Xcloud.id

NGO: KIPP

  • Kabupaten Cianjur terbanyak dugaan pelanggaran dan pidana Pemilu se-Jabar

    Kabupaten Cianjur terbanyak dugaan pelanggaran dan pidana Pemilu se-Jabar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kabupaten Cianjur terbanyak dugaan pelanggaran dan pidana Pemilu se-Jabar
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 20:27 WIB

    Elshinta.com – Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menjadi daerah dengan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu terbanyak di Jawa Barat sepanjang masa kampanye Pilkada 2024.

    Dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang terjadi sepanjang masa kampanye Pilkada 2024 di Kabupaten Cianjur tercatat ada 10 dugaan pelanggaran.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabuapten Cianjur, Yana Sopyan mengatakan dugaan kasus pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang terjadi didominasi terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN), kepala dan perangkat desa.

    “Tercatat ada 10 dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, Cianjur berada di urutan pertama. Kemudian, Kabupaten Karawang dengan tujuh dugaan, Kota Bekasi dengan enam dugaan, Kabupaten Indramayu, Kuningan, dan Subang masing-masing lima dugaan, dan Kabupaten Bandung, Kota Sukabumi dan Cimahi dengan empat dugaan pelanggaran,” kata Yana, kepada wartawan, Senin (28/10).

    Yana menyebutkan, dari sejumlah laporan dan temuan dugaan pelanggaran, sebanyak sembilan laporan telah diregistrasi untuk proses lebih lanjut. 

    “Sebanyak empat dugaan pelanggaran netralitas ASN, dan dua dugaan pelanggaran kepala atau perangkat desa. Lalu ada dugaan perusakan alat peraga kampanye (APK) dan lainnya. Bahkan, dari empat dugaan pelanggaran netralitas ASN, 3 dugaan dibuatkan surat rekomendasi pada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan 1 dugaan diteruskan ke Polres Cianjur karena memenuhi unsur pidana pemilu,” jelasnya.

    Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Barat, Irhan Ari Muhammad mengungkapkan, tingginya kasus dugaan pelanggaran dan tidak pidana pemilu menjadi catat buruk demokrasi dan politik di Kabupaten Cianjur.

    “Apalagi berdasarkan data yang kita himpun, dugaan terbanyak adalah pelanggaran netralitas ASN dan pelanggaran oleh kepala atau perangkat desa,” jelas Irhan.

    Menurutnya, banyak faktor yang membuat laporan-laporan dugaan pelanggaran tersebut diterima Bawaslu, di antaranya banyak oknum ASN yang terlibat langsung dengan gerakan politik baik itu berkampanye atau menunjukan keberpihakannya pada salah satu paslon.

    “Faktor lainnya adalah keterlibatan petahana dalam pemilihan. Baik itu sebagai tim pemenangan ataupun sebagai salah satu kandidat. Seperti di Cianjur, Bekasi, dan Indramayu itu petahana mencalonkan kembali. Sementara di Karawang, petahana yang dibalut sebagai tim pemenangan,” ungkapnya.

    Irhan menjelaskan, kembali ikut kontestasi petahana pada pilkada serentak ini akan sangat berpengaruh pada netralitas ASN di daerahnya.

    “Karena patut diduga ada tekanan dari atasannya. Menurut pengamatan saya, situasi itu terjadi di Cianjur. Bukti nyatanya adalah Kasi Trantib Kecamatan Pasirkuda yang ditetapkan tersangka pidana pemilu oleh Polres Cianjur,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Angga Purwanda, Selasa (29/10). 

    Apalagi, dari dua laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diteruskan ke pihak kepolisian di Jawa Barat, baru di Cianjur yang sudah ditetapkan tersangka.

    “Pemerintah Daerah sebisanya memberikan efek jera pada oknum-oknum yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN. Agar menjadi contoh bagi yang lainnya. Hukumannya bisa saja pemecatan atau penundaan kenaikan jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” imbuh Irhan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KIPP: faktor pendidikan picu praktik politik uang di Pilkada  

    KIPP: faktor pendidikan picu praktik politik uang di Pilkada  

    “Data BPS tahun 2022 menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat kita sangat rendah. Tidak tamat SD itu sebanyak 30 juta lebih, tamat SD sekitar 64 juta, SMP 40 juta, SMA 57 juta dan S1 (sarjana) hanya 12 juta,”Makassar (ANTARA) – Deputi Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Engelbert Johannes Rohi mengungkapkan, salah satu faktor pemicu masih terjadinya praktik politik uang pada setiap pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah adalah tingkat pendidikan di masyarakatnya.

    “Data BPS tahun 2022 menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat kita sangat rendah. Tidak tamat SD itu sebanyak 30 juta lebih, tamat SD sekitar 64 juta, SMP 40 juta, SMA 57 juta dan S1 (sarjana) hanya 12 juta,” ungkapnya saat Rakor pengawasan Bawaslu Maros Bersama stakeholder di Hotel Dalton Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

    Bila melihat data tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, kata dia, sejauh ini masih didominasi tamatan sekolah dasar (SD), sehingga sangat rentan terpapar politik uang, sebab selain kebutuhan ekonomi juga pengetahuan yang minim.

    “Terlihat ada disparitas atau angka selisih tinggi sekali pada tingkat pendidikan SD sampai S1, inilah kemudian menjadi alasan mengapa politik uang sulit di bendung,” tutur dia.

    Johannes bilang, masyarakat yang pendidikan di bawah rata-rata atau masih berada pada ekonomi ke bawah tentu lebih memilih menerima uang jika diberikan, karena uang Rp100 ribu sampai Rp200 ribu sangat berarti buat mereka.

    “Itulah yang membuat ‘serangan fajar’ sangat efektif dilakukan para calon-calon ini untuk mendapatkan suara. Dari beberapa hasil riset penerima politik uang itu rata-rata perempuan, sasarannya emak-emak,” ucapnya.

    Apalagi Indonesia. lanjut dia, masuk urutan ketiga dunia terkait praktik politik uang setelah dua dari negara Afrika yakni Uganda dan Benin, mengutip hasil riset Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi.

    Data itu terungkap dari hasil riset yang Burhanudin lakukan pada dua Pilpres yakni 2014 dan 2019. Hasilnya, sekitar 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) terlibat praktik politik uang.

    “Data demografi pendidikan ini menjadi salah satu tolok ukur juga dalam melihat tingkat ekonomi dalam satu negara, sehingga itu menjadi alasan politik uang sangat sulit diturunkan,” katanya.

    Politik uang lainnya yang sangat sulit terdeteksi adalah mahar Partai Politik. Di mana setiap para calon akan memburu bahkan berani membeli partai sebagai kendaraannya untuk ikut berkontestasi, sebab salah satu syarat paling mudah adalah mendapat dukungan parpol.

    “Tentu ada kelemahan pengawasan di sini, karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan penuh dan secara jelas mengatur soal itu. Fakta yang terjadi seperti itu, sehingga bermunculan kolom kosong di daerah-daerah pada Pilkada serentak tahun ini,” ucapnya menekankan.

    Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih (TePI) Indonesia Jeirry Sumampow dalam rapat itu memaparkan tentang partisipasi strategis stakeholder dalam mencegah isu Suku Ras dan Agama (SARA), hoaks dan ujaran kebencian untuk Pilkada berintegritas.

    Jeirry bilang, praktik politik uang terjadi selain lemahnya pengawasan juga edukasi pendidikan politik ke masyarakat minim. Selain itu, isu Suku Ras dan Agama (SARA), hoaks serta ujaran kebencian juga menjadi bayang-bayang pada setiap Pemilu dan Pilkada.

    “Perlu peran masyarakat sipil untuk membantu pengawasan dan pemantauan Pilkada. Ada tiga poin harus dijalankan, pertama integritas Pilkada, kedua edukasi masyarakat dan ketiga memperkuat demokrasi. Pencegahan praktik politik uang tidak dengan hanya di cerita tapi dilaporkan,” katanya menekankan.
     

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mobil Wira-wiri di IKN Masih ‘Minum’ BBM, Ini Alasannya

    Mobil Wira-wiri di IKN Masih ‘Minum’ BBM, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Pemerintah menjelaskan soal penyediaan fasilitas mobil berbahan bakar minyak (BBM) selama peringatan gelaran HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, IKN sendiri sering dikaitkan dengan konsep kota hijau tanpa kendaraan berbahan bakar bensin yang tinggi emisi.

    Sekretaris Kemensetneg Setya Utama menjelaskan, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, ada ketentuan terkait waktu peralihan atau transisi. Dengan demikian, penggunaan kendaraan berbahan bakar bensin masih boleh digunakan.

    “Baca UU tentang IKN di peralihan. Jadi masih ada waktu sekarang untuk pakai mobil combustion karena ketercukupan juga. Jadi itu kita masih masa peralihan,” kata Setya ditemui usai Pembukaan Pameran Bersama Arsip Kepresidenan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Kamis (8/8/2024).

    Untuk mendukung gelaran HUT RI ke-79 pada 17 Agustus nanti, pemerintah menyediakan fasilitas bus untuk para undangan yang hadir. Mobilisasi dari dan ke IKN apalagi di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), diutamakan menggunakan sarana transportasi massal seperti bus.

    Adapun kendaraan lain yang digunakan adalah untuk rangkaian Presiden RI dan Ibu Negara serta kendaraan keadaan darurat seperti kendaraan cadangan dan ambulance. Selain itu, diperlukan juga kendaraan operasional untuk logistik seperti truk dan mobil box barang.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan tamu-tamu VIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menggunakan mobil listrik. Tamu-tamu VIP terdiri dari duta besar negara sahabat hingga menteri.

    “Tamu VIP di IKN kita haruskan menggunakan EV (Electric Vehicle) kita akan melakukan simulasi apakah setiap duta besar diberikan satu mobil apakah nanti itu base Setneg (Sekretariat Negara),” kata Budi ditemui di Saloka Theme Park, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (16/6/2024).

    Budi mengatakan untuk angkutan darat di IKN menuju dan selama peringatan HUT Kemerdekaan nanti akan disediakan bus. Pemerintah akan bekerjasama dengan operator kendaraan nasional, termasuk menggandeng swasta untuk menyediakan sarana transportasi.

    “Tapi yang pasti angkutan darat di IKN ini terbagi menjadi beberapa fungsi. Pertama adalah fungsi dari luar terutama dari Balikpapan ke IKN, kita memiliki fasilitas ride and park dan dari situ kita keliling dengan menggunakan bus atau mobil yang disediakan atau dimiliki oleh para operator swasta untuk menuju tempat-tempat akhir,” katanya.

    “Tetapi juga untuk operator swasta ada Blue Bird, Gojek dan lainnya di mana mereka akan mengisi ruang-ruang komersil yang digunakan secara individu,” tambah dia.

    Di samping itu, Kemenhub juga tengah menyiapkan kereta tanpa rel China atau Trem Otonom (Autonomous Rail Transit/ART) untuk bisa dijajal saat gelaran HUT RI ke-79 nanti. Kereta berbasis listrik ini akan uji coba di IKN antara 10-12 Agustus 2024.

    (shc/hns)

  • PGN Uji Coba Salurkan Gas ke Hotel Nusantara di IKN

    PGN Uji Coba Salurkan Gas ke Hotel Nusantara di IKN

    Jakarta –

    Subholding Gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melakukan uji coba penyaluran gas bumi pertama kepada pelanggan komersial yaitu Hotel Nusantara yang terletak di Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan IKN, serta mendorong peningkatan efisiensi operasional Hotel Nusantara.

    Dalam hal ini, PGN memberikan kombinasi pelayanan melalui moda beyond pipe line berupa Compressed Natural Gas (CNG) yang lebih fleksibel untuk dapat mempercepat target pembangunan IKN.

    Setelah tersalurkan, Hotel Nusantara dapat memanfaatkan gas bumi dari PGN sebagai sumber energi utama dalam aktivitas memasak sehingga mengurangi penggunaan bahan bakar lain yang dapat menimbulkan dampak kurang baik bagi lingkungan.

    PGN memproyeksikan penyaluran gas bumi sebesar 13.800 m3 per bulan ke Hotel Nusantara. PGN pun memastikan agar proses penyaluran berjalan dengan aman dan lancar.

    General Manager Sales and Operation Region III PGN, Hedi Hedianto berharap agar penyaluran gas bumi ke Hotel Nusantara ini dapat mempermudah kegiatan operasional hotel dengan lebih efektif dan efisien.

    “Tidak hanya memberikan dukungan terhadap perkembangan industri perhotelan di IKN, PGN juga senantiasa mendukung komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas terbaik di IKN.” ucap Hedi dalam keterangannya, Sabtu (27/7/2024).

    Herry Sukoco selaku Project Manager Hotel Nusantara mengapresiasi dukungan yang diberikan PGN dalam penyediaan gas bumi di kawasan IKN. Ia mengatakan kegiatan operasional hotel seringkali membutuhkan gas, sehingga dukungan dari PGN merupakan solusi untuk pemenuhan energi itu sendiri.

    “Kami di sini menggunakan material yang di-supply oleh Perusahaan Gas Negara, terutama untuk area kitchen yang sebagian besar menggunakan gas. Penggunaan gas bumi ini mempermudah aktivitas, karena kami tidak lagi memiliki kendala terkait pasokan,” Kata Herry.

    Sebagai informasi, hingga saat ini PGN juga telah memberikan andil dalam pembangunan IKN dengan menyiapkan infrastruktur pipa sepanjang 10,7 KM yang telah terpasang untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A dan pembangunannya masih terus berlanjut. Untuk tahap awal, infrastruktur pipa ini diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor pelanggan rumah tangga sebanyak 9.996 Sambungan Rumah (SR).

    PGN senantiasa mendukung pemerintah dalam melakukan pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, dengan keamanan dan pelayanan terbaik. Pemenuhan energi gas bumi di kawasan IKN merupakan salah satu wujud dari upaya tersebut.

    (prf/ega)

  • Dijamin Nggak Lemot, Kominfo Pastikan Jaringan Internet Tokcer di IKN

    Dijamin Nggak Lemot, Kominfo Pastikan Jaringan Internet Tokcer di IKN

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan jaringan telekomunikasi jelang upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Kominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengungkapkan Telkom sebagai pemegang hak perlintasan dan anak usahanya, Telkomsel, telah melakukan inagurasi (rehearsal) infrastruktur telekomunikasi di IKN.

    “Yang menandakan peresmian tersedianya jaringan telekomunikasi di IKN KIPP-1A khususnya menjelang Upacara HUT RI ke-79, yang telah melakukan pengujian aspek konektivitas dengan fiber optik dan seluler maupun aspek catuan listrik,” ujar Wayan kepada detikINET.

    Disampaikan Wayan, persiapan ketersediaan jaringan telekomunikasi memadai ini sejalan dengan konsep smart city IKN menuju Smart, Green dan Sustainable City. Wayan menjelaskan bahwa sebelumnya telah ada layanan dengan infrastruktur sementara yang juga disediakan, tidak hanya oleh Telkom Group tetapi juga operator seluler lainnya.

    “Namun sifatnya darurat dan sementara, baik dengan mobile BTS maupun fiber optik aerial untuk melayani beberapa lokasi proyek pada masa konstruksi maupun acara tertentu, misalnya upacara HUT RI 17 Agustus,” tuturnya.

    Dirjen PPI berhadap ke depan agar infrastruktur yang sifatnya sementara ini, dapat segera bermigrasi secara bertahap melalui kerjasama sharing infrastruktur yang disediakan oleh Telkom Group untuk menyediakan layanan telekomunikasi yang baik dan berkualitas di IKN.

    (agt/afr)

  • Telkom Pastikan Jaringan Telco Jelang HUT ke-79 RI di IKN

    Telkom Pastikan Jaringan Telco Jelang HUT ke-79 RI di IKN

    Jakarta –

    Telkom memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan telekomunikasi jelang upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 17 Agustus 2024.

    Sebelumnya, perusahaan plat merah ini telah melaksanakan uji coba (rehearsal test) kesiapan infrastruktur dan layanan telekomunikasi di Balikpapan, Rabu (17/7). Rangkaian diawali dengan rehearsal test yang meliputi pengujian transport dan service, pengujian power dan pengujian jaringan Telkomsel secara live.

    “Sejak tahun 2023, Telkom telah membangun dan menggelar infrastruktur jaringan untuk mendukung IKN. Ini bukan akhir, baru awal. Perjalanan kita masih panjang. Telkom berkomitmen untuk terus mendukung penuh pembangunan ibu kota negara di IKN ini,” ujar Direktur Network & IT Solution Telkom Indonesia, Herlan Wijanarko dalam keterangan resminya, Rabu (24/7/2024).

    Secara umum, seluruh infrastruktur dan layanan Telkom Group di IKN disiapkan dengan capacity, diversity dan cyber security yang terbaik dan prima. Infrastruktur dan layanan tersebut meliputi jaringan berkapasitas 200 Gbps melalui 3 jalur (Batu Ampar, Sepaku & Labangka) yang terhubung ke 2 gateway internasional (Batam & Manado) dan 23 data center serta 1 Hyperscale Data Center (HDC) Cikarang.

    Kemudian, jalur in/out Kalimantan dengan landing points sistem kabel laut di 3 titik (Takisung, Sei Kakap dan Sangatta); backup Satelit Merah Putih di lokasi Telkom Smart Office (TSO); layanan seluler dengan 34 BTS Telkomsel yang dapat melayani hingga 35 ribu pelanggan; serta dukungan security berupa Next Generation Firewall dan DDoS Protection.

    “Alhamdulillah, rehearsal test berjalan dengan lancar dan membuktikan keandalan infrastruktur dan layanan yang disediakan Telkom telah diuji dengan potensi-potensi gangguan yang bisa terjadi, terutama putusnya konektivitas,” ucap Herlan.

    Setelah rehearsal test, Telkom akan terus berupaya menjaga kualitas jaringan dan meningkatkan pengawalan melalui Posko Telkom Group di Nusantara Service Operation Center (NSOC) HUT ke-79 RI mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan suksesnya penyelenggaraan upacara pada 17 Agustus 2024.”

    Dirjen PPI Kementerian Kominfo, Wayan Toni yang mengikuti proses rehearsal testmengapresiasi Telkom menghadirkan infrastrukur dan layanan telekomunikasi terbaik di IKN. Kominfo juga berharap Telkom dapat terus menjaga kualitas layanan telekomunikasi terutama menjelang HUT ke-79 RI mendatang dan kebutuhan layanan digital serta smart city ke depan.

    Kehadiran Telkom di IKN diharapkan akan memperkuat konektivitas digital dan menjadikan IKN sebagai kota dengan sistem teknologi, informasi, dan komunikasi kelas dunia.

    Telkom juga memastikan ketersediaan jaringan telekomunikasi berbasis fiber optik di beberapa Point of Interest (POI) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang meliputi 28 lokasi penting. Experience Test juga telah dilakukan di 5 lokasi penting, yaitu Hotel Nusantara, plaza ceremony, Istana Presiden IKN, Rumah Tapak Jabatan Menteri dan Telkom Smart Office (TSO).

    (agt/fay)

  • Fakta Kereta Tanpa Rel China yang Bakal Wira-wiri di IKN

    Fakta Kereta Tanpa Rel China yang Bakal Wira-wiri di IKN

    Jakarta –

    Pemerintah tengah mendorong percepatan penyediaan sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara (IKN) jelang pelaksanaan gelaran Upacara HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. Salah satunya ialah Autonomous Rail Transit (ART) atau Trem Otonom.

    Berikut sederet faktanya.

    1. Uji Coba Awal Agustus 2024

    Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi mengatakan, ART atau Trem Otonom asal China ini akan segera Proof of Concept (PoC) atau uji coba. Hal ini selaras dengan transportasi tersebut yang dijadwalkan tiba di IKN pada akhir Juli ini.

    “PoC untuk kereta api otonom atau ART akan mulai dilakukan juga pada minggu awal Agustus menjelang perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus di jalur utama sumbu kebangsaan KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) IKN,” kata Ali, saat dihubungi detikcom, ditulis Kamis (18/7/2024).

    Selain kereta tanpa rel, juga akan segera dilakukan uji coba untuk transportasi Urban Air Mobility (Sky Taxi) alias taksi terbang. Produk buatan raksasa Korea Selatan, Hyundai, ini memiliki kapasitas 5 orang.

    “Proof of Concept (PoC) atau uji coba moda transportasi Urban Air Mobility atau Sky Taxi akan dilakukan pada akhir bulan ini di Bandara Samarinda,” ujarnya.

    2. Operasi Sampai Desember

    Sementara itu, Juru Bicara Menteri Perhubungan Adita Irawati mengatakan, rencananya Trem Otonom hanya akan beroperasi hingga Desember 2024. langkah tersebut sejalan dengan proses uji coba dari pengoperasian kereta tanpa rel ini. Selain itu, belum ada investasi yang dikeluarkan RI untuk pengadaan kereta ini lantaran sifatnya masih dalam proses uji coba.

    “Ini sifatnya masih uji coba sehingga belum ada investasi yang dikeluarkan. Operasi kira-kira sampai Desember (2024),” kata Adita, saat dihubungi terpisah.

    Trem Otonom ini dijadwalkan akan tiba dari China ke Indonesia pada akhir Juli 2024. Setelah sampai, komponen Trem Otonom rencananya akan dirakit dan mulai diuji coba secara internal.

    Kemudian, akan dilakukan pula persiapan dan pelaksanaan pengujian bersama, dilanjutkan dengan pelaksanaan Proof of Concept (POC) pada Agustus 2024. Rencananya, showcase alias unjuk kerja akan dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2024.

    Adita menjelaskan, usai pengoperasian Trem Otonom ini di IKN hingga Desember, akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Hal ini mengingat kereta tanpa rel ini merupakan teknologi baru yang pertama di Indonesia.

    3. Jalan dan Halte Disiapkan

    Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga mengatakan, pihaknya bertugas untuk menyediakan prasarana jalannya. Juga tengah disiapkan untuk pembangunan halte untuk menunjang operasional Trem Otonom ini.

    “PUPR menyediakan prasarana jalannya yaitu jalan sumbu barat dan sumbu timur berbentuk loop (melingkar),” ujar Danis, dihubungi terpisah.

    Untuk mendukung pengoperasiannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan pembangunan halte. Disebut-sebut, halte ini juga dapat dipergunakan sebagai tempat melakukan pengisian daya (charging).

    “(Halte) ada beberapa (tersebar) di Sumbu Barat dan Timur,” ujarnya.

    4. Spesifikasi

    Trem Otonom yang didatangkan ke Indonesia berjumlah satu trainset, di mana satu set ini terdiri atas tiga kereta. Kereta ini dioperasikan menggunakan baterai dengan pengoperasian dipandu melalui pembacaan marka jalan melalui sensor, sehingga kendaraan ini ampuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil.

    Kereta ini akan beroperasi di jalan raya biasa seperti kendaraan bermotor lainnya, dengan melalui lintasan virtual yang telah ditetapkan sebelumnya dengan sistem. Kereta ini juga memiliki sensor yang berfungsi dalam mengidentifikasi lintasan dan memantau kondisi jalan.

    Kehadiran ART atau Trem Otonom ini di IKN merupakan salah satu hasil pembicaraan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat bertemu dengan Menteri Transportasi China Li Xiaopeng membahas peluang peningkatan kerja sama bilateral di sektor transportasi, di Beijing China pada awal tahun ini.

    (shc/das)

  • Wakil Bahlil Sebut Investor Asing Sedang Urus Perizinan di IKN

    Wakil Bahlil Sebut Investor Asing Sedang Urus Perizinan di IKN

    Jakarta –

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Kamis, 18 Juli 2024. Usai dilantik Yuliot membeberkan target prioritasnya ke depan, salah satunya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Wakil dari Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ini menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk percepatan investasi di ibu kota baru. Ia menyebut sudah ada lebih dari 400 Letter of Intent (LoI) atau minat investasi di IKN, namun pemerintah kini fokus menyiapkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    “Sebenarnya ini dari data yang ada, komitmen investasi sudah lebih dari 400. Tapi kita kan ada prioritas dulu menyiapkan KIPP. Jadi kalau KIPP sudah siap, kita akan dorong investasi lebih tersebar lagi sesuai klaster-klaster yang ada,” katanya usai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

    “400 lebih investor, LoI, itu minat serius dari investor. Itu kan perlu percepatan fasilitasi. Itu yang kami koordinasikan, diupayakan untuk bisa eksekusi segera,” tambah dia.

    Terkait investor asing, Yuliot mengklaim sudah ada pengusaha luar negeri yang masuk ke IKN dan sedang mengurus perizinan. Investor tersebut berasal dari sektor renewable energi atau energi terbarukan.

    “Sudah ada. Jadi itu kan ada di dalam sistem, kami harus lihat sistem. Tapi renewable energy sudah ada investor yang mendaftarkan kegiatan investasi, juga sudah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan investasi. Sudah tahap perizinan, mereka sudah masuk,” ungkapnya.

    Namun Yuliot belum bisa mengungkap siapa investor tersebut dan asal negaranya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Syeikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan atau Pangeran MBZ berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, investasi UEA di Indonesia saat ini terus bertambah.

    Jokowi mengatakan salah satu yang mau difokuskan Indonesia adalah investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia dan proyek hilirisasi industri.

    “Salah satu yang menjadi fokus Indonesia saat ini adalah pembangunan ibu kota baru Nusantara dan hilirisasi industri,” ujar Jokowi dalam pertemuan dengan MBZ yang dilakukan di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi, UEA, Rabu (17/7/2024).

    (ily/das)

  • PUPR soal Jalan Akses IKN Ambles: Ada Truk ODOL Bawa Sawit-Alat Berat

    PUPR soal Jalan Akses IKN Ambles: Ada Truk ODOL Bawa Sawit-Alat Berat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal akses jalan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ambles beberapa waktu lalu.

    Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan jalan akses ke IKN itu amblas imbas truk Over Dimension Over Loading (ODOL).

    “Jalan akses, jalan nasional. Itu kan ada sawit, ada truk ODOL, sawit, sama ada yang bawa alat berat, di satu titik bruk, patah,” ucap Danis di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

    Ia mengatakan kejadian tersebut pada pagi hari. Setelah itu, pihaknya langsung menindaklanjuti jalan amblas tersebut.

    “Siangnya sudah kita tindak lanjuti, sorenya sudah bisa lewat. Jalan dari arah Samboja (Kalimantan Timur), menuju ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP),” tandasnya.

    Mengutip detikcom, peristiwa ini terjadi pada Senin (29/1) pagi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.

    Bahkan, satu unit truk terperosok tepat di atas gorong-gorong saat insiden tersebut. Sistem buka tutup jalan pun diberlakukan di lokasi kejadian.

    Camat Sepaku Gamaliel Abimanyu Arliandito menyebut sempat diberlakukan pembatasan kendaraan yang melintas. Cuma kendaraan bertonase kecil yang direkomendasikan untuk melintasi jalan akses ke IKN tersebut.

    (skt/agt)