Xcloud.id

NGO: LSI

  • Kritik Pengangkatan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi, Said Didu Sentil Cendekiawan Penjilat

    Kritik Pengangkatan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi, Said Didu Sentil Cendekiawan Penjilat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mengkritik PT Pertamina Hulu Energi yang telah mengangkat komisaris baru.

    Menurutnya, kerusakan BUMN akan berlanjut setelah melihat komisariat yang telah diangkat tersebut.

    “Kerusakan BUMN berlanjut. Jadi penampungan relawan, caleg gagal, buzzer, dan cendekiawan penjilat,” kata Said Didu dikutip akun X pribadinya, Jumat, (11/7/2025).

    Diketahui, pengangkatan komisaris baru diumumkan secara resmi pada 10 Juli 2025, menggantikan struktur sebelumnya.

    Struktur lama seperti Rinaldi Firmansyah sebagai Komisaris Utama sudah tidak berlaku lagi berdasarkan laman resmi PHE terbaru.

    Berikut susunan Dewan Komisaris PT PHE terbaru setelah RUPS per 8–10 Juli 2025:

    Komisaris Utama & Komisaris Independen: Denny Januar Ali (alias “Denny JA”)

    Denny JA adalah seorang intelektual publik, konsultan politik, dan penulis terkemuka di Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

    Denny memiliki latar belakang pendidikan politik dan komunikasi dari luar negeri dan aktif dalam dunia opini publik, demokrasi, dan literasi digital.

    Komisaris Independen: Iggi Haruman Achsien

    Seorang profesional senior di bidang keuangan dan manajemen risiko, Iggi dikenal berpengalaman sebagai komisaris di beberapa BUMN dan swasta. Ia juga aktif dalam pengembangan tata kelola perusahaan dan audit internal.

    Komisaris:

    Stella Christie (Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)

    Stella adalah Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI. Ia merupakan akademisi dan peneliti di bidang ilmu kognitif dan pendidikan, lulusan University of Edinburgh dan pernah mengajar di luar negeri.

  • Politik kemarin, Dasco temui Megawati hingga Presiden PKS baru

    Politik kemarin, Dasco temui Megawati hingga Presiden PKS baru

    “Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1 persen. Diikuti penegakan hukum (67,8 persen), stabilitas politik (70,8 persen), dan kinerja ekonomi makro (67,4 persen,”

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (5/6). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Dasco dan Mensesneg temui Megawati, bahas masukan untuk negara

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mengunjungi kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih.

    Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, diposting melalui akun Instagram @prasetyo_hadi yang ditautkan dengan akun @sufmi_dasco, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Seskab Teddy bantah rumor Kapolri akan diganti

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah rumor yang menyebutkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo akan diganti.

    Seskab menyebut Kapolri masih rutin memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Tujuh bulan pemerintahan Prabowo catat stabilitas politik 70,8 persen

    Survei nasional terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi tinggi dari publik dalam tujuh bulan pertamanya, khususnya pada aspek stabilitas politik dan penegakan hukum.

    “Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1 persen. Diikuti penegakan hukum (67,8 persen), stabilitas politik (70,8 persen), dan kinerja ekonomi makro (67,4 persen,” demikian dikutip dari laporan LSI Denny JA, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Prabowo yakin RI jadi solusi pangan untuk negara dilanda kekeringan

    Presiden RI Prabowo Subianto meyakini Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia dan menjadi solusi untuk negara lain yang tengah dilanda kekeringan dan kelaparan.

    Usai melakukan panen raya jagung serentak dan melepas ekspor jagung perdana ke Malaysia di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis, Presiden optimistis Indonesia tidak hanya berhasil mewujudkan swasembada pangan, tetapi juga lumbung pangan dunia.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Muzammil terpilih sebagai Presiden PKS secara aklamasi

    Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2020–2025 Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa Al Muzammil Yusuf terpilih secara aklamasi sebagai Presiden PKS melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.

    “Jadi, Ketua Majelis Syura mengusulkan dan kemudian dari pihak Majelis Syura membahas apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau di Majelis syuro kemarin tidak ada satu pun yang menolak, berarti aklamasi,” kata HNW.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa? Nasional 5 Juni 2025

    Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa? Nasional 5 Juni 2025

    Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, mengungkapkan alasan mengapa
    kepuasan publik
    terhadap Presiden RI
    Prabowo Subianto
    tinggi, padahal di saat yang sama, rakyat sedang mengeluhkan lapangan kerja dan harga sembako yang mahal.
    Adjie menyampaikan, hal pertama yang LSI Denny JA temukan adalah karena faktor
    personal branding
    alias penjenamaan pribadi Prabowo yang masih kuat.
    Hal tersebut disampaikan Adjie dalam jumpa pers virtual LSI Denny JA, Rabu (4/6/2025).
    “Alasan mengapa publik cemas atau tidak puas dengan lapangan kerja dan harga sembako mahal, tetapi kenapa kepuasan terhadap Prabowo masih tinggi (81,2 persen)? Hal yang pertama yang kami temukan adalah karena aspek
    personal branding
    Prabowo masih kuat,” ujar Adjie.
    Adjie menjelaskan, meski sudah memasuki bulan ke-7 pasca pemerintahan baru berkuasa, citra pribadi Prabowo masih kuat.
    Dia turut mengungkit tingkat pengenalan Prabowo di kalangan rakyat Indonesia yang mencapai 98 persen.
    Selain itu, tingkat kesukaan publik terhadap Prabowo juga tinggi, sehingga bisa menutupi kekurangan dari kebijakan Prabowo.
    “Ini terbukti dalam temuan survei kami, pengenalannya ya, pengenalannya sudah pasti sangat maksimal, di atas 90 persen, 98,0 persen, namun kesukaannya di angka 94,4 persen. Ini kesukaan yang cukup tinggi, saya pikir tidak banyak berubah, bahkan naik satu dua poin dibanding pilpres kemarin, kesukaan terhadap Prabowo,” jelasnya.
    “Jadi kesukaan ini penting. Faktor kesukaan itu bisa kemudian menjadi benteng yang kokoh ketika ada kekurangan-kekurangan dalam hal kebijakan. Dari teori komunikasi politik maupun teori perilaku pemilih, kita tahu banyak sekali menjelaskan itu. Faktor personal bisa menutupi kekurangan kebijakan,” sambung Adjie.
    Meski demikian, Adjie meyakini faktor pengenalan dan kesukaan ini tidak akan berlangsung lama.
    Yang pasti sejauh ini,
    personal branding
    Prabowo masih berpengaruh untuk membuat persepsi publik secara umum masih positif.
    Faktor kedua, Adjie memaparkan, masih ada efek bulan madu politik atau
    political honeymoon
    .
    Adjie mengatakan, bulan madu politik biasanya berlangsung kurang lebih 6-12 bulan.
    Pemerintahan saat ini masih dalam kurun waktu bulan madu politik tersebut.
    Dengan begitu, ketika masa bulan madu, secara psikologi politik, publik masih memberikan toleransi terhadap apa yang belum diselesaikan oleh pemerintahan baru.
    Sebab, menurut Adjie, publik merasakan ada tanda-tanda iktikad baik dari pemerintah untuk bekerja lebih keras.
    “Jadi ada tanda-tanda baik, ada iktikad baik dari pemerintah. Walaupun ini belum berjalan, namun mereka percaya bahwa akan dilaksanakan atau akan direalisasikan janji-janji politik pemerintahan tersebut. Jadi masa bulan madu ini memang masih masa-masa toleransi,” jelasnya.

    Yang ketiga, Adjie mengatakan, masyarakat menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan ke arah yang benar.
    Dia menyebut, 81,0 persen responden menyatakan bahwa negara Indonesia sedang mengarah pada jalur yang benar, sehingga mereka yakin bahwa apa yang dijanjikan dan dilaksanakan akan dituntaskan.
    “Sehingga memang masih ada harapan di situ,” katanya.
    Sementara itu, faktor keempat adalah minimnya oposisi.
    Adjie menyoroti tidak adanya oposisi yang mempesona ataupun menawarkan narasi ekonomi yang berbeda dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “Itu belum muncul, baik oposisi yang datang dari capres yang kalah dalam pemilu, misalnya Anies atau Ganjar, maupun oposisi yang datang dari parpol, misalnya PDI-P atau Nasdem,” jelas Adjie.
    “Ini juga sangat minim muncul narasi-narasi yang kontra atau narasi-narasi yang berbeda yang bisa kemudian menjadi alternatif bagi publik. Sehingga memang minimnya oposisi ini juga kemudian membuat persepsi umum terhadap pemerintah tidak banyak mengalami perubahan,” imbuhnya.
    Lembaga survei LSI Denny JA mengungkapkan 81,2 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Sebelumnya, Adjie Alfaraby menyebut kepuasan publik yang tinggi itu dapat menjadi modal legitimasi kuat bagi Prabowo-Gibran.
    ”
    Kepuasan publik
    yang tinggi ini juga menjadi modal legitimasi yang kuat bagi pemerintahan baru. Mereka yang menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran di 7 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran ini sebesar 81,2 persen,” ujar Adjie.
    Adjie menjelaskan, survei tersebut membuktikan kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran masih tinggi, yakni di atas 80 persen.
    Dia mengeklaim publik merasa bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih baik. “Jadi mereka yang menyatakan puas 81,2 persen, hanya 18,3 persen yang (tidak puas),” ucapnya.
    Lalu, Adjie mengakui bahwa terdapat paradoks dalam surveinya ini.
    Sebab, meski kepuasan terhadap pemerintah tinggi, masyarakat merasa lapangan kerja susah hingga mengeluhkan harga sembako mahal.
    “Tentunya sebagai secara awam, kita menilai bahwa ini adalah suatu paradoks yang luar biasa. Di satu sisi, publik merasakan langsung aspek-aspek yang sifatnya sangat mikro, terkait dengan lapangan kerja, kemudian sembako yang mahal,” kata Adjie.
    “Tetapi di sisi lain secara umum mereka menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tujuh bulan pemerintahan Prabowo catat stabilitas politik 70,8 persen

    Tujuh bulan pemerintahan Prabowo catat stabilitas politik 70,8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Survei nasional terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi tinggi dari publik dalam tujuh bulan pertamanya, khususnya pada aspek stabilitas politik dan penegakan hukum.

    “Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1 persen. Diikuti penegakan hukum (67,8 persen), stabilitas politik (70,8 persen), dan kinerja ekonomi makro (67,4 persen,” demikian dikutip dari laporan LSI Denny JA, Kamis.

    Survei ini dilaksanakan pada 16 hingga 31 Mei 2025 dengan menggunakan metode multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh Indonesia. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dan memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen.

    LSI Denny JA menjelaskan bahwa lima indikator termasuk politik dan hukum membentuk “rapor biru” yang menandai stabilitas makro di awal pemerintahan Prabowo–Gibran.

    Stabilitas ini dinilai sebagai fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik dan konsolidasi pemerintahan.

    Adapun survei ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga diperkuat oleh riset kualitatif, termasuk wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), penilaian ahli (expert judgement), dan analisis media.

    Secara keseluruhan, temuan LSI Denny JA menggambarkan bahwa meskipun masih terdapat tantangan di sektor ekonomi, legitimasi dan kepercayaan publik terhadap fondasi pemerintahan tetap kokoh.

    Pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai berada di jalur yang tepat, dengan arah kebijakan yang masih mendapat dukungan luas dari masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei: Pemerintahan Prabowo raih dukungan publik 81,2 persen

    Survei: Pemerintahan Prabowo raih dukungan publik 81,2 persen

    Jakarta (ANTARA) – Survei nasional Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) menunjukkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil meraih dukungan publik sebesar 81,2 persen dalam tujuh bulan pertama.

    Tingginya tingkat kepuasan ini ditopang oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah tingkat popularitas pribadi Presiden Prabowo yang sangat kuat. Laporan LSI mencatat bahwa tingkat pengenalan publik terhadap Prabowo mencapai 98 persen, sementara tingkat kesukaan terhadap dirinya mencapai 94,4 persen.

    Selain itu, mayoritas masyarakat juga menilai bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran berada di jalur yang tepat.

    “Sebanyak 81 persen responden merasa Indonesia sedang berada di jalur yang benar,” demikian dikutip dari LSI Denny JA, Kamis.

    Survei dilakukan pada 16–31 Mei 2025 terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia, menggunakan metode multi-stage random sampling. Survei ini memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen, dan diperkuat oleh riset kualitatif melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), penilaian ahli (expert judgement), serta analisis media.

    Menurut LSI Denny JA, tingginya dukungan terhadap pemerintahan ini juga tidak lepas dari apa yang disebut sebagai efek honeymoon politik—masa toleransi publik terhadap pemerintahan baru yang masih berlangsung dalam 6–12 bulan pertama. Ditambah lagi, hingga saat ini belum muncul kekuatan oposisi yang mampu menyaingi narasi dominan pemerintah.

    Meski terdapat tantangan di sektor lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok, mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional saat ini.

    “Rakyat sudah percaya bahwa arah kebijakan ini benar. Tapi mereka juga menunggu bukti: daya beli masyarakat naik, pekerjaan tersedia, dan hidup yang sedikit lebih layak daripada kemarin,” tulis LSI Denny JA dalam laporannya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerindra hingga PKS Masuk 5 Besar Terpopuler, Gigin Praginanto: yang Gemerlap para Pejabat

    Gerindra hingga PKS Masuk 5 Besar Terpopuler, Gigin Praginanto: yang Gemerlap para Pejabat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto memberi sorotan ke Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei nasional terbarunya.

    Dimana, hasilnya IPO menyebut partai politik Islam seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersaing ketat untuk berebut posisi 5 partai terpopuler.

    Secara angka Survei IPO menjabarkan popularitas tertinggi dipegang oleh PDI Perjuangan 94%, Partai Gerindra 92%, Partai Golkar 92%, Partai Kebangkitan Bangsa 77,8%, Partai Amanat Nasional 71,5%, dan Partai Keadilan Sejahtera 70,2%.

    Dari hasil survei tersebut, Gigin Praginanto pun memberikan sorotan tajamnya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin Praginanto menyebut hasil ini menunjukkan negara yang semakin gelap.

    “Dan negara pun makin gelap,” tulisnya dikutip Senin (2/6/2025).

    Ia pun lanjut menyindir dengan menyebut yang semakin gemerlap justru para pejabat.

    “Yang gemerlap para pejabat dan kawan-kawannya,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Zulhas Dinilai Jadi Menko dengan Kinerja Terbaik

    Zulhas Dinilai Jadi Menko dengan Kinerja Terbaik

    Jakarta –

    Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei bertajuk ‘Analisa Sosial: Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintah’. Survei ini mengukur kinerja yang paling baik di antara Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih.

    Survei digelar pada Mei 2025 dengan melibatkan 1.200 responden. Metode yang digunakan dalam survei ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) sebesar 2,90% dengan tingkat akurasi data mencapai 95%. Pengambilan sampel dengan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat, yang memastikan representativitas data.

    Hasil survei menunjukkan Menko Pangan Zulkifli Hasan berada di posisi pertama dengan meraih 11,3%. Lalu di urutan kedua Menko Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto meraih 9,9%. Kemudian, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono 7,0%. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 4,5%.

    Selanjutnya, Menko Bidang PMK Pratikno 1,9%, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar 1,7%, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan 1,2%. Sementara itu, 62,5% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, mengatakan hasil survei menunjukkan Menko Zulhas menjadi menteri dengan kinerja terbaik. Hal itu, kata dia, mencerminkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi isu-isu pangan yang krusial.

    “Kinerja Zulkifli Hasan dalam menangani masalah ketahanan pangan dan distribusi bahan makanan selama periode yang penuh tantangan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (31/5/2025).

    “Ini adalah sinyal bagi pemerintah untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program yang dijalankan. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dilakukan oleh para menteri, agar mereka dapat memberikan penilaian yang lebih akurat,” tambahnya.

    Dia pun mengingatkan Menko Zulhas mengenai tantangan saat ini. Menurutnya, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam sektor pangan masih sangat besar.

    Dedi mengatakan hasil survei tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh menteri. Terutama, kata dia, untuk terus meningkatkan kinerja dan berkomitmen dalam melayani rakyat.

    “Kinerja yang baik harus diiringi dengan upaya yang berkelanjutan untuk mendengarkan suara masyarakat. Hanya dengan cara ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dan menciptakan dampak positif bagi kehidupan rakyat,” pungkas Dedi.

    (amw/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Di Balik Perpres Pelindungan Negara terhadap Jaksa Nasional 29 Mei 2025

    Di Balik Perpres Pelindungan Negara terhadap Jaksa Nasional 29 Mei 2025

    Di Balik Perpres Pelindungan Negara terhadap Jaksa
    Saurip Kadi, tentaraprorakyat@gmail.com, Mayjen TNI (purn), Mantan Asisten Teritorial KSAD, Mantan Wakil Ketua Tim II Penyusun Konsep Reformasi ABRI 1998, Mantan anggota Fraksi ABRI DPR
    TERBITNYA
    Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap
    Jaksa
    dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi
    Kejaksaan
    Republik Indonesia, tentu terkait erat dengan komitmen serta strategi Presiden Prabowo Subianto mewujudkan kontrak sosial atau janji politik dalam Pemilu lalu, khususnya reformasi politik dan hukum, serta penegakan hukum.
    Payung hukum Perpres tersebut sangat kuat. Tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU TNI adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
    Dari fakta sosial yang ada, harus diakui penegakan hukum di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Pemberantasan
    korupsi
    mustahil bisa ditegakkan tanpa upaya
    extra ordinary.
    Hal tersebut terjadi karena besarnya akumulasi residu masa lalu sehingga mustahil upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum pada umumnya, bisa dilaksanakan tanpa strategi khusus dari presiden.
    Salah satu pekerjaan rumah bangsa ini adalah merumuskan sistem hukum nasional yang utuh dan menyeluruh, didasarkan pada nilai luhur Pancasila dan diarahkan pada tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
    Tegaknya hukum menjadi syarat berjalannya penyelenggaraan negara hukum yang modern, humanis, dan melindungi hak asasi manusia. Kepastian hukum juga menjadi modal pembangunan nasional dan terciptanya stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan.
    Namun, sampai saat ini penegakan hukum masih dibarengi tagar “no viral no justice”, “hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah” sebagai reaksi masyarakat yang pesimistis.
    Bahkan lagu “Bayar Bayar Bayar” malah disikapi secara represif oleh aparat.
    Korupsi
    masih merajalela di segala sektor dan di semua lapisan masyarakat yang semakin memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat.
    Bagaimana lembaga penegak hukum menyikapi fenomena sosial ini? Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indikator Politik Indonesia, masyarakat masih menyematkan predikat lembaga penegak hukum yang paling dipercaya pada Kejaksaan.
    Terbukti Kejaksaan di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Burhanuddin berhasil mengungkap perkara
    big fish
    korupsi.
    Sebut saja pengungkapan kasus mafia peradilan, korupsi di Pertamina, perkara timah, dan minyak goreng dengan kerugian negara fantastis, dari miliaran rupiah sampai triliunan rupiah.
    Hal ini bukan hasil kerja sesaat Kejaksaan, tapi konsistensi dari komitmen Kejaksaan yang tetap persisten melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang penegakan hukum.
    Namun, kerja
    jaksa
    saat ini tidak mudah. Mereka mengalami ancaman, baik fisik, psikis, maupun siber yang ditujukan kepada Kejaksaan, jaksa maupun keluarganya.
    Lalu ada potensi ‘kriminalisasi’, ‘penguntitan’ yang dilakukan terhadap salah satu pejabat tinggi Kejaksaan Agung yang sedang gencar menangani perkara korupsi. Terakhir pembacokan terhadap Jaksa dan staf Kejaksaan di Deli Serdang dan Depok.
    Upaya yang kontraproduktif terhadap penegakan hukum ini harus dilihat secara masif dan sistematis, yakni sebagai bentuk pelemahan terhadap Kejaksaan,
    obstruction of justice
    , atau gerakan
    corruptor fight back
    yang harus diantispasi. 
    Namun, Kejaksaan bersama rakyat tetap kembali lagi pada prinsip
    the shows must go on
    , tegakkan hukum dan keadilan walaupun langit runtuh.
    Presiden Prabowo mempunyai komitmen kuat soal penegakan hukum. Untuk itu, melihat tren Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik, sepak terjang Kejaksaan dalam pemberantasan tipikor dan tugas lainnya yang berbanding lurus dengan tingginya upaya pelemahan dan ancaman terhadap Jaksa, maka perlu disikapi dengan serius oleh presiden.
    Tidak salah jika Presiden Prabowo menjatuhkan pilihan pada Kejaksaan sebagai panglima utama dalam mewujudkan komitmennya soal penegakan hukum.
    Sangat wajar dan mudah dipahami jika presiden memilih Kejaksaan. Secara universal dalam negara demokrasi, lembaga utama dalam penegakan hukum adalah Kejaksaan.
    Agar lembaga ini dapat perform dan bekerja maksimal, maka negara harus hadir dan menjamin pelindungan terhadap jaksa dan keluarganya. Komitmen ini juga sejalan dengan amanat
    Guidelines on the Role of Prosecutors.
    Salah satu komitmen negara, khususnya
    concern
    Presiden Prabowo yang jeli dan peduli terhadap pelindungan jaksa, diwujudkan dengan lahirnya Perpres Nomor 66 Tahun 2025.
    Di tengah kontroversi, khususnya terkait pelibatan TNI dalam pengamanan kantor Kejaksaan, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi telah menjawab dengan lugas adanya kebutuhan pengamanan terhadap jaksa dan institusi Kejaksaan.
    Ada 2 (dua) lembaga yang diperintahkan Presiden Prabowo untuk melakukan tugas pengamanan, yakni Kepolisian dan TNI. Strategi presiden untuk tindakan preemptive dengan menerbitkan Perpres tersebut.
    Dengan adanya jaminan pelindungan dari negara melalui Perpres ini, maka akan berdampak secara sistemis pada semangat bangsa ini, khususnya Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang menjadi trigger bagi lembaga lainnya.
    Pada akhirnya, kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi seperti ini akan berimplikasi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai prinsip
    good governance.
    Tidak ada lagi alasan bagi jaksa untuk berdiam diri terhadap praktik korupsi dan ketidakadilan yang terjadi di negara ini.
    Latar belakang ini yang mungkin luput dilihat oleh masyarakat awam karena melihat perspektif lahirnya Perpres ini secara sempit, khususnya terkait pelibatan TNI memberikan pengamanan secara institusional.
    Framing tidak berdasar, narasi menyesatkan, dan diskusi riuh rendah yang mempertanyakan urgensi pelindungan terhadap Jaksa sudah dijawab secara lugas, baik dari Kejaksaan, TNI, maupun Istana.
    Jawaban tidak hanya dalam kerangka atau aspek yuridis normatif, tetapi juga filosofis, sosiologis, psikologis, dan juga politis.
    Tanpa adanya jaminan keamanan dan kenyamanan bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara merdeka dan bebas dari rasa takut, maka janji politik Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi dipastikan hanya sekadar wacana atau
    omon-omon
    belaka.
    Terlebih melihat dari dasar hukum Perpres Nomor 66 Tahun 2025, maka harus dipahami bahwa pembentukannya disandarkan pada kekuasaan presiden dalam menjalankan pemerintahan.
    Perpres Nomor 66 Tahun 2025 adalah sarana sekaligus pilihan strategi untuk menjadikan Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam mencegah dan memberantas korupsi dan tampil sebagai penjuru dalam upaya penegakan hukum yang dapat men-trigger lembaga penegak hukum lain.
    Berangkat dari keberhasilan Kejaksaan dalam mencegah dan memberantas korupsi, niscaya upaya reformasi politik, hukum, dan birokrasi sesuai amanat Asta Cita dalam mewujudkan NKRI sebagai negara hukum yang demokratis dan masyarakat adil dan makmur akan terwujud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • LSI Denny JA: Amran akan Menjadi Gadis Cantik yang Punya Magnet pada Pilpres 2029

    LSI Denny JA: Amran akan Menjadi Gadis Cantik yang Punya Magnet pada Pilpres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Citra Komunikasi Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Toto Izul Fatah menilai bahwa jika kinerja Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian konsisten dan semakin baik dalam tiga tahun ke depan, maka tidak mustahil Amran akan menjadi tokoh yang diperhitungkan.

    “Minimal, pada Pilpres 2029 mendatang, Pak Amran menjadi gadis cantik yang punya magnet untuk dilamar siapa saja, baik sebagai capres maupun cawapres,” ungkap Toto dalam keterangannya, dikutip pada Senin (26/5/2025).

    Toto mengatakan Amran sudah cukup punya modal baik popularitas maupun elektabilitas sebagai hukum besi keterpilihan.

    Toto juga menegaskan bahwa Amran dikenal sebagai sosok yang tegas dan tidak ragu untuk memecat pejabat di bawahnya yang terlibat dalam praktik korupsi atau tidak kompeten. Tak salah jika ia menjuluki menteri asal Sulawesi Selatan itu sebagai Mr. Clean.

    “Mr Clean berkinerja sangat baik dan dinilai bersih dari praktik korupsi yang saat ini sudah berada di level akut,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Toto menilai wajar jika Amran Sulaiman mendapatkan julukan tersebut di kabinet Presiden Prabowo. Ia berpendapat, untuk mencapai pemerintahan yang efektif, Prabowo perlu memperbanyak menteri yang memiliki kinerja seperti Mr Clean.

    “Artinya, para menteri yang ada di jajaran kabinet tidak berpikir lagi untuk memperkaya diri sendiri karena sudah selesai dengan urusan pribadinya,” kata Toto.

    Lebih jauh ia menekankan, bahwa keberhasilan Amran dalam meningkatkan produksi pertanian beras dan jagung di Tanah Air tidak terlepas dari latar belakang pendidikan yang dimilikinya, yaitu lulusan Ilmu Pertanian dari jenjang sarjana hingga doktoral.

  • Samsung Cuan Gede Berkat Galaxy S25 dan AI! Pendapatan Tembus Rekor Sepanjang Masa

    Samsung Cuan Gede Berkat Galaxy S25 dan AI! Pendapatan Tembus Rekor Sepanjang Masa

    Jakarta: Samsung Electronics kembali menunjukkan taringnya di awal tahun 2025. 
     
    Merangkum Tech Power Up, Kamis, 8 Mei 2025, raksasa teknologi asal Korea Selatan ini membukukan pendapatan konsolidasi sebesar KRW79,14 triliun atau sekitar Rp919 triliun pada kuartal pertama, menandai rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. 
     
    Laba operasional juga melonjak ke angka KRW 6,7 triliun, naik signifikan meskipun masih ada tantangan di sektor semikonduktor.

    Kinerja luar biasa ini didorong oleh penjualan Galaxy S25 yang moncer serta peningkatan minat pada produk bernilai tinggi lainnya. 
     
    Tak cuma itu, Samsung juga terus gencar berinovasi dengan mengalokasikan anggaran R&D tertinggi sepanjang masa, naik 16 persen dari tahun lalu menjadi KRW9 triliun.
     

    Semikonduktor, tahan banting di tengah gejolak pasar
    Divisi semikonduktor (DS) menyumbang KRW25,1 triliun untuk pendapatan dan laba operasional sebesar KRW1,1 triliun. Walaupun sempat terpukul oleh penurunan ASP (Average Selling Price) dan kendala ekspor chip AI, Samsung tetap optimis.
     
    Di kuartal kedua 2025, bisnis memori akan mengandalkan permintaan dari sektor AI server dan menggenjot penjualan produk high-end seperti HBM3E 12H dan DDR5 128 GB. Mereka juga mulai migrasi penuh ke V-NAND Gen-8 demi efisiensi biaya.
     
    Menatap paruh kedua tahun ini, permintaan chip AI diperkirakan tetap tinggi seiring hadirnya GPU baru di pasaran.
    SoC, sensor, dan chip otomotif jadi fokus baru
    Unit System LSI Samsung mencatat peningkatan berkat lonjakan permintaan sensor kamera resolusi tinggi dan chip LSI. Kuartal berikutnya akan jadi panggung bagi SoC unggulan mereka yang akan dipakai oleh sejumlah merek ternama.
     
    Sementara itu, divisi pengecoran tengah bersiap produksi massal chip 2 nm dengan teknologi Gate-All-Around (GAA), demi merebut pasar AI dan otomotif Amerika Serikat.
    Samsung display: Siap genjot monitor gaming dan layar lipat
    Samsung Display Corporation (SDC) meraup pendapatan KRW 5,9 triliun dengan laba operasional KRW 0,5 triliun. Bisnis layar mobile menurun karena faktor musiman, tapi monitor QD-OLED mencetak hasil positif.
     
    SDC akan terus menancapkan kukunya di pasar layar lipat dan monitor gaming, sambil memperkuat penetrasi di sektor B2C dan B2B.
    Galaxy S25 makin laris, AI jadi daya tarik baru
    Unit Mobile eXperience (MX) dan jaringan mencatat pendapatan gemuk sebesar KRW 37 triliun dengan laba operasional KRW 4,3 triliun. Seri Galaxy S25 yang dilengkapi teknologi Galaxy AI sukses menarik pasar global.
     
    “Peningkatan kompetensi biaya dan penurunan harga untuk beberapa komponen juga berkontribusi pada profitabilitas dua digit yang solid.”
     
    Kuartal kedua akan diwarnai peluncuran Galaxy S25 Edge dan ekspansi fitur AI ke seri Galaxy A lewat konsep “Awesome Intelligence”. Samsung juga akan eksplorasi produk AI wearable dan teknologi XR.
    TV AI dan peralatan digital bikin bisnis Visual display makin cuan
    Divisi Visual Display dan Digital Appliances meraup KRW 14,5 triliun dengan laba operasional KRW 0,3 triliun. Produk-produk seperti Neo QLED, OLED, dan TV jumbo 75 inci ke atas jadi penyumbang utama.
     
    Di kuartal II-2025, Samsung akan memperkuat lini TV dengan fitur AI canggih dan membidik puncak permintaan akhir tahun lewat kolaborasi strategis dengan distributor global.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)