Xcloud.id

NGO: KIPP

  • Konstruksi Jalan Nasional Sumbu Kebangsaan Timur Fase 2 IKN Capai 69,81%

    Konstruksi Jalan Nasional Sumbu Kebangsaan Timur Fase 2 IKN Capai 69,81%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) melaporkan progres konstruksi jalan nasional Sumbu Kebangsaan Timur Fase 2 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah mencapai 69,81% per Oktober 2024.

    “Kemudian di IKN sendiri, tadi saya sebutkan, di situ ada jalan, salah satunya jalan nasional namanya Sumbu Timur. Kita kerjakan juga, kurang lebih progres-nya sekarang 70%,” ujar Senior Manager Corporate Relations William saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Lebih lanjut, William menjelaskan bahwa proyek bernilai Rp528 miliar itu ditujukan untuk meningkatkan konektivitas untuk IKN dengan fokus pada infrastruktur yang berkelanjutan.

    Selain tengah menyelesaikan proyek jalan nasional itu, WIKA juga melaporkan tengah menggarap enam proyek lainnya di IKN, antara lain Jalan Tol Akses IKN mulai dari Kariangau hingga Simpang Tempadung. Kemudian, WIKA juga tengah menggarap Istana Presiden, Kantor Presiden, hingga Balikpapan RDMP Tank EPC.

    Selanjutnya, emiten konstruksi pelat merah itu juga tengah merampungkan pengerjaan Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.  

    Proyek tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) dari Kementerian PUPR. Lingkup pekerjaan ini meliputi pemasangan pipa di zona 1 sepanjang 14.016 meter dan zona 3 mencapai 4.901 meter. 

    Adapun, IPAL 1 dan 3 KIPP IKN dikerjakan dengan skema konsorsium oleh WIKA – Hutama Karya KSO. Dalam kerja sama itu, WIKA memiliki porsi 55% dengan raihan nilai kontrak Rp435,5 miliar. 

  • Tol IKN Bakal Tersambung Penuh Sebelum Prabowo Berkantor di IKN 2028

    Tol IKN Bakal Tersambung Penuh Sebelum Prabowo Berkantor di IKN 2028

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Jalan Tol Akses Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tersambung sepenuhnya pada 2027 atau tepat setahun sebelum Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mulai berkantor di IKN ada 17 Agustus 2028.

    Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU, Reiza Setiawan mengungkap apabila telah tersambung sepenuhnya maka waktu tempuh dari Bandara Sepinggan hingga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Dipangkas menjadi 50 menit saja. 

    “Pak Presiden akan pindah ke 2028, masuk sekitar di 2027, tol dari Sepinggan sampai ke IKN akan nyambung, dan sekitar 50 menit saja waktu perjalanan,” kata Reiza saat ditemui di Kantor OIKN, Senin (9/12/2024).

    Sementara itu, saat ini pemerintah disebut tengah fokus melakukan finishing pembangunan pada proyek Tol IKN Seksi 3A Karang Joang – KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer (km), 3B KKT Kariangau – Simpang Tempadung (7,3 Km), dan Seksi 5A Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang (6,7 Km).

    Adapun, 3 seksi Jalan Tol IKN itu ditargetkan bakal mulai rampung pada 2025 dan dapat mulai beroperasi pada Juni 2025. 

    “Jadi estimasinya memang kalau tolnya dari 3A, 3B, 5A, itu bisa selesai semua di pertengahan tahun depan sesuai janji Pak Basuki saat menjabat sebagai Menteri [PUPR] ya di Juni 2025,” tegasnya. 

    Adapun, secara keseluruhan progres pembangunan IKN telah mencapai 61,7% yang terkontrak dalam 109 paket pengerjaan dan telah menyedot anggaran mencapai Rp89 triliun.

    Perinciannya, progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebantak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8% dan progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1%.

    Terakhir yakni progres proyek batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9%.

  • Prabowo Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, Puan: DPR Siap Saja

    Prabowo Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, Puan: DPR Siap Saja

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah soal kabar akan berkantor di Ibu kota Negara (IKN) Nusantara mulai 17 Agustus 2028.

    Hal ini dia sampaikan ketika ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

    “Kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintah,” kata putri Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tersebut.

    Ketika ditanyai perihal kesiapan gedung DPR di IKN, Puan enggan berbicara banyak. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya siap dalam mengikuti keputusan pemerintah.

    “Ya kita siap saja, bagaimana kemungkinan keputusan pemerintah,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Istana Kepresidenan buka-bukaan terkait dengan kabar Presiden Prabowo Subianto yang bakal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai 17 Agustus 2028. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa kepindahannya pemerintahan ke IKN akan dilakukan setelah kota baru itu bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. 

    “Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (10/12/2204). 

    Oleh sebab itu, Hasan melanjutkan bahwa dengan niat tersebut, maka pemerintahan terus berkomitmen agar pembangunan IKN terus berlanjut di era kepemimpinan Prabowo Subianto.

    Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa setelah pelantikannya sebagai Kepala OIKN, dirinya memang mendapatkan arahan dari orang nomor satu di Indonesia itu untuk menyelesaikan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kurun 4 tahun.

    “Waktu beliau memerintah saya waktu mau menunjuk memang diharapkan 2028 [Prabowo] bisa ke sana. Jadi waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, yang sekarang baru eksekutif,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024). 

    Oleh sebab itu, pembangunan untuk infrastruktur yudikatif dan legislatif, kata Basuki, bakal dimulai pada 2025 mendatang.

  • Prabowo Mulai Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, ASN Pindah Duluan Tahun Depan – Halaman all

    Prabowo Mulai Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, ASN Pindah Duluan Tahun Depan – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto direncanakan berkantor Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028.

    Sementara itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah terlebih dahulu ke IKN pada awal 2025.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan persiapan pemindahan ASN dari sekarang.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan alokasi anggaran untuk kelanjutan infrastruktur IKN masih tersedia.

    “Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya,” kata Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (10/12/2024).

    Diana menyebut, berdasarkan arahan Prabowo, pembangunan ibu kota negara IKN masih menjadi sebuah keharusan.

    Hal itu salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.

    Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp 89 triliun sebesar 61,7 persen.

    Rinciannya, batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun progres pembangunannya sebesar 95,8 persen.

    Batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp 27,6 triliun progres pembangunannya sebesar 75,1 persen.

    Batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp 36,2 triliun progres pembangunanya sebesar 27,9 persen.

    Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini dapat diresmikan dalam waktu dekat.

    Infrastruktur tersebut, kata Diana, di antaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.

    Selain pembangunan infrastruktur, Diana memastikan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya juga menjadi prioritas.

    “Kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” ujar Diana.

    Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak terima jika pembangunan IKN di Kalimantan Timur disebut bakal melambat seiring adanya pergantian pimpinan pemerintah.

    Sejak 20 Oktober 2024, Indonesia dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari sebelumnya Joko Widodo (Jokowi).

    Setelah pergantian presiden dan perubahan susunan kabinet, beberapa kali pihak pemerintah menyebut pembangunan IKN tidak secepat di era Jokowi, bahkan berpotensi molor dari target.

    “Tidak (molor), kami masih mengerjakan penyelesaian pembangunan IKN dengan semangat dan sesuai target yang telah ditetapkan,” kata  Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yang juga Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga dikutip dari Kontan, Selasa (10/12/2024).

    Menurutnya, pembangunan tahap awal (2022-2024) berfokus pada kawasan eksekutif seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian pendukungnya.

    “Infrastruktur kawasan eksekutif ini rata-rata sudah di atas 90 persen dan hampir selesai,” kata Danis.

    Selanjutnya pada tahap kedua (2025-2029) akan berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan desain. 

    Sementara, dalam waktu dekat akan ada sejumlah infrastruktur yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Seperti Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Kemensetneg, Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Jaringan Perpipaan Air Minum, dan pusat pelatihan atau training center (TC) PSSI. 

    “Untuk peresmian pada beberapa infrastruktur sedang dalam tahap pembahasan,” ucap Danis. 

    Sejauh ini, untuk tetap menjaga ritme dan mengakselerasi pembangunan IKN, total pekerja konstruksi yang dikerahkan mencapai 26.189 orang. 

    Tak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pembangunan IKN, selain hal-hal teknis seperti clash antar pekerjaan, dan pembebasan lahan pada sejumlah proyek.

    Pembangunan Bakal Molor

    Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan pembangunan IKN mengalami keterbatasan anggaran, mengingat fokus pemerintahan saat ini pencapaian swasembada pangan dan energi.

    “On track 100 persen (proses pembangunannya IKN)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Meski tidak secapat pembangunan IKN era Jokowi, namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

    Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun. 

    Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.”

    Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

    Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

     

  • Otorita Tak Terima Pembangunan IKN Disebut Bakal Molor: Kami Kerjakan dengan Semangat – Halaman all

    Otorita Tak Terima Pembangunan IKN Disebut Bakal Molor: Kami Kerjakan dengan Semangat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak terima jika pembangunan IKN di Kalimantan Timur disebut bakal melambat seiring adanya pergantian pimpinan pemerintah.

    Sejak 20 Oktober 2024, Indonesia dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari sebelumnya Joko Widodo (Jokowi).

    Setelah pergantian presiden dan perubahan susunan kabinet, beberapa kali pihak pemerintah menyebut pembangunan IKN tidak secepat di era Jokowi, bahkan berpotensi molor dari target.

    “Tidak (molor), kami masih mengerjakan penyelesaian pembangunan IKN dengan semangat dan sesuai target yang telah ditetapkan,” kata  Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yang juga Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga dikutip dari Kontan, Selasa (10/12/2024).

    Mengacu data monitoring Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 5 Desember 2024, pembangunan Batch I sudah berada pada angka 95,89 persen. 

    Kemudian progres pembangunan Batch II mencapai 75,15 persen, dan Batch III kemajuannya tembus 27,93 persen.

    Pembangunan IKN telah menelan biaya hampir Rp 90 triliun atau tepatnya Rp 89,065 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PU. 

    Menurutnya, pembangunan tahap awal (2022-2024) berfokus pada kawasan eksekutif seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian pendukungnya. 

    “Infrastruktur kawasa eksekutif ini rata-rata sudah di atas 90 persen dan hampir selesai,” kata Danis. 

    Selanjutnya pada tahap kedua (2025-2029) akan berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan desain. 

    Peresmian sejumlah infrastruktur  Sementara, dalam waktu dekat akan ada sejumlah infrastruktur yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Seperti Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Kemensetneg, Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Jaringan Perpipaan Air Minum, dan pusat pelatihan atau training center (TC) PSSI. 

    “Untuk peresmian pada beberapa infrastruktur sedang dalam tahap pembahasan,” ucap Danis. 

    Sejauh ini, untuk tetap menjaga ritme dan mengakselerasi pembangunan IKN, total pekerja konstruksi yang dikerahkan mencapai 26.189 orang. 

    Tak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pembangunan IKN, selain hal-hal teknis seperti clash antar pekerjaan, dan pembebasan lahan pada sejumlah proyek.

    Pembangunan Bakal Molor

    Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan pembangunan IKN mengalami keterbatasan anggaran, mengingat fokus pemerintahan saat ini pencapaian swasembada pangan dan energi.

    “On track 100 persen (proses pembangunannya IKN)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Meski tidak secapat pembangunan IKN era Jokowi, namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

    Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun. 

    Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.” 

    Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

    Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

    Pada kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini.

    Yakni, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Basuki mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36 unit, menjadi 48 unit.

    Basuki juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN ke IKN.

    “Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor.

    Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” tutur Basuki.

    Dampak IKN Nusantara ke Ekonomi Kaltim

    Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami peningkatan yang positif, hal ini andil dari adanya pembangunan IKN, sektor pengolahan dan kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan.

    Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto mengungkapkan peningkatan positif ekonomi Kalimantan Timur terdapat andil beberapa faktor.

    Masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), produksi pada sektor penggalian seperti batu bara dan migas serta industri pengolahan memebuat perekonomian di Kaltim terus menunjukkan tren yang positif.

    Sektor industri pengolahan seperti pengolahan pupuk, hingga turunan perkebunan seperti crude palm oil (CPO) maupun industri pengolahan lainnya masih menjadi primadona.

    Secara keseluruhan hingga akhir tahun 2024 ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikisaran 5,5 persen hingga 6,3 persen year on year.

    “Pertumbuhan positif berdasarkan pada meningkatnya kinerja lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan, serta masifnya konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN). Pun juga pada sektor perdagangan,” katanya.

    Bayuadi juga menegaskan, optimisme dalan menjaga inflasi Kaltim pada tahun 2025 mendatang.

    Pihaknya memprakirakan berada pada target nasional yakni 2,5 + 1 persen.

    “Kita optimis, tentu dengan upaya stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, penyesuaian suku bunga acuan, serta risiko fluktuasi harga pangan yang melandai melalui optimalisasi TPID,” ujarnya.

    Ke depan, pembangunan dan pemindahan IKN yang telah dimulai, juga berimbas pada peningkatkan kebutuhan pangan, akibat pertambahan jumlah penduduk.

    Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri, dan mesti diantisipasi.

    Upaya pengendalian inflasi harus terus diperkuat, dan BI Kaltim berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang efektif dalam menjaga stabilitas harga terus berlanjut.

    “Diperlukan langkah strategis untuk memastikan kecukupan pasokan guna mengelola potensi tekanan inflasi secara efektif,” pungkasnya.

     

     

  • Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp 8,1 T buat Bangun Proyek Ini di IKN

    Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp 8,1 T buat Bangun Proyek Ini di IKN

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 8,1 triliun pada 2025. Tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana lembaga legislatif dan yudikatif di IKN.

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono mengatakan, penambahan anggaran tersebut lantaran pihaknya telah diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan sarana dan prasarana lembaga Yudikatif dan legislatif.

    Oleh karenanya, Ia mengusulkan adanya tambahan anggaran ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan. Adapun saat ini Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN untuk 2025 sebanyak Rp 6,3 triliun.

    “Dipa kami ada Rp 6,3 triliun, karena perintahnya Pak Presiden untuk mulai melaksanakan yudikatif, legislatif, dan huniannya. Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp 8,1 triliun,” kata Basuki di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Selain itu pembangunan sarana dan prasarana lembaga yudikatif dan legaslatif, Basuki mengatakan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membangun jalan untuk konektivitas di IKN.

    Selanjutnya, Basuki mengatakan bahwa proses lelang pengadaan pembangunan proyek tersebut akan berlangsung pada Januari 2025.

    “Tahun depan sudah Januari, kan? Iya bulan depan (lelangnya),” katanya.

    Sebelumnya, ketika Basuki resmi dilantik jadi Kepala OIKN oleh Presiden Prabowo Subianto. Basuki mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo untuk memimpin pembangunan IKN dengan target penyelesaian dalam 4 tahun ke depan, tepatnya di 2028. Dia diminta untuk menggeber pembangunan fasilitas untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN.

    “Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap,” tegas Basuki

    (rrd/rir)

  • Intip Kisi-Kisi Lelang Proyek Kompleks DPR di IKN

    Intip Kisi-Kisi Lelang Proyek Kompleks DPR di IKN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap tahapan pembangunan kompleks parlemen RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mulai dilakukan pada 2025.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan pada tahap awal pihaknya akan melelang terlebih dahulu pengadaan proyek tersebut. 

    “Di 2025 [lelang kantor legislatif dan yudikatif] ya, semua. Tapi kan masih di-review sama BPKP,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (6/12/2024).

    Lebih lanjut, Dody memberi sinyal bahwa proses lelang gedung DPR RI di IKN rencananya akan dilakukan pada kuartal I/2025.

    Sementara hingga saat ini, prioritas pembangunan IKN masih difokuskan pada penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana eksekutif mulai dari Kantor hingga Istana kepresidenan.

    “Harusnya kuartal I/2025 lah. Tapi kan saya sudah ngomong semua anggaran sedang di ‘bintang’ [ditahan] menunggu review dari BPKP,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono sebelumnya memang menyebut bahwa dirinya diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan IKN. 

    Salah satu yang bakal jadi prioritas yakni pembangunan gedung yudikatif dan legislatif. Selanjutnya, juga bakal melanjutkan bahwa tak hanya KIPP, tetapi ekosistemnya seperti hunian, perkantoran dan infrastruktur dasar lainnya di IKN harus dipersiapkan. 

    “Jadi yudikatif, eksekutif dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028. Intinya, kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?” jelasnya.

  • Prabowo Mulai Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, ASN Pindah Duluan Tahun Depan – Halaman all

    Pembangunan IKN Era Prabowo Bakal Molor di Tengah Meroketnya Ekonomi Kaltim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan molor karena terbatasnya anggaran.

    Diketahui, pemerintahan Prabowo saat ini lebih fokus terhadap pencapaian swasembad baik pangan maupun energi.

    “On track 100 persen (proses pembangunannya)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dikutip Sabtu (7/12/2024).

    Meski tidak secapat pembangunan IKN era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

    Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun. 

    Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.” 

    Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

    Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

    Pada kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini.

    Yakni, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Basuki mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36 unit, menjadi 48 unit.

    Basuki juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN ke IKN.

    “Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor.

    Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” tutur Basuki.

    Dampak IKN Nusantara ke Ekonomi Kaltim

    Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami peningkatan yang positif, hal ini andil dari adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sektor pengolahan dan kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan.

    Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto mengungkapkan peningkatan positif ekonomi Kalimantan Timur terdapat andil beberapa faktor.

    Masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), produksi pada sektor penggalian seperti batu bara dan migas serta industri pengolahan memebuat perekonomian di Kaltim terus menunjukkan tren yang positif.

    Sektor industri pengolahan seperti pengolahan pupuk, hingga turunan perkebunan seperti crude palm oil (CPO) maupun industri pengolahan lainnya masih menjadi primadona.

    Secara keseluruhan hingga akhir tahun 2024 ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikisaran 5,5 persen hingga 6,3 persen year on year.

    “Pertumbuhan positif berdasarkan pada meningkatnya kinerja lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan, serta masifnya konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN). Pun juga pada sektor perdagangan,” katanya.

    Bayuadi juga menegaskan, optimisme dalan menjaga inflasi Kaltim pada tahun 2025 mendatang.

    Pihaknya memprakirakan berada pada target nasional yakni 2,5 + 1 persen.

    “Kita optimis, tentu dengan upaya stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, penyesuaian suku bunga acuan, serta risiko fluktuasi harga pangan yang melandai melalui optimalisasi TPID,” ujarnya.

    Ke depan, pembangunan dan pemindahan IKN yang telah dimulai, juga berimbas pada peningkatkan kebutuhan pangan, akibat pertambahan jumlah penduduk.

    Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri, dan mesti diantisipasi.

    Upaya pengendalian inflasi harus terus diperkuat, dan BI Kaltim berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang efektif dalam menjaga stabilitas harga terus berlanjut.

    “Diperlukan langkah strategis untuk memastikan kecukupan pasokan guna mengelola potensi tekanan inflasi secara efektif,” pungkasnya.

     

     

  • Lelang Proyek Gedung MPR/DPR di IKN Bakal Dibuka Kuartal I 2025 – Page 3

    Lelang Proyek Gedung MPR/DPR di IKN Bakal Dibuka Kuartal I 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal membuka lelang proyek pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada kuartal I 2025, termasuk untuk pembangunan gedung MPR/DPR.

    “(Lelang gedung legislatif dan yudikatif di IKN) harusnya di kuartal I 2025. (Termasuk gedung MPR/DPR?) Iya, semua,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Dody mengatakan, pemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya. Hanya saja, saat ini kelanjutan seluruh proyek infrastruktur masih dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Tapi kan saya sudah ngomong, semua anggaran sedang ‘dibintang’, menunggu review dari BPKP,” Sebut dia.

    Tambahan Anggaran

    Adapun Kementerian PU telah usul menambah anggaran sebesar Rp 60,6 triliun pada 2025. Salah satunya untuk kelanjutan proyek IKN sebesar Rp 14,87 triliun.

    Dukungan tambahan anggaran untuk IKN akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol IKN, dan duplikasi jembatan pulau balang bentang pendek, pembangunan SPAM Saritas, Gedung Kantor Pemerintah, Kantor Keamanan seperti Polri dan BIN.

    Usulan tambahan terbesar dialokasikan untuk penerbitan 3 instruksi presiden (Inpres) baru di bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Bina Marga. Dengan kebutuhan total anggaran sebesar Rp 28,55 triliun.

     

  • Usung 2 Inovasi, Jatim Berhasil Raih Penghargaan Provinsi Terinovatif di IGA 2024

    Usung 2 Inovasi, Jatim Berhasil Raih Penghargaan Provinsi Terinovatif di IGA 2024

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Dalam ajang Penganugerahan Innovative Government Awards 2024 (IGA 2024) yang digelar pada Kamis (5/12/2024), Jawa Timur berhasil meraih pengharaan Provinsi Terinovatif.

    Acara tersebut diselenggarakan di Mercure Surabaya Grand Mirama Hotel.

    Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk kepada Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.

    Pada acara ini, Provinsi Jawa Timur menjadi tuan rumah IGA 2024.

    Ini merupakan kali pertama perhelatan IGA dilaksanakan di daerah.

    Pada ajang IGA 2024, Provinsi Jatim mengusung 2 Inovasi.

    Untuk inovasi digital, ada Klinik Hoaks yaitu inovasi berbasis web untuk membantu masyarakat mengklarifikasi berita hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian.

    Dan untuk inovasi non digital, ada Underwater Restocking (UWR) 2.0 yaitu implementasi ekonomi biru yang berpusat pada UWR yang didorong menjadi pusat ekosistem laut dan pusat perekonomian masyarakat pesisir.

    Atas raihan ini, Pj Gubernur Adhy mengaku sangat bersyukur dan bangga, karena tak hanya terinovatif, Jawa Timur juga menjadi Pemda dengan Indeks Inovasi Daerah Tertinggi Regional Klaster Provinsi untuk regional wilayah II. 

    Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diterima.

    Ditegaskannya, penghargaan ini didapatkan atas kerja keras semua pihak dari seluruh lapisan di Jawa Timur.

    “Alhamdulilah, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami sangat bersyukur atas penghargaan yang kami terima. Terlebih, bukan hanya provinsi, tapi kabupaten dan kota di Jatim juga memborong penghargaan pada IGA 2024 ini,” terangnya.

    “Kita memang membudayakan untuk mencari persoalan, membuat inovasi, dan kemudian melombakan di setiap tahapan dalam pemerintahan. Ini menandakan ekosistem inovasi di Jawa Timur sangat luar biasa. Masing-masing bupati/wali kota berlomba-lomba, bahkan kami harus membatasi,” ungkapnya menambahkan.

    Selama ini, kata Adhy Karyono, Pemprov Jatim sangat memfasilitasi inovasi-inovasi yang dibuat di Jawa Timur.

    Satu di antaranya dengan keberadaan Rumah Inovasi yang berfungsi melakukan seleksi dan kurasi bagi calon inovasi yang akan dipilih sebelum mewakili provinsi di ajang nasional seperti Sinovic maupun IGA.

    “Di Jawa Timur, kami menekankan bahwa inovasi harus betul-betul bisa memudahkan rakyat untuk melakukan kebutuhan hidupnya. Harus bermanfaat dan berbentuk digital agar lebih memudahkan seluruh proses layanan,” tegasnya. 

    Lebih lanjut, Pj Gubernur Adhy juga menekankan, inovasi haruslah berkelanjutan. Sehingga, di Jawa Timur terbiasa memonitor inovasi menurut rentang waktu tertentu. 

    “Yang kami soroti adalah keberlanjutan inovasi dan bertahan relatif lama. Sehingga diakui dan direplikasi oleh pihak lain, baik di kabupaten/kota di Jatim maupun provinsi lain. Seperti inovasi Klinik Hoaks dan UWR 2.0,” ungkapnya.

    Lebih jauh Adhy menegaskan, yang terpenting inovasi yang bagus bukan berarti terus menciptakan yang baru.

    Namun, mengoptimalkan inovasi yang ada dan sudah terbukti bermanfaat untuk diperluas dan direplikasi.

    “Dan ini menjadi konsen kami saat ini, ke depan bahwa  indikator inovasi yang baik adalah betul-betul bisa digunakan dengan mudah, bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat serta pernah direplikasi,” pungkas Pj Gubernur Adhy.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk sangat mengapresiasi prestasi di Jawa Timur.

    Pasalnya, Jawa Timur merupakan provinsi pertama yang menjadi tuan rumah IGA di daerah. 

    “Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang memiliki inovasi sangat tinggi. Jadi atas nama Menteri Dalam Negeri, saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pada kesempatan ini menjadi tuan rumah IGA 2024,” katanya. 

    Ribka Haluk berharap, IGA dapat menjadi ajang di mana seluruh provinsi di Indonesia dapat belajar dari satu sama lain.

    Sehingga, inovasi dari masing-masing daerah dapat dirasakan pula manfaatnya oleh keseluruhan rakyat. 

    “Saya harap kita bisa bersama-sama melakukan transfer inovasi. Supaya negara kita mendapatkan manfaat maksimal dari interaksi yang kita lakukan. Itu sesungguhnya yang diharapkan Presiden dan Wakil Presiden RI kita, agar kita benar-benar memperbaiki kinerja  untuk meningkatkan kemakmuran di Indonesia,” harapnya. 

    Untuk diketahui, penghargaan ini bukan kali pertama diterima Jawa Timur.

    Mengingat, Jawa Timur menjadi provinsi dengan inovasi terbanyak se-Indonesia yang masuk top 99 dan top 45 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB.

    Dengan rincian, total 72 inovasi masuk top 99, dan 35 inovasi masuk top 45 selama lima tahun terakhir. 

    Sebagai informasi, 18 kabupaten/kota di Jatim juga turut menerima penghargaan. Di antaranya Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Batu yang mendapat predikat Kota Terinovatif.

    Sedangkan Kabupaten Terinovatif diraih Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bangkalan, Sampang, Sidoarjo, dan Pamekasan. 

    Selain itu, penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif diraih oleh Blitar, Jember, Lamongan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pasuruan, dan Trenggalek.

    Serta penghargaan Kota Sangat Inovatif diberikan kepada Kota Probolinggo. 
     
    Terakhir, kategori penghargaan Indeks Regional Tertinggi Kabupaten/Kota dan satu Pemda Pengirim Inovasi Daerah Tercepat Regional II Wilayah Jawa diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi.