Xcloud.id

NGO: KIPP

  • IKN tak akan Pernah Beralih Menjadi Kota Pemerintahan

    IKN tak akan Pernah Beralih Menjadi Kota Pemerintahan

    GELORA.CO – Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai, istilah kota politik yang kini disematkan pada Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ada di Kalimantan Timur sebagai sinyal bila provinsi tersebut tak akan pernah menjadi pusat pemerintahan.

    “Istilah itu justru menunjukkan ibu kota pemerintahan kemungkinan tidak akan berpindah dari Jakarta ke IKN dalam waktu dekat,” kata Saidiman kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Minggu (21/9/2025).

    Bahkan, sambung dia, hal ini kemungkinan tidak akan terjadi sampai berakhirnya pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Meski begitu, Saidiman mengaku masih heran dengan istilah Ibu Kota Politik pada IKN ini. “Istilah Ibu Kota Politik itu masih belum jelas dan ambigu,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028.

    Penetapan ini melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Keputusan tersebut diundangkan pada 30 Juni 2025.

    “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” tulis dalam beleid dikutip di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Lebih lanjut, Prabowo kemudian mendetailkan target pelaksanaan pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.

    Pertama, luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektar.

    Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20 persen.

    Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen.

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen.

    Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara menjadi 0,74.

    Dalam beleid itu juga menyebut untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota, pembangunan gedung/ perkantoran di Ibu Kota Nusantara.

    Kemudian, pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan di lbu Kota Nusantara, pembangunan sarana prasarana pendukung lbu Kota Nusantara, serta pembangunan aksesibilitas dan konektivitas Ibu Kota Nusantara.

    Sementara, terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, tergambarkan pada pertama jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang dan cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25 persen.

    Untuk terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di lbu Kota Nusantara, dilakukan diantaranya pemindahan ASN/hankam ke Ibu Kota Nusantara serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas lbu Kota Nusantara.

  • Kunjungi IKN, Kepala Basarnas Harap Kantor Pusat Basarnas di IKN Segera Terwujud Nasional 20 September 2025

    Kunjungi IKN, Kepala Basarnas Harap Kantor Pusat Basarnas di IKN Segera Terwujud Nasional 20 September 2025

    Kunjungi IKN, Kepala Basarnas Harap Kantor Pusat Basarnas di IKN Segera Terwujud
    Penulis
    KOMPAS.com 
    – Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, mengungkapkan rasa bangganya terhadap progres pembangunan IKN serta harapannya agar pembangunan Kantor Pusat Basarnas segera terealisasi.
    “Saya bersyukur dan bangga melihat perkembangan IKN saat ini. Harapan saya, Basarnas dapat segera hadir dan aktif di IKN. Semoga IKN benar-benar menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di mata dunia,” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/9/2025).
    Hal tersebut dikatakan Mohammad Syafii saat melaksanakan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat (19/9/2025). Kunjungan ini difokuskan pada peninjauan lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan Kantor Pusat Basarnas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
    Kedatangan Kepala Basarnas beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Berdasarkan rencana, Kantor Pusat Basarnas akan dibangun di atas lahan seluas 0,75 hektar (ha) dan bersebelahan dengan kompleks perkantoran Yudikatif di KIPP IKN.
    Selain meninjau lahan, rombongan juga mengunjungi sejumlah titik penting di IKN, antara lain Istana Negara dan Taman Kusuma Bangsa.
    Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, turut menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kerja Kepala Basarnas.
    “Terima kasih atas kunjungan Kepala Basarnas ke IKN. Kita semua berharap pembangunan Kantor Pusat Basarnas dapat segera diwujudkan di kawasan ini,” ujarnya.
    Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, rombongan Basarnas juga melakukan penanaman 25 pohon di Taman Bhinneka Tunggal Ika, sebagai simbol kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di IKN.
    Kunjungan ini menandai komitmen Basarnas untuk memperkuat perannya dalam sistem tanggap darurat nasional dengan berpusat di Ibu Kota Nusantara.
    Kehadiran Kantor Pusat Basarnas di KIPP tidak hanya akan meningkatkan kecepatan dan efektivitas layanan pencarian dan pertolongan, tetapi juga memperkuat posisi IKN sebagai pusat pemerintahan modern, hijau, dan berkelas dunia.
    Dengan sinergi seluruh elemen bangsa, IKN diharapkan menjadi cerminan masa depan Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan membanggakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Prabowo Gantung Nasib IKN hingga Jelang Akhir Masa Jabatan

    Kala Prabowo Gantung Nasib IKN hingga Jelang Akhir Masa Jabatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Nasib Ibu Kota Negara (IKN) masih belum menentu tahun ini. Operasional di Ibu Kota Baru Indonesia itu baru akan terlihat 3 tahun lagi atau menjelang akhir masa jabatan Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo menetapkan IKN Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

    “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).

    Mewujudkan hal itu, Prabowo juga merinci rencana pembangunan ke depan. Pertama, Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan total luas mencapai 800 hingga 850 hektare.

    Kedua, pemerintah menetapkan pembangunan gedung atau perkantoran di Ibu Kota Nusantara dicanangkan hanya 20% dari total lahan tersedia. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50% dari lahan tersedia.

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%, dan Kelima indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara ditetapkan menjadi 0,74.

    “Untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitamya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya,” tambahnya.

    IKN

    Selain itu, guna mendukung IKN sebagai Ibu Kota Politik nantinya, Prabowo menetapkan bakal memindahkan 1.700 hingga 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

    Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono memastikan pemerintah bakal melanjutkan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). 

    Dalam penjelasannya, Basuki menegaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) saat ini telah merancang pemindahan ASN dari 15 Kementerian dan Lembaga (K/L). 

    “Kementerian PAN-RB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025).

    Adapun saat ini, tambah Basuki, sebanyak 1.170 ASN Otorita Ibu Kota Nusantara telah resmi pindah ke IKN. Di mana, ribuan ASN pionir itu bertempat tinggal di hunian ASN yang telah dibangun oleh Kementerian PU.

    Anggaran Ditolak Banggar ….

  • Prabowo Tetapkan 1.700-4.100 ASN Bakal Pindah ke IKN

    Prabowo Tetapkan 1.700-4.100 ASN Bakal Pindah ke IKN

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Ditargetkan 1.700-4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah dan bertugas di IKN.

    Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diundangan per 30 Juni 2025.

    Untuk mendukung terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028, Prabowo melalui Perpres tersebut menetapkan beberapa hal. Pertama, pemindahan dan/atau penugasan ASN ke kawasan ibu kota baru itu.

    “Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang,” bunyi beleid tersebut dikutip Jumat (19/9/2025).

    Kedua, cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25%. Untuk terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, dilakukan pemindahan ASN/hankam ke IKN serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas IKN.

    Lebih lanjut, dalam Perpres tersebut disebutkan, perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke IKN dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabowo merincikan target pelaksanaan pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Pertama, luas area KIPP dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektare (ha)

    Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20%. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50%.

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%. Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan IKN menjadi 0,74.

    “Untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya,” lanjutnya.

    Pemindahan ASN ke IKN

    Sebelumnya, Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto menyampaikan bahwa Kementerian PANRB telah menyampaikan kepada Otorita IKN untuk menyusun kriteria prioritas pemindahan ASN. Untuk tahap awalnya, total ada sebanyak 3.500 ASN dari 16 kementerian/lembaga (KL) yang disiapkan untuk pindah.

    “Sebanyak 16 kementerian/lembaga telah terpilih untuk relokasi awal, dengan jumlah ASN sekitar 3.500 orang,” kata Bimo, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).

    Bimo juga menambahkan, IKN telah memiliki target market. Saat ini IKN telah dihuni oleh 1.200 ASN dengan jumlah pekerja konstruksi mencapai 5.000 orang.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pihaknya masih harus melakukan penapisan atau seleksi ulang dalam menjaring kebutuhan ASN di IKN. Langkah ini menyusul perubahan struktur pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    “Tahun ini (sudah mulai proses penapisan). Kemarin mereka (kementerian/lembaga) berkonsolidasi, nah ini sekarang dengan jumlah pegawainya itu sudah berapa sih setiap kementerian lembaga kan sekarang jadi terpecah. Ini lembaga-lembaga mana saja yang harus dipindahkan,” kata Rini ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Namun demikian, ia menekankan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto menyangkut pemindahan ASN ke IKN. Dalam hal ini, Prabowo menargetkan IKN dapat menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik di tahun 2028.

    Rini juga belum dapat memastikan kapan proses penapisan hingga pematangan skema pemindahan ASN ke IKN akan rampung. Prosesnya akan terus berjalan, sehingga harapannya kelak ketika Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemindahan ibu kota rampung, ASN sudah siap dipindahkan.

    “Presiden 2028 tuh kan harus ada tiga trias politika harus ada di sana semuanya. Dan saya juga kan tentunya ada tugas dengan Otorita IKN untuk menyelesaikan itu. Nanti kita secara bersama-sama lagi menyesuaikan supaya nanti kalau sudah ada Perpres segala macam, ini sudah bisa masuk (ASN ke IKN),” ujarnya.

    Tonton juga video “Pembangunan IKN Terancam Molor gegara Tambahan Anggaran Ditolak” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Prabowo Teken Perpres, Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

    Prabowo Teken Perpres, Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memastikan kelanjutan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN). IKN akan dijadikan Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.

    Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangan per 30 Juni 2025.

    “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut dikutip Jumat (19/9/2025).

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabowo merinci target pelaksanaan pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Pertama, luas area KIPP dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektare (ha).

    Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20%. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50%.

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%. Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara menjadi 0,74.

    “Untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya,” lanjutnya.

    Pemindahan ASN ke IKN

    Di samping itu, untuk mendukung terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan IKN, Prabowo juga menetapkan beberapa hal. Pertama, pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.1O0 orang.

    Kedua, cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25%. Untuk terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, dilakukan pemindahan ASN/hankam ke IKN serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas IKN.

    Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan Nusantara masih terus dilanjutkan dan kini memasuki tahap kedua. Ditargetkan IKN dapat menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028.

    Ibu Kota Politik

    Ibu kota politik adalah kota yang menjadi pusat pemerintahan dan administrasi suatu negara, tempat di mana kantor-kantor lembaga pemerintahan berada. Hal ini ditandai dengan pembangunan Istana Kenegaraan, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), hingga kantor lembaga-lembaga pemerintah.

    Fungsi IKN sebagai Ibu Kota Politik juga didukung oleh rencana pembangunan infrastruktur legislatif seperti Gedung Parlemen, hingga yudikatif seperti Kantor Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya. Proyek infrastruktur tersebut masuk ke dalam jajaran pembangunan IKN Tahap Kedua.

    Basuki mengatakan, proses pemindahan ASN akan terus berlanjut sesuai rencana strategis yang telah disusun pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) tengah mempersiapkan skemanya.

    “Kementerian PANRB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).

    Tonton juga video “Pembangunan IKN Terancam Molor gegara Tambahan Anggaran Ditolak” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Otorita Ungkap Investor Dubai Minat Investasi di IKN, Nilainya Rp3,7 Triliun

    Otorita Ungkap Investor Dubai Minat Investasi di IKN, Nilainya Rp3,7 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut telah mengantongi minat investasi dari salah satu investor asal Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Di mana, investor tersebut berencana membangun pusat perbelanjaan dan mixed-use.

    Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa perusahaan asal Dubai itu yakni Ayedh Dejem Group yang telah menyampaikan minat investasi untuk melakukan pengembangan di tanah seluas 10 hektare (Ha) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Dejem, yang [investor] Dubai itu, mau bikin mal. Itu ada 10 hektare, yang 8 [hektare] dibikin mal, yang 2 hektare dia mau wakafkan untuk membangun masjid,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (15/9/2025).

    Melengkapi pernyataan tersebut, Deputi bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Sudiro Roi Santoso menjelaskan bahwa komitmen investasi yang telah disampaikan Ayedh Dejem Group itu mencapai Rp3,7 triliun.

    Namun sayangnya, dia masih belum merinci kapan minat investasi itu bakal direalisasikan. Hanya saja, pengembangan itu disebut akan dilakukan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    “Yang 10 hektare itu perkiraan awal sekitar Rp3,7 triliun,” jelasnya singkat.

    Berdasarkan catatan Bisnis, komitmen investasi Ayedh Dejem Group pertama kali disampaikan melalui tahap penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA) dengan Otorita IKN pada 8 Mei 2025.

    Sebelumnya, CEO Dejem Group Zed Ayesh menjelaskan bahwa pembangunan proyek mixed use tersebut bakal dijalankan secara bertahap seiring dengan pertumbuhan kawasan IKN. 

    Tak hanya itu, dia juga menyampaikan komitmen sosial Dejem Group untuk turut serta mengakuisisi lahan tambahan seluas 4 hektare, di mana 2 hektare di antaranya akan dialokasikan untuk pembangunan masjid demi mendukung kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Nusantara.

    “Kami melihat IKN sebagai simbol masa depan Indonesia yang progresif dan inklusif. Kami sangat percaya bahwa investasi di Nusantara bukan hanya keputusan bisnis, tetapi juga kontribusi nyata dalam membangun pusat peradaban,” jelasnya. 

    Selain itu, Zed Ayesh juga berharap kolaborasi pembangunan IKN itu diharapkan menjadi awal perjalanan jangka panjang bisnis Ayedh Dejem Group di pasar Indonesia. 

  • Investor Swasta Ramai-Ramai Bangun IKN, Ini Daftarnya

    Investor Swasta Ramai-Ramai Bangun IKN, Ini Daftarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bakal memegang kendali pembangunan IKN mulai tahun depan. Pada pembangunan IKN Tahap II, telah dilakukan proses lelang beberapa paket pekerjaan.

    Fokusnya bakal mengarah untuk pembangunan ekosistem Kawasan Yudikatif dan Legislatif, serta jalan dan infrastruktur pendukungnya di dalam KIPP (termasuk di dalamnya jaringan air minum dan embung).

    “Hal ini untuk mendukung terciptanya IKN sebagai Ibu Kota Politik,” kata Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga kepada CNBC Indonesia, Minggu (7/9/2025).

    Ia mengklaim investor yang sudah berminat cukup banyak. Beberapa sudah memulai pembangunan dan telah beroperasi sejak pembangunan Tahap I seperti Telkom Smart Office, PLTS IKN 50 MW, Restoran Kampung Kecil, RS Hermina, RS Mayapada, Swissotel Nusantara, dan Hotel Qubika.

    Foto: Ibu Kota Nusantara (IKN). (Dok. Otorita IKN)
    Ibu Kota Nusantara (IKN). (Dok. Otorita IKN)

    “Adapun pembangunan dari investasi atau swasta murni yang masih berprogres yakni Bus EV Interchange by Pakuwon, RS Abdi Waluyo, serta Universitas Gunadarma,” sebut Danis.

    Mekanisme pembangunan IKN melalui APBN Tahun anggaran 2025 sejak Tahap II ini telah mulai dilaksanakan oleh OIKN, saat ini peningkatan jalan di 1B dan 1C serta penataan Kawasan sudah dalam pekerjaan konstruksi.

    “Selain itu, saat ini sedang dilakukan pemilihan penyedia untuk bangunan gedung perkantoran dan kawasan legislatif dan yudikatif, disertai sarana dan Prasarana pendukungnya seperti Hunian, jaringan air minum, embung, kolam retensi, dan lain-lain,” ujar Danis.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RM Padang Sederhana Bakal Nongol di IKN

    RM Padang Sederhana Bakal Nongol di IKN

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan PT Vitka Delifood resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pengembangan lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara. Lewat kerja sama ini, Rumah Makan Sederhana (RM Sederhana) akan hadir di IKN.

    PT Vitka Delifood akan mengembangkan lahan seluas 12.713 m² di KIPP 1A. Lahan itu akan digunakan untuk membangun perkantoran, lembaga riset, restoran, masjid, serta fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung aktivitas masyarakat di IKN.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa pembangunan tahap pertama (fase 1) dari area ini rencananya akan dimulai pada kuartal IV 2025.

    “Kerja sama ini menjadi salah satu langkah konkret dalam menghadirkan kuliner Nusantara di IKN. Kami berharap kerja sama ini dapat mempercepat terwujudkan ekosistem kota di IKN,” ujar Basuki dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (28/8/2025).

    Basuki mengatakan, kolaborasi ini mencerminkan peran penting sektor swasta dalam mempercepat pembangunan IKN.

    Dengan hadirnya RM Sederhana beserta fasilitas pendukung lain, IKN tidak hanya membangun pusat pemerintahan, tetapi juga menciptakan ruang hidup yang inklusif, berkelanjutan, dan mencerminkan kekayaan budaya Indonesia.

    “Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari pembangunan IKN. Kehadiran RM Sederhana di IKN diharapkan dapat memberikan sajian kuliner khas yang sudah dikenal luas masyarakat,” ujar Komisaris Utama PT Vitka Delifood, Asman Abnur.

    Lihat juga Video: Mampir ke RM Padang Peranakan Legendaris

    (acd/acd)

  • IKN dan PLN Sepakat, Jaringan Listrik di KIPP Jadi Prioritas Utama – Page 3

    IKN dan PLN Sepakat, Jaringan Listrik di KIPP Jadi Prioritas Utama – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menjalin sinergi dengan PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra), untuk memastikan ketersediaan jaringan listrik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya langkah cepat dalam penyediaan infrastruktur energi di IKN.

    “Saya kira ini waktu yang tepat untuk sharing soal sinergi kita. Saat ini kita sedang membangun jalan di 1A dan 1C. Saya kira supaya bisa mempercepat pembangunan, daerah yang belum ada jaringan listrik, kita bisa mulai dari sana,” ujar Basuki, Selasa (26/08/2025).

    Selain membahas percepatan pembangunan jaringan listrik, pertemuan ini juga menekankan pentingnya koordinasi strategis antara Otorita IKN dan PLN dalam memenuhi kebutuhan energi di IKN, termasuk transisi menuju energi baru terbarukan.

    General Manager PT PLN UID Kaltimra Muchamad Chaliq Fadli menyampaikan komitmen PLN untuk mendukung penuh kebutuhan energi IKN, sejalan dengan arahan dari PLN pusat.

    “Kami diminta PT PLN pusat untuk bersinergi dengan Otorita IKN, menyikapi kebutuhan pengembangan energi baru terbarukan di IKN. Disampaikan bahwa agar PLN berkoordinasi, memastikan kebutuhan listrik di IKN terpenuhi, misinya adalah seratus persen energi nol bersih di 2045,” tuturnya.

     

  • Gibran Pastikan IKN Berlanjut, Pakar Pertanyakan Modal karena Sepi Investor

    Gibran Pastikan IKN Berlanjut, Pakar Pertanyakan Modal karena Sepi Investor

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan berlanjut pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.Gibran menyebut, hal itu dilakukan dalam rangka melakukan pemerataan pembangunan khususnya di wilayah luar Jawa.

    “Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi, simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa Sentris,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Menanggapi hal itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyoroti kesanggupan fiskal negara dalam memodali pembangunan mega proyek IKN yang digagas pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

    Terlebih, Wijayanto juga menyebut hingga saat ini pengembangan IKN belum memiliki ekosistem investasi yang baik. Sehingga, pemerintah tidak dapat mengandalkan pembangunan lewat suntikan modal swasta.

    “Fakta juga menunjukkan bahwa tidak banyak investor berminat dan saat ini kita tidak mempunyai kemampuan fiskal untuk mewujudkannya. Apalagi situasi ekonomi belum tentu akan membaik di tahun-tahun mendatang,” jelasnya kepada Bisnis.

    Berdasarkan hal itu, WIjayanto berharap agar pemerintah dapat meninjau kembali rencana melanjutkan pengembangan IKN.

    Wijayanto berpandangan, minimnya modal negara hingga ketidakpastian ekonomi membuat IKN saat ini bukan lagi prioritas pembangunan nasional.

    Pada saat yang sama, dia juga mengatakan bahwa kehadiran IKN justru mempersulit koordinasi antar pemerintahan dan mengerek biaya operasional.

    “Jika targetnya untuk pemerataan pembangunan, yang kita pindah bukan ibu kota, tetapi seharusnya adalah hub-hub ekonomi nasional termasuk KEK, pusat industri, serta kantor pusat BUMN,” pungkasnya.

    Diketahui, keberlanjutan pembangunan IKN itu juga ditegaskan usai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ditetapkan mendapat pagu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menegaskan nggaran tersebut dikucurkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. 

    “Anggarannya Rp6,3 triliun untuk IKN,” jelasnya dalam Konferensi Pers RAPBN di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).