    “Besok Persepi akan bikin rapat umum memaparkan hasil audit data LSI dan Poltracking,” kata dia. 
    Anggota Dewan Etik Persepi Saiful Mujani membenarkan chat di dalam grup WhatsApp tersebut. Namun, konteksnya bukan ditujukan khusus untuk satu lembaga survei saja. 
    “Ya ada, tetapi konteksnya tidak spesifik untuk satu lembaga. Berlaku bagi semua anggota,” kata Saiful. 
    Sebelumnya,
    Poltracking disanksi
    karena ada ketidaksesuaian data dalam hasil survei elektabilitas calon gubernur dan wagub Jakarta. Hasil survei Poltracking berbeda jauh dengan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). 
    Hasil jajak pendapat LSI yang dirilis Rabu (23/10/2024) memperlihatkan paslon nomor urut 3 Pramono Agung-Rano Karno unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen. Sementara, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.
    Sedangkan perolehan elektabilitas paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen.
    Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
    Di sisi lain, menurut hasil survei Poltracking yang dirilis Kamis (24/10/2024), Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen.
    Menurut survei tersebut, Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen.
    Selanjutnya, paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.
    Survei Poltracking ini digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Poltracking Bakal Umumkan Keputusan Gabung atau Buat Asosiasi Baru Usai Keluar dari Persepi Megapolitan 8 November 2024

    Poltracking Bakal Umumkan Keputusan Gabung atau Buat Asosiasi Baru Usai Keluar dari Persepi Megapolitan 8 November 2024

    Poltracking Bakal Umumkan Keputusan Gabung atau Buat Asosiasi Baru Usai Keluar dari Persepi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda akan mengumumkan keputusan untuk bergabung atau mendirikan asosiasi lembaga survei baru pada Senin depan (11/11/2024).
    “Mungkin besok Senin kami sudah akan ada asosiasinya bergabung ke mana dan seterusnya,” ujar Hanta Yuda usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).
    Hanta menyebutkan, pihaknya telah diundang dan diajak bergabung oleh sejumlah asosiasi lembaga survei lain setelah keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).
    “Memang asosiasi lembaga survei di Indonesia itu ada enam. Nah, ketika kami menyatakan mundur di Persepi, ada rekan-rekan dari asosiasi lain yang mengundang kami untuk bergabung,” kata dia.
    Kendati demikian, Hanta mengaku masih mempertimbangkan apakah mereka akan membuat asosiasi sendiri atau bergabung dengan asosiasi yang telah ada.
    “Kami bisa membuat asosiasi sendiri, ada yang mengajak mendirikan asosiasi sendiri, tapi ada juga sambutan dan itu akan kami putuskan segera,” lanjut Hanta.
    Lebih lanjut, keputusan untuk bergabung atau membuat asosiasi lembaga survei dinilai penting oleh Poltracking karena ini menjadi salah satu aturan jika lembaga survei mau melakukan
    quick count
    pemilu.
    “Kalau mau mempublikasikan
    quick count
    itu harus punya Izin atau sertifikat dari KPU, KPUD. Nah, salah satu persyaratan di dalam sertifikat KPU, KPUD itu harus menjadi salah satu anggota asosiasi,” imbuh dia.
    Karena Poltracking telah memutuskan untuk keluar dari Persepi, syarat dan izin untuk melakukan
    quick count
    menjadi tidak terpenuhi. Untuk itu Poltracking harus segera menentukan sikap mereka terkait dengan asosiasi lembaga survei.
    “Karena kami sudah keluar dari Persepi berarti kami harus memperbaiki persyaratan tadi, harus menukarkan pemberitahuan, memberikan pemberitahuan sertifikat dari asosiasi baru. Asosiasi barunya apa? Insya Allah hari Senin akan kami sampaikan,” tutup Hanta.
    Diberitakan, Lembaga survei Poltracking Indonesia menyatakan mundur dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Selasa (5/11/2024).
    Keputusan ini muncul setelah dewan etik Persepi menjatuhkan sanksi terhadap Poltracking Indonesia, buntut perbedaan hasil survei elektabilitas tiga paslon Pilkada Jakarta antara Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
    “Betapa naifnya, kalau Poltracking harus mempertaruhkan rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” ujar Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).
    Kendati demikian, Masduri menggarisbawahi, Poltracking Indonesia keluar dari keanggotaan Persepi bukan karena melanggar etik.
    “Tapi karena merasa sejak awal ada anggota dewan etik Persepi yang tendensius pada Poltracking Indonesia,” kata dia.
    Menurut dia, Poltracking Indonesia pada 2024 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas.
    “Pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,” tegas Masduri.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setelah Poltracking, Lembaga Survei PPI Keluar dari Persepi Megapolitan 8 November 2024

    Setelah Poltracking, Lembaga Survei PPI Keluar dari Persepi Megapolitan 8 November 2024

    Setelah Poltracking, Lembaga Survei PPI Keluar dari Persepi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Lembaga survei Parameter Politik Indonesia (PPI) memutuskan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (
    Persepi
    ).
    Peneliti senior PPI Adi Prayitno mengatakan, PPI keluar bukan karena
    skandal Poltracking
    Indonesia, melainkan karena urusan internal organisasi.
    “Alasan internal organisasi,” ucap Adi saat dikonfirmasi
    Kompas.com,
    Kamis malam, (7/11/2024).
    Kepada
    Kompas.com,
    Adi juga menunjukan surat pengunduran diri PPI dari Persepi.
    Dalam surat itu tertulis dua alasan internal yang membuat PPI bulat untuk mundur dari Persepi.
    Pertama, karena restrukturisasi kepengurusan PPI. Kedua, evaluasi dan konsolidasi internal arah kebijakan PPI ke depan.
    Adi juga memastikan, hengkangnya PPI dari Persepi tak ada sangkut pautnya dengan Poltracking yang dikenakan sanksi dan memutuskan untuk keluar.
    “Jadi, PPI undur diri dari Persepi murni urusan internal organisasi. Tak ada kaitannya dengan yang lain,” tambah Adi.
    Menurut dia, keluarnya PPI dari keanggotaan Persepi bukan hal yang aneh.
    Pasalnya, bergabung dengan asosiasi lembaga survei seperti Persepi merupakan sukarela bukan kewajiban.
    “Mestinya biasa saja, klo ada lembaga survei mau ikut atau tak ikut asosiasi lembaga survei. Intinya, bergabung asosiasi lembaga survei itu sifatnya sukarela, bukan kewajiban,” ungkap Adi.
    Untuk diketahui, Poltracking dikenakan sanksi oleh Dewan etik Persepsi karena merilis hasil survei elektabilitas calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) yang jauh berbeda dengan lembaga survei lainnya.
    Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Rabu (23/10/2024), pasangan Pramono-Rano memperoleh angka sebesar 41,6 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 37,4 persen.
    Sementara itu, satu hari berselang setelah survei LSI, Kamis (24/10/2024), lembaga survei Poltracking menelurkan hasil survei.
    Hasilnya, pasangan Pramono-Rano memperoleh elektabilitas sebesar 36,4 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 51,6 persen.
    Survei LSI dilakukan dalam rentang waktu 10-17 Oktober 2024 dengan 1200 responden. Sementara survei Poltracking dilakukan pada rentang waktu 10-16 Oktober 2024 dengan 2000 responden.
    Di tengah ramainya isu kemuduran Poltracking, dua lembaga survei yakni PPI dan Voxpol Center Research & Consulting, juga ikut keluar dari Persepi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Fakta Lembaga Survei Ramai-ramai Hengkang dari Persepi

    7 Fakta Lembaga Survei Ramai-ramai Hengkang dari Persepi

    Jakarta: Fenomena keluarnya beberapa lembaga survei dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik. Diawali oleh Poltracking Indonesia yang menyatakan hengkang pada awal November 2024, beberapa lembaga lain, seperti Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting, turut menyusul. 

    Keputusan beberapa lembaga survei ini untuk keluar dari Persepi memperlihatkan adanya ketegangan dan perbedaan pandangan yang mendalam terkait standar dan transparansi organisasi dalam menangani isu-isu etika penelitian.

    Berikut tujuh fakta menarik tentang hengkangnya lembaga-lembaga ini dari Persepi:
    1. Poltracking Indonesia Menyatakan Keberatan atas Sanksi Persepi
    Poltracking Indonesia menyampaikan keberatannya terhadap sanksi yang diberikan Dewan Etik Persepi terkait perbedaan hasil survei Pilgub Jakarta 2024. Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan, Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas.

    “Pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,” ujar Masduri, Selasa 5 November 2024.

    Masduri menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena persepsi ketidakadilan dalam perlakuan yang diterima Poltracking dari Dewan Etik.

    Baca juga: Panggil LSI dan Poltracking Terkait Pilkada Jakarta, Dewan Etik Persepi: Kami Netral

    2. Sejarah Panjang Poltracking Bersama Persepi
    Bergabung sejak 2014, Poltracking telah terlibat dalam berbagai survei politik penting, seperti Pilpres 2014 dan 2019, serta sejumlah pilkada. Namun, setelah sepuluh tahun, Poltracking menyatakan keluar dari Persepi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Dewan Etik Persepi. Masduri mengkritik keputusan Dewan Etik yang dianggap tidak adil, tidak proporsional, dan tidak akuntabel.

    3. Poltracking Tuding Dewan Etik Persepi Tidak Transparan
    Poltracking menyatakan bahwa Dewan Etik Persepi tidak transparan dalam menjelaskan perbedaan hasil survei antara LSI dan Poltracking, yang menjadi dasar pemberian sanksi. 

    “Dewan Etik tidak menjelaskan bagaimana metode dan implementasi survei LSI dapat dianalisis dengan baik dan tidak mempublikasikan hasil analisis tersebut ke publik,” kata Masduri.
    4. Parameter Politik Indonesia (PPI) Menyusul 
    Beberapa hari setelah Poltracking mengundurkan diri, PPI juga resmi menyatakan keluar dari Persepi secara sukarela. Dalam surat pengunduran diri yang dikonfirmasi oleh Direktur PPI, Adi Prayitno, disebutkan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi internal PPI.

    5. Voxpol Center Research and Consulting Ikut Hengkang
    Setelah Poltracking dan PPI, Voxpol Center Research and Consulting juga mengumumkan pengunduran diri dari Persepi. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Voxpol, langkah ini menambah panjang daftar lembaga survei yang meninggalkan asosiasi tersebut dalam waktu berdekatan.

    6. Kritik Terhadap Persepsi Ketidakadilan dalam Sidang Dewan Etik
    Masduri menyebutkan bahwa Dewan Etik Persepi hanya memeriksa dua lembaga, yakni Poltracking dan LSI, tanpa melibatkan lembaga survei lain yang juga melakukan survei dalam periode berdekatan. 

    “Mestinya semua disidang untuk dilihat secara adil siapa yang bermasalah di dalam survei ini,” ujarnya.
    7. Fenomena yang Mungkin Terus Berlanjut
    Hingga saat ini, tiga lembaga survei telah resmi menyatakan keluar dari Persepi, dan tidak menutup kemungkinan lembaga lain akan mengikuti jejak mereka. Fenomena ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan tanda tanya mengenai masa depan Persepi sebagai asosiasi yang seharusnya menjaga integritas dan kredibilitas lembaga survei di Indonesia.

    Jakarta: Fenomena keluarnya beberapa lembaga survei dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik. Diawali oleh Poltracking Indonesia yang menyatakan hengkang pada awal November 2024, beberapa lembaga lain, seperti Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting, turut menyusul. 
     
    Keputusan beberapa lembaga survei ini untuk keluar dari Persepi memperlihatkan adanya ketegangan dan perbedaan pandangan yang mendalam terkait standar dan transparansi organisasi dalam menangani isu-isu etika penelitian.
     
    Berikut tujuh fakta menarik tentang hengkangnya lembaga-lembaga ini dari Persepi:

    1. Poltracking Indonesia Menyatakan Keberatan atas Sanksi Persepi

    Poltracking Indonesia menyampaikan keberatannya terhadap sanksi yang diberikan Dewan Etik Persepi terkait perbedaan hasil survei Pilgub Jakarta 2024. Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan, Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas.
    “Pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,” ujar Masduri, Selasa 5 November 2024.
     
    Masduri menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena persepsi ketidakadilan dalam perlakuan yang diterima Poltracking dari Dewan Etik.
     
    Baca juga: Panggil LSI dan Poltracking Terkait Pilkada Jakarta, Dewan Etik Persepi: Kami Netral

    2. Sejarah Panjang Poltracking Bersama Persepi

    Bergabung sejak 2014, Poltracking telah terlibat dalam berbagai survei politik penting, seperti Pilpres 2014 dan 2019, serta sejumlah pilkada. Namun, setelah sepuluh tahun, Poltracking menyatakan keluar dari Persepi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Dewan Etik Persepi. Masduri mengkritik keputusan Dewan Etik yang dianggap tidak adil, tidak proporsional, dan tidak akuntabel.

    3. Poltracking Tuding Dewan Etik Persepi Tidak Transparan

    Poltracking menyatakan bahwa Dewan Etik Persepi tidak transparan dalam menjelaskan perbedaan hasil survei antara LSI dan Poltracking, yang menjadi dasar pemberian sanksi. 
     
    “Dewan Etik tidak menjelaskan bagaimana metode dan implementasi survei LSI dapat dianalisis dengan baik dan tidak mempublikasikan hasil analisis tersebut ke publik,” kata Masduri.

    4. Parameter Politik Indonesia (PPI) Menyusul 

    Beberapa hari setelah Poltracking mengundurkan diri, PPI juga resmi menyatakan keluar dari Persepi secara sukarela. Dalam surat pengunduran diri yang dikonfirmasi oleh Direktur PPI, Adi Prayitno, disebutkan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi internal PPI.

    5. Voxpol Center Research and Consulting Ikut Hengkang

    Setelah Poltracking dan PPI, Voxpol Center Research and Consulting juga mengumumkan pengunduran diri dari Persepi. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Voxpol, langkah ini menambah panjang daftar lembaga survei yang meninggalkan asosiasi tersebut dalam waktu berdekatan.

    6. Kritik Terhadap Persepsi Ketidakadilan dalam Sidang Dewan Etik

    Masduri menyebutkan bahwa Dewan Etik Persepi hanya memeriksa dua lembaga, yakni Poltracking dan LSI, tanpa melibatkan lembaga survei lain yang juga melakukan survei dalam periode berdekatan. 
     
    “Mestinya semua disidang untuk dilihat secara adil siapa yang bermasalah di dalam survei ini,” ujarnya.

    7. Fenomena yang Mungkin Terus Berlanjut

    Hingga saat ini, tiga lembaga survei telah resmi menyatakan keluar dari Persepi, dan tidak menutup kemungkinan lembaga lain akan mengikuti jejak mereka. Fenomena ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan tanda tanya mengenai masa depan Persepi sebagai asosiasi yang seharusnya menjaga integritas dan kredibilitas lembaga survei di Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)