Xcloud.id

NGO: KIPP

  • Puja-puji Bank Dunia Buat IKN

    Puja-puji Bank Dunia Buat IKN

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan Direktur Global World Bank’s Global for Water Global Practice Saroj Kumar Jha di kawasan IKN pada Minggu (8/6). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan Nusantara, termasuk infrastruktur dan fasilitas pendukungnya.

    “Hari ini menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan langsung kepada mitra internasional seperti Bank Dunia bagaimana prinsip pembangunan yang selaras dengan alam diterapkan di IKN,” ujar Basuki dalam keterangan resmi, Minggu (8/6/2025).

    Dalam kunjungannya, Saroj Kumar Jha bersama tim Bank Dunia meninjau sejumlah lokasi strategis di kawasan IKN antara lain Bendungan Sepaku Semoi, Pengendali Banjir DAS Sanggai 1A di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, serta kawasan Istana Negara.

    Saroj Kumar Jha mengapresiasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN yang mengedepankan keseimbangan antara infrastruktur (gray infrastructure) dan kelestarian lingkungan (green infrastructure).

    “Ini sangat indah. Saya sangat terkesan melihat bagaimana Nusantara direncanakan dan dilaksanakan dengan pendekatan yang menggabungkan konstruksi dan alam secara harmonis. Ini adalah contoh yang sangat baik dan saya mendorong berbagai pihak untuk mengunjungi, berinvestasi, serta menjalin kemitraan dengan Nusantara. Ini sangat mengesankan,” ujar Saroj Kumar Jha.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala Otorita IKN atas sambutan dan kerja sama yang baik, serta berharap dapat menjadi mitra dalam pengembangan Nusantara.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Basuki yang telah menerima kami dengan baik hari ini. Saya sungguh berharap World Bank dapat menjadi mitra saat Kota Nusantara tumbuh menjadi ibu kota paling modern di dunia,” imbuhnya.

    (aid/eds)

  • Begini Suasana Salat Id Perdana di IKN

    Begini Suasana Salat Id Perdana di IKN

    Nusantara, Beritasatu.com – Ratusan pengunjung dari berbagai daerah meramaikan salat Iduladha perdana yang dibuka untuk masyarakat umum di Ibu kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, Jumat (6/6/2025) pagi.

    Sejak pukul 06.00 Wita, satu per satu pengunjung dari berbagai daerah terus berdatangan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN yang kali ini sengaja dibuka untuk umum, lantaran untuk pertama kalinya digelar salat Iduladha berjemaah di dalam lingkungan IKN.

    Lokasi salat Iduladha pun dipusatkan di Lapangan Sentra Massa, yang berada tepat di seberang Istana Negara di IKN. Salat Iduladha perdana ini pun dipimpin oleh ustaz Halim sebagai imam, dengan khotbah Iduladha disampaikan oleh Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Agus.

    Salat Iduladha perdana ini pun terbuka bagi seluruh masyarakat di wilayah IKN dan sekitarnya, oleh sebab itu tak sedikit pula pengunjung dari berbagai daerah yang ikut beribadah dan merayakan Iduladha bersama di IKN untuk pertama kalinya.

    Salah seorang pengunjung dari NTT, Ashari mengaku senang bisa merasakan salat Iduladha perdana di IKN. Pasalnya, Ashari yang baru sebulan tinggal di Kalimantan Timur, baru pertama kalinya merayakan Iduladha di IKN bersama keluarganya.

    “Saya dari NTT pak, dari NTT, baru sebulan pak. Alhamdulillah, senang pak karena baru pertama kali,” ujar Ashari kepada Beritasatu.com di IKN, Jumat (6/6/2025).

    Pada salat Iduladha perdana ini, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pun terlihat berada di saf paling depan, dengan didampingi oleh sejumlah deputi dari Otorita IKN. Basuki mengaku bahagia, karena baru pertama kalinya merasakan salat Iduladha di IKN yang diselimuti dengan udara sejuk dan bersahabat.

    “Saya kira udaranya, apa bersahabat sekali, enak sekali udaranya, jadi saya bahagia sekali bisa bersama dengan semuanya, untuk Iduladha di IKN ini,” kata Basuki usai salat Iduladha di IKN.

  • Festival Budaya Nusantara Tegaskan IKN sebagai Pusat Peradaban dan Kebudayaan Nasional

    Festival Budaya Nusantara Tegaskan IKN sebagai Pusat Peradaban dan Kebudayaan Nasional

    JAKARTA – Identitas Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan baru, melainkan juga sebagai cerminan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam.

    Penegasan ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat meresmikan Festival Budaya Nusantara perdana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, pada Jumat malam, 30 Mei 2025.

    Festival yang berlangsung hingga 1 Juni ini menjadi momen penting dalam memperkuat peran IKN sebagai pusat budaya nasional. Fadli Zon menekankan bahwa pembangunan IKN perlu berpijak pada nilai-nilai kebudayaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.

    “Kita tidak sedang membangun sekadar pusat pemerintahan, tetapi sebuah peradaban baru yang dilandasi oleh kekayaan budaya bangsa,” ujar Fadli dalam sambutannya.

    Festival dibuka dengan pertunjukan sastra tutur Betore dari Suku Paser, yang biasanya ditampilkan saat perayaan panen raya. Sebanyak 32 kontingen budaya dari berbagai provinsi ikut ambil bagian, menyuguhkan beragam atraksi seni, kuliner tradisional, kerajinan tangan, hingga produk kreatif daerah dan UMKM Kalimantan Timur.

    Fadli Zon juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang disebut berperan aktif dalam mendorong lahirnya festival ini sebagai bagian dari upaya membentuk ekosistem kebudayaan di IKN. Ia menekankan pentingnya menyediakan ruang terbuka bagi para pelaku seni dan komunitas budaya dari seluruh penjuru negeri.

    “Festival ini adalah wujud nyata dukungan pemerintah terhadap pelestarian budaya di tengah tantangan zaman. Keberagaman adalah kekuatan, dan budaya lokal harus terus mendapat tempat di era global,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kebudayaan akan menjadi kekuatan lunak (soft power) bangsa untuk memperkuat karakter nasional dan diplomasi budaya.

    “IKN harus tampil sebagai pusat peradaban yang memancarkan nilai-nilai kebhinekaan dan kearifan lokal ke pentas dunia,” tegas Fadli.

    Ia juga menyampaikan harapan agar festival ini bisa menjadi agenda tahunan dan terus berkembang menjadi Karnaval Budaya Nusantara berskala nasional. “Budaya harus menjadi ruh IKN, yang mengikat dan mempersatukan seluruh elemen bangsa,” tutupnya.

  • IKN Dapat Investasi Swasta Senilai Rp 132 Triliun, Ada dari Malaysia dan China – Halaman all

    IKN Dapat Investasi Swasta Senilai Rp 132 Triliun, Ada dari Malaysia dan China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat investasi dari swasta senilai RP 132 triliun.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkap investasi ini berbentuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU.

    “Ada pekerjaan-pekerjaan yang dikerjasamakan dengan badan usaha. Jadi dengan public-private partnership, kerjasama antara pemerintah dan badan usaha,” katanya dalam konferesi pers Kerja Sama Otorita IKN dan IDN Global yang digelar secara daring, Rabu (23/4/2025).

    Pengusaha yang terlibat dalam kerja sama ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi ada juga yang dari Malaysia dan China.

    Pengusaha swasta ini juga ada yang pribadi, ada juga yang membentuk konsorsium untuk berinvetasi di IKN.

    “Semua totalnya Rp 132 triliun untuk kegiatan-kegiatan jalan MUT-nya. Hunian, baik itu apartemen maupun landed (hunian tapak),” ujar Basuki.

    “Kemudian ada juga yang murni investasi swasta, hotel, food and beverages, itu juga mereka melakukan investasi langsung dan ini sudah mulai dikerjakan pada bulan April ini,” sambungnya.

    Dalam kesempatan sama, Basuki juga mengungkapkan bahwa anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pekerjaan infrastruktur di IKN yang sebelumnya diblokir telah dibuka.

    Ia mengatakan dana sekitar Rp 10 triliun yang sebelumnya diblokir akan digunakan untuk melanjutkan berbagai pembangunan infrastruktur yang sebelumnya telah dimulai pada 2022-2024.

    Infrastruktur itu seperti Istana Wakil Presiden (Wapres), jalan tol, proyek air limbah, serta beberapa jalan yang ada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    “Diberitahukan oleh Ibu Wamen PU dan dirjen-dirjennya bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya. Ada sekitar Rp 10 sekian triliun untuk PU melanjutkan pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menyelesaikannya,” kata Basuki.

    Mantan Menteri PUPR itu juga mengatakan bahwa dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga akan menambah lima tower rumah susun (rusun) lagi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan.

    Jadi, Basuki menegaskan Kementerian PU dan Kementerian PKP akan melanjutkan berbagai pembangunan infrastruktur yang belum selesai. 

  • Kementerian PU Alokasikan Rp10 Triliun untuk Selesaikan Pembangunan Infrastruktur di IKN

    Kementerian PU Alokasikan Rp10 Triliun untuk Selesaikan Pembangunan Infrastruktur di IKN

    JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang belum selesai di IKN, Kalimantan Timur.

    Basuki mengaku, dirinya mengetahui hal tersebut langsung dari Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti yang melakukan kunjungan ke IKN belum lama ini.

    “Alhamdulillah, pada 15 April ini kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU (Diana Kusumastuti) dan dirjen-dirjen bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, sekitar Rp10 triliun untuk PU menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan (infrastruktur) tersebut,” ujar Basuki dalam konferensi pers secara daring, Rabu, 23 April.

    Adapun pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang dimaksud seperti pembangunan jalan tol, istana wakil presiden (Wapres), masjid. Kemudian, air limbah serta ada beberapa jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    “Pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan sejak 2022-2024 dan belum selesai itu tetap dilaksanakan oleh Kementerian PU,” kata Basuki.

    Di samping itu, Basuki bilang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin oleh Maruarar Sirait (Ara) juga memiliki andil dalam pembangunan IKN.

    Menurut Basuki, kementerian itu akan membangun lima tower rumah susun (Rusun) tambahan untuk hunian di IKN.

    “Kemudian juga dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga disampaikan akan ada tambahan lima tower rusun lagi untuk ASN (Aparatur Sipil Negara),” tutur dia.

    Dengan demikian, kata Basuki, kedua kementerian itu akan tetap melanjutkan pekerjaan-pekerjaan di IKN sampai selesai.

    “Jadi dua itu, Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan multi years yang belum selesai,” pungkasnya.

  • Proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Dilelang Bulan Depan

    Proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Dilelang Bulan Depan

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan melelang proyek kawasan yudikatif dan legislatif Ibu Kota Nusantara (IKN) pertengahan Mei. Lelang proyek ini akan dilakukan usai tender pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga penataan kawasan Sepaku selesai dilakukan.

    Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, proses lelang untuk kawasan KIPP hingga Sepaku ini akan selesai pada pertengahan Mei.

    “Untuk nanti yang yudisial ekosistem dan legislatif, ini akan kita tenderkan setelah penandatangan kontrak yang ini, pertengahan Mei mudah-mudahan sudah bisa penandatangan kontrak (jalan KIPP hingga Sepaku), setelah itu perlu kita tenderkan lagi (kawasan yudikatif dan legislatif),” kata Basuki dalam acara Kerja Sama IKN-Diaspora Network Global yang disiarkan secara daring, Rabu (23/4/2025).

    Basuki mengatakan, sudah ada kepastian anggaran untuk pembangunan IKN dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maupun dari anggaran tambahan. OIKN mendapatkan tambahan Rp 8,1 triliun untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif.

    Sementara, anggaran yang sudah difinalkan DIPA mencapai Rp 5,4 triliun. Dari Rp 5,4 triliun, sekitar Rp 3,4 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan jalan di KIPP dan penataan kawasan Sepaku.

    “Karena ini pekerjaannya kan harus banyak. Kalau sekaligus nanti nggak ketanganan malah waktunya kebuang-buang. Jadi kita tahapannya begitu, sehingga ini sudah ada juga anggarannya, kita sudah proses juga DIPA-nya, sambil nanti kita melelangkan,” imbuh Basuki.

    Basuki melanjutkan, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif tidak hanya membangun pusat kantornya, tapi juga termasuk hunian untuk para anggota DPR RI hingga hakim.

    “Jadi untuk legislatif dan yudikatif tidak hanya kantornya. Jadi kalau DPR, MPR, DPD, dan kemudian MA, MK, KY itu tidak hanya kantornya tapi juga hunian para hakimnya, hunian para anggota DPR. Kemudian jalan-jalan di kawasan itu kami akan bangun mulai tahun 2025,” jelas Basuki.

    (rea/ara)

  • Desain Taman Safari di IKN Masih Tunggu Restu Prabowo

    Desain Taman Safari di IKN Masih Tunggu Restu Prabowo

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan kabar terbaru terkait proyek Taman Safari di IKN. Menurut Basuki, proyek tersebut masih menunggu konsultasi desain dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Pembangunan Taman Safari ini diinisiasi oleh Direktur Utama Adaro Energy Garibaldi ‘Boy’ Thohir bersama sejumlah pengusaha tambang lainnya. Nantinya, Taman Safari ini sebagai tempat rekreasi edukasi mengenai keragaman satwa nusantara.

    “Taman safari sekarang sedang dalam tahap desain. Ini menunggu akan dikonsultasikan dengan Bapak Presiden, itu menurut informasi yang kami sampaikan dari Pak Boy Thohir, karena ini yang membawa adalah Pak Boy Thohir, kemudian itu dengan beberapa pengusaha tambang untuk membangun taman safari tadi, itu sekarang sudah sampai desain,” kata Basuki dalam acara Kerja Sama IKN-Diaspora Network Global yang disiarkan secara daring, Rabu (23/4/2025).

    Basuki menerangkan, Boy Thohir telah menentukan lokasi lahan untuk Taman Safari yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Tepatnya, berada di belakang Istana dan berdekatan dengan area kemah mewah (glamping).

    OIKN terus memonitor keberlanjutan proyek tersebut. Dia meminta agar tahun ini pembangunan proyek itu sudah dapat dijalankan.

    “Lokasi lahannya sudah kita lokasikan di KIPP ini, di belakangnya istana sana, dekat glamping sana, jadi sudah ada lahannya, sudah dipilih. Tadi ada tiga alternatif, sudah dipilih oleh taman safari, kemudian sedang dalam tahap desainnya. Kami menunggu, kami juga monitor terus agar dapat segera dilakukan,” kata Basuki.

    Selain itu, Basuki juga menambahkan dua proyek properti, Pakuwon Nusantara dan The Pakubuwono telah memasuki tahap desain. Basuki menilai desain untuk proyek The Pakubuwono biasanya lebih lama karena membutuhkan detail lebih lanjut dalam pengerjaannya. Namun, pihak Pakubuwono telah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan proyeknya.

    “Menurut beliau yang kemarin saya temukan, yang selalu berkomunikasi, tapi nanti pembangunannya insya Allah akan lebih cepat. Tapi semua dalam desain semua, dan saya minta tahun ini semua sudah dapat melaksanakan. Kalau Pakubuwono mungkin akhir tahun atau awal tahun depan,” imbuh Basuki.

    (rea/ara)

  • IKN dibanjiri Rp132 triliun dari skema KPBU bangun jalan hingga hunian

    IKN dibanjiri Rp132 triliun dari skema KPBU bangun jalan hingga hunian

    Ada yang di sini sendiri, ada yang berkonsorsium. Jadi semua totalnya Rp132 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan total nilai investasi sebanyak Rp132 triliun dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang akan digunakan untuk membangun jalan hingga hunian.

    “Ada yang di sini sendiri, ada yang berkonsorsium. Jadi semua totalnya Rp132 triliun. Untuk kegiatan-kegiatan jalan, MUT (Multi Utility Tunnel), hunian, baik itu hunian apartemen atau hunian landing (rumah tapak),” kata Kepala OIKN Basuki saat konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Rabu.

    Basuki menjelaskan bahwa KPBU tersebut tidak hanya berasal dari investor dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri seperti Malaysia dan China.

    Selain investasi dengan skema KPBU, terdapat investasi yang murni berasal dari swasta yang akan digunakan untuk membangun hunian dan hotel, serta makanan dan minuman, yang sudah mulai dikerjakan pada April ini.

    Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertama sebesar Rp3,4 triliun untuk Otorita IKN, yang sebelumnya juga diblokir, sudah dibuka, dan ada beberapa paket pekerjaan yang sudah ditenderkan.

    “Nanti pertengahan Mei, harapan kami sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) 1A, 1B, 1C, yang di kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, (akan) dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp3,4 triliun,” ujarnya.

    Melalui besarnya nilai investasi yang masuk ke IKN, Basuki menyatakan optimisme bahwa proyek pembangunan IKN tahap II hingga 2028 akan berjalan sesuai target, karena kegiatan pembangunan fisik telah memiliki perencanaan.

    “Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya dan kita tinggal melengahkan dan kita bisa kerjakan, tinggal kita awasi,” ujarnya lagi.

    Lebih lanjut Ketua OIKN menyampaikan bahwa persiapan untuk hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat pemerintah lainnya di bidang legislatif dan yudikatif, juga terus dikebut. Pada 1 Maret, sebanyak 500 orang ASN telah menetap di IKN dan akan menyusul sekitar 582 orang lagi pada Juni mendatang.

    “Jadi kalau DPR, MPR, DPD, dan kemudian MA, MK, KY, itu tidak hanya kantornya tapi juga hunian para hakimnya, hunian para anggota DPR. Kemudian jalan-jalan di kawasan itu kami akan bangun mulai tahun 2025,” kata dia pula.

    Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Update Pembangunan IKN: Kawasan Istana dan Kemenko Selesai Juni 2025, 17 Tower Hunian ASN Tersedia – Halaman all

    Update Pembangunan IKN: Kawasan Istana dan Kemenko Selesai Juni 2025, 17 Tower Hunian ASN Tersedia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih berlanjut. 

    Otorita IKN memprioritaskan pembangunan ekosistem penunjang seperti perkantoran, hunian, transportasi, serta sarana dan prasarana sosial untuk ASN yang akan pindah ke IKN.

    Saat ini, pembangunan di Kawasan Istana meliputi Istana Negara, Istana Garuda, termasuk lapangan upacara, dan bangunan Sekretariat Presiden sudah fungsional dilengkapi bangunan pendukungnya. 

    Lalu, secara keseluruhan, kompleks Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi tempat ASN bekerja dapat menampung 9.465 pegawai.

    Saat rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (22/4/2025), Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto mengungkapkan bahwa kawasan perkantoran akan selesai pada Juni 2025.

    “Progres di Kawasan Istana, Kemenko, dan Kemensesneg serta ekosistemnya yang ditargetkan seluruhnya akan selesai pada bulan Juni 2025,” kata Bimo dikutip dari siaran pers pada Rabu (23/4/2025).

    Untuk melengkapi ekosistem perkantoran, Bimo menjelaskan bahwa saat ini di IKN sudah terdapat minimarket, restoran, ATM, vending machine, dan kantor pos, yang telah tersedia di beberapa lokasi perkantoran dan hunian.

    Kemudian, terkait kesiapan hunian bagi ASN yang akan pindah ke IKN, sudah tersedia 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan 17 tower hunian ASN.

    Selain itu, telah siap pula 5 tower hunian Paspampres, 2 tower hunian Polri, dan 2 tower hunian BIN yang telah fungsional.

    “Prinsip penyiapan hunian ini siap dihuni secara fungsional. Kalau 47 tower ini sudah selesai semua akan menampung sekitar 8.410 pegawai, dengan rencana nanti ke depan pembangunan yang dilakukan oleh Otorita IKN (sebanyak) 30 tower ASN ke depan hingga tahun 2028 dapat menampung sekitar 5.400 pegawai sehingga totalnya itu sekitar 13.810,” ujar Bimo.

    Bimo mengatakan bahwa seluruh pegawai Otorita IKN sejak awal Maret 2025 telah bekerja secara penuh di IKN. Pegawai Otorita IKN saat ini menempati kompleks hunian ASN 1.

    Para pegawai diwajibkan menggunakan bus listrik untuk moda transportasi di IKN dengan waktu tempuh perjalanan kurang dari 10 menit dan jarak tempuh sekitar 3 km.

    Saat ini, layanan bus listrik perkotaan yang disediakan sejak September 2024 untuk melayani kunjungan masyarakat dan antar jemput pegawai sudah terdapat 4 rute yang dilalui dengan armada sebanyak 10 unit bus.

    Ketersediaan Air Baku

    Bimo menjelaskan bahwa air baku disediakan dari Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku, selain itu terdapat 21 embung dan 4 kolam retensi di KIPP.

    Sarana dan Prasarana penyediaan air minum sudah terbangun dan dapat diakses pada seluruh kantor pemerintahan dan hunian.

    Adapun sarana terbangun berupa 1 IPA kapasitas 300 lps dan bangunan reservoir induk dengan kapasitas 2 x 6.000 m3.

    Lalu, jaringan yang terpasang berupa 15,87 km pipa transmisi, 9,75 km pipa interkoneksi, 22,633 km JDU (Jaringan Distribusi Utama) dan JDP (Jaringan Distribusi Pembagi) di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan).

    Kesiapan Sarana dan Prasarana Sosial

    Kemudian, untuk sebaran fasilitas kesehatan di dalam KIPP sudah terdapat beberapa rumah sakit yang siap melayani.

    Di antaranya, RS Hermina, RS Mayapada, dan RS UPT Kementerian Kesehatan. Selain itu, di sekitar KIPP terdapat 2 unit rumah sakit dan 7 Puskesmas.

    Untuk fasilitas pendidikan di sekitar KIPP terdapat 2 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama.

    Sementara fasilitas peribadatan di KIPP sudah tersedia 5 lokasi masjid yang dapat digunakan secara fungsional. 

  • Otorita IKN Ungkap Rencana Bangun 30 Tower Baru buat Hunian PNS

    Otorita IKN Ungkap Rencana Bangun 30 Tower Baru buat Hunian PNS

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berencana membangun 30 tower baru untuk hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN. Untuk tiap towernya diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 200 miliar.

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, DPR telah menyetujui anggaran Otorita IKN pada tahun 2025 sebesar Rp 14,4 triliun. Dana ini akan dipergunakan salah satunya untuk membangun 30 tower hunian ASN baru.

    Ia memperkirakan, pembangunan tower hunian baru ini membutuhkan anggaran berkisar antara Rp 150 miliar sampai Rp 200 miliar.

    “Mungkin antara Rp 150 (miliar) sampai Rp 200 (miliar) mungkin ya dengan lingkungannya, tergantung luasannya,” kata Danis, ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Pembangunan 30 tower hunian baru ini masuk ke dalam pekerjaan yang mendukung pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Anggaran Rp 14,4 triliun itu juga akan dipergunakan untuk pembangunan kawasan ini.

    Danis menjelaskan, pekerjaan 30 tower hunian baru tersebut akan dimulai seiring dengan lelang kawasan yudikatif dan legislatif ini. Lelang diperkirakan akan dimulai akhir Mei atau awal Juni 2025.

    “Bukan hanya untuk eksekutif aja, ASN saja. Tapi juga untuk pegawai-pegawai yang lain, untuk yudikatif, legislatif, sedang kita susun. Di antaranya kurang lebih ada 30 tower tambahan,” terang Danis.

    Sedangkan untuk lokasinya, ia memperkirakan akan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A. Tidak menutup kemungkinan pula sebagiannya akan mulai merambah ke kawasan 1B, 1C, bahkan di Wilayah Perencanaan 2 (WP2).

    Di IKN sendiri, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mengebut penyelesaian pembangun 47 tower Hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan-Keamanan (Hankam). Apabila telah rampung, diperkirakan hunian ini dapat menampung 8.410 pegawai.

    Sedangkan untuk 30 tower baru yang bakal dibangun Otoritas IKN, diperkirakan kapasitas tampungnya mencapai 5.400. Dengan demikian, totalnya hunian-hunian ini bisa menampung hingga 13.810 pegawai.

    Lihat juga Video MenPAN RB soal Pemindahan ASN ke IKN: Belum Ada Arahan Presiden

    (acd/acd)