Xcloud.id

NGO: IPO

  • Menyelisik Urgensi Kota Solo Diusulkan jadi Daerah Istimewa

    Menyelisik Urgensi Kota Solo Diusulkan jadi Daerah Istimewa

    JAKARTA – Kota Solo sedang menjadi sorotan. Usulan menjadikan Solo sebagai daerah istimewa disebut berkaitan dengan kepentingan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Selain sebagai kota pensiunnya Jokowi yang membuat rumahnya sering dikunjungi masyarakat, bahkan belakangan sederet menteri juga datang menyambangi. Publik juga menyoroti karena kota ini masuk daftar daerah otonomi baru sebagai daerah istimewa.

    Menurut informasi, Kementerian Dalam Negeri mendapat usulan sejumlah daerah yang menginginkan adanya status keistimewaan. Ada enam daerah yang mengusulkan wilayahnya menjadi daerah istimewa.

    Sejauh ini daerah yang paling santer terdengar adalah Solo Raya, yang terdiri dari satu kota episentrum, Surakarta, dan enam kabupaten di sekitarnya: Boyolali, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri.

    Selain Solo di Jawa Tengah, ada enam provinsi yang menginginkan adanya status daerah istimewa, yaitu Jawa Barat, Sumatra Barat, Riau, dan dua usulan dari Sulawesi Tenggara.

    Suasana Keraton Surakarta Hadiningrat, Jalan Kamandungan, Baluwarti, Surakarta. (Unsplash/fala.syam)

    Usulan agar Kota Solo menjadi daerah istimewa dilontarkan Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima. Menurut politikus PDIP tersebut, Kota Solo termasuk satu dari enam daerah yang meminta status istimewa.

    “Seperti daerah saya, Solo meminta pemekaran dari Jawa Tengah dan menjadi Daerah Istimewa Surakarta,” kata Bima usai rapat kerja komisi bidang pemerintahan DPR dengan Kementerian Dalam Negeri.

    Namun usulan agar Kota Solo menjadi daerah istimewa menuai polemik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah bahkan menilai gagasan tersebut berkaitan erat dengan kepentingan Jokowi.

    Sudah Tidak Relevan

    Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, negara mengakui adanya satuan pemerintahan daerah yang berstatus istimewa dan khusus. Pasal tersebut menyebutkan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

    Saat ini, Indonesia memiliki dua provinsi yang bersifat istimewa. Pertama, Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur melalui UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Di antara bentuk keistimewaan kota ini adalah terkait tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Berbeda dengan daerah lain yang gubernurnya dipilih lewat pemilihan kepala daerah, untuk Yogyakarta diusulkan kesultanan atau kadipaten.

    Yogyakarta juga memiliki keistimewaan dalam hal kewenangan kelembagaan, tata ruang, pertanahan, dan kebudayaan.

    Selain Yogyakarta, ada Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang memiliki status istimewa. Kekhususannya diatur melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

    Jalan Jenderal Sudirman di kawasan Balai Kota Solo, Jawa Tengah, 5 Maret 2025. (ANTARA/Mohammad Ayudha)

    UU tersebut menyatakan Aceh bersifat istimewah dan memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Bentuk keistimewaan Aceh ada pada penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada asas keislaman atau Qanun Aceh.

    Direktur IPO Dedi Kurnia Syah memandang usulan agar Kota Solo menjadi daerah istimewa tidak relevan, karena sebagai negara kesatuan sudah waktunya Indonesia kembali pada konsep tunggal.

    Menurutnya, seharusnya daerah yang sekarang berstatus istimewa perlu dievaluasi. Karena secara politik yang dibutuhkan sekarang adalah otonomi daerah secara total atau desentralisasi.

    “Jika ada hal krusial seperti sejarah kultural, maka cukup budaya saja yang diistimewakan, bukan daerahnya secara politik dan pemerintah,” kata Dedi kepada VOI.

    Kegagalan Otonomi Daerah

    Dedi menambahkan, usulan status istimewa bagi Surakarta berlebihan dan potensial tidak produktif. Ia menganggap usulan ini hanya wacana kekuasaan, bukan soal pemerataan pembangunan.

    “Bahkan wacana semacam ini bisa menimbulkan sikap sparatisme di daerah lain atau wilayah bekas kerajaan di masa silam,” ujarnya.

    Patut dicurigai usulan ini demi kepentingan sedikit pihak, terlebih itu daerah keluarga Jokowi, bisa ditafsir sebagai bagian dari upaya peluang kekuasaan keluarga Jokowi secara politik,” Dedi menambahkan.

    Intinya, kata Dedi, usulan itu tidak diperlukan bagi negara ini, justru bisa menjadi beban dan ketimpangan sosial.

    Penari mengenakan kostum berhias daun pada Festival Solo Menari 2025 di Ngarsopuro, Solo, Jawa Tengah, Selasa (29/4/2025). (ANTARA/Mohammad Ayudha)

    Sementara itu, dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona memiliki pandangan lain. Gagasan pembentukan daerah istimewa baru, menurut Yance adalah akibat kegagalan otonomi daerah.

    Sekarang ini pemerintah pusat cenderung sentralistis, padahal semua daerah seharusnya memiliki keleluasaan mengatur diri sendiri.

    “Gagasan daerah istimewa muncul sebagai perlawanan terhadap sentralisasi pemerintah pusat karena regulasi yang ada tidak mampu memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri,” tuturnya.

    Menurut Yance, otonomi daerah belum mampu menampung kekhususan dan kekhasan setiap daerah sehingga sejumlah daerah mengajukan status istimewa.

    Karena dengan menjadi istimewa, wilayah tersebut punya payung hukum yang bisa mengakomodasi kekhasan daerahnya. Dengan demikian, mereka memiliki keleluasaan berbeda dari daerah lain.

    Keuntungan menjadi daerah istimewa dan khusus akan bergantung pada kebutuhan masing-masing. Contohnya, kata Yance, jika Bali berstatus istimewa ada kemungkinan muncul regulasi keimigrasian berbeda yang diterapkan di sana karena Bali memiliki banyak destinasi wisata yang dikunjungi turis mancanegara.

    “Jadi banyak argumen yang dibuat di daerah sesuai dengan kebutuhan, termasuk Solo nantinya,” kata Yance lagi.

  • Pramono Ungkap Alasan Mau Ganti Nama Bank DKI

    Pramono Ungkap Alasan Mau Ganti Nama Bank DKI

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana mengubah nama PT Bank DKI (Perseroda) usai ibu kota negara resmi dipindahkan ke Kalimantan Timur.

    Dua opsi nama yang disiapkan adalah Bank Jakarta atau Bank Global. Pramono mangatakan alasan perubahan nama Bank DKI karena Jakarta rencananya tidak akan menjadi Ibu Kota Indonesia lagi, setelah nanti resmi pindah ke IKN.

    “Iya pasti akan berubah (rebranding). Jadi nanti kalau ibu kota sudah berubah, Jakarta tidak DKI, salah satu alternatifnya adalah menjadi apakah Bank Global atau Bank Jakarta. Kalau saya sendiri sudah punya pikiran,” kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Pramono berharap Bank DKI bisa memperkuat kinerja, dan dia menegaskan tidak ada yang bisa mendikte dirinya dalam pemilihan direksi.

    “Untuk itu, benar-benar yang mengelola harus profesional dan sepenuhnya profesional, nggak ada satupun orang yang bisa mendikte saya untuk personil di Bank DKI pada kali ini,” jelasnya.

    Pramono menambahkan Bank DKI ditargetkan mencatatkan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurutnya, langkah menjadi perusahaan terbuka dapat memperkuat pengawasan dan kinerja Bank DKI.

    “Supaya publik yang memberikan pengawasan kepada mereka. Ini kan bank yang cukup menengah dan captive dari Pemda DKI. Semua, termasuk saya sendiri begitu jadi gubernur kan udah menjadi kliennya Bank DKI. Kalau tidak dikelola secara baik dan profesional, yang rugi sebenarnya Bank DKI sendiri. Sehingga dengan demikian saya meminta kepada mereka untuk melakukan perbaikan,” tutupnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan IPO Bank DKI masih terus berproses meski belum ada pengajuan dari Perseroda. Namun begitu, ia turut mendukung rencana IPO tersebut.

    “Belum ada perkembangan tapi memang Pak Gubernur (Pramono Anung) menyampaikan rencana dan keinginan beliau untuk dapat merealisasikan itu. Dan kami mendukung hal itu bisa dilaksanakan,” kata Mahendra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    (hns/hns)

  • Bank DKI Bagikan Dividen Rp249,31 Miliar, Siapkan IPO – Halaman all

    Bank DKI Bagikan Dividen Rp249,31 Miliar, Siapkan IPO – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — PT Bank DKI membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar kepada para pemegang saham atau 32 persen dari laba bersih tahun buku 2024 yang mencapai Rp779,10 miliar.

    Pembagian dividen tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu (30/4/2025).

    “Dari total dividen, Rp249,26 miliar diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selaku pemegang saham mayoritas, dan Rp56 juta kepada Perumda Pasar Jaya,” kata Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

    Dikatakannya, Sisa laba bersih sebesar Rp529,79 miliar atau 68 persen ditetapkan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi usaha.

    Selain menyetujui pembagian dividen, kata Agus RUPST juga menyepakati langkah strategis perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Direksi dan Dewan Komisaris diberikan kewenangan untuk melakukan kajian komprehensif serta menyiapkan seluruh dokumen dan proses yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan ekonomi secara menyeluruh.

    Perseroan juga menerima persetujuan penambahan modal disetor senilai Rp2,19 miliar, yang berasal dari penyetoran aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui mekanisme penghapusbukuan kredit eks BPPN, sebagaimana tercantum dalam APBD Perubahan 2024.

    “Penambahan modal ini akan meningkatkan struktur permodalan Bank DKI, meskipun total modal disetor tercatat tetap sebesar Rp6,58 triliun, dengan kelebihan sebesar Rp760 ribu dibukukan sebagai cadangan umum,” kata Agus.

    Sebagai bagian dari agenda transformasi bisnis, RUPST juga melakukan penyegaran susunan manajemen. Anang Basuki ditunjuk sebagai komisaris utama independen menggantikan Bahrullah Akbar. 

    Sementara itu, Agus H. Widodo tetap menjabat sebagai direktur utama, didampingi Ateng Rivai sebagai Direktur Kepatuhan.

    Sejumlah nama baru diajukan untuk memperkuat jajaran direksi, yakni Daniel Setiawan Subianto, Basaria Martha Juliana, Dipo Nugroho, dan Prihanto Herbowo.

    Penunjukan keempat calon direktur tersebut masih menunggu hasil fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Berikut susunan lengkap manajemen Bank DKI pasca-RUPST:

    Dewan Komisaris: Komisaris Utama (Independen): Anang Basuki;  Komisaris: Michael Rolandi C. Brata; Komisaris Independen: Kiryanto

    Dewan Direksi: Direktur Utama: Agus H. Widodo; Direktur Kepatuhan: Ateng Rivai;  Direktur: Daniel Setiawan Subianto; Direktur: Basaria Martha Juliana;  Direktur: Dipo Nugroho dan  Direktur: Prihanto Herbowo.

    RUPST juga menetapkan auditor eksternal untuk tahun buku 2025 serta menyetujui rencana aksi pemulihan (recovery plan) sesuai ketentuan POJK No.5 Tahun 2024 tentang pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum.

    “Langkah-langkah ini menandai komitmen Bank DKI untuk memperkuat fundamental keuangan, meningkatkan tata kelola, dan membuka peluang pertumbuhan baru melalui pasar modal,” kata Agus.

     

  • Pramono Anung Targetkan Bank DKI Go Public dalam Setahun, Pertimbangkan Rebranding Jadi Bank Global – Halaman all

    Pramono Anung Targetkan Bank DKI Go Public dalam Setahun, Pertimbangkan Rebranding Jadi Bank Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan Bank DKI untuk melantai di bursa atau go public paling lambat dalam waktu satu tahun ke depan. Ia menilai langkah tersebut penting untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan bank milik daerah tersebut.

    “Saya meminta paling lama satu tahun mereka harus bisa go public. Kenapa? Supaya publik yang memberikan pengawasan kepada mereka,” ujar Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Pramono menegaskan, setelah menjadi perusahaan terbuka, Bank DKI akan diawasi langsung oleh publik dan pemegang saham. Karena itu, seluruh proses pengelolaan harus dijalankan secara profesional dan terbebas dari intervensi.

    “Yang mengelola harus profesional dan sepenuhnya profesional. Nggak ada satu pun orang yang bisa mendikte saya untuk personel di Bank DKI kali ini,” tegasnya.

    Ia juga mengakui bahwa selama ini Bank DKI beroperasi dalam pasar captive karena berperan sebagai pengelola keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini, menurutnya, membuat tanggung jawab institusi tersebut terhadap dana publik menjadi sangat besar.

    “Kalau tidak dikelola secara baik dan profesional, yang rugi sebenarnya Bank DKI sendiri,” ujarnya.

    Pramono berharap jajaran direksi dan dewan komisaris Bank DKI mampu melakukan transformasi signifikan dalam kinerja perusahaan agar semakin sehat dan kompetitif di industri perbankan nasional.

    “Mudah-mudahan dengan perbaikan ini, direksi maupun komisionernya bisa membuat Bank DKI lebih baik,” tambahnya.

    Tak hanya soal IPO, Pramono juga mengungkap bahwa pemerintah daerah tengah mempertimbangkan rebranding atau penggantian nama Bank DKI. Hal ini menyusul perubahan status Jakarta yang tak lagi menjadi ibu kota negara seiring dengan perpindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Kalau ibu kota sudah berubah, Jakarta bukan DKI lagi. Salah satu alternatifnya adalah menjadi Bank Jakarta atau Bank Global,” pungkas Pramono.

  • Gelar RUPST Perdana, RATU Tebar Dividen Tunai Rp 108 Miliar – Halaman all

    Gelar RUPST Perdana, RATU Tebar Dividen Tunai Rp 108 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2024 pada hari ini, Rabu (3/4/2025) di Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square, Jakarta Pusat. 

    Direktur Utama RAJA, Alexandra Sinta Wahjudewanti, mengatakan rapat ini digelar secara hybrid dengan menggabungkan kehadiran fisik dan partisipasi daring sehingga para pemegang saham yang berhalangan hadir secara langsung tetap dapat mengikuti jalannya RUPST melalui sistem elektronik yang disediakan oleh KSEI.

    “RUPST ini juga merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh RATU sebagai perusahaan publik setelah resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Januari 2025,” ujar Alexandra.

    RUPST tahun 2024 ini telah mencapai kuorum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang undang dan peraturan yang berlaku.

    Pada RUPST perseroan kali ini  membahas 6 agenda yaitu: 

    1. Pada agenda pertama, para pemegang saham memberikan persetujuan terhadap Laporan Tahunan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

    “Agenda ini menjadi sorotan utama terkait kinerja tahun 2024, di mana Perseroan mencatatkan pendapatan penuh selama 12 bulan, sementara pada tahun 2023 hanya tercatat selama 10 bulan,” ujarAlexandra.

    Meskipun demikian, laba bersih Perseroan tercatat mengalami penyesuaian, yang dipengaruhi oleh peningkatan COGS (biaya produksi migas di Blok Jabung). 

    Tahun 2023 merupakan periode transisi dalam perpanjangan PSC Jabung, yang mengakibatkan pengeluaran di Blok tersebut belum sepenuhnya optimal, sehingga sebagian biaya perlu dialihkan ke tahun 2024.

    2. Pada agenda kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 108 miliar atau setara dengan Rp 40 per saham.

    Menurut Alexandra keputusan ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. 

    “Pembagian dividen ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan yang telah disampaikan di prospektus pada saat penawaran umum perdana Perseroan,” ujarnya.

    Dengan alokasi dividen sebesar 46 persen dari laba bersih tahun 2024, Perseroan menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keseimbangan antara memberikan imbal hasil yang menarik kepada pemegang saham dan memastikan alokasi dana yang optimal untuk mendukung ekspansi dan investasi berkelanjutan. 

    “Dividen ini juga memperlihatkan konsistensi Perseroan dalam menciptakan nilai bagi para pemegang saham, meskipun menghadapi dinamika industri yang terus berubah,” ujarnya.

    Berikut adalah jadwal pembagian Dividen Perseroan:

    ⦁ Recording date  pada tanggal 15 Mei 2025
    ⦁ Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal  8 Mei 2025
    ⦁ Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal  9 Mei 2025
    ⦁ Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal  15 Mei 2025
    ⦁ Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal  16 Mei 2025 2024
    ⦁ Pembayaran Dividen pada tanggal 4 Juni 2025

    3. Pada agenda ketiga, para pemegang saham menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan.

    Selain itu, para pemegang saham juga menyetujui penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.

    “Penetapan tersebut dilakukan dengan memperhatikan daya saing industri sejenis serta kondisi keuangan Perseroan yang terkini,” ujarnya.

    4. Pada agenda keempat, para pemegang saham menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025. 

    Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kriteria profesionalisme, independensi, serta rekam jejak KAP yang akan ditunjuk, guna memastikan kualitas dan akurasi dalam proses audit, serta mendukung transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik.

    5. Pada agenda kelima, rapat membahas perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

    Dalam rapat ini, para pemegang saham menyetujui pemberhentian dengan hormat Alexandra Sinta Wahjudewanti sebagai Direktur Utama, Bagus Pinandityo sebagai Direktur Perseroan, dan Sumantri sebagai Komisaris Utama Perseroan. 

    Selanjutnya, para pemegang saham menyetujui pengangkatan: 

    ⦁ Sumantri yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan.

    ⦁ Alexandra Sinta Wahjudewanti, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, kini menjabat sebagai Direktur Perseroan.

    ⦁ Adrian Hartadi diangkat sebagai Direktur Perseroan. Bapak Adrian memiliki latar belakang yang kuat di sektor keuangan dan investasi, dengan pengalaman luas di lembaga keuangan dan perusahaan investasi, khususnya di bidang energi, seperti Chandra Daya Investasi.

    ⦁ Orias Petrus Moedak diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan. Bapak Orias membawa pengalaman yang kaya di berbagai perusahaan BUMN, dan sebelumnya juga berkontribusi sebagai Komisaris Independen pada induk perusahaan RATU, PT Rukun Raharja, Tbk.

    ⦁ Merly diangkat sebagai Komisaris Perseroan. Ibu Merly memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman di industri energi, dan saat ini masih menjabat sebagai Direktur di Star Energy Geothermal Group, PT Barito Renewables Energy Tbk, serta PT Chandra Daya Investasi.

    Dengan adanya perubahan ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2027 adalah sebagai berikut:

    Dewan Komisaris yakni Komisaris Utama: Orias Petrus Moedak, Komisaris: Merly, Komisaris  Independen: Taufik Ahmad.

    Direksi yakni Direktur Utama: Sumantri, Direktur: Alexandra Sinta Wahjudewanti, Direktur Adrian Hartadi

    6. Pada agenda keenam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Perseroan melaporkan secara rinci mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana (IPO), yang sesuai dengan prospektus, sebagian besar dialokasikan untuk pemberian pinjaman kepada entitas anak dan entitas asosiasi. 

    Pinjaman ini digunakan untuk mendukung cashcall serta pengembangan bisnis Perseroan, termasuk untuk modal kerja.

    Dari total dana IPO yang masuk ke Perseroan sebesar Rp. 218.561.870.000, hingga April 2025, sisa alokasi dana yang masih tersedia adalah sebesar Rp. 118.487.826.018.

    Laporan ini menunjukkan transparansi penggunaan dana tersebut dan komitmen Perseroan dalam memanfaatkan sumber daya untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan usaha.

  • Skema Pencopotan Wapres Gibran Melalui MPR Dinilai Sangat Memungkinkan, Tapi..

    Skema Pencopotan Wapres Gibran Melalui MPR Dinilai Sangat Memungkinkan, Tapi..

    Bisnis.com, JAKARTA — Usulan Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dinilai sangat memungkinkan.

    Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan penggantian atau pemakzulan wapres melalui MPR sangat mungkin dilakukan karena memang sesuai dengan konstitusi begitu prosedurnya.

    Dia berpandangan demikian kala merespons salah satu poin dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan penggantian Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Kendati bisa melalui MPR, Dedi memandang usulan pemakzulan itu belum bisa dilakukan menuju sidang MPR karena kondisi saat ini masih belum memungkinkan.

    “Karena, perlu ada alasan kuat membawa wapres ke sidang pemakzulan, selama wapres tidak melakukan pelanggaran UU, maka MPR mustahil memakzulkan,” tegasnya saat dikonfirmasi Bisnis dan dikutip Selasa (29/4/2025).

    Dia melanjutkan, jika pemakzulan ini ingin menggunakan alasan faktor legitimasi pencalonan wakil presiden saat Pilpres kemarin, ini sudah usang dan tidak dapat diungkit kembali.

    Meskipun, sambungnya, kala itu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) diputus bersalah dan mendapat sanksi, tetapi legitimasi pendaftaran Prabowo-Gibran tetap sah serta tidak dapat digugat.

    “Jika desakan memakzulkan Wapres Gibran diikuti oleh MPR dengan dalih keputusan MK terkait usia, maka pemakzulan harus berlaku untuk Prabowo juga karena sistem pemilihan kita sepaket,” bebernya.

    Degan demikian, Dedi menilai hingga kini pemakzulan Wapres Gibran mustahil dilakukan, kecuali ada tuduhan serius. Misalnya, Gibran dituduh melakukan upaya penggulingan Presiden Prabowo dan intensitas pertemuan elit di rumah Jokowi dijadikan dalih perencanaan itu.

    “Jika ada kejadian semacam itu, maka Gibran bisa dimakzulkan, tetapi sepanjang Gibran tidak melakukan apa-apa, maka mustahil memakzulkan,” tegas dia.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.   

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto, yang juga merupakan pensiunan TNI dengan jabatan akhir Panglima ABRI (sebelum diganti TNI).   

    Wiranto menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.   

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya.   

    Pria yang juga Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menekankan, delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.   

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • 11 Emiten Aset di Atas Rp250 Miliar Siap Ramaikan BEI

    11 Emiten Aset di Atas Rp250 Miliar Siap Ramaikan BEI

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan, terdapat 11 perusahaan beraset besar yang tengah bersiap melangsungkan penawaran umum perdana saham (IPO) di pasar modal Indonesia. Kesebelas perusahaan tersebut memiliki nilai aset di atas Rp250 miliar, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53/POJK.04/2017.

    Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan, secara keseluruhan terdapat 32 perusahaan yang berada dalam antrean untuk melaksanakan IPO hingga 25 April 2025.

    “Dari total tersebut, tiga perusahaan termasuk kategori beraset kecil di bawah Rp50 miliar, 18 perusahaan beraset menengah antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar, dan 11 perusahaan beraset besar di atas Rp250 miliar,” ujar Nyoman dalam keterangannya di Jakarta, Senin 28 April 2025.

    Nyoman menambahkan, sepanjang tahun berjalan hingga 25 April 2025, sudah ada 13 perusahaan yang resmi melantai di BEI dengan total dana yang dihimpun mencapai Rp6,94 triliun.

    Berdasarkan sektor usaha, dari 32 perusahaan yang mengantre IPO, enam berasal dari sektor barang konsumen primer, masing-masing empat perusahaan dari sektor kesehatan, barang konsumen nonprimer, keuangan, serta transportasi dan logistik. Selain itu, terdapat tiga perusahaan dari sektor energi, tiga dari sektor industri, dua dari sektor teknologi, serta masing-masing satu perusahaan dari sektor infrastruktur dan barang baku.

    Tak hanya IPO, aktivitas penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) juga tercatat aktif. Hingga periode yang sama, telah diterbitkan 41 emisi dari 30 penerbit EBUS dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp54,3 triliun. Di sisi lain, sebanyak 54 emisi dari 41 penerbit EBUS masih berada dalam pipeline penerbitan.

    Untuk aksi rights issue, BEI mencatat terdapat empat perusahaan yang telah melaksanakan rights issue dengan nilai mencapai Rp860 miliar. Sementara itu, empat perusahaan lainnya saat ini tengah dalam proses antrean, terdiri dari dua perusahaan sektor barang baku, satu dari sektor transportasi dan logistik, serta satu dari sektor kesehatan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Teladan Prima Agro akan akuisisi perusahaan kebun sawit Rp210 miliar

    Teladan Prima Agro akan akuisisi perusahaan kebun sawit Rp210 miliar

    Jakarta (ANTARA) – PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) telah melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBB) dengan PT REA Kaltim Plantations sehubungan dengan rencana akuisisi 100 persen saham pada PT Cipta Davia Mandiri.

    Total nilai keseluruhan atas rencana transaksi itu sekitar Rp160 miliar sampai Rp210 miliar.

    “Tujuan dari ekspansi ini guna memenuhi rencana penggunaan dana dari hasil penawaran umum perdana saham (IPO) sebagaimana telah dijelaskan pada prospektus perseroan, yaitu akan digunakan untuk melakukan akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit,” kata Direktur Utama TLDN Wishnu Wardhana di Jakarta, Kamis.

    Wishnu menjelaskan aksi korporasi ini merupakan komitmen perseroan untuk mempertahankan pertumbuhan kinerja operasional, menambah aset serta sebagai salah satu rencana pengembangan usaha jangka panjang perusahaan.

    Berdasarkan PJBB, rencana transaksi ini merupakan transaksi bersyarat, dengan pemenuhan pelaksanaan serta nilai transaksi akan dipertimbangkan dan ditentukan setelah persyaratan pendahuluan terpenuhi.

    “Tanggal penyelesaian atas rencana transaksi akan disepakati kemudian oleh para pihak terkait setelah kewajiban yang tertuang pada PJBB telah terpenuhi,” ujar Wishnu.

    PT Cipta Davia Mandiri merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang mengelola sekitar 3.100 hektare perkebunan kelapa sawit.

    Setelah akuisisi resmi dilakukan, lahan tertanam yang dimiliki oleh TLDN akan bertambah menjadi sekitar 63.500 hektare.

    Sepanjang tahun 2024, total produksi tandan buah segar (TBS) TLDN mencapai 1,21 juta ton, tumbuh 0,5 persen (yoy).

    Pada tahun 2024, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp4,21 triliun, atau 5,1 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan realisasi laba bersih tahun lalu sebesar Rp 825,59 miliar, tumbuh 82,7 persen (yoy) dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp451,79 miliar.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perang Tarif Trump Makan Korban Baru, Startup Makin Suram

    Perang Tarif Trump Makan Korban Baru, Startup Makin Suram

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang memicu perang dagang dengan China membawa dampak besar di berbagai sektor. Industri teknologi menjadi salah satu yang mendapat pukulan telak.

    Bukan cuma perusahaan besar seperti Apple, Nvidia, dkk, tetapi juga startup digital yang masih merintis. Kekhawatiran terkait perang dagang yang berdampak pada industri startup diungkap Managing Partner di Heavybit, Tom Drummond.

    Heavybit merupakan firma modal ventura yang berbasis di San Francisco, AS. “Tak ada yang tahu apa yang sedang terjadi,” kata Drummond kepada Wired, dikutip Rabu (23/4/2025).

    Trump menetapkan tarif resiprokal ke China sebesar 145%, bahkan mengancam akan menaikkan lagi menjadi 245%. China lantas membalas dengan tarif 125%.

    Untuk negara-negara lain, Trump memberlakukan tarif tambahan secara seragam sebesar 10%. Pemberlakuan tarif resiprokal untuk negara lain, termasuk Indonesia, masih dalam tahap perundingan selama 90 hari.

    Beberapa pelaku modal ventura yang mendanai startup skala kecil dan menengah mengaku waswas selama beberapa pekan terakhir gara-gara tarif Trump yang berubah-ubah.

    Mereka menilai ketidakpastian ini bisa memicu kelesuan investasi bagi startup teknologi. Selain itu, hal ini juga akan menghambat startup untuk melantai di bursa (IPO). Bahkan, tak menutup kemungkinan startup yang tak kuat bisa gulung tikar.

    Beberapa investor mengatakan akan memperpanjang siklus investasi dan berencana menjual saham mereka ke perusahaan swasta maupun manajer aset. Ada pula yang mengatakan untuk sementara akan menahan investasi ke perusahaan hardware yang paling terdampak kebijakan tarif Trump.

    Drummond mengatakan faktor terbesar yang menentukan dampak tarif Trump bagi perusahaan modal ventura tergantung pada startup-startup dalam portofolio mereka. Apakah startup yang mereka danai mengalami dampak tingkat pertama dari tarif tersebut.

    Dampak tingkat pertama maksudnya startup tersebut secara langsung bergantung pada perdagangan global. Sementara itu, dampak tingkat kedua dirasakan dari pengurangan belanja konsumen jika ekonomi mengalami resesi.

    “Portofolio industri yang sangat bergantung pada perdagangan atau transaksi lintas-negara, misalnya perangkat keras, teknologi hijau, bahkan bioteknologi hingga taraf tertentu. Industri tersebut sedang dalam kesulitan saat ini,” katanya.

    Salah satu perusahaan portofolio Drummond adalah platform internet-of-things (IoT). Ia mengatakan startup itu sedang meneliti strategi manajemen inventaris untuk menentukan kapan harus memesan dari pemasok dan apakah dapat menemukan pemasok baru di luar China.

    Ia mengatakan jika tarif tinggi terus berlangsung, maka perusahaan modal ventura akan benar-benar menahan diri untuk berinvestasi ke semua startup hardware dalam jangka panjang.

    “Hardware jauh lebih berisiko ketimbang software,” ujarnya.

    Chip Hazard, General Partner dan Co-founder modal ventura Flybridge Capital, baru-baru ini mengirimkan email kepada lebih dari 400 pendiri startup. Ia meminta mereka untuk tidak panik, namun mengingatkan bahwa pasar modal sedang dalam kondisi kacau.

    Ia menekankan potensi investor akan lebih sulit menggelontorkan dana, sehingga mengurangi akses ke pendanaan startup, menurut salinan pesan yang dilihat oleh Wired.

    Hazard mendorong para pendiri startup untuk memikirkan risiko dan peluang yang mungkin akan diciptakan oleh tarif tersebut bagi bisnis mereka, serta mengevaluasi strategi pembiayaan mereka.

    “Jika Anda sedang dalam proses penggalangan modal, segera selesaikan. Selain itu, berhati-hatilah dalam menggunakan modal Anda,” tulis Hazard dalam pesannya.

    Charles Hudson, Managing Partner dan pendiri modal ventura Precursor, mengaku memiliki risiko besar di beberapa startup e-commerce dalam portofolionya. Ia mengatakan industri e-commerce bisa terdampak besar oleh tarif Trump.

    Namun, Hudson mengatakan ia tak tahu strategi terbaik dalam menanggapi tarif. Pasalnya, logika waktu, skala, dan cakupan, tak bisa diprediksi dan benar-benar ada di kepala Presiden Trump.

    “Tarif tidak didiskusikan melalui proses pembuatan kebijakan pada umumnya yang membuat kami memiliki gambaran,” kata dia.

    Precursor fokus berinvestasi pada startup tahap awal. Baru-baru ini, modal ventura tersebut baru saja mengumpulkan lebih dari US$65 juta untuk pendanaan kelimanya. Hudson mengatakan dalam wawancara baru-baru ini dengan The Information bahwa ia berencana untuk melakukan investasi selama periode tiga tahun, bukan dua tahun seperti biasanya.

    Harapannya, waktu tambahan akan memberikan para mitra yang menyediakan pendanaan kepada perusahaan modal ventura untuk melihat hasil investasi mereka dalam jangka yang lebih panjang.

    Hudson juga meramalkan penjualan saham startup di pasar sekunder akan menghasilkan sebagian besar likuiditas yang dilihat investor selama 5 tahun ke depan, bukan laba dari akuisisi atau IPO.

    Modal ventura lainnya setuju bahwa pasar sekunder kemungkinan akan memanas. Ia mengatakan dulu modal ventura merupakan pondasi utama yang mendukung startup hingga mampu melakukan IPO.

    “Namun, selama 10 tahun terakhir, startup harus menjadi penjual yang jauh lebih disiplin dan mencari cara untuk memberikan likuiditas lebih cepat,” kata dia.

    Analis dari PitchBook, basis data statistik tentang pasar modal ventura dan ekuitas swasta, memperingatkan bahwa tarif dapat berdampak buruk pada investasi internasional. PitchBook mencatat startup yang dulunya dipuji karena memiliki strategi “global first” mungkin kini dianggap rentan.

    Pada kuartal pertama (Q1) tahun ini, sebelum pengumuman tarif resmi Trump, porsi modal AS yang mengalir ke transaksi modal ventura di Eropa dan China lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Sekitar 47% transaksi Eropa mencakup pendanaan AS, turun 4% dari kuartal terakhir tahun 2024.

    “Selama beberapa dekade, modal ventura telah berkembang pesat di dunia. Namun, perang tarif belakangan ini mendorong penilaian ulang yang besar,” tulis reporter PitchBook Leah Hodgson awal bulan ini.

    IPO Suram

    Sebelum Trump menjabat, para investor berharap pasar IPO teknologi akan terus bangkit tahun ini setelah sempat terpuruk pada tahun 2022. Pasar menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2024. Ada 176 IPO di AS tahun lalu dibandingkan dengan 127 pada tahun 2023 dan 90 pada tahun 2022, menurut data yang dikumpulkan oleh firma konsultan EY.

    Perusahaan akuntansi KPMG mengatakan ketidakpastian pasar menyebabkan banyak startup menunda IPO. Layanan perbankan seluler Chime, perusahaan tiket StubHub, dan startup paylater Klarna semuanya menunda IPO yang sudah direncanakan.

    Perusahaan infrastruktur AI CoreWeave adalah pengecualian. Startup ini mulai melakukan IPO pada Maret lalu.

    “Dengan ekspektasi pemulihan IPO akan makin lama, kami bisa melihat penggantian prioritas modal ventura dalam melakukan pendanaan,” kata Global Head KPMG, Conor Moore, dalam sebuah laporan.

    Kendati demikian, beberapa investor dan analis mengatakan masih ada alasan untuk optimistis menghadapi tantangan saat ini. Industri seperti AI, teknologi pertahanan, dan teknologi keamanan, kini masih menarik untuk diinvestasi.

    Hazard mengatakan pihaknya percaya diri dengan perusahaan-perusahaan AI. Terbukti, OpenAI dan Anthropic saja baru-baru ini mengumumkan pendanaan baru senilai total US$ 43 miliar pada kuartal ini.

    Kendati demikian, pendanaan besar tersebut merupakan anomali. Terlebih, OpenAI dan Anthropic adalah perusahaan yang skalanya sudah besar. Tren AI memang menarik, tetapi bagi startup kecil yang belum bisa melihat jalan menuju profit akan tetap kesulitan di era ketegangan geopolitik saat ini.

    (fab/fab)

  • Jokowi Terus-terusan Turunkan Wibawa Presiden Prabowo

    Jokowi Terus-terusan Turunkan Wibawa Presiden Prabowo

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI seperti terus menerus melakukan upaya intervensi politik dengan berbagai cara agar wibawa Presiden Prabowo Subianto tergerus. 

    Salah satunya sikap Jokowi mengumpulkan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke- 65 di kediamanannya, Solo, pada 17 April 2025, semakin menurunkan wibawa Presiden Prabowo. 

    “Kondisi ini seharusnya tidak terus dilakukan Jokowi, selain bisa menurunkan wibawa Presiden Prabowo, juga bisa dianggap pemerintah masih dibayang-bayangi kekuasaan Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Selasa 22 April 2025. 

    Di sisi lain, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini berpandangan bahwa langkah Jokowi mengumpul para calon jenderal polisi itu seolah mengonfirmasi dugaan publik terkait keterlibatan partai coklat (Parcok) atau oknum kepolisian cawe-cawe di Pemilu 2024 lalu.  

    “Rombongan Sespimmen ini bisa mengembalikan ingatan publik soal wacana keterlibatan polisi di Pemilu dan Pilpres era Jokowi, bisa jadi dugaan Jokowi melakukan intervensi benar adanya,” pungkas Dedi.

    Sebelumnya, Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg ke-65 Komisaris Besar Denny mengatakan, kedatangan mereka ke Solo hanya untuk silaturahmi dengan Jokowi. 

    “Bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi sekalian meminta masukan untuk perkembangan ke depannya,” kata Denny seusai pertemuan dengan Jokowi di Solo, pada Kamis 17 April 2025.  

    Menurut Denny, perkembangan ke depan yang dimaksud berkaitan kepemimpinan agar bisa menghadapi tantangan global pada era digital, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial (AI) serta robotic.