Xcloud.id

NGO: KontraS

  • Review Tecno Watch Pro 2: Smartwatch Murah dengan Fitur Premium, Layak Dibeli? – Page 3

    Review Tecno Watch Pro 2: Smartwatch Murah dengan Fitur Premium, Layak Dibeli? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pasar smartwatch di Indonesia semakin kompetitif dengan kehadiran jam tangan pintar Tecno teranyar, yaitu Watch Pro 2. Dibanderol hanya Rp 459.000, Tecno Watch Pro 2 menawarkan spesifikasi menggoda dan fitur kesehatan biasanya hadir di smartwatch dengan harga lebih tinggi.

    Namun, apakah smartwatch baru Tecno ini benar-benar layak dibeli? Mari kita ulas lebih lanjut.

    Desain dan Tampilan

    Smartwatch Tecno ini hadir dengan desain jam tangan bulat klasik dan elegan. Walau dijual dengan harga di bawah Rp 500 ribuan, material bodi Tecno Watch 2 Pro terbuat dari logam memberikan kesan premium.

    Hanya saja, hal ini berbanding terbalik dengan material bodi belakang smartwatch yang terbuat dari material platik. Di sini, terlihat sensor dan pin untuk pengisian baterai.

    Perusahaan asal China ini juga memasang layar AMOLED berukuran 1,43 inci dengan resolusi 466×466 piksel, dan tepian 2.5D dilapisi tempered glass untuk memberikan ketahanan ekstra terhadap goresan.

    Dari segi tampilan, panel AMOLED di smartwatch mampu menghasilkan warna tajam dengan kontras tinggi, membuat tampilan jam tetap terlihat dengan baik meski sedang di bawah matahari.

    Dengan ketebalan bodi hanya 11,35mm dan bobot sekitar 56 gram, smartwatch baru Tecno terasa ringan dan nyaman digunakan sepanjang hari.

    Hanya saja, kami merasak tali jam tangan pintar ini terasa ringkih. Setiap kali memasang atau melepas smartwatch Tecno ini, terasa akan putus bila menarik strap terlalu kencang.

     

  • Bus Timnas Indonesia Dinilai Tak Layak, Netizen Protes

    Bus Timnas Indonesia Dinilai Tak Layak, Netizen Protes

    Jakarta –

    Bus yang disediakan oleh Australia untuk Timnas Indonesia dinilai kurang layak, sehingga hal itu memicu protes dari sebagian netizen di media sosial.

    Cukup banyak beredar penampakan bus untuk Timnas itu, yang berwarna putih dan bertuliskan Murrays. Nah, lampu kiri bus itu terlihat mati. Kemudian, kendaraan itu terlihat begitu biasa dengan warna putih.

    Bus itu memang terlihat kontras dengan bus yang disediakan oleh Indonesia kala Timnas Australia bertandang beberapa waktu silam, yang memakai livery khusus dan secara umum tampak lebih bagus.

    “Mari bersama-sama kita berdoa untuk kelancaran pertandingan hari ini. Semoga Timnas Indonesia bisa menumbangkan Australia di kandangnya. Semangat diberi bus metromini, kita bungkam mereka,” tulis sebuah komentar di X.

    Bus timnas Foto: X.com

    Akun Instagram Timnas Australia di @socceroos juga banyak dipenuhi komentar dari netizen Indonesia. “You don’t serve us as guests. whereas we served you well in Jakarta. what do you mean by giving a bus with dead headlights?” tanya sebuah komentar.

    “Minimal kasih fasilitas yg bagus lah,” cetus yang lain. Tetapi ada juga yang menilai bus Timnas Indonesia di Australia masih wajar. “Udah bagus itu fasilitasnya, bis nya yg dipakai juga sama, tim australia & tim indo,” tulis sebuah komentar.

    Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia memang cukup panas karena akan menjadi momen sangat penting dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Siapa yang menang berpotensi lolos ke babak utama Piala Dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

    Laga akan berlangsung di Sydney Football Stadium, Australia, dengan kick off pada pukul 16.10 WIB. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen Grup C dengan 6 poin dari enam pertandingan. Tim asuhan Patrick Kluivert harus menang jika ingin menjaga asa melaju ke fase berikutnya.

    Di sisi lain, Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin, hanya terpaut satu angka dari Indonesia. Socceroos juga baru meraih satu kemenangan dan empat hasil imbang. Dengan situasi ini, laga akan menjadi penentuan bagi kedua tim dalam persaingan menuju putaran berikutnya.

    (fyk/fay)

  • #TolakRUUTNI Menggema Lagi, Warganet Menolak Dwifungsi Militer

    #TolakRUUTNI Menggema Lagi, Warganet Menolak Dwifungsi Militer

    Jakarta –

    Tagar #TolakRUUTNI kembali menggema di media sosial menjelang aksi protes yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis pagi, 20 Maret 2025, di Gedung DPR RI. Aksi ini digagas oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama kelompok Barengwarga untuk menolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang dinilai mengancam supremasi sipil dan membuka jalan bagi kembalinya dwifungsi militer.

    Netizen di berbagai platform, terutama X, menunjukkan dukungan masif terhadap gerakan ini. Banyak yang menggaungkan seruan menolak pengesahan RUU TNI. Salah satu postingan dari akun @barengwarga yang mengajak warga sipil-mulai dari mahasiswa, buruh, pelajar, hingga pekerja-untuk bergabung menyegel Gedung DPR, mendapat respons positif dan menjadi viral.

    “Mulai malam ini kami memblokir akses masuk gedung DPR agar rapat paripurna RUU TNI nanti pagi tidak disahkan. kami mengajak kalian semua warga sipil baik itu mahasiswa, buruh, pelajar, pekerja, supporter bergabung bersama kami menyegel gedung DPR agar dikembalikan kepada rakyat. Supremasi sipil adalah amanat reformasi, #TolakRUUTNI!” ujar akun @barengwarga.

    Kontras, yang sejak awal konsisten menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI, juga aktif menggalang dukungan melalui petisi online. Dalam salah satu cuitannya, Kontras menegaskan, “#TolakRUUTNI untuk keselamatan bangsa, kedaulatan rakyat & supremasi sipil, kebaikan hidup kita bersama. Jangan Diam! LAWAN!!!” Petisi yang telah disebarkan luas itu kini menjadi salah satu bentuk perlawanan digital yang digaungkan netizen.

    [Gambas:Twitter]

    Reaksi warganet pun beragam, namun mayoritas menunjukkan solidaritas. “Umur panjang dan pulang dgn selamat untuk yang berdemo hari ini. Yg jauh mngkin bs bantu support lewat digital, krna wlau bantuan skecil apapun itu tetap besar impactnya klau tetap kompak & tetap berada di tujuan awal. Panjang umur perjuangan, Cepat sembuh Indonesia #TolakRUUTNI,” ujar akun @criminologeec.

    “Yaa Allah, dibulan yg mulia ini, tolong lindungi teman & saudara kami yang sedang (& akan) berjuang atas nama rakyat & negeri. Berikan mereka keselamatan, kesehatan, dan perlindungan-Mu serta jauhkan negeri ini dari pemimpin yang Dzolim. Aamiin.
    #TolakRUUTNI #TolakDwifungsiABRI,” doa @Tiwikaputri.

    Dukungan netizen tak hanya berupa cuitan, tetapi juga seruan untuk membanjiri akun media sosial DPR dan pejabat terkait dengan tagar #TolakRUUTNI. “Guys plis banget inimah, ayo naikin hastag tolak ruu, jangan lupa doa juga, tinggal hari ini aja plis, ayo naikin sama ramein, nasib kita semua cuma tinggal hari ini, kalau ga bisa turun ke jalan setidaknya kita bantu lewat medsos,” ajak akun @@tanyakanrl.

    RUU TNI Dibawa ke Paripurna

    Dave Laksono (Foto: Anggi/detikcom)

    Dilansir dari detikNews, Komisi I DPR RI telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI pada tingkat pertama kemarin. Rencananya, RUU ini akan dibawa ke paripurna besok untuk disahkan menjadi undang-undang.

    “Yes (dibawa ke paripurna besok),” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono dikonfirmasi, Rabu (19/3/2025).

    Rapat pengesahan RUU TNI akan terselenggara di ruang paripurna, Gedung Nusantara II, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, besok. Agenda rapat ini dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB.

    Selain pengesahan terhadap RUU TNI, paripurna DPR RI juga mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap 10 RUU tentang Kabupaten/Kota usul inisiatif Komisi II DPR RI. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

    Dalam paripurna ini, juga mengambil keputusan terkait RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI. Acara dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

    Sepakat Bawa RUU TNI ke Paripurna

    Komisi I DPR RI bersama pemerintah sebelumnya menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI dibawa ke tingkat II atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja (Raker) pembicaraan tingkat I RUU TNI, Selasa (18/3).

    Rapat dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara hingga Kementerian Keuangan. Utut menyebut rapat ini dihadiri oleh seluruh fraksi atau 8 partai politik di DPR RI.

    “Kita sudah mengundang semua stakeholder dan terakhir juga kita telah menyelesaikan rapat Panja dilanjut dengan tim perumus dan tim sinkronisasi dan Timus, Timsin, juga telah melaporkan kepada Panja. Kita juga sudah rapat dengan panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara,” ujar Utut dalam rapat.

    Utut menyatakan pihaknya sudah membahas RUU TNI ini dengan melibatkan banyak pihak. Adapun jika pada tingkat satu revisi UU TNI ini disetujui, maka RUU tersebut akan dibawa ke paripurna.

    “Agenda Raker (rapat kerja) kita hari ini, laporan Panja kepada Raker terkait DIM RUU TNI. Ini semua sudah ada di Bapak, Ibu. Kalau ini diperkenankan kita langsung saja ke pendapat mini fraksi baru nanti Pak Menteri Hukum mewakili pemerintah, mewakili pandangannya dan kita akan melakukan penandatanganan naskah RUU di sini. Dan apabila semua selesai, kita akan jadwalkan di rapat paripurna,” tambahnya.

    Utut lantas mempersilakan satu persatu fraksi di Komisi I DPR RI untuk menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap RUU TNI. Penyampaian pendapat dimulai oleh anggota Komisi I Fraksi PDIP TB Hasanuddin.

    Sebagaimana tertuang dalam rapat, sebanyak 8 fraksi sepakat RUU TNI dibawa ke tingkat II untuk pengesahan. Adapun fraksi tersebut, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

    “Semua menyatakan persetujuannya dengan berbagai catatan yang akan menjadi catatan kita semua,” kata Utut.

    “Apakah RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan Tingkat II untuk disetujui menjadi UU, apakah dapat disetujui?” ujar Utut.

    “Setuju,” jawab anggota disertai dengan ketukan palu untuk pimpinan Komisi I sebagai tanda persetujuan.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Pagar DPR Jebol, Polisi Tembakkan Water Cannon ke Massa Demo”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • IHSG Anjlok, OJK Izinkan Perusahaan Tbk Buyback Saham Tanpa RUPS

    IHSG Anjlok, OJK Izinkan Perusahaan Tbk Buyback Saham Tanpa RUPS

    PIKIRAN RAKYAT – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan Perusahaan Terbuka (Tbk) yang melantai di bursa melakukan buyback saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kebijakan ini dikeluarkan sebagai akibat anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 6 persen, Selasa (18/3/1025).

    Kebijakan itu dikeluarkan demi mencegah gejolak yang terjadi di pasar saham dalam negeri. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak September 2024 mengalami tren penurunan yang signifikan dengan indikasi penurunan IHSG sebesar 1.682 poin atau minus 21,28 persen.

    “Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kami mengumumkan kebijakan bahwa perusahaan terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham atau buyback tanpa memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 7 POJK No.13 Tahun 2023,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Akan tetapi, kata Inarno, OJK memberikan syarat; pelaksanaan buyback tanpa RUPS wajib memenuhi ketentuan POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

    Dia berharap relaksasi buyback tanpa RUPS bisa memberikan sinyal yang positif ke pasar. “Kami juga berharap fleksibilitas bagi perusahaan terbuka dalam melakukan aksi korporasi untuk mengurangi tekanan harga saham,” katanya.

    Ia mengatakan kebijakan ini sering dikeluarkan oleh OJK di sektor pasar modal. Pada praktiknya dapat memberikan fleksibilitas bagi emiten untuk menstabilkan harga saham dalam kondisi volatilitas yang tinggi serta meningkatkan kepercayaan investor sebagaimana pernah dikeluarkan di tahun 2013, 2015, dan juga 2020 pada saat pandemi Covid-19 kemarin,” katanya.

    Diketahui, IHSG mencatatkan penurunan paling tajam di antara indeks saham utama di Asia. Pada Selasa (18/3/2025) pukul 11.49 WIB, IHSG mengalami koreksi sebesar 420,97 poin atau anjlok 6,58 persen ke level 6.046, menjadikan indeks dengan pelemahan terdalam dibandingkan indeks lainnya di kawasan.

    Kondisi ini sangat kontras dengan pergerakan indeks saham lainnya di Asia yang justru mengalami penguatan signifikan. Indeks Nikkei 225 di Jepang, misalnya, melesat 1,44 persen, sementara indeks saham di Malaysia (KLSE) dan Singapura (STI) juga mencatatkan kenaikan masing-masing sebesar 1,04 persen dan 1 persen.

    Kondisi ini memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) di bursa saham untuk meredam volatilitas pasar. Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan, kejatuhan IHSG yang signifikan ini tergolong anomali jika dibandingkan dengan bursa regional lainnya.

    “Jika melihat bursa Asia seperti Nikkei yang naik 1,4 persen, Shanghai yang hanya menguat 0,09 persen, STI 1 persen, dan FKLCI 1 persen, maka koreksi IHSG mengindikasikan kekhawatiran investor terhadap ekonomi Indonesia dan pasar keuangan,” katanya.

    Oktavianus menyebut, beberapa faktor turut memperparah tekanan di pasar saham domestik, seperti meningkatnya Credit Default Swap (CDS) Indonesia ke 76 basis poin per 27 Februari 2025, depresiasi rupiah sebesar 0,6 persen sejak Januari, serta melebar spread Surat Berharga Negara (SBN) dengan US Treasury 10 tahun hingga 255 basis poin.

    “Selain itu, pemangkasan rating saham Indonesia oleh Morgan Stanley dan Goldman Sachs yang mengkhawatirkan pelebaran defisit anggaran turut berkontribusi terhadap pelemahan IHSG,” tambahnya.

    Kemudian, investor asing juga terus menarik dana mereka dari pasar modal Indonesia. Data hingga 17 Maret 2025 menunjukkan arus modal keluar (capital outflow) mencapai Rp26,9 triliun. “Jika IHSG terus melemah hingga minus 5 persen atau lebih, kemungkinan regulator akan melakukan trading halt untuk menstabilkan pasar,” kata Oktavianus.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Laporan Polisi Sekuriti Hotel Fairmont Dinilai Pengalihan Isu Penolakan RUU TNI Megapolitan 19 Maret 2025

    Laporan Polisi Sekuriti Hotel Fairmont Dinilai Pengalihan Isu Penolakan RUU TNI Megapolitan 19 Maret 2025

    Laporan Polisi Sekuriti Hotel Fairmont Dinilai Pengalihan Isu Penolakan RUU TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tim Advokasi Untuk Demokrasi (
    TAUD
    ) menilai
    laporan polisi
    oleh sekuriti
    Hotel Fairmont
    terhadap dua aktivis
    Koalisi Masyarakat Sipil
    merupakan upaya mengalihkan isu penolakan Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI).
    “Bahwa laporan ini bagian dari upaya mendistraksi konsentrasi para sipil yang mengawasi
    RUU TNI
    ,” ujar anggota TAUD, Erwin Natasomal Oemar di Polda Metro Jaya, Selasa (18/3/2025).
    Erwin menganggap bahwa laporan polisi ini sebagai bentuk Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).
    “Jadi kemudian upaya-upaya kami mengadvokasi terhadap situasi hari ini terdistraksi. Nah pelaporan ini salah satu contohnya,” kata dia.
    Di sisi lain, Erwin menilai bahwa laporan polisi terhadap dua aktivis Koalisi Masyarakat Sipil merupakan sinyal terhadap narasi “Indonesia Gelap.”
    “Jika kawan-kawan mengatakan bahwa narasi Indonesia Gelap itu tidak ada, ini contoh kasus yang sebenarnya,” kata dia.
    “Ini pintu masuk atau sinyalemen yang jelas bahwa kita sedang memasuki Indonesia yang sangat gelap,” pungkas dia.
    Diberitakan sebelumnya, dua aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil, Andrie Yunus dan Javier Maramba Pandin, dilaporkan ke Polda Metro Jaya usai menggeruduk rapat pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).
    Laporan yang dibuat oleh seorang petugas keamanan Hotel Fairmont berinisial RYK dengan korban anggota rapat RUU TNI itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.
    Mereka diduga mengganggu ketertiban umum, melakukan perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan, atau menghina penguasa maupun badan hukum di Indonesia.
    Dalam laporan tersebut, mereka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 172 KUHP dan/atau Pasal 212 KUHP dan/atau Pasal 217 KUHP dan/atau Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 503 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP.
    Adapun tiga aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil mendobrak pintu ruang rapat tersebut menuntut agar pembahasan RUU TNI dihentikan karena dinilai tidak transparan dan berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI.
    Salah satu aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie, mencoba memasuki ruang rapat yang berlangsung di ruang Ruby 1 dan 2.
    Namun, ia dihalangi oleh dua staf berbaju batik hingga sempat terdorong dan terjatuh.
    “Ini pintu masuk atau sinyalemen yang jelas bahwa kita sedang memasuki Indonesia yang sangat gelap,” teriaknya sambil kembali bangkit.
    Di depan pintu yang telah tertutup, Andrie bersama dua aktivis lainnya terus meneriakkan tuntutan mereka agar pembahasan RUU TNI dihentikan.
    “Woi, Anda mendorong! Teman-teman, bagaimana kita kemudian direpresif?” serunya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IHSG Anjlok Tanpa Minta Izin, Netizen Nangis Saham Merah Membara

    IHSG Anjlok Tanpa Minta Izin, Netizen Nangis Saham Merah Membara

    Jakarta –

    Pasar saham Indonesia kembali dikejutkan dengan drama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok tanpa ampun. Pada Selasa (18/3/2025), IHSG terjun bebas hingga 6,12% ke level 6.076 pada sesi pertama, memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan trading halt alias penghentian sementara perdagangan. Kejadian ini sontak membuat netizen di media sosial, terutama X, berteriak histeris melihat portofolio saham mereka “merah membara”.

    Pagi itu, IHSG dibuka di level 6.458. Namun, tak sampai tengah hari, indeks sudah terperosok hingga menyentuh titik terendah 6.146. Penurunan drastis ini terjadi di tengah sentimen negatif yang membayangi pasar domestik, kontras dengan bursa Asia lainnya seperti Nikkei (Jepang) yang malah naik 1,4% dan KLSE (Malaysia) yang menguat 1,04%.

    “Se Asia cuma Indonesia IHSGnya merah. Negara lain hijau. Gmna ga geger coba ?!,” ujar akun @JeblukAkun.

    BEI akhirnya mengambil langkah darurat dengan membekukan perdagangan pada pukul 11.19 WIB, setelah IHSG turun lebih dari 5%. “Ini seperti pasar bilang, ‘Aku capek, aku istirahat dulu’,” canda seorang warganet, meski di balik candaan itu ada kepanikan nyata.

    Hingga penutupan sesi pertama, sebanyak 616 saham melemah, hanya 67 yang menguat, dan 166 lainnya stagnan. Sektor teknologi jadi yang terparah, ambles 12,46%, diikuti bahan baku (9,78%) dan energi (6,24%).

    Netizen pun tak tinggal diam. Tagar #IHSGAnjlok dan #SahamMerah sempat ramai di X. “Gak mau liat saham atau yang berhubungan dulu deh. Nangis yang ada kalo sampe liat minusnya,” ungkap @Rainaday97 menggambarkan suasana duka para investor ritel.

    Ada pula yang menyalahkan rumor mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pemicu kekacauan. “Yang bikin isu sri mulyani mundur dari mentri keuangan siapa sih gara isu itu IHSG turun salah satu pemicunya,” cuit @namas38460

    Analis pasar modal pun angkat bicara. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus mengatakan faktor yang membuat IHSG ambruk dikarenakan masih banyaknya sentimen negatif dari luar dan dalam negeri.

    “Beberapa sentimen yang menjadi perhatian tensi geopolitik yang meningkat karena Putin mau perang lebih lama, pembalasan tarif (Presiden AS Donald Trump) yang lebih besar dari Uni Eropa. Kekhawatiran akan resesi di AS yang terus mengalami kenaikan,” beber Nico dikutip dari detikFinance.

    Sementara itu, saham-saham konglomerasi seperti milik Prajogo Pangestu (TPIA, turun 18,42%) dan DCI Indonesia (DCII, anjlok hingga auto reject bawah) menurut sejumlah warganet menjadi penyumbang utama penurunan IHSG. “Ambruknya IHSG selain ekonomi & kebijakan pemerintah yg carut marut bin goblok, ini ada efek dr saham2nya Prajogo Pangestu juga. 3 saham nya Prajogo, 2 diantaranya TPIA & BREN masuk top 10 market cap terbesar di bursa. Dan hari ini, 3 saham PP ambles diatas 10% semua,” ujar@brospore.

    Di tengah kepanikan, ada juga yang mencoba melihat sisi positif. “pengalaman jam terbang bro, klo kaya gini berarti lagi diskon. ingat pas covid dulu ane beli banyak banyak, paksaan mentor saya sebenernya. dan terbukti saya sudah tp di puncaknya ihsg itu rebound ratusan x lipat,” ujar @novosrecht.

    Hingga pagi ini, Rabu (19/3/2025), pasar masih menunggu langkah lanjutan dari BEI dan OJK. Akankah IHSG bangkit dari keterpurukan, atau justru makin dalam terbenam? Netizen hanya bisa pasrah sambil memeluk erat dompet digital mereka yang kini penuh luka. “Hari ini turun banget, semua saham gw merah membara euyyy. Semoga segera pulih, aamiin allohuma aamiin,” doa @chanceuxacc_.

    (afr/afr)

  • Akademisi UGM Kompak Tolak RUU TNI, Beri 5 Catatan Kritis

    Akademisi UGM Kompak Tolak RUU TNI, Beri 5 Catatan Kritis

    Bisnis.com, JAKARTA — Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada atau UGM mengeluarkan pernyataan bersama untuk memprotes proses pembahasan amandemen undang-undang UU TNI.

    Mereka meminta agar DPR membatalkan pembahasan amandemen UU tersebut yang dinilai tidak transparan ke publik.

    Berdasarkan pernyataan bersama yang dikeluarkan hari ini, Selasa (18/3/2025), Civitas Akademika UGM mengingatkan bahwa supremasi sipil dan kesetaraan di muka hukum menjadi prinsip mendasar yang harus diletakkan dalam pikiran kenegarawanan. Itu merupakan prinsip Negara Hukum demokratis dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945. 

    “Tentara Nasional Indonesia-TNI dan ketentuan yang mengaturnya, harus tunduk pada konstitusi,” ujar para civitas akademika kampus Bulaksumur itu dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Selasa (18/3/2025). 

    Mereka turut mengingatkan bahwa keutamaan prinsip itu menjadi bagian dari semangat Reformasi 1998 dan tertuang pada TAP MPR No.10/1998, TAP MPR No.6/1999 serta TAP MPR No.7/2000. 

    Di sisi lain, mereka turut menyinggung pelanggaran hukum yang dilakukan militer harus tunduk di bawah sistem hukum pidana sipil. Para akademisi UGM menilai hal tersebut mendasar dan tidak pernah diupayakam secara sungguh-sungguh. 

    Konsekuensinya, TNI akan banyak melakukan kesewenang-wenangan serta tanpa dimintai pertanggungjawaban hukum alias impunitas. Oleh sebab itu, urgensi membahas revisi UU TNI pun dinilai nihil.

    “Selama ada sistem hukum impunitas terhadap TNI, maka pembicaraan apapun tentang peran TNI menjadi tak relevan dan tak pernah bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, tidak ada urgensinya membahas perubahan UU TNI,” bunyi pernyataan tersebut. 

    Secara substantif, Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU TNI yang menyebutkan perluasaan posisi jabatan oleh TNI termasuk di ranah peradilan dipandang tidak mencerminkan prinsip dasar supremasi sipil. Pada akhirnya, revisi UU pun dikhawatirkan mengancam independensi peradilan dan memperkuat impunitas kekebalan hukum anggota TNI.

    Para akademisi UGM pun merasa bahwa usulan revisi UU TNI tak hanya kemunduran dalam berdemokrasi, melainkan juga merusak tatanan agenda reformasi TNI. Upaya menarik kembali peran TNI ke dalam jabatan kekuasaan sosial, politik, dan ekonomi dinilai justru akan semakin menjauhkan TNI dari profesionalisme yang diharapkan. 

    “Ini bertentangan dengan prinsip Negara Hukum demokratis dan akan membawa bangsa ini kembali pada keterpurukan otoritarianisme seperti pada masa Orde Baru,” ujar pernyataan bersama itu.

    Selain isi dari amandemen, prosesnya yang dinilai ditutup-tutupi oleh DPR dinilai mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal “partisipasi publik yang bermakna”. 

    Atas dasar tersebut, para Civitas Akademika UGM mengingatkan, menasehatkan, pula mendesak, pemerintah dan DPR maupun TNI beberapa hal berikut, yakni: 

    1. Menuntut pemerintah dan DPR membatalkan revisi UU TNI yang tidak transparan, terburu-buru, dan mengabaikan suara publik karena hal tersebut merupakan kejahatan konstitusi;

    2. Menuntut Pemerintah dan DPR untuk menjunjung tinggi konstitusi dan tidak mengkhianati Agenda Reformasi dengan menjaga prinsip supremasi sipil dan kesetaraan di muka hukum, serta menolak dwifungsi TNI/Polri;

    3. Menuntut TNI/Polri, sebagai alat negara, melakukan reformasi internal dan meningkatkan profesionalisme untuk memulihkan kepercayaan publik;

    4. Mendesak seluruh insan akademik di seluruh Indonesia segera menyatakan sikap tegas menolak sikap dan perilaku yang melemahkan demokrasi, melanggar konstitusi, dan kembali menegakkan Agenda Reformasi;

    5. Mendorong dan mendukung upaya Masyarakat Sipil menjaga Agenda Reformasi dengan menjalankan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja Pemerintah dan DPR;

    Adapun pernyataan bersama akademisi UGM itu meliputi Pusat Studi Pancasila PSP UGM, Pusat Kajian Anti Korupsi-Pukat UGM, Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian-PSKP UGM, Serikat Pekerja UGM, Serikat Pekerja FISIPOL UGM, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial -LSJ UGM, Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi dan HAM Kaukus Indonesia untuk kebebasan Akademik, Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM serta Collective for Critical Legal Studies Fakultas Hukum UGM.

    Perubahan UU TNI 

    Sebagaimana diketahui, DPR menyatakan bahwa revisi UU TNI hanya meliputi tiga pasal. Perinciannya, Pasal 3 tentang kedudukan TNI, Pasal 53 tentang Usia Pensiun, dan Pasal 47 tentang prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga (K/L).

    Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada konferensi pers bersama dengan Komisi I DPR, Senin (17/3/2025), usai pada akhir pekan sebelumnya rapat tingkat Panja di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, diinterupsi oleh KontraS. Rapat itu digelar tertutup di Hotel Fairmont sehingga memicu spekulasi publik. 

    Kini, Komisi I DPR telah menyetujui untuk membawa RUu Perubahan atas UU No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke tingkat paripurna.

    Ketua Panita Kerja (Panja) revisi UU TNI, politisi PDI Perjuangan (PDIP) yakni Utut Adianto menjelaskan, usai persetujuan ini RUU TNI selanjutnya akan dibahas pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurana DPR RI untuk kemudian dapat disahkan menjadi Undang-Undang. 

    “Sekali lagi kami meminta persetujuan yang terhormat Bapak Anggota Komisi I dan Pemerintah apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi Undang-Undang?,” tanya Utut dan dijawab setuju oleh para anggota rapat.

    Rencananya, sidang paripurna untuk mengesahkan amandemen tersebut akan digelar Kamis 20 Maret 2025 esok lusa. 

  • Harga Emas Cetak Rekor Tertinggi Saat IHSG Anjlok Lebih dari 6 Persen

    Harga Emas Cetak Rekor Tertinggi Saat IHSG Anjlok Lebih dari 6 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas dunia mencapai rekor tertinggi pada Selasa (18/3/2025) siang hingga di atas level US$ 3.000 per troy ounce. Begitu juga dengan harga emas Antam yang hari ini mencapai rekor tertinggi hingga Rp 1,745 juta per gram. Kondisi ini kontras dengan nasib indeks harga saham gabungan (IHSG) yang anjlok 6,12 persen pada penutupan perdagangan sesi I.

    Dilansir dari Reuters, lonjakan harga emas ini terjadi akibat meningkatnya kekhawatiran ekonomi yang dipicu oleh kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Sebagai aset lindung nilai terhadap ketidakpastian geopolitik, emas telah meningkat lebih dari 14% sejak awal tahun. Bahkan sejak Trump menjabat pada Januari 2025, harga emas mencetak rekor tertinggi sebanyak 14 kali akibat meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah ketegangan perdagangan.

    Trump sebelumnya mengumumkan rencana tarif impor, termasuk tarif tetap 25% untuk baja dan aluminium yang mulai berlaku sejak Februari 2025. Ia juga berencana menerapkan tarif sektoral dan timbal balik pada 2 April mendatang.

    Selain itu, indeks dolar AS terpuruk mendekati level terendah dalam lima bulan, membuat harga emas lebih murah bagi pembeli di luar negeri.

    “Emas terus menguat karena dolar AS yang melemah serta ketidakpastian kebijakan tarif,” ujar analis Marex, Edward Meir.

    Selain itu, ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga menjadi faktor pendorong kenaikan harga emas. Serangan udara Israel pada Senin (17/3/2025) menewaskan tiga warga Palestina di Gaza. Ketegangan ini berpotensi memperburuk situasi di kawasan dan meningkatkan permintaan aset safe haven seperti emas.

    “Serangan udara Israel ini dapat memicu kembali ketegangan di Timur Tengah, yang bisa menjadi faktor tambahan dalam kenaikan harga emas,” kata analis pasar keuangan Capital.com, Kyle Rodda.

  • Usman Hamid, Sumarsih hingga Halida Hatta Datangi DPR Sampaikan Petisi Tolak Revisi UU TNI

    Usman Hamid, Sumarsih hingga Halida Hatta Datangi DPR Sampaikan Petisi Tolak Revisi UU TNI

    Usman Hamid, Sumarsih hingga Halida Hatta Datangi DPR Sampaikan Petisi Tolak Revisi UU TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah aktivis telah berdatangan ke
    Gedung DPR
    , Senayan, Jakarta untuk menyerahkan petisi penolakan Revisi UU (RUU) TNI yang saat ini sedang dalam pembahasan.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Selasa (18/3/2025), sejumlah perwakilan LSM yang hadir adalah Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, pihak Transparency International Natalia Soebagyo, peneliti Imparsial Al Araf.
    Lalu, turut hadir beberapa aktivis lain seperti Bedjo Untung, Sumarsih, dan Halida Hatta.
    Adapun Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tampak menerima para aktivis di Ruang Banggar DPR.
    Setelahnya, hadir Ketua Komisi I DPR selaku Ketua Panja
    RUU TNI
    Utut Adianto.
    Saat ini, penyerahan petisi mengenai penolakan RUU TNI itu berlangsung tertutup.
    Diketahui, aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan sempat menerobos pintu ruang rapat Panja Revisi Undang-Undang (UU) TNI yang digelar di Fairmont Hotel, Jakarta, pada Sabtu (15/3/2025) lalu.
    Salah satu aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie, yang mengenakan baju hitam, berusaha masuk ke dalam ruang rapat, lalu dipaksa keluar.
    Aksinya pun dihentikan oleh dua staf berbaju batik yang mengadang di depan pintu.
    Dalam insiden tersebut, Andrie sempat didorong hingga terjatuh.
    “Woi, Anda mendorong! Teman-teman, bagaimana kita kemudian direpresif?” serunya sambil kembali berdiri.
    Di depan pintu rapat yang tertutup, Andrie bersama dua aktivis lainnya meneriakkan tuntutan mereka.
    “Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dwifungsi ABRI,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembahasan RUU TNI Ricuh, Koalisi Masyarakat Sipil Protes Rapat Tertutup

    Pembahasan RUU TNI Ricuh, Koalisi Masyarakat Sipil Protes Rapat Tertutup

    PIKIRAN RAKYAT – Polda Metro Jaya menerima laporan kericuhan soal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Panitia Kerja (Panja) di Jakarta pada Sabtu, 15 Maret 2025.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi mengkonfirmasinya dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Minggu, 16 Maret 2025.

    “Benar Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia,” ucap Ade Ary seperti dikutip dari Antara.

    Pelapor Kericuhan Rapat Panja RUU TNI

    Menurutnya pelapor berinisial RYR, security Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Ia mengatakan bahwa ada sekira 3 orang yang mengaku dari Koalisi Masyarakat Sipil.

    Pihaknya menjelaskan bahwa ketiga orang tersebut masuk ke Hotel Fairmont pada sekitar pukul 18.00 WIB.

    “Kemudian kelompok tersebut berteriak di depan pintu ruang rapat pembahasan revisi UU TNI agar rapat tersebut dihentikan karena dilakukan secara diam-diam dan tertutup,” katanya.

    Atas kejadian ini korban mengaku sudah dirugikan dan pelapor datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

    Pelapor membuat laporan polisi untuk penyelidikan dan penyidikan kericuhan Rapat Panja RUU TNI tersebut.

    Kronologi Kericuhan Rapat Panja RUU TNI

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta pembahasan RUU TNI oleh Panja dilakukan secara terbuka.

    “Pembahasan ini tidak sesuai karena diadakan tertutup,” kata salah satu anggota koalisi, Andrie Yunus sekaligus Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) saat menerobos masuk ke ruang rapat panja.

    Menurutnya pembahasan tertutup tak sesuai dengan komitmen transparansi dan partisipasi publik. Aspirasi disampaikan 3 orang perwakilan koalisi.

    Mereka mendadak memasuki ruang rapat panja, tapi para perwakilan ini langsung ditarik ke luar ruang rapat oleh pihak pengamanan.

    Pembahasan RUU TNI sudah dilakukan sejak Jumat, 14 Maret 2025 sampai dengan Minggu, 16 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News