Xcloud.id

NGO: Indikator Politik Indonesia

  • PPP Bangkit Perkuat Konsolidasi Transformasi Mesin Partai

    PPP Bangkit Perkuat Konsolidasi Transformasi Mesin Partai

    JABAR EKSPRES – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Pembangunan Persatuan (PPP) Jawa Barat terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kinerja partai pasca Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan mengggelar Kolokium Transformasi PPP untuk Indonesia di Cafe Koteshu, Kota Bogor pada Kamis, 30 Januari 2025.

    Dalam kegiatan bertemakan Mewujudkan Partai yang Adaptif, Inklusif, dan Responsif Menuju Indonesia Emas tersebut turut menghadirkan para narasumber sepert Endin A.J Soefihara, MM. (Akademisi & Tokoh PPP), ⁠Prof. Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia) dan ⁠Nadia Hasna Humaira (Penggiat Sosial Politik Muda).

    BACA JUGA: Ketua DPC PPP Cimahi dan Anggota DPRD Fraksi Gerindra Berseteru, hingga Ancam Saling Laporkan

    Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat, Pepep Saepul Hidayat menyatakan bahwa setelah selesainya Pileg tahun lalu, pihaknya tengah fokus untuk membenahi struktur organisasi, melakukan konsolidasi, dan segera merencanakan program kerja untuk 4 setengah tahun ke depan.

    “Kegiatan kolokium sebenarnya rutin dilakukan setiap bulan di kantor DPW PPP, namun kali ini dipilih untuk diselenggarakan di Kota Bogor karena ada keinginan untuk meluaskan jangkauan,” ungkapnya saat ditemui Jabar Ekspres usai kegiatan tersebut.

    Menurut Pepep, hal ini akan membantu anggota DPW dan jajaran DPC PPP untuk meningkatkan pemikiran, pengetahuan, dan konsolidasi terhadap gagasan-gagasan internal yang sedang berkembang.

    Terkait pilihan sosok pimpinan atau Ketua Umum PPP ke depan, ia menyebut bahwa DPW PPP Jawa Barat akan merespon semua masukan dan akan mempelajari kebutuhan partai untuk kedepan terhadap figur yang tepat.

    “Beberapa tokoh seperti Pak Mardiono, Pak Dudung, Tajiyasin, Sandiaga Uno, dan belakangan muncul sejumlah sosok lainnya sebagai calon potensial,” bebernya.

    Namun, sambung dia, dari Jawa Barat sendiri, masih perlu melihat perkembangan terbaru untuk membuat keputusan terbaik.

    “Nah itukan yang berkembang hari ini, belum kita rumuskan, tetapi kita tentu sebagai sesama Jawa Barat kita juga kemarin menghadiri undangan, dan kebetulan hadir juga Pak Dudung. Tetapi apakah keputusannya seperti apa tentu melihat perkembangan mekanisme dan situasi beberapa bulan kedepan,” tukas Pepep.

  • Puan Apresiasi 100 Hari Prabowo-Gibran, Ungkap Tantangan Pemerintah ke Depan – Page 3

    Puan Apresiasi 100 Hari Prabowo-Gibran, Ungkap Tantangan Pemerintah ke Depan – Page 3

    Istana menanggapi soal tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama masa kerja. Istana memastikan pemerintah tak akan terlena dengan hasil survei tersebut.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menyampaikan pemerintah menyadari bahwa banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan. Menurut dia, pemerintah akan terus menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak kepada masyarakat.

    “Pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei ini. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antarlembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat,” jelas Yusuf kepasa wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik masing-masing tercatat sebesar 80,9 persen dan 79,3 persen. Yusuf menyebut hasil survei ini menunjukkan dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintah.

    “Hasil tersebut mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas nasional,” ujarnya.

    Yusuf menuturkan hasil survei ini menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja. Dia juga menyampaikan komitmen pemerintah dalan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kepuasan publik ini pasti menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus bekerja cerdas lebih keras, konsisten, dan inovatif dalam memenuhi harapan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutur Yusuf.

    Dalam 100 hari pertama, Prabowo disebut telah mengambil sejumlah kebijakan strategis, termasuk menggencarkan upaya pemberantasan korupsi.

  • Survei Kinerja Prabowo-Gibran Memuaskan, Puan: Tetap Kita Kawal di DPR

    Survei Kinerja Prabowo-Gibran Memuaskan, Puan: Tetap Kita Kawal di DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal tetap mengawal jalannya pemerintahan meski pada 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan tingkat kepuasan masyarakat Indonesia sebesar 79,3%, berdasarkan hasil Survei Indikator Politik Indonesia.

    Ketua DPR, Puan Maharani menekankan bahwa hasil tersebut juga menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo, untuk tetap konsisten dalam menjalankan semua programnya.

    “Ke depannya, pemerintahan ini tentu saja harus bisa melaksanakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan semua programnya untuk kesejahteraan rakyat,” katanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    Lebih lanjut, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyoroti dan mengingatkan salah satu program andalan Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

    Menurutnya, wajar saja perlu banyak hal yang diperhatikan dan dilakukan dalam menjalankan program MBG di lapangan, karena ini merupakan program yang baru.

    “Jadi kita tetap kawal di DPR untuk pemerintah melakukan evaluasi-evaluasi, sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” pungkas dia.

    Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis “Evaluasi Publik atas Kinerja 100 Hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih” pada Selasa (28/1/2025).

    Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan angka kepuasan masyarakat secara umum terhadap 100 hari kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,3%.

    Menurutnya, ada lebih dari 20 alasan yang menjadi alasan kepuasan 1.220 responden dari seluruh provinsi di Tanah Air terhadap kinerja Prabowo Subianto.

    “Ada juga yang menyebut sering memberi bantuan 5,9%, program makan bergizi gratis 5,7%, membawa perubahan 3,5%, macam-macam ini alasannya,” ujarnya.

  • Ketua DPR Nilai Hasil Survei Jadi Tantangan buat Presiden Prabowo Subianto

    Ketua DPR Nilai Hasil Survei Jadi Tantangan buat Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani menilai hasil survei Indikator Politik Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola pemerintahan ke depan.

    Ia menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 79,3%merupakan pencapaian awal yang baik, tetapi tetap menjadi tantangan mengingat penilaian tersebut baru mencakup 100 hari kerja. Survei ini dirilis oleh Indikator Politik Indonesia pada 27 Januari 2025.

    “Hal ini tentu harus diiringi dengan pelaksanaan pemerintahan yang optimal,” ujar Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Puan memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas hasil survei tersebut. Namun ia menekankan bahwa program-program pemerintah selanjutnya harus tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Selain itu, ia juga menanggapi sejumlah permasalahan dalam implementasi program makan bergizi gratis. Menurutnya, sebagai kebijakan baru, program ini perlu dievaluasi dan terus diperbaiki oleh pemerintah.

    DPR, kata dia, akan terus mengawasi jalannya program tersebut agar pemerintah dapat melakukan evaluasi yang tepat, sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama anak-anak.

    Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari kerja mencapai angka 79,3%.

    Lembaga tersebut juga menyebutkan hingga saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda penurunan dukungan politik terhadap Presiden Prabowo. Bahkan, ketika muncul isu-isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik, Prabowo dan kabinetnya dinilai mampu memberikan respons yang baik. Ini ditunjukkan dengan hasil survei yang memperlihatkan kepuasan masyarakat atas kinerja 100 hari Prabowo-Gibran.

  • Seskab Teddy Pejabat Baru yang Dinilai Moncer oleh Publik

    Seskab Teddy Pejabat Baru yang Dinilai Moncer oleh Publik

    loading…

    Seskab Teddy Indra Wijaya masuk sebagai pejabat baru yang dianggap moncer oleh publik dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya masuk sebagai pejabat baru yang dianggap moncer oleh publik dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Itu berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia periode Januari 2025.

    Founder Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada 7 menteri atau pejabat yang disebut sebagai menteri dengan kinerja terbaik ketika pihaknya tidak memberi daftar nama kepada responden alias top of mind.

    Pejabat itu yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri BUMN Erick Thohir; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Kemudian, Seskab Teddy Indra Wijaya; Menteri Agama Nasaruddin Umar; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    “Mereka merupakan 7 menteri atau pejabat setingkat menteri yang disebut secara spontan sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Selebihnya, disebut kurang dari 1 persen,” ujar Burhanuddin yang dikutip, Kamis (30/1/2025).

    Selanjutnya, Mayor Teddy juga masuk 5 besar sebagai menteri atau pejabat dengan tingkat kepuasan tertinggi di bawah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kemudian ada Sri Mulyani, Erick Thohir, serta Abdul Mu’ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Mayor Teddy berada di urutan kedua dengan tingkat kepuasan 90,1 persen dan berada di belakang Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar 92,8 persen,” ucapnya.

    Menurut dia, tingginya kepuasan publik dan popularitas tinggi terhadap Teddy karena yang bersangkutan mengikuti seluruh rangkaian kerja Presiden Prabowo.

    “Mayor Teddy itu populer di kalangan pendukung Prabowo juga karena berkah mendampingi Prabowo ke mana-mana,” kata Burhanuddin.

    Artinya, ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja atau approval rating terhadap Prabowo tinggi, maka akan berdampak positif terhadap orang di sekitarnya, termasuk Teddy.

    Survei nasional Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 16-21 Januari 2025 menempatkan 1.220 responden. Sementara, metode yang digunakan yaitu metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    (jon)

  • Formappi: Sudah Takdir DPR Tingkat Kepercayaannya Rendah – Halaman all

    Formappi: Sudah Takdir DPR Tingkat Kepercayaannya Rendah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI tak mengejutkan baginya.

    “Seperti sudah menjadi takdir DPR, peringkat kepercayaan publiknya selalu rendah dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain,” kata Lucius kepada Tribunnews.com, Rabu (29/1/2025).

    Namun, Lucius menegaskan bahwa penilaian kinerja DPR tidak bisa diukur tentang DPR pada satu periode saja. 

    Lagipula, kata dia, dalam survei yang baru saja dirilis tidak spesifik merujuk pada DPR periode 2024-2029.

    “Nilai ini tentang DPR sebagai lembaga dari satu periode ke periode lainnya secara khusus sejak era reformasi,” ujar Lucius.

    Dia menjelaskan, sejak era reformasi, posisi DPR menjadi sangat powerfull.

    Kewenangan besar pada DPR seharusnya menjadikannya sebagai epicentrum perubahan.

    Faktanya, menurut Lucius, kekuasaan atau kewenangan besar dari DPR berbanding terbalik dengan kinerja dan citra lembaga yang nampak buruk.

    Dia menyebut, potret buruknya kinerja dan citra lembaga yang ditunjukkan DPR dari periode ke periode membuat kepercayaan publik terhadap DPR cenderung stagnan atau konsisten di posisi yang rendah.

    Dengan kata lain, pergantian periode DPR setiap lima tahun sekali sama sekali tidak berdampak pada perubahan citra dan kinerja DPR secara kelembagaan.

    “Yang paling konsisten memberikan rating buruk kepercayaan publik terhadap DPR tentu saja adalah kinerja mereka dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ucap Lucius.

    Faktor Integritas

    Selain itu, Lucius mengatakan faktor integritas anggota beserta aneka kebijakan internal DPR yang kerap memantik kritikan publik juga menambah antipati publik terhadap DPR.

    Menurut Lucius, DPR sebagai wakil rakyat terlihat tinggal sebagai jargon karena dalam banyak isu publik, DPR justru mengabaikan rakyat dan bersekutu dengan elite.

    “Sudah berapa periode DPR pasca-reformasi, upaya DPR untuk merubah diri nampak hanya jadi mimpi saja. Jargon DPR modern dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, hanya tinggal jargon saja karena yang ditunjukkan DPR justru semangat yang cenderung tidak transparan, tidak akuntabel, tidak partisipatif,” tegasnya.

    Dia mengungkapkan, pada DPR periode baru ini, kecenderungan DPR di periode-periode terdahulu sangat jelas masih dipertahankan. 

    Sejak awal DPR periode 2024-2029, kata Lucius, sudah menghadirkan polemik anggaran tunjangan perumahan pengganti rumah dinas.

    Kemudian, sibuk bagi-bagi jatah pada pembentukan AKD awal periode hingga kasus dugaan korupsi Dana CSR BI yang konon melibatkan semua anggota Komisi XI periode sebelumnya.

    Belum lagi, lanjut dia, bicara fungsi legislasi berupa rencana prolegnas yang masih fokus pada jumlah yang bombastis ketimbang sesuai dengan kebutuhan.

    “Ya semua itu akhirnya membuat persepsi tingkat kepercayaan publik terhadap DPR tetap saja di level rendah,” ungkap Lucius.

    Lucius menegaskan, publik menunggu perbaikan tata kelola yang berujung pada peningkatan kinerja dengan hasil yang memadai. 

    Menurutnya, masyarakat menunggu komitmen nyata DPR untuk menunjukan fungsi perwakilan mereka dengan melibatkan rakyat secara bermakna dalam setiap pembahasan regulasi. 

    “Komitmen DPR untuk menjadi lembaga penonton kinerja pemerintah jangan sampai dipakai justru untuk bersekongkol dengan pemerintah. Perubahan-perubahan itu harus terlihat hasilnya jika DPR ingin angka kepercayaan publiknya merangkak ke level yang lebih tinggi,” ucap Lucius.

    Diketahui, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR terpotret melalui hasil survei Indikator Politik Indonesia.

    Hasil survei yang digelar pada 16-21 Januari 2025 kepada 1.200 responden itu menunjukkan DPR sebagai salah satu lembaga yang mendapat tingkat kepercayaan 69 persen.

     

  • Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Mayor Teddy Lampaui para Ketum Parpol

    Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Mayor Teddy Lampaui para Ketum Parpol

    GELORA.CO -Tingkat kepuasan terhadap kinerja Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukan angka yang fantastis.

    Teddy menempati urutan kedua dengan tingkat kepuasan 90,1 persen berada di bawah Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. 

    Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa hasil survei tersebut didapatkan dari responden yang mengaku mengenal lima menteri dengan tingkat popularitas tertinggi.

    “Yang tingkat kepuasannya di atas 90 persen berada di peringkat kedua, yakni Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Lagi-lagi populer di kalangan pendukung Prabowo, termasuk juga kalangan ibu-ibu,” kata Burhanuddin dikutip redaksi dalam akun YouTube Indikator Politik Indonesia, Rabu, 29 Januari 2025.

    Burhanuddin hanya menampilkan lima pembantu presiden dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Di peringkat tiga ada nama Menkeu Sri Mulyani dengan tingkat kepuasan sebesar 89,7 persen.

    Kemudian di peringkat empat dan lima ada nama Menteri BUMN Erick Thohir dengan tingkat kepuasan sebesar 89,3 persen dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti dengan tingkat kepuasan sebesar 88,1 persen.

    “Sementara yang lainnya berada di bawah 80 persen, sehingga tidak ditampilkan di diagram ini,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih sangatlah mendasar, yakni perlunya faktor populer di kalangan masyarakat.

    Lanjut dia, publik akan sulit memberikan evaluasi jika menteri tidak dikenal. Oleh karena itu, hal tersebut juga menjadi catatan bagi para menteri.

    “Bagaimana mau membantu Presiden Prabowo kalau dirinya saja tidak dikenal publik, jadi ini kira-kira PR buat para menteri. Yang paling mendasar, menterinya dikenal atau tidak. Kalau tidak kenal, bagaimana mereka tahu kinerjanya sebagai menteri?” tandasnya.

    Fenomena Mayor Teddy cukup mengagetkan dalam tingkat kepuasan publik. Jebolan Akmil 2011 ini mampu mengungguli para Menteri Prabowo yang merupakan ketua umum partai politik (parpol). 

    Di antaranya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Menko Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadali.

    Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, mereka bahkan tidak tembus di angka 80 persen.

  • Libur Imlek 2025, Cak Imin Sambangi UMKM di TMII – Page 3

    Libur Imlek 2025, Cak Imin Sambangi UMKM di TMII – Page 3

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo yang mencapai 79 persen berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, harus dibuktikan dengan kerja nyata.

    “Tingkat kepuasan publik dan rakyat kepada pemerintahan baru ini menunjukkan indikator harapan besar. Yang pertama, kepercayaan yang diberikan buat kami ini sebuah penghargaan yang harus dibuktikan dengan kerja konkret,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini di TMII, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    “Pemerintah hari ini diuji, apakah rasa percaya masyarakat, pemberian apresiasi masyarakat itu, bisa dibuktikan dalam produk-produk pemerintahan,” sambungnya.

    Kemudian, terkait dengan perintah Prabowo kepadanya agar tidak ada lagi kemiskinan yang ekstrim atau dapat mengurangi hingga menghilangkan kemiskinan pada umumnya, Cak Imin mengatakan, akan melakukan berbagai cara.

    “Dengan berbagai cara, Presiden memerintahkan kelola dan gunakan potensi APBN kita, Sumber daya alam kita, Kalau perlu sumber daya alam kita dikonsolidir menjadi pendongkrak, penyelamat kemiskinan. Kemiskinan akan menjadi prioritas dari awal-awal pemerintahan Pak Prabowo,” ucapnya.

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, pihaknya tengah melakukan pendataan agar masalah kemiskinan di Indonesia bisa dapat terselesaikan.

    “Yang paling pokok, kita data tentang kemiskinan itu betul-betul clear. Siang saya sama kepala BPS mendetailkan mana-mana profiling kaum miskin yang tidak bisa lagi diharapkan untuk berdaya. Ya sudah, hanya bisa dengan bantuan pemerintah,” tegasnya.

    “Mana-mana profiling masyarakat miskin yang masih bisa dikasih stimulan, kerjaan, apakah stimulan produksi ekonomi, apakah alat-alat produksi, berapa jumlahnya, Dari yang ada kemiskinan kita sekarang, ya sekitar 25 juta,” sambung Cak Imin.

  • Kepuasan Publik ke Prabowo 79 Persen, Cak Imin: Harus Dibuktikan dengan Kerja Konkret – Page 3

    Kepuasan Publik ke Prabowo 79 Persen, Cak Imin: Harus Dibuktikan dengan Kerja Konkret – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengeluarkan hasil survei terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto sebagai Presiden dalam 100 hari kerja. Hasilnya, 79,3 persen puas atas kinerjanya.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo harus dibuktikan dengan kerja nyata.

    “Tingkat kepuasan publik dan rakyat kepada pemerintahan baru ini menunjukkan indikator harapan besar. Yang pertama, kepercayaan yang diberikan buat kami ini sebuah penghargaan yang harus dibuktikan dengan kerja konkret,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini di TMII, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    “Pemerintah hari ini diuji, apakah rasa percaya masyarakat, pemberian apresiasi masyarakat itu, bisa dibuktikan dalam produk-produk pemerintahan,” sambungnya.

    Kemudian, terkait dengan perintah Prabowo kepadanya agar tidak ada lagi kemiskinan yang ekstrim atau dapat mengurangi hingga menghilangkan kemiskinan pada umumnya, Cak Imin mengatakan, akan melakukan berbagai cara.

    “Dengan berbagai cara, Presiden memerintahkan kelola dan gunakan potensi APBN kita, Sumber daya alam kita, Kalau perlu sumber daya alam kita dikonsolidir menjadi pendongkrak, penyelamat kemiskinan. Kemiskinan akan menjadi prioritas dari awal-awal pemerintahan Pak Prabowo,” ucapnya.

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, pihaknya tengah melakukan pendataan agar masalah kemiskinan di Indonesia bisa dapat terselesaikan.

    “Yang paling pokok, kita data tentang kemiskinan itu betul-betul clear. Siang saya sama kepala BPS mendetailkan mana-mana profiling kaum miskin yang tidak bisa lagi diharapkan untuk berdaya. Ya sudah, hanya bisa dengan bantuan pemerintah,” tegasnya.

    “Mana-mana profiling masyarakat miskin yang masih bisa dikasih stimulan, kerjaan, apakah stimulan produksi ekonomi, apakah alat-alat produksi, berapa jumlahnya, Dari yang ada kemiskinan kita sekarang, ya sekitar 25 juta,” sambung Cak Imin.

     

  • Cak Imin soal Kepuasan Kinerja Prabowo-Gibran Tinggi: Indikator Harapan Besar

    Cak Imin soal Kepuasan Kinerja Prabowo-Gibran Tinggi: Indikator Harapan Besar

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan suatu harapan besar. Menurutnya, kepercayaan itu harus dibuktikan dengan kerja-kerja yang konkret.

    “Tingkat kepuasan publik dan rakyat kepada pemerintahan baru ini menunjukkan indikator harapan besar. Pertama kepercayaan ini buat kami sebuah penghargaan yang harus dibuktikan dengan kerja konkret,” kata Cak Imin di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).

    Meski demikian, kata Cak Imin, tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah merupakan suatu ujian, untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Cak Imin mengungkap tugasnya dari Prabowo untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem secepatnya.

    “Kalau di dalam koordinasi saya, Pak Presiden memerintahkan supaya tahun ini tidak ada lagi kemiskinan ekstrem, targetnya hilang kemiskinan ekstrem, secepat-cepatnya,” tegas Cak Imin.

    Lebih lanjut, Cak Imin mengungkapkan cara mengentaskan kemiskinan ekstrem itu salah satunya dengan menggunakan potensi APBN dan sumber daya alam (SDA). Ia meyakini, kekayaan alam yang melimpah mampu menjadi penyelamat bagi masyarakat.

    “Menghilangkan kemiskinan pada umumnya dengan berbagai cara dengan menggunakan kelola potensi APBN, sumber daya alam kita, kalau perlu sumber daya alam kita menjadi penyelamat kemiskinan,” ujarnya.

    Survei dari Indikator Politik digelar pada 16-21 Januari dengan melibatkan 1.220 orang responden yang dipilih dengan simple random sampling dari seluruh provinsi di Indonesia. Metode wawancara survei dilakukan dengan tatap muka.

    Survei tercatat memiliki margin of error +/- 2,9%. Adapun tingkat kepercayaan survei sebesar 95%.

    (bel/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu