Xcloud.id

NGO: KIPP

  • Batal Pakai Kereta Otonom, OIKN Dekati KAI dan Inka untuk Sediakan Moda Transportasi

    Batal Pakai Kereta Otonom, OIKN Dekati KAI dan Inka untuk Sediakan Moda Transportasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut pihaknya batal menggunakan kereta otonom atau Autonomous Rail Rapid Transit (ART) dari China sebagai salah satu moda transportasi di IKN.

    Seiring dengan hal itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, Ali Berawi berharap pemerintah dapat mendorong perusahaan dalam negeri untuk dapat melakukan pengembangan pengadaan transportasi hijau tersebut secara mandiri.

    Ali melanjutkan, OIKN disebut telah melakukan diskusi bersama dengan ahli dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus dalam pengelolaan transportasi seperti PT Industri Kereta Api (INKA) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.

    “Kita juga sudah berdiskusi dan meminta kesediaan pihak Inka, KAI dan universitas untuk dapat bergabung dan bekerja sama mengembangkan teknologi ini bersama pihak penyedia,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/11/2024).

    Dia menambahkan bahwa membangun IKN Nusantara tidak sekadar membangun infrastruktur fisik.

    “Kami di kedeputian Transformasi Hijau dan Digital akan mengoptimalkan momentum pembangunan Ibu Kota Negara ini selain pembangunan produk [hardware], juga dengan peningkatan penguasaan teknologi (software) dan kapasitas SDM [brainware],” ujarnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, kereta otonom tanpa rel di IKN telah dilakukan uji coba fungsional sejak Agustus 2024. Tak hanya itu, transportasi ini bahkan telah sempat dioperasikan pada mometum HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024.

    Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat 2 armada kereta tanpa rel yang telah sempat dioperasikan di IKN. Di mana, masing-masing armada terdiri dari 3 trainset yang dapat menampung hingga 200 orang lebih.

    Saat ini, pemerintah juga telah membangun sejumlah sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kereta otonom tersebut. Di mana, telah terdapat 4 titik halte pemberhentian yang tersedia di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

  • Kereta Tanpa Rel China di IKN Tak Lolos Uji Coba, Ini Hasil Lengkapnya

    Kereta Tanpa Rel China di IKN Tak Lolos Uji Coba, Ini Hasil Lengkapnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjelaskan bahwa kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) yang diproduksi China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) akan dikembalikan. Salah satu alasannya adalah karena berdasarkan hasil penilaian Proof of Concept (PoC) ditemukan bahwa sistem autonomous dari trem otonom tersebut masih belum dapat berfungsi dengan baik.

    “Hasil dari penilaian PoC ditemukan bahwa sistem autonomous dari trem otonom belum dapat berfungsi dengan baik,” ungkap Deputi bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (14/11/2024).

    Ali menjelaskan PoC merupakan bagian dari pengembangan dan uji coba produk teknologi terkini, di mana IKN sebagai tempat living lab dan innovation test-bed. Adapun untuk pembiayaan semua PoC yang dilakukan di IKN ditanggung oleh technology providers masing-masing, termasuk juga untuk POC trem otonom.

    “Dari hasil assesment PoC maka nantinya pengadaan dan seleksi teknologi di IKN akan dinilai kepada 4 penilaian utama, yakni Kualitas dan kehandalan Teknologi, Interoperabilitas Sistem, Value for Money, Transfer Knowledge dan Teknologi,” terang dia.

    Katanya, para Technology Providers sudah menyadari sepenuhnya sebelum melakukan PoC, bahwa POC akan memberi nilai tambah dalam proses seleksi tetapi tidak menjamin penyedia teknologi memenangkan kompetisi pengadaan.

    “POC merupakan bagian dari pengembangan dan uji coba produk teknologi terkini, dimana IKN sebagai tempat living lab dan innovation test-bed,” jelasnya.

    Dikutip dari laman OIKN, penilaian PoC dilakukan di area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara dengan dua rute pengujian yang mencakup area di sekitar Kemenko 1-4 dan Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur. Pengujian dilakukan pada jalur khusus yang bersifat ‘mixed traffic’ di mana ART berbagi jalan dengan kendaraan lain.

    Meski kondisi kawasan masih dalam pembangunan, tim penilai PoC telah selesai melaksanakan evaluasi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan jalur jalan yang memungkinkan untuk dilakukan penilaian uji coba. Berdasarkan hasil evaluasi, tim penilai PoC menyimpulkan bahwa teknologi otonom ART direkomendasikan untuk dapat dimanfaatkan di Indonesia sebagai transportasi publik dengan catatan untuk dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan teknologi lebih lanjut.

    Foto: Kereta Tanpa Rel Made in China Siap Diuji Coba di IKN 10 Agustus. (Dok. Kemenhub)
    Kereta Tanpa Rel Made in China Siap Diuji Coba di IKN 10 Agustus. (Dok. Kemenhub)

    Hal ini diperlukan untuk mencapai performa optimal sistem otonom sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, karena sejauh ini sistem otonom belum dapat difungsikan. Kinerja ART dalam kegiatan PoC pada kondisi lingkungan saat ini di IKN belum menunjukkan sistem kendali otonom yang reliabel sebagaimana ditunjukkan pada sarana serupa di Tiongkok.

    Rekomendasi penilaian juga termasuk perlunya penyempurnaan operasional trem secara otonom, peningkatan fitur adaptasi dan keselamatan pada situasi mixed traffic, dan pembaruan sistem komunikasi agar sejalan dengan persyaratan keamanan siber di IKN.

    Sebagai informasi, kegiatan penilaian PoC ini didukung oleh tim evaluasi independen yang terdiri dari para pakar transportasi dan teknologi sistem kendali otonom tiga perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan praktisi profesional di Indonesia.

    Tim ini diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo bersama Prof. Dr. Eng. Benyamin Kusumoputro, dan Prof. Dr-Ing. Nandy Setiadi Djaya Putra dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono dari Institut Teknologi Bandung, Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Nasrullah Armi dari Pusat Riset Telekomunikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Aditya Dwi Laksana dari Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Yanto Yulianto dari Institution of Railway Signal Engineers (IRSE). Tim ini memastikan monitoring, evaluasi, dan kegiatan penilaian dilakukan secara objektif sesuai kebutuhan dan kesiapan ekosistem IKN. Evaluasi PoC berlangsung antara 10 September hingga 22 Oktober 2024.

    Ali mengatakan, sesuai dengan diskusi antara OIKN dan lintas kementerian dan lembaga (K/L) dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba dan Unjuk Kerja (Proof of Concept) Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara, OIKN bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penilaian kereta tanpa rel di IKN. Melihat hasil bahwa kereta itu belum beroperasi dengan baik, maka pihaknya akan meminta Norinco mengembalikan kereta ke China.

    “Jika tidak maka sesuai dengan perjanjian MoU untuk PoC, kita akan meminta pihak Norinco untuk mengembalikan trainset di IKN ke China,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo konsep transportasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah ramah lingkungan dan futuristik. Untuk itu ART menjadi salah satu alternatif yang dapat diujicobakan di IKN karena menerapkan konsep transportasi ramah lingkungan, berkelanjutan dan berteknologi tinggi.

    “ART dioperasikan menggunakan baterai. Alhasil, kendaraan ini dapat meminimalisir emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil,” katanya dalam keterangan tertulis.

    Untuk itu Kementerian Perhubungan menfasilitasi ART untuk diujicobakan sebagai alternatif moda di IKN. Terkait uji coba ini yang melakukan MOU adalah otoritas IKN dengan vendor yaitu Norinco dengan partisipasi dari CRRC Qindao Sifang. Oleh karena itu, pihak yang melakukan evaluasi apakah ART ini layak dan cocok dengan kebutuhan IKN adalah Otoritas IKN.

    “Sebagaimana kita ketahui, setelah berjalan uji coba selama kurang lebih 2 bulan, Otoritas IKN (OIKN) telah melakukan evaluasi. Hasil penilaian hingga evaluasi oleh OIKN, ditemukan bahwa kereta tanpa rel, khususnya system autonomous belum dapat berfungsi dengan baik di IKN,” bebernya.

    “Menurut hemat kami kita semua sepakat bahwa untuk IKN kita mencari yang terbaik. Jika kemudian ART dipandang belum memenuhi standar evaluasi dari OIKN, tidak ada masalah, karena negara juga tidak dirugikan. Hal ini dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor ART,” tutupnya.

    (wur/wur)

  • Prabowo Siap Lanjutkan IKN dan Giant Sea Wall, Dari Mana Duitnya?

    Prabowo Siap Lanjutkan IKN dan Giant Sea Wall, Dari Mana Duitnya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap Presiden Prabowo Subianto siap melanjutkan konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sembari merintis pembangunan proyek giant sea wall.

    AHY menjelaskan, Presiden Prabowo bahkan membidik pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dapat rampung dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun.

    “Targetnya 4 – 5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11/2024).

    Pada tahap awal tersebut, AHY menyebut pemerintahan Prabowo bakal mempercepat pembangunan sarana dan prasarana IKN sebagai pusat legislatf dan juga yudikatif. 

    Serta bakal melakukan dukungan percepatan pembangunan ekosistem IKN yang ramah bagi para pejabat dan ASN yang bakal mulai berkantor di IKN. 

    “Bukan hanya [mempercepat pembangunan] kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawaki dan mengoperasikan IKN ke depan,” tegasnya. 

    Di sisi lain, pembangunan IKN itu bakal dibarengi dengan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang bakal membentang di seluruh pesisir utara pulau Jawa mulai dari Banten hingga Gresik.

    AHY menegaskan, komitmen pembangunan giant sea wall itu juga dilakukan guna memastikan kelayakan hidup para masyarakat Indonesia di sekitar pesisir, khususnya nelayan. 

    “Lebih jauh kita harap akan ada tanggul yang lebih kokoh, lebih tinggi dan bisa mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir Utara. Jadi itu dua highlight selain proyek-proyek yang kita lanjutkan untuk dibangun ke depan,” tambah AHY. 

    Pada saat yang sama, AHY mengakui bahwa pembangunan dua proyek tersebut bakal memakan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karenanya, dirinya mengimbau kepada Kementerian PU untuk dapat kembali mengkurasi proyek-proyek lain di luar proyek tersebut. 

    Dia juga mengimbau agar nantinya proyek IKN dan Giant Sea Wall dapat dilaksanakan melalui skema pembiayaan kreatif dan tak hanya mengandalkan suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. 

    “Karena memang semangatnya kita lebih hemat, tapi lebih tepat sasaran. Jadi nanti tak semua proyek Infrastruktur itu bersumber dari APBN ada yang bersumber dari yang lain,” pungkasnya.

  • Trem Otonom Jalani Uji Coba Transportasi Publik di IKN, Ini Hasilnya – Page 3

    Trem Otonom Jalani Uji Coba Transportasi Publik di IKN, Ini Hasilnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menyelesaikan uji coba Trem Otonom Terpadu atau Autonomous Rapid Transit (ART) di kawasan Nusantara. Langkah uji coba ini untuk menilai keandalan teknologi trem otonom ART di IKN.

    “Kegiatan Proof-of-Concept (PoC) atau uji coba ini dilakukan sesuai kerjasama Otorita IKN dengan Norinco International Cooperation Ltd. dengan menggunakan sarana ART milik CRRC Qingdao Sifang,” kata Deputi bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, Kamis (7/11/2024).

    Berdasarkan hasil evaluasi, tim penilai menyimpulkan bahwa teknologi otonom ART direkomendasikan untuk dapat dimanfaatkan di Indonesia sebagai transportasi publik, dengan catatan untuk dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan teknologi lebih lanjut.

    Hal ini diperlukan untuk mencapai performa optimal sistem otonom sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, karena sejauh ini sistem otonom belum dapat difungsikan.

    “Kinerja ART dalam kegiatan PoC pada kondisi lingkungan saat ini di IKN belum menunjukkan sistem kendali otonom yang reliabel sebagaimana ditunjukkan pada sarana serupa di Tiongkok,” ujar Ali.

    Rekomendasi penilaian juga termasuk perlunya penyempurnaan operasional trem secara otonom, peningkatan fitur adaptasi dan keselamatan pada situasi mixed traffic, dan pembaruan sistem komunikasi. Evaluasi ini sejalan dengan persyaratan keamanan siber di IKN.

    Penilaian PoC dilakukan di area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara dengan dua rute pengujian yang mencakup area di sekitar Kemenko 1–4 dan Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur. Pengujian dilakukan pada jalur khusus yang bersifat mixed traffic, di mana ART berbagi jalan dengan kendaraan lain.

    Meski kondisi kawasan masih dalam pembangunan, tim penilai PoC telah selesai melaksanakan evaluasi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan jalur jalan yang memungkinkan untuk dilakukan penilaian uji coba.

  • Jawaban Basuki ke Prabowo Usai Dilantik Jadi Bos Otorita IKN: Siap, Perintah!

    Jawaban Basuki ke Prabowo Usai Dilantik Jadi Bos Otorita IKN: Siap, Perintah!

    Jakarta –

    Basuki Hadimuljono kembali dipercaya untuk berada di dalam pemerintahan. Setelah menjadi Menteri PUPR selama dua periode kali ini dia mengemban tugas baru sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    Kemarin, Basuki resmi dilantik jadi Kepala OIKN oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai dilantik, dia mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

    Basuki bercerita Prabowo langsung menyalaminya dan bilang segera melaksanakan perintah negara. Basuki pun menjawab siap melaksanakan perintah dari Prabowo.

    “Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, ‘sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!’ Saya cuma bilang ‘Siap perintah!’ begitu,” kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024)

    Soal arahan Prabowo sendiri, Basuki bilang diminta untuk memimpin pembangunan IKN dengan target penyelesaian dalam 4 tahun ke depan, tepatnya di 2028. Dia diminta untuk menggeber pembangunan fasilitas untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN.

    “Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap,” tegas Basuki.

    Perlu diketahui, Basuki sendiri merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

    Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

    Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

    Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

    Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

    “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR,” tulis Pasal 5 Ayat 4.

    (hal/fdl)

  • Basuki Hadimuljono sebut Jokowi ingin lebih sering berkunjung ke IKN

    Basuki Hadimuljono sebut Jokowi ingin lebih sering berkunjung ke IKN

    “Iya nanti lihat beliau. Tapi beliau memang ingin lebih sering ke sana,”Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ingin lebih sering berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, usai purna-tugas sebagai Kepala Negara.

    “Iya nanti lihat beliau. Tapi beliau memang ingin lebih sering ke sana,” kata Basuki dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Basuki menyampaikan dirinya terakhir berkomunikasi dengan Joko Widodo dua hari lalu dan Jokowi memang berniat mengunjungi IKN kembali.

    Basuki Hadimuljono dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala OIKN di Istana Negara Jakarta, Selasa.

    Basuki pada era kabinet Presiden Joko Widodo merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Pelaksana Tugas OIKN.

    Terkait tugas yang diberikan Prabowo kepadanya, Basuki menyebut Presiden Prabowo sudah menginstruksikan kepadanya untuk melaksanakan pembangunan IKN.

    Basuki menekankan Prabowo meminta IKN dapat diselesaikan dalam 3-4 tahun ke depan.

    Dia mengatakan selama empat tahun ke depan, OIKN akan membangun gedung-gedung yudikatif dan legislatif termasuk ekosistem prasarana dasar, hunian, perkantoran, hingga kementerian.

    Selain itu pembangunan juga tidak hanya berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saja, karena ada beberapa investor yang berminat melakukan investasi di wilayah II IKN.

     

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Basuki bangun fasilitas yudikatif-legislatif di IKN dalam empat tahun

    Basuki bangun fasilitas yudikatif-legislatif di IKN dalam empat tahun

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono akan fokus membangun fasilitas yudikatif dan legislatif pada tahap lanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dalam waktu empat tahun ke depan.

    Ditemui usai dilantik sebagai Kepala OIKN definitif di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Basuki mengatakan fasilitas itu akan di wujudkan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

    “Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi, yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028,” katanya.

    Basuki menjelaskan fasilitas yudikatif dan legislatif yang dibangun sudah termasuk ekosistem berupa prasarana dasar, seperti hunian, perkantoran, dan kebutuhan dasar lainnya.

    Baca juga: Presiden Prabowo lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

    Selain itu, Basuki juga akan mempercepat tahap penyelesaian berbagai infrastruktur publik yang sebelumnya telah dilakukan prosesi peletakan batu pertama pada masa pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

    Ia mengatakan upaya menggaet minat investor juga terus dilakukan untuk kebutuhan pengembangan IKN dalam empat tahun ke depan.

    “Sampai dengan groundbreaking terakhir APBN Rp86 triliun, lalu investasi Rp58 triliun, itu di-groundbreaking terakhir sebelum tanggal 20 kemarin,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melaporkan capaian batch 1 pembangunan IKN sudah 94 persen rampung, sedangkan batch 2 mencapai 60 persen lebih rampung, dan capaian batch 3 hampir 40 persen rampung.

    Baca juga: Menteri ATR jelaskan 2.086 lahan di IKN tak bermasalah tapi habis HGU
    Baca juga: Menteri Hukum tegaskan pemindahan ibu kota tunggu kesiapan IKN

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • OIKN dan 7 perusahaan AS kerja sama kembangkan konsep Command Center

    OIKN dan 7 perusahaan AS kerja sama kembangkan konsep Command Center

    teknologi ini menjadi pusat percontohan teknologi smart city yang berpotensi besar mendukung pengembangan teknologi di NusantaraJakarta (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan tujuh perusahaan teknologi Amerika (AS) menjalin kerja sama pengembangan konsep Command Center Fase II di Nusantara, Kalimantan Timur.

    Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Prof. Mohammed Ali Berawi, mengungkapkan optimisme atas dukungan dari Pemerintah Amerika Serikat.

    “Kami telah memasuki tahap awal pembangunan PoC Command Center_ fase II di IKN. Kami berharap teknologi ini akan menjadi pusat percontohan teknologi smart city yang berpotensi besar dalam mendukung pengembangan teknologi di Nusantara untuk masa depan,” ujar Ali di Jakarta, Sabtu.

    OIKN resmi menjalin kerja sama dengan tujuh perusahaan teknologi terkemuka asal Amerika Serikat untuk membangun Command Center fase II di IKN.

    Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian implementasi Proof of Concept (PoC) senilai 7,6 juta dolar AS.

    Perjanjian ini ditandatangani oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Prof. Mohammed Ali Berawi dan CEO Meta Mind Global Corporation (MMGC), Vishal Currie yang mewakili tujuh perusahaan teknologi asal Amerika Serikat di Jakarta.

    Baca juga: OIKN tegaskan kunjungan masyarakat umum ke IKN tidak dipungut biaya

    Baca juga: Investasi asing masuk tunjukkan kepercayaan pada potensi IKN

    Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek ini antara lain Amazon Web Services, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell dan Motorola.

    Masing-masing perusahaan akan berkontribusi dengan keahliannya dalam bidang teknologi informasi untuk membangun pusat kendali yang canggih dan efisien yang akan memperkuat fondasi Command Center fase II yang berlokasi di Gedung Kemenko Polhukam 3 di Nusantara, baik dari sisi perangkat keras dan perangkat lunak.

    Amazon Web Services menyediakan layanan cloud dan keamanan IT, Autodesk menangani manajemen konstruksi dan desain, Cisco mendukung infrastruktur IT dan jaringan, serta Esri berperan dalam analisis geospasial.

    Selanjutnya, IBM berfokus pada manajemen aset dan lingkungan, Honeywell menangani sistem pengawasan dan keamanan, sementara Motorola menyediakan teknologi komunikasi dan jaringan yang andal.

    Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap aspek dari infrastruktur dan keamanan PoC Command Center yang akan dibangun di Nusantara memiliki standar infrastruktur terbaik sehingga menciptakan ekosistem yang mutakhir dan berkelanjutan.

    Perjanjian ini merupakan langkah konkret yang melanjutkan grant agreement antara Otorita IKN, yang sebelumnya ditandatangani oleh Plt Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono, dan United States Trade and Development Agency (USTDA), yang diwakili oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir, pada 20 September 2024.

    Baca juga: OIKN mengundang partisipasi internasional untuk berkolaborasi di IKN

    Baca juga: Sebanyak 101 persil lahan investasi KIPP Nusantara ditawarkan ke UMKM

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sekretaris OIKN paparkan kesiapan menuju 2025

    Sekretaris OIKN paparkan kesiapan menuju 2025

    Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K

    Sekretaris OIKN paparkan kesiapan menuju 2025
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Kamis, 31 Oktober 2024 – 06:50 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto memaparkan kesiapan OIKN menuju tahun 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).

    “Kantor OIKN telah berkedudukan di Ibu Kota Nusantara,” kata Bimo.

    Kedua, menyediakan aplikasi IKNOW untuk proses pemindahan ASN ke IKN, hunian ASN, dan penyiapan teknologi informasi.

    Ketiga, pengendalian lingkungan hidup dengan mengacu pada persetujuan lingkungan di dalam maupun luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    Keempat, terus melakukan konsolidasi kepada masyarakat sekitar untuk bersama-sama mendukung pertumbuhan ekonomi di IKN.

    Kelima, terus bersinergi baik dalam pembebasan lahan, peruntukan, dan deliniasi kegiatan perkantoran maupun ekonomi.

    “Atas kegiatan MYC (Multi Years Contract) atau on going yang dibangun oleh K/L dan siap menerima aset tersebut untuk dikelola pemanfaatan-nya,” katanya.

    Keenam, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana dasar, sosial, yang bentuknya konstruksi dan sifatnya baru.

    Ketujuh, nilai investasi di IKN sampai dengan saat ini diperkirakan sebesar Rp58,4 triliun.

    Kedelapan, memfasilitasi kunjungan masyarakat lokal, mancanegara, lembaga, instansi pemerintah maupun swasta yang saat ini antusias-nya sangat tinggi ke IKN.

    RDP tersebut turut dihadiri pula oleh Plt Deputi bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat S.

    Sumber : Antara

  • 2.086 Hektare Lahan IKN Bermasalah, Nusron Bilang Begini

    2.086 Hektare Lahan IKN Bermasalah, Nusron Bilang Begini

    Jakarta –

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid buka suara soal 2.086 hektar (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Dalam catatan detikcom, lahan-lahan tersebut nantinya akan dipakai untuk ruas jalan (tol) 6A dan 6B, serta Pengendali Banjir Sepaku.

    Menurut Nusron urusan tanah di IKN menjadi wewenang dari Otorita IKN. Semua sudah dilimpahkan ke Otorita IKN.

    “Semua tanah di wilayah IKN itu jadi otoritasnya Otorita IKN, sudah dilimpahkan semua,” sebut Nusron ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    Nusron melanjutkan sejauh ini tanah yang sengketa bukan berada di dalam kawasan IKN.

    “Yang sengketa itu sekitar IKN, bukan IKN. Jadi bedakan IKN sama sekitar IKN. Kalau IKN itu semua ada kewenangannya di Otorita IKN,” ungkap Nusron.

    Terakhir, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang sempat menjabat Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya sempat menjelaskan proses pembebasan masih berjalan. Lahan bermasalah tersebut tengah masuk tahap penilaian oleh tim appraisal.

    Targetnya, lahan-lahan yang akan dipakai untuk ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku akan didahulukan proses pembebasan lahannya.

    “Masih ada 2.086 hektar yang masih ada komplikasi karena masih ada masyarakat di sana. Saat ini masih dalam proses penilaian. Jadi, ada di ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku. Prinsipnya, tidak semua 2.086 hektar itu masih ada masyarakat. Tapi kita prioritaskan ada dua lokasi utama tadi yang kita sedang dorong, saat ini sedang dilakukan penilaian identifikasi, inventarisasi dan penilaian oleh KJPP, Jasa Penilaian Publik untuk melakukan appraisal,” kata AHY dalam unggahan Instagramnya, @agusyudhoyono yang dikutip pada Jumat (11/10/2024) yang lalu.

    Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, mengatakan 2.086 hektare lahan itu merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) yang kemudian diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan tercatat sebagai aset negara. Dari Kementerian Keuangan, tanah tersebut diserahkan menjadi aset dalam penguasaan (ADP) di bawah Otorita IKN (OIKN).

    Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Tahun 2021, pada pasal 138 disebutkan bahwa jika keseluruhan tanah sudah menjadi aset pemerintah dan di atasnya terdapat penguasaan pihak lain atau penggarapan, maka harus diselesaikan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK). Dengan begitu, pihaknya, khususnya Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, tidak bisa menangani lebih lanjut terkait 2.086 hektare lahan yang belum bebas karena statusnya yang sudah menjadi ADP.

    Hal itu karena pihaknya hanya bisa melakukan pengadaan tanah untuk tanah yang masih dimiliki oleh masyarakat atau pihak ke-3 yang belum termasuk ke dalam aset pemerintah. Apabila pihaknya tetap melakukan pengadaan tanah di tanah yang termasuk dalam aset, maka bisa termasuk ke dalam tindak pidana korupsi (tipikor).

    “Kalau di IKN, ada tanah yang pelepasan kawasan hutan, itu yang kita tidak bisa masuk, tetapi ada tanah APL (area penggunaan lain) itu masih milik masyarakat kita melaksanakan pengadaan tanah di sana,” ujar Embun saat ditemui di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

    Ia menjabarkan, setidaknya ada 13 paket pengadaan tanah yang sudah diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), IKN. Beberapa di antaranya digunakan untuk SPAM, Masjid Negara, Bendungan Sepaku Semoi, area pengelolaan banjir, dan juga jalan tol.

    Lihat Video: AHY Soal 2.086 Ha Lahan IKN Bermasalah: Tinggal Tunggu Eksekusi

    (hal/kil)