NGO: KontraS

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahan menekankan kepada jajaran kabinetnya supaya tidak didikte asing. Namun demikian, pernyataan itu seolah bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah ketika menghadapi tarif Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Prabowo seperti diketahui tidak menempuh jalur retaliasi. Dia memilih untuk menempuh jalur negosiasi atas tarif impor 32% oleh pemerintah Amerika Serikat (AS), yang kini dipimpin Presiden Donald Trump. Jalur negosiasi diambil kendati Prabowo pernah berpesan agar Indonesia jangan mau didikte oleh negara asing. 

Pernyataan Prabowo kembali mencuat setelah delegasi pemerintah Indonesia melawat ke AS guna membahas paket-paket negosiasi perdagangan dengan pemerintahan Trump. Salah satu pokok negosiasi yang ditawarkan Indonesia ke Negeri Paman Sam adalah untuk menambah impor sejumlah komoditas guna menyeimbangkan neraca dagang antara kedua negara. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menorehkan capaian surplus perdagangan atas AS sekitar US$14,5 miliar. Hal itu menjadi salah satu alasan AS mengenakan tarif impor atas sejumlah produk maupun komoditas dari Indonesia, di tengah upaya Trump menekan defisit neraca dagang negaranya serta menggenjot industri dalam negeri. 

Keputusan Indonesia itu kontras dengan instruksi Prabowo kepada kabinetnya tahun lalu. Saat itu, pada awal-awal periode pemerintahannya, Presiden ke-8 itu meminta kepada menterinya agar jangan sampai mau didikte oleh pihak asing. 

Hal itu diungkap oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, yang mengungkap pesan Prabowo ke kabinetnya saat Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Oktober 2024. 

“Bapak meminta lanjutkan hilirisasi, swasembada pangan, swasembasa energi, dan jangan mau didikte oleh kepentingan asing,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Jumat (25/10/2024).

Prabowo diketahui sering tidak segan-segan menyinggung pihak asing dalam pernyataan terbuka, baik soal ekonomi hingga politik.

Teranyar, Ketua Umum Partai Gerindra itu sempat mempertanyakan apabila sejumlah demo yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan pemerintahannya murni pergerakan dari masyarakat atau didanai pihak luar. 

Pada wawancara eksklusif bersama sejumlah jurnalis senior di Hambalang, Minggu (6/4/2025), dia mengaku khawatir atas potensi intervensi asing yang ingin menciptakan ketegangan di dalam negeri. 

“Selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba,” tambahnya.  

Prabowo kemudian menyoroti keberadaan organisasi nonpemerintah yang dibiayai oleh lembaga asing seperti USAID, dan menyatakan bahwa fakta ini bukan lagi rahasia umum. 

“Pemerintah (AS) telah membubarkan USAID dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua — it’s public knowledge. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih demo itu hak tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat,” tegas Kepala Negara.

Di sisi lain, Prabowo juga kerap menyampaikan narasi kemandirian di negara sendiri. Dia berharap pemerintahannya bisa mewujudkan kemandirian ekonomi yang tidak banyak bergantung dengan asing.

Oleh sebab itu, dia pun ikut mendorong kebijakan hilirisasi sumber daya alam atau SDA sebagaimana yang pertama didorong oleh pendahulunya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

Namun, pada waktu yang sama, pemerintahan Prabowo juga tidak dapat menampik ihwal dibutuhkannya investasi asing untuk berbagai program-program yang ingin digarap lima tahun ke depan. Mulai dari Danantara hingga proyek perumahan rakyat. 

Strategi Tambah Impor 

Strategi untuk menambah impor guna menyeimbangkan neraca dagang dengan AS sudah pernah dikemukakan Prabowo, ketika menghadiri acara Sarasehan Ekonomi bersama dengan investor maupun ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

Anak dari Begawan Ekonomi Sumitro Djojohadikusumo itu mengatakan bakal menggunakan strategi ‘Pak Pok’.

“Kita bisa bikin pak pok, pak pok ada istilah bisnis bisa ya? Saya sudah tugaskan Menko Perekonomian dan Pak Luhut untuk bernegosiasi. Kita bisa bikin pak pok. Saya tawarin mereka pak pok, US$17 miliar surplus kita, US$17 miliar kita beli dari Amerika,” ucap Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).

Adapun dalam pertemuan selama 1,5 jam antara Menko Perekonomian Airlangga dan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pekan ini, pemerintah Indonesia menyampaikan proposal untuk meningkatkan pembelian impor dari AS dalam bentuk produk energi seperti minyak mentah/crude oil, LPG dan BBM; kedelai dan produknya serta gandum; dan mineral kritis. 

“Kami berterima kasih kepada Secretary Lutnick yang memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” kata Airlangga, dikutip dari siaran pers, Minggu (20/4/2025). 

Menteri Lutnick pun mengapresiasi komitmen dan proposal konkret dari Indonesia, dan menilai apa yang ditawarkan dan dimintakan Indonesia ini sangat konkret dan saling menguntungkan kedua negara. Dia menyebut proposal Indonesia berbeda dengan beberapa negara lain yang juga baru saja mengajukan proposal, dan belum diterima oleh pihak AS. 

Oleh sebab itu, Lutnick juga sependapat dengan rencana target negosiasi yang akan diselesaikan dalam 60 hari ke depan, dan menyarankan agar langsung menyusun jadwal pembahasan teknis secara detail dengan pihak Departemen Perdagangan AS dan United States Trade Representatives.

“Kami mengapresiasi langkah konkret Indonesia untuk melakukan negosiasi tarif. Ke depan, AS dan Indonesia akan terus melanjutkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan,” ujar Lutnick.

Rencana Impor Minyak dan LPG AS

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat mengungkap rencana peningkatan impor crude oil, LPG dan BBM dari AS menyusul kebijakan tarif impor 32%. 

Bahlil lalu mengungkap pemerintah akan mengimpor dengan nilai di atas US$10 miliar untuk barang-barang tersebut. 

“[Nilai impornya, red] di atas US$10 miliar kalau dari sektor BBM. Crude oil, LPG, maupun BBM,” ujar pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Bahlil memaparkan, bahwa sebagian dari impor komoditas energi itu saat ini dipasok Indonesia dari negara-negara Timur Tengah, Afrika hingga Asia Tenggara. Sejalan dengan upaya untuk menyeimbangan neraca dagang dengan AS, maka pemerintah Indonesia akan mengalihkan sebagian porsi impor itu ke AS. 

Adapun secara terperinci, rencana porsi impor energi yang akan dinaikkan oleh pemerintah dari AS yakni LPG dari sebelumnya 54% ke 80% hingga 85%. 

Kemudian, minyak mentah atau crude yang awalnya impor dari AS hanya 4% rencananya bakal dikerek hingga 40% lebih. Teknis lebih lanjut, terang Bahlil, bakal dibahas dengan BUMN PT Pertamina (Persero). 

“Crude oil kita di Amerika itu tidak lebih dari 4%, ini kita naikkan menjadi 40% lebih. BBM juga demikian, BBM di Amerika itu kan sedikit sekali, nanti detilnya setelah saya akan melakukan pembahasan teknis dengan tim teknis dan Pertamina,” terang mantan Menteri Investasi itu. 

Bahlil mengakui bahwa upaya penaikan persentase impor energi dari AS itu dengan harapan agar pemerintahan Donald Trump akan menurunkan tarif impor yang dikenakan ke Indonesia. 

Apalagi, seperti diketahui, AS adalah mitra dagang utama Indonesia. Ekspor Indonesia ke AS merupakan terbesar kedua setelah China. 

“Ini kan bagian daripada bagaimana membangun keseimbangan. Kalau dengan harapan neraca perdagangan kita sudah seimbang, bahkan mungkin bisa mereka surplus, katakanlah kalau itu terjadi, harapannya tarifnya diturunkan dong. Kalau tidak diturunkan untuk apa?,” katanya.