Xcloud.id

NGO: IPO

  • 406 ribu investor berpartisipasi dalam IPO Merdeka Gold Resources

    406 ribu investor berpartisipasi dalam IPO Merdeka Gold Resources

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna melaporkan bahwa terdapat 406 ribu investor dari 24 negara yang berpartisipasi dalam Initial Public Offering (IPO) dari PT Merdeka Gold Resources Tbk (MGR atau BEI: EMAS).

    MGR merupakan, anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk (MCG atau BEI: MDKA), yang baru resmi mencatatkan saham perdana di BEI dengan kode saham EMAS.

    “Terdapat informasi yang menarik dari Initial Public Offering yang dilakukan oleh perseroan beberapa hari yang lalu melalui sistem E-IPO (Electronic IPO). Ternyata, investor yang berpartisipasi lebih dari 406 ribu dengan coverage investor bukan saja dari Indonesia, namun juga dari 24 negara,” ujarnya dalam agenda Pencatatan Saham Perdana MGR di Gedung Bursa Efek, Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan data BEI, coverage investor dari 24 negara ini merupakan yang terbanyak sejak sistem E-IPO dikeluarkan.

    Dia mengharapkan capaian ini memberikan daya tarik bagi perseroan di mata para investor Indonesia maupun global.

    “PT Merdeka Gold Resources TBK merupakan subsidiary (anak perusahaan) dari reputable business group (perusahaan bisnis yang memiliki reputasi baik) yang sudah menjadi perusahaan tercatat. Tentu kami sangat confident (percaya diri), perseroan commit (berkomitmen) terhadap environmental (lingkungan), social and governance principle (Environmental Social Governance atau ESG, pedoman yang digunakan perusahaan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan) untuk memastikan safety (keamanan), community welfare (kesejahteraan masyarakat), dan environmental responsibility (tanggung jawab lingkungan),” ucap Gede Nyoman.

    “Semoga perseroan menjadi darling-nya para investor. Terus bertumbuh, memberikan atribusi optimal bagi investor dan para stakeholder (pemangku kepentingan). Perseroan tentunya diharapkan juga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia,” kata dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Merdeka Gold Resources Tbk Boyke P. Abidin menegaskan perseroan dibangun di atas fondasi visi besar, yakni menjadikan sumber daya alam sebagai pilar pembangunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kemakmuran bersama.

    Pihaknya menyadari bahwa pertambangan bukan hanya sekedar menggali mineral, tetapi juga menggali harapan, kesempatan, dan masa depan.

    “Oleh karenanya, melalui IPO ini hari ini kami yakin bahwa PT Merdeka Gold Resources ini akan menjadi perusahaan yang transparan, modern, berkelas dunia, dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dan benar, good mining practices, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat,” ungkap Boyke.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Merdeka Gold Resources resmi catat saham perdana di Bursa Efek

    Merdeka Gold Resources resmi catat saham perdana di Bursa Efek

    Jakarta (ANTARA) – PT Merdeka Gold Resources Tbk (MGR atau BEI: EMAS), anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk (MCG” atau BEI: MDKA), resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham EMAS.

    Dalam penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO), MGR melepas 1,62 miliar saham baru atau setara 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga penawaran Rp2.880 per saham, sehingga berhasil menghimpun dana sebesar Rp4,66 triliun.

    “Melalui IPO hari ini, kami yakin bahwa PT Merdeka Gold Resources akan menjadi perusahaan yang transparan, modern, berkelas dunia, dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dan benar, good mining practices, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat,” ucap Presiden Direktur PT Merdeka Gold Resources Tbk Boyke P. Abidin dalam agenda Pencatatan Saham Perdana MGR di Gedung Bursa Efek, Jakarta, Selasa.

    Setelah dikurangi biaya emisi, dana dari IPO bakal digunakan untuk mendukung kegiatan modal kerja kegiatan operasional anak-anak perusahaan MGR yang melakukan aktivitas usaha di bidang penambangan dan pengolahan bijih emas, serta dimanfaatkan untuk pembayaran sebagian pinjaman MGR.

    MGR sendiri mengelola Proyek Emas Pani (Pani Gold Project) di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang memiliki potensi sumber daya mencapai 7 juta ounces emas. Kawasan tersebut berpotensi menjadi salah satu tambang emas primer terbesar di Indonesia.

    Proyek Emas Pani dirancang sebagai tambang berbiaya rendah serta berumur panjang dengan produksi puncak hingga 500 ribu ounces emas per tahun yang dijadwalkan akan memulai produksi emas pertama pada kuartal I-2026.

    Menurut Boyke, pencatatan saham perdana ini merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan perusahaan sekaligus wujud komitmen terhadap pertumbuhan jangka panjang.

    Melalui IPO, lanjutnya, fondasi keuangan perseroan akan diperkuat, membuka kesempatan bagi publik untuk menjadi bagian dari perjalanan MGR, mendukung pengembangan Proyek Emas Pani, hingga memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat di wilayah operasional terkait.

    “Apresiasi kami karena momen ini hanya berhasil karena kerja keras dan dukungan para stakeholder kami yang tersebar mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan Provinsi Gorontalo, pemerintahan Kabupaten Pohuwato, masyarakat sekitar tambang kami di Pani, dan utamanya adalah insan-insan yang telah bekerja dengan sepenuh hati dan kerja yang keras,” ungkap dia.

    “Kami percaya bahwa IPO hari ini bukanlah garis akhir, tapi ini merupakan gerbang kami menuju masa depan menjadikan PT Merdeka Gold Resources tumbuh lebih kokoh, tumbuh lebih inovatif, dan berdaya saing global. Kami juga peduli kepada keberlanjutan bumi ini dan tentunya kesejahteraan manusia. Kami yakin Pani Gold Project atau PT Merdeka Gold Resources ini akan tumbuh menjadi pemain global yang dapat bersaing di industri tambang dunia,” katanya.

    Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 15 September 2025, melakukan masa penawaran umum pada 17-19 September 2025, dan resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 September 2025.

    Perusahaan menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek, serta dibantu empat sekuritas lainnya yaitu UOB Kay Hian Sekuritas, Aldiracita Sekuritas Indonesia, OCBC Sekuritas Indonesia, dan Amantara Sekuritas Indonesia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR soal Garuda: Suntik Dana tanpa Perubahan Budaya, Sulit Sehat Lagi Nasional 23 September 2025

    Anggota DPR soal Garuda: Suntik Dana tanpa Perubahan Budaya, Sulit Sehat Lagi Nasional 23 September 2025

    Anggota DPR soal Garuda: Suntik Dana tanpa Perubahan Budaya, Sulit Sehat Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PAN Abdul Hakim Bafagih menyoroti kinerja keuangan Garuda Indonesia yang belum menunjukkan perbaikan signifikan, meskipun mereka telah mendapat berbagai dukungan pemerintah maupun suntikan modal negara.
    “Yang bisa memperbaiki Garuda adalah insan-insan di dalamnya. Perbaikan kultur perusahaan itu kunci. Kalau hanya disuntik dana tapi budaya kerja tidak berubah, sulit bagi Garuda untuk sehat kembali,” kata Hakim dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR bersama Garuda Indonesia di Gedung DPR, Senin, (22/9/2025).
    Hakim mengingatkan bahwa keberlangsungan maskapai Garuda saat ini tidak terlepas dari peran Panja Penyelamatan Garuda yang dibentuk Komisi VI pada 2022.
    Panja tersebut memberikan dukungan penuh terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan homologasi (kesepakatan debitur-kreditur mengakhiri kepailitan) yang menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan.
    “Kalau 2022 lalu tidak ada Panja Penyelamatan Garuda, tidak mungkin ada Garuda saat ini. Namun, setelah mendapat suntikan PMN Rp 7,5 triliun, IPO yang menyerap dana Rp 4,75 triliun, hingga dukungan dari Danantara Rp 6,65 triliun, perbaikan yang ditunjukkan belum signifikan,” ujar Hakim.
    Hakim mengatakan, ekuitas Garuda terus tergerus, aset menurun, dan meskipun EBITDA (
    earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization
    /alat ukur laba) pada 2024 serta kuartal I 2025 tercatat positif, kinerja perusahaan masih berujung pada kerugian.
    “EBITDA margin di 2024 sebesar 28,5 persen, di kuartal I 2025 turun jadi 27 persen.
    Nett loss
    marginnya justru lebih besar, sehingga kerugiannya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” tuturnya.
    Lalu, Hakim juga menyoroti cadangan keuangan Garuda yang sudah habis sejak 2021.
    Selain itu, sejak Initial Public Offering atau IPO pada 2011, hingga kini Garuda belum pernah membagikan dividen.
    Dia menilai bahwa perbaikan tidak bisa semata-mata bergantung pada tambahan modal pemerintah, melainkan harus dimulai dari internal perusahaan.
     
    Hakim pun menyentil budaya kerja di Garuda yang membuat maskapai pelat merah itu akan selalu kesulitan untuk sehat kembali.
    Lebih jauh, Hakim mempertanyakan masih adanya kebijakan lama yang dinilai tidak produktif, seperti skema minimum jam terbang pilot dan awak kabin.
    Hakim menegaskan, diperlukan reformasi menyeluruh agar beban perusahaan lebih efisien.
    Selain itu, ia juga menolak wacana penggabungan Garuda dengan Pelita Air, serta meminta penjelasan detail terkait mekanisme dana Rp 6,65 triliun dari Danantara.
    “Saya ingin tahu, Rp 6,65 triliun dari Danantara itu mekanismenya apa? Apakah utang, rights issue, atau bagaimana?” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BSS Parking siap gelar IPO di pasar modal RI

    BSS Parking siap gelar IPO di pasar modal RI

    Jakarta (ANTARA) – PT Bahana Security Sistem (BSS Parking) mengumumkan tengah mempersiapkan untuk melangsungkan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) di pasar modal Indonesia.

    Seiring rencana itu, perseroan telah melakukan pembukaan kantor cabang baru yaitu di Surabaya, yang melengkapi hadirnya cabang ke empat setelah Manado, Denpasar, dan Jakarta.

    “Kehadiran cabang baru ini diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat pertumbuhan bisnis dan kesiapan perusahaan memasuki pasar modal,” ujar Direktur Utama BSS Parking Felix Panjaitan sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Felix mengatakan pembukaan kantor cabang Surabaya merupakan wujud komitmen perseroan untuk semakin dekat dengan pelanggan dan mitra di Provinsi Jawa Timur.

    Pihaknya ingin memastikan bahwa setiap lokasi parkir dapat dikelola dengan sistem yang lebih efisien, aman, serta terintegrasi.

    “Kantor baru ini berlokasi strategis di Surabaya untuk menjawab meningkatnya kebutuhan layanan pengelolaan parkir modern di kawasan Jawa Timur, khususnya di pusat bisnis, rumah sakit, area komersial, hingga kawasan pendidikan,” ujar Felix.

    Dalam kesempatan sama, Komisaris BSS Parking Letnan Jenderal TNI (Purn) Tiopan Aritonang menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh tim, mitra, dan pihak-pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan kantor cabang Surabaya.

    Menurutnya, peresmian ini merupakan langkah strategis perseroan untuk semakin dekat melayani mitra di Jawa Timur, sekaligus menjadi bagian dari perayaan satu dekade BSS Parking yang akan terus dilanjutkan dengan pencapaian target-target baru di masa depan.

    BSS Parking merupakan perusahaan teknologi perparkiran yang telah berdiri sejak 2015, dengan fokus utama yaitu menyediakan solusi sistem parkir otomatis, integrasi akses kontrol, serta pengelolaan operasional parkir di berbagai sektor seperti perkantoran, rumah sakit, kawasan industri, perumahan, hingga tempat wisata.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ngotot Prabowo-Gibran Dua Periode, Jokowi Takut Anaknya Dimakzulkan

    Ngotot Prabowo-Gibran Dua Periode, Jokowi Takut Anaknya Dimakzulkan

    GELORA.CO – Arahan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi kepada relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode merupakan upaya intervensi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. 

    Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Sabtu 20 September 2025. 

    Dedi mengurai bahwa arahan Jokowi kepada relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode, miliki dua tafsir.

    “Pertama, Jokowi dalam kekhawatiran mendalam, bisa karena ancaman pemakzulan pada Gibran,” kata Dedi Kurnia.

    Selain itu, bisa jadi Jokowi pun khawatir jika dirinya ikut terlibat dalam masalah hukum lantaran para loyalisnya banyak yang terseret kasus korupsi. 

    “Sebut saja Nadiem Makarim (eks Mendikbud), hingga wacana (eks Menkominfo) Budi Arie soal judi online dan sudah disingkirkan dari kabinet,” katanya. 

    Tafsir kedua, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai bahwa Jokowi belum secara penuh menerima bahwa saat ini dia bukan lagi Presiden RI. Sehingga, Jokowi masih ikut campur tangan terkait kondisi politik Tanah Air.

    “Intervensi Jokowi sudah terlalu banyak, bisa terlihat dari banyaknya kunjungan anggota kabinet, termasuk Prabowo,” ujarnya.

    “Meskipun, situasi saat ini lebih menggambarkan kerisauan Jokowi terkait masa depan kekuasaannya, baik soal Gibran atau mungkin posisi Jokowi sendiri,” demikian Dedi Kurnia.

  • IPO PAM Jaya tak akan pengaruhi tarif air bersih

    IPO PAM Jaya tak akan pengaruhi tarif air bersih

    Jakarta (ANTARA) – Penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) Perumda PAM Jaya tidak akan menyebabkan tarif air bersih di Jakarta nak.

    Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudinkata Arief di Jakarta, Sabtu, mengatakan, penetapan tarif tetap berada di bawah kendali pemerintah, bukan pemegang saham.

    Mekanisme kenaikan tarif untuk seluruh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia diatur oleh undang-undang melalui Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi.

    “Kenaikan tarif PAM itu diatur di undang-undang, di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita tidak bisa walaupun itu IPO, mau sembarangan menaikkan (tarif) air, tidak bisa,” katanya.

    Semuanya tetap harus disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kemudian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Menurut dia, IPO justru akan menuntut PAM Jaya menjaga kinerja bisnis yang sehat dan efisien agar dapat menarik minat investor.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya Prasetyo Edi Marsudi juga telah mengatakan bahwa penawaran saham perdana perusahaan air minum dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat Jakarta.

    Dia menegaskan bahwa dengan adanya target IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI), PAM Jaya justru harus bekerja keras memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.

    Menurut Prasetyo, BUMD DKI Jakarta ini harus mendapat kepercayaan dari masyarakat Jakarta sebelum menawarkan saham kepada investor di bursa saham.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tinggalkan RI, Ecommerce China Sekarang Punya Mesin Uang Baru

    Tinggalkan RI, Ecommerce China Sekarang Punya Mesin Uang Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa e-commerce asal China, Shein, berencana menggenjot bisnis baru untuk diversifikasi sumber pendapatan. Pasalnya, penghapusan kebijakan ‘de minimis’ dan perang tarif yang masih dilancarkan Amerika Serikat (AS) berdampak pada ‘mesin uang’ e-commerce China seperti Shein dan Temu.

    Adapun model bisnis baru yang disasar adalah pembukaan jaringan manufaktur baju di China untuk merek-merek fashion pihak ketiga. Untuk memanfaatkan layanan tersebut, merek-merek yang tertarik diminta membuka toko online di marketplace Shein.

    Rantai pasok untuk peritel fast-fashion tersebut meliputi pabrik-pabrik yang bisa memproduksi desain baru dalam waktu 5-7 hari. Layanan ini diluncurkan Shein setelah hampir 2 tahun melakukan persiapan dan uji coba, dikutip dari NewBytes, Jumat (19/9/2025).

    Sejauh ini, sekitar 20 merek fashion sudah memanfaatkan layanan yang dinamai ‘Xcelerator’ tersebut. Di antaranya adalah label fashion asal Prancis bernama Pimkie, serta merek designer asal Filipina bernama Jian Lasala.

    Selain manufaktur, Shein melalui Xcelerator juga menawarkan sampel pengembangan produk, gudang, penjualan, dan pemenuhan pesanan terhadap merek yang bergabung.

    NewsBytes mencatat bahwa layanan ini kemungkinan tak bisa diakses oleh merek-merek fashion kecil dengan biaya rendah yang ditawarkan Shein.

    Namun, inisiatif ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan jaringan rantai pasok pakaian Shein yang luas di China selatan, di tengah persaingan yang semakin ketat dan lingkungan perdagangan yang fluktuatif.

    Tidak seperti Alibaba.com dan 1688.com, yang menyediakan akses terbuka bagi produsen China, Shein memberikan syarat akses pemasok dengan partisipasi dalam platformnya.

    Tutup di Indonesia, Berkantor Pusat di Singapura

    Sebagai informasi, Shein merupakan e-commerce asal China yang merambah pasar global dan berkantor pusat di Singapura. Shein sempat beroperasi di Indonesia, tetapi akhirnya tutup pada Agustus 2021.

    Pemerintah Indonesia melarang e-commerce China seperti Shein dan Temu untuk berbisnis di Tanah Air lantaran model bisnisnya dikhawatirkan bisa membunuh UMKM lokal. Shein dan Temu menjual barang sangat murah karena langsung menhubungkan pabrik ke konsumen akhir via aplikasinya tanpa ada perantara.

    Shein dan Temu mendulang popularitas secara global karena barang murah tersebut. Namun, beberapa saat lalu Trump menghapus kebijakan de minimis yang selama ini dimanfaatkan Shein dan Temu.

    Kebijakan de minimis membuat barang impor dengan harga di bawah US$800 bebas bea masuk ke pasar AS. Dihapusnya kebijakan ini membuat harga jual barang-barang Temu dan Shein tak bisa lagi semurah sebelumnya.

    Shein tidak mengumbar informasi keuangannya. Namun, Bloomberg sebelumnya melaporkan bahwa laba bersih perusahaan melonjak hingga lebih dari US$400 juta dengan pendapatan mendekati US$10 miliar pada Q1 karena konsumen berbondong-bondong membeli produk-produk peritel di Shein sebelum tarif AS diberlakukan.

    Meskipun menghadapi tantangan operasional eksternal dan rintangan IPO, Shein tetap menjadi pemain kuat di industri e-commerce yang spesifik menyasar fast-fashion.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR Mau Panggil OJK-BEI Bahas soal Free Float Saham

    DPR Mau Panggil OJK-BEI Bahas soal Free Float Saham

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) untuk membahas batas saham yang diperdagangkan atau free float pada penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menjelaskan saat ini terdapat batas free float ada di angka 7,5% dengan dengan total emiten yang memenuhi ketentuan sebanyak 907 perusahaan tercatat dan 47 lainnya berada di bawah ketentuan free float.

    Inarno menyebut, semakin tinggi ketentuan free float, akan semakin banyak emiten yang tidak memenuhi ketentuan. Seandainya ketentuan tersebut dinaikkan menjadi 10%, hanya ada sebanyak 764 emiten yang memenuhi ketentuan begitu juga seterusnya.

    Sementara untuk perkiraan nilai free float, ada sebanyak Rp 13,42 triliun dana investasi yang harus diserap pasar modal. Begitu juga seterusnya, jika free float dinaikan menjadi 10%, nilai yang harus diserap oleh pasar itu sebesar Rp 36,64 triliun.

    “Jadi saya ingin mengatakan bahwasannya ini yang memang perlu kita diskusikan, artinya kami harus diskusikan. Bahwasannya untuk menaikan 10% (free float) itu pasar yang harus atau nilai free float yang harus diserap oleh pasar untuk 10% itu Rp 36,64 triliun,” ungkap Inarno dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI, dikutip dari YouTube TV Parlemen, Kamis (18/9/2025).

    Ke depan, OJK akan mengubah free float IPO berdasarkan nilai kapitalisasi pasar calon emiten. Adapun saat ini, ketentuan free float IPO diputuskan berdasarkan ekuitas calon emiten.

    Jika ekuitas calon emiten sebesar Rp 500 miliar, ketentuan free float yang harus dipenuhi sebesar 20% dan terus menyusut sesuai besaran ekuitas yang dimiliki calon emiten. Skema ini juga akan digunakan jika ketentuan free float berdasarkan kapitalisasi pasar.

    “Nantinya kita akan ubah menjadi berdasarkan bukan dari nilai ekuitas tetapi dari kapitalisasi pasar. itu kalau lebih kecil dari Rp 5 triliun itu kira-kira minimumnya 20% antara Rp 5 triliun dan Rp 50 triliun itu 15% dan lebih besar dari Rp 50 triliun itu 10%. Ini ada initial free float IPO,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut perubahan ketentuan ini penting melibatkan para pemangku kepentingan pasar modal. Pasalnya, OJK ingin melihat jumlah floating share lebih banyak di pasar saat ada IPO.

    “Di satu sisi kita ingin melihat floating share lebih banyak, tapi di lain sisi kalau kita tidak perkuat demandnya, permintaan terhadap yang akan kita IPO-kan listing-kan, lalu kalau tidak terjual akhirnya nanti tidak terjadi IPO-nya. Kalau kita siarkan dia tinggi ternyata tidak terserap oleh pasar, kan jadi tidak jadi. Jadi mesti dua sisi kita lakukan, kita minta dia lebih besar tapi pasarnya kita perkuat dari segi demand,” ungkapnya.

    Karenanya, Mahendra meminta DPR RI kembali memberi waktu untuk membahas ketentuan free float IPO ini bersama penyelenggara pasar modal, yakni BEI dan AEI. Pada pertemuan tersebut, OJK dan BEI akan memaparkan hasil penyusunan ketentuan free float yang baru.

    “Kami akan menyampaikan kemungkinan-kemungkinan itu yang terbaik. Sebab kami juga memahami cara pandang dari otoritas pajak yang melihatnya ‘ah ini sudah diberikan kok malah meminta lagi sesuatu yang pada gilirannya menguntungkan dari segi emiten itu sendiri’,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyetujui usul tersebut. Pada agenda pembahasan berikutnya, DPR akan melibatkan BEI dan AEI untuk membahas ketentuan free float IPO dan obligasi.

    “OJK menyampaikan kepada Komisi XI tentang hasil dari penyusunan tentang initial free float IPO dan continuous obligation free float untuk kelanjutannya dibahas bersama dalam rapat kerja OJK bersama Bursa Efek Indonesia dan Asosiasi Emiten Indonesia. Nanti rapatnya kita yang mengatur teknisnya. Kita dahulukan dengan siapa, dengan apa, nanti kita atur. Tentunya kalau kita dengan asosiasi emiten, tentu ini kan bisa RDPU yang kita panggil secara terpisah saat kita rapat dengan pihak otoritas atau lembaga yang mempunyai kewenangan,” ungkap Misbakhun.

    Tonton juga Video Yudhi Sadewa Sebut Jokowi Perkuat Peran LPS: Kita Disamakan OJK

    (acd/acd)

  • Jakarta Institute Minta DPRD DKI Tak Ragu Dukung Rencana IPO PAM JAYA

    Jakarta Institute Minta DPRD DKI Tak Ragu Dukung Rencana IPO PAM JAYA

    Jakarta –

    Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana Initial Public Offering (IPO) PAM Jaya berisiko menghambat pemenuhan hak dasar warga atas air bersih. Tanpa terobosan pendanaan, target 100 persen akses air bersih di ibu kota disebut sulit tercapai.

    Direktur Jakarta Institute Agung Nugroho menegaskan IPO tidak sama dengan privatisasi.

    “Pemprov tetap bisa menjadi pemegang saham mayoritas, bahkan memiliki hak veto atas keputusan strategis. IPO justru membuat PAM Jaya lebih transparan, akuntabel, dan efisien,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9/2025).

    Ia menjelaskan, regulasi air di Indonesia sudah jelas, mulai dari UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), hingga Pergub DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022. Semua aturan itu menegaskan air adalah hak dasar warga dan penyediaannya tetap menjadi kewajiban pemerintah.

    “IPO tidak sama sekali menghapus kewajiban itu,” ujar Agung.

    “Peraturan yang ada bersifat mengikat. Artinya, meskipun PAM Jaya menjadi perusahaan terbuka, ia tetap wajib memenuhi mandat pelayanan publik. Regulasi tarif, cakupan layanan, hingga kewajiban menyediakan akses untuk warga miskin tidak bisa diubah hanya karena ada investor.” tambahnya.

    Untuk mencegah orientasi bisnis semata, Jakarta Institute mengajukan empat pagar pengaman:

    1. Membatasi kepemilikan saham asing dan korporasi besar.

    2. Memasukkan klausul pelayanan publik dalam AD/ART PAM Jaya.

    3. Menjamin tarif sosial bagi kelompok miskin.

    4. Memperkuat mekanisme pengawasan publik melalui DPRD dan masyarakat sipil.

    Agung juga mencontohkan praktik internasional. PUB di Singapura dikelola pemerintah dengan standar korporasi modern, melibatkan swasta hanya pada proyek infrastruktur. Hasilnya, hampir 100 persen akses air bersih.

    Maynilad dan Manila Water di Filipina yang tercatat di bursa tetap menjalankan kewajiban pelayanan publik di bawah regulasi ketat pemerintah.

    “Contoh Singapura dan Filipina menunjukkan IPO bukan ancaman. Justru, ragu-ragu melangkah akan membuat warga Jakarta terus menghadapi keterbatasan air bersih,” ujar Agung.

    Jakarta Institute menegaskan tanpa tambahan modal dari IPO, pembangunan infrastruktur air akan lambat dan membebani APBD.

    “Kami mendesak DPRD DKI Jakarta untuk bersikap progresif. Jangan biarkan keraguan politik menghambat hak dasar warga atas air bersih,” tutup Agung.

    (anl/ega)

  • Pengamat: IPO PAM Jaya Bukan Ancaman, Justru Perkuat Hak Akses Air Bersih Megapolitan 12 September 2025

    Pengamat: IPO PAM Jaya Bukan Ancaman, Justru Perkuat Hak Akses Air Bersih Megapolitan 12 September 2025

    Pengamat: IPO PAM Jaya Bukan Ancaman, Justru Perkuat Hak Akses Air Bersih
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Rencana Penawaran Umum Perdana (
    initial public offering
    /IPO) Perumda Air Minum (PAM) JAYA sempat memicu keresahan publik. Kekhawatiran itu wajar karena air merupakan kebutuhan dasar manusia. Banyak yang khawatir, bila pengelolaan air jatuh ke investor yang berorientasi laba, hak rakyat bisa terabaikan.
    Namun, pengamat sekaligus Direktur Jakarta Institut, Agung Nugroho, menilai kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya beralasan.
    Menurutnya, IPO bukan berarti pelepasan kendali atas sumber daya vital, melainkan peluang untuk memperkuat pelayanan air bersih di Jakarta.
    “IPO PAM Jaya seharusnya dibaca bukan sebagai liberalisasi air, melainkan sebagai strategi memperkuat kapasitas perusahaan agar setiap warga Jakarta mendapat haknya: akses air bersih yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Jumat (12/9/2025).
    Agung menegaskan, hukum sudah jelas menempatkan air sebagai hak dasar rakyat.
    Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan air dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
    Begitu pula Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 yang menyebutkan air minum harus tersedia secara berkelanjutan, merata, dan terjangkau.
    “Regulasi daerah, seperti Pergub DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2021 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2022, mempertegas mandat itu dalam konteks Jakarta,” imbuh Agung.
    Selain itu, kata dia, posisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai pemegang kendali menjadi faktor penting.
    Selama Pemprov DKI Jakarta tetap menjadi pemegang saham pengendali atau memiliki hak veto, arah kebijakan tidak akan bergeser dari mandat pelayanan publik.
    Menurut Agung, IPO juga membuka pintu transparansi. Dengan status perusahaan terbuka, laporan keuangan dan kinerja harus diumumkan secara berkala.
    Hal itu memberi ruang bagi publik dan pemegang saham untuk menagih akuntabilitas, sesuatu yang sulit didapat dari perusahaan tertutup.
    “Tambahan modal dari IPO bisa mempercepat target layanan 100 persen. Tanpa suntikan dana segar, program perluasan jaringan akan tersendat, dan kelompok miskin tetap menjadi korban,” ucap Agung
    Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya pagar pengaman. Antisipasi yang diperlukan antara lain membatasi kepemilikan asing, menetapkan aturan dividen dan tarif yang melindungi konsumen, serta memastikan klausul pelayanan publik masuk dalam anggaran dasar perusahaan.
    Selain itu, pengawasan DPRD dan lembaga independen juga harus berjalan ketat agar pelayanan tetap berpihak pada masyarakat.
    “Air adalah hak, bukan barang dagangan. Regulasi nasional hingga kebijakan daerah sudah cukup kuat untuk menjamin hal itu. Selama Pemprov DKI Jakarta mempertahankan kendali, publik tidak perlu khawatir,” kata Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.