Xcloud.id

NGO: IPO

  • Perubahan badan hukum PAM Jaya jangan disangkutkan dengan IPO

    Perubahan badan hukum PAM Jaya jangan disangkutkan dengan IPO

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya mengatakan, perubahan status badan hukum PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) ke Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) jangan disangkutkan dengan penawaran saham perdana atau IPO terlebih dahulu.

    “Sekarang kita fokus saja ke perubahan dari Perumda ke Perseroda,” kata Dimaz di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, untuk menuju ke penawaran saham perdana butuh waktu yang tidak sebentar karena banyak persyaratan perlu dilengkapi oleh perusahaan.

    Ia mengatakan bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari Perumda PAM Jaya terkait perubahan badan hukum yang sudah menjadi kekhawatiran masyarakat salah satunya kenaikan tarif.

    “Dengan perubahan ini, sebenarnya tidak juga serta-merta menjadi PAM Jaya bisa diintervensi oleh pihak lain untuk bisa menjadi komersil,” ujarnya.

    Dimaz menambahkan, PAM Jaya perlu sosialisasi lebih masif lagi terkait perubahan status badan hukum agar masyarakat tahu tujuannya.

    “Mungkin minim sosialisasi karena memang tadi saya bilang juga teman-teman sampaikan jangan langsung teriak-teriak IPO. Karena IPO itu proses ending pada saat nanti setelah Perseroda. Sebenarnya banyak cara-cara menarik pembiayaan untuk bisa mengembangkan perusahaan selain IPO,” kata dia.

    Sebelumnya, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, perubahan badan hukum dari Perumda ke Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) merupakan cara untuk mempermudah gerak perusahaan air minum milik Pemprov DKI itu.

    “Kami membutuhkan perubahan badan hukum agar bisa lebih elastis bergerak,” kata Arief saat rapat kerja dengan Komisi C DPRD DKI Jakarta.

    Menurut dia, perubahan badan hukum dari Perumda ke Perseroda untuk perusahaan air minum daerah sudah banyak contohnya, seperti di Bandung, Semarang, Depok dan lainnya.

    Ia mengatakan bahwa perubahan badan hukum ini akan memberikan dampak yang baik untuk perusahaan, terutama dalam hal pembiayaan, karena perusahaan tidak lagi bergantung pada pemerintah daerah.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini kata Dirut PAM Jaya, tujuan perubahan badan hukum perseroan

    Ini kata Dirut PAM Jaya, tujuan perubahan badan hukum perseroan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, perubahan badan hukum dari Perumda ke Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) merupakan cara untuk mempermudah gerak perusahaan air minum milik Pemprov DKI itu.

    “Kami membutuhkan perubahan badan hukum agar bisa lebih elastis bergerak,” kata Arief di Jakarta, Kamis, saat rapat kerja dengan Komisi C DPRD DKI Jakarta.

    Menurut dia, perubahan badan hukum dari Perumda ke Perseroda untuk perusahaan air minum daerah sudah banyak contohnya, seperti di Bandung, Semarang, Depok dan lainnya.

    Ia mengatakan bahwa perubahan badan hukum ini akan memberikan dampak yang baik untuk perusahaan, terutama dalam hal pembiayaan, karena perusahaan tidak lagi bergantung pada pemerintah daerah.

    Untuk itu, kata Arief dengan berubahnya badan hukum, maka perusahaan bisa lebih fleksibel karena tidak tergantung pada birokrasi.

    “Kalau yang perumda itu terikat pada regulasi pemerintah dan lebih ke birokratis. Untuk perusahaan itu lebih fleksibel. Perseroda itu bisa kreatif dalam masalah finansial, karena dapat bekerja sama, sumber pendanaan juga lebih luas,” ujarnya.

    Arief menambahkan bahwa adanya isu yang menyatakan ketika PAM Jaya berubah badan hukum, kemudian akan menaikkan tarif seenaknya itu tidak benar.

    Karena kata Arief, kenaikan tarif air minum sudah diatur dan terikat dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak bisa menaikkan begitu saja.

    “Tarif tetap diikat oleh pemerintah tidak bisa sembarangan,” kata Arief menambahkan.

    Sebelumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menolak usulan perubahan badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) oleh Pemprov DKI.

    “Kami sudah menolak dengan berbagai macam argumentasi yang rasional dan ilmiah bukan sekadar menolak tanpa ada kajiannya,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Husen di Jakarta, Rabu (10/9).

    Menurut dia, perubahan badan hukum yang kemudian bertujuan untuk penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) oleh PAM Jaya perlu dicermati, karena perusahaan tersebut bergerak pada kebutuhan mendasar warga yaitu air bersih.

    Husen mengatakan bahwa ada sejumlah negara yang gagal setelah bekerja sama dengan swasta untuk pelayanan kebutuhan dasar warganya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perubahan badan hukum PAM Jaya, ini sikap Fraksi PAN DPRD DKI

    Perubahan badan hukum PAM Jaya, ini sikap Fraksi PAN DPRD DKI

    menolak dengan berbagai macam argumentasi yang rasional dan ilmiah

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menolak usulan perubahan badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) oleh Pemprov DKI.

    “Kami sudah menolak dengan berbagai macam argumentasi yang rasional dan ilmiah bukan sekadar menolak tanpa ada kajiannya,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Husen di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, perubahan badan hukum yang kemudian bertujuan untuk penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) oleh PAM Jaya perlu dicermati, karena perusahaan tersebut bergerak pada kebutuhan mendasar warga yaitu air bersih.

    Husen mengatakan bahwa ada sejumlah negara yang gagal setelah bekerja sama dengan swasta untuk pelayanan kebutuhan dasar warganya.

    Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mengkaji ulang perubahan badan hukum terhadap PAM Jaya.

    Sementara itu, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN Bambang Kusumanto mengatakan bahwa alasan PAN menolak perubahan badan hukum PAM Jaya karena masalah air merupakan kebutuhan dasar warga yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

    Selain itu, lanjut dia ketika PAM Jaya benar-benar melakukan IPO maka yang mengontrol perusahaan tersebut bukan lagi pemerintah, tetapi mereka yang memiliki saham.

    “Kita tidak bisa membela rakyat, tapi akan mendukung pemilik modal. Bukan rakyat yang dibela, ini sebab utama kami menolak,” katanya.

    Bambang menambahkan, jika memang perusahaan itu membutuhkan modal, maka harus diberikan oleh pemerintah daerah, karena ini merupakan kepentingan warga dalam mengakses air bersih.

    “Mereka ingin IPO alasannya tidak mempunyai uang. Padahal kita setiap tahun ada SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), memberikan hibah. Kalau mau, kita bisa membiayai sendiri,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan rencana perubahan status Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dari Perumda menjadi Perseroda bertujuan untuk mengembangkan perusahaan tersebut agar lebih baik.

    “Tentunya, Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang, termasuk untuk investasi lebih baik. Dan pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya. Tidak ada keinginan sama sekali membuat Perseroda itu menjadikan PAM Jaya tidak baik,” kata Pramono, Selasa (9/9).

    Saat ini, menurut dia, tidak semua proyek harus didanai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Untuk itu, dia meyakini keputusan perubahan badan hukum PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda dapat membawa hal baik bagi perusahaan tersebut.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD Megapolitan 9 September 2025

    Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD Megapolitan 9 September 2025

    Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai tidak semua proyek harus sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    Di era saat ini, pemerintah dituntut lebih kreatif mencari sumber pendanaan pembangunan.
    “Karena memang eranya dunia sekarang tidak semua proyek itu harus didanai sepenuhnya dari APBD,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
    Untuk itu, Pemprov DKI mendorong perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) agar bisa membuka peluang investasi lebih luas.
    “Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang termasuk untuk investasinya lebih baik. Pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya,” ucap Pramono.
    Ia menepis anggapan perubahan ini akan merugikan masyarakat. Menurut dia, langkah tersebut justru akan memperkuat pelayanan air bersih.
    “Tidak ada keinginan sama sekali membuat perseroda itu menjadikan Pam Jaya tidak baik. Pasti akan menjadi lebih baik dan saya meyakini itu,” kata Pramono.
    Sebelumnya, rencana perubahan status PAM Jaya memicu perbedaan pandangan di DPRD DKI Jakarta.
    Dalam rapat paripurna, Senin (8/9/2025), sejumlah fraksi menyatakan dukungan dengan catatan, sementara lainnya meminta kajian ulang bahkan menolak.
    Beberapa fraksi menyatakan mendukung, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan NasDem (dengan catatan transparansi).
    Sementara itu, fraksi PKS, Gerindra, Demokrat-Perindo meminta kajian ulang, sedangkan PAN dan PSI menolak rencana tersebut.
    “Fraksi Partai Golkar menegaskan rencana IPO PAM Jaya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Prioritas utama tetap pada peningkatan cakupan layanan, kehandalan suplai, dan keterjangkauan tarif bagi seluruh warga Jakarta,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Golkar, Sardy Wahab Sadri.
    “Fraksi PSI memandang bahwasannya layanan terhadap air minum perlu dilindungi dan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan agar Air
    sebagai hak dasar warga Jakarta terpenuhi,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD Megapolitan 9 September 2025

    Rencana Ubah PAM Jaya Jadi Perseroda, Pramono: Agar Investasi Berkembang Megapolitan 9 September 2025

    Rencana Ubah PAM Jaya Jadi Perseroda, Pramono: Agar Investasi Berkembang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan rencana perubahan badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi perseroda bertujuan agar PAM Jaya bisa lebih berkembang, terutama dalam hal investasi.
    “Yang pertama tentunya perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang termasuk untuk investasinya lebih baik. Pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Pesanggrahan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
    Ia menepis anggapan bahwa perubahan status tersebut akan merugikan perusahaan maupun masyarakat.
    Justru, kata dia, langkah ini diyakini akan membuat PAM Jaya semakin kuat dalam memberikan pelayanan air bersih.
    “Karena memang eranya dunia sekarang tidak semua proyek itu harus didanai sepenuhnya dari APBD,” kata dia.
    Sebelumnya, rencana perubahan status PAM Jaya memicu perbedaan pandangan di DPRD DKI Jakarta.
    Dalam rapat paripurna, Senin (8/9/2025), sejumlah fraksi menyatakan dukungan dengan catatan, sementara lainnya meminta kajian ulang bahkan menolak.
    Beberapa fraksi menyatakan mendukung, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan NasDem (dengan catatan transparansi).
    Sementara itu, fraksi PKS, Gerindra, Demokrat-Perindo meminta kajian ulang, sedangkan PAN dan PSI menolak rencana tersebut.
    “Fraksi Partai Golkar menegaskan rencana IPO PAM Jaya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Prioritas utama tetap pada peningkatan cakupan layanan, kehandalan suplai, dan keterjangkauan tarif bagi seluruh warga Jakarta,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Golkar, Sardy Wahab Sadri.
    “Fraksi PSI memandang bahwasannya layanan terhadap air minum perlu dilindungi dan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan agar air sebagai hak dasar warga Jakarta terpenuhi,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kelakukan Raja Juli dan Abdul Karding Bikin Reputasi Pemerintah Runtuh

    Kelakukan Raja Juli dan Abdul Karding Bikin Reputasi Pemerintah Runtuh

    GELORA.CO -Reputasi pemerintah semakin hari kian runtuh dengan adanya sikap para menteri yang bertolak belakang dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah berpendapat, Presiden Prabowo Subianto perlu memecat anak buahnya yang kontroversial di tengah masyarakat.

    “Reputasi pemerintah kian runtuh karena Presiden mempertahankan tokoh-tokoh buruk semacam Raja Juli Antoni dan Kadir Karding, jika mereka tidak undur diri, Presiden layak memecat, bahkan mengusut hubungan mereka,” ucap Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 7 September 2025.

    Kapasitas dan integitas pejabat tinggi negara juga dipertanyakan menyusul adanya temuan foto Menteri Kehutanan Raja Juli Anthony dan Menteri BP2MI Abdul Kadir Karding.

    Menurutnya, para menteri memiliki relasi yang kuat dengan para mafia. Terlebih foto yang tersebar di sosial media antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antony dan Menteri BP2MI Abdul Kadir Karding tampak mesra.

    “Mustahil menteri leluasa bermain dan berhubungan dengan tersangka jika tidak kenal, itu pembelaan yang memalukan,” tutupnya

  • Harta Orang Kaya Singapura Meledak Rp 3.900 Triliun, Ini 10 Sultannya!

    Harta Orang Kaya Singapura Meledak Rp 3.900 Triliun, Ini 10 Sultannya!

    Jakarta –

    Pada peringatan 60 tahun kemerdekaan Singapura, negara tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3% pada paruh pertama 2025. Hal ini disinyalir berkat lonjakan ekspor di tengah ketidakpastian terkait tarif.

    Efeknya, orang-orang terkaya di negara ini memiliki kekayaan bersih yang naik hampir seperempatnya, melonjak ke rekor US$ 239 miliar atau setara Rp 3.934 triliun. Berikut adalah daftar 10 orang terkaya di Singapura versi Forbes, dikutip Sabtu (7/9/2025):

    1. Eduardo Saverin

    Selama tiga tahun berturut-turut, Eduardo Saverin menjadi peraih kekayaan terbesar dalam dolar dan memimpin kelompok 41 orang yang kekayaannya meningkat. Salah satu pendiri Facebook dan warga negara Singapura yang telah lama tinggal di sana ini menambahkan US$ 14 miliar sehingga kekayaan bersihnya menjadi US$ 43 miliar, atau setara Rp 707 triliun. Hal ini berkat lonjakan iklan berbasis AI yang menyebabkan saham perusahaan Meta Platforms melonjak.

    2. Kwek Leng Beng dan keluarga

    Taipan real estat Kwek Leng Beng naik dua peringkat ke posisi kedua berkat kekayaannya yang ia bagi bersama keluarganya, naik 24% menjadi US$ 14,3 miliar atau setara Rp 235 triliun. Hal ini terutama karena informasi baru tentang kepemilikan keluarganya.

    Sebagai informasi, Kwek menggugat putranya, Sherman Kwek, CEO perusahaan unggulan City Developments, ke pengadilan karena menunjuk direktur baru tanpa mengikuti proses hukum. Dua minggu kemudian ia berdamai serta mencabut gugatan tersebut.

    3. Robert & Philip Ng

    Dua bersaudara pemilik properti ini turun ke posisi 3 dan kekayaan gabungan mereka turun menjadi US$ 14,1 miliar atau setara Rp 232 triliun. Hal ini akibat krisis properti di Hong Kong yang berdampak pada saham mereka di sana.

    4. Keluarga Goh

    Keluarga Goh, yang terdiri dari ahli waris taipan di bidang cat Goh Cheng Liang, masuk urutan ke-4 dengan kekayaan senilai US$ 13,1 miliar atau setara Rp 215 triliun. Goh Cheng Liang meninggal dunia pada bulan Agustus di usia 98 tahun.

    Saham Nippon Paint Holdings, yang dipimpin oleh putra mendiang sang patriark, Goh Hup Jin, naik hampir 30% dibandingkan tahun lalu setelah mengakuisisi produsen bahan kimia khusus dari Amerika Serikat (AS), AOC, pada 2024.

    5. Li Xiting

    Li Xiting adalah salah satu pendiri dan ketua Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, sebuah perusahaan pemasok alat kesehatan. Mindray didirikan pada 1991 dan berkantor pusat di Shenzhen. Li, yang merupakan warga negara Singapura, membagi waktunya antara Shenzhen dan Singapura.

    Perusahaan tersebut mengakuisisi 21% saham APT Medical, produsen peralatan kardiologi yang berbasis di Shenzhen, dengan nilai lebih dari US$ 900 juta pada tahun 2024. Salah satu pendiri dan direktur Mindray, Xu Hang, juga seorang miliarder. Kekayaannya saat ini senilai US$ 13,2 miliar atau setara Rp 217 triliun.

    10 Sultan Singapura 2025! Siapa yang Paling Tajir?

    Foto: Getty Images/Chris McGrath

    6. Forrest Li

    Lulusan Stanford, Forrest Li, mendirikan dan mengelola perusahaan game daring dan e-commerce Sea, yang juga memiliki saham di bidang pembayaran elektronik dan jasa keuangan. Li masuk dalam jajaran orang terkaya di Singapura setelah mencatatkan Sea di Bursa Efek New York pada 2017.

    Didukung oleh Tencent, yang memiliki saham cukup besar, Sea juga menarik investor lain seperti perusahaan ekuitas swasta General Atlantic dan putra miliarder Malaysia Robert Kuok, Kuok Khoon Hua. Pada 2023, Sea membukukan laba bersih tahunan pertamanya sejak IPO. Sea juga meluncurkan layanan perbankan digital di Asia Tenggara, Taiwan, dan Brasil. Kini, kekayaan Li tercatat sebesar US$ 12,1 miliar atau setara Rp 199 triliun.

    7. Keluarga Khoo

    Keluarga Khoo adalah ahli waris mendiang bankir Khoo Teck Puat, yang berinvestasi di Standard Chartered Bank pada 1986. Sebagian besar kekayaan mereka berasal dari penjualan saham di Standard Chartered Bank senilai US$ 4 miliar pada 2006.

    Keluarga Khoo juga mengendalikan Goodwood Group of Hotels, yang memiliki Goodwood Park Hotel yang bersejarah di Singapura dengan Mavis Khoo-Oei sebagai ketuanya. Khoo Foundation, badan amal keluarga tersebut, juga mendanai Rumah Sakit Khoo Teck Puat di Singapura yang dibuka pada 2010. Kekayaan mereka tercatat sebanyak US$ 10,1 miliar atau setara Rp 166 triliun.

    8. Keluarga Wee

    Keluarga Wee adalah ahli waris mendiang bankir Wee Cho Yaw, yang menjabat sebagai ketua emeritus United Overseas Bank (UOB) ketika beliau meninggal dunia pada 2024 di usia 95 tahun. Putra tertua Wee, Wee Ee Cheong, menjabat sebagai wakil ketua dan CEO UOB, sementara putra bungsunya, Wee Ee Lim, memiliki kursi di dewan direksi.

    Pada 2022, UOB-bank dengan aset terbesar ketiga di Singapura-setuju untuk membeli bisnis perbankan konsumen Citibank yang tersebar di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam dengan harga sekitar US$ 3,6 miliar. Kekayaan keluarga ini berasal dari kepemilikan saham di UOB, pengembang properti UOL Group dan Kheng Leong, serta Haw Par, produsen salep Tiger Balm yang ikonis.

    Pada April 2025, UOB dan Yayasan Wee, yayasan filantropi milik keluarga, menjanjikan sumbangan gabungan sebesar US$ 110 juta kepada NTU Singapura untuk inisiatif pendidikan baru seperti pengembangan kewirausahaan. Kini, kekayaan mereka tercatat sebesar US$ 10 miliar atau setara Rp 164 triliun.

    9. Leo KoGuan

    Leo KoGuan adalah pendiri dan ketua perusahaan penyedia teknologi informasi SHI International senilai US$ 9,5 miliar (penjualan), yang dipimpin oleh mantan istrinya, Thai Lee, yang juga seorang miliarder.

    KoGuan, yang pernah mengklaim sebagai pemegang saham individu terbesar ketiga Tesla, kini menjadi kritikus Elon Musk dan mengatakan ia telah menjual sebagian besar sahamnya. Ia lahir di Indonesia, meraih gelar master dari Universitas Columbia serta gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum New York.

    Ia mengatakan investasi pertamanya adalah di real estat Manhattan, yang kemudian ia jual untuk membeli perusahaan penjual perangkat lunak, pendahulu SHI, dengan harga kurang dari US$ 1 juta pada 1989. Pada awal kekacauan pasar akibat pandemi, ia menjual sebagian besar kepemilikan sahamnya, termasuk saham Baidu dan Nvidia, untuk membeli opsi beli jangka panjang Tesla.

    KoGuan membayar sekitar US$ 50 juta pada 2020 untuk membeli penthouse terbesar di Singapura di Wallich Residence, Guoco Tower, dari miliarder Inggris James Dyson. Harta kekayaannya kini tercatat sebesar US$ 8,4 miliar atau setara Rp 138 triliun.

    10. Zhang Yong dan Shu Ping

    Zhang Yong adalah ketua jaringan restoran hot pot Sichuan, Haidilao, yang melantai di bursa pada 2018. Istrinya, Shu Ping, adalah salah satu pendirinya. Haidilao memiliki hampir 1.400 restoran di China dan ratusan lainnya di seluruh dunia.

    Perusahaan ini memisahkan bisnis luar negerinya, Super Hi, yang melantai di bursa Hong Kong pada 2022 dan mencatatkan saham perdananya di Nasdaq pada 2024. Super Hi memiliki lebih dari 120 restoran di seluruh dunia; Shu adalah ketuanya.

    Zhang, yang tidak pernah tamat SMA, tidak tahu cara memasak hot pot khas Sichuan ketika ia memulai bisnis ini. Tiga temannya, termasuk Shu yang kemudian menjadi istrinya, membantu dengan modal awal, tetapi ia yang mengelola tempat tersebut.

    Pada 2022, ia mengundurkan diri sebagai CEO untuk fokus pada strategi jangka panjang. Kini, kekayaan mereka tercatat sebesar US$ 7,8 miliar atau setara Rp 128 triliun.

    Halaman 2 dari 2

    (fdl/fdl)

  • GoTo Buka Suara Usai Nadiem Makarim Jadi Tersangka Korupsi Chromebook

    GoTo Buka Suara Usai Nadiem Makarim Jadi Tersangka Korupsi Chromebook

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (sebelumnya bernama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) merespons penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berupa Chromebook di Kemendikbudristek.

    Seperti diketahui, Nadiem merupakan salah satu pendiri aplikasi Gojek, bersama dengan Kevin Aluwi dan Machaelangelo Moran pada 2010. Gojek kemudian merger dengan Tokopedia menjadi GOTO sejak Mei 2021, lalu melantai ke bursa (IPO) pada Maret 2022.

    Dalam keterangan resminya, GoTo mengatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selanjutnya, GoTo juga menegaskan status Nadiem yang sudah tidak terkait dengan perusahaan.

    “Dapat kami informasikan bahwa Sdr. Nadiem Makarim sudah bukan merupakan Direktur, Komisaris maupun karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal saat itu sebagai Gojek, di mana sejak Oktober 2019 yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak memiliki keterlibatan dalam kegiatan operasional maupun manajemen GoTo,” tulis Ade Mulya, Direktur Public Affairs & Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), dikutip Jumat (5/9/2025).

    Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa Nadiem bukan pemegang saham pengendali GoTo. Selama Nadiem menjabat sebagai Mendikbudristek, kegiatan operasional GoTo tidak pernah terkait dengan tugas dan tanggung jawab Nadiem selaku pejabat negara, termasuk terkait proses pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud.

    Ade menegaskan GoTo sebagai perusahaan publik selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Sebagai perusahaan teknologi yang berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi jutaan pengguna, mitra driver, dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia, GoTo tetap fokus pada upaya menjalankan kegiatan operasional dan mewujudkan visi perusahaan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan,” ia memungkasi.

    Peran Nadiem di Kasus Korupsi Chromebook

    Sebagai informasi, peran Nadiem di kasus korupsi pengadaan Chromebook bermula pada Februari 2020, ketika masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Nadiem melakukan pertemuan bersama pihak Google Indonesia untuk membahas pengadaan Chromebook di sekolah.

    Sebelumnya, penawaran Chromebook dari Google dalam pengadaan TIK tak direspons oleh menteri pendahulu Nadiem, Muhadjir Effendy. Alasannya, Chromebook gagal dalam uji coba pada 2019 dan dinilai tidak bisa dipakai di sekolah-sekolah wilayah 3T.

    Namun, atas perintah Nadiem, Kemendikbudristek akhirnya memuluskan pengadaan Chromebook ke sekolah-sekolah.

    Pada Februari 2021, Nadiem menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan. Dalam lampiran peraturan tersebut, spesifikasi perangkat juga telah mengunci Chrome OS.

    Akibat perbuatan itu, negara ditaksir mengalami kerugian sekitar Rp1,98 triliun. Angka tersebut masih dalam proses penghitungan resmi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Domino’s Pizza Tutup Ratusan Gerai, Rugi Rp56,8 Miliar

    Domino’s Pizza Tutup Ratusan Gerai, Rugi Rp56,8 Miliar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jaringan restoran cepat saji Domino’s Pizza melaporkan kerugian pertama sejak penawaran umum perdana (IPO). Ini menyusul penutupan ratusan gerai dan tekanan penjualan di beberapa pasar utama.

    Dalam laporan ke Bursa Efek Australia (ASX), Domino’s mencatat rugi bersih sebesar US$3,7 juta atau sekitar Rp56,8 miliar pada tahun buku terakhir. Hal itu setelah menutup 312 gerai di seluruh dunia.

    Dari jumlah itu, 233 gerai ditutup di Jepang. Padahal pada tahun sebelumnya, laba bersih perusahaan mencapai US$92,3 juta atau sekitar Rp1,41 triliun.

    “Di Asia, kami telah mengambil keputusan yang sulit namun penting untuk menutup gerai yang berkinerja buruk dan memfokuskan kembali strategi pada frekuensi dan nilai. Upaya sedang dilakukan untuk membangun kembali momentum,” ujar Ketua Eksekutif Domino’s, Jack Cowin, seperti dikutip News.au Rabu (3/9/2025).

    Cowin menambahkan, Domino’s kini berfokus pada langkah fundamental untuk menjaga daya saing. Termasuk penghematan biaya, investasi ulang pada pemasaran, serta dukungan tambahan bagi mitra waralaba.

    “Kami mengambil tindakan untuk menjadikan Domino’s bisnis yang lebih ramping dan efisien,” ujarnya.

    Meski menghadapi tantangan di Jepang dan Prancis, kinerja Domino’s di Australia dan beberapa wilayah Eropa disebut tetap solid, bahkan mencetak rekor profitabilitas tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Namun, awal tahun keuangan baru 2025/2026 justru dibuka dengan pelemahan, di mana penjualan turun 0,9% dalam tujuh minggu pertama.

    Perusahaan juga mengumumkan perubahan di jajaran pimpinan. CEO sekaligus Direktur Pelaksana Mark van Dyck akan mengundurkan diri pada 23 Desember 2025, hanya setahun setelah menggantikan Don Meij yang lama menjabat. Sementara itu, Domino’s akan membagikan dividen final sebesar 21,5 sen Australia per saham, yang dibayarkan tanpa pajak.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anak Presiden Bikin Gebrakan Baru Mulai September 2025

    Anak Presiden Bikin Gebrakan Baru Mulai September 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan yang didukung anak-anak presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, American Bitcoin, berencana segera IPO. Kabarnya perusahaan telah mengunci investor baik tradisional dan kripto untuk mendukung penggabungan saham menjadi entitas baru.

    CEO Hut 8, Asher Genoot mengatakan penggabungan tersebut dilakukan dengan Gryphon Digital Mining segera diselesaikan. Jadi bisa segera melakukan perdagangan pada awal September mendatang.

    Dia menambahkan, pemegang saham utama juga telah mencapai final. Sementara itu Tyler dan Cameron Winklevoss selaku pendiri bursa kripto Gemini tercatat menjadi investor di American Bitcoin.

    “Dibandingkan go publik lewat IPO, lebih banyak keuntungan dengan memiliki perusahaan yang telah ada dan memiliki akses ke berbagai pendanaan,” kata Genoot.

    American Bitcoin bisa mengambil saham dari perusahaan yang berada di luar AS. Dengan begitu mereka mendapatkan akses ke aset bitcoin terdaftar secara publik.

    Perusahaan baru, dia menjelaskan akan mengakumulasi mata uang kripto. Ini dilakukan melalui penambangan dan pembelian. Mereka tak menggunakan cara dengan mengumpulkan uang.

    Meski begitu, Genoot masih enggan berkomentar lebih banyak soal rencana perusahaannya. “Saat ini masih awal, Jadi belum ada komitmen apapun,” ujarnya.

    Eric dan Donald Trump Jr bersama Hut 8 meluncurkan perusahaan pada Maret 2025. American Bitcoin berjanji menjadi penambang Bitcoin murni terbesar dan efisien di dunia.

    Hut 8 yang mengantongi 80% bagian American Bitcoin. Gabungan dengan Eric dan Donald Trump Jr membuat gabungan 98% entitas baru.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]