Xcloud.id

NGO: KIPP

  • Pegawai Otorita Berkantor di IKN Mulai Hari Ini

    Pegawai Otorita Berkantor di IKN Mulai Hari Ini

    Jakarta –

    Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi berkantor di Nusantara, Kalimantan Timur mulai hari ini. Hal ini menandai seluruh proses bisnis Otorita IKN akan dilaksanakan sepenuhnya di Nusantara.

    “Hari ini pegawai @otorita_ikn berkantor penuh di Nusantara. Seluruh proses bisnis Otorita IKN dilaksanakan sepenuhnya di Nusantara,” tulis pengumuman di Instagram resmi @ikn_id, Senin (3/3/2025).

    Berbagai infrastruktur penunjang mulai dari gedung kantor hingga hunian para pegawai disebut telah siap. Hal itu untuk menunjang produktivitas dalam membangun peradaban baru di IKN.

    “Berbagai infrastruktur penunjang telah siap. Mulai gedung kantor hingga hunian para pegawai. Semua untuk menunjang produktivitas para punggawa pembangunan peradaban baru di IKN ini,” tuturnya.

    “Ini adalah langkah awal pemerintah untuk mewujudkan Nusantara sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia yang berkelas dunia,” tambahnya.

    Dalam unggahan itu disertai beberapa foto yang menunjukkan kegembiraan pegawai Otorita IKN bekerja di kantor baru. Bangunan gedung dari luar tampak megah dengan berbagai tanaman hijau di sekelilingnya.

    Sebelumnya, rencana pemindahan pegawai Otorita ke IKN sudah disampaikan Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw. Hal ini seiring pembangunan yang sudah rampung.

    “Direncanakan seluruh kegiatan Otorita IKN akan dilakukan penuh di Ibu Kota Nusantara dan seluruh pegawai Otorita IKN akan mulai berkedudukan dan berkantor di Gedung Otorita IKN yang telah selesai dibangun di KIPP IKN mulai Maret 2025 ini,” kata Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2).

    (aid/ara)

  • Otorita IKN Klaim Terima Lebih dari 500 Letter of Intent, tapi Tidak Semua Minat Investasi – Halaman all

    Otorita IKN Klaim Terima Lebih dari 500 Letter of Intent, tapi Tidak Semua Minat Investasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan, dari 500 lebih Letter of Intent (LoI) yang mereka terima, tidak semuanya menyatakan minat berinvestasi di Nusantara.

    Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, dari 500 lebih LoI, ada sekitar 200 yang berminat investasi.

    “Total LoI dulu kami pernah sampaikan, mencapai lebih dari 500, tapi kami itu sudah mengevaluasi, tidak semua LoI itu minat investasi,” katanya ketika ditemui di acara Market Sounding Proyek KPBU IKN di auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

    “Jadi kita seleksi betul-betul, dari 500 lebih itu sekitar 200-an yang minat investasi, yang lain tuh ada yang kontraktor, supplier,” lanjutnya.

    Ia mengatakan, sudah ada 40 lebih investor yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selain itu, katanya, ada banyak juga yang ingin berkolaborasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Agung juga menyebutkan bahwa sekarang Otorita IKN tidak lagi melihat investasi dari nilainya.

    Namun, Otorita IKN kini menargetkan agar seluruh persil (bidang tanah,red) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) bisa ditawarkan kepada investor.

    Hal itu sejalan juga dengan target Presiden Prabowo Subianto pada 2028, yaitu menjadikan IKN menjadi ibu kota politik.

    “Target tahun ini sesuai dengan target Pak Prabowo, menjadikan ibu kota politik di 2028, seluruh persil daerah investment di KIPP itu bisa kita tawarkan. Jadi, bukan nilainya, tapi lahannya itu bisa dikembangkan,” ujar Agung.

    Pada Senin ini, Otorita IKN baru saja mendapatkan investasi sebesar Rp 1,25 triliun dari lima perusahaan.

    Lima perusahaan itu akan membangun kawasan mixed-used, hotel, perkantoran, dan universitas.

    Kelima pelaku usaha itu adalah Balikpapan Ready Mix Nusantara, PT Berkah Bersinar Abadi, PT Brantas Abipraya, PT Puri Persada Lampung, dan Universitas Negeri Surabaya.

    Pada PKS sebelumnya, biasanya pengusaha diberi waktu selambat-lambatnya 18 bulan untuk melakukan pembangunan.

    Namun, pada kali ini, lima perusahaan tersebut telah bersepakat untuk memulai pembangunannya pada tahun ini.

    Agung menyebutkan bahwa kesepakatan antara para pengusaha itu untuk memulai pembangunan pada tahun ini sebagai bentuk memberi keyakinan bahwa infrastruktur di IKN terus berjalan.

    “Kawasan Inti Pusat Pemerintahan 1B dan 1C juga akan dimulai pembangunan infrastrukturnya di tahun ini,” ujar Agung.

    “Sehingga, kami harap bersamaan antara infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dan investor yang membangun fasilitasnya ini, bisa berjalan lebih jauh,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Agung pernah menyatakan bahwa Otorita IKN telah menerima lebih dari 500 LoI atau surat pernyataan minat investasi dari para calon penanam modal.

    “500 lebih, yang paling penting kan adalah LoI yang memang betul-betul untuk investasi ya, jadi yang kita proses LoI yang investasi,” ucap Agung, Senin (18/11/2024).

    Artinya, minat investasi bukan hanya berasal dari badan usaha yang mau menanamkan modalnya di IKN, tetapi juga dari vendor atau kontraktor yang menawarkan jasa mereka.

  • OIKN usul lahan gratis untuk kedubes di `diplomatic compound` IKN

    OIKN usul lahan gratis untuk kedubes di `diplomatic compound` IKN

    Desain area diplomatic compound di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO – OIKN)

    OIKN usul lahan gratis untuk kedubes di `diplomatic compound` IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 09:53 WIB

    Elshinta.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan fasilitas lahan gratis untuk pembangunan kantor kedutaan di diplomatic compound IKN sebelum tahun 2028 dalam rangka menarik minat negara-negara sahabat.

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin.

    Menanggapi pemberitaan mengenai pemberian lahan gratis bagi negara negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum tahun 2028, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala OIKN menjelaskan bahwa usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Presiden ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN, selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.

    Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.

    Area diplomatic compound yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN didesain sebagai fasilitas yang kompak dan terintegrasi untuk Perwakilan-perwakilan diplomatik negara asing. Area ini dirancang sebagai model untuk pengembangan konsep Kota Hutan di diplomatic compound, dengan memprioritaskan prinsip pembangunan keberlanjutan dan memenuhi standar internasional.

    Area ini juga akan dilengkapi beragam fasilitas terintegrasi termasuk venue hiburan, area ritel dan komersial, restoran, dan taman. Kehadiran komplek hunian terintegrasi yang berdekatan dengan kantor perwakilan diplomatik juga akan meningkatkan kenyamanan dan menjamin kemudahan mobilitas bagi para personel diplomatik yang bertugas.

    Selain menyiapkan lahan untuk diplomatic compound, OIKN juga lahan untuk perkantoran organisasi internasional yang berlokasi KIPP IKN.

    Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto disebutkan memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan.

    Saat ini pembangunan untuk IKN yang sudah hampir rampung ialah fasilitas eksekutif atau untuk kementerian dan lembaga.

    Namun fasilitas untuk legislatif dan yudikatif ke depannya juga akan dilengkapi sehingga dalam waktu empat sampai lima tahun seluruh fasilitas penunjang tersebut bisa selesai dikerjakan.

    Sumber : Antara

  • OIKN: Pengerjaan pembangunan beberapa gedung penting terus dilakukan

    OIKN: Pengerjaan pembangunan beberapa gedung penting terus dilakukan

    Penajam Paser Utara (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut pengerjaan beberapa pembangunan gedung penting di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara, ibu kota Indonesia berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, terus dilakukan.

    “Pembangunan beberapa gedung penting di Kota Nusantara masih sedang berlangsung,” ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin.

    Gedung penting tersebut di antaranya Istana Presiden, Istana Negara, lapangan upacara, dan Istana Wakil Presiden yang kini kemajuan pengerjaan mencapai 40 persen.

    “Kalau Kantor Sekretariat Presiden sudah selesai 100 persen, dan Kantor OIKN selesai Maret 2025,” jelasnya.

    Kemudian juga sudah tersedia empat dusun untuk menampung atau digunakan sebagai hunian para pegawai OIKN.

    “OIKN akan pindah berkantor, termasuk Kepala OIKN berkantor di Kota Nusantara pada Maret 2025,” katanya.

    Sebagian pegawai OIKN sudah berada di Kota Nusantara, dan pemindahan dilakukan secara bertahap, ke depan semua kegiatan OIKN bakal dilakukan di Kota Nusantara, ibu kota Indonesia.

    OIKN juga memastikan infrastruktur ibu kota Indonesia telah disetujui pemerintah pusat, berjalan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lebih kurang Rp48,8 triliun, serta dukungan skema pembiayaan selain APBN.

    Tahap dua, pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif, seiring rencana ibu kota Indonesia sebagai ibu kota politik pada 2028, dan juga diisi kantor perbankan dan proyek investasi lainnya, demikian Basuki.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Enam Bank di IKN Bakal Beroperasi Awal 2026, Ini Daftarnya – Halaman all

    Enam Bank di IKN Bakal Beroperasi Awal 2026, Ini Daftarnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bankaltimtara, dan BCA akan menjadi bank yang mulai beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awal 2026.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan enam bank tersebut ditargetkan mulai membangun pada 2025 ini dan dapat mulai beroperasi di tahun berikutnya.

    “InsyaAllah paling lambat nanti ketika Bapak Ibu akan beroperasi itu sudah ada jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) termasuk air dan sebagainya,” katanya saat Nusantara International Partners Visit di IKN, dikutip dari siaran pers pada Jumat (14/2/2025).

    “Kemarin anggaran sudah disetujui, tidak diblokir, Rp 4,2 triliun untuk infrastruktur yang melewati kawasan investasi yang sudah groundbreaking. Jadi terima kasih semuanya mudah-mudahan sesuai rencana kita akan sama-sama membangun IKN,” jelasnya.

    Dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono juga menyampaikan apresiasinya kepada para bank pelopor.

    Nantinya pada 2026, kata Agung, Area Pusat Finansial Pelopor di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B akan terbangun.

    Ia juga mengajak para delegasi dari kedutaan negara sahabat untuk segera membangun kompleks perkantoran kedutaan masing-masing pada area diplomatic compound yang berada di KIPP 1A.

    “Area ini (KIPP 1A) merupakan kawasan penting karena merupakan bagian dari kompleks diplomatik,” kata Agung.

    “Kedepannya, kompleks diplomatik ini akan menjadi kawasan yang menjadi pusat kegiatan, pusat hubungan diplomatik, dan kami mengundang negara-negara Anda untuk ikut membangun di area ini,” pungkasnya.

    Sebagaimana diketahui, BRI membangun BRI International Microfinance Center di IKN.

    BRI International Microfinance Center dibangun di atas tanah seluas 13 ribu meter persegi yang nantinya akan terdiri dari BRI Office Nusantara, BRI Microfinance Gallery, dan BRI Community Hub.

    BRI Office Nusantara memiliki 8 lantai yang di dalamnya terdapat Lobby, Priority Lounge, Office Area, dan Multifunction Hall.

    Lalu, BRI Microfinance Gallery akan difungsikan sebagai galeri untuk UMKM, serta BRI Community Hub akan berfungsi sebagai ampitheater yang dapat digunakan untuk event gathering dan outdoor exibhition.

    Berikutnya, Bank Mandiri membangun kantor berbasis digital bertajuk Mandiri Digital Services.

    Mandiri Digital Services rencananya akan terdiri dari dua lantai dengan luas bangunan kurang lebih sebesar 2.000 m2.

    Secara desain, bangunan ini akan berbentuk fluid dan mengusung konsep sustainability serta ramah lingkungan, di mana solar panel akan berfungsi sebagai salah satu sumber energi.

    Fasilitas di Mandiri Digital Services di antaranya adalah Smart Branch by Mandiri, fasilitas Smart Priority Lounge, Co-working Space, hingga SPKLU.

    Setelah BRI dan Mandiri, ada BNI yang juga membangun gedung di kawasan Mini Financial Center, IKN.

    Gedung BNI akan mengusung konsep blended with nature atau menyatu dengan alam.

    Tahap I pembangunan ini diperkirakan akan selesai pada 2026, mencakup digital branch dan ATM Drive Thru.

    Selanjutnya, ada BTN yang akan memiliki gedung kantor di lahan seluas 9.000 meter persegi.

    Gedung BTN di IKN dibangun dengan konsep Housing and Beyond dan disebut akan menyatu dengan memperhatikan kontur tanah tempat gedung akan didirikan.

    Nantinya, gedung ini akan menjadi pusat perdagangan dan jasa yang mencakup berbagai layanan, antara lain kantor cabang, layanan perbankan elektronik, co-working space, cafe internal, dan ruang terbuka hijau.

    Selain bank-bank milik negara, ada juga bank swasta yang akan membangun kantor di IKN, yaitu BCA.

    BCA tak hanya membangun kantor cabang di IKN, tetapi mereka juga akan menghadirkan UMKM Showcase Center.

    Di situ, UMKM-UMKM unggulan yang ada di sekitar IKN akan diperkenalkan dan dihubungkan dengan jaringan bisnis BCA di luar negeri.

    Kantor BCA di IKN direncanakan akan menjadi pusat layanan keuangan yang modern dan mudah dijangkau.

    Terakhir, ada Bank Pembangunan Daerah (BPD), yaitu Bankaltimtara, yang membangun kantor cabang di atas tanah seluas 9.300 m2.

    Kantor cabang Bankaltimtara di IKN akan menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan, termasuk rekening pribadi dan bisnis, pinjaman, peluang investasi, dan solusi perbankan digital.

     

  • Lebih Cepat Sebulan, Bandara VVIP IKN Rampung Maret 2025 – Page 3

    Lebih Cepat Sebulan, Bandara VVIP IKN Rampung Maret 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasinya kepada enam bank yang menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di IKN. 

    Keenam bank tersebut ditargetkan mulai membangun pada 2025 dan dapat mulai beroperasi pada 2026. Adapun enam bank tersebut yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bankaltimtara, dan BCA.

    Basuki menegaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur dasar di kawasan perbankan. 

    “InsyaAllah paling lambat nanti ketika Bapak/Ibu akan beroperasi itu sudah ada jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel), termasuk air dan sebagainya. Kemarin anggaran sudah disetujui, tidak diblokir, Rp 4,2 triliun untuk infrastruktur yang melewati kawasan investasi yang sudah groundbreaking. Jadi terima kasih semuanya mudah-mudahan sesuai rencana kita akan sama-sama membangun IKN,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).

    Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono juga menyampaikan apresiasinya kepada para bank pelopor. 

    “Peran bank akan sangat penting. Terima kasih telah menjadi pionir di area perbankan atau yang kita sebut sebagai Area Pusat Finansial Pelopor di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) 1B dapat terwujud pada tahun 2026,” kata Agung.  

    Selain itu, ia juga mengajak para delegasi dari kedutaan negara sahabat untuk segera membangun kompleks perkantoran kedutaan masing-masing pada area diplomatic compound yang berada di KIPP 1A.

    “Area KIPP 1A merupakan kawasan penting karena merupakan bagian dari kompleks diplomatik. Ke depannya, kompleks diplomatik ini akan menjadi kawasan yang menjadi pusat kegiatan, pusat hubungan diplomatik, dan kami mengundang negara-negara Anda untuk ikut membangun di area ini,” ujar Agung.

     

  • Basuki Sebut Ada Investasi Rp6,49 Triliun Siap Groundbreaking Tahap 9 di IKN

    Basuki Sebut Ada Investasi Rp6,49 Triliun Siap Groundbreaking Tahap 9 di IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap terdapat lima perusahaan yang siap memarkirkan modalnya di IKN pada groundbreaking investasi tahap 9 mendatang.

    Meski belum dapat memastikan kapan groundbreaking tahap 9 bakal digelar, Basuki membocorkan bahwa nilai investasi groundbreaking tahap 9 di IKN bakal tembus Rp6,49 triliun.

    “Ini adalah kalau tadi tentang APBN ini di tahun 2025 ada investasi swasta murni dan BUMN sebesar Rp6,49 triliun,” tuturnya dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Lebih lanjut, kelima perusahaan yang bakal groundbreaking itu bergerak di sektor pendidikan, hotel, hunian, ritel dan perkantoran. 

    Bahkan, dari daftar lima perusahaan itu terdapat satu perusahaan asing asal Malaysia. Secara terperinci, berikut daftar perusahaan/lembaga groundbreaking tahap 9 di IKN: 

    1. Universitas Negeri Surabaya

    Universitas Negeri Surabaya berencana menanamkan modal senilai Rp150 miliar untuk pembangunan gedung kampus PSDKU seluas kurang lebih 1,19 hektare (Ha) di wilayah KIPP 1B

    2. PT Makmur Berkah Hotel

    Makmur berkah hotel bakal membangun hotel bintang lima internasional di lahan seluas 2,04 hektare (ha) di kawasan KIPP 1A pada 2025. Estimasi investasi yang bakal dikucurkan mencapai Rp950 miliar

    3. PT Citadel Group Indonesia

    Selanjutnya, komitmen investasi juga datang dari perusahaan asing asal Malaysia yang hendak membangun townhouse dan mixed use senilai Rp3,97 triliun. Proyek itu bakal dibangun di lahan seluas 2,17 Ha di KIPP 1A dan akan mulai dieksekusi pada 2025

     4. PT Vitka Delifood

    Vitka Delifood bakal membangun tenant food and beverage (F&B) berupa Rumah Makan Padang Sederhana dan Momoo Juice senilai Rp20 miliar di lahan seluas 0,35 Ha KIPP 1A

    5. PT Puri Persada Lampung

    Terakhir, yakni Puri Persada Lampung yang hendak membangun gedung perkantoran di lahan seluas 3 hektare (Ha) di kawasan KIPP 1A dengan nilai investasi Rp1,4 triliun. Rencananya, proyek ini bakal dimulai pada Juli 2026.

  • Erdogan Bakal Libatkan Perusahaan Turki Untuk Bantu Pembangunan IKN

    Erdogan Bakal Libatkan Perusahaan Turki Untuk Bantu Pembangunan IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkomitmen untuk turut serta membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Orang nomor satu dari Negara Gerbang Timur dan Barat itu mengatakan akan melibatkan perusahaan-perusahaan konstruksinya untuk bisa membangun Ibu Kota di Penajam Paser, Kalimantan Timur.

    Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Prabowo Subianto usai melaksanakan pertemuan High Level Strategic Council di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (12/2/2025).

    “Kami juga berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan proyek IKN Nusantara dengan melibatkan perusahaan konstruksi kami dengan kelas dunia,” ujarnya dalam forum itu.

    Di sisi lain, belum lama ini Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selama lima tahun ke depan dengan anggaran Rp48,8 triliun.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa pembangunan IKN dipastikan masuk ke anggaran, meski masih diblokir.

    “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Hasan menjelaskan bahwa anggaran pembangunan IKN berada di Otorita IKN, yang saat ini dipimpin oleh mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Beberapa juga ada yang dianggarakan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Anggaran senilai Rp48,8 triliun itu, terang Hasan, menjadi komitmen Prabowo untuk melanjutkan proyek mercusuar tersebut dalam lima tahun ke depan, atau 2025-2029.

    Hasan menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan untuk penyelesaian pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), seperti gedung legislatif dan yudikatif.

    Dia turut mengungkap pembangunan IKN juga masih mengharapkan pendanaan dari swasta.

    “Sisanya nanti akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” paparnya.

  • Efisiensi Anggaran Disebut Tak Ganggu Pembangunan IKN, Semua Pegawai OIKN Pindah Maret 2025

    Efisiensi Anggaran Disebut Tak Ganggu Pembangunan IKN, Semua Pegawai OIKN Pindah Maret 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Semua kegiatan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) direncanakan akan dilakukan penuh di IKN Nusantara, Kalimantan Timur mulai Maret 2025.

    Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw mengatakan, semua pegawai OIKN direncanakan pindah ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

    “Direncanakan seluruh kegiatan Otorita IKN akan dilakukan penuh di Ibu Kota Nusantara dan seluruh pegawai Otorita IKN akan mulai berkedudukan dan berkantor di Gedung Otorita IKN yang telah selesai dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN mulai bulan Maret 2025 ini,” kata Troy di Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Efisiensi Anggaran

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, semua komitmen pembangunan IKN di kepemimpinan Presiden Prabowo masih terus berlanjut sejalan tujuan awalnya.

    Menurutnya, meski efisiensi anggaran 2025 diberlakukan, hal tersebut tak akan mengganggu komitmen pembangunan IKN.

    Ia mengacu pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

    Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, anggaran Rp48 triliun dipastikan tersedia guna pembangunan IKN 5 tahun ke depan.

    Pihaknya menjelaskan, sejumlah dana tersebut disiapkan guna membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif dan legislatif.

    Pegawai OIKN

    Kantor pusat OIKN dengan gedung yang baru di IKN Nusantara, Kalimantan Timur akan digunakan mulai Maret 2025. Sementara kantor OIKN yang berada Menara Mandiri merupakan kantor perwakilan OIKN di Jakarta.

    Nantinya akan ada perwakilan pegawai yang secara bergantian bertugas di kantor itu untuk kegiatan-kegiatan tertentu di Jakarta.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jokowi Wariskan Beban ke Prabowo, Ekonom Ungkap Potensi IKN Mangkrak Makin Menjadi Nyata – Halaman all

    Jokowi Wariskan Beban ke Prabowo, Ekonom Ungkap Potensi IKN Mangkrak Makin Menjadi Nyata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga berdampak terhadap proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Adapun pemangkasan anggaran ini langkah dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, IKN berpotensi mangkrak akan semakin menjadi nyata setelah adanya pemangkasan anggaran IKN secara besar-besaran pada tahun ini.

    “Dari awal kami sampaikan bahwa IKN ini membutuhkan biaya sangat besar dan akan menjadi APBN pemerintahan berikutnya. Prabowo terbukti mendapatkan beban tersebut dari Jokowi,” kata Nailul kepada Tribunnews.com, Selasa (11/2/2025).

    Menurutnya, ruang fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akibat pembangunan IKN menjadi sempit, padahal saat ini butuh ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan pembangunan dan janji kampanyenya.

    “Dengan kebutuhan dana yang begitu besar, saya rasa keputusan Prabowo menahan anggaran IKN bisa dipahami. Prabowo butuh buat nambah dana program makan bergizi gratis,” tutur Nailul.

    “Prioritaskan terlebih dahulu program MBG, dibandingkan program warisan Jokowi. Ini suatu pilihan yang logis bagi Prabowo,” sambungnya.

    Lebih lanjut Ia menyampaikan, jika nantinya proyek IKN dihentikan oleh pemerintahan Prabowo maka ada yang bilang menimbulkan kerugian besar, padahal hal ini bisa sebaliknya.

    “Saya justru melihat, jika dilanjutkan kerugiannya akan semakin besar. Sampai sekarang investor luar besar yang tunggal, belum ada. Yang katanya sudah ada antrian investor mau masuk, tapi semuanya bohong,” paparnya.

    Tak Ada Anggaran IKN

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN pada tahun ini.

    Terlebih, Kementerian PU baru saja terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun. Dari Rp 110,95 triliun, kini mereka hanya memiliki Rp 29,57 triliun.

    Maka dari itu, Dody mengatakan belum ada progres pembangunan terkini yang bisa diberikan.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan tadi saya bilang, kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres? Gimana sih? Anggarannya [saja] enggak ada,” kata Dody belum lama ini.

    “Progresnya buat beli makan siangnya pak menteri. Itu progresnya,” canda Dody.

    Sebelumnya ketika rapat bersama Komisi V DPR RI, Dody mengungkap bahwa dukungan infrastruktur dasar IKN tahun 2024 sebesar Rp 40,29 triliun. Ini adalah status per 31 Desember 2024.

    Dari sektor sumber daya air, total anggaran yang dikeluarkan pada 2024 sebesar Rp 1,45 triliun yang di antaranya untuk pengendalian banjir, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, dan pembangunan Embung KIPP.

    Lalu, di sektor bina marga sebesar Rp 18,32 triliun yang di antaranya untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan akses Bandara VVIP, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Berikutnya dari sektor cipta karya sebesar Rp 12,09 triliun di antaranya untuk bangunan gedung di kawasan Istana Kepresidenan, kantor Kemensetneg, kantor Kementerian PUPR, kantor OIKN, serta sarana dan prasarana Pemerintahan II.

    Terakhir, di sektor perumahan telah terkucurkan dana sebesar Rp 8,43 triliun di antaranya untuk hunian vertikal untuk personil TNI di IKN, hunian modular TNI, dan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) tahap II.