NGO: KIPP

  • Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

    Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memastikan konstruksi Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlanjut pada masa kepemimpinan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    Gibran menyebut, konstruksi IKN merupakan bentuk komitmen pemerintah melakukan pemerataan pembangunan agar tidak Jawa sentris.

    “Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi, simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa Sentris,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Pada saat yang sama, Gibran menyebut saat ini progres pembangunan IKN masih berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. 

    Adapun, tambah Gibran, saat ini Otorita IKN dipastikan tengah melakukan lelang konstruksi pembangunan Kawasan Yudikatif dan Legislatif IKN.

    “Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya,” tegasnya.

    Sebelumnya, keberlanjutan pembangunan IKN itu juga ditegaskan usai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ditetapkan mendapat pagu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menegaskan nggaran tersebut dikucurkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. 

    “Anggarannya Rp6,3 triliun untuk IKN,” jelasnya dalam Konferensi Pers RAPBN di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Apabila dibandingkan dengan Pagu TA 2025, posisinya tidak berbeda. Semulanya Pagu OIKN TA 2025 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun. Namun, baru-baru ini OIKN mendapat alokasi anggaran tambahan sebesar Rp8,1 triliun. 

    Meski demikian, pagu anggaran OIKN yang ditetapkan dalam RAPBN 2026 masih jauh lebih besar dari pagu indikatif TA 2026 yang dianggarkan sebelumnya sebesar Rp5,05 triliun.

  • Tol Pertama IKN Rampung, ke Balikpapan Terasa Sejengkal

    Tol Pertama IKN Rampung, ke Balikpapan Terasa Sejengkal

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Hutama Karya (Persero) menuntaskan konstruksi Jalan Tol IKN Seksi 3A Karangjoang – KKT Kariangau sepanjang 9,275 km. Saat ini sedang dalam proses Provisional Hand Over (PHO) setelah itu, ruas ini siap memasuki tahap uji coba operasional untuk memperkuat konektivitas menuju kawasan inti IKN.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menyampaikan bahwa Hutama Karya berhasil menyelesaikan pembangunan jalan tol ini lebih awal dari jadwal yang ditargetkan yaitu Desember 2025.

    “Seksi 3A terhubung langsung ke Tol Balikpapan – Samarinda sehingga perjalanan Balikpapan – IKN menjadi sekitar satu jam. Akses yang lebih singkat akan mendukung mobilitas masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha,” ungkap Adjib dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025).

    Jalan tol ini akan terhubung langsung dengan Jalan Tol Balikpapan -Samarinda (Balsam) yang sudah beroperasi, membentuk jaringan transportasi yang mempersingkat waktu tempuh Balikpapan – IKN dari 2-3 jam menjadi sekitar 1 jam. Akses yang lebih cepat ini diharapkan memudahkan mobilitas masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha menuju IKN.

    Foto: Tol IKN Seksi 3A Karangjoang–KKT Kariangau sepanjang 9,275 km rampung. (Dok. Hutama Karya)
    Tol IKN Seksi 3A Karangjoang–KKT Kariangau sepanjang 9,275 km rampung. (Dok. Hutama Karya)

    Selama konstruksi, Hutama Karya menerapkan konstruksi berbasis digital-mulai dari pemetaan drone, desain 3D-5D, hingga GPS paver-untuk meningkatkan akurasi, efisiensi waktu, dan mutu. Proyek juga meraih sertifikasi ISO terkait mutu, lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan jalan.

    Lebih lanjut Adijb menjelaskan bahwa dari sisi teknis, ruas ini memiliki 3 lajur dengan lebar total 16,15 meter; dilengkapi 3 jembatan yang melintasi Sungai Wain (total bentang ±1.135 meter), 4 overpass, dan 1 underpass. Konstruksi menyesuaikan kondisi geoteknik: ±3,97 km struktur bertiang (elevated) dan ±4,17 km pada permukaan tanah (at grade).

    “Ini akan menjadi satu-satunya jalan tol di Indonesia yang tiga kali melewati sungai berkelok dan dilintasi kapal tongkang,” imbuh Adjib.

    “Kehadiran proyek ini juga melibatkan puluhan UMKM lokal dalam rantai pasok yang berkontribusi positif bagi perekonomian bagi masyarakat sekitar,” imbuh Adjib.

    Keberhasilan proyek ini didukung kolaborasi KSO HK-ADHI-BRANTAS.

    “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi prioritas dimana selama konstruksi kami mencatat zero accident dan zero fatality,” ujar Adjib.

    Berikut Rinciannya Tol IKN:

    Tol IKN Seksi 3A2 Karangjoang-KKT Kariangau
    Tol IKN Seksi 3A1 Karangjoang-KKT Kariangau
    Tol IKN Seksi 3B2 KKT Kariangau-Simpang Tempadung
    Tol IKN Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang
    Tol IKN Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Simpang Riko
    Tol IKN Seksi 6A Simpang Riko-Outer Ring Road IKN
    Tol IKN Seksi 6B Outer Ring Road-Simpang ITCHI
    Tol IKN Seksi 6C Simpang ITCHI-Sumbu Kebangsaan Sisi Timur KIPP

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Selama Ini Tidak Semua Orang Bisa Masuk Istana, Apalagi Jualan Bakso

    Selama Ini Tidak Semua Orang Bisa Masuk Istana, Apalagi Jualan Bakso

    GELORA.CO –  Indonesia telah memasuki usia 80 tahun. Di tahun ini, Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara. Berbagai hal baru terlihat dalam upacara pengibaran Merah Putih kemarin (17/8) di halaman Istana Merdeka. Gempita!

    Matahari tidak malu-malu menyinari langit Jakarta ketika Kepala Negara yang mengenakan pakaian melayu berwarna krem menyerahkan bendera pusaka kepada Bianca Alessia yang bertugas membawa baki. Setelah bendera pusaka itu diserahkan ke Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) perwakilan dari Sulawesi Utara itu, Prabowo langsung mencium bendera tersebut.

     

    Paskibraka Tim Indonesia Berdaulat mengantarkan sang saka Merah Putih dengan formasi baru. Jika dilihat dari atas, formasi itu membentuk angka 8 dan 0, tanda usia Nusantara yang mencapai 80 tahun. Tepuk tangan peserta upacara pun berkumandang meski sebentar dan langsung khidmat ketika El Rayyi Mujahid Faqih, Farrel Argantha Irawan, dan Arka Bintang akan menaikan bendera. 

    Formasi yang membentuk angka ini baru. Pada upacara bendera di tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Selain itu, pada upacara kali ini, presiden duduk sendiri. Pada 2024 saat upacara bendera dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Presiden ke-7 Joko Widodo duduk bersama Prabowo yang kala itu baru terpilih menjadi presiden ke-8. Pada upacara di tahun-tahun sebelumnya, presiden biasanya berdampingan dengan wakil presiden.

    Sebelum bendera pusaka sampai ke Istana Merdeka, kirab dilakukan. Memang dalam tradisi, adanya kirab untuk membawa bendera dari Monas ke Istana Merdeka. Kali ini yang berbeda adalah adanya 145 kuda ikut mengiringi kirab tersebut. Letkol Kavaleri Chandra Alit Saputra, Komandan Batalyon Kavaleri Berkuda 1 Sembrani, mengungkapkan persiapan telah dilakukan selama dua bulan dengan penuh dedikasi. Dia berharap tradisi kavaleri terus menjadi bagian penting dalam perayaan HUT kemerdekaan mendatang. “Tantangannya adalah satuan kavaleri berkuda itu bisa berhasil apabila peduli dan sayang terhadap kudanya. Itulah tantangan kami,” tuturnya.

    Suasana semakin semarak ketika peserta upacara dibolehkan untuk turun ke halaman. Bukan untuk ikut baris, tapi joget. Lagu Tabola Bale membuat semua peserta upacara berjoget. Bahkan Prabowo pun sempat turun dari kursinya. Pejabat dan beberapa artis yang datang juga tidak malu bergoyang. Bahkan, Paskibraka yang sebelumnya bertugas dengan kompak berjoget. Prajurit dari TNI dan Kepolisian tak kalah kompak. Masyarakat yang memakai baju adat juga tumpah di halaman Istana Merdeka. Meriah. Gembira. Bahkan sampai MC beberapa kali mengingatkan peserta kembali ke kursi setelah lagu itu dua kali dinyanyikan karena rangkaian upacara belum selesai. 

    Usai upacara, masyarakat disuguhi makanan UMKM. Halaman tengah Istana Merdeka yang biasanya eksklusif, kemarin boleh diakses oleh masyarakat peserta upacara. Panggung rakyat pun tersedia. Ndarboy Genk, grup musik asal Bantul, membuat semarak. Membuat tamu bingung antara makan dulu, atau ikut joget depan panggung. 

    Dewi Leba yang datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) mengapresiasi ini. Acara ini menurut dia dapat membantu roda ekonomi para pelaku usaha yang terlibat. “Jadi selain ada pesta kemeriahannya dapat, roda ekonomi di tempat ini juga berputar dan membantu para pelaku usaha, makanan dan lain-lain,” ucapnya.  

    Jawa Pos sempat mewawancarai Imam Soleh yang membawa tiga gerobak bakso malang ke Istana Negara. Pria asli Malang ini mengatakan bahwa sudah dua kali dipanggil untuk acara Istana. “Saya sehari-hari jualan di belakang Mal Sarinah,” katanya. 

    Rasa bangga tak bisa dipungkiri. Dia tidak menyangka bahwa ada kesempatan makanannya sampai diicip tamu negara di perhelatan akbar Minggu (17/8). “Tidak semua orang bisa masuk istana, apalagi jualan bakso,” ungkapnya. 

    Di hari Kemerdekaan kemarin, pria yang akrab disapa Imam Jadul itu berharap bahwa Indonesia semakin maju dan ekonominya tambah kuat. Menurutnya ini penting sebagai pedagang. “Biar masyarakatnya semakin bahagia,” tuturnya.

    Yang membuat tamu undangan juga senang adalah souvenir yang didapat. Resti dan Devi, dua sahabat dari Bekasi, rela menginap di hotel dekat Istana Merdeka. Mereka kompak memakai baju adat Sulawesi selatan. Di depan Jawa Pos, Devi membuka souvenir yang didapatnya. “Ada kaos, handuk, tumbler, dan bukunya Pak Prabowo,” ucapnya. 

    Mereka merupakan salah satu dari 8 ribu orang yang beruntung mendapatkan undangan. Resti sudah dua kali menjadi tamu undangan. Sementara Devi baru pertama kali. “Kami nyalakan laptop dan semua HP saat war undangan itu. Syukur dapat,” kata Resti. 

    Sementara itu, antusias juga terlihat dari menteri dan wakil menteri. Wamendikti Stella Chirstie memakai Baju Bodo yang merupakan adat Bugis. Dia datang bersama suaminya Bartlomiej Czech yang merupakan warga negara Polandia. “Saya senangnya pakai Baju Bodo. Jadi masih mengingat masa kecil,” ucap Stella.

    Baginya ini momen bersejarah. Sebab Czech baru pertama ikut upacara bendera di Indonesia. Czech merasa terhormat bisa merayakan 17 Agustus bersama istri dan rakyat Indonesia. “Sangat istimewa ya. Stella yang pilih (baju), saya ikut aturans aja,” katanya.

    Bagaimana dengan IKN yang tahun lalu menjadi perhelatan besar untuk merayakan HUT Kemerdekaan ke-79? Sama seperti daerah lainnya, di IKN juga diselenggarakan upacara bendera. Jika tahun lalu presiden yang menjadi inspektur upacara, tahun ini upacara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. 

    Dilansir dari Antara, upacara tersebut dilakukan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Tepatnya di Lapangan Plaza Seremoni IKN. Basuki menggunakan baju berwarna hitam dan rompi khas Dayak. “Semua gunakan pakaian adat, saya tinggal di Kalimantan makanya saya gunakan adat Dayak, jadi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung,” kata Basuki. Dia menambahkan dalam upacara di IKN, dihadiri oleh 3.000 undangan. 

    IKN dibangun di masa pemerintahan Jokowi. Termasuk dalam proyek mega besar. Prabowo pun sempat berucap ingin meneruskan IKN. Salah satunya dibuktikan dengan masih mengalokasikan dana untuk pembangunan IKN pada RAPBN 2026. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 dia menyebut besarannya Rp 6,3 triliun untuk membangun IKN di tahun depan.

    Dana yang digelontorkan itu untuk dua hal. Pertama pembangunan kawasan strategis sebesar Rp 5,71 triliun. Selanjutnya untuk dukungan menjemen sebesar Rp 553 miliar. Setidaknya pembangunan IKN dari 2022 hingga tahun lalu sudah sebesar Rp 75,8 triliun. Tahun lalu, realisasi sementara mencapai Rp 43,3 triliun.

  • Top 3: Meriahnya HUT RI di IKN – Page 3

    Top 3: Meriahnya HUT RI di IKN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    Upacara dimulai sekitar pukul 08.00 WITA di Lapangan Plaza Seremoni IKN. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono terlihat mengenakan busana berwarna hitam, peci hitam bermotif manik, serta rompi hitam bermotif khas Dayak.

    Artikel mengenai perayaan HUT RI di IKN ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

    Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Senin 18 Agustus 2025:

    1. 3.000 Peserta Hadiri Upacara HUT RI di IKN, Basuki Tampil dengan Adat Dayak

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, tampil dengan pakaian adat Dayak saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI).

    Upacara berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Minggu (17/8/2025).

    Upacara dimulai sekitar pukul 08.00 WITA di Lapangan Plaza Seremoni IKN. Basuki terlihat mengenakan busana berwarna hitam, peci hitam bermotif manik, serta rompi hitam bermotif khas Dayak.

    Simak artikel selengkapnya di sini

     

  • Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang ‘Terpasung’

    Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang ‘Terpasung’

    Bisnis.com, JAKARTA – Nasib megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk 3 tahun ke depan telah ditentukan. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam 3 tahun ke depan.

    Dia menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo akan meneruskan megaproyek ibu kota baru RI yang dimulai di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) itu.

    “IKN lanjut, sebagaimana sudah diputuskan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan dan diminta kepada Kepala Otorita IKN, dalam ini Bapak Basuki, diberi target dalam 3 tahun ke depan harus menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat kita berpindah,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di DPR RI, Jumat (15/8/2025).

    Dalam hal ini, dia menerangkan bahwa seluruh lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif akan pindah setelah IKN rampung dalam 3 tahun ke depan.

    “Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus,” tuturnya.

    Meskipun telah memberikan IKN rampung dalam 3 tahun, anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah dinilai tidak mencukupi.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun.

    Adapun, anggaran tersebut dikucurkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

    “Anggarannya Rp6,3 triliun untuk IKN,” jelasnya dalam Konferensi Pers RAPBN di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Apabila dibandingkan dengan Pagu TA 2025, posisinya tidak berbeda. Semulanya Pagu OIKN TA 2025 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun. Namun, baru-baru ini OIKN mendapat alokasi anggaran tambahan sebesar Rp8,1 triliun.

    Meski demikian, pagu anggaran OIKN yang ditetapkan dalam RAPBN 2026 masih jauh lebih besar dari pagu indikatif TA 2026 yang dianggarkan sebelumnya sebesar Rp5,05 triliun.

    Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pagu indikatif Rp5,05 triliun itu sebagaimana tertuang dalam surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2025.

    “Pagu indikatif Otorita IKN Tahun 2026 sebesar Rp5,05 triliun,” kata Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (8/7/2025).

    Basuki menambahkan anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai senilai Rp423 miliar, belanja operasional senilai Rp138 miliar dan belanja non-operasional sebesar Rp4,48 triliun yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan konstruksi fisik lanjutan.

    Kendati demikian, pagu indikatif tersebut dinilai masih jauh untuk mencukupi pembangunan pada 2026. Pasalnya, OIKN membutuhkan tambahan anggaran mencapai Rp16,13 triliun untuk melanjutkan proyek baru di IKN. 

    Kepala OIKN menyebut pihaknya telah menyampaikan usulan tambahan anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 4 Juli 2025 melalui Surat Kepala OIKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025.

    IKN Tetap Jadi Prioritas?

    Diberitakan sebelumnya, Pembangunan IKN Nusantara pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dipastikan bakal terus berlanjut. Di mana, konstruksi pembangunan bakal ibu kota baru Indonesia itu masih akan didukung oleh injeksi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono juga telah memastikan bahwa tidak akan ada moratorium pembangunan IKN semasa kepemimpinan Presiden ke-8 Prabowo Subianto.

    “Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium, dan pembangunan IKN justru dipercepat,” jelas Basuki dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (11/8/2025).

    Adapun saat ini, pembangunan IKN difokuskan pada pengembangan Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Hal itu dilakukan guna melengkapi area Kawasan Eksekutif yang telah dibangun pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia yakni Joko Widodo (Jokowi).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa lelang pengadaan proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN itu direncanakan akan dilaksanakan pada tahun depan.

    Hal itu dilakukan sembari menunggu proses politik anggaran tahun kedua Prabowo rampung dirumuskan.  

    “Ruang lingkupnya ya [yang akan ditender tahun depan], satu pembangunan gedung yudikatif dan legislatif, itu 7 paket pekerjaan, kemudian pekerjaan jalan untuk yudikatif, legislatif dan sekitarnya,” jelasnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (8/7/2025).

  • Video: Kemeriahan HUT ke-80 RI di IKN – Pesta Karnaval di Jakarta

    Video: Kemeriahan HUT ke-80 RI di IKN – Pesta Karnaval di Jakarta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Warga Kalimantan Timur khususnya Ibu Kota Nusantara (IKN) juga gak tinggal diam, malam ini. Kemeriahan pesta rakyat HUT ke-80 RI juga ada di IKN. Acara berlangsung di depan Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Kawasan Inti Pusat

    Pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara/ terbuka untuk umum. Hiburan utama akan diisi band Padi Reborn, dilengkapi bazar kuliner, doorprize dan penampilan spesial untuk ribuan penonton

    Sementara itu, Pemerintah Pusat menggelar Pesta Rakyat Hut ke-80 RI di sepanjang jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin. Acara berlangsung siang hingga malam dengan puncak hiburan musik di lima panggung utama

    Selengkapnya dalam program Special Report, Merdeka Ekonomi Berdaulat
    Indonesia Maju CNBC Indonesia, Minggu (17/08/2025).

  • Sri Mulyani Bingung Ditanya Anggaran IKN 2026

    Sri Mulyani Bingung Ditanya Anggaran IKN 2026

    GELORA.CO -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat kebingungan ketika diminta menjelaskan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2026.

    Kebingungan itu terjadi lantaran Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung alokasi anggaran IKN dalam pidato pengantar Penyampaian RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jumat 15 Agustus 2025.

    Bahkan, dalam dokumen arsitektur RAPBN 2026 yang disusun Kementerian Keuangan juga tidak dipaparkan mengenai detail kelanjutan proyek ibu kota baru tersebut.

    “Untuk IKN saya mungkin cek dulu ya. Kami tidak… ada nggak ya? Saya tidak diberikan feeding. Belum ada. Nanti saya tanya ke tim saya soal IKN. Begitu banyak anggaran yang muncul, nanti saya sampaikan ya,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 di Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan.

    Sri Mulyani sempat mengatakan informasi anggaran IKN masih “ditulis” oleh jajaran kementerian. Tak lama kemudian, ia menyebutkan angka sekitar Rp6,3 triliun untuk pembangunan IKN pada 2026. 

    “Untuk IKN Rp6,3 triliun (2026), kalau enggak salah ya. Nanti saya cek lagi,” ucapnya.

    Adapun jumlah tersebut terus menyusut dibanding tahun sebelumnya. Sejak awal kepemimpinan baru Presiden Prabowo, pemerintah masih mengalokasikan anggaran IKN Rp13 triliun, dengan rincian Rp5,4 triliun untuk pekerjaan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan Rp8,1 triliun untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif.

    Namun, anggaran ibu kota garapan presiden terdahulu Joko Widodo (Jokowi) itu pun jauh menurun dari alokasi 2024 yang mencapai Rp43,4 triliun.

  • Pembangunan kawasan legislatif-yudikatif di IKN mulai akhir Oktober

    Pembangunan kawasan legislatif-yudikatif di IKN mulai akhir Oktober

    Penajam Paser Utara, Kaltim (ANTARA) – Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan mulai akhir Oktober 2025.

    “Kawasan legislatif dan yudikatif dijadwalkan mulai dibangun akhir Oktober atau awal November 2025,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya kelanjutan pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, Sabtu.

    “Semua persiapan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif itu sudah selesai,” tambahnya.

    Kawasan tersebut menjadi pusat fungsi pemerintahan nasional, melengkapi pembangunan Istana Presiden dan kantor kementerian yang telah berlangsung sejak 2022.

    “Gedung DPR/MPR/DPD dibangun di sisi timur KIPP, serta Mahkamah Agung dan institusi yudikatif berada di sisi barat,” jelasnya.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU), lanjut dia, menyiapkan anggaran tambahan Rp8,1 triliun untuk pembangunan gedung dan infrastruktur pendukung.

    “Proyek jalan akses menuju kawasan legislatif dan yudikatif telah dilelang Agustus 2025, nilai kontrak Rp2,9 triliun,” ungkapnya lagi.

    Jalan menuju kompleks legislatif dirancang sepanjang 3,7 kilometer. Proyek pembangunan jalan menggunakan skema tahun jamak (multiyears) durasi pengerjaan 660 hari kalender.

    Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di kawasan KIPP IKN merupakan syarat penting bagi pemindahan ibu kota secara resmi dari Kota Jakarta ke sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur itu.

    “Tidak cukup hanya eksekutif. Harus ada legislatif dan yudikatif yang fungsional,” katanya.

    Pembangunan tahap dua menjadi bagian dari strategi percepatan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, sebut Basuki Hadimuljono.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Novi Abdi
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Otorita IKN Lelang 24 Proyek Senilai Rp 18,47 T, Gedung DPR hingga MA

    Otorita IKN Lelang 24 Proyek Senilai Rp 18,47 T, Gedung DPR hingga MA

    Jakarta

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melelang sebanyak 24 proyek pembangunan, pengawasan dan manajemen senilai Rp 18,47 triliun sebagai bagian dari pembangunan Nusantara Tahap II. Proyek-proyek yang dilelang mayoritas merupakan bagian dari infrastruktur kawasan legislatif dan yudikatif.

    Dikutip dari Sistem Informasi Pengadaan Nasional INAPROC, Rabu (13/8/2025), informasi lelang proyek-proyek tersebut mulai unggah sejak 31 Juli 2025. Waktu dibukanya lelang beragam, di mana pembukaannya mulai pada bulan Agustus ini. Sedangkan pengumuman lelang dan penandatanganan kontrak dijadwalkan pada akhir Oktober 2025.

    Dari 24 proyek pembangunan dan pengawasan tersebut, proyek dengan nilai lelang paling tinggi ialah konstruksi gedung dan kawasan DPR II senilai Rp 2,2 triliun. Sedangkan nilai terendahnya ialah untuk untuk supervisi pembangunan embung KIPP 1C senilai Rp 14,5 miliar.

    Dalam periode lelang kali ini, setidaknya terdapat 13 proyek pembangunan senilai Rp 18,13 triliun. Sementara sisanya sekitar Rp 340 miliar merupakan proyek pengawasan dan manajemen.

    Ketigabelas proyek tersebut terdiri atas tujuh pembangunan gedung senilai Rp 13,1 triliun, tiga paket jalan kawasan kompleks senilai Rp 4,08 triliun, dua pembangunan embung senilai Rp 595 miliar, dan satu proyek pembangunan kolam retensi Rp 355 miliar.

    Secara keseluruhan, proyek pembangunan hingga manajemen yang dilelangkan di kawasan yudikatif sendiri nilainya mencapai sekitar Rp 5,3 triliun. Sedangkan total anggaran kawasan legislatif yang dilelang bulan ini mencapai sekitar Rp 10,94 triliun.

    Setidaknya ada tiga paket pekerjaan pembangunan di kawasan yudikatif senilai Rp 5,2 triliun. Paket tersebut terdiri atas pembangunan gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Masjid IKN, dan Plaza Keadilan senilai Rp 3,3 triliun. Lalu ada juga satu pembangunan jalan senilai Rp 1,9 triliun.

    Sedangkan untuk kawasan legislatif, setidaknya ada enam paket pekerjaan pembangunan senilai Rp 10,78 triliun. Paket tersebut terdiri atas pembangunan lima gedung yakni gedung DPR I, DPR II, DPD, Sidang Paripurna, dan MPR senilai Rp 9,8 triliun. Lalu ada juga pembangunan jalan kawasan kompleks senilai Rp 982,1 miliar.

    (acd/acd)

  • Konstruksi Berlanjut, Otorita Lelang Proyek Jalan KIPP 1A di IKN Rp1,2 Triliun

    Konstruksi Berlanjut, Otorita Lelang Proyek Jalan KIPP 1A di IKN Rp1,2 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bakal melanjutkan konstruksi proyek jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A. Dalam laporannya, proyek itu dilelang dengan nilai konstruksi mencapai Rp1,2 triliun.

    Mengacu pada laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), lelang Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A di IKN dimulai pada 5 Agustus 2025. Di mana, saat ini proses lelang tersebut telah masuk dalam tahap pengumuman prakualifikasi.

    Proyek ini bakal digarap dengan mekanisme pembiayaan kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga 2027.

    Dalam dokumen yang dibagikan, panjang pelaksanaan Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A mencapai 5,39 kilometer (Km). Lewat Pembangunan ini, diharapkan bakal meningkatkan dukungan konektivitas di KIPP IKN.

    Adapun, jangka waktu keseluruhan pelaksanaan pekerjaan diprediksi bakal dimulai pada September 2025 dan ditargetkan rampung pada Desember 2027.

    Proses pengerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Di mana, waktu yang disediakan untuk menyelesaikan pekerjaan kecuali pelaksanaan pemeliharaan kinerja jalan dan jembatan untuk masing-masing lingkup selambat lambatnya 750 hari kalender.

    “Untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan paket pembangunan Jalan Kompleks KIPP 1A ini diperlukan biaya sebesar Rp1,20 triliun dan dibiayai dari sumber dana APBN Tahun Anggaran 2025 – 2027,” tulis dokumen uraian singkat paket pembangunan, dikutip Selasa (12/8/2025).

    Sementara saat ini, total peserta yang tengah mengikuti lelang pengadaan proyek tersebut tembus 45 peserta. Proses pengumuman pemenang tender bakal dilakukan pada 30 September 2025.

    Sebelumnya, Badan Otorita IKN juga telah memulai beberapa pembangunan jalan di KIPP. Terdapat dua segmen yang saat ini tengah dikerjakan yakni jalan KIPP 1B dan 1C yang mencakup pembangunan jaringan jalan untuk menunjang konektivitas di KIPP IKN.

    Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa hingga akhir Juli 2025 konstruksi kedua proyek senilai Rp3,04 triliun itu telah mencapai 10%. Posisinya jauh lebih besar dari target konstruksi yang ditetapkan sebesar 6%.

    “Perlu diperhatikan betul kualitasnya, pembangunan sudah terbilang cukup bagus dari awalnya target 6%, sekarang sudah berjalan 10%,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/7/2025).

    Dua segmen jalan di KIPP 1B dan 1C itu memiliki total panjang mencapai 12,2 kilometer (Km) dan terbagi ke dalam tujuh paket pengerjaan. 

    Meski masa pelaksanaan proyek direncanakan berakhir pada 31 Desember 2025, Basuki menegaskan pentingnya percepatan pembangunan demi menjamin kelancaran akses dan konektivitas di kawasan KIPP 1B dan 1C.