Xcloud.id

NGO: IPO

  • Diguncang Dugaan Penipuan KPR, Menkeu AS Tekan Bos The Fed Gelar Audit Internal

    Diguncang Dugaan Penipuan KPR, Menkeu AS Tekan Bos The Fed Gelar Audit Internal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan AS Scott Bessent kembali mendesak Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell untuk melakukan tinjauan internal terhadap bank sentral.

    Melansir Bloomberg pada Kamis (28/8/2025), Bessent juga meminta Powell untuk segera menyelidiki dugaan penipuan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang menyeret anggota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook.

    “Saya mendorong Ketua Powell agar melakukan ini secara internal sebelum ada tinjauan eksternal. Ini [kasus Cook] merupakan jenis masalah yang harus segera ditangani,” kata Bessent.

    Bessent menilai bahwa tidak mendengar Cook berkata ‘saya tidak melakukannya’, melainkan Cook hanya berkata bahwa presiden tidak bisa memecatnya. 

    Menurutnya, jika seorang pejabat The Fed terbukti melakukan penipuan KPR, maka mereka tidak layak menduduki posisi di salah satu lembaga regulator keuangan utama AS.

    “The Fed adalah institusi yang tidak akuntabel. Hubungannya dengan rakyat Amerika bergantung pada tingkat kepercayaan yang tinggi, dan insiden seperti ini merusak kepercayaan itu,” tambahnya.

    Ketika ditanya apakah langkah memecat Cook merupakan strategi Trump untuk menguasai mayoritas kursi di Dewan Gubernur, Bessent menegaskan bahwa semua gubernur The Fed bersifat independen.

    Awal pekan ini, Presiden AS Donald Trump berupaya mencopot Cook dari jabatannya setelah pemerintahan menudingnya terlibat dalam penipuan KPR. Pihak pengacara Cook berencana menggugat langkah tersebut melalui jalur hukum.

    Suksesi Powell dan Dewan The Fed

    Saat ini, dewan The Fed beranggotakan Christopher Waller dan Michelle Bowman yang merupakan nominasi Trump pada periode pertama. Trump juga mencalonkan kepala ekonom Gedung Putih, Stephen Miran, untuk mengisi kursi kosong dalam dewan beranggotakan tujuh orang tersebut.

    Menurut Bessent, pemerintahan tidak mengatur cara Waller dan Bowman memberikan suara. Kedua gubernur itu bahkan berbeda pendapat dalam keputusan kebijakan bulan lalu dengan mendukung pemangkasan suku bunga, sementara mayoritas anggota memilih menahan suku bunga.

    Bessent juga mengungkapkan proses pencarian pengganti Powell yang masa jabatannya berakhir Mei 2025 masih berlangsung. Ia berencana mewawancarai kandidat setelah libur panjang Labor Day, sebelum mengajukan 3—4 nama kepada Trump.

    “Nama pengganti Powell hampir pasti sudah diketahui pada musim gugur ini,” ujarnya.

    Menurut Bessent, sejak krisis keuangan 2008, The Fed menyimpang dari misi inti kebijakan moneter dan perlu kembali pada mandat utamanya.

    Fannie Mae, Freddie Mac, dan Rencana IPO

    Bessent menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan rencana penjualan saham Fannie Mae dan Freddie Mac, dua raksasa pembiayaan hipotek yang diambil alih pemerintah sejak krisis 2008.

    “Saya bayangkan sekitar September atau awal Oktober kami akan membuat keputusan mengenai bank yang mengatur penawaran saham ini,” katanya. Dia memperkirakan penjualan 3%—6% saham dapat menghasilkan dana sedikitnya US$30 miliar.

    Bessent menekankan bahwa salah satu pertimbangan penting adalah memastikan tidak ada kenaikan premi pada suku bunga hipotek dibandingkan imbal hasil obligasi pemerintah AS.

    Perdagangan dan Tarif

    Terkait perdagangan, Bessent mengatakan akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng pada akhir Oktober atau awal November 2025. Sementara kunjungan Wakil Menteri Perdagangan Li Chenggang ke Washington pekan ini disebutnya hanya bersifat teknis dan tidak terkait langsung dengan negosiasi dagang.

    Pernyataan ini muncul di hari ketika tarif sekunder AS mulai berlaku terhadap impor dari India. Trump sebelumnya menaikkan tarif tambahan 25% atas India karena pembelian minyak Rusia, sehingga total bea masuk mencapai 50%.

    Menurut Bessent, sebagian besar respons New Delhi atas langkah AS lebih bersifat simbolis.

    “Yang seharusnya khawatir adalah negara surplus. India menjual kepada kami dengan tarif tinggi, sementara kami mengalami defisit besar dengan mereka,” ujarnya.

    Bessent juga menegaskan kembali keluhannya terhadap negara-negara Eropa yang enggan menjatuhkan sanksi sekunder atas invasi Rusia ke Ukraina. Dalam pertemuan G7 awal tahun ini, hanya Kanada yang siap ikut serta, sementara negara lain menolak, katanya.

  • DPR dan Arogansi Wakil Rakyat Nasional 25 Agustus 2025

    DPR dan Arogansi Wakil Rakyat Nasional 25 Agustus 2025

    DPR dan Arogansi Wakil Rakyat
    Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang
    PERNYATAAN
    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang menyebut mereka yang meminta pembubaran DPR sebagai “mental orang tolol sedunia” menimbulkan kehebohan.
    Kata-kata itu memang terdengar keras, tetapi justru semakin mempertegas jurang antara rakyat dan wakilnya. Jurang yang bukan lahir kemarin, melainkan sudah lama menganga akibat kinerja legislatif yang dirasakan jauh dari harapan.
    Di era ketika kepercayaan publik terhadap lembaga negara menjadi sangat krusial, pernyataan bernada merendahkan justru menjadi kontraproduktif.
    DPR, yang seharusnya menjadi representasi rakyat, semakin terkesan arogan dan alergi terhadap kritik.
    Kritik ekstrem berupa seruan “bubarkan DPR” memang mengagetkan. Namun, harus dipahami, ia lahir dari rasa frustrasi masyarakat.
    Tuntutan semacam itu bukan tanpa dasar. Survei Indikator Politik Indonesia (Mei 2025) menempatkan DPR pada posisi terbawah dalam hal kepercayaan publik.
     
    Hanya 7,7 persen responden yang mengaku “sangat percaya”, sementara 23 persen lebih menyatakan tidak percaya.
    Temuan lain dari Indonesia Political Opinion (IPO) pada bulan yang sama memperkuat gambaran tersebut. Hanya 45,8 persen publik yang menaruh kepercayaan pada DPR. Angka ini jauh di bawah presiden (97,5 persen) maupun TNI (92,8 persen).
    Dengan posisi serendah itu, wajar jika muncul pertanyaan mendasar: apakah DPR masih layak dipercaya sebagai penyalur aspirasi rakyat?
    Tidak mengherankan bila kemudian kritik yang muncul dari publik kian tajam. Sebagian bahkan melontarkan ide ekstrem berupa pembubaran DPR.
    Secara konstitusional tentu hal itu tidak mudah, bahkan hampir mustahil. Namun, secara politik, ia adalah ekspresi kekecewaan yang sah.
    Kekecewaan publik bukan hanya persoalan kinerja legislasi yang seret, tetapi juga catatan buram integritas. Kasus korupsi terus membayangi DPR.
    Belum lama ini,
    KPK menetapkan dua anggota DPR, Heri Gunawan dan Satori, sebagai tersangka
    dalam kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK.
    Kasus lain melibatkan
    Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, yang menjadi tersangka
    dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota DPR.
    Rangkaian kasus tersebut bukan insiden kecil. Ia memperkuat kesan bahwa DPR lebih sibuk dengan urusan keuntungan pribadi ketimbang kerja representasi.
    Maka, ketika publik menaruh ketidakpercayaan, bukankah ada alasan yang cukup kuat?
    Dalam teori politik, ada dua jenis legitimasi: formal dan substantif. Legitimasi formal DPR datang dari konstitusi; ia adalah lembaga yang dibentuk oleh Undang-undang Dasar. Namun, legitimasi substantif berasal dari penerimaan rakyat.
    Ketika seorang legislator melabel rakyatnya sebagai “tolol”, legitimasi substantif itu semakin runtuh. Kata-kata kasar bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan bentuk arogansi yang merusak wibawa lembaga. Sebab demokrasi tidak tumbuh dari caci maki, tetapi dari dialog yang sehat.
    Rakyat yang marah, bahkan sampai melontarkan ide pembubaran DPR, sesungguhnya sedang bersuara. Mereka menuntut perbaikan, bukan penghinaan.
    Di sinilah seharusnya seorang legislator menempatkan diri. Tugasnya bukan menutup telinga, apalagi membalas dengan caci maki, melainkan menghadirkan argumen yang menenangkan. DPR harus menjawab dengan kerja, bukan amarah.
    Bahasa seorang pejabat publik adalah bahasa negara. Ia mengandung bobot simbolik yang memengaruhi legitimasi lembaga.
    Maka, setiap kata yang keluar dari seorang anggota DPR tidak boleh sekadar dimaknai sebagai luapan emosi personal, melainkan bagian dari komunikasi politik institusi.
    Pertanyaannya: bagaimana DPR bisa memperbaiki citra?
    Pertama, dengan meningkatkan kualitas legislasi. RUU yang dibahas harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, bukan hanya melayani kepentingan elite atau kelompok tertentu.
    Kedua, memperkuat fungsi pengawasan. DPR tidak boleh lagi menjadi sekadar mitra pasif eksekutif. Ia harus berani bersikap kritis, meskipun berisiko tidak populer di mata pemerintah.
    Ketiga, integritas anggota. Tidak ada cara lain selain menutup pintu lebar-lebar terhadap praktik korupsi. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap etika harus menjadi standar minimal.
    Keempat, membangun komunikasi politik yang humanis. Kritik publik harus direspons dengan dialog, bukan cacian. Sebab penghinaan hanya akan memperlebar jurang kepercayaan yang sudah dalam.
    Ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut rakyat dengan istilah “mental orang tolol sedunia” sesungguhnya adalah refleksi dari krisis kedewasaan politik yang lebih luas.
    DPR, sebagai lembaga perwakilan rakyat, justru semakin kehilangan sentuhan etis yang mestinya menjadi dasar demokrasi.
    Kemarahan rakyat memang nyata. Namun, ia tidak akan pernah lebih berbahaya dibanding keangkuhan elite yang lupa bahwa kekuasaan hanyalah mandat, bukan hak istimewa.
    Jika DPR ingin tetap relevan, maka satu hal yang harus diingat: hormati rakyat. Sebab tanpa rakyat, DPR hanyalah gedung megah di Senayan yang penuh retorika, tetapi kosong makna demokrasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IPO PAM Jaya berdampak positif kepada masyarakat Jakarta

    IPO PAM Jaya berdampak positif kepada masyarakat Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya Prasetyo Edi Marsudi berpendapat penawaran saham perdana “Initial Public Offering” (IPO) perusahaan air minum dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat Jakarta.

    “Kita mau kerja, bukan mau cari benar atau salah. IPO PAM Jaya sudah menjadi penugasan dan targetnya terlaksana 2027,” kata Prasetyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Prasetyo mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Francine Widjojo yang menolak rencana Perusahaan Umum Daerah Perusahaan Air Minum Jaya (Perumda PAM Jaya) untuk go public.

    Prasetyo menilai Francine tidak mengerti kondisi PAM Jaya saat ini. Apalagi setelah dua operator swasta, yakni Palyja dan Aetra hengkang dari Jakarta dan menyerahkan pengelolaan air sepenuhnya kepada PAM Jaya.

    Terkait tudingan Francine soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan badan hukum PAM Jaya itu bukan usulan komisi maupun fraksi di DPRD Jakarta, Prasetyo justru menegaskan penambahan usulan dari eksekutif yang dikirimkan ke DPRD dan Bapemperda harus langsung dilaksanakan.

    “Kalau itu disetujui oleh fraksi, ya harus dilaksanakan. Kalau ternyata fraksi PSI menolak ya tidak apa-apa. Lagi pula, Raperda perubahan status badan hukum PAM Jaya ini untuk kebaikan semua, niatnya agar air bersih bisa sampai ke tengah masyarakat Jakarta,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 tersebut.

    Dengan adanya target IPO di Bursa Efek Indonesia, PAM Jaya justru harus bekerja keras memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat karena perseroan harus mendapat kepercayaan dari masyarakat Jakarta sebelum menawarkan saham kepada investor di bursa saham.

    Berdasarkan data terkini, cakupan jaringan perpipaan air bersih PAM Jaya di wilayah Jakarta mencapai 73,4 persen. Sementara itu, direksi PAM Jaya harus mengejar target cakupan jaringan perpipaan hingga di atas 80 persen sebagai salah satu syarat agar bisa IPO di bursa saham.

    “Direksi harus tunjukkan yang terbaik ke masyarakat sebelum menawarkan ke investor saham. Masyarakat bisa menilai kinerja PAM Jaya,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Prasetyo meminta semua pihak, tak terkecuali fraksi PSI Jakarta untuk mendukung penuh langkah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan direksi PAM Jaya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo sempat memberi pesan kepada jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu bekerja secara profesional, sehingga perusahaan milik Pemprov Jakarta tersebut dapat go public atau IPO.

    Pramono menargetkan ada dua BUMD Jakarta yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat, yaitu Bank Jakarta dan PAM Jaya.

    “Saya yakin, saya lihat respons publiknya, dua BUMD ini bisa kita lakukan IPO, kemudian disusul BUMD lainnya. Saya juga mengapresiasi gagasan dan ide di lapangan untuk pengembangan BUMD menjadi lebih baik lagi,” kata Gubernur Pramono pada Rabu (6/8/).

    Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi DKI Jakarta menolak Raperda tentang perubahan badan hukum PAM Jaya dimasukkan ke dalam revisi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.

    Anggota Komisi B dan Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI Francine Widjojo mengatakan pada Rabu (20/8) Bapemperda menyepakati revisi Propemperda Tahun 2025. Di antaranya masuk Ranperda tentang perubahan badan hukum PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Terbatas PAM (Perseroda).

    Francine mengungkapkan, Raperda ini tidak pernah diusulkan oleh komisi maupun fraksi saat penyampaian surat untuk propemperda 2025 dan hanya berdasarkan usulan Gubernur Pramono Anung.

    “Kenapa tiba-tiba usulan Pak Gubernur bisa masuk dalam skala prioritas, tapi usulan fraksi atau komisi banyak yang tidak masuk,” kata dia.

    Menurut Francine, PAM Jaya juga lebih cocok tetap sebagai Perumda yang berorientasi pada pelayanan publik dan penyedia jasa untuk memenuhi hajat hidup masyarakat.

    “Jika menjadi Perseroda PAM Jaya akan lebih berorientasi pada kegiatan bisnis yang kompetitif dan mencari keuntungan,” tuturnya.

    Padahal, PAM Jaya hingga saat ini juga belum mampu menyediakan layanan air minum kepada mayoritas masyarakat Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Raja Ecommerce Tutup di RI, Sekarang Pulang Kampung ke China

    Raja Ecommerce Tutup di RI, Sekarang Pulang Kampung ke China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Shein berencana pulang kampung ke China dari basis pusat sebelumnya di Singapura. Kembalinya perusahaan e-commerce yang dilarang di Indonesia itu sebagai cara meyakinkan otoritas setempat untuk bisa melakukan IPO di Hong Kong.

    Shein memang berasal dari China. Perusahaan juga mendapatkan sebagian besar barangnya dari China. Namun, Shein berfokus melakukan ekspansi global.

    Perusahaan kemudian mendirikan kantor pusat di Singapura pada 2019 dan beroperasi sejak 2021. Setelah empat tahun, Shein berencana kembali ke kampung halamannya.

    Laporan Bloomberg yang dikutip CNBC Internasional menyebutkan Shein sudah berkonsultasi terkait pendirian perusahaan induk di China daratan dengan pengacara. Namun tidak ada jaminan akan ada kelanjutan dari diskusi tersebut.

    Sementara laporan Financial Times menyebutkan Shein diam-diam mengajukan penawaran umum perdana di Hong Kong bulan lalu. Langkah ini dilakukan setelah rencana IPO di London ditunda.

    Shein telah melakukan pendaftaran secara rahasia lebih dari setahun di London. Namun sulit mendapatkan restu dari regulator setempat.

    Di London sendiri bakal menjadi keuntungan untuk Shein. Karena dapat memberikan legitimasi lebih besar untuk bisnis internasional dan akses pada banyak investor Barat.

    Sebelumnya, Shein gagal melantai di bursa Amerika Serikat. Perusahana yang berdiri pada 2008 itu menghadapi masalah soal tuduhan kerja paksa dalam rantai pasokannya.

    Operasional Shein cukup terganggu dengan kebijakan pasar Barat pada perdagangan China. Misalnya presiden AS Donald Trump menghapus pengecualian tarif penting, yang membuat Shein sulit menjual barang-barangnya lagi dengan harga rendah yang dikirim langsung dari China.

    Nampaknya kebijakan itu akan meluas. Karena kabarnya pemerintah di beberapa pasar Barat mempertimbangkan langkah serupa.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Elnusa catat kinerja saham yang solid dalam lima tahun terakhir

    Elnusa catat kinerja saham yang solid dalam lima tahun terakhir

    Jakarta (ANTARA) – PT Elnusa Tbk (Elnusa), dengan kode saham emiten ELSA, anak usaha PT Pertamina Hulu Energi, yang tergabung dalam Subholding Upstream PT Pertamina (Persero), mencatatkan kinerja saham, yang solid dalam lima tahun terakhir.

    Direktur Keuangan Elnusa Stanley Iriawan menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan pasar terhadap ELSA.

    “Kinerja saham yang positif dalam lima tahun terakhir ini mencerminkan respons pasar yang baik atas strategi pertumbuhan dan penguatan fundamental perusahaan,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, Elnusa terus berupaya menjaga struktur permodalan yang sehat, mengoptimalkan kinerja operasional, dan mengelola risiko secara bertanggung jawab untuk mempertahankan kepercayaan investor.

    Stanley melanjutkan periode 2021 hingga Juli 2025, menjadi momentum penting bagi ELSA, dengan tren pertumbuhan harga saham dan kapitalisasi pasar yang konsisten, meski berada di tengah dinamika pasar modal yang fluktuatif.

    Pada akhir 2021, saham ELSA ditutup di level Rp276 per lembar, jauh di bawah harga saat IPO pada 2008 sebesar Rp400 setelah bertahun-tahun berada pada posisi undervalue.

    Memasuki 2022, tren positif mulai terbentuk dengan kenaikan harga menjadi Rp312 atau tumbuh 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Kinerja ini berlanjut pada 2023, dengan harga saham naik menjadi Rp388 atau tumbuh 24 persen, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar dari Rp2,28 triliun menjadi Rp2,83 triliun.

    Tahun 2024 menjadi salah satu momen penting, yang mana harga saham ELSA sempat menyentuh level tertinggi di Rp545 pada Juni 2024, dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp3,46 triliun.

    Tren positif ini berlanjut pada 2025, yang mana pada Juli 2025, harga saham kembali mencatatkan rekor baru di Rp550 per lembar, harga tertinggi dalam delapan tahun terakhir.

    “Kami memahami bahwa pasar modal sangat dinamis. Oleh karena itu, keberhasilan mempertahankan tren positif ini adalah hasil kerja sama seluruh tim di Elnusa dalam menjaga disiplin eksekusi strategi bisnis, efisiensi, serta inovasi layanan. Ke depan, kami akan terus fokus memperkuat daya saing dan menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham,” sebut Stanley.

    Selain itu, Elnusa secara konsisten meningkatkan sinergi di lingkungan BUMN untuk memperluas peluang bisnis, memperkuat kerja sama strategis, dan menciptakan efisiensi dalam rantai pasok.

    Perseroan juga mengoptimalkan belanja modal (capex) untuk mendukung visi dan misi sebagai service company di sektor energi, baik di lingkungan Pertamina maupun di luar Pertamina.

    Dari sisi pendanaan, menurut Stanley, Elnusa memperoleh dukungan permodalan yang semakin kuat dari sektor perbankan, mencerminkan tingkat kepercayaan lembaga keuangan terhadap kinerja, dan prospek bisnis perusahaan.

    Di sisi lain, Elnusa juga terus melakukan penguatan sistem digitalisasi sejalan dengan perkembangan teknologi, demi meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan kualitas layanan bagi pelanggan.

    Pencapaian ini mencerminkan optimisme pasar terhadap kinerja Elnusa yang terus bertumbuh secara berkelanjutan, berkat strategi bisnis yang adaptif, manajemen risiko yang prudent, serta eksekusi operasional yang solid.

    Konsistensi ini menjadikan saham ELSA tetap menarik di mata investor, sekaligus memperkuat posisi perseroan sebagai emiten jasa energi terintegrasi yang memiliki prospek jangka panjang.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Golkar Ngaku Sulit Cari Uang Halal di DPR, Pengamat: Terlanjur Makan Duit Haram

    Legislator Golkar Ngaku Sulit Cari Uang Halal di DPR, Pengamat: Terlanjur Makan Duit Haram

    GELORA.CO – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah curiga Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin mengaku sulit mendapat uang halal dalam pekerjaannya, karena sudah terlanjur menikmati uang haram.

    “Itu hanya statement tokoh yang sudah terlanjur menikmati uang haram dari posisinya sebagai anggota DPR. Mendapatkan uang halal di DPR mudah, hanya menerima haknya sebagaimana yang telah diatur, maka dipastikan uang tersebut halal,” ujar Dedi kepada Inilah.com, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Dia menegaskan, anggota DPR yang menerima pendapatan di luar kewenangan konstitualnya, maka dipastikan akan kesulitan memisahkan mana uang halal dan haram.

    “Sebenarnya, pendapatan anggota DPR secara normal sudah mencukupi kebutuhan, tetapi seringkali banyak pihak yang memang memberikan peluang bagi anggota DPR, untuk mendapatkan uang di luar haknya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Arse mengakui sulit mendapat uang halal sebagai politikus atau anggota DPR RI. Secara pribadi, ia mengaku dirinya tak selalu berterus terang kepada keluarga soal asal uang yang ia dapatkan.

    “Jangankan di organisasi, di keluarga saja, saya pun ya enggak semuanya terus terang soal duit itu. Dari mana dapatnya gitu ya, yang penting istri sama anak tercukupi. Hanya kita bisa pastikan cara mendapatkannya itu berusaha betul halalan toyyiban,” ucap Arse dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan ICW, Senin (11/8/2025).

    “Walaupun itu sulit, sulit, sulit, sulit dalam mungkin kehidupan dunia, tapi ya kita tetap berusaha untuk tetap bertanggung jawab,” sambungnya.

    Meski begitu, Arse menyebutkan perilaku korup tak hanya berlaku bagi politikus, melainkan terjadi di hampir semua sektor kehidupan. Dia mengaku banyak belajar sejak menjadi aktivis organisasi selama menjadi mahasiswa dan mendapati pertanggungjawaban keuangan yang tidak pernah beres. “Itu kita bawa sampai kita bekerja itu,” ungkapnya.

    Sebagai anggota DPR dua periode, ia mengaku sebagian besar uang yang ia terima untuk mencalonkan diri, merupakan bantuan dari berbagai pihak. Bahkan, dirinya menyebut memiliki pinjaman yang harus ia kembalikan.

    “Selama ini saya, terpilih dua periode ini dapat duitnya ini ya dapat bantuan, dari sana sini. Bahkan saya ada pinjaman yang harus saya kembalikan,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, ia mendukung usul penambahan sumber pendanaan partai politik dari masyarakat, selain dari negara maupun korporasi. Menurutnya, cara itu saat ini sudah dilakukan di sejumlah negara Eropa, seperti Italia, Jerman, Portugal, Swedia, Inggris hingga Australia.

    Bahkan, angkanya bisa mencapai 30 hingga 60 persen bantuan keuangan dari publik. Hanya saja, perlu ada aturan untuk memastikan akuntabilitasnya termasuk sanksi yang tegas, misalnya berupa larangan menjadi peserta pemilu seumur hidup jika dilanggar dalam batas tertentu.

    “Maka saya sejak awal dengan isu pendanaan partai politik dari publik itu sangat mendukung ya. Dengan syarat kita pun, politisi itu mengubah pikiran dan tindakannya. Kalau ini bisa kita lakukan ya maka, saya lebih senang. Kita akan lebih berpikir bagaimana kita mewujudkan tujuan negara, bagaimana kita mewujudkan aspirasi masyarakat soal duit sudah ada yang mikir kita fokus aja sebagai anggota DPR,” tandasnya.

    DPR Digaji Rp3 Juta per Hari

    Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin blak-blakan soal take home pay atau gaji bersih yang didapat anggota DPR setiap bulan, bisa mencapai lebih dari Rp100 juta.

    Dia bilang ada penambahan sekitar Rp50 juta sebagai pengganti hilangnya fasilitas rumah dinas bagi para anggota dewan.

    “Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta, so what gitu loh,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Hasanuddin mengaku jumlah itu lebih dari cukup. Sehingga, jika dibagi setiap hari, setiap anggota DPR bisa mendapat sekitar Rp3 juta.

    “Bayangkan saja kalau dibagi Rp3 juta, bayangkan kalau dengan, mohon maaf ya, dengan wartawan sehari berapa ya? Iya. Saya sudah bersyukur saya, buat saya. Bersyukur sekali. Terus disebut, wah buka rahasia, ya enggak lah, uang kalian juga itu,” kata Hasanuddin.

    Nampaknya sikap terbuka Hasanuddin merupakan respons untuk rekannya sesama legislator di Senayan. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin sempat menyebut politikus sulit untuk mendapatkan uang halal. 

  • Prabowo Harus Pecat Nusron Hingga Budi Arie Imbas Gaduh Kabinet

    Prabowo Harus Pecat Nusron Hingga Budi Arie Imbas Gaduh Kabinet

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto disarankan segera melakukan perombakan kabinet Merah Putih seiring berjalannya pemerintahan hampir sepuluh bulan. 

    Terlebih, ada sejumlah menteri yang dinilai kerap bikin gaduh. Pada akhirnya ulah menteri tersebut justru menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. 

    “Beberapa nama layak diganti karena hanya membikin gaduh dan tidak produktif, Nusron Wahid, Raja Juli Antoni, Budi Arie, menjadi yang paling layak. Hal itu karena sikap politik dan kinerja mereka yang justru memprihatinkan,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada wartawan, Selasa 12 Agustus 2025. 

    Menurut Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, ketiga menteri itu perlu diganti oleh Presiden Prabowo. 

    Lebih jauh, Dedi menilai bahwa reshuffle diperlukan karena pemerintah Presiden Prabowo sedang giat membangun reputasi yang baik. Terlebih, Presiden Prabowo telah membentuk banyak satgas, penggabungan unit usaha negara, termasuk terbentuknya Danantara.

    “Semua keputusan strategis ini penanda jika Prabowo sebenarnya tidak percaya dengan kualitas menteri dan kapasitas kinerjanya, itulah sebab Prabowo tetap mempercayakan pekerjaan ke tokoh tertentu, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan beberapa nama lain,” beber Dedi. 

    “Inilah saatnya Prabowo lakukan reshuffle, dan publik besar kemungkinan mendukung,” tegasnya.

    Teranyar, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid meminta maaf terkait pernyataannya yang menyebut semua tanah merupakan milik negara.

    Pernyataan itu disampaikan Nusron saat diprotes gara-gara mengamankan 100 ribu hektare tanah terlantar alias nganggur. Ia mengakui pernyataannya tersebut keliru.

    “Saya atas nama Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman,” kata Nusron dalam konferensi pers di kantornya, Selasa 12 Agustus 2025.

    Sedangkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga terlihat kerap bikin gaduh. Mulai dari polemik judi online yang kemudian ia justru menyeret nama Menko Polkam Budi Gunawan dan PDIP hingga manuver politiknya yang disebut-sebut masih menjadi loyalis Jokowi

  • Cara Cepat Kaya Raya 2025 Terbukti Ampuh, Ini Sederet Contohnya

    Cara Cepat Kaya Raya 2025 Terbukti Ampuh, Ini Sederet Contohnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tahun 2025 banyak orang yang mendadak kaya lewat ledakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Gelombang investasi besar-besaran di sektor ini melahirkan puluhan miliarder baru hanya dalam hitungan bulan. Dari pendiri startup hingga insinyur AI, semua berlomba memanfaatkan peluang emas yang tak pernah terjadi sebelumnya.

    Pendanaan jumbo bagi startup AI seperti Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, dan Anysphere telah menciptakan valuasi spektakuler dan kekayaan di atas kertas bernilai miliaran dolar.

    Menurut CB Insights, saat ini terdapat 498 “unicorn” AI, perusahaan AI privat bernilai US$1 miliar atau lebih, dengan total valuasi mencapai US$2,7 triliun. Menariknya, 100 di antaranya baru berdiri sejak 2023.

    “Selama lebih dari 100 tahun data, kami belum pernah melihat penciptaan kekayaan sebesar dan secepat ini,” kata Andrew McAfee, peneliti utama di MIT, dikutip dari CNBC Internasional, Selasa (12/8/2025).

    Ditambah dengan melesatnya harga saham Nvidia, Meta, Microsoft, dan perusahaan publik lain yang terkait AI, serta perusahaan infrastruktur yang membangun pusat data dan daya komputasi, ditambah bayaran fantastis bagi para insinyur AI, AI menciptakan kekayaan pribadi dalam skala yang membuat dua gelombang teknologi sebelumnya terlihat seperti pemanasan saja.

    Jensen Huang, CEO Nvidia, kini masuk daftar 10 orang terkaya dunia menggeser nama lama seperti Bill Gates. Dua nama lama, yaitu Elon Musk dan Mark Zuckerberg, juga habis-habisan berinvestasi di sektor AI. Zuckerberg lewat proyek Meta AI, Musk lewat xAI.

    Adapun valuasi yang melesat melahirkan generasi miliarder baru. Bloomberg mencatat pada Maret lalu, empat perusahaan AI swasta terbesar telah melahirkan sedikitnya 15 miliarder dengan kekayaan gabungan US$38 miliar. Jumlah itu bertambah seiring lahirnya unicorn baru di paruh kedua 2025.

    Contohnya, mantan CTO OpenAI Mira Murati yang mendirikan Thinking Machines Lab pada Februari dan berhasil mengamankan pendanaan US$2 miliar pada Juli, terbesar dalam sejarah pendanaan tahap awal, membawa valuasi perusahaannya ke US$12 miliar.

    Startup raksasa Anthropic AI tengah bernegosiasi menggalang US$5 miliar dengan valuasi US$170 miliar, hampir tiga kali lipat dari Maret lalu. Sementara itu, Anysphere melonjak dari valuasi US$9,9 miliar pada Juni menjadi tawaran US$18-20 miliar hanya dalam hitungan minggu, membuat CEO muda berusia 25 tahun, Michael Truell, menjadi miliarder baru.

    Ada juga Alexander Wang, pendiri Scale AI. Perusahaan yang didirikan pria berusia 27 tahun ini dicaplok oleh Meta yang dipimpin oleh Zuckerberg.

    Tidak seperti era dot-com akhir 1990-an, startup AI saat ini cenderung bertahan lebih lama di ranah privat berkat banjir modal dari dana ventura, sovereign wealth fund, dan investor teknologi global. Meski begitu, pasar sekunder yang berkembang pesat memberikan kesempatan bagi pemegang saham menjual kepemilikannya.

    OpenAI bahkan dikabarkan tengah menggelar penjualan saham sekunder bagi karyawan, dengan valuasi yang diproyeksikan mencapai US$500 miliar, naik dari US$300 miliar pada pendanaan Maret lalu.

    Fenomena ini juga memicu lonjakan transaksi merger, akuisisi, dan IPO. Data CB Insights mencatat ada 73 “liquidity event” sejak 2023. Salah satunya, investasi US$14,3 miliar Meta di Scale AI membuat pendirinya, Alexandr Wang, bergabung ke tim AI Meta. Rekan pendirinya, Lucy Guo, langsung membeli rumah mewah di Hollywood Hills senilai US$30 juta.

    Gelombang kekayaan AI ini terpusat di Bay Area, AS, mengulang memori masa dot-com. San Francisco kini memiliki 82 miliarder, melampaui New York yang memiliki 66. Harga rumah di kota itu memecahkan rekor, dengan penjualan properti di atas US$20 juta terbanyak dalam sejarah.

    Ledakan AI mengubah citra San Francisco yang beberapa tahun lalu diprediksi terjebak “doom loop” menjadi pusat kemakmuran baru-dan mungkin, medan persaingan miliarder berikutnya.

    Di Indonesia, Otto Toto Sugiri dan Marina Budiman melesat masuk dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Harta keduanya meningkat pesat sepanjang tahun berjalan.

    Industri data center yang digeluti Toto dan Marina juga merupakan salah satu yang paling menikmati “berkah” AI. Platform AI membutuhkan daya komputasi yang lebih besar dan chip jenis GPU yang berbeda dari chip server sebelumnya. Pergeseran ini mendongkrak permintaan tambahan kapasitas data center, termasuk di Indonesia.

    Mengutip data Forbes, Toto pada 2024 tercatat memiliki kekayaan senilai US$ 2,21 miliar, sedangkan Marina US$ 1,32 miliar.

    Dalam data Forbes Real Time Billionaires, Senin (11/8/2025), kekayaan Toto bertambah lebih dari lima kali lipat menjadi US$ 12,5 miliar dan Marina terbang lebih dari enam kali lipat menjadi US$ 9,1 miliar.

    Kekayaan keduanya menjulang seiring dengan kenaikan harga saham emiten data center milik mereka, DCI Indonesia (DCII). Sepanjang tahun berjalan saham DCII naik 561,35% ke level 281.075.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jumlah Investor Pasar Modal Tembus Melebihi Target Tahun 2025

    Jumlah Investor Pasar Modal Tembus Melebihi Target Tahun 2025

    JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa jumlah investor pasar modal Indonesia telah melampaui target yang ditetapkan pada 2025 sebesar 2 juta investor baru dimana hingga 7 Agustus 2025, jumlah investor bertambah sebanyak 2,7 juta.

    Sebagai informasi, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelumnya menargetkan sebanyak 66 perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) sepanjang 2025, disertai dengan peningkatan jumlah investor yang signifikan.

    Adapun dengan penambahan ini, total investor pasar modal sekarang mencapai 17.570.281, atau tumbuh 18,15 persen jika dibandingkan dengan akhir tahun 2024 yang sebesar 14.871.639.

    Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus OJK, I.B. Aditya Jayaantara menyampaikan bahwa angka tersebut masih akan terus bertambah.

    “Jika tren ini berlanjut, jumlah investor bisa menembus angka 18,2 juta. Mayoritas investor berasal dari kelompok usia di bawah 30 tahun,” ujarnya dalam konferensi pers peringatan 48 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, Senin, 11 Agustus. 

    Sedangkan dari sisi demografi, kelompok usia di bawah 30 tahun mendominasi struktur investor dengan persentase 54,25 persen dengan nilai aset mencapai Rp58,08 triliun.

    Sementara kelompok usia 31–40 tahun menempati posisi kedua dengan porsi 24,81 persen dan nilai aset Rp282,09 triliun, berikutnya diikuti oleh kelompok usia 41–50 tahun sebanyak 12,25 persen dengan nilai aset Rp219,03 triliun.

    Di sisi lain, tren penawaran saham perdana (IPO) juga menunjukkan pergerakan positif.

    Per 8 Agustus 2025, terdapat 14 emiten baru di pasar saham dan 2 emiten Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS), dengan total nilai emisi mencapai Rp8,49 triliun.

    Aditya juga menambahkan, saat ini terdapat 13 calon emiten dalam pipeline IPO, yang diperkirakan memiliki nilai emisi efektif mencapai Rp16,65 triliun.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa ada 13 perusahaan saat ini berada dalam daftar antrean (pipeline) IPO. 

    Dia menambahkan total nilai indikatif dari aksi korporasi tersebut diperkirakan mencapai Rp16,65 triliun.

    “Aktivitas penghimpunan dana dari pasar modal telah mencapai Rp144,78 triliun dengan 16 emiten baru dan masih terdapat 13 perusahaan dalam pipeline penawar umum dengan nilai indikatif Rp16,65 triliun,” ungkapnya dalam acara Seremoni Pembukaan Perdagangan dalam Rangka 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, Senin, 11 Agustus. 

    Mahendra juga menyoroti peran penting pasar modal dalam menjaga stabilitas ekonomi, meskipun pada awal dan kuartal kedua tahun ini sempat mengalami tekanan, pasar modal Indonesia tetap menunjukkan ketangguhan dan kemampuan adaptasi yang baik terhadap berbagai tantangan global.

    “Ini menjadi bukti bahwa infrastruktur pasar modal kita semakin tangguh dalam menghadapi gejolak eksternal dan komitmen bersama kita untuk menjaga stabilitas dan kepastian sekalipun dengan kondisi eksternal yang tidak semakin mudah,” ujarnya. 

    Mahendra menyampaikan berdasarkan data hingga Jumat, 8 Agustus 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada posisi 7.533,39, atau menguat sebesar 6,41 persen secara year-to-date (ytd) dengan kapitalisasi pasar juga mengalami kenaikan 9,88 persen menjadi Rp13.555 triliun. 

    Dia menambahkan, dalam peringatan 48 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia mengusung tema “Mewujudkan Ekonomi Mandiri, Berdaulat, dan Maju Bersama” turut menegaskan komitmen bersama dalam mendukung program Asta Cita pemerintah, khususnya dalam memperkuat peran pasar modal untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional.

    Ia menyampaikan hal ini dilakukan dengan membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta mempercepat transformasi menuju Indonesia yang sejahtera, maju, dan modern.

    “Tema ini juga sejalan dengan tema hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun ini bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju,” pungkasnya.

  • Gibran Tak Salami AHY Diduga Imbas Isu Pemakzulan yang Disinyalir dari Partai Biru

    Gibran Tak Salami AHY Diduga Imbas Isu Pemakzulan yang Disinyalir dari Partai Biru

    GELORA.CO – Momen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menko Infrastruktur sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di acara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, di Batujajar, Jawa Barat, Minggu, 10 Agustus 2025 terus menjadi polemik,

    Direktor Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menuturkan isu pemakzulan Gibran sempat muncul dari partai biru yang disinyalir dari Partai Demokrat. 

    Hal ini menjadi pertanda tidak disalaminya AHY oleh Gibran dalam acara di Batujajar.

    “Terlebih, ada wacana pemakzulan Gibran yang dalam tuduhan Jokowi melibatkan tokoh besar dan partai biru, sangat mungkin ini juga berpengaruh ke hubungan Gibran dan AHY,” ucap Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 11 Agustus 2025.

    Dedi menerangkan, sikap Gibran tersebut tidak menutup kemungkinan dapat memantik emosi partai politik untuk segera melakukan pemakzulan.

    “Sikap dingin Gibran, dan mungkin bisa dianggap arogan ini bisa memantik keretakan dengan Parpol dominan di DPR, bukan tidak mungkin kelompok yang mendesak pemakzulan pada Gibran bisa mendapat tambahan dukungan,” tutupnya.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tertangkap kamera tidak menyalami Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Menko Infrastruktur sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, serta Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Dalam momen tersebut, Gibran lebih memilih salaman dengan sejumlah elite TNI, seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Maruli Simanjuntak dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Tonny Harjono.