Xcloud.id

NGO: Komnas HAM

  • Pernyataan Kemlu usai Polisi Rilis Pemicu Kematian Diplomat Arya Daru

    Pernyataan Kemlu usai Polisi Rilis Pemicu Kematian Diplomat Arya Daru

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menghormati penyelidikan wafatnya salah satu stafnya, ADP, yang diumumkan oleh Polda Metro Jaya pada Selasa (29/7/2025).

    Dalam keterangan yang dirilis melalui laman resmi Kemlu, kementerian menyampaikan apresiasi atas upaya tim penyelidik dan para ahli yang terlibat dalam proses investigasi.

    Kemlu menegaskan bahwa sejak awal proses penyelidikan, pihaknya aktif menjalin komunikasi dengan keluarga almarhum, aparat kepolisian, dan berbagai pihak terkait, termasuk Komnas HAM. Kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka mendorong pengungkapan kasus secara menyeluruh dan transparan.

    “Kemlu memberikan dukungan penuh serta akses terhadap seluruh informasi dan berbagai hal terkait lainnya kepada keluarga, penyelidik, dan para ahli,” tulis Kemlu dalam pernyataan resminya, Kamis (31/7/2025).

    Selain memfasilitasi proses hukum, Kemlu juga memberikan pendampingan emosional kepada keluarga almarhum. Menteri Luar Negeri Sugiono bahkan telah mengunjungi rumah duka di Yogyakarta untuk menyampaikan langsung belasungkawa dan memberikan dukungan moril kepada istri dan dua anak almarhum.

    Kemlu turut menyediakan layanan konseling psikologis bagi keluarga yang ditinggalkan, sebagai bagian dari komitmen untuk terus mendampingi mereka dalam masa sulit ini.

    “Kepergian Almarhum ADP meninggalkan duka mendalam bagi Kemlu. Ia dikenal sebagai pribadi ramah, pekerja yang berdedikasi, serta sosok senior yang mengayomi,” tulis pernyataan tersebut.

    Di tengah suasana duka, Kemlu juga menyampaikan penghargaan atas atensi dan dukungan dari masyarakat serta berbagai pihak yang turut membantu dan menunjukkan empati terhadap keluarga dan rekan kerja almarhum.

    Sebagai institusi, Kemlu menyatakan komitmennya untuk terus menyediakan layanan konseling psikologi dan psikiatri secara internal bagi staf dan keluarga besar Kemlu, khususnya yang terdampak langsung oleh penugasan kedinasan maupun tekanan pekerjaan.

    “Kemlu akan terus mendampingi keluarga besar almarhum dalam proses pengungkapan kasus ini secara empatik, terbuka, dan objektif,” tutup pernyataan itu.

  • Diplomat Arya Daru Alami Burnout, Kemlu Sebut Berikan Layanan Konseling ke Seluruh Staf

    Diplomat Arya Daru Alami Burnout, Kemlu Sebut Berikan Layanan Konseling ke Seluruh Staf

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan telah memberikan layanan konseling psikologi dan psikiatri kepada seluruh staf maupun keluarganya jika terdampak dari aktivitas dan penugasan kedinasan.

    Ini ditujukan untuk merespons hasil penyelidikan mengenai Arya Daru Pangayunan yang mengalami burnout sebelum ditemukan tewas.

    “Kemlu juga selama ini memberikan berbagai dukungan kepada seluruh staff dan keluarga Kemlu yang membutuhkan, termasuk layanan konseling psikologi dan psikiatri. Layanan in-house ini telah disediakan Kemlu untuk membantu staf Kemlu dan keluarganya apabila terdampak dari aktivitas dan penugasan kedinasan,” bunyi keterangan resmi Kemlu dikutip Rabu, 30 Juli.

    Selain itu, Kemlu juga mengapresiasi upaya Polda Metro Jaya dan para ahli dalam pengungkapan penyebab kematian Arya Daru Pangayunan. Pun, menghargai atensi serta berbagai masukan yang telah disampaikan oleh semua pihak.

    Sejak awal, Kemlu mendukung penuh dan membuka akses terhadap seluruh informasi dan berbagai hal terkait lain kepada keluarga, penyelidik, dan para ahli, termasuk Komnas HAM dalam proses pengumpulan seluruh keterangan dan alat bukti yang diperlukan.

    “Kemlu telah bekerja sama dan berkomunikasi dengan keluarga, penyelidik polisi, maupun pihak terkait lainnya untuk mengungkap kasus ini secara terang-benderang,” sebutnya.

    Kemlu disebut akan selalu berada di sisi istri dan dua anak dari Arya Daru Pangayunan berserta keluarga besarnya dalam menghadapi masa-masa sulit. Layanan konseling psikologi bagi keluarga juga akan diberikan.

    “Bapak Menlu RI telah mengunjungi rumah duka di Yogyakarta untuk memberikan belasungkawa dan dukungan moril,” tulisnya.

    Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di dalam indekost ‘Gues House Gondia’ kamar 105, Jalan Gondangdia Kecil, No 22, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, Selasa, 8 Juli.

    Saat ditemukan, jasad Arya Daru Pangayunan dalam kondisi wajah tertutup plastik dan dililit lakban berwarna kuning.

    Berdasarkan hasil pendalaman dari pemeriksaan DNA dan lain sebagainya, polisi menyimpulkan tak ada keterlibatan pihak lain di rangkaian tewasnya Arya Daru Pangayunan. Selain itu, merujuk fakta-fakta yang didapat dari hasil penyelidikan yang melibatkan para ahli forensik, tidak ditemukannya unsur pidana.

    Sejauh ini, penyebab kematian dari Arya Daru Pangayunan karena terjadinya gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernafasan. Sehingga, menyebabkan mati lemas.

    “Maka, sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernafasan atas yang menyebabkan mati lemas,” kata Wira.

    Selain itu, Asosiasi Psikologi Forensik (Apsifor) menyebut Daru Pangayunan mengalami burnout sebelum kematiannya. Burnout merujuk pada kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang disebabkan oleh stres berkepanjangan.

  • Diplomat Kemenlu ADP Meninggal tanpa Keterlibatan Pihak Lain, Keluarga Masih Syok Regional 29 Juli 2025

    Diplomat Kemenlu ADP Meninggal tanpa Keterlibatan Pihak Lain, Keluarga Masih Syok Regional 29 Juli 2025

    Diplomat Kemenlu ADP Meninggal tanpa Keterlibatan Pihak Lain, Keluarga Masih Syok
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menyatakan tidak ditemukan keterlibatan pihak lain dalam kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ADP (39).
    Hal itu disampaikan dalam jumpa pers yang digelar pada Selasa (29/7/2025).
    “Dari hasil pemeriksaan tersebut, disimpulkan bahwa indikator dari kematian ADP mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra.
    Wira menjelaskan, kesimpulan itu diperoleh setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap 24 saksi dan menganalisis puluhan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian.
    Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari keluarga ADP yang berada di Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
    Meta Bagus, kakak ipar ADP, menyampaikan bahwa keluarga masih dalam kondisi syok dan berduka.
    “Polda Metro sudah menyampaikan pers rilis apa yang terjadi pada almarhum adik kami ADP. Saat ini kami masih dalam posisi berat, masih syok dan sangat berduka,” ujarnya saat ditemui di kediaman keluarga, Selasa (29/7/2025).
    Meta menyebut bahwa selama proses penyelidikan berlangsung, istri almarhum ADP mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk psikologi forensik, Polda Metro Jaya, Kompolnas, hingga Komnas HAM.
    “Istri almarhum mengikuti semua dengan baik. Kalau tadi kita menyimak apa yang disampaikan oleh pihak berwajib, sampai saat ini penyelidikan masih berlangsung,” katanya.
    Ia juga menekankan bahwa fokus keluarga saat ini adalah menjaga kondisi psikologis anak-anak ADP setelah peristiwa tragis tersebut.
    “Saat ini kami fokus untuk tetap menjaga hati dan pikiran anak-anak almarhum. Ini bukan proses yang mudah,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penyebab Kematian Diplomat Muda ADP, Choirul Anam: Tinggal Diumumkan Polda Metro Jaya

    Penyebab Kematian Diplomat Muda ADP, Choirul Anam: Tinggal Diumumkan Polda Metro Jaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penyidik Polda Metro Jaya hingga kini belum mengumumkan apa sebenarnya yang menyebabkan diplomat muda, Arya Daru Pangayunan (ADP) tewas.

    Meski belum diumumkan ke publik soal penyabab kematian ADP, namun dipastikan kasus ini mulai memiliki titik terang.

    Keyakinan bahwa penyebab kematian staf Kementerian Luar Negeri (Kemlu) itu mulai ada titik terang dan makin jelas, setelah melalui berbagai proses penyelidikan di lapangan dan bukti-bukti yang ditemukan.

    Titik terang soal kematian ADP itu disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam usai mengikuti rapat dengan Polda Metro Jaya serta Komnas HAM di Mapolda Metro Jaya, Senin.

    “Hari ini makin jelas penyebab kematian dari Arya Daru. Tinggal diumumkan aja sama Polda Metro Jaya,” kata Choirul Anam di Mapolda Metro Jaya, Senin.

    Menurut dia, pertemuan bersama Polda Metro Jaya dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) membahas terkait perkembangan kematian Arya Daru.

    “Bagaimana cara mereka menangani kasus ini terus apa saja yang mereka dapatkan, termasuk merespons beberapa concern dari publik. Misalnya, concernpublik itu soal perbedaan waktu di CCTV itu juga dijelaskan. Kedua, soal bagaimana sebenarnya peristiwa di rooftop,” katanya.

    Dalam pertemuan itu, dirinya juga diperlihatkan hasil autopsi dari Arya Daru dan sebagainya sampai menarik kesimpulan atas peristiwa tersebut.

    “Tapi yang paling penting dari segi bagaimana prosedur itu dilakukan, autopsi dilakukan dengan detail bagaimana kondisi tubuh di luar yang kelihatan kasat mata, sampai bagaimana tubuh di dalam yang tidak kasat mata,” katanya.

  • Kompolnas datangi Polda Metro Jaya terkait kematian diplomat Kemlu

    Kompolnas datangi Polda Metro Jaya terkait kematian diplomat Kemlu

    Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (28/7/2025). ANTARA/Ilham Kausar

    Kompolnas datangi Polda Metro Jaya terkait kematian diplomat Kemlu
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 28 Juli 2025 – 14:27 WIB

    Elshinta.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan rapat terkait perkembangan kematian diplomat muda sekaligus staf Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (ADP).

    “Hari ini agendanya adalah rapat analisa dan evaluasi (anev), ‘update’ (pengkinian data) dan sebagainya. Kami dengar juga mungkin nanti juga ada ahli,” kata Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin.

    Anam menambahkan kepentingan Kompolnas mengikuti rapat anev ini adalah mengukur apakah proses penanganan kasus ini sesuai dengan prosedurnya.

    “Kemudian berbagai substansi yang ada, apakah ditelusuri dengan baik atau tidak, selanjutnya apakah memang substansinya sudah bisa menunjukkan apakah bisa ditarik kesimpulan akan peristiwa tersebut,” ucapnya.

    Saat dikonfirmasi mengenai siapa saja ahli yang dihadirkan? Anam tidak menjelaskan siapa ahli tersebut.

    “Sepanjang yang saya ketahui, memang mereka akan mengundang ahlinya untuk menjelaskan langsung kepada kami dan juga Komnas HAM, itu yang kami ketahui,” katanya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya melibatkan sejumlah ahli untuk mengungkapkan penyebab kematian diplomat muda sekaligus staf Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (ADP).

    “Jadi, untuk tercapainya pembuktian secara ilmiah, maka ada beberapa ahli yang dilibatkan dalam pengungkapan peristiwa ini,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Kamis (24/7).

    Sebelumnya, Kompolnas juga menilai hasil pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) kamar kos diplomat muda sekaligus staf Kementerian Luar Negeri, Almarhum Arya Daru Pangayunan (ADP) di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, cukup baik.

    “Kami mengecek soal CCTV termasuk mengonfirmasi CCTV itu hidup ataukah mati, kalau hidup berapa jam dan diambil oleh Kepolisian skemanya berapa waktu, dijelaskan cukup baik,” kata Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam saat ditemui di Jakarta, Selasa (22/7).

    Sumber : Antara

  • Diplomat Sempat Belanja di Mal Lalu ke Rooftop Kemlu Sebelum Tewas di Kos

    Diplomat Sempat Belanja di Mal Lalu ke Rooftop Kemlu Sebelum Tewas di Kos

    Jakarta –

    Diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sempat berbelanja pada malam hari sebelum ditemukan tewas dengan wajah terlilit lakban di kos Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus). Korban berbelanja di salah satu mal elite di kawasan Jakpus.

    “Jadi sempat belanja di salah satu tempat perbelanjaan di Jakarta Pusat,” kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak kepada wartawan, Senin (28/7/2025).

    Setelah itu, di hari yang sama pada Senin (7/7) malam, korban pergi ke rooftop gedung Kemlu RI. Diketahui korban sempat berdiam diri di rooftop Kemlu selama 1 jam 26 menit.

    Kemudian, korban meninggalkan tas gendong dan tas belanjaan di tangga dekat rooftop gedung Kemlu untuk pulang ke kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakpus. Tas ransel korban berisikan obat-obatan hingga rekam medis rawat jalan dari salah satu rumah sakit (RS).

    “(Isi tas) Laptop, terus pakaian yang baru dibeli, terus ada beberapa obat-obatan yang korban bawa, terus pokoknya belanjaan yang baru dia beli, terus beberapa nota, beberapa alat-alat kantor,” kata dia.

    “Bahwa ada ditemukan surat rawat jalan beliau dari salah satu rumah sakit umum di Jakarta, tanggal saya lupa, tapi di catatan bulan Juni 2025,” imbuhnya.

    Jasad ADP lalu ditemukan oleh penjaga kos pada Selasa (8/7) pukul 08.30 WIB. Korban ditemukan dengan wajah terbungkus plastik dan dililit lakban kuning.

    Polda Metro Jaya menjamin bakal mengusut tuntas kasus kematian ADP. Polda Metro menggunakan metode penyelidikan kriminal berbasis ilmiah atau scientific investigation.

    Polisi Gelar Perkara

    Hari ini polisi melakukan gelar perkara kasus kematian ADP. Gelar perkara dilakukan bersama unsur eksternal, seperti dari Kompolnas, Komnas HAM hingga Kemlu RI.

    “Untuk eksternalnya dari Kemenlu, tempat korban bekerja, dan termasuk juga ada TKP rooftop itu. Kemudian komponen sebagai pengawas eksternal kami, ya biar transparan, kemudian Komnas HAM,” kata AKBP Reonald.

    Selain itu, ada juga berbagai ahli mulai dari kedokteran forensik yang melakukan autopsi, laboratorium forensik hingga ahli psikologi forensik. Nantinya semua hal akan disinkronisasi untuk membuat terang kasus tersebut. Dokter akan menjelaskan hasil pemeriksaan dalam tubuh korban seperti lambung, otak, hingga hasil tes urine.

    “(Ahli menjelaskan) Tentang keseharian korban, tentang bagaimana keluarga hubungan kerja, dan lain-lain, ini tentang mengenai kehidupan dalam latar belakang, kenapa korban dan kenapa ini bisa terjadi, dia memilihkan itu dan kenapa itu bisa terjadi,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (wnv/jbr)

  • Polda Metro Gelar Perkara Kasus Kematian Diplomat Kemenlu Hari ini

    Polda Metro Gelar Perkara Kasus Kematian Diplomat Kemenlu Hari ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mulai melakukan gelar perkara atas kasus kematian Diplomat Arya Daru Pangayunan (39) yang ditemukan tewas di indekosnya, Menteng Jakarta.

    Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan gelar perkara ini melibatkan sejumlah pihak mulai dari Kompolnas, Komnas HAM hingga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

    “Untuk eksternalnya dari Kemenlu, tempat korban bekerja, dan termasuk juga ada TKP rooftop itu. Kemudian komponen sebagai pengawas eksternal kami, ya biar transparan, kemudian Komnas HAM,” ujar Reonald kepada wartawan, Senin (28/7/2025).

    Tak hanya itu, Reonald menyatakan bahwa sejumlah ahli juga turut disertakan untuk menguak teka-teki kematian diplomat muda Kemlu itu.

    Salah satu ahli yang dihadirkan itu adalah ahli psikologi forensik untuk menguak keseharian dan hubungan kerja hingga latar belakang dari Arya.

    “Ahli otopsi, otopsi mayat gitu, kemudian ahli, ya, dari lab siber itu dihadirkan juga untuk menjelaskan masalah bukti digital, kemudian ahli psikologi forensik,” imbuhnya.

    Dia menyatakan bahwa dirinya belum bisa mengungkap lamanya waktu gelar perkara ini. Pasalnya, hal itu bergantung pada penjelasan ahli.

    Nantinya, semua penjelasan hingga temuan di tahap penyelidikan bakal disinkronkan untuk menguak misteri kematian Arya.

    “Tergantung penjelasan para ahli ya,” pungkasnya.

  • PDI-P Muram, Hasto Absen Peringatan Kudatuli Tahun Ini Gara-gara Tersandung Kasus Hukum Nasional 27 Juli 2025

    PDI-P Muram, Hasto Absen Peringatan Kudatuli Tahun Ini Gara-gara Tersandung Kasus Hukum Nasional 27 Juli 2025

    PDI-P Muram, Hasto Absen Peringatan Kudatuli Tahun Ini Gara-gara Tersandung Kasus Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP
    PDI-P

    Ribka Tjiptaning
    mengungkapkan bahwa peringatan peristiwa Kudatuli pada 2025 ini terasa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
    Menurut Ribka, suasana tahun ini terasa lebih muram karena Sekretaris Jenderal PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    tidak hadir karena terseret kasus hukum dan divonis 3,5 tahun penjara.
    “Dari kemarin ya, kita beberapa tahun bersama-sama sekjen dan teristimewa tahun kemarin kita meriahkan. Ada drama seperti terjadi penyerangan. Terus kita
    rally
    ke Komnas HAM. Tahun ini enggak, makanya tadi aku jadi jalan dari Tugu Proklamasi, satu biar olahraga pagi, kedua kok sedih banget sih,” ujar Ribka di Kantor DPP PDI-P.
    Ribka menegaskan, ketidakhadiran Hasto bukan sekadar absensi fisik, tetapi menggambarkan tekanan yang sedang dihadapi partai.
    Dia pun menilai vonis terhadap Hasto adalah bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap PDI-P.
    “Ya memang prihatin lah, enggak mungkin kita mau hura-hura, sekjen kita sendiri masih terintimidasi oleh hukum. Jadi hukum kemarin yang diputuskan oleh hakim pada sekjen itu bukti bahwa hukum belum berpihak kepada semua rakyat. Jadi hukum itu masih patuh pada segelintir penguasa,” kata Ribka.
    Dalam kesempatan itu, Ribka pun menyatakan bahwa PDI-P hingga kini masih menjadi korban dari ketimpangan hukum.
    Ribka bahkan menyebut partainya terus “dizalimi” oleh sistem hukum yang tak adil.
    “Jadi hukum masih menzalimi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan masih dikangkangi oleh hukum, PDI Perjuangan masih dizalimi oleh hukum,” jelas Ribka.
    “Sebenarnya kita tahu, sasaran itu sebenarnya Ibu Mega. Partai ini, Hasto itu kan ada sasaran antara,” sambungnya.
    Diberitakan sebelumnya, DPP PDI-P menggelar acara peringatan 29 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli atau Kudatuli di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).
    Peringatan itu diisi dengan tabur bunga di halaman kantor partai yang menjadi lokasi bentrokan berdarah pada 1996 silam.
    Sejumlah elite partai dan keluarga korban turut hadir dalam acara tersebut.
    Sebagai informasi, pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi kerusuhan berdarah di Jakarta atau dikenal dengan Peristiwa Kudatuli (akronim dari kerusuhan dua puluh tujuh Juli).
    Insiden ini menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang.
    Kudatuli terjadi saat pengambilalihan paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat.
    Kerusuhan ini menjadi sejarah kelam dalam dunia politik Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Pindah ke Rusun, Ketua Tani: Bohong! Megapolitan 25 Juli 2025

    Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Pindah ke Rusun, Ketua Tani: Bohong! Megapolitan 25 Juli 2025

    Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Pindah ke Rusun, Ketua Tani: Bohong!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Eks warga
    Kampung Susun Bayam
    (KSB) membantah pernyataan Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    yang menyebut mereka telah pindah ke rumah susun (rusun) samping Jakarta International Stadium (JIS).
    “Belum (pindah ke rusun), itu bohong,” kata Ketua Tani Kampung Susun Bayam (KSB) bernama Furqon (42) saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Jumat (25/7/2025) malam.
    Bahkan, kata Furqon, sampai detik ini Eks Warga KSB masih bertahan di Hunian Sementara (Huntara) di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    “Bahkan, belum ada kejelasan kapan itu pindahnya. Parah itu Mas Pram,” ungkap dia.
    Furqon juga membantah bahwa dirinya telah dihubungi oleh Pramono.
    “Kalau Gubernur hubungi aku, wah keren. Bohongnya berlebihan,” tegas Furqon.
    Ia menyebut, jangankan dihubungi secara langsung, surat yang dikirimkan warga KSB kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun belum mendapat balasan.
    Ketua Tani itu bilang, sampai detik ini eks warga KSB belum mendapat kepastian kapan bisa pindah ke rusun samping JIS.
    Bahkan, Furqon menilai, pihak Pemprov Jakarta tak transparan terkait apa yang menjadi kendala sampai akhirnya warga belum juga bisa menempati rusun itu hingga kini.
    Diberitakan sebelumnya, Pramono Anung mengklaim bahwa eks warga KSB telah menempati rusun di samping JIS sesuai dengan janji kampanyenya.
    “Sudah mendapatkan laporan sebenarnya yang utama kelompok Furqon sudah di dalam. Saya kemarin komunikasi sama Furqon,” kata Pramono saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
    Bahkan, kata Pramono, akan ada kelompok tani lain yang akan menyusul untuk menempati rusun samping JIS tersebut.
    Untuk diketahui, polemik Kampung Susun Bayam bermula dari penggusuran warga rusun untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada 2019. Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah provinsi Jakarta.
    Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk
    warga Kampung Susun Bayam
    .
    Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT JakPro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena JakPro telah berjanji memberikan izin eks warga KSB tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunan JIS rampung.
    Hal ini menyebabkan bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi antara warga dengan Pemprov DKI Jakarta yang difasilitasi Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi menyatakan, eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
    Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
    Di tengah polemik yang belum terselesaikan, Pramono Anung yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks
    warga Kampung Bayam
    .
     
    Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubernur.
    Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Tempati Rusun Megapolitan 25 Juli 2025

    Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Tempati Rusun Megapolitan 25 Juli 2025

    Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Tempati Rusun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gubernur DKI
    Jakarta

    Pramono Anung
    mengklaim bahwa warga eks Kampung Bayam kini telah menempati Rumah Susun (Rusun) samping Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.
    Ia menyebut Kelompok Tani Kampung Bayam Madani yang dipimpin Furqon sudah masuk ke dalam rusun tersebut.
    “Sudah mendapatkan laporan sebenarnya yang utama kelompok Furqon sudah di dalam. Saya kemarin komunikasi sama Furqon,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
    Bahkan, kata Pramono, ada kelompok lain yang akan menyusul menempati rusun tersebut secara bertahap.
    “Ada kelompok lain sekarang ini pelan-pelan akan semuanya kita atur untuk bisa masuk ke dalam rumah susun,” lanjut dia.
    Namun, klaim Pramono berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Furqon belum lama ini.
    Furqon menegaskan bahwa warga belum benar-benar menempati unit rusun, meski kunci rusun sempat diserahkan oleh Gubernur pada pertengahan Maret 2025.
    Saat itu, warga dijanjikan bisa menempati rusun usai Lebaran. Namun hingga pertengahan Juli 2025, kepindahan itu tak kunjung terealisasi.
    “Itu cuma simbolis aja, itu duplikatnya masih kami pegang, belum memegang kunci sungguhan, belum masuk ke kamarnya juga,” jelas Furqon saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Rabu (16/7/2025).
    Furqon mengatakan, hingga kini warga hanya bisa melihat pekarangan depan rusun yang akan dijadikan sebagai lahan
    urban farming
    .
    “Kami cuma bisa masuk pekarangan, cuma bisa melihat,” jelas dia.
    Furqon dan warga lainnya pun mengaku sangat kecewa. Sebab, realisasi kepindahan warga terus molor dan belum dapat kepastian dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola.
    Furqon mengaku sudah berulang kali bertanya kepada PT Jakpro dan tim Pramono Anung terkait kapan warga bisa pindah ke rusun. Namun, ia tak pernah mendapat kepastian.
    “Selalu, mungkin enggak bisa dihitung. Sampai empat bulan ini, sebagai ketua saya memiliki tanggung jawab untuk menanyakan terus dan ya itu jawabannya sabar. Apa mereka enggak bisa lihat, petani itu orang yang paling sabar,” ucap Furqon.
    Di tengah kekecewaannya, Furqon meminta agar Pramono meninjau kembali timnya yang membantu menangani kasus KSB.
     
    “Kami menyarankan untuk tinjau ulang tim, jangan sekedar membaca di WhatsApp, surat, tapi realita di lapangannya tidak maksimal,” jelas Furqon.
    Furqon mengatakan, Pramono harus benar-benar meninjau ulang timnya agar harapan eks warga KSB sampai ke telinganya.
    Sebab, kata Furqon, eks warga KSB sudah menaruh banyak harapan kepada Pramono agar bisa kembali pindah ke rusun. Di sisi lain, mereka juga memiliki impian untuk kembali bertani di pekarangan rusun tersebut.
    “Dukung kami, kami petani kecil dan kami akan menjadi jantungnya Ibu Kota Jakarta,” ujar Furqon.
    Untuk diketahui, polemik
    Kampung Susun Bayam
    bermula dari penggusuran warga rusun untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada 2019. Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah provinsi Jakarta.
    Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk
    warga Kampung Susun Bayam
    . Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT JakPro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena JakPro telah berjanji memberikan izin eks warga KSB tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunan JIS rampung. Hal ini menyebabkan bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi antara warga dengan Pemprov DKI Jakarta yang difasilitasi Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi menyatakan, eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso. Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
    Di tengah polemik yang belum terselesaikan, Pramono Anung yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks
    warga Kampung Bayam
    .
    Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubenur. Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
    Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.