NGO: KIPP

  • Proyek IKN Telan Dana APBN Capai Rp 43,4 Triliun Sepanjang 2024

    Proyek IKN Telan Dana APBN Capai Rp 43,4 Triliun Sepanjang 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi belanja negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp 43,4 triliun sepanjang 2024.

    “Senilai Rp 43,4 triliun telah dibelanjakan untuk IKN. Ini adalah 97,3% dari total pagu Rp 44,5 triliun,” ungkap Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, dalam konferensi pers Realisasi APBN 2024, di kantor Kemenkeu, pada Senin (6/1/2024).

    Ada pun anggaran Rp 43,4 triliun tersebut dibelanjakan antara lain untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, Kawasan Kementerian Koordinator dan Kementerian lain, serta gedung Otorita IKN.

    Selain itu, untuk pembangunan tower rusun ASN, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN. Kemudian, untuk pembangunan jalan tol, jalan dan jembatan serta Bandara di IKN. Terakhir, untuk penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, hingga pengendalian banjir di sekitar IKN.

    Menurut Suahasil, belanja negara APBN untuk IKN ini telah memberikan dampak pembangunan bagi provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan.

    “Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan ini menjadi yang tertinggi. Pada 2022, ekonomi Kalimantan tumbuh 4,5%, 2023 naik 6,2%, di kumulatif kuartal III 2024 ini juga mencapai 6,2% walaupun harga komoditas batu bara, CPO dan harga komoditas lain yang berasal dari Kalimantan mengalami tekanan harga, tetapi ekonomi Kalimantan tetap terjaga,” jelasnya.

    Kemudian, tingkat pengangguran terbuka di provinsi Kalimantan Timur menurun menjadi 5,14% pada 2024 dan lapangan kerja meningkat 129.000 pekerja menjadi 1,98 juta pekerja pada 2024.

    “Ini adalah bentuk dari APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bekerja sama membangun daerah,” pungkasnya.

    Sementara itu, secara total, APBN telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IKN mencapai Rp 75,8 triliun sejak 2022 hingga 2024. Perinciannya, yakni pada 2022 mencapai Rp 5,5 triliun, pada 2023 mencapai Rp 27 triliun dan pada 2024 mencapai Rp 43,3 Triliun.

  • Basuki: Studi kelayakan untuk “immersed tunnel” di IKN sudah selesai

    Basuki: Studi kelayakan untuk “immersed tunnel” di IKN sudah selesai

    Sekarang baru selesai studi kelayakannya, nanti baru desainnya. Mungkin tahun depan baru desainnya

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan studi kelayakan untuk terowongan bawah laut atau immersed tunnel untuk jalan tol di Nusantara, Kalimantan Timur, sudah selesai.

    “Sekarang baru selesai studi kelayakannya, nanti baru desainnya. Mungkin tahun depan baru desainnya,” ujar Basuki di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jakarta, Selasa.

    Ia menambahkan bahwa pembangunan immersed tunnel tersebut diperkirakan membutuhkan waktu dua tahun untuk pengerjaannya.

    “Kira-kira (dua tahun),” kata Basuki.

    Sebagaimana diketahui, pembangunan immersed tunnel disiapkan untuk menjadi bagian dari Seksi 4 Jalan Tol IKN.

    Pembangunan immersed tunnel sesuai dengan konsep forest city yang diusung oleh IKN Nusantara.

    Pemerintah bisa saja membuat jembatan, namun dalam konteks menjaga lingkungan maka yang diutamakan adalah pembangunan immersed tunnel agar pengguna jalan tol dapat menyeberangi Teluk Balikpapan di ujung jalan tol ketika menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.

    Pemerintah ingin melindungi bekantan, fauna dan flora endemik lainnya yang ada di sekitar Teluk Balikpapan. Untuk itu Kementerian PUPR tidak akan membangun jembatan yang secara fisik mengubah morfologi lingkungan, melainkan mencoba untuk membangun immersed tunnel seperti di Geoje, Busan, Korea Selatan.

    Contoh penerapan teknologi immersed tunnel ini sudah diimplementasikan di banyak negara seperti terowongan Fehmarn di Eropa dan Geoje, Busan di Korea Selatan.

    Teknologi immersed tunnel merupakan metode yang umumnya digunakan untuk menggantikan jembatan yang melalui wilayah perairan yang lebar.

    Berdasarkan Lampiran UU No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN, prinsip dasar pengembangan kawasan dalam IKN didasarkan pada prinsip pembangunan IKN yang mengedepankan alam, teknologi dan keberlanjutan lingkungan.

    Perencanaan IKN dijalin dengan konsep berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, lingkungan terbangun dan sistem sosial secara harmonis.

    Selain itu, prinsip dasar pengembangan IKN juga menjaga kemungkinan buruknya dampak urbanisasi serta cuaca ekstrem yang dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana, seperti banjir dan kekurangan air baku.

    Oleh karena itu, prinsip dasar pengembangan Kawasan IKN akan memadukan tiga konsep perkotaan, yaitu IKN sebagai kota hutan atau forest city, kota spons atau sponge city, dan kota cerdas atau smart city.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jalan-jalan ke IKN jadi pilihan destinasi liburan akhir tahun

    Jalan-jalan ke IKN jadi pilihan destinasi liburan akhir tahun

    ANTARA – Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi tempat kunjungan favorit liburan Natal dan tahun baru bagi masyarakat Kalimantan Timur. Pengunjung dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke IKN di Penajam Paser Utara untuk melihat suasana dan progres pembangunan ibu kota baru. (Hanifan Ma’ruf/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

  • ASN Siap-siap Pindah ke Nusantara, Pembangunan 47 Tower untuk Tempat Tinggal di IKN Sudah 91 Persen – Halaman all

    ASN Siap-siap Pindah ke Nusantara, Pembangunan 47 Tower untuk Tempat Tinggal di IKN Sudah 91 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini harus bersiap-siap untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Hal ini perlu dilakukan karena pemerintah akan memboyong ASN dari Jakarta ke IKN pada 2025, apalagi pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 47 tower sudah hampir rampung dengan progres 91,36 persen.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Iwan Suprijanto meminta kontraktor dan konsultan yang terlibat untuk terus berkomitmen menyelesaikan pekerjaan.

    Walaupun ASN tidak jadi pindah ke IKN pada tahun 2024, menurut Iwan, pemanfaatan rusunnya sudah dimulai oleh berbagai pihak.

    “Seperti untuk acara-acara kenegaraan yang dimanfaatkan oleh tamu dari berbagai institusi, termasuk oleh Otorita IKN,” kata Iwan dikutip Kamis (26/12/2024).

    Pembangunan 47 tower rusun ini dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

    Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 91,02 persen.

    Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 83,84 persen.

    Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 85,16 persen.

    Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 87,81 persen.

    Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 89,91 persen.

    Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres 92,44 persen.

    Selain enam paket tersebut, saat ini juga telah dimulai pembangunan 9 tower lainnya.

    9 tower itu merupakan asrama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di IKN sebanyak 2 tower, Hunian Modular TNI sebanyak 3 tower, dan Hunian Vertikal Negara sebanyak 4 tower.

    Prabowo Berkantor ke IKN

    Presiden Prabowo Subianto direncanakan berkantor Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028.

    Sementara itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah terlebih dahulu ke IKN pada awal 2025.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan persiapan pemindahan ASN dari sekarang.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan alokasi anggaran untuk kelanjutan infrastruktur IKN masih tersedia.

    “Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya,” kata Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), beberapa waktu lalu.

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap mulai 2025.

    Menurutnya, OIKN masih terus memonitor berapa kantor Kementerian dan Lembaga yang sudah siap beroperasi dan jumlah pasti para ASN untuk bisa berpindah tugas ke IKN. 

    “Iya (ASN pindah 2025), tapi bertahap kan. Saya harus melaporkan kantor-kantor semua sudah siap. Tapi eselon satu berapa saja, eselon dua berapa, dan staf berapa termasuk hunian nya,” kata Basuki.

    Di satu sisi, Basuki belum bisa memastikan waktu pasti pemindahan ASN ke IKN. Sebab menurutnya, hal itu tergantung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

    “Tergantung Menpan-RB. Itu semua,” jelasnya.

    OIKN Kebut Pembangunan 

    OIKN mengebut pembangunan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif. 

    Hingga kini, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berjalan sesuai rencana, dengan infrastruktur eksekutif hampir rampung dan direncanakan fungsional pada awal 2025 guna mendukung perpindahan ASN secara bertahap.

    Selaras dengan target pemerintah, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi fokus utama yang mana akan dibangun oleh Otorita IKN. 

    Pembangunan ini dirancang untuk memastikan Nusantara dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan, dengan ketiga fungsi utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang hadir dan berjalan. 

    Infrastruktur legislatif meliputi pembangunan gedung-gedung DPR/MPR/DPD, sementara infrastruktur yudikatif akan mencakup gedung Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya. 

    Pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2028, seiring dengan upaya menjadikan Nusantara ibu kota yang sepenuhnya fungsional.

    Dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 61,7 persen. 

    Dari sisi investasi, Otorita IKN telah mencatat pencapaian yang luar biasa. Dari delapan groundbreaking yang telah dilaksanakan, total investasi mencapai Rp58,4 triliun. 

    Beberapa investasi swasta telah selesai dan mulai beroperasi, seperti Hotel Nusantara dengan 191 kamar, Rumah Sakit Mayapada dengan 200 bed layanan patologi, serta Rumah Sakit Hermina yang menyediakan 200 bed layanan gawat darurat. Selain itu, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah beroperasi di mana mampu menyuplai 10 MW listrik energi terbarukan yang merupakan kerjasama PLN dan Sembcorp Singapore.

    Sebagai penunjang pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta investasi yang telah terbangun di IKN tersebut, dalam waktu dekat di awal 2025 akan dibangun jaringan jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) di kawasan 1B dan 1C KIPP IKN.

    Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan IKN. 

    “Ini bukan proyek tapi kerja bersama yang harus gotong royong kita lakukan. Bukan hanya oleh pemerintah namun juga oleh masyarakat, lembaga, media, pengusaha baik lokal, nasional dan internasional bahkan orang-orang muda. IKN ibaratnya beranda Indonesia. Ini akan membuktikan bahwa Indonesia mampu memiliki kota pintar berbasis digital yang tetap bisa menjaga keberadaan lingkungan hidup dan keberagaman budaya, karena bukan hanya pembangunan fisik namun juga pembangunan manusia, alam dan lingkungan”, tegas Troy.

    Dengan semangat kolaborasi dan optimisme, Otorita IKN terus bekerja keras memastikan bahwa Nusantara tidak hanya menjadi ibu kota pemerintahan, tetapi juga pusat peradaban baru yang membawa manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

  • Kaleidoskop 2024: Pembangunan IKN Melambat, Investasi Mandek

    Kaleidoskop 2024: Pembangunan IKN Melambat, Investasi Mandek

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan Megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara banyak mengalami pasang surut sepanjang 2024. Posisinya bahkan mengalami perlambatan imbas dari adanya estafet kepemimpinan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto.

    Sementara itu, kinerja investasi di IKN juga tampak mengalami perlambatan pasca-pergantian pemerintahan. Hal itu ditunjukkan lewat nihilnya groundbreaking investasi IKN sejak Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

    Namun demikian, baru-baru ini kabinet Prabowo Subianto memastikan bahwa pembangunan IKN bakal tetap berlanjut. Di lain hal, kinerja investasi proyek jumbo sebesar Rp466 triliun itu juga dikabarkan bakal terus berlanjut.

    Berikut rangkuman Bisnis mengenai pasang surut pembangunan dan investasi IKN sepanjang 2024:

    1. Anggaran Jumbo

    Pada tahun anggaran 2024, pembangunan IKN mendapat alokasi jumbo dari kas negara mencapai Rp40,6 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar jelang pelaksanaan HUT RI perdana di IKN.

    Kala itu, Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju yakni Sri Mulyani Indrawati mengatakan mayoritas anggaran IKN dikucurkan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Untuk IKN tahun depan akan mencapai Rp40,6 triliun, termasuk yang PUPR Rp35 triliun,” kata Sri Mulyani, Rabu (16/8/2023).

    Adapun, penggunaan anggaran tersebut akan disalurkan untuk menyelesaikan pekerjaan prioritas untuk kemajuan infrastruktur dasar di IKN, yakni kantor pemerintahan dan perumahan terutama untuk ASN tahap pertama.

    Berdasarkan catatan Bisnis, anggaran senilai Rp40,6 triliun itu digunakan untuk penyempurnaan Bendungan Sepaku Semoi dan pembangunan Embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    Kemudian, anggaran juga digunakan untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Akses Ikn Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B, Seksi 6A, Seksi 6B, serta Seksi 6c.

    Tak hanya itu, anggaran itu juga digunakan untuk pembangunan landasan pacu di Bandara IKN hingga untuk mendukung konstruksi rumah susun (rusun) bagi para ASN di IKN.

    Akan tetapi, dalam peralanannya alokasi negara untuk pembangunan IKN pada 2024 mengalami penambahan. Per Juli 2024, Kementerian Keuangan melaporkan pagu pembangunan IKN senilai Rp42,5 triliun atau naik sekitar Rp1,9 triliun.

    Dalam konfirmasinya, tambahan anggaran tu digunakan untuk penyelesaian pembangunan Bandara IKN hingga jalan dan jembatan.

    2. Proyek Konglomerat RI

    Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, belasan konglomerat tampak ikut turun gunung mendukung pembangunan IKN.

    Komitmen sejumlah konglomerat RI turut serta dalam pembangunan IKN dimulai oleh Bos Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma atau kerap disapa Aguan.

    Tak tanggung-tanggung, untuk memantik komitmen pengusaha lain, Aguan bersama dengan konsorsiumnya langsung mengguyur investasi IKN dengan nilai mencapai Rp40 triliun.

    Alhasil, hingga groundbreaking ke-8 total investasi di IKN dilaporkan telah mencapai Rp58,4 triliun.

    “Nah ini dengan ke-8 terakhir kemarin jadi Rp58,4 triliun. Nah mudah-mudahan nanti kalau yang ke-9 ini ada beberapa lagi mungkin di sana [bertambah] ya,” jelas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.

    Adapun hingga saat ini posisinya belum bertambah seiring dengan belum adanya komitmen investasi selama Presiden Prabowo menjabat.

    3. Nasib Investasi Djarum dan Wings Group

    Meski diklaim mendapat banyak dukungan dari pengusaha kelas kakap RI, mencuat kabar Grup Djarum milik konglomerat Budi Hartono dan Wings Group milik Wiliam Katuari mundur dari konsorsium Nusantara yang dipimpin bos Agung Sedayu Sugianto Kusuma alias Aguan untuk pembangunan proyek di IKN.

    Informasi tersebut diketahui usai Badan Otorita IKN merilis daftar baru anggota Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Aguan-Sugianto Kusuma. Dalam laporannya, Grup Djarum milik Budi Hartono dan Wings Group milik Wiliam Katuari tidak lagi terdaftar dalam Konsorsium Nusantara.

    Saat ditelusuri, Djarum Group dan Wings Group memang menyebut dirinya tidak akan ikut dalam proyek komersial IKN. Keduanya memilih terlibat dalam pembangunan botanical Garden atau proyek nonkomersial di IKN.

  • Kaleidoskop 2024: Daftar Proyek Swasta di IKN Telah Rampung dan Beroperasi, Nilai Rp58,4 Triliun  – Halaman all

    Kaleidoskop 2024: Daftar Proyek Swasta di IKN Telah Rampung dan Beroperasi, Nilai Rp58,4 Triliun  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, hingga saat ini masih terus berjalan.

    Dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 61,7 persen. 

    Dari delapan groundbreaking atau peletakan batu pertama sebuah proyek yang telah dilaksanakan, total investasi mencapai Rp58,4 triliun. 

    Adapun beberapa investasi swasta telah selesai dan mulai beroperasi, yaitu

    Hotel Nusantara dengan 191 kamar.
    Rumah Sakit Mayapada dengan 200 bed layanan patologi.
    Rumah Sakit Hermina yang menyediakan 200 bed layanan gawat darurat.
    Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah beroperasi, di mana mampu menyuplai 10 MW listrik energi terbarukan yang merupakan kerja sama PLN dan Sembcorp Singapore.

    Daftar Proyek telah Digroundbreaking Era Presiden Jokowi

    Saat masih menjabat sebagai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan peletakan batu pertama delapan proyek IKN dari investor.

    Groundbreaking kedelapan melibatkan satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor domestik.

    Pertama, pembangunan kompleks komersial Delonix Nusantara oleh PT Delonix Group Indonesia sebagai investasi swasta asing pertama yang masuk ke IKN. 

    Delonix Nusantara akan membangun kompleks mix used di atas lahan seluas 24.200 meter persegi dengan investasi mencapai Rp 500 miliar. 

    Kawasan mixed-use tersebut mencakup Model J Hotel, serviced apartment, pusat perbelanjaan, perkantoran, fasilitas olahraga dan kebugaran, serta ruang terbuka hijau.

    Model J Hotel direncanakan akan memiliki 200 kamar. 

    Kedua, pembangunan mix-use Magnum Resort Nusantara oleh PT Magnum Investment Nusantara.

    Area tersebut dirancang untuk mengintegrasikan ruang hunian, bisnis, dan rekreasi dalam satu kawasan. 

    Magnum Resort Nusantara menempati lahan seluas kurang lebih 1,3 hektar serta estimasi nilai investasi hingga Rp 500 Miliar. 

    Magnum Resort Nusantara adalah bentuk pembangunan Magnum Estate Internasional yang merupakan perusahaan properti swasta asal Rusia.

    Bangunan gedung akan terdiri dari serviced apartment, hunian, area komersil, dan fasilitas pendukung lainnya.

    PT Magnum Investment Nusantara merupakan anak perusahaan dari Magnum Estate International yang berfokus pada proyek-proyek properti mewah dan berteknologi tinggi, terutama di Bali. 

    Ketiga, ada PT Primahotel Manajemen Indonesia yang melakukan groundbreaking d’primahotel Nusantara. 

    Dengan investasi sebesar Rp 100 miliar, d’primahotel Nusantara dibangun di atas lahan seluas 4.600 meter persegi dan menyediakan 154 kamar, meeting room, serta Walea Resto.

    d’primahotel Nusantara adalah bagian dari jaringan hotel lokal yang telah berkembang sejak tahun 2013 dan memiliki 19 hotel yang tersebar di seluruh Indonesia. 

    Yakni, Jakarta, Tangerang, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Balikpapan, Bintan, dan Bali.

    Keempat, groundbreaking pembangunan Teras Hutan Ibu Kota Nusantara oleh PT Plataran Boga Rasa.

    Teras Hutan Ibu Kota Nusantara mengusung konsep Trail of Sister Parks dan terletak di area dan jalan utama Sumbu Barat. 

    Teras Hutan Ibu Kota Nusantara menghadirkan layanan Venue & Dining. 

    Tahap awal Investasi akan dibangun di area 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebagai investasi pembuka dengan rencana luas bangunan antara 1500 sampai dengan 2000 meter persegi.

    Nilai investasi pada proyek ini sebesar Rp 25 miliar. 

    Kelima, ada pembangunan kawasan pendidikan Australian Independent School (AIS). 

    Dengan estimasi nilai investasi Rp 150 Miliar, pembangunan dimulai di atas lahan seluas 7.900 meter persegi di IKN. 

    Total luas bangunan yang direncanakan mencapai 10.000 meter persegi. 

    Kawasan pendidikan ini dirancang untuk menampung hingga 750 siswa, dari jenjang pendidikan usia 3 tahun hingga tingkat SMA (kelas 12).

    Kawasan pendidikan AIS Nusantara menyediakan fasilitas laboratorium sains dan fasilitas STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) berstandar internasional, amfiteater dalam ruangan, ruang seni pertunjukan, kolam renang semi-olimpiade, serta berbagai fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan tenis, lapangan basket, bulu tangkis, dan voli, berstandar internasional.

    KIPP Fungsional di Awal 2025

    Sementara untuk proyek pemerintah yang sedang dikebut pembangunannya yakni infrastruktur legislatif dan yudikatif. 

    Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw mengatakan, hingga kini, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berjalan sesuai rencana, dengan infrastruktur eksekutif hampir rampung dan direncanakan fungsional pada awal 2025 guna mendukung perpindahan ASN secara bertahap.

    Selaras dengan target pemerintah, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi fokus utama yang mana akan dibangun oleh Otorita IKN. 

    Pembangunan ini dirancang untuk memastikan Nusantara dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan, dengan ketiga fungsi utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang hadir dan berjalan. 

    Infrastruktur legislatif meliputi pembangunan gedung-gedung DPR/MPR/DPD, sementara infrastruktur yudikatif akan mencakup gedung Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya. 

    Pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2028, seiring dengan upaya menjadikan Nusantara ibu kota yang sepenuhnya fungsional.

    Sebagai penunjang pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta investasi yang telah terbangun di IKN tersebut, dalam waktu dekat di awal 2025 akan dibangun jaringan jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) di kawasan 1B dan 1C KIPP IKN.

    “Ini bukan proyek tapi kerja bersama yang harus gotong royong kita lakukan. Bukan hanya oleh pemerintah namun juga oleh masyarakat, lembaga, media, pengusaha baik lokal, nasional dan internasional bahkan orang-orang muda,” kata Troy.

     

  • Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN Capai 90 Persen

    Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN Capai 90 Persen

    loading…

    Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kaltim yang sudah berlangsung dua tahun telah mencapai 90%. Foto/SINDOnews/Sunu Hastoro Fahrurozi

    PENAJAM PASER UTARA – Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) di kawasan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) yang sudah berlangsung dua tahun telah mencapai 90%.

    Pada April 2025 mendatang direncanakan mulai dilakukan pemindahan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Saat ini Istana Negara dan Istana Garuda sudah berdiri megah dengan latar belakang patung Garuda yang berdiri gagah.

    ”Jadi saat ini total keseluruhan kawasan inti pusat pemerintahan di IKN ini boleh dikatakan pembangunannya sudah selesai 90-an persen lebih. Bahkan Istana juga boleh dikatakan sudah selesai,” kata Staf Khusus Kepala Otorita IKN (OIKN) Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw di sela-sela kegiatan Media Gathering Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di IKN, dikutip Minggu (22/12/2024).

    Saat ini pembangunan infrastruktur terus dikebut. Pantauan SINDOnews di lokasi, kawasan IKN saat pagi cukup sejuk dan sering berembun dengan hamparan hijau hutan yang terbentang. Sedangkan saat siang cukup panas dan berdebu dengan lalu lalang kendaraan truk dan mobil proyek karena masih dalam proses pembangunan.

    Pembangunan sejumlah fasilitas dan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di antaranya kantor kementerian seperti kantor kementerian koordinator (kemenko). Kemudian tower rusun hunian untuk ASN dan para pekerja sektor pemerintahan di IKN yang saat ini sudah ada 4 unit siap huni.

    Sejumlah fasilitas hiburan atau entertainment juga disiapkan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) dalam pembangunan infrastruktur IKN di Penajam Passer Utara.

    Deputi Bidang Pendanaan dan Peluang Investasi IKN, Agung Wicaksono menjelaskan, entertainment yang di antaranya berupa mal dan olah raga.

    “Jangan sampai ASN ini mati gaya (di IKN). Dari segi investasi, nanti akan ada groundbreaking mal, namanya mal Nusantara yang lokasinya berdekatan dengan hotel Nusantara,” ujar Agung.

  • Bawaslu: Penguatan pengawasan partisipatif pemilu penting

    Bawaslu: Penguatan pengawasan partisipatif pemilu penting

    Bawaslu berharap pengawasan partisipatif tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat integritas pemilu dan pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan penguatan program pengawasan partisipatif penting dilakukan untuk menjaga integritas pemilu ke depan.

    Menurut Lolly, saat ini implementasi program pengawasan partisipatif telah tumbuh secara signifikan, akan tetapi Bawaslu mencatat tidak semua daerah menjalankan program tersebut secara berkelanjutan.

    “Bawaslu berharap pengawasan partisipatif tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat integritas pemilu dan pilkada,” kata Lolly dalam diskusi The Indonesian Forum, yang diselenggarakan The Indonesian Institute, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Lolly mengatakan bahwa pengawasan yang melibatkan lembaga terkait dan masyarakat dapat menciptakan proses pemilihan pemimpin yang lebih baik.

    “Dengan kolaborasi yang solid antara masyarakat dan lembaga terkait, proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berlandaskan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa,” ujarnya.

    Sementara itu, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono menyebut berdasarkan kajian akhir tahun TII, pengawasan partisipatif masih memiliki sejumlah tantangan.

    Misalnya, kata Arfianto, masih adanya perbedaan pemahaman di Bawaslu daerah terkait dengan pengawasan partisipatif. Selain itu, keterbatasan anggaran dan tenaga kerja menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.

    “Tantangan lain yang ditemukan dalam kajian TII adalah munculnya sikap pengawas ad hoc yang cenderung money-oriented (berorientasi pada uang) atau sekadar mencari pekerjaan. Kemudian, struktur birokrasi yang hierarkis dan lambat menambah hambatan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran dari masyarakat,” sambung dia.

    Pada diskusi yang sama, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan (AI) dan media sosial, telah membawa perubahan besar dalam dinamika pengawasan pemilu.

    “Misalnya, penggunaan AI untuk mendeteksi hoaks atau pola kampanye negatif yang tersebar luas di media sosial menjadi isu yang semakin penting,” ujar Kaka.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sederet Kantor Pemerintah di IKN yang Sudah Bisa Dipakai Tahun Depan

    Sederet Kantor Pemerintah di IKN yang Sudah Bisa Dipakai Tahun Depan

    Foto Bisnis

    Dok. Otorita IKN – detikFinance

    Selasa, 17 Des 2024 23:00 WIB

    IKN – Otorita IKN melaporkan, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berjalan sesuai rencana. Berikut gedung-gedung yang sudah rampung dibangun.

  • ASN Ditarget Pindah Setelah Lebaran, 20 Tower Hunian IKN Dibangun Lagi Tahun Depan

    ASN Ditarget Pindah Setelah Lebaran, 20 Tower Hunian IKN Dibangun Lagi Tahun Depan

    Jakarta

    Pemerintah menargetkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan pada bulan April 2025 atau setelah Lebaran tahun depan. Lalu, apakah infrastrukturnya sudah siap?

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, pada tahun ini pihaknya akan menyelesaikan pembangunan 27 tower apartemen ASN. Lalu di tahun depan, pembangunannya dilanjut 20 tower lagi.

    “Tahun ini ditargetkan selesai 27 tower. Di 2025 kita harus menyelesaikan 20 tower lagi jadi total 47 (tower),” kata Diana, kepada awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

    Sedangkan untuk progres secara keseluruhan, menurutnya saat ini tower-tower tersebut sudah mencapai di atas 60%. Namun Diana bilang, untuk detailnya perlu dipastikan kembali ke Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP).

    Selain itu, Diana juga memastikan pembangunan embung-embung di sana juga akan terus digenjot. Dari target pembangunan 99 embung, saat ini sudah terbangun sekitar 30 embung.

    Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ditarget rampung 2028.

    “Eksekutif, yudikatif, legislatif selesai (2028 target Prabowo),” ujar Dody.

    Di samping itu, menurutnya ada kemungkinan pengembangan rencana pembangunan IKN di pemerintahan saat ini. Apalagi mengingat jumlah kementerian bertambah, dari sebelumnya di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) hanya 34 kementerian, menjadi 48 kementerian saat ini.

    Meski demikian, Dody menekankan kembali bahwa ia menunggu arahan lanjutan dari Prabowo. Apakah itu dari sisi penambahan infrastruktur hingga penyiapan untuk pemindahan ASN ke IKN. Fokus utama saat ini menyelesaikan pembangunan yang berjalan.

    “Kita sih nunggu arahan dari Pak Presiden lewat MenPANRB. Selama ini sih belum ada aba-aba dari Bu MenPANRB,” katanya.

    Sebagai informasi, rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan.

    Namun rencana pemindahannya pun mundur lagi ke Januari 2025. Hal ini seiring dengan sejumlah infrastruktur yang belum rampung. Pada saat itu, diperkirakan sekitar 1.700 ASN yang akan pindah tahap awalnya.

    Beberapa waktu lalu Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menyatakan ASN akan mulai pindah ke IKN pada April 2025. Dia bilang informasi ini didapatkan langsung dari Kementerian PANRB.

    “Menurut Menteri PAN-RB yang kita siapkan dan hitung semua itu mulai April. Sebenarnya kan bulan Januari, cuma Maret kan lebaran. Ada Lebaran mungkin dihitung itu,” sebut Basuki ketika ditanya kapan ASN pindah ke IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).

    Basuki mengatakan untuk ekosistem pemerintahan eksekutif, mulai dari istana hingga kantor kementerian bulan ini ditargetkan sudah selesai pembangunan sarana prasarananya. Hanya saja mungkin akan ada sedikit penyesuaian karena jumlah kementerian yang berubah di era Presiden Prabowo Subianto.

    Sementara itu, untuk sektor yudikatif dan legislatif baru akan dimulai pembangunannya pada 2025 mendatang. Kemungkinan butuh 2 tahun untuk menyelesaikan pembangunannya.

    (acd/acd)