Xcloud.id

NGO: KIPP

  • Kotak Kosong Surabaya Tepis Tudingan KIPP Pakai Politik Uang, Buka Sayembara Rp1 Miliar

    Kotak Kosong Surabaya Tepis Tudingan KIPP Pakai Politik Uang, Buka Sayembara Rp1 Miliar

    Surabaya (beritajatim.com) – Koordinator paslon 02 Kotak Kosong Surabaya, Heru Satrio, menepis pernyataan Komite Independen Pemantau Pemilu [KIPP] Jatim yang menyebut kotak kosong melakukan praktik money politic dalam Pilwalkot Surabaya 2024.

    Heru Satrio tegas menyebutkan bahwa tidak ada praktik money politic yang dilakukan pason kotak kosong. Kata dia, gerakan yang dilakukan relawan di Surabaya adalah murni swadaya; sejak dalam hati.

    “Tundingan sangat naif dan mengada – ada ketika KIPP berbicara ada temuan money politic [politik uang] yang dilakukan kotak kosong. Karena kotak kosong ini identik dengan swadaya, kotak kosong identik dengan pergerakan hati,” terang Heru dikonfirmasi beritajatim.com, Selasa (3/12/2024) sore.

    Bahkan, Heru Satrio bilang kalau kotak kosong di Surabaya ini tidak ada vendor atau investor yang membiayai gerakan mereka. Mulai dari pembiayaan saksi di TPS, ia menyebut mendapat dana makan siang untuk saksi; diambil dari uang kas MAKI.

    “Tidak ada satupun yang menjadi vendor ataupun investor kotak kosong,” ucap Heru, yang sekaligus Ketua dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia [MAKI] Jawa Timur itu.

    “Serta untuk memberikan konsumsi kepada saksi kami di TPS saja kita menggunakan swadaya kas MAKI sendiri. Habis hampir Rp47 juta,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Heru yang terlanjur merasa kesal ini pun kemudian membuat sayembara. Barang siapa yang dapat membuktikan kotak kosong di Surabaya melakukan politik uang, akan diberi imbalan Rp1 Miliar.

    “Kalau perlu saya buka sayembara. Untuk yang bisa menemukan money politic di kotak kosong, saya ikhtiarkan uang saya Rp1 Miliar untuk itu. Temukan orang tersebut dengan saya langsung,” tegas dia.

    Pemilih di Surabaya yang banyak mencoblos kotak kosong ini, lanjut Heru, adalah legitimasi dari rasa kekesalan masyarakat kepada paslon 01 petahana Eri Cahyadi-Armuji.

    Heru Satrio bilang, dari legitimasi hasil Pilwalkot 2024 ini Eri Cahyadi-Armuji hanya mendapatkan 44 persen suara. Sisanya adalah pemilih yang tak hadir ke TPS dan 16 persen suara murni dari kami kotak kosong.

    “Eri Cahyadi-Armuji hanya meraih total 44 persen dari DPT di Surabaya. Artinya mereka juga tidak legitimate. Dihitung dari tingkat ketidak hadiran pemilih di Surabaya 45 persen, yang hadir cuma 55 persen, sedangkan perolehan suara kotak kosong 16 persen,” tutup dia.

    Diberitakan sebelumnya, Komite Independen Pemantau Pemilu [KIPP] Jawa Timur, Herdian mengaku menemukan praktik money politic, yang dilakukan oleh paslon 02 kotak kosong di Pilwakot Surabaya, hari Senin (2/12) kemarin.

    Ketua KIPP Jawa Timur, Herdian bilang praktik money politic tersebut ditemukan di Kecamatan Pabean Cantikan, tepatnya di wilayah Krembangan Utara pada saat hari H pencoblosan, hari Rabu 27 November 2024 lalu.

    “Kami temukan ada indikasi money politic [politik uang] di daerah Krembangan Utara, di Kecamatan Pabean Cantikan,” kata Herdian saat dikonfirmasi beritajatim.com, pada Senin (2/12/2024) petang.

    Herdian mengaku terkejut mengetahui; ada kotak kosong yang melakukan politik uang di Surabaya. Sebab dibilang, biasanya yang melakukan praktik melanggar politik uang; calon – calon bergambar.

    “Sampai saat ini kita masih terus selidiki terlusuri bersama teman teman. Termasuk pihak Bawaslu dan Pawascam dan lain lain,” ujar Herdian melalui sambungan telepon.

    Ibu ibu tersebut secara halus mengaku, lanjut dia, saat saya tanya apa dia menerima amplop untuk mencoblos calon tertentu. “Kita menggalinya, kita merubah cara dengan pendekatan. “Buk? apa ada yang ngamplop ta?”. Nah terus ia jawab: “iya mas aku kemarin malam dapet, sama ibu ibu yang lain juga dapet”,” jelas dia. [kun]

  • Rudy Gaol Bantah Tuduhan Politik Uang Kotak Kosong di Pilwali Surabaya

    Rudy Gaol Bantah Tuduhan Politik Uang Kotak Kosong di Pilwali Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Inisiator dan Direktur Pemenangan Kotak Kosong Aliansi Relawan Surabaya Maju, Rudy Gaol membantah tuduhan adanya serangan fajar atau politik uang pada Pilwali Surabaya.

    Rudy menyayangkan pernyataan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur yang menyebutkan adanya praktik pembagian uang kepada pemilih.

    “Saya selaku inisiator dan direktur Pemenangan Kotak Kosong Aliansi Relawan Surabaya Maju sangat menyesalkan statement ketua KIPP Jatim yg menyatakan dalam releasenya ada temuan ibu-ibu diberi uang untuk mencoblos Kotak Kosong,” ujar Rudy kepada beritajatim.com, Selasa (3/12/2024).

    Rudy menegaskan bahwa seluruh kegiatan kampanye Kotak Kosong dilakukan secara swadaya dan gotong royong oleh para relawan. Dia menepis keras tuduhan politik uang. Rudy menyebut bahwa seluruh pembiayaan kampanye berasal dari dana pribadi para relawan yang dihimpun secara sukarela.

    “Jelas ini framing yang sangat menyesatkan, karena kami sejak awal bergerak memakai dana pribadi urunan bersama seikhlasnya,” tegasnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa para relawan tidak menerima bayaran untuk bertugas memantau jalannya pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    “Jangankan memberi iming-iming uang, seluruh relawan kotak kosong dalam melakukan pantauan pemilu di TPS tidak ada satupun yang kami beri uang, semua dilakukan dengan kesadaran politik untuk menjaga Marwah Demokrasi,” tambahnya.

    Rudy bahkan mempertanyakan motif di balik pernyataan Ketua KIPP Jatim, dengan menyebut adanya kemungkinan intervensi dari pihak petahana.

    “Bila ada statement seperti yang disampaikan ketua KIPP maka kamipun pantut menduga bahwa yg memberi statement dan framing demikian kami duga mendapatkan pesanan dari petahana,” katanya.

    Dia berharap KIPP, lembaga pemantau pemilu, serta Bawaslu dapat bersikap objektif dan netral dalam menjalankan tugasnya, terlebih karena tim Kotak Kosong menghadapi kendala administratif dari KPU Surabaya.

    “Sejujurnya kami menaruh harapan besar pada KIPP, lembaga pemantau pemilu lainnya serta Bawaslu bisa menjadi saksi kotak kosong di TPS. Hal ini disebabkan KPU Surabaya tidak memberi ruang pada kami untuk mengirim saksi TPS,” tutup Rudy.[asg/ted]

  • TPP Bidang Hukum Khofifah-Emil: Temuan Money Politics Massif

    TPP Bidang Hukum Khofifah-Emil: Temuan Money Politics Massif

    Surabaya (beritajatim.com) – Proses pemungutan suara Pilkada serentak 2024 di Kota Surabaya diwarnai sejumlah temuan yang memerlukan perhatian serius. Berbagai dugaan pelanggaran telah ditemukan oleh Bawaslu Surabaya maupun KIPP, termasuk surat suara tercoblos sebelum pemilihan dan politik uang.

    Salah satu insiden paling mencolok terjadi di TPS 3, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo. Saat pasangan suami istri hendak memberikan suara, mereka menemukan surat suara yang berlubang, menyerupai bekas coblosan paku. Hal ini terjadi pada dua surat suara pertama yang diterima mereka, sebelum akhirnya mendapatkan surat suara ketiga yang tidak bermasalah.

    “Surat suara ini jelas-jelas berlubang, mirip bekas coblosan. Ini bukan cacat cetak, tetapi lebih seperti bekas tusukan paku,” ujar Dodik Wahyono, Panwascam Mulyorejo.

    Bawaslu Surabaya memastikan temuan ini menjadi prioritas investigasi untuk menjaga integritas proses pemilu.

    Selain itu, Bawaslu Surabaya juga mencatat masalah distribusi logistik di beberapa TPS. Misalnya, TPS di Wonocolo dilaporkan kekurangan hingga 300 surat suara, sementara TPS lain justru memiliki kelebihan 100 hingga 300 surat suara.

    “Tantangan distribusi logistik ini harus dievaluasi agar tidak terulang pada pemilu berikutnya,” tegas Teguh Suasono Widodo, Koordinator Divisi SDM Bawaslu Surabaya.

    KIPP Jawa Timur menambahkan, bahwa Surabaya menjadi salah satu kota dengan temuan kasus politik uang tertinggi, bersama Gresik dan Jember. Ketua KIPP Jatim, Herdian, menyebutkan bahwa dari 25 temuan politik uang, sebagian besar masih menunggu pemenuhan syarat formil dan materiil untuk dilaporkan ke Bawaslu.
    “Kendala utama adalah keberanian masyarakat melapor. Misalnya, di Surabaya ada ibu-ibu yang diberi uang untuk mencoblos kotak kosong, tetapi keberatan menjadi saksi,” kata Herdian.

    Menanggapi temuan ini, Edward Dewaruci, Koordinator Hukum dan Advokasi TPP Khofifah-Emil, menyatakan, “Kami mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang sudah dengan berani membuka dugaan kasus pelanggaran pilkada yang terjadi di Jatim, termasuk yang ada di di Surabaya. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat turut andil dalam mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi secara Luber Jurdil demi menegakkan nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Edward menekankan pentingnya perhatian dari penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum.

    “Kami meminta kepada penyelenggara pemilu untuk memberikan atensi terhadap dugaan pelanggaran pilkada dan menindaklanjutinya atas nama nilai-nilai demokrasi. Kami juga mendesak aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan masyarakat yang mengawal pelaksanaan pemilu, termasuk dari intimidasi maupun pembungkaman pelaporan kepada Bawaslu. Atas temuan KIPP di Surabaya yang dapat kita lihat terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka bukan tidak mungkin pola kecurangan tersebut dilakukan juga di daerah lain. Hal ini kami buktikan dengan laporan yang telah masuk ke hotline TPP bidang Hukum & Advokasi; per hari ini tidak hanya dari Kota Surabaya, tapi juga beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur juga melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang tentunya akan kami tindaklanjuti sebagai bentuk pertanggungjawaban kami untuk melaksanakan pemilu yang Luber Jurdil,” kata Edward.

    Berdasarkan data resmi KPU, hingga saat ini, 97,98 persen Form C telah diunggah dari total 3.964 TPS di Surabaya. Hasil sementara menunjukkan:

    Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta: 857.501 suara
    Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak: 299.689 suara
    Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim: 33.158 suara

    Bawaslu Surabaya dan KIPP Jawa Timur untuk terus mendalami semua temuan ini. Langkah-langkah evaluasi dan investigasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

    “Kami tidak akan membiarkan integritas proses pemilu ini ternodai. Temuan-temuan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” pungkas Teguh Suasono Widodo. [tok/beq]

  • KIPP Temukan Politik Uang Dilakukan Kotak Kosong dan Petugas KPPS di Surabaya

    KIPP Temukan Politik Uang Dilakukan Kotak Kosong dan Petugas KPPS di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Komite Independen Pemantau Pemilu [KIPP] Jawa Timur mengaku menemukan praktik money politic, yang dilakukan oleh paslon 02 kotak kosong di Pilwakot Surabaya, hari Senin (2/12).

    Hal itu diungkapkan oleh Ketua KIPP Jawa Timur, Herdian. Kata dia, praktik ‘money politic’ tersebut ditemukan di Kecamatan Pabean Cantikan, tepatnya di wilayah Krembangan Utara pada saat hari H pencoblosan, hari Rabu 27 November 2024 lalu.

    “Kami temukan ada indikasi money politic [politik uang] di daerah Krembangan Utara, di Kecamatan Pabean Cantikan,” kata Herdian saat dikonfirmasi beritajatim.com, pada Senin (2/12/2024) petang.

    Herdian mengaku terkejut mengetahui; ada kotak kosong yang melakukan politik uang di Surabaya. Sebab dibilang, biasanya yang melakukan praktik melanggar politik uang; calon – calon bergambar.

    “Sampai saat ini kita masih terus selidiki terlusuri bersama teman teman. Termasuk pihak Bawaslu dan Pawascam dan lain lain,” ujar Herdian melalui sambungan telepon.

    Ibu ibu tersebut secara halus mengaku, lanjut dia, saat saya tanya apa dia menerima amplop untuk mencoblos calon tertentu. “Kita menggalinya, kita merubah cara dengan pendekatan. “Buk? apa ada yang ngamplop ta?”. Nah terus ia jawab: “iya mas aku kemarin malam dapet, sama ibu ibu yang lain juga dapet”,” jelas dia.

    “Namun,lantaran memang ibu – ibu ini sulit diajak sebagai saksi, menolak melapor ataupun menjadi saksi. Sehingga untuk penggalian materil formilnya agak terhambat, dan masih investigasi,” imbuh dia.

    Bahkan, dia menceritakan bahwa masih di lokasi yang sama juga menemuan kejadian serupa yang dilakukan langsung oleh Ketua KPPS [di TPS]. Dia secara diam diam menyerahkan amplop; sembari berbisik ke anggota TPS yang sedang bertugas di TPS lain.

    Selain itu, dia mengungkap sejauh ini; KIPP Jawa Timur sudah melayangkan sebanyak 8 laporan ke pihak Bawaslu. Hal itu meliputi dugaan pelanggaran yang ada di Jember, Surabaya, serta Gresik.

    “Paling dominan pelanggaran di wilayah Jember, termasuk yang tangkap tangan kemarin. Untuk di Surabaya kita belum sampai pada proses tangkap tangan, ini masih melakukan investigasi,” katanya.

    Untuk itu Herdian berharap, laporan pelanggaran sudah disetor Bawaslu ini segara ditindak lanjuti. Dan warga masyarakat sadar atas pelanggaran – pelanggaran tersebut. Berani speak up melaporkan bila menemui hal hal yang jelas jelas melanggar aturan.

    “Seandainya itu masuk dalam pelanggaran agar segera diproses oleh Bawaslu. Lalu bekerjasama dengan kepolisian. Dengan menangkap si pelaku. Dan harapan untuk masyarakat, agar masyarakat lebih berperan aktif, ikut serta menjaga pemilu ini bersama sama dengan cara bersedia melaporkan temuan temuan ini,” tutup dia. [kun]

  • Giant Sea Wall hingga IKN dapat Cap Program Strategis era Prabowo

    Giant Sea Wall hingga IKN dapat Cap Program Strategis era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masuk ke dalam daftar program strategis era Presiden Prabowo Subianto.

    Staf Ahli Menteri PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja menuturkan pembangunan IKN dan giant sea wall itu merupakan dua dari 53 agenda yang dilakukan untuk mendukung program unggulan kementerian dan lembaga lainnya.

    “Ini yang dimasukkan dalam menu quick win-nya PU 2024-2025. Ada giant sea wall ya, IKN juga masih dalam menu,” tuturnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Dalam paparan yang dibagikan, saat ini program giant sea wall tengah masuk dalam tahap review desain dan persiapan konstruksi. Di mana, proyek ini diinisiasi untuk mengatasi masalah penurunan muka tanah khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa.

    Sementara itu, dalam program pengembangan IKN terdapat 8 agenda utama yang bakal dibangun. Di antaranya yakni penyelesaian konstruksi kantor presiden, Jalan Tol IKN segmen KKT Kariangau – Simpang Tempadung dan konstruksi Kantor Kemensetneg.

    Kemudian, ada pula Kantor Kementerian Koordinator 1,3,4. Lalu, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan Jalan Tol IKN Segmen Sp Tempadung – Jembatan Pulau Balang.

    Adapun sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memang menyebut bahwa Presiden Prabowo memang membidik konstruksi KIPP IKN dapat rampung dalam kurun waktu 4-5 tahun.

    “Targetnya 4 – 5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11/2024). 

    Pada tahap awal tersebut, AHY menyebut pemerintahan Prabowo bakal mempercepat pembangunan sarana dan prasarana IKN sebagai pusat legislatif dan juga yudikatif. 

    Serta bakal melakukan dukungan percepatan pembangunan ekosistem IKN yang ramah bagi para pejabat dan ASN yang bakal mulai berkantor di IKN.  

    “Bukan hanya [mempercepat pembangunan] kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawaki dan mengoperasikan IKN ke depan,” tegasnya. 

  • OIKN paparkan laporan dan rencana kerja pembangunan IKN kepada BPK RI

    OIKN paparkan laporan dan rencana kerja pembangunan IKN kepada BPK RI

    Penajam Paser Utara (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memaparkan laporan dan rencana kerja pembangunan IKN yang berlokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

    “Kami paparkan laporan dan rencana kerja OIKN kepada BPK RI saat lakukan kunjungan ke IKN,” kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat.

    “Pemaparan laporan dan rencana kerja itu untuk pastikan pembangunan ibu kota baru Indonesia berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan transparansi tinggi,” ujarnya.

    Sehingga BPK RI mendapatkan gambaran besar dari pembangunan yang sudah dan bakal dilaksanakan di Kota Nusantara.

    Kunjungan BPK RI merupakan wujud pengawasan dan kolaborasi, serta diskusi bersama menyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam pembagian ibu kota baru Indonesia.

    BPK RI melakukan pendalaman kemajuan pembangunan Kota Nusantara, mencakup perencanaan keuangan, pengelolaan sumber daya dan tata kelola yang mendukung keberlanjutan IKN.

    BPK RI juga meninjau sejumlah lokasi di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), jelas Basuki Hadimuljono, antara lain rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN), Plaza Seremoni, embung MBH dan Taman Kusuma Bangsa.

    Kunjungan sebagai bentuk periksa dan laporan BPK RI terhadap pembangunan Kota Nusantara, ia menimpali lagi, dan meminta OIKN menjaga pembangunan tetap berjalan, serta penggunaan anggaran tetap berada di jalur yang benar.

    Diskusi yang dilakukan juga menjadi sarana penting memperkuat hubungan antara lembaga pengawas negara dan pelaksana pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan akuntabilitas penuh.

    “Kunjungan kami, cerminkan pentingnya keterbukaan dan partisipasi seluruh pihak dalam mendukung keberhasilan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia,” demikian Akhsanul Khaq.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri tinjau KIPP guna pacu percepatan pembangunan DOB Papua

    Wamendagri tinjau KIPP guna pacu percepatan pembangunan DOB Papua

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meninjau langsung Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) Papua Pegunungan guna memacu percepatan pembangunan di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

    Dalam keterangannya usai meninjau kawasan tersebut, dia mengatakan sebagai Wamendagri dirinya memperoleh tugas untuk memastikan proses pembangunan di DOB Papua terus berjalan sesuai rencana.

    “Di Papua Pegunungan, saya sudah datang, ya, saya memahami dan mengakui situasi yang sementara berjalan. Tapi satu hal kami mau pastikan, bahwa sudah dijaminkan bahwa masalah tanah itu sudah selesai. Artinya masalahnya sudah selesai,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Dirinya juga banyak melihat progres pembangunan yang telah dilakukan di Provinsi Papua Pegunungan, baik dari segi pembebasan lahan, hingga pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana.

    Ribka terus mendorong percepatan pembangunan yang lebih teknis, seperti dalam aspek kelengkapan dokumen.

    Pasalnya, aspek tersebut akan berkaitan erat dengan kelanjutan pembangunan perkantoran, meliputi kantor gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), hingga Majelis Rakyat Papua (MRP).

    Ia menyebutkan berkaitan dengan upaya pembangunan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan terus mengawal langkah tersebut.

    Selain itu, Ribka mengapresiasi upaya penyelesaian masalah lahan di Papua Pegunungan. Dia juga memastikan semua masyarakat telah mendukung proses pembangunan yang terus berjalan.

    “Orang-orang tua di sini sudah sepakat, sudah menyerahkan (penyelesaian lahan), terima kasih banyak. Saya dan pemerintah pusat, sekali lagi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih,” imbuhnya.

    Dirinya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal pembangunan di Papua Pegunungan. Dengan demikian, pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

    Di samping itu, pihaknya juga terus memonitor persiapan pembangunan rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) di Papua Pegunungan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kereta Tanpa Rel China Bisa Dipakai di IKN, Tapi Syaratnya Ini

    Kereta Tanpa Rel China Bisa Dipakai di IKN, Tapi Syaratnya Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjelaskan bahwa kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) yang diproduksi China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) tak lolos uji. Transportasi massal yang dinilai canggih tersebut akan segera dikembalikan ke China.

    Salah satu alasannya adalah karena berdasarkan hasil penilaian Proof of Concept (PoC) ditemukan bahwa sistem autonomous dari trem otonom tersebut masih belum dapat berfungsi dengan baik.

    “Hasil dari penilaian PoC ditemukan bahwa sistem autonomous dari trem otonom belum dapat berfungsi dengan baik,” ungkap Deputi bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi kepada CNBC Indonesia, Minggu (17/11/2024).

    Mengutip penjelasan OIKN, penilaian PoC dilakukan di area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara dengan dua rute pengujian yang mencakup area di sekitar Kemenko 1-4 dan Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur. Pengujian dilakukan pada jalur khusus yang bersifat ‘mixed traffic’ di mana ART berbagi jalan dengan kendaraan lain.

    Meski kondisi kawasan masih dalam pembangunan, tim penilai PoC telah selesai melaksanakan evaluasi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan jalur jalan yang memungkinkan untuk dilakukan penilaian uji coba. Berdasarkan hasil evaluasi, tim penilai PoC menyimpulkan bahwa teknologi otonom ART direkomendasikan untuk dapat dimanfaatkan di Indonesia sebagai transportasi publik dengan catatan untuk dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan teknologi lebih lanjut.

    Foto: Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa sarana Trem Otonom (Autonomous Rail Transit – ART) telah siap diuji Coba di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Dok. Kemenhub)
    Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa sarana Trem Otonom (Autonomous Rail Transit – ART) telah siap diuji Coba di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Dok. Kemenhub)

    Hal ini diperlukan untuk mencapai performa optimal sistem otonom sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, karena sejauh ini sistem otonom belum dapat difungsikan. Kinerja ART dalam kegiatan PoC pada kondisi lingkungan saat ini di IKN belum menunjukkan sistem kendali otonom yang reliabel sebagaimana ditunjukkan pada sarana serupa di Tiongkok.

    Rekomendasi penilaian juga termasuk perlunya penyempurnaan operasional trem secara otonom, peningkatan fitur adaptasi dan keselamatan pada situasi mixed traffic, dan pembaruan sistem komunikasi agar sejalan dengan persyaratan keamanan siber di IKN.

    “Dari hasil assesment PoC maka nantinya pengadaan dan seleksi teknologi di IKN akan dinilai kepada 4 penilaian utama, yakni Kualitas dan kehandalan Teknologi, Interoperabilitas Sistem, Value for Money, Transfer Knowledge dan Teknologi,” terang dia.

    Sebagai informasi, kegiatan penilaian PoC ini didukung oleh tim evaluasi independen yang terdiri dari para pakar transportasi dan teknologi sistem kendali otonom tiga perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan praktisi profesional di Indonesia.

    Tim ini diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo bersama Prof. Dr. Eng. Benyamin Kusumoputro, dan Prof. Dr-Ing. Nandy Setiadi Djaya Putra dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono dari Institut Teknologi Bandung, Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Nasrullah Armi dari Pusat Riset Telekomunikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Aditya Dwi Laksana dari Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Yanto Yulianto dari Institution of Railway Signal Engineers (IRSE). Tim ini memastikan monitoring, evaluasi, dan kegiatan penilaian dilakukan secara objektif sesuai kebutuhan dan kesiapan ekosistem IKN. Evaluasi PoC berlangsung antara 10 September hingga 22 Oktober 2024.

    Sesuai dengan diskusi antara OIKN dan lintas kementerian dan lembaga (K/L) dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba dan Unjuk Kerja (Proof of Concept) Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara, OIKN bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penilaian kereta tanpa rel di IKN. Melihat hasil bahwa kereta itu belum beroperasi dengan baik, maka pihaknya akan meminta Norinco mengembalikan kereta ke China.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Kemenhub Budi Rahardjo menambahkan konsep transportasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah ramah lingkungan dan futuristik. Untuk itu ART menjadi salah satu alternatif yang dapat diujicobakan di IKN karena menerapkan konsep transportasi ramah lingkungan, berkelanjutan dan berteknologi tinggi.

    “ART dioperasikan menggunakan baterai. Alhasil, kendaraan ini dapat meminimalisir emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

    Untuk itu Kementerian Perhubungan menfasilitasi ART untuk diujicobakan sebagai alternatif moda di IKN. Terkait uji coba ini yang melakukan MOU adalah otoritas IKN dengan vendor yaitu Norinco dengan partisipasi dari CRRC Qindao Sifang. Oleh karena itu, pihak yang melakukan evaluasi apakah ART ini layak dan cocok dengan kebutuhan IKN adalah Otoritas IKN.

    “Sebagaimana kita ketahui, setelah berjalan uji coba selama kurang lebih 2 bulan, Otoritas IKN (OIKN) telah melakukan evaluasi. Hasil penilaian hingga evaluasi oleh OIKN, ditemukan bahwa kereta tanpa rel, khususnya system autonomous belum dapat berfungsi dengan baik di IKN. Menurut hemat kami kita semua sepakat bahwa untuk IKN kita mencari yang terbaik. Jika kemudian ART dipandang belum memenuhi standar evaluasi dari OIKN, tidak ada masalah, karena negara juga tidak dirugikan. Hal ini dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor ART,” tutupnya.

    (wur)

  • Prabowo Pilih Fokus Swasembada Pangan, Proyek IKN Bakal Molor?

    Prabowo Pilih Fokus Swasembada Pangan, Proyek IKN Bakal Molor?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan bahwa konstruksi mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap berjalan sesuai target meski pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus menggarap infrastruktur penunjang swasembada pangan.

    Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti memastikan bahwa pembangunan IKN bakal dilanjutkan meski tak menjadi prioritas utama.

    “Lanjut sesuai yang disampaikan Pak Prabowo, kita juga lanjut untuk IKN. Tapi beliau fokus [juga pada proyek] lain ada swasembada pangan,” tegasnya saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jumat (15/11/2024). 

    Lebih lanjut, Diana juga turut memastikan bahwa pemerintah bakal tetap rutin mengguyur anggaran keberlanjutan pembangunan IKN.

    Meskipun tak lagi jadi prioritas utama, Diana menyebut bahwa pembangunan IKN bakal tetap dijaga sesuai timeline yang telah ditetapkan. Sehingga, pembangunan IKN ditargetkan bakal tetap rampung pada 2045.

    “Engga [akan melenceng dari timeline], tetap. Bismillah pokoknya [bisa rampung 2045],” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menargetkan bakal merampungkan konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dalam kurun 4 tahun.

    Hal ini diampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, usai mengikuti pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

    “Oh nggak, justru presiden minta selesai 3-4 tahun. Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau bilang, ‘sudah ya saya sudah ngomong [percepat IKN], laksanakan.’ Saya cuma bilang ‘Siap Perintah’ begitu kira-kira. Dikejar 2028, tetapi nanti saya mau hadap beliau lagi,” kata Basuki.

    Dia mengaku optimistis percepatan pembangunan IKN dapat dilakukan mengingat ekosistem untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang sudah berjalan tinggal membangun sarana gedung yudikatif dan legislatif.

  • Kereta Tanpa Rel di IKN Dipulangkan ke China, Fitur Ini Belum Sempurna

    Kereta Tanpa Rel di IKN Dipulangkan ke China, Fitur Ini Belum Sempurna

    Jakarta, CNBC Indonesia – Uji coba kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) produksi CRRC Sifang di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi berakhir pada 9 Oktober 2024 kemarin. Kereta otonom canggih yang menggunakan panduan marka jalan ini dikembalikan ke China untuk penyempurnaan teknologi setelah menjalani uji coba selama 60 hari.

    Direktur Ekosistem Digital Otorita IKN, Tonny Agus Setiono menyebut ART pabrikan CRRC Sifang masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam teknologi otonomnya. Meski dirancang untuk beroperasi tanpa pengemudi, ART dari CRRC Sifang ini belum sepenuhnya otonom dan masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum memenuhi standar operasional yang optimal.

    “ART yang di-PoC (Proof of Concept) kan di IKN adalah produksi CRRC Sifang yang masih dalam proses uji coba di negaranya. ART yang (kemarin) dioperasikan masih belum sepenuhnya otonom dan perlu penyempurnaan lagi,” kata Tonny kepada CNBC Indonesia, Jumat (15/11/2024).

    Foto: Kereta Tanpa Rel Made in China Siap Diuji Coba di IKN 10 Agustus. (Dok. Kemenhub)
    Kereta Tanpa Rel Made in China Siap Diuji Coba di IKN 10 Agustus. (Dok. Kemenhub)

    Tonny juga menambahkan, teknologi sistem panduan magnetik yang memungkinkan ART bergerak di atas aspal ternyata masih memerlukan peningkatan fitur adaptasi dan keselamatan, terutama dalam menghadapi lalu lintas campuran (mixed traffic) seperti di Indonesia.

    “Sejauh ini sistem otonom belum dapat difungsikan. Rekomendasi penilaian juga termasuk perlunya penyempurnaan operasional trem secara otonom, peningkatan fitur adaptasi dan keselamatan pada situasi mixed traffic,” jelasnya.

    Hasil evaluasi uji coba (PoC) menyimpulkan bahwa ART dari CRRC Sifang dapat direkomendasikan untuk Indonesia, tetapi dengan beberapa catatan penting. Tonny menekankan, penyempurnaan di berbagai aspek masih sangat diperlukan, mulai dari peningkatan teknologi otonom hingga fitur keselamatan dalam kondisi lalu lintas yang kompleks. Hingga saat ini, sistem otonom ART masih belum berfungsi optimal dan belum dapat diaplikasikan secara penuh.

    Keputusan untuk mengembalikan ART produksi CRRC Sifang setelah uji coba ini menjadi bagian dari upaya Otorita IKN untuk mengevaluasi dan memastikan kesiapan teknologi sebelum diimplementasikan secara permanen di Indonesia.

    (wur)