Xcloud.id

NGO: KIPP

  • OIKN jadikan kopi lokal sebagai bagian ekonomi sekitar IKN

    OIKN jadikan kopi lokal sebagai bagian ekonomi sekitar IKN

    Kepala OIKN Basuki Hadimuljono sedang menikmati kopi liberika di IKN (ANTARA / HO- Humas OIKN)

    OIKN jadikan kopi lokal sebagai bagian ekonomi sekitar IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 14:29 WIB

    Elshinta.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sedang menjadikan kopi lokal yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat setempat, bisa menjadi bagian dari pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan IKN dan daerah mitra.

    “Kami ingin kopi liberika yang sejak lama ada di kawasan IKN dan kawasan penyangga tidak hanya dikenal sebagai komoditas khas, tetapi juga menjadi bagian dari ekonomi berkelanjutan di sekitar IKN,” ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Kota Nusantara, Ahad.

    Salah satu langkah menjadi ekonomi berkelanjutan berbasis kerakyatan itu, maka Sabtu kemarin, untuk pertama kalinya OIKN menggelar pameran yang dikemas dalam gelar Nusantara Liberica Coffee Exhibition (NLCE), yakni ajang yang menjadi titik temu antara petani, peracik, penikmat kopi, dan masyarakat umum.

    Pameran ini menghadirkan pelaku usaha dan petani kopi dari berbagai daerah, sekaligus membuka peluang pasar baru, dengan kata lain, giat ini untuk membuka wawasan perjalanan biji kopi liberika dari kebun hingga masuk cangkir yang siap dinikmati oleh penggemar.

    Ajang ini sekaligus memberi ruang bagi publik untuk ikut merasakan dan memahami karakter uniknya, setelah diracik oleh tangan-tangan terampil barista yang menjadi peserta dalam pameran tersebut.

    Melalui sesi _public cupping_ (cicip kopi/ uji cita rasa), peserta diajak mengeksplorasi aroma, rasa, dan tekstur liberika yang lembut dan berkarakter khas, berbeda dari arabika dan robusta yang mendominasi pasar.

    Aneka produk kopi liberika ditampilkan plus disajikan, mulai dari biji hasil panen hingga bubuk siap seduh, disertai sesi uji cita rasa, diskusi bersama barista, dan pelatihan pengolahan kopi berkualitas.

    “Liberika ini sangat _soft medium_, sehingga ini bisa mengangkat pamor liberika dari pasar yang didominasi arabika dan robusta. Ini agenda pertama kali dan menjadi langkah mengembangkan sumber daya lokal, salah satunya kopi,” katanya.

    Untuk itu, Basuki segera melakukan kerja sama untuk mengembangkan penelitian mengenai jenis kopi liberika ini. Bahkan di dekat Embung MBH IKN juga akan ditanam kopi liberika untuk kebutuhan warga IKN.

    Sejumlah varian liberika disajikan dalam giat ini, seperti liberika Kuningan dan Pemalang yang tumbuh di dataran tinggi, liberika Teluk Pandan dan Muara Badak Kalimantan Timur yang tumbuh di dataran rendah bergambut.

    Menariknya, pengunjung bisa menikmati seduhan kopi liberika yang telah dibudidayakan petani di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sejak 1975. Kopi ini dikenal masyarakat setempat sebagai Liberika Sepaku Trans dengan cita rasa khas beraroma nangka.

    Sumber : Antara

  • Wamen PANRB Dorong Pemprov Riau Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo Nasional 7 Agustus 2025

    Wamen PANRB Dorong Pemprov Riau Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo Nasional 7 Agustus 2025

    Wamen PANRB Dorong Pemprov Riau Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
    Ia menegaskan bahwa birokrasi bukan sekadar pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan. 
    Menurutnya, aparatur negara yang bertugas menjalankan roda birokrasi memainkan peran penting sebagai mesin penggerak pelayanan bagi masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien. 
    “Kehadiran saya di tengah para pelayan publik di Provinsi Riau menegaskan komitmen pemerintah bahwa birokrasi harus menjadi tulang punggung transformasi, menghadirkan layanan yang berdampak, adaptif, dan berpihak pada rakyat,” ujar Purwadi dalam keterangan resminya, Kamis (7/8/2025).
    Pasalnya, kata dia, pelayanan publik yang efektif adalah fondasi dari tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif.
    Pernyataan tersebut disampaikan Purwadi saat audiensi dengan aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Riau, Kamis.
    Karena itu, ia mendorong para aparatur negara di lingkup Pemprov Riau sebagai penggerak perubahan, untuk berpartisipasi mendukung program prioritas Presiden.
    Dalam setiap kesempatan, Presiden Prabowo selalu mengingatkan bahwa sumber daya nomor satu Indonesia bukanlah mineralnya, melainkan rakyatnya.
    Saat ini, pemerintah bukan membangun sebuah program, tetapi peradaban baru melalui lima program prioritas presiden, antara lain Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Perumahan Rakyat.
    Di sisi lain, tantangan megatren, seperti persaingan sumber daya alam (SDA), perubahan iklim, kemajuan teknologi, pertumbuhan kelas menengah, dan dinamika demografi global, terjadi begitu cepat.
    Untuk menjawab tantangan ini, birokrasi harus bertransformasi menjadi lebih lincah dan adaptif, mampu berpikir jauh ke depan, terbuka terhadap perubahan, dan melihat persoalan di lintas sektor.
    Purwadi mengatakan, reformasi pelayanan publik menjadi salah satu titik terpenting dalam Asta Cita Presiden, yang diharapkan dapat terwujud melalui pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat.
    Untuk mewujudkan reformasi pelayanan publik, Kementerian PANRB merancang strategi yang fokus pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip
    human-centered
    , digital, proses sederhana, dan kolaborasi lintas sektor.
    Melalui pendekatan tersebut, pelayanan publik diarahkan menyesuaikan kebutuhan dan pengalaman pengguna, tanpa batas wilayah administratif.
    “Untuk menghasilkan cita-cita pelayanan prima, maka harus ditopang dengan sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam manajemen ASN, dimulai dari rekrutmen berkualitas dan sesuai kebutuhan,” ucap Purwadi.
    Menurutnya, rekrutmen yang berkualitas akan mendorong terbentuknya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang responsif.
    Dalam audiensi tersebut, Purwadi mengapresiasi sejumlah capaian yang diraih Pemprov Riau. Salah satunya adalah rata-rata Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemprov Riau yang berada pada kategori baik atau mendapat predikat B.
    Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Riau untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.
    Capaian selanjutnya adalah terdapat 6 dari 12 daerah di Pemprov Riau atau sekitar 50 persen telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). 
    Purwadi juga mengapresiasi komitmen tinggi Pemprov Riau dalam merespons terhadap program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
    Adapun topik laporan paling banyak diterima adalah perihal infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, serta ketentraman dan ketertiban umum.
    Menurut Purwadi, diperlukan strategi yang lebih intensif agar tindak lanjut pengaduan warga dapat ditangani lebih cepat dan tepat, demi menjaga pelayanan publik yang responsif.
    Pencapaian lain yang diapresiasi oleh Purwadi adalah enam inovasi Pemprov Riau yang berhasil masuk Top Inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2014-2023.
    Ia berharap, seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mendorong integrasi lintas dinas dan lembaga agar masyarakat tidak terbebani oleh birokrasi yang berbelit.
    Purwadi berpesan, budaya pelayanan prima harus menjadi bagian dari etos kerja ASN. Artinya, mereka bukan hanya bekerja, tetapi benar-benar melayani masyarakat.
    Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli Syukur menyampaikan, pihaknya percaya bahwa kualitas pelayanan publik adalah wajah utama tata kelola pemerintahan karena di situlah negara hadir dan dirasakan.
    Oleh karena itu, keberhasilan pelayanan bukan hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya indikator administratif, tetapi bagaimana rakyat merasa dilayani, dimudahkan, dan hak mereka dihargai.
    “Kami terus mendorong seluruh unit pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama dan tanggung jawab bersama,” tegas Zulkifli.
    Melalui kunjungan Purwadi kali ini, diharapkan dapat memberikan dukungan pada perbaikan berkelanjutan di Provinsi Riau.
    Sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta semangat melayani yang terus tumbuh di Pemprov Riau dapat dijadikan percontohan dalam transformasi pelayanan publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Investasi di IKN bukan hanya pembangunan tapi bentuk peradaban baru

    Investasi di IKN bukan hanya pembangunan tapi bentuk peradaban baru

    Kepala negara perintahkan pembangunan yudikatif dan legislatif segera diselesaikan dalam tiga tahun,

    Penajam Paser Utara (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebutkan investasi di IKN pada pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, bukan hanya bersifat pembangunan, tetapi juga bagian dari membentuk peradaban baru.

    “IKN hadir bukan sekedar sebagai pusat pemerintahan baru, tapi laboratorium hidup model kota masa depan Indonesia,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai potensi investasi IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa.

    Begitu pula investasi di IKN bukan hanya persoalan pembangunan, lanjut dia, melainkan juga bagian dari membentuk peradaban baru yang berakar kuat dan mengarah ke dunia.

    Pembangunan Kota Nusantara yang bakal menjadi pusat pemerintahan Indonesia itu merupakan proyek prioritas nasional yang secara hukum memiliki undang-undang serta anggaran yang sudah disiapkan.

    Pembangunan difokuskan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) 1A terdapat istana dan di sebelah kanan legislatif, serta di sebelah kiri yudikatif. Saat ini pembangunan jalan di KIPP 1B sudah dimulai dengan sejumlah investasi yang masuk.

    “Kepala negara perintahkan pembangunan yudikatif dan legislatif segera diselesaikan dalam tiga tahun,” jelasnya.

    Dana dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk membiayai berbagai pembangunan strategis tahap kedua yang menjadi fondasi IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, disetujui sekitar Rp48,8 triliun.

    Dari catatan Otorita IKN investasi yang telah berjalan untuk pembangunan IKN hingga kini mencapai lebih kurang Rp65,73 triliun, investasi melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sektor hunian mencapai sekitar Rp63,3 triliun, serta sektor jalan terowongan multi utilitas (MUT) kisaran Rp71,8 triliun.

    Perusahaan yang tertarik untuk terlibat dalam dalam pembangunan IKN, menurut Basuki Hadimuljono, dari dalam maupun luar negeri.

    Saat ini IKN telah dihuni sekitar 1.200 aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja konstruksi mencapai 5.000 orang, timpal Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto, jika kegiatan baru dimulai bisa mencapai 25.000 orang,

    Kemudian ribuan turis lokal yang datang setiap hari, serta kunjungan rutin dari tamu-tamu pemerintah ke wilayah calon ibu kota Indonesia itu.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) juga meminta Otorita IKN untuk menyusun kriteria prioritas pemindahan ASN, dan saat ini sebanyak 16 kementerian/lembaga telah terpilih untuk relokasi awal.dengan jumlah ASN sekitar 3.500 orang.

    “Jadi IKN telah memiliki target pasar (market), agar ekosistem perkotaan IKN dapat berfungsi optimal dibutuhkan elemen-elemen pendukung,” kata Bimo.

    Melihat potret IKN tersebut Artha Graha Network tertarik terhadap potensi pembangunan Kota Nusantara dan bakal mempelajari kelanjutan menanamkan modal di Kota Nusantara itu.

    “Pembangunan IKN sangat menarik, khususnya untuk sektor hospitality dan food & beverage (F&B), kami akan pelajari lebih lanjut untuk investasi,” ucap perwakilan Artha Graha Network Michael Iskandar.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Otorita Bakal Lelang Proyek Baru di IKN Agustus 2025, Ini Bocorannya

    Otorita Bakal Lelang Proyek Baru di IKN Agustus 2025, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut pembangunan IKN tahap II akan segera dimulai dalam waktu dekat. Di mana, pada tahap ini pemerintah bakal melakukan pengembangan infrastruktur pendukung di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa Konstruksi IKN Tahap II akan mencakup pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif beserta dengan ekosistem pendukungnya.

    Adapun saat ini, Basuki menegaskan pihaknya telah merampungkan proses penyiapan konstruksi IKN tahap II mencakup pengadaan Kawasan Legislatif dan Yudikatif.

    “Semua tahapan persiapan pembangunan tahap kedua telah selesai termasuk anggaran, yang merupakan rangkaian kelanjutan dari pembangunan tahap satu,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025).

    Lebih lanjut, Basuki menekankan bahwa lelang proyek baru yang masuk dalam pembangunan IKN tahap II bakal segera dijalankan pada Agustus 2025.

    “Pembangunan tahap kedua akan dimulai dengan proses lelang yang akan dilakukan pada awal Agustus 2025,” ujarnya.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, OIKN sempat mengungkap total kebutuhan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap II pada periode 2025 hingga 2028 mencapai Rp48,80 triliun.

    Perinciannya, sepanjang tahun ini, OIKN mendapat alokasi anggaran senilai Rp14,4 triliun yang digunakan untuk mengeksekusi sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, mulai dari jalan hingga kawasan legislatif.

    Kemudian, pada 2026, OIKN mengungkap memerlukan kebutuhan anggaran pokok mencapai Rp17,08 triliun. 

    Akan tetapi, pada tahun depan, OIKN bakal mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp4,1 triliun yang berasal dari sisa alokasi anggaran tambahan pada tahun ini. Dengan demikian, total pos anggaran OIKN pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp21,18 triliun. 

    Lebih lanjut, pada 2027, OIKN mengungkapkan bahwa pihaknya memerlukan alokasi anggaran sebesar Rp14,64 triliun untuk melanjutkan sejumlah proyek multi years contract, sedangkan sisanya pada 2028 dibutuhkan anggaran Rp2,68 triliun.

  • IKN Tunjukkan Kemajuan, DPR Usulkan Sejumlah Kementerian Pindah Bertahap

    IKN Tunjukkan Kemajuan, DPR Usulkan Sejumlah Kementerian Pindah Bertahap

    JAKARTA – Komisi XIII DPR RI mengapresiasi atas kemajuan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan aset negara di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Hal itu disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI, Franky Sibarani, dalam kunjungannya ke IKN, Kalimantan Timur, Sabtu, 26 Juli 2025.

    Ia juga menyampaikan dukungan terhadap percepatan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun di IKN sekaligus mendorong agar beberapa kementerian mulai beroperasi secara bertahap di sana.

    “Menurut saya, saya lihat dari beberapa fasilitas yang ada ini sudah bisa dioperasionalkan.”

    “Sebagai Komisi XIII DPR, kami memberi dukungan untuk Setneg untuk sedapat mungkin ada kementerian yang dioperasikan, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, atau Kementerian ATR/BPN itu bisa disisir dulu,” ucapnya dalam keterangan.

    Selain itu, peninjauan juga dilakukan terhadap sejumlah barang milik negara yang telah dibangun di kawasan inti IKN, termasuk Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Plaza Legislatif, Istana Wakil Presiden, hingga Rumah Sakit Umum Pusat IKN.

    “Oleh karena itu, tujuan kami melihat sejauh mana progresnya dan menurut saya kemajuannya sangat luar biasa,” ungkap Franky.

    Pembangunan IKN Masuk Tahap II

    Sementara itu, pembangunan IKN telah memasuki pre-construction meeting (PCM) sebagai langkah awal pelaksanaan fase kedua serta menandai dimulainya kontrak pekerjaan fisik baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

    “Kita akan memulai pekerjaan fase kedua pembangunan IKN. Akhir bulan ini akan diumumkan pelelangan untuk pembangunan yang jauh lebih besar.”

    “Saya membayangkan pasti akan sangat padat. Kita harus bekerja sebagai satu tim, berkolaborasi, dan bersinergi,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pada Kamis, 19 Juni 2025.

    Lebih lanjut, Basuki menekankan standar tinggi yang harus dijaga dalam pembangunan, khususnya dalam aspek kualitas, keberlanjutan lingkungan, dan estetika.

    Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kawasan riparian (sempadan sungai), memerhatikan risiko banjir, serta disiplin dalam pengelolaan waktu kerja, mengingat proyek ini dimulai pada musim hujan dan hanya memiliki waktu pelaksanaan sekitar enam bulan hingga Desember 2025.

    Mantan Menteri PUPR ini pun mengingatkan seluruh pihak agar menjaga tata kelola pembangunan IKN secara transparan dan akuntabel.

    “Kita mulai fase dua dengan semangat baru dan disiplin yang lebih baik dari fase sebelumnya.”

    “Jangan ada mark up progress, suap-menyuap, atau praktik tidak etis lainnya. Mari kita jaga bersama integritas pembangunan IKN,” tutur Basuki.

  • Mantap, RSUP Milik Kemenkes Ini Segera Beroperasi di IKN

    Mantap, RSUP Milik Kemenkes Ini Segera Beroperasi di IKN

    JAKARTA – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ibu Kota Nusantara (IKN) siap beroperasi dalam waktu dekat. Rumah sakit ini akan menjadi RS vertikal pertama milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang hadir di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur.

    Sebagai tahap awal operasional, puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kemenkes mengikuti Induction Program atau pembekalan internalisasi di Kantor Kemenko 1, Nusantara, pada Kamis, 24 Juli.

    Program ini menjadi ajang pengenalan nilai-nilai dasar, arah pembangunan serta tata kelola pemerintahan IKN kepada para ASN yang akan bertugas.

    “Kami akan menjadi pionir dan contoh bagi teman-teman dari kementerian dan lembaga lainnya yang secara bertahap datang berdasarkan prioritas. Saat ini, kami punya saudara baru dari Kementerian Kesehatan yang dapat menjadi contoh dan edukasi cara hidup sehat bagi warga IKN,” ujar Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto seperti dikutip dari laman resmi IKN, Sabtu, 26 Juli.

    RSUP IKN akan menghadirkan layanan unggulan di bidang jantung dan syaraf. Ketua Pelayanan Medik RSUP IKN Tirta Asprimi Angraen menyampaikan, rumah sakit ini merupakan bagian dari 38 RS pusat milik Kemenkes yang ada di Indonesia dan akan menjadi rumah sakit pusat vertikal pertama di Kalimantan.

    “Kami diterima dengan baik dan begitu hangat, terima kasih atas sambutannya. RSUP ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan layanan kesehatan nasional, khususnya di wilayah IKN,” tutur Tirta.

    Adapun pembangunan RSUP IKN menjadi bagian dari strategi Otorita IKN dalam menghadirkan layanan publik inklusif dan setara. Rumah sakit ini tidak hanya ditujukan untuk warga di kawasan KIPP, tetapi juga masyarakat di Sepaku dan wilayah sekitar IKN.

  • Kepala Otorita Sebut Butuh Anggaran Rp48,80 Triliun untuk Bangun IKN sampai 2028

    Kepala Otorita Sebut Butuh Anggaran Rp48,80 Triliun untuk Bangun IKN sampai 2028

    JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, total kebutuhan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap II pada periode 2025 hingga 2028 mencapai Rp48,80 triliun.

    Basuki menjelaskan, anggaran itu dibutuhkan untuk mendukung pembangunan area perkantoran, hunian legislatif, kawasan yudikatif dan ekosistemnya.

    “Kebutuhan anggaran Otorita IKN sampai dengan 2028 yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden (Prabowo) sejak Januari itu adalah Rp48,8 triliun untuk membangun IKN tahap II,” ujar Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli.

    Dalam paparannya, sepanjang 2025 ini, OIKN mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp14,4 triliun yang digunakan untuk mengerjakan sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, mulai dari jalan hingga kawasan legislatif.

    Kemudian pada 2026, kata Basuki, OIKN memerlukan kebutuhan anggaran pokok mencapai Rp17,08 triliun.

    Akan tetapi, pada tahun depan, OIKN bakal mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp4,1 triliun yang berasal dari sisa alokasi anggaran tambahan pada tahun ini.

    Sehingga total pos anggaran OIKN pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp21,18 triliun.

    Meski begitu, pagu indikatif yang diterima OIKN untuk TA 2026 baru sebesar Rp5,05 triliun.

    Lantas, Basuki mengusulkan, agar Presiden Prabowo Subianto kembali menyuntikkan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun untuk memenuhi kebutuhan anggaran di 2026.

    “Kami membutuhkan anggaran dari Rp5,05 triliun, ditambah Rp16,13 triliun,” ucap Basuki.

    Adapun pada 2027, lanjut Basuki, OIKN memerlukan alokasi anggaran sebesar Rp14,64 triliun untuk melanjutkan sejumlah proyek multi years contract (MYC), sedangkan sisanya pada 2028 dibutuhkan anggaran Rp2,68 triliun.

  • WIKA Kembali Dipercaya Tingkatkan Konektivitas Kawasan Inti IKN

    WIKA Kembali Dipercaya Tingkatkan Konektivitas Kawasan Inti IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) kembali menambah portofolio dengan mengantongi kontrak baru untuk pembangunan Peningkatan Jalan Paket G di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (KIPP IKN) 1B-1C, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Proyek yang bersumber dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai pemberi tugas tersebut bertujuan untuk memperkuat konektivitas di IKN.

    Peningkatan Jalan Paket G dikerjakan dengan skema konsorsium oleh WIKA – SPT KSO, dimana porsi WIKA sebesar 70% dengan nilai total kontrak sebesar Rp426,98 miliar. Adapun lingkup pekerjaan WIKA mencakup pembangunan badan jalan dengan perkerasan beton semen dan perkerasan aspal enam lajur, penanganan bundaran dan simpang, pembangunan tiga unit box culvert, fasilitas MUT Tipe 1 (dua sel) di dua ruas jalan, serta pekerjaan PIT, taping dan crossing MUT. Proyek ini juga mencakup pembangunan satu unit jembatan pelengkung sebagai bagian dari infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

    Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW), menekankan bahwa proyek ini menjadi wujud kepercayaan pemerintah terhadap kapabilitas WIKA dalam menangani infrastruktur strategis. “Sebagai mitra pembangunan nasional, kami akan memastikan proyek berjalan dengan optimal, mengedepankan kualitas dan keberlanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan Ibu Kota Nusantara,” ujar Agung BW.

    Melalui proyek ini, WIKA kembali menegaskan peran aktifnya dalam mendukung pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta berkontribusi dalam menciptakan fondasi kota masa depan yang modern dan terintegrasi.

  • WIKA Siap Tingkatkan Konektivitas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN

    WIKA Siap Tingkatkan Konektivitas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) kembali mengantongi kontrak baru untuk pembangunan Peningkatan Jalan Paket G di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (KIPP IKN) 1B-1C. Proyek tersebut tepatnya berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

    Tujuan proyek yang bersumber dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tersebut yaitu untuk memperkuat konektivitas di IKN. Peningkatan Jalan Paket G dikerjakan dengan skema konsorsium oleh WIKA – SPT KSO, yang mana porsi WIKA sebesar 70% dengan nilai total kontrak sebesar Rp 426,98 miliar.

    Lingkup pekerjaan WIKA mencakup pembangunan badan jalan dengan perkerasan beton semen dan perkerasan aspal enam lajur, penanganan bundaran dan simpang, pembangunan tiga unit box culvert, fasilitas MUT Tipe 1 (dua sel) di dua ruas jalan, serta pekerjaan PIT, taping dan crossing MUT. Proyek tersebut juga mencakup pembangunan satu unit jembatan pelengkung sebagai bagian dari infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

    Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW) menyatakan, proyek ini menjadi wujud kepercayaan pemerintah terhadap kapabilitas WIKA dalam menangani infrastruktur strategis.

    “Sebagai mitra pembangunan nasional, kami akan memastikan proyek berjalan dengan optimal, mengedepankan kualitas dan keberlanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan Ibu Kota Nusantara,” ujar Agung BW dalam keterangan resminya, Rabu (11/6/2025).

    Melalui proyek ini, WIKA kembali menegaskan peran aktifnya dalam mendukung pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta berkontribusi dalam menciptakan fondasi kota masa depan yang modern dan terintegrasi.

    (dpu/dpu)

  • Dapat Kontrak Baru, Waskita Garap Proyek Jalan Rp 396 M di IKN

    Dapat Kontrak Baru, Waskita Garap Proyek Jalan Rp 396 M di IKN

    Jakarta –

    PT Waskita Karya (Persero) Tbk meraih kontrak baru senilai Rp 396,6 miliar pada kuartal dua 2025. Kali ini Perseroan dipercaya mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Paket D di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B-1C Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Kepala Divisi Operasi II Waskita Karya Mochamad Waskito Adi sebagai Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) dan Pejabat Pembuat Komitmen XIII-2025 Satuan Kerja Otorita IKN (OIKN) Almi Madhani.

    Hadir pula Kepala OIKN Basuki Hadimuljono serta Direktur Operasi II Waskita Karya Dhetik Ariyanto. Menurut Dhetik, pihaknya siap mendukung rencana pemerintah dalam membangun IKN.

    “Maka, peningkatan Jalan Paket D di KIPP 1B-1C merupakan salah satu proyek utama yang mendukung pengembangan pusat pemerintahan untuk menghubungkan berbagai kawasan vital di sana,” ujar Dhetik dalam keterangan resmi, Rabu (11/6/2025).

    Melalui peningkatan jalan ini diharapkan dapat terwujud suatu infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan begitu, kata dia, turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan terwujud pembangunan yang berkelanjutan.

    Sebelumnya Waskita Karya sudah mengerjakan 12 proyek IKN dengan total nilai mencapai Rp 8,2 triliun. Proyek tersebut di antaranya Gedung Sekretariat dan Bangunan Pendukung, Rumah Susun ASN 3, serta Tol IKN Seksi 3B Segmen KKT-Karingau-Simpang Tempadung yang dilengkapi Jembatan Satwa.

    “Ada pula beberapa proyek IKN yang sudah kami selesaikan pembangunannya. Sebut saja Jalan Tol IKN Segmen 5A, Jalan Feeder (District) IKN, dan kawasan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 3, dan Kemenko 4,” tutupnya.

    (ily/rrd)