Xcloud.id

NGO: KontraS

  • Kisah Nenek Tarmiyati Hobi Fotografi Hingga Viral di Media Sosial – Halaman all

    Kisah Nenek Tarmiyati Hobi Fotografi Hingga Viral di Media Sosial – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tarmiyati, nenek berusia 90 tahun asal Serang, Banten ini sempat viral di media sosial. 

    Pada usianya yang tak lagi muda masih terlihat sibuk memotret tamu-tamu yang hadir dalam sebuah pesta pernikahan.

    Aksinya makin menarik perhatian netizen, karena ia menggunakan kamera manual keluaran tahun 2014. 

    Kamera manual berlensa panjang tersebut kontras dengan kondisi tubuhnya yang ringkih termakan usia.

    Warga Instagram yang kagum atas aksi Tarmiyati itu langsung meminta kepada pemilik akun yang mengunggah video tersebut, @Ferdiansyah_twin untuk memperlihatkan hasil foto nenek Tarmiyati. 

    Mereka penasaran dengan hasil foto dari tangan tua Tarmiyati, yang tampak keberatan menopang kamera yang biasa dimiliki para fotografer profesional itu. Apakah obyek fotonya terlihat miring-miring, atau tidak fokus.

    Ternyata hasil fotonya tidak terlalu mengecewakan. Wajah orang-orang yang difotonya terlihat manis dalam frame. Hanya satu kekurangannya, semua hasil fotonya tidak terlihat tajam dan agak gelap.

    Pemilik akun @Febriansyah_twin pun penasaran dengan kisah hidup nenek Tarmiyati dan hobi fotografi.

    Kenapa menggunakan DSLR, bukannya kamera otomatis yang tentu saja lebih ringan di tangan.

    Setelah menyambangi kediaman nenek Tarmiyati, terungkap kamera Nikon tersebut memang sudah menjadi pegangannya sejak 10 tahun lalu. Ia kerap bereksperimen dengan beragam obyek, namun lebih banyak memotret orang.

    “Saya suka fotografi sejak duduk di bangku sekolah SMP. Jadi bukan yang tiba-tiba,” tutur nenek Tarmiyati kepada pemilik akun @Febriansyah_twin sambil memperlihatkan album foto hasil bidikannya.

    Orangtuanya sangat mendukung hobinya, hingga akhirnya bisa menenteng kamera SLR merek Nikon tersebut.

    “Saya motret cuma hobi, bukan buat cari uang. Tanya tetangga saya, setiap motret di acara pernikahan tidak pernah minta uang,” kata Tarmiyati.

    Ia mengaku tidak tahu jika hasil fotonya buram, karena lensa kameranya yang terlihat baret dan kusam. Padahal, ia sering membersihkan lensanya dengan lap bersih. 

    “Saya pikir karena tidak pakai blitz, hasil fotonya agak buram. Ternyata karena lensanya yang kotor ya,” tuturnya.

    Kisah nenek Tarmiyati lalu menarik perhatian pemilik toko kamera DOSS Megastore yang baru buka cabang di Ratu Plaza, Senayan Jakarta, Tahir Matulatan. 

    Dirinya mengundang pemilik akun @Febriansyah_twin dan nenek Tarmiyati untuk datang ke toko dengan membawa kamera Nikon jadulnya.

    Tak hanya didengarkan kisahnya, Tarmiyati juga mendapat hadiah kejutan dari bos DOSS Megastore. 

    Selain diundang ke Jakarta, ia mendapat pengganti lensa kamera baru, guna mendukung hobi nenek yang sudah bercucu dan bercicit tersebut.

    “Tidak menyangka studio DOSS Megastore sebesar ini, luasnya seperti lapangan bola,” kata nenek Tarmi sambil tertawa bahagia.

    Ia ingin menjalankan hobinya hingga tubuhnya tidak mampu memegang kamera. Karena ada kebahagiaan setiap melihat hasil fotonya, meski katanya hasilnya biasa-biasa saja. 

    “Cuma foto muka orang-orang. Tapi senang saja melihatnya,” kata Tarmiyati sambil tersenyum lebar.

    Pemilik DOSS Megastore, Tahir Matulatan mengatakan, pihaknya mengundang nenek Tarmiyati ke Jakarta dan memberi hadiah lensa baru karena senang melihat orang yang sudah berusia lanjut masih ‘passion’ dengan hobinya.

    “Tak seperti lansia usia 90 tahun, nenek Tarmi ini terlihat masih lincah dan gesit. 

    Dirinya juga banyak bertanya soal kamera, lensa, pencahayaan maupun teknik fotografi dengan penuh semangat,” ujarnya.

    Tahir berharap kisah nenek Tarmiyati dapat menginspirasi kaum muda yang baru memulai hobi fotografinya agar terus semangat dan tidak pernah lelah belajar.

  • Kasus Sritex Bisa Jadi ‘Bencana’ Padat Karya, Prabowo Turun Tangan

    Kasus Sritex Bisa Jadi ‘Bencana’ Padat Karya, Prabowo Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk menangani kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK massal PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex. Dia memanggil sejumlah menteri ke istana. Salah satu yang tampak adalah Menteri BUMN, Erick Thohir.

    Kehadiran Erick Thohir di rapat tersebut,  memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan BUMN ‘masuk’ dalam skema penyelematan puluhan ribu buruh Sritex. Apalagi, Erick juga ikut dalam konferensi pers pasca rapat yang berlangsung pada, Senin (4/3/2025). 

    Sayangnya, Erick tidak ikut memberikan pernyataan. Dia hanya berdiri di belakang Menteri Sekretariat Negara alias Setneg, Prasetyo Hadi, yang memimpin jalannya konferensi pers tersebut.

    Meski demikian, Prasetyo sempat mengungkapkan saat ini sudah ada investor yang berminat untuk menyewa pabrik ex-Sritex. Harapannya, dalam waktu dekat, para pekerja Sritex yang sebelumnya kena pemutusan hubungan kerja alias PHK secara massal bisa bekerja kembali. Dia juga sempat menyinggung nama BUMN.  

    “Belum tahu kalau investornya dari BUMN, yang pasti teman-teman dari tim kurator menyampaikan bahwa sudah ada investor yang berminat,” kata Prasetyo di Jakarta.

    Sritex telah dinyatakan bangkrut atau dalam status insolvensi pada akhir pekan lalu. Insolvensi adalah kondisi ketika perusahaan sudah tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Kurator menganggap skema keberlanjutan usaha atau going concern sudah tidak memungkinkan. Sritex tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para krediturnya. Lebih dari 10.000 buruh di PHK. Pabrik tutup sejak 1 Maret 2025.

    Istana menggelar konferensi pers terkait kasus Sritex./Akbar Evandio Perbesar

    Dalam catatan Bisnis, total tagihan kreditur yang diberikan kepada tim kurator Sritex mencapai Rp35,7 triliun. Namun demikian, setelah proses verifikasi, jumlah tagihan yang diakui oleh kurator Sritex mencapai Rp29,8 triliun. Sementara yang tidak diakui sebanyak Rp4,3 triliun.

    Adapun dari jumlah Rp29,8 triliun tersebut, mayoritas tagihan berasal dari kreditur konkuren atau yang tidak memiliki hak istimewa dalam pelunasan piutang, senilai Rp28,3 triliun.

    Kemudian kreditur separatis atau yang memiliki hak jaminan kebendaan atas piutangnya senilai Rp919,7 miliar. Sedangkan tagihan kreditur konkuren atau kreditur yang memiliki hak istimewa misalnya pajak dan bea cukai, mencapai Rp619,5 miliar.

    Berdasarkan posisi laporan keuangan kuartal III/2024, SRIL mencatatkan total aset sebesar US$594,01 juta atau susut 8,47% dari posisi total aset yang berakhir 31 Desember 2023.

    SRIL melaporkan total aset lancar sebesar US$167,24 juta dan total aset tidak lancar mencapai US$426,76 juta.

    Di sisi lain, total liabilitas SRIL sampai September 2024 naik ke level US$1,61 miliar, yang berasal dari liabilitas jangka panjang sebesar US$1,48 miliar dan liabilitas jangka pendek sebesar US$133,84 juta.

    Adapun, SRIL mencatatkan kerugian sebesar US$66,04 juta pada periode 9 bulanan 2024. Posisi rugi itu cenderung berkurang dua kali lipat dari posisi periode yang sama tahun sebelumnya yang sempat minus US$155,2 juta.

    Di sisi lain, tim kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex menyebutkan bahwa dalam 2 pekan ke depan akan memutuskan investor yang bakal menyewa aset Sritex Group.

    Perwakilan tim kurator Nurma Sadikin menyampaikan, penyewaan alat berat menjadi opsi untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga agar nilai aset tidak mengalami penurunan.

    “Dalam 2 minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex,” kata Nurma.

    Nurma menyebut, sejauh ini sudah ada sejumlah investor yang telah menghubungi tim kurator. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan investor-investor yang berminat untuk menyewa aset Sritex Group. Dia berharap, opsi ini menjadi peluang untuk menyerap tenaga kerja, utamanya para pekerja Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Yang mana ini bisa karyawan yang telah ter-PHK dapat kembali di-hire oleh penyewa yang baru,” ujarnya.

    Bencana Industri Padat Karya?

    Kasus Sritex bisa menjadi bencana bagi industri padat karya apanula tidak ditangani dengan baik. Apalagi kasus tersebut telah berimbas kepada lebih dari 10.000 pekerja. Di sisi lain, kejadian tersebut, juga menambah daftar perusahaan yang gulung tikar entah karena bisnis, relokasi industri atau sengketa perdata seperti Sritex.

    Sekadar informasi, selain Sritex, perusahaan-perusahaan lain seperti PT Yahama Indonesia, PT Sanken Indonesia, PT Hung-A, hingga PT Asia Pasific Fiber Tbk (POLY) juga menutup operasional pabriknya dengan alasan tersebut.

    Banyaknya perusahaan yang gulung tikar menjadi alarm dini bagi pemerintah untuk membenahi sektor manufaktur. Manufaktur adalah urat nadi perekonomian. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto alias PDB paling tinggi dibandingkan sektor perekonomian lainnya.

    Sayangnya, data Badan Pusat Statistik alias BPS justru menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur terus melemah dan selalu berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, misalnya, pertumbuhan sektor manufaktur masih di angka 4,89%. Namun setelah itu, pada tahun 2023 melambat ke angka 4,64% dan tahun 2024 jatuh ke angka 4,43%.

    Tahun 2022 sengaja dipakai titik poin alias turning point untuk menilai kinerja industri, karena pada waktu itu Indonesia sedang dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19. Persoalannya, kendati pada tahun 2022 mampu tumbuh hampir 4,9%, tahun-tahun setelah itu, pertumbuhannya justru melambat.

    Tidak hanya dari sisi pertumbuhan, share manufaktur ke PDB juga berangsur menyusut. Kalau tahun 2022 – 2024 kontribusi manufaktur ke PDB masih stagnan di angka 18%. Memang ada penguatan kinerja dalam kurun waktu tersebut. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, misalnya, kontribusi manufaktur ke PDB masih mencapai 19,24%. Tahun 2020, meski pada waktu itu dihantam pandemi, kontribusi manufaktur ke PDB masih bisa mencapai 19,87%.

    Ilustrasi industri manufaktur./IstimewaPerbesar

    Kondisi yang terjadi di Indonesia seperti agak berbanding terbalik dengan Vietnam yang begitu ekspansif. Industri mereka berkontribusi di kisaran 23-24% (data World Bank). Negari Paman Ho itu sedang berada tahap industrialisasi. Aliran investasi ke Vietnam mengucur deras. Apple, misalnya, telah berinvestasi sebanyak Rp256 triliun ke Vietnam. Kontras dengan Indonesia yang hanya di angka Rp2,6 triliun. Itupun masih komitmen. 

    Tak heran, dengan kinerja sektor industri dan manufaktur yang cukup atraktif, pertumbuhan ekonomi Vietnam pada tahun 2024 lebih dari 7% year on year. Sesuatu yang masih di dalam angan dan belum pernah dicapai oleh Indonesia sejak era reformasi. 

    Sekadar catatan, kalau mengacu kepada data Bank Dunia, Indonesia memang pernah mencapai pertumbuhan di atas 7%, tetapi itu terjadi pada era Orde Baru. Pada tahun 1968, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mencapai 10,9%. Tahun 1996 atau setahun tahun sebelum krisis ekonomi dan 2 tahun sebelum reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di angka 7,8%. 

    Sementara itu, sejak reformasi bergulir, Indonesia belum pernah mencapai pertumbuhan di level 7%. Paling banter hanya di angka 6,3% pada tahun 2007. Itupun salah satunya karena booming komoditas. Namun setelah itu, ekonomi Indonesia berangsur menyusut, hingga sekarang stagnan di kisaran 5%.

    Adapun pemerintah selama beberapa tahun terakhir cenderung mengarahkan kebijakannya untuk mengakomodasi industri padat modal seperti logam dasar, teknologi, hingga pertambangan. Hal ini terbukti dari data realisasi investasi tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kedua sektor itu cukup dominan.

    Industri logam dasar dan barang logam misalnya, realisasi investasinya sebanyak Rp238,4 triliun. Sektor ini menempati peringkat pertama. Sementara itu, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi berada di peringkat kedua dengan total realisasi investasi sebanyak 189,8 triliun. 

    Kedua sektor ini padat modal. Namun tidak cukup signifikan untuk menyerap tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbarui pada tanggal 5 Februari 2025, mencatat bahwa, proporsi tenaga kerja manufaktur terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlahnya hanya di angka 13,83% atau stagnan dibandingkan dengan tahun 2023. Padahal pada tahun 2022 lalu, proporsinya mencapai 14,17%.

    Proporsi pekerja di sektor industri logam dasar hanya 0,16% dari total proporsi pekerja manufaktur yang sebanyak 13,83%. Jika jumlah penduduk yang berkerja sebanyak 144,64 juta, maka orang yang bekerja di sektor manufaktur sekitar 20 juta. Artinya jika proporsi industri logam dasar hanya menyumbang 0,16%, serapan pekerjanya hanya sebanyak 32.000.

    Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan industri makanan minuman alias mamin yang tahun 2024 lalu realisasi investasinya sebanyak Rp117,87 triliun, tetapi memiliki kontribusi ke proporsi pekerjaan hingga 4% atau kalau 800.000 orang. 

    Dengan kondisi tersebut, pemerintah mulai membenahi sektor industri padat karya yang mulai kembang kempis. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi cukup ambisius di angka 8%. Di sisi lain, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. 

    Pada tahun 2023, total populasi penduduk Indonesia sebanyak 281,3 juta. Jumlah penduduk yang bekerja hanya di angka 144,64 juta. Pada tahun 2030 nanti, populasi penduduk akan mencapai 297 juta dengan 64% di usia produktif.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan khusus terkait isu ini agar dapat disoroti dan dicarikan solusinya dengan segera.

    Meski begitu, saat ditanya mengenai kondisi industri padat karya yang melemah, Yassierli menjelaskan bahwa tidak semua sektor terdampak secara merata. “Ya, tidak semua. Industri tekstil memang agak turun. Tapi kalau industri pakaian jadi malah tumbuh. Ini memang dinamika industri,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Presiden.

  • Serba-serbi Pembahasan Revisi UU TNI di DPR: Dari Usia Pensiun, Jabatan Sipil, hingga Larangan Berbisnis

    Serba-serbi Pembahasan Revisi UU TNI di DPR: Dari Usia Pensiun, Jabatan Sipil, hingga Larangan Berbisnis

    Serba-serbi Pembahasan Revisi UU TNI di DPR: Dari Usia Pensiun, Jabatan Sipil, hingga Larangan Berbisnis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Revisi UU
    TNI
    mulai dibahas di
    DPR
    . Pembahasan itu mencakup usia pensiun tentara, pengisian jabatan sipil, hingga larangan berbisnis.
    Adapun sebelum
    pembahasan RUU TNI
    tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) sempat mendatangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/3/2025) kemarin.
    KontraS mengirim surat kepada DPR untuk membatalkan pembahasan mengenai RUU TNI dan Polri.
    KontraS juga menyayangkan DPR yang tidak melibatkan masyarakat dalam pembahasan RUU TNI.
    “Mengapa demikian?
    Standing
    kami jelas menolak adanya proses pembahasan di dua RUU tersebut karena kami menilai substansi yang kemudian dibahas atau kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang revisi itu tidak mampu menjawab persoalan kultural di institusi, baik TNI maupun Polri,” ujar Kepala Divisi Hukum KontraS Andri Yunus.
    Andri mempersoalkan upaya perluasan jabatan sipil bagi para prajurit aktif di RUU TNI. Hal tersebut dinilai dapat mengembalikan pemerintahan saat ini ke zaman Orba.
    “Hal ini kami menilai sangat bermasalah dan berpotensi mengembalikan pemerintahan pada rezim Orde Baru (Orba) atau rezim Soeharto selama 32 tahun,” kata dia.
    Lantas, apa saja isi pembahasan
    revisi UU TNI
    yang sudah mulai bergulir di DPR?
    Anggota Komisi I DPR RI Mayjen (Purn) TB Hasanuddin menilai penempatan TNI di jabatan sipil sudah tidak relevan jika dikaitkan dengan dwifungsi ABRI.
    Namun, ia menilai prajurit yang ditempatkan di jabatan sipil tidak bisa sembarangan, harus ada syarat tetap yang perlu dipenuhi TNI sebelum menduduki jabatan sipil tertentu.
    “Saya cuma membantah kalau ada penempatan kemudian nanti dwifungsi ABRI akan kembali. Kalau menurut hemat saya, ya sudah penempatan di mana saja, silakan. Tetapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan,” kata TB Hasanuddin.
    Ia mengusulkan, TNI harus memiliki keterampilan tertentu yang relevan dengan jabatan sipil yang akan diemban.
    Artinya, kata TB Hasanuddin, TNI tidak hanya bermodalkan pada pendidikan di Akademi Militer (Akmil) tanpa dibarengi dengan kemampuan lain dalam mengelola.
    “Kalau misalnya ditempatkan di sebuah kementerian, tapi dia tidak punya pendidikan soal itu, hanya pendidikan Akmil saja, ya enggak bisa dong, kasihan dong,” ucap TB Hasanuddin.
    Di sisi lain, penempatan TNI di jabatan sipil harus mempertimbangkan hal lain, termasuk sumber daya TNI di luar jabatan sipil.
    Ia tidak ingin banyaknya prajurit yang mengisi jabatan strategis malah membuat sumber daya di TNI berkurang, serta membunuh karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian/lembaga tersebut.
    “Kita harus benar-benar selektif, jangan sampai membunuh karier ASN, dia sudah merayap-merayap begitu. Sehingga, harus ada klausul dalam undang-undang itu yang mengunci itu. Jadi, tidak mudah,” ujar dia.
     
    Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Irjen Polisi (Purn) Frederik Kalalembang menyindir TNI yang meminta usia pensiun prajurit ditambah, di mana saat ini tamtama/bintara pensiun di usia 53 tahun, sedangkan perwira 58 tahun.
    Sebab, dalam kondisi saat ini saja, banyak perwira di TNI yang non-job.
    “Saya mendapat informasi, dan mungkin juga di TNI, bahwa sekarang banyak perwira, khususnya perwira, ini banyak yang nganggur, Pak. Karena tidak ada jabatan, non-job,” ujar Frederik.
    “Nah, bagaimana mau ditambah lagi jadi 60, bahkan 62 tahun?” tambah dia.
    Frederik mengatakan, Polri saja tidak mengusulkan penambahan usia pensiun dalam revisi UU Polri.
    Dia menyebut, akan ada triliunan rupiah duit negara yang keluar jika usia tentara diperpanjang.
    “Nah, kalau kita jadikan 60, sudah berapa triliun lagi kita harus habiskan lagi untuk melihat menambah usia ini,” kata Frederik.
    Meski begitu, Frederik menduga banyaknya tentara non-job karena ada efisiensi anggaran.
    “Hanya TNI saja karena mungkin masalah efisiensi anggaran, kemudian banyaknya sekarang perwira non-job karena tidak ada jabatan,” imbuh dia.
    Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason meminta agar prajurit TNI, khususnya bintara dan tamtama, tidak dilarang untuk berbisnis.
    Rodon menyinggung uang pensiunan bintara dan tamtama yang diterima hanya 70 persen dari gaji pokok.
    Sementara, ketika mereka bertugas, mereka tidak memiliki kerjaan lain.
     
    “Prajurit, terutama prajurit bintara atau tamtama jangan dilarang berbisnis. Apa sih bisnis mereka? Mantan anggota saya, sersan, begitu pensiun dia bisnisnya bakso. Karena dia enggak punya kerjaan, selama bertugas dia enggak punya kerjaan. Sementara gajinya pada saat dia pensiun kan tinggal 70 persen dari gaji pokok,” ujar Rodon.
    “Jenderal saja begitu pensiun, bintang 4, hanya dapat Rp 5,2 juta, jenderal bintang 4 hanya Rp 5,2 juta,” sambungnya.
    Rodon mengatakan, tentara harus dikembangkan naluri berbisnisnya sejak masih aktif sebagai prajurit.
    Sebab, prajurit pasti akan kebingungan harus makan apa jika hanya mengandalkan uang pensiun yang nominalnya relatif kecil.
    “Karena ada teman saya yang bintang 3 dan bintang 4, anak-anaknya masih kecil. Begitu pensiun bingung, mau ngapain? Enggak bisa apa-apa. Coba masuk ke administrasi publik, katakanlah komisaris, dia enggak ngerti, dia enggak punya bekal,” kata Rodon.
    Menurut Rodon, keinginan tentara untuk berkuliah baru timbul belakangan ini saja.
    Sebab, sejak dulu, meski berkuliah, para tentara tetap susah untuk naik pangkat.
    “Sebelumnya enggak ada, mereka berpikir, ‘untuk apa sekolah, untuk apa kuliah, tapi susah naik pangkat?’ Ironis sebenarnya,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bima Arya Jamin Retret Kepala Daerah Sesuai Aturan dan Transparan: Kami Siap Laporkan Secara Detail – Halaman all

    Bima Arya Jamin Retret Kepala Daerah Sesuai Aturan dan Transparan: Kami Siap Laporkan Secara Detail – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengklaim, pelaksanaan retreat kepala daerah Pilkada 2024, bersih dari dugaan korupsi.

    Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait pelaksanaan retreat atau orientasi kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Mengenai hal ini, Bima memastikan, retret kepala daerah dilaksanakan sesuai aturan dan transparan.

    “Kami pastikan bahwa semuanya transparan, semuanya sesuai aturan. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang bersih dan transparan,” kata Bima Arya saat ditemui di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025). 

    Lalu, terkait penggunaan anggarannya, Bima membantah pendanaan retret kepala daerah itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

    Dia mengatakan bahwa seluruh pelaksanaan menggelontorkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Enggak ada dari APBD, semuanya dari APBN kecuali transportasi para kepala daerah ke lokasi tertentu dari APBD seperti lazimnya kegiatan kepala daerah kalau ada acara pemerintah pusat,” jelasnya.

    Bima pun mengaku siap apabila diminta melaporkan penggunaan dana retreat kepala daerah secara detail ke KPK. 

    “Kami memastikan semuanya transparan dan kami siap untuk menyampaikan itu, laporan itu secara detail,” ucapnya.

    Mensesneg Sebut Pelaksanaan Retret Kepala Daerah Tak Langgar Aturan

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengaku tidak mempermasalahkan jika warga melaporkan dugaan korupsi dalam pelaksanaan retret kepala daerah ke KPK.

    Pasalnya, Prasetyo meyakini bahwa semua proses pelaksanaan retret itu sudah sesuai aturan dan tidak ada yang dilanggar.

    Bahkan, Prasetyo berani buka-bukaan soal kegiatan retret kepala daerah tersebut.

    “Ya itu hak kalau melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan.”

    “Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, dilansir Kompas.com.

    Sebelumnya, kegiatan retret kepala daerah ini disorot karena penunjukkan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retret.

    Lantaran, perusahaan tersebut diduga diurus oleh kader Partai Gerindra, parpol yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, Prasetyo menegaskan lagi bahwa semua proses retret kepala daerah tersebut sudah sesuai prosedur dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

    “Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur,” kata dia, dilansir Kompas.com.

    Prasetyo juga memastikan, PT Lembah Tidar ditunjuk sebagai pelaksana retret setelah melalui proses tender. 

    “Iya dong (melalui tender),” ujar politikus Partai Gerindra itu.

    Adapun, laporan yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ini mencakup dugaan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp11 hingga Rp13 miliar dan diduga melibatkan empat pihak besar. 

    Keempatnya yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, politisi, serta direksi dan komisaris PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI) dan PT Jababeka.

    Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mencurigai ada praktik korupsi di balik penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retret, karena merupakan perusahaan yang diurus oleh kader Gerindra.

    Atas hal tersebut, mereka pun menduga ada kepentingan dalam kegiatan itu.

    “Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka. Itu gambaran awalnya,” kata pakar hukum tata negara, Feri Amsari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/2/2025).

    Menurut Feri, proses penunjukan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan.

    Namun, prinsip tersebut tidak terealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar itu.

    “Kita merasa janggal, misalnya perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru, dan dia mengorganisir program yang sangat besar se-Indonesia,” kata dia.

    “Padahal, dalam proses pengadaan barang dan jasa ada prinsip kehati-hatian,” sambungnya.

    Koalisi yang terdiri dari Themis Indonesia, PBHI, KontraS, dan ICW tersebut menilai bahwa kegiatan ini diduga melanggar ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

    KPK Verifikasi Laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi

    Mengenai hal ini, dari pihak KPK diketahui memverifikasi laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi soal dugaan korupsi dan konflik kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan retret kepala daerah tersebut.

    “Secara umum laporan yang masuk akan dilakukan verifikasi, telaah dan pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan)” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Senin.

    Menurut dia, KPK akan melaporkan perkembangan laporan kepada pihak pelapor.

    “Yang di-update hasil pelaporan Hanya pelapor saja,” kata dia.

    Tessa menjelaskan, apabila ada bahan untuk pelaporan yang kurang, maka dia meminta pelapor untuk melengkapi.

    “Bila ada bahan yang kurang, akan dimintakan kepada pelapor untuk dilengkapi,” ujarnya.

    4 Catatan Koalisi Masyarakat Sipil dalam Laporannya

    Penyelenggaraan kegiatan retret diduga melanggar hukum terkait proses pengadaan barang/jasa.

    Jika berkaca pada data DIPA dan merujuk ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kegiatan ini wajib melalui proses tender. 

    Kegiatan ini sarat dengan benturan kepentingan antara partai penguasa dengan elit partai.
    Pelaksanaan kegiatan orientasi atau retret ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan seolah ada upaya sentralisasi serta bernuansa atau pendekatan militerisme. 
    Terdapat dugaan kolusi. Sebab, dengan diterobosnya aturan pengadaan barang/jasa dalam Perpres PBJ mengindikasikan adanya perbuatan kolusi yang dilarang dalam UU No. 28 Tahun 1999.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Glery Lazuardi/Taufik Ismail) (Kompas.com)

  • Terjebak dan Bertahan di Tengah Kepungan Banjir… Megapolitan 3 Maret 2025

    Terjebak dan Bertahan di Tengah Kepungan Banjir… Megapolitan 3 Maret 2025

    Terjebak dan Bertahan di Tengah Kepungan Banjir…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Banjir merendam wilayah Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sejak Minggu (2/3/2025) malam.
    Sudrajat (58), salah satu warga terdampak, mengungkapkan bahwa ketinggian banjir di RW 07 dan RW 08 mencapai empat meter.
    Pada pukul 21.00 WIB, air mulai masuk ke dalam rumahnya, merendam lantai satu. Ia berharap air tak naik lebih tinggi, tetapi harapan itu pupus saat pagi tiba.
    “Di lantai dua rumah saya, air itu sudah setinggi 40 sentimeter,” kata Sudrajat pada Senin (3/3/2025).
    Rumah Sudrajat yang setinggi empat meter, yang selama ini menjadi tempat berlindung paling aman, kini tak lagi kebal dari kepungan banjir.
    Pagi buta, Sudrajat membuka ponselnya. Informasi tentang banjir bandang di Bogor membuatnya tercekat. Ia sempat tak percaya, hingga akhirnya melihat berita di televisi.
    “Ternyata benar, air dari Bogor sudah sampai ke Ciliwung,” ujarnya.
    Banjir kali ini bukan sekadar genangan biasa. Di RT 16 RW 07, air hampir menelan habis gapura selamat datang.
    Rumah-rumah satu lantai lenyap, hanya menyisakan atapnya yang kini menjadi tempat bertengger bagi burung dan ayam yang selamat.
    Sepeda motor terendam hingga hanya menyisakan setang, berdiri diam seperti saksi bisu dari bencana ini.
    Namun, di tengah muramnya suasana, ada pemandangan yang kontras. Beberapa anak kecil berenang riang di air yang berwarna cokelat pekat.
    Bertelanjang dada dan tanpa alas kaki, mereka bermain seolah lupa bahwa rumah mereka tengah terendam.
    Di sisi lain, di tepi Jalan Al-Makmur, sejumlah warga memilih berlindung dari terik matahari.
    Dengan tikar dan kain seadanya, mereka duduk bersandar di depan ruko, mengistirahatkan tubuh yang lelah setelah semalaman berjibaku dengan air.
    Banjir ini bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir bagi warga Pejaten Timur.
    Namun, setiap kali air datang, mereka selalu dihadapkan pada pilihan yang sama, bertahan atau mengungsi.
    Dan kali ini, sebagian dari mereka memilih tetap tinggal, berharap air segera surut dan kehidupan bisa kembali seperti sedia kala.
    (Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KontraS Minta DPR Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI dan Polri, Ini Alasannya

    KontraS Minta DPR Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI dan Polri, Ini Alasannya

    loading…

    Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025). Foto/Felldy Utama

    JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( KontraS ) mendatangi pimpinan DPR serta Komisi I dan Komisi III. Dalam kesempatan itu, KontraS memberikan surat terbuka secara langsung dalam rangka menolak pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri.

    “Standing kami jelas menolak adanya proses pembahasan di dua RUU tersebut, karena kami menilai substansi yang kemudian dibahas atau kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang revisi itu tidak mampu menjawab persoalan kultural di institusi baik TNI maupun Polri,” kata Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Terkait revisi UU Polri, KontraS menolak pengaturan penambahan wewenang intelijen dan keamanan oleh Polri yang membuat Intelkam Polri dapat melakukan penggalangan. “Itu berpotensi bertabrakan dengan kewenangan yang dimiliki badan intelijen negara atau kemudian mengenai perihal penggalangan,” ujarnya.

    Sementara terkait revisi UU TNI, KontraS menolak upaya perluasan jabatan sipil untuk diduduki oleh prajurit aktif TNI. “Hal ini kami menilai sangat bermasalah dan berpotensi mengembalikan pemerintahan pada rezim orde baru atau rezim Soeharto selama 32 tahun,” tuturnya.

    KontraS juga mengkritisi DPR yang kurang melibatkan secara aktif masyarakat maupun ahli dalam membahas revisi UU TNI dan Polri. KontraS mengambil posisi tidak ingin dilibatkan oleh DPR apabila hanya menjadi stempel agar revisi undang-undang dilanjutkan.

    KontraS tetap meminta DPR menghentikan proses pembahasan revisi dua undang-undang tersebut. “Standing kami sepanjang substansinya kemudian tidak menjawab persoalan reformasi sektor keamanan namun justru tambah kewenangan, mengurangi kontrol dan pengawasan terhadap institusi militer, kami meminta untuk dihentikan,” pungkasnya.

    (rca)

  • Sritex Bangkrut, Bencana Industri Padat Karya, Bisa Ganjal Ambisi Tumbuh 8%?

    Sritex Bangkrut, Bencana Industri Padat Karya, Bisa Ganjal Ambisi Tumbuh 8%?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex tumbang. Perusahaan resmi dinyatakan berstatus bangkrut atau insolvensi pada Jumat (28/2/2025) lalu. Status itu mengakhiri kiprah emiten tekstil berkode SRIL selama 58 tahun. Sritex kemudian berhenti permanen 1 Maret 2025.

    Terlepas dari drama kepailitan yang berlangsung kurang lebih 5 bulan terakhir, runtuhnya Sritex menjadi alarm dini bagi pemerintah untuk membenahi sektor manufaktur. Manufaktur adalah urat nadi perekonomian. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto alias PDB paling tinggi dibandingkan sektor perekonomian lainnya.

    Sayangnya, data Badan Pusat Statistik alias BPS justru menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur terus melemah dan selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, misalnya, pertumbuhan sektor manufaktur masih di angka 4,89%. Namun setelah itu, pada tahun 2023 melambat ke angka 4,64% dan tahun 2024 jatuh ke angka 4,43%.

    Kinerja Manufaktur 2022-2024

    Tahun
    Pertumbuhan
    Kontribusi
    Serapan Pekerja

    2022
    4,89
    18,34
    14,71

    2023
    4,64
    18,67
    13,83

    2024
    4,43
    18,98
    13,83

    Sumber: BPS, dalam persen, data pekerja per Agustus 2022-2023

    Tahun 2022 sengaja dipakai titik poin alias turning point untuk menilai kinerja industri, karena pada waktu itu Indonesia sedang dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19. Persoalannya, kendati pada tahun 2022 mampu tumbuh hampir 4,9%, tahun-tahun setelah itu, pertumbuhannya justru melambat.

    Tidak hanya dari sisi pertumbuhan, share manufaktur ke PDB juga berangsur menyusut. Kalau tahun 2022 – 2024 kontribusi manufaktur ke PDB masih stagnan di angka 18%. Memang ada penguatan kinerja dalam kurun waktu tersebut. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, misalnya, kontribusi manufaktur ke PDB masih mencapai 19,24%. Tahun 2020, meski pada waktu itu dihantam pandemi, kontribusi manufaktur ke PDB masih bisa mencapai 19,87%.

    Kondisi yang terjadi di Indonesia seperti agak berbanding terbalik dengan Vietnam yang begitu ekspansif. Industri mereka berkontribusi di kisaran 23-24% (data World Bank). Negari Paman Ho itu sedang berada tahap industrialisasi. Aliran investasi ke Vietnam mengucur deras. Apple, misalnya, telah berinvestasi sebanyak Rp256 triliun ke Vietnam. Kontras dengan Indonesia yang hanya di angka Rp2,6 triliun. Itupun masih komitmen. 

    Tak heran, dengan kinerja sektor industri dan manufaktur yang cukup atraktif, pertumbuhan ekonomi Vietnam pada tahun 2024 lebih dari 7% year on year. Sesuatu yang masih di dalam angan dan belum pernah dicapai oleh Indonesia sejak era reformasi. 

    Sekadar catatan, kalau mengacu kepada data Bank Dunia, Indonesia memang pernah mencapai pertumbuhan di atas 7%, tetapi itu terjadi pada era Orde Baru. Pada tahun 1968, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mencapai 10,9%. Tahun 1996 atau setahun tahun sebelum krisis ekonomi dan 2 tahun sebelum reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di angka 7,8%. 

    Sementara itu, sejak reformasi bergulir, Indonesia belum pernah mencapai pertumbuhan di level 7%. Paling banter hanya di angka 6,3% pada tahun 2007. Itupun salah satunya karena booming komoditas. Namun setelah itu, ekonomi Indonesia berangsur menyusut, hingga sekarang stagnan di kisaran 5%.

    Pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), sejatinya harapan untuk membenahi struktur produk domestik bruto (PDB) mulai tampak. Konektivitas menjadi salah satu pintu. Sejumlah terobosan pembiayaan dilakukan, salah satunya dengan merasionalisasi subsidi energi. Pemerintah waktu itu, mengalihkannya ke infrastruktur.

    Jalan tol dibangun. Pusat industri juga mulai direvitalisasi. Di Jawa Tengah, tempat yang relatif tertinggal dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur, dibangun tempat-tempat industri. Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Industri Kendal, adalah dua contohnya.

    Selain itu, pada tahun 2019, atau di akhir jabatan periode pertamanya, Jokowi juga menerbitkan Peraturan Presiden No.79/2019 dan Perpres No.80/2019 yang berisi blueprint pengembangan sejumlah kawasan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun beleid itu belum juga berlaku optimal, pandemi Covid-19 menyerang. Proyek banyak yang tertunda.

    Sejak pandemi dan politik akomodasi yang berlangsung selama periode ke 2 Jokowi, progres pengembangan ekonomi di dua wilayah itu hanya terdengar sayup-sayup. Satu lagi, kebijakan politik pemerintah pada waktu itu, mengarah ke program-program populis antara lain, bantuan sosial dan tetek bengeknya meroket cukup signifikan. Nilanya Rp476 triliun.

    Realisasi investasi 2024./BKPMPerbesar

    Selain kebijakan populis, arah industrialisasi pada periode kedua pemerintahan Jokowi adalah hilirisasi atau penghiliran produk tambang dan sektor berkembangnya teknologi dan informasi. Hal ini terbukti dari data realisasi investasi tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kedua sektor itu cukup dominan.

    Industri logam dasar dan barang logam misalnya, realisasi investasinya sebanyak Rp238,4 triliun. Sektor ini menempati peringkat pertama. Sementara itu, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi berada di peringkat kedua dengan total realisasi investasi sebanyak 189,8 triliun. 

    Kedua sektor ini padat modal. Namun tidak cukup signifikan untuk menyerap tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbarui pada tanggal 5 Februari 2025, mencatat bahwa, proporsi tenaga kerja manufaktur terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlahnya hanya di angka 13,83% atau stagnan dibandingkan dengan tahun 2023. Padahal pada tahun 2022 lalu, proporsinya mencapai 14,17%.

    Proporsi pekerja di sektor industri logam dasar hanya 0,16% dari total proporsi pekerja manufaktur yang sebanyak 13,83%. Jika jumlah penduduk yang berkerja sebanyak 144,64 juta, maka orang yang bekerja di sektor manufaktur sekitar 20 juta. Artinya jika proporsi industri logam dasar hanya menyumbang 0,16%, serapan pekerjanya hanya sebanyak 32.000.

    Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan industri makanan minuman alias mamin yang tahun 2024 lalu realisasi investasinya sebanyak Rp117,87 triliun, tetapi memiliki kontribusi ke proporsi pekerjaan hingga 4% atau kalau 800.000 orang. 

    Dengan kondisi tersebut, sudah sepatutnya, pemerintah mulai membenahi sektor industri padat karya yang mulai kembang kempis. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi cukup ambisius di angka 8%. Tanpa pembenahan dari sisi industri manufaktur, target tersebut muskil untuk dicapai. Apalagi, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. 

    Saat ini total populasi penduduk Indonesia sebanyak 281,3 juta. Jumlah penduduk yang bekerja hanya di angka 144,64 juta. Pada tahun 2030 nanti, populasi penduduk akan mencapai 297 dengan 64% di usia produktif.

    Namun demikian, adanya gejala deindustrialisasi dini, banyaknya pabrik yang tutup entah karena pailit maupun relokasi industri, hingga badai pemutusan hubungan kerja massal, menjadi alarm bagi pemerintah. Pengembangan industri padat karya perlu diperhatikan secara serius. Supaya bonus demografi tidak menjadi bencana demografi.

  • Pemimpin Eropa Gelar Pertemuan dengan Zelensky, Nyatakan Dukungan ke Ukraina

    Pemimpin Eropa Gelar Pertemuan dengan Zelensky, Nyatakan Dukungan ke Ukraina

    Jakarta –

    Sejumlah pemimpin negara Eropa mengadakan pertemuan di London, Inggris. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Pertemuan tersebut digelar pada hari Minggu (2/3) waktu setempat. Tuan rumah pertemuan, Perdana Menteri Inggris Kei Starmer, duduk di samping Zelensky. Dia mengatakan momen ini merupakan hal yang jarang terjadi. Starmer menyatakan para pemimpin Eropa yang hadir dalam pertemuan mendukung Zelensky dan kepentingan rakyat Ukraina.

    “Saya harap Anda tahu bahwa kami semua mendukung Anda dan rakyat Ukraina selama diperlukan. Semua orang ada di meja ini,” katanya kepada pemimpin Ukraina dilansir AFP, Senin (3/3/2025).

    “Kita perlu menyepakati langkah-langkah apa yang dihasilkan dari pertemuan ini untuk mewujudkan perdamaian melalui kekuatan demi kepentingan semua orang,” sambung Starmer.

    Dalam pertemuan tersebut, Zelensky disambut oleh beberapa dari 18 pemimpin utama lainnya, termasuk Starmer, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Ketua NATO Mark Rutte.

    Hal ini sangat kontras dengan pertemuan Zelensky yang memanas dengan Presiden AS Donald Trump di Ruang Oval, Gedung Putih, pada Jumat (28/2). Saat itu Zalensky dimarahi oleh pemimpin Amerika tersebut dan dituduh tidak “siap” untuk berdamai dengan Rusia.

    “Sangatlah penting bagi kita untuk menghindari risiko perpecahan di Barat dan saya pikir dalam hal ini, Inggris dan Italia dapat memainkan peran penting dalam membangun jembatan,” kata Meloni saat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di rumahnya di Downing Street dilansir AFP.

    Meloni juga disebut bertemu dengan Zelensky di sela-sela pertemuan pemimpin Eropa di London.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Seputar Komunitas Druze yang Dibela Mati-matian Israel di Suriah: Duduki Posisi Tinggi di IDF – Halaman all

    Seputar Komunitas Druze yang Dibela Mati-matian Israel di Suriah: Duduki Posisi Tinggi di IDF – Halaman all

    Seputar Komunitas Druze yang Dibela Mati-matian Israel di Suriah: Duduki Posisi Tinggi di IDF

    TRIBUNNEWS.COM – Israel bersiap membuka front perang baru di Suriah.

    Dalil mereka kali ini, selain untuk membentuk selubung keamanan di wilayah perbatasan, juga untuk melindungi komunitas Druze dari ancaman militer pasukan keamanan pemerintahan baru Suriah.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanannya, Israel Katz, bahkan menginstruksikan pasukan pendudukan Israel (IDF) untuk melindungi komunitas Druze ini menyusul terjadinya operasi keamanan pasukan pemerintah Suriah di Jaramana, kota di pinggiran selatan ibu kota Suriah, Damaskus.

    Perintah Netanyahu ke IDF adalah agar militer Israel bersiap “mempertahankan” Jaramana dari pasukan pemerintahan baru Suriah, meski berisiko menimbulkan front baru bagi Israel.

    Lalu siapa komunitas Druze yang dibela mati-matian oleh Israel?

    Seperti sejumlah kelompok etnis lain di Timur Tengah, seperti suku Kurdi, suku Druze tinggal di beberapa negara yang berbeda, dipisahkan oleh batas-batas yang ditetapkan setelah pecahnya Kekaisaran Ottoman pada awal tahun 1920-an.

    Namun tidak seperti suku Kurdi, yang sebagian besar beragama Islam, suku Druze adalah kelompok agama dan etnis yang unik.

    Tradisi mereka sudah ada sejak abad ke-11 dan menggabungkan unsur-unsur Islam, Hinduisme, dan bahkan filsafat Yunani klasik.

    Saat ini, lebih dari 1 juta anggota komunitas ini tinggal terutama di Suriah dan Lebanon dan, dalam jumlah yang lebih sedikit, di Israel dan Yordania.

    Di Israel, Druze adalah komunitas yang erat dan aktif dalam kehidupan publik, menurut studi terbaru Pew Research Center tentang Israel. Mereka merupakan sekitar 2 persen dari populasi negara tersebut dan sebagian besar tinggal di wilayah utara Galilea, Karmel, dan Dataran Tinggi Golan.

    Al Jazeera melansir, suku Druze adalah kelompok minoritas etnoreligius yang sebagian besar mengidentifikasi diri sebagai orang Arab dan berbahasa Arab.

    Agama Druze tumbuh dari Islam Syiah Ismailiyah pada abad ke-11 tetapi telah berkembang hingga mencakup aspek-aspek agama lain, termasuk Hinduisme, serta filsafat kuno. 

    Kepercayaan ini meyakini reinkarnasi sekaligus mengakui tokoh-tokoh tradisional dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. 

    Kelompok minoritas tersebut sebagian besar tetap terpisah dari masyarakat sekitar, tidak ada kegiatan proselitisme, dan pernikahan di luar agama tidak dianjurkan.

    KOMUNITAS DRUZE ISRAEL – Tangkap layar Middle East Eye, Minggu (2/3/2025) menunjukkan komunitas Druze di Israel melakukan demonstrasi. Israel menyatakan akan melindungi komunitas ini yang berada di dataran tinggi Golan di bagian Suriah yang diduduki Israel dari ancaman militer pasukan pemerintahan baru Suriah, pimpinan Ahmad Al-Sharaa,

    Di Mana Mereka Tinggal?

    Komunitas ini tersebar di Suriah, Lebanon, Yordania, Israel, dan Dataran Tinggi Golan – wilayah Suriah yang diduduki Israel.

    Hubungan antara Druze di berbagai negara terus terjalin erat.

    Israel merebut sebagian besar Dataran Tinggi Golan dalam Perang Arab-Israel tahun 1967 dan kemudian mencaplok wilayah tersebut pada tahun 1981 meskipun mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional.

    Hanya Amerika Serikat yang mengakui kedaulatan Israel atas Golan, yang secara strategis penting karena berbatasan dengan dataran Israel utara dan Suriah barat daya.

    Setelah pendudukan dimulai, banyak warga Suriah dipaksa keluar dari Golan, dan Israel membangun pemukiman ilegal di sana.

    Sekitar 20.000 warga Druze tinggal di sana saat ini.

    Dalam serangan kelompok Hizbullah Lebanon ke Majdal Shams, kota pusat Druze di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel pada akhir Juli 2024 silam, Israel secara cepat mengatakan bahwa para pemuda yang terbunuh dalam serangan tersebut adalah warga Israel, tetapi banyak orang Druze di Dataran Tinggi Golan tidak memiliki kewarganegaraan Israel.

    Diperkirakan 150.000 orang Druze di Israel memiliki kewarganegaraan.

    Mereka sebagian besar mengidentifikasi diri dengan Israel dan direkrut menjadi militer Israel dengan istilah “perjanjian darah” yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara orang Druze Israel dan orang Yahudi Israel.

    Sebagai bagian dari ini, banyak orang Druze telah berjuang untuk Israel dalam perang-perangnya melawan negara-negara tetangga Arab dan Palestina.

    Diperkirakan satu juta orang Druze tinggal di Lebanon dan Suriah.

    Mereka tinggal di sekitar Gunung Lebanon di Lebanon utara  dan di desa-desa serta kota-kota di Suriah selatan sekitar Sweida dan Jabal al-Druze, yang berarti “Gunung Druze” dalam bahasa Arab.

    KOMUNITAS DRUZE – Foto yang diambil dari The Times of Israel tanggal 28 Februari 2025 memperlihatkan Kota Hurfeish di Israel yang ditinggali oleh banyak komunitas Druze. Israel mempertimbangkan untuk menerima warga Suriah dari komunitas Druze untuk bekerja di Israel. (The Times of Israel)

    Apa Peran Komunitas Druze dalam Politik dan Budaya di Wilayah Tersebut?

    Druze memainkan peran penting dalam membangun negara Suriah dan Lebanon modern.

    Di Lebanon, kaum Druze memberikan pengaruh yang signifikan melalui Partai Sosialis Progresif , partai Druze utama di negara itu.

    Di Suriah, kaum Druze merupakan pendukung awal Partai Baath Sosialis Arab yang berkuasa. Tak heran, saat ini mereka diburu oleh rezim pemerintahan baru Suriah yang memerangi Bashar Al-Assad sebelum terguling. 

    Pada tahun 1963, perwira militer Druze bergabung dalam kudeta yang membawa partai tersebut berkuasa untuk pertama kalinya.

    Makram Rabah, asisten profesor sejarah dan arkeologi di Universitas Amerika di Beirut yang telah banyak menulis tentang Druze, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka adalah “salah satu komunitas pendiri Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina modern” dengan sejarah panjang di wilayah tersebut.

    Rabah menggambarkan peran awal mereka sebagai pejuang perbatasan: “Seiring berjalannya waktu, mereka mengemban banyak tanggung jawab politik dan militer atas nama Khilafah Muslim”, katanya, mengacu pada peran yang dimainkan oleh Druze di Kekaisaran Abbasiyah, yang berdiri dari tahun 750 hingga 1258.

    “Jadi semua ini menjadikan mereka … salah satu suku yang bertahan hidup di Levant,” kata Rabah.

    Sebagai informasi, Levant atau Syam merupakan wilayah Mediterania Timur, atau wilayah besar di Asia Barat yang dibatasi oleh Pegunungan Taurus di utara, Gurun Arab di selatan, Laut Mediterania di barat, dan Pegunungan Zagros di timur. Levant meliputi wilayah Lebanon, Suriah, Yordania, Israel, dan Palestina.

    Punya Posisi Mentereng di IDF

    Di Israel, beberapa anggota minoritas duduk di Knesset.

    Banyak warga Druze juga telah mencapai posisi tinggi di militer Israel (IDF).

    Meskipun komunitas tersebut telah mengabdi kepada Israel, kaum Druze termasuk di antara para pengkritik paling keras undang-undang negara-bangsa tahun 2018.

    Puluhan ribu orang Druze berunjuk rasa di Tel Aviv untuk mengecam undang-undang yang mendefinisikan Israel sebagai ” negara bangsa ” bagi orang-orang Yahudi, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut telah menurunkan status komunitas mereka ke status warga negara kelas dua.

    Operasi Keamanan Pasukan Suriah di Jaramana

    Saat ini, pasukan pemerintah Suriah pimpinan Ahmed al-Sharaa (dikenal juga dengan nama Muhammad al-Julani) tengah melancarkan operasi keamanan di Jaramana untuk melacak orang-orang yang dicari menyusul pembunuhan seorang anggota Departemen Keamanan Umum di Kementerian Dalam Negeri Suriah.  

    Al Mayadeen melansir, perburuan oleh pasukan Pemerintahan Baru Suriah ini terjadi menyusul meletusnya bentrokan antara pasukan Keamanan Umum Suriah (rezim pemerintahan baru Suriah) dan kelompok bersenjata di Jaramana, di pedesaan Damaskus, pada Sabtu pagi.

    Sementara itu, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan, bentrokan tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan 10 orang terluka.  

    Israel Berniat Buka Front Baru

    Komentator urusan Arab di Channel 12 Israel , Ohad Hamo, mengemukakan kalau ancaman baru-baru ini dari Netanyahu menunjukkan indikasi kalau Israel berniat membuka front perang baru di Suriah.

    Terlebih, ancaman Israel soal Jaramana ini datang setelah Netanyahu sebelumnya agar pasukan pemerintah baru menghindari memasuki Suriah selatan, menunjukkan “kemungkinan membuka front tambahan,” yang berpotensi menarik Israel ke dalam konflik baru dengan negara Arab, khususnya Suriah.

    Hamou menyatakan, ” Ketegangan antara Komunitas Druze dan otoritas pusat di Damaskus telah meningkat, khususnya pada Sabtu malam di Jaramana, di mana pasukan al-Joulani berusaha menguasai kota Druze.”

    Media Israel melaporkan kalau Netanyahu dan Katz menginstruksikan tentara Israel untuk “bersiap mempertahankan desa Druze Jaramana, di pinggiran Damaskus, yang saat ini sedang diserang oleh pasukan rezim Suriah.”

    Pernyataan itu juga menambahkan, “Kami berkomitmen kepada saudara-saudara Druze kami di Israel untuk melakukan segala hal yang kami mampu untuk mencegah terjadinya bahaya terhadap saudara-saudara Druze mereka di Suriah, dan kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan mereka.”

    Netanyahu Mau Gambarkan ‘Israel Sebagai Negara Adikuasa’ dibandingkan Suriah yang Baru

    Mengomentari pernyataan Netanyahu dan Katz, Yanon Yateh, koresponden urusan militer untuk saluran News 24 Israel, mengatakan, ” Netanyahu dan Katz mengumumkan bahwa mereka akan melindungi Druze , dengan menyatakan kalau mereka telah memberikan instruksi kepada tentara IDF untuk bertindak, mungkin melalui serangan peringatan, terhadap rezim baru di Suriah jika Druze diserang.”

    Ia menilai bahwa “ini adalah perkembangan yang sangat penting”, karena “Israel ingin menunjukkan di sini bahwa ini adalah langkah menuju negara adikuasa yang kontras dengan Suriah baru yang sedang berkembang.” 

    Potensi Perang IDF dengan Pasukan Al-Sharaa

    Sementara itu, Amir Bar Shalom, komentator urusan militer untuk Radio Angkatan Darat Israel , menyatakan kalau pernyataan Netanyahu “menunjukkan kalau kita sedang membahas kendali atas wilayah strategis. Kita masih dalam tahap awal tanpa ada gesekan dengan pasukan al-Joulani, tetapi gesekan semacam itu bisa saja terjadi.”

    Ia menjelaskan sikap baru Netanyahu terhadap Suriah dengan mengatakan: “Israel telah berkomitmen untuk bertindak secara militer jika Druze dirugikan, yang berarti Israel sedang mempersiapkan operasi militer di tanah Suriah ,”.

    Analis itu menambahkan bahwa “Netanyahu dapat melakukan ini tanpa mendeklarasikannya secara resmi.”

    Pada hari Sabtu, Jaramana menyaksikan operasi keamanan “untuk mencari orang-orang yang dicari” menyusul terbunuhnya seorang anggota Dinas Keamanan Umum di Kementerian Dalam Negeri Suriah.

     

    (oln/aja/almydn/*)

     

     

     

     
     
     

  • Buka Perang Baru di Suriah, Israel Perintahkan IDF Lindungi Jaramana dari Serangan Pasukan Al-Sharaa – Halaman all

    Buka Perang Baru di Suriah, Israel Perintahkan IDF Lindungi Jaramana dari Serangan Pasukan Al-Sharaa – Halaman all

    Buka Perang Baru di Suriah, Israel Perintahkan IDF Lindungi Jaramana dari Serangan Pasukan Al-Sharaa

    TRIBUNNEWS.COM – Israel, yang mendapat gelontoran bantuan persenjataan baru dari Amerika Serikat (AS) baru-baru ini, dilaporkan bersiap membuka front baru di Suriah, negara Arab yang tengah bergejolak dalam transisi kepemimpinan.

    Indikasi itu datang saat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanannya, Israel Katz, menginstruksikan pasukan pendudukan Israel (IDF) untuk bersiap “mempertahankan” Jaramana di pinggiran ibu kota Suriah, Damaskus.

    Pada Sabtu, sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Netanyahu mengklaim bahwa “Jaramana diserang oleh pasukan rezim Suriah,” yang saat ini dikendalikan oleh pemimpin baru, Ahmed al-Sharaa sejak 29 Januari 2025.

    Pernyataan itu menambahkan, “Kami tidak akan membiarkan rezim baru di Suriah menyakiti komunitas Druze. Jika mereka disakiti, maka kami akan membalas dendam terhadap mereka [rezim].” 

    Kantor media Menteri Keamanan Israel juga mengeluarkan pernyataan, yang mengatakan:

    “Kami berkomitmen kepada saudara-saudara Druze kami di Israel untuk melakukan segala daya upaya guna mencegah terjadinya bahaya terhadap saudara-saudara Druze mereka di Suriah, dan kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan mereka.”

    KOMUNITAS DRUZE – Foto yang diambil dari The Times of Israel tanggal 28 Februari 2025 memperlihatkan Kota Hurfeish di Israel yang ditinggali oleh banyak komunitas Druze. Israel mempertimbangkan untuk menerima warga Suriah dari komunitas Druze untuk bekerja di Israel. (The Times of Israel)

    Operasi Keamanan Pasukan Suriah di Jaramana

    Saat ini, pasukan pemerintah Suriah pimpinan Ahmed al-Sharaa (dikenal juga dengan nama Muhammad al-Julani) tengah melancarkan operasi keamanan di Jaramana untuk melacak orang-orang yang dicari menyusul pembunuhan seorang anggota Departemen Keamanan Umum di Kementerian Dalam Negeri Suriah.  

    Al Mayadeen melansir, perburuan oleh pasukan Pemerintahan Baru Suriah ini terjadi menyusul meletusnya bentrokan antara pasukan Keamanan Umum Suriah (rezim pemerintahan baru Suriah) dan kelompok bersenjata di Jaramana, di pedesaan Damaskus, pada Sabtu pagi.

    Sementara itu, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan, bentrokan tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan 10 orang terluka.  

    Israel Berniat Buka Front Baru

    Komentator urusan Arab di Channel 12 Israel , Ohad Hamo, mengemukakan kalau ancaman baru-baru ini dari Netanyahu menunjukkan indikasi kalau Israel berniat membuka front perang baru di Suriah.

    Terlebih, ancaman Israel soal Jaramana ini datang setelah Netanyahu sebelumnya agar pasukan pemerintah baru menghindari memasuki Suriah selatan, menunjukkan “kemungkinan membuka front tambahan,” yang berpotensi menarik Israel ke dalam konflik baru dengan negara Arab, khususnya Suriah.

    Hamou menyatakan, ” Ketegangan antara Komunitas Druze dan otoritas pusat di Damaskus telah meningkat, khususnya pada Sabtu malam di Jaramana, di mana pasukan al-Joulani berusaha menguasai kota Druze.”

    Media Israel melaporkan kalau Netanyahu dan Katz menginstruksikan tentara Israel untuk “bersiap mempertahankan desa Druze Jaramana, di pinggiran Damaskus, yang saat ini sedang diserang oleh pasukan rezim Suriah.”

    Pernyataan itu juga menambahkan, “Kami berkomitmen kepada saudara-saudara Druze kami di Israel untuk melakukan segala hal yang kami mampu untuk mencegah terjadinya bahaya terhadap saudara-saudara Druze mereka di Suriah, dan kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan mereka.”

    Netanyahu Mau Gambarkan ‘Israel Sebagai Negara Adikuasa’ dibandingkan Suriah yang Baru

    Mengomentari pernyataan Netanyahu dan Katz, Yanon Yateh, koresponden urusan militer untuk saluran News 24 Israel, mengatakan, ” Netanyahu dan Katz mengumumkan bahwa mereka akan melindungi Druze , dengan menyatakan kalau mereka telah memberikan instruksi kepada tentara IDF untuk bertindak, mungkin melalui serangan peringatan, terhadap rezim baru di Suriah jika Druze diserang.”

    Ia menilai bahwa “ini adalah perkembangan yang sangat penting”, karena “Israel ingin menunjukkan di sini bahwa ini adalah langkah menuju negara adikuasa yang kontras dengan Suriah baru yang sedang berkembang.” 

    Potensi Perang IDF dengan Pasukan Al-Sharaa

    Sementara itu, Amir Bar Shalom, komentator urusan militer untuk Radio Angkatan Darat Israel , menyatakan kalau pernyataan Netanyahu “menunjukkan kalau kita sedang membahas kendali atas wilayah strategis. Kita masih dalam tahap awal tanpa ada gesekan dengan pasukan al-Joulani, tetapi gesekan semacam itu bisa saja terjadi.”

    Ia menjelaskan sikap baru Netanyahu terhadap Suriah dengan mengatakan: “Israel telah berkomitmen untuk bertindak secara militer jika Druze dirugikan, yang berarti Israel sedang mempersiapkan operasi militer di tanah Suriah ,”.

    Analis itu menambahkan bahwa “Netanyahu dapat melakukan ini tanpa mendeklarasikannya secara resmi.”

    Pada hari Sabtu, Jaramana menyaksikan operasi keamanan “untuk mencari orang-orang yang dicari” menyusul terbunuhnya seorang anggota Dinas Keamanan Umum di Kementerian Dalam Negeri Suriah.

     

    (oln/almydn/*)