Xcloud.id

NGO: KontraS

  • 3 Warna Lipstik yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang

    3 Warna Lipstik yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang

    JAKARTA – Lipstik merupakan salah satu elemen riasan yang penting untuk melengkapi penampilan. Hanya dengan satu sentuhan warna pada bibir, keseluruhan tampilan wajah dapat berubah menjadi lebih segar, berani, hingga elegan.

    Tidak aturan baku dalam pemilihan lipstik, tetapi untuk mendapatkan hasil maksimal, warna lipstik sebaiknya disesuaikan dengan warna kulit. Setiap warna kulit memiliki pesonanya masing-masing, termasuk warna kulit sawo matang.

    Warna kulit sawo matang dikenal hangat, eksotis, dan mudah dipadukan dengan berbagai warna lipstik. Pilihan warna lipstik dengan kulit sawo matang sangat kaya, dengan berikut 3 di antaranya.

    “Semakin gelap warna kulit, semakin kaya warna lipstik Anda,” ungkap penata rias populer, Tamara Boyd, dikutip dari Byrdie, pada Kamis, 3 September 2025.

    1. Nude

    Lipstik nude sering dinilai berisiko bagi pemilik kulit sawo matang, karena berpotensi membuat wajah tampak pucat. Namun, nude justru pilihan yang tepat untuk warna lipstik.

    Bagi kulit sawo matang dengan bibir gelap, pilihlah nude yang memiliki sentuhan peach, cokelat susu, atau caramel yang kaya pigmen. Warna ini akan menyatu dengan natural, tanpa membuat bibir terlihat keabu-abuan.

    “Saya suka memilih nuansa sun-kissed seperti nude peach atau bronze yang meningkatkan kilau alami itu (bibir dengan kulit sawo matang),” ujar makeup artist, Manuel Espinoza.

    2. Merah klasik

    Warna merah tidak pernah salah bagi kulit sawo matang. Lipstik merah dengan basis warna hangat, seperti brick red, cherry red, atau terracotta akan tampak memukau di atas bibir dengan kulit sawo matang dan gelap.

    Warna tersebut memberikan kesan bold, tegas, dan penuh kepercayaan diri. Tak hanya itu, warna merah klasik juga sering disebut sebagai warna lipstik universal yang mampu menyempurnakan semua warna kulit.

    3. Burgundy

    Bagi Anda yang ingin tampil beda dan lebih ekspresif, lipstik burgundu bisa menjadi pilihan tepat. Warna ini sangat serasi dengan kulit sawo matang karena memberikan kontras yang dramatis, tetapi tetap elegan.

    Warna burgunsi juga memiliki kelebihan menutupi bibir yang gelap secara sempurna karena pigmentasinya yang intens. Bagi pecinta gaya bold, lipstik dengan nuansa warna ini memberikan aura misterius sekaligus elegan.

  • BEM Unpad Demo 5 September di DPR, Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Megapolitan 5 September 2025

    BEM Unpad Demo 5 September di DPR, Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Megapolitan 5 September 2025

    BEM Unpad Demo 5 September di DPR, Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — BEM Universitas Padjajaran berencana aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).
    Seruan aksi tersebut dipublikasi melalui akun Instagram BEM Kema Universitas Padjadjaran, @bem.unpad, pada Jumat dini hari.
    Dalam poster yang didominasi warna pink dan hijau itu, aksi yang akan digelar merupakan aksi damai yang bertajuk “Piknik Nasional Rakyat”.
    Aksi itu ditujukan untuk menagih pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat kepada pemerintah yang tenggat waktunya jatuh pada hari ini.
    Wakil Ketua BEM Kema Unpad, Ezra Al Barra, mengatakan aksi itu akan dilakukan bersama Koalisi Masyarakat Sipil.
    “Confirmed
    (aksi di DPR RI). Aksi bersama kawan-kawan dari Koalisi Masyarakat Sipil soal 17+8 Tuntutan Rakyat,” kata Ezra kepada
    Kompas.com.
    Sejumlah lembaga yang disebut akan turut hadir meliputi KontraS, YLBHI, hingga Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah dan BEM dari beberapa kampus seperti Unpad dan UI.
    Mahasiswa dari sejumlah kampus, termasuk Universitas Padjadjaran di Bandung, Jawa Barat tengah dalam perjalanan menuju Jakarta.
    Berdasarkan informasi yang dibagikan, aksi tersebut akan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB di depan gerbang utama Gedung DPR RI.
    Massa aksi diimbau untuk mengenakan pakaian colorful, terutama warna
    hero green, brave pink,
    dan
    resistance blue.
    Belakangan, ketiga warna itu viral di media sosial sebagai salah satu simbol gerakan rakyat yang juga disuarakan lewat 17+8 Tuntutan Rakyat.
    Seruan aksi tersebut juga mengimbau agar massa aksi yang hadir tidak melakukan tindakan provokatif, kekerasan, hingga perusakan fasilitas umum.
    Belakangan, media sosial diramaikan oleh template unggahan berjudul 17+8 Tuntutan Rakyat, menyusul masifnya gelombang aksi massa selama beberapa hari.
    Hari ini, Jumat (5/9/2025), merupakan hari terakhir dari tenggat waktu yang diberikan masyarakat kepada pemerintah untuk memenuhi 17+8 tuntutan tersebut.
    Tuntutan itu dihimpun oleh Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah atas tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan oleh kelompok buruh, mahasiswa, hingga masyarakat sipil di media sosial.
    Berikut rincian tuntutan yang disusun berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat:
    1. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
    2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
    3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
    4. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
    5. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
    6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
    7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
    8. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
    9. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
    10. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
    11. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
    12. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
    13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
    14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
    15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
    16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
    17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan
    outsourcing.
    1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.
    2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
    3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
    4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor
    5. Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis
    6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
    7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
    8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Data Kontras 4 September, Masih Ada 7 Orang Hilang Usai Demo Agustus 2025 Nasional 5 September 2025

    Data Kontras 4 September, Masih Ada 7 Orang Hilang Usai Demo Agustus 2025 Nasional 5 September 2025

    Data Kontras 4 September, Masih Ada 7 Orang Hilang Usai Demo Agustus 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat masih ada tujuh orang yang dinyatakan hilang keberadaannya sejak aksi demonstrasi besar pada 25, 28, 29, 30, 31 Agustus 2025.
    “Per 4 September 2025 pukul 19.40 WIB, jumlah orang yang dinyatakan hilang adalah sebanyak 7 orang,” kata Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya melalui pesan singkat, Jumat (5/9/2025).
    Jumlah tersebut termasuk tiga pengaduan baru yang diterima Kontras setelah rekapitulasi data pada Rabu (3/9/2025) lalu yang salah satunya telah ditemukan ditahan di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara.
    “Ada pula yang sudah dibebaskan,” imbuhnya.
    7 orang yang masih dinyatakan hilang adalah:
    – Lokasi terakhir di Cikole, Bandung: Fujian Esa Gumilar
    – Lokasi terakhir di Bogor: Delta Surya Sindu Atmaja
    – Lokasi terakhir di Jakarta Pusat:
    1. Eko Purnomo
    2. Heri Susanto
    3. M. Miftakhul Huda
    4. Muhammad Farhan Hamid
    5. Reno Syahputrodewo
    Kontras juga membuka posko laporan mengenai keberadaan orang hilang melalui nomor 089635225998.
    Pengaduan orang hilang dapat juga disampaikan melalui formulir bit.ly/PoskoOrangHilang.
    Unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 merupakan aksi kekecewaan masyarakat atas kenaikan tunjangan anggota DPR-RI di saat kondisi perekonomian sedang lesu.
    Gelombang aksi meningkat usai tragedi yang merenggut nyawa pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, karena dilindas kendaraan taktis Brimob.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dolby Vision 2 Dirilis, Apa yang Baru?

    Dolby Vision 2 Dirilis, Apa yang Baru?

    Jakarta –

    Setelah lebih dari 10 tahun, Dolby akhirnya merilis penerus Dolby Vision. Nama penerusnya itu adalah…Dolby Vision 2.

    Dolby Vision 2 menjadi standar format HDR baru, dan peningkatannya bukan sekadar mengoptimasi warna dan tingkat kecerahan untuk berbagai adegan yang berbeda. Format baru ini dilengkapi fitur bernama “Content Intelligence.”

    Content Intelligence ini menggunakan AI untuk mengoptimasi TV berdasarkan konten yang sedang ditonton, kapan konten itu ditonton, dan di perangkat apa kontennya ditonton. Fitur ini memperluas fitur sejenis yang ada di Dolby Vision IQ.

    Ada juga fitur Precision Black yang dijanjikan bisa meningkatkan kejernihan gambar pada adegan yang gelap namun tidak terlalu melenceng dari apa yang diinginkan oleh pembuat filmnya.

    Sementara fitur Light Sense bisa mengatur kualitas gambar menggunakan sensor pendeteksi cahaya serta dikombinasikan dengan referensi data sumber cahaya. Standar ini juga mendukung pemetaan warna bi-directional, yang menurut Dolby, membuat TV kelas atas bisa memberikan tingkat kecerahan lebih tinggi, kontras yang lebih tajam, seta saturasi warna yang lebih dalam.

    Keunggulan itu bisa dicapai dengan memberikan akses pada pembuat konten untuk memaksimalkan kualitas panel layar yang dipakai pada TV, demikian dikutip detikINET dari The Verge, Kamis (4/9/2025).

    Dolby Vision 2 juga meningkatkan kemampuan memuluskan animasi gerakan, sebuah fitur yang sebenarnya tak disukai pembuat film karena menghasilkan efek “soap opera” pada konten.

    Namun dengan fitur “Authentic Motion”, Dolby menjanjikan fitur ini menjadi alat kontrol kemulusan animasi gerakan yang dibuat secara kreatif. Yaitu fiturnya bisa digunakan hanya pada adegan tertentu untuk meminimalkan efek bergetas pada gambar, namun tetap mempertahankan tampilan sinematik.

    Tentu saja semua ini masih berdasarkan klaim dari Dolby. Kita harus menunggu sampai Dolby Vision 2 tersedia di TV yang ada di pasaran untuk membuktikan klaim tersebut.

    Hisense kabarnya akan menjadi brand pertama yang meluncurkan TV dengan standar Dolby Vision 2, yang ditenagai MediaTek Pentonic 800. Saat ini di pasaran ada hampir 350 TV dari LG, TCL, Sony, Vizio, dan Roku yang sudah mengadopsi format Dolby Vision generasi pertama.

    Dolby membagi format baru ini menjadi dua, yaitu Dolby Vision 2 Max yang dikhususkan untuk TV kelas premium dan Dolby Vision 2 untuk TV kelas mainstream.

    (asj/asj)

  • Rektor UIN KHAS Jember: Aksi Mahasiswa Beda dengan Perusuh

    Rektor UIN KHAS Jember: Aksi Mahasiswa Beda dengan Perusuh

    Jember (beritajatim.com) – Hepni, Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menegaskan perbedaan aksi mahasiswa dengan perusuh dalam sejumlah unjuk rasa yang memprotes kebijakan pemerintah.

    “Cara mahasiswa adalah cara yang elegan. Cara mahasiswa adalah cara yang anggun dan berkelas. Mereka beda dengan perusuh, penjarah, dan lain sebagainya,” kata Hepni, Kamis (4/9/2025).

    Menurut Hepni, keterlibatan mahasiswa, termasuk mahasiswa UIN KHAS, dalam aksi unjuk rasa adalah solidaritas untuk kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian. “Tentu dengan cara-cara yang santun, jauh dari anarkis dan lain sebagainya,” katanya.

    Hepni mengingatkan kembali problem awal yang memicu aksi mahasiswa. “Diawali kenaikan tunjangan atau gaji anggota DPR. Di tengah masyarakat yang kesulitan ekonomi kok ada kejadian yang kontras. Tuntutannya jelas adalah bagaimana membatalkan keputusan itu,” katanya.

    Hepni berharap aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa ditangani dengan santun dan profesional. “Sehingga tidak ada korban yang dirugikan,” katanya.

    Lebih dari itu, Hepni berharap sejumlah aksi unjuk rasa dan kerusuhan di tanah air akhir-akhir ini bisa menjadi pembelajaran. “Dengan terjadinya peristiwa ini, semua orang bisa berkontemplasi, bisa melakukan perenungan untuk perbaikan diri. Jadi kalau ini dianggap sebagai bencana sosial atau bencana politik, maka di balik bencana itu pasti ada rencana (Tuhan),” katanya.

    “Untuk menjadi negara besar memang harus melalui berbagai ujian berat. Salah satunya peristiwa akhir-akhir ini. Kalau Indonesia mampu melewati itu maka akan terwujud Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang besar. Jadi kita ambil hikmahnya,” kata Hepni. [wir]

  • Data KontraS: 8 Orang Masih Hilang Usai Gelombang Demo Rusuh

    Data KontraS: 8 Orang Masih Hilang Usai Gelombang Demo Rusuh

    Liputan6.com, Jakarta – Selain 10 orang meninggal dunia usai gelombang demo rusuh yang terjadi beberapa hari terakhir ini, termasuk Affan Kurniawan, yang menjadi sorotan lainnya adalah masih banyaknya orang yang dilaporkan hilang dan belum ditemukan sampai sekarang.

    Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis data aduan orang hilang usai rentetan demo rusuh beberapa hari terakhir.

    “Jumlah keseluruhan pengaduan orang hilang yang diterima KontraS adalah sebanyak 33 orang, bertambah 10 orang hilang dari data sebelumnya tanggal 1 September 2025 pukul 18.10 WIB,” ujar Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya Saputra saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (3/9/2025).

    Dimas menyebut, dari 33 aduan orang hilang, 13 di antaranya telah berhasil ditemukan. Sisanya sebanyak 20 orang hingga kini masih dalam pencarian.

    Lokasi penemuan 13 orang tersebut adalah Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polres Metro Jakarta Timur.

    “Selain ditahan secara rahasia, mereka mengalami penangkapan sewenang-wenang serta proses hukum yang tidak adil dan sesuai dengan prosedur,” katanya.

    Sementara itu, data terbaru per Rabu, 3 September 2025, terdapat 8 orang yang masih hilang dari gelombang aksi demo yang terjadi. Dimas Bagus Arya merinci delapan orang tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Jabodetabek.

    Ke-8 orang tersebut, antara lain Delta Surya Sindu Atmaja lokasi terakhir di Bogor. Sedangkan 6 orang lainnya terakhir dilaporkan di Jakarta Pusat, yakni atas nama Ahmad Baihaqi, Miftakhul Huda, Muhammad Farhan Hamid, Reno Syahputradewo, Romi Putra Prawibowo, dan Salman Alfarisi. Sementara satu orang lagi atas nama Heri Susanto, tidak diketahui lokasi hilangnya.

    Upaya Komnas HAM

    Terkait masih adanya laporan orang hilang, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah, juga membuka hotline orang hilang dan aduan kekerasan terkait demo ricuh yang terjadi sepekan terakhir.

    Anis menyebut, sejak hot line dibuka banyak sekali aduan tindakan kekerasan, namun belum ada laporan orang hilang. Meski demikian, Anis memastikan pihaknya sigap untuk menerima jika ada aduan orang hilang. Sebab, hotline dibuka tidak sebatas untuk menerima aduan warga di Jakarta, melainkan di seluruh wilayah se-Indonesia.

    “Menerima aduan dari semua wilayah, tidak hanya dari Jakarta,” katanya.

    Sebagai informasi, berikut nomer layanan aduan Hotline Komnas HAM yang bisa juga diakses melalui WhatsApp 081226798880

    Anis juga mengatakan, Komnas HAM menghormati perhatian Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HAM (OHCHR) terkait penanganan demo di Indonesia.

    “Tentu kami menghormati perhatian PBB yang sangat serius melihat situasi di Indonesia. Tentu kami setuju ruang dialog ini sangat penting,” katanya di Jakarta, Selasa.

    Anis menyebut Komnas HAM sudah berkomunikasi dengan PBB. Selain itu, kata dia, lembaganya sejak awal telah merekomendasikan agar pemerintah membuka ruang dialog untuk masyarakat menyuarakan keresahan.

    Menurut Komnas HAM, unjuk rasa yang terjadi di berbagai kota belakangan ini merupakan akumulasi karena ruang dialog yang belum maksimal.

    “Ketika masyarakat ingin menyampaikan pandangannya terkait dengan masalah yang terjadi di masyarakat, kemudian juga kebijakan dan lain-lain itu seperti ada tersedia, tapi diaksesnya tidak mudah sehingga ruang dialog ini memang sangat dibutuhkan,” katanya.

     

     

  • Saat Rakyat Mengeluh, Tunjangan DPRD Jombang Justru Naik Drastis

    Saat Rakyat Mengeluh, Tunjangan DPRD Jombang Justru Naik Drastis

    Jombang (beritajatim,com) – Di tengah keluhan masyarakat Jombang yang terbebani kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang justru menikmati kenaikan tunjangan fantastis.

    Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 66 Tahun 2024, besaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota legislatif mengalami peningkatan signifikan sejak 1 Januari 2025.

    Dalam aturan itu, Ketua DPRD Jombang memperoleh tunjangan perumahan sebesar Rp37.945.000 per bulan, Wakil Ketua Rp26.623.000, sedangkan anggota dewan Rp18.865.000. Selain itu, masing-masing anggota legislatif juga berhak menerima tunjangan transportasi Rp13.500.000 setiap bulan.

    Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Perbup Nomor 5 Tahun 2022. Saat itu Ketua DPRD hanya menerima Rp29.200.000, Wakil Ketua Rp21.800.000, anggota dewan Rp18.800.000, dan tunjangan transportasi Rp12.900.000.

    Kenaikan ini langsung menuai kritik dari Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ). Ketua FRMJ, Joko Fatah Rochim, menilai pemberian tunjangan tersebut tidak realistis. “Tunjangan perumahan yang seperti apa. Terus, anggota DPRD Jombang itu kan rumahnya di Jombang semua, kenapa masih memerlukan tunjangan perumahan,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).

    Fatah meminta agar regulasi yang menjadi dasar pemberian tunjangan segera dicabut. Dia mempertanyakan urgensi dari tunjangan-tunjangan itu. “Harus dicabut, karena nggak realistis dan menyakiti hati rakyat,” tegasnya.

    Menurutnya, pemberian tunjangan besar kepada DPRD Jombang sangat kontras dengan kondisi masyarakat. Banyak warga justru sedang terbebani kenaikan PBB yang dinilai memberatkan.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jombang Syarif Hidayatullah memilih tidak berkomentar lebih jauh. Ia menyebut pernyataan resmi hanya bisa disampaikan oleh Ketua DPRD Hadi Atmaji yang saat ini tengah menjalankan ibadah umrah. “Satu pintu melalui Ketua DPRD Jombang saja. Namun beliau saat ini masih umrah,” kata Syarif.

    Bupati Jombang Warsubi juga enggan memberikan tanggapan terkait desakan mencabut Perbup Nomor 66 Tahun 2024 tentang besaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota legislatif. Ia hanya berujar singkat, “Maaf saat ini kita sedang berduka.”. [suf]

  • KontraS Catat 23 Orang Hilang usai Aksi

    KontraS Catat 23 Orang Hilang usai Aksi

  • Kisah Petugas Kebersihan di Balik Demo Samarinda, Bekerja hingga Malam Regional 1 September 2025

    Kisah Petugas Kebersihan di Balik Demo Samarinda, Bekerja hingga Malam Regional 1 September 2025

    Kisah Petugas Kebersihan di Balik Demo Samarinda, Bekerja hingga Malam
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com –
    Usai aksi ribuan mahasiswa di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur, Senin (1/9/2025), jalan utama Karang Paci berubah menjadi lautan sampah.
    Hingga pukul 21.00 WITA, botol plastik, selebaran kertas, hingga spanduk bekas tuntutan berserakan di badan jalan dan trotoar.
    Suasana riuh demonstrasi yang berlangsung sejak siang kontras dengan pemandangan malam harinya.
    Setelah massa bubar, sampah terlihat menumpuk. Petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda langsung diturunkan untuk membersihkan area.
    “Ya beginilah kalau ada demo besar. Kita yang turun duluan bersihkan, kadang sampai tengah malam,” kata Om Oto, petugas kebersihan DLH sembari menyapu sisa plastik dan kertas.
    Tak hanya petugas, warga juga ikut membantu.
    Puji, seorang pegawai negeri sipil (PNS), mengaku singgah untuk memungut sampah yang berserakan.
    “Saya tidak ditugaskan siapa-siapa, hanya terpanggil hati saja. Demo itu boleh, mahasiswa punya hak bersuara, tapi jangan buang sampah sembarangan.” tegasnya.
    DLH mengerahkan truk pengangkut sampah dan belasan personel kebersihan untuk menormalkan kembali jalan utama Samarinda itu.
    Seiring larutnya malam, suara orasi dan teriakan massa telah berganti dengan deru kendaraan sampah serta gesekan sapu lidi di atas aspal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aktivis Jatim dan Lembaga Pemerhati Desak Aparat Hentikan Represi terhadap Anak dalam Aksi Demo

    Aktivis Jatim dan Lembaga Pemerhati Desak Aparat Hentikan Represi terhadap Anak dalam Aksi Demo

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah aktivis dan lembaga pemerhati anak di Jawa Timur menyuarakan keprihatinan atas tindakan represif aparat dalam aksi penyampaian aspirasi publik pada 29–31 Agustus 2025. Mereka menilai, anak-anak yang ikut dalam demonstrasi adalah korban yang wajib dilindungi, bukan dijadikan target penangkapan.

    “Setiap anak yang terlibat dalam demonstrasi, baik karena ajakan atau pemanfaatan, adalah korban yang wajib mendapat perlindungan dan pendampingan hukum,” ujar Sekretaris LPA Jatim, Budiyati di Kampus B Universitas Airlangga Surabaya, Senin (1/9/2025).

    Pernyataan sikap ini difasilitasi Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) FH Unair dan diikuti 12 lembaga pemerhati anak, di antaranya LPA Jatim, Airlangga Center Justice of Human Rights (ACJHR) FH Unair, Surabaya Children Crisis Center (SCCC), Kontras Surabaya, hingga Yayasan Embun Surabaya.

    Mereka bersama-sama menyerukan penghentian tindakan represif terhadap anak yang ikut aksi

    “Kami meminta aparat penegak hukum menghentikan penangkapan anak-anak. Polisi seharusnya menangani dengan cara ramah anak agar tidak menimbulkan trauma,” kata fasilitator sekaligus advokat UKBH FH Unair, Tis’at Afriyandi.

    Dalam 10 poin sikapnya, mereka menuntut keterbukaan informasi dari kepolisian terkait anak yang ditangkap. Mereka juga mengecam setiap bentuk eksploitasi anak dalam demonstrasi yang membahayakan keselamatan, kesehatan, maupun tumbuh kembangnya.

    Poin lain menegaskan agar pemerintah dan aparat hukum menegakkan prinsip kepentingan terbaik anak. Institusi pendidikan juga diminta tidak mengeluarkan anak dari sekolah hanya karena ikut aksi.

    Selain itu, mereka mendesak agar pemerintah menyediakan bantuan hukum, psikologis, medis, hingga shelter bagi anak-anak terdampak. Masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, hingga komunitas keagamaan juga diajak terlibat aktif menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak .

    “Perlu protokol khusus dalam penanganan anak saat situasi darurat atau saat berhadapan dengan hukum. Kami juga berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengadvokasi hak-hak anak di Jawa Timur,” pungkas Tis’at. [asg/ian]