Xcloud.id

NGO: Indikator Politik Indonesia

  • Hasil Hitung Cepat PSU Kabupaten Serang, Istri Mendes Ungguli Anak Ratu Atut

    Hasil Hitung Cepat PSU Kabupaten Serang, Istri Mendes Ungguli Anak Ratu Atut

    Tampak Yandri Susanto, Menteri Desa (Mendes) sekaligus suami dari Ratu Zakiyah di rumah tersebut. Dia mengenakan peci dan sering warna, kemeja biru muda.

    Begitupun istrinya, Ratu Zakiyah, tampak mengenakan kerudung hingga pakaian gamis berwarna biru.

    Menurut hitung cepat Indikator Politik, massa pemilih Ratu Zakiyah tetap solid datang ke KPU, mereka juga mengklaim ada penambahan dukungan bagi Paslon 02 tersebut. Sedangkan partisipasi masyarakat di PSU Kabupaten Serang sebesar 64 persen.

    “Kalau dilihat data ini, pemilih dari ratu Zakiyah – Najib yang kemarin memilih di 27 November datang kembali dan solid memilih kembali, bahkan ada peningkatan. Partisipasi ada diangka 64 persenan,” jelasnya.

  • Pengamat Nilai Pertemuan Tertutup Prabowo-Megawati untuk Jaga Perasaan ‘Pihak Solo’ – Halaman all

    Pengamat Nilai Pertemuan Tertutup Prabowo-Megawati untuk Jaga Perasaan ‘Pihak Solo’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) dikabarkan melakukan pertemuan secara tertutup di kediaman Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam. 

    Belum diketahui secara pasti, namun salah seorang sumber Tribunnews membenarkan kabar pertemuan tersebut.

    “Pertemuan memang terjadi,” kata sumber Tribunnews.com dari internal PDIP pada Senin (7/4/2025). 

    Jika benar ada pertemuan itu dan dilakukan secara tertutup, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, menilai hal itu dilakukan untuk menjaga perasaan pihak tertentu. 

    Adi menyinggung soal ‘pihak Solo’ yang dinilai tak senang dengan adanya pertemuan tersebut. 

    Pihak Solo yang dimaksudkan ini adalah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai memiliki hubungan kurang baik dengan PDIP. 

    “Ya banyak pihak yang mengatakan bahwa salah satu pihak yang mungkin tidak happy dan tidak menerima jika PDIP menjadi bagian dari Prabowo adalah pihak Solo,” kata Adi.

    “Jadi wajar kalau kemudian dilakukan secara tertutup dan kemudian tidak ada yang memastikan bahwa tadi malam itu sudah terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Meski sumber berita termasuk Tribun dan media-media yang lain ketika ditanya apakah terjadi pertemuan Prabowo dan Megawati itu kan disebutkan mengiyakan,” lanjutnya. 

    Di sisi lain, jika pertemuan keduanya memang terjadi, Adi menilai hal itu menandakan dukungan PDIP terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo. 

    “Saya kira PDIP menjadi partai politik paling terdepan yang memberikan dukungan politiknya ke Prabowo,” ujar Adi.

    Konflik PDIP-Jokowi Jadi Penghalang? 

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menduga faktor Jokowi menjadi penghalang pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Megawati tak kunjung terlaksana. 

    Burhanuddin mengungkit masalah keluarga besar Jokowi dengan PDIP yang dinilai belum rampung hingga kini. 

    Hal itu diungkapkan Burhanuddin dalam tayangan Kompas Petang, yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Burhanuddin, pengaruh Jokowi dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 sangat kuat. 

    Sehingga, Burhanuddin menilai hal tersebut berpengaruh dalam terwujudnya pertemuan Prabowo dan Megawati.

    “Ada banyak momentum dan variabel lain yang harus dihitung. Pak Prabowo di 2024 bisa sukses memenangkan Pilpres dengan perolehan yang sangat besar karena variabel Pak Jokowi, dengan Mas Gibran yang berada di samping Pak Prabowo sebagai cawapres,” ujar Burhanuddin.

    “Sementara kita tahu urusan PDIP dengan keluarga besar Pak Jokowi belum tuntas.”

    Di sisi lain, kabar ini disambut baik oleh sejumlah pihak, termasuk di antaranya dari Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. 

    Sarmuji meyakini pertemuan dua tokoh penting bangsa itu menunjukkan adanya titik temu dalam memandang kepentingan nasional yang lebih luas.

    “Ya sebagai tokoh bangsa titik temunya adalah kepentingan bangsa ya. Jadi perbedaan apa pun, beda perspektif seperti apa pun, itu asalkan tujuannya untuk bangsa dan negara pasti ada titik temunya,” kata Sarmuji saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (8/4/2025).

    Dia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah situasi global yang tidak menentu. 

    Menurut Sarmuji, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari dinamika global, termasuk perang tarif antara negara-negara besar.

    (Tribunnews.com/Milani/Rahmat Fajar/Fersianus Waku/Garudea Prabawati) 

  • Prabowo-Megawati Tak Kunjung Bertemu, Konflik PDIP vs Jokowi Jadi Penghalang? Ini Kata Pengamat – Halaman all

    Prabowo-Megawati Tak Kunjung Bertemu, Konflik PDIP vs Jokowi Jadi Penghalang? Ini Kata Pengamat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menduga faktor Joko Widodo (Jokowi) menjadi penghalang pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tak kunjung terlaksana. 

    Burhanuddin kembali mengungkit masalah keluarga besar Jokowi dengan PDIP yang dinilai belum rampung hingga kini. 

    Hal itu diungkapkan Burhanuddin dalam tayangan Kompas Petang, yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (4/4/2025). 

    Menurut Burhanuddin, pengaruh Jokowi dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 sangat kuat. 

    Sehingga, Burhanuddin menilai hal tersebut berpengaruh dalam terwujudnya pertemuan Prabowo dan Megawati.

    “Ada banyak momentum dan variabel lain yang harus dihitung. Pak Prabowo di 2024 bisa sukses memenangkan Pilpres dengan perolehan yang sangat besar karena variabel Pak Jokowi, dengan Mas Gibran yang berada di samping Pak Prabowo sebagai cawapres,” ujar Burhanuddin.

    “Sementara kita tahu urusan PDIP dengan keluarga besar Pak Jokowi belum tuntas.”

    Kendati demikian, Burhanuddin menilai belum terwujudnya pertemuan Prabowo dan Megawati lebih disebabkan karena masalah politik. 

    Ia pun menyinggung Kongres PDIP yang bakal digelar pasca-lebaran 2025.

    Burhanuddin mengatakan, kini PDIP terkesan lebih aktif untuk mewujudkan pertemuan Prabowo-Megawati demi melancarkan Kongres partai banteng tersebut.

    “Jadi itu yang saya kira membuat PDIP berpikir panjang untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Ini bukan masalah personal tapi bersifat politik,” bebernya.

    “Sekarang kalau PDIP terlihat lebih aktif untuk membidani lahirnya pertemuan dengan Pak Prabowo, lagi-lagi konteks Kongres PDIP bulan ini tidak bisa diabaikan.”

    Kendati demikian, Burhanuddin belum dapat menyimpulkan apakah nanti pertemuan Prabowo-Megawati akan berujung dengan bergabungnya PDIP ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Tapi apakah akan berujung koalisi PDIP dengan Pak Prabowo, itu lain soal. Jangka pendek PDIP ingin memastikan urusan internal berlangsung sesuai dengan rencana,” tandasnya. 

    Pertemuan Prabowo-Megawati Tinggal Tunggu Waktu 

    Dalam kesempatan itu, Politisi PDIP Seno Bagaskoro menyebut pertemuan Prabowo-Megawati hanya menunggu waktu yang tepat. 

    Seno menegaskan bahwa selama ini hubungan Megawati dan Prabowo masih terjalin baik. 

    Apalagi, putra Prabowo, Ragowo Hediprasetyo atau Didit Prabowo sempat mengunjungi kediaman Megawati saat momen Lebaran. 

    “Kalau bicara pertemuan, itu hanya masalah teknis. Tinggal menunggu waktu yang tepat dan kecocokan jadwal antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, maka pertemuan akan terjadi.” 

    “Sebenarnya kalau melihat konteks pertemuan Mas Didit dengan Bu Mega, itu terjadi dalam suasana Lebaran yang penuh dengan tradisi silaturahmi.”

    Seno mengatakan kedatangan Didit ke kediaman Megawati mencerminkan hubungan baik antar dua keluarga. 

    Bahkan, Megawati sempat meminta agar sajian yang disajikan kepada Didit ditambah hingga lima kali sebagai simbol lima sila dalam Pancasila.

    Hal ini menunjukkan bahwa suasana pertemuan Didit dengan Megawati saat itu terasa akrab dan hangat, serta penuh nuansa kekeluargaan.

    “Artinya suasananya betul-betul akrab dan hangat, tidak ada pembahasan politik di sana, tetapi penuh dengan nuansa kekeluargaan,” imbuhnya.

    Untuk itu Seno pun berharap agar pertemuan antara Megawati dan Prabowo ini bisa segera terlaksana.

    “Kita semua berharap ini bisa segera terjadi. Sejak Pilpres hingga Pilkada, wacana pertemuan ini sudah sering kali diharapkan banyak pihak.”

    (Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Faryyanida Putwiliani)

     

  • Bahlil: Presiden minta menteri perkuat komunikasi publik

    Bahlil: Presiden minta menteri perkuat komunikasi publik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih untuk meningkatkan komunikasi publik.

    Langkah ini bertujuan agar berbagai program pemerintah yang sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.

    “Pak Presiden Prabowo memerintahkan kepada seluruh anggota kabinetnya untuk melakukan komunikasi publik yang baik. Artinya, program-program yang sudah dilakukan, yang sudah dirasakan oleh rakyat itu harus mampu kita komunikasikan secara baik, dengan narasi yang baik, dengan kecepatan informasi yang juga cepat,” kata Bahlil saat ditemui awak media di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, komunikasi yang efektif sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kebijakan serta pencapaian pemerintah.

    Hal ini juga untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan fakta.

    “Tujuannya agar apa yang sudah kita lakukan dengan baik itu betul-betul bisa tersampaikan ke tengah publik, sehingga ruang-ruang komunikasi itu bisa diisi oleh fakta-fakta atas apa yang kita kerjakan,” ujarnya.

    “Bukan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi, yang diplintir oleh satu dua kelompok untuk membelokkan informasi sesungguhnya,” sambungnya.

    Sejak dilantik pada Oktober 2024, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto menghadapi berbagai tantangan dalam komunikasi publik.

    Meskipun survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat sebesar 79 persen terhadap 100 hari pertama pemerintahan ini, sejumlah akademisi menyoroti perlunya evaluasi dalam aspek komunikasi publik.

    Beberapa kasus yang mencerminkan tantangan komunikasi publik tersebut:

    1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Usulan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk memasukkan serangga seperti belalang dan ulat sagu dalam MBG menimbulkan polemik di masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan penjelasan yang memadai mengakibatkan kebingungan dan resistensi dari publik.

    2. Pernyataan Menteri Hukum tentang Tragedi 1998: Menteri Hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan Tragedi 1998 bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Komentar ini memicu kontroversi dan kritik dari berbagai pihak yang menilai pernyataan tersebut kurang sensitif terhadap korban dan keluarga korban.

    3. Kebijakan penjualan LPG 3 kilogram: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa penjualan LPG 3 kilogram hanya boleh dilakukan di pangkalan resmi. Namun, keputusan ini kemudian dianulir Presiden Prabowo, menunjukkan inkonsistensi dalam komunikasi kebijakan dan menyebabkan kebingungan di masyarakat.

    Namun, pemerintah mulai menyadari kelemahan ini. Beberapa pejabat mengakui bahwa komunikasi publik perlu diperbaiki dengan memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.

    Langkah-langkah seperti sosialisasi kebijakan yang lebih terbuka dan dialog dengan masyarakat mulai dilakukan untuk meningkatkan transparansi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Biaya Proyek ‘Pencitraan’ Polri, 2 Tender Rp21 Miliar!

    Biaya Proyek ‘Pencitraan’ Polri, 2 Tender Rp21 Miliar!

    Bisnis.com, JAKARTA — Polri sedang melakukan tender 2 proyek  ‘pencitraan’ untuk memoles citra polisi yang banyak disorot karena perilaku aparatnya. Tidak main-main, nilai tender 2 proyek di Divisi Humas Polri itu mencapai Rp21 miliar.

    Polri belakangan ini terus menjadi sorotan. Kasus paling terbaru adalah dugaan intimidasi terhadap duo punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani. Polisi diduga memaksa Sukatani untuk mengklarifikasi dan menarik lagu ‘Bayar..Bayar..Bayar’ yang sejatinya ditujukan untuk mengkritisi perilaku korup yang kerap terjadi di institusi kepolisian.

    Publik merespons negatif langkah kepolisian. Gerakan #kamibersamasukatani menggema di media sosial. Di sisi lain, banyak pihak yang mengkritisi praktik intimidasi terhadap Sukatani dan menganggapnya sebagai pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.

    “Menciptakan lagu untuk kritik adalah hak asasi manusia,” ujar mantan Ketua MK, Mahfud MD.

    Terlepas dari kasus Sukatani, harus diakui bahwa citra Polri relatif lebih rendah dibandingkan dengan institusi lainnya. Litbang Kompas, yang mempublikasikan hasil temuannya pada Januari lalu, menempatkan TNI sebagai lembaga paling memiliki citra positif. Skornya mencapai 94,2%.

    Hal serupa juga tampak dari temuan Indikator Politik yang menempatkan TNI sebagai lembaga negara yang memiliki kepuasan paling tinggi dibandingkan dengan lembaga lainnya. Tentu saja, peringkat ini tidak menghitung kepuasan publik terhadap presiden sebagai lembaga negara.

    Tren Citra Lembaga Negara

    Institusi
    Litbang Kompas
    Indikator Politik

    TNI 
    94,2
    94

    Kejaksaan
    70
    83

    KPK
    72,6
    72

    Polri
    65,7
    69

    Sumber: Litbang Kompas, Indikator Politik

    Citra positif TNI itu berbanding terbalik dengan Polri. Skor Polri selalu berada di bawah TNI atau lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK dan kejaksaan. Rendahnya citra positif maupun kepuasan publik terhadap Polri itu dipicu oleh rentetan kasus hukum yang menyeret anggota kepolisian mulai dari penembakan, pemerasan, hingga tindak pidana lainnya.

    Versi Litbang Kompas citra positif hanya di angka 65,7% atau jauh lebih rendah dibandingkan TNI. Indikator memberikan angka yang lebih baik yakni 69%. Meski demikian, tingkat kepuasan publik terhadap Polri versi Indikator tetap lebih rendah dari TNI.

    Tender Proyek

    Dokumen tender yang diunggah di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik alias LPSE Polri mengungkap bahwa, kedua proyek yang saat ini sedang masuk dalam tahap pasca kualifikasi antara lain program Program Kepolisian Presisi Mengayomi yang direncanakan akan menggunakan anggaran dari APBN 2025. Nilai program tersebut senilai Rp13 miliar.

    Sementara itu, tender proyek kedua bernama program siaran Kepolisian Presisi Melayani. Nilai anggaran untuk program kedua lebih kecil dibandingkan dengan proyek pertama yakni tercatat senilai Rp8,1 miliar.

    Adapun, jika mengacu dokumen tender proyek, Program Kepolisian Presisi Mengayomi nantinya akan dikemas dalam bentuk talk show dan semi dokumenter. Tujuannya, untuk meningkatkan opini positif terhadap Polri melalui edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan.

    Menurut dokumen tender, proyek ‘pecintraan’ itu sejalan dengan dengan program Kapolri terkait ‘Presisi Polri’ terutama dalam isu manajemen media yang pada ujungnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

    “Dengan melakukan pendekatan kepada media, mengelola sosial media, mempublikasikan setiap keberhasilan Polri, merespons cepat dan menetralisir atau menekan berita negatif, serta mengelola trending topic,” demikian dikutip dari dokumen tender, Selasa (4/3/2025).

    Ilustrasi Polisi sedang berjagaPerbesar

    Sementara itu untuk program kedua, yakni program kepolisian presisi melayani, akan menampilkan kinerja atau prestasi setiap satuan kerja alias satker serta satuan wilayah alias satwil Polri. Adapun lewat visualisasi pencapaian tiap satker maupun satwil Polri, dapat menunjukkan prestasi dan kinerja Polri kepada publik.

    “Polisi yang humanis, inspiratif, inovatif, bertanggung jawab, serta penuh dengan kebaikan dan kepedulian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.”

    Bisnis telah menghubungi Kepala Biro Penerangan Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Truno meminta Bisnis untuk menghubungi Kepala Bagian Penerangan Umum Polri. “Silakan ke Kabag Penum.” Namun demikian, Kabag Penum Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago, enggan memberikan komentar. “Tidak ada [komentar].”

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta Kapolres, Kasatker, dan Kapolda untuk aktif di media sosial. Kapolri bahkan memerintahkan mereka untuk membuat akun guna menerima dan merespons cepat aduan masyarakat.

    “Saya harapkan rekan-rekan juga membuat akun untuk melayani pengaduan sehingga kemudian setiap ada peristiwa, ada kejadian, itu bisa langsung dijawab oleh akun resmi dan tidak menunggu viral karena setelah lewat dua hari, tiga hari, kecenderungannya akan menjadi viral,” katanya akhir Januari lalu.

  • Menteri BUMN Erick Thohir Minta Danantara Tidak Disamakan dengan 1MDB – Halaman all

    Menteri BUMN Erick Thohir Minta Danantara Tidak Disamakan dengan 1MDB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Ketua Dewan Pengawas Danantara yang juga Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara Danantara tidak disamakan dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    1MDB merupakan perusahaan investasi negara yang diluncurkan Perdana Menteri Malaysia periode 2009-2018, Najib Razak.

    Pada 2014-2015, Najib dituding menggelapkan miliaran ringgit Malaysia dari 1MDB.

    Skandal 1MDB yang menjerat Najib diperkirakan merugikan Malaysia senilai lebih dari 4,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 64 triliun.

    Sebagian dana itu diketahui mengalir ke rekening Najib.

    Ia dan kroninya didakwa mencuci aliran uang dari 1MDB.

    Pada Agustus 2022, Najib akhirnya dijatuhkan ke penjara setelah Mahkamah Persekutuan Malaysia menolak banding sekaligus mengukuhkan vonis 12 tahun yang ia terima.

    Erick mengakui adanya anggapan negatif terhadap Danantara di kalangan masyarakat.

    Namun, ia meminta agar lembaga baru ini tidak disamakan dengan 1MDB.

    “Saya yakin hari ini mungkin market masih berpikir negatif kepada Danantara. Pak, nanti Danantara menjadi seperti 1MDB loh. Jangan melihat gitu,” kata Erick di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025)

    Menurut Erick, pemerintah membentuk Danantara dengan mencontoh negara-negara yang memiliki sovereign wealth fund (SWF) sukses.

    Ia menyebutkan beberapa contoh SWF terkemuka seperti Public Investment Fund (PIF) dari Arab Saudi, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dari Uni Emirat Arab, dan Qatar Investment Authority.

    Danantara yang diklaim berada di posisi tujuh atau delapan terbesar sovereign wealth fund di dunia menjadikan ketiga lembaga tersebut sebagai acuan.

    “Kita harus berani membuka diri benchmarking mana yang tidak bagus, mana yang bagus. Masa kita bikin sovereign wealth fund yang segede ini yang nomor 7 atau nomor 8 di dunia, benchmarkingnya yang enggak bagus. Berarti ya sama aja setback, kemunduran,” ujar Erick.

    Ia juga yakin bahwa Danantara bisa menjadi sentimen positif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Namun, menurut dia, hal tersebut memerlukan waktu.

    Sebab saat ini masih ada anggapan bahwa nasib Danantara akan sama seperti 1MDB.

    “Harusnya bisa, tapi perlu waktu. Kita tidak bisa melawan persepsi yang hari ini seakan-akan yang tadi membenchmarking Danantara dengan sovereign wealth yang enggak bagus. Itu salah besar,” ucap Erick.

    Pemerintah Diingatkan

    Executive Director Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan pemerintah agar Danantara tidak mengikuti jejak 1MDB.

    Burhanuddin mengingatkan pemerintah RI agar menjalankan Danantara secara profesional agar tidak mengulang kejadian yang terjadi pada 1MDB.

    “Jadi ini betul-betul harus hati-hati, pengelolaannya harus seprofesional mungkin,” katanya dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa, (18/2/2025).

    Ia mengatakan jika pemerintah RI mengacu pada Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki pemerintah Singapura, akan sangat bagus.

     “Tetapi kalau misalnya kita kepleset, kemudian mengikuti rute 1MDB di Malaysia, habis kita dan pertaruhannya sangat mahal,” ujar Burhanuddin.

    Ia memandang Danantara ini memiliki motif yang sangat positif karena memotong intervensi non-korporasi, terutama dari hal politik.

    Selama ini ia mengatakan BUMN seringkali harus berjuang ketika bernegosiasi dengan DPR, salah satunya ketika membahas soal pengangkatan komisaris dan direksi.

    “Kalau misalnya Danantara sesuai yang direncanakan, itu banyak hal yang tidak harus didiskusikan via DPR yang membuat BUMN kita seringkali harus berjuang adalah karena banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR,” ucap Burhanuddin.

    “Itu ada ongkos politiknya, ada biayanya, ada trade-offnya, termasuk pengurusan pengangkatan komisaris dan direksi itu perlu approval DPR. Danantara mencoba memotong itu,” pungkasnya.

  • Pengamat: Pilkada harus dipilih rakyat karena sistem presidensial

    Pengamat: Pilkada harus dipilih rakyat karena sistem presidensial

    Dengan sistem presidensial, presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius. Namun dengan sistem parlementer, presiden atau kepala daerah harus bertanggung jawab kepada parlemen

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengingatkan bahwa pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus dipilih rakyat karena Indonesia menganut sistem presidensial.

    Dia mengatakan hal itu terkait dengan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, sebagai bahan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mendatang. Menurut dia, akan ada perbedaan bila presiden atau kepala daerah dipilih oleh legislatif.

    “Karena kalau dipilih melalui DPRD, kepala daerah bertanggung jawab pada DPRD dan dia bisa di-impeach (dimakzulkan). Ini sesuatu yang tidak dimiliki dalam sistem presidensial, karena kepala daerah dan presiden itu fixed,” kata Budhanudin saat diskusi Politics and Colleagues Breakfast (PCB) di Jakarta, Jumat.

    Namun, dia menjelaskan bahwa Undang-undang Dasar 1945 tidak menegaskan bahwa pilpres atau pilkada harus dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Menurut dia, undang-undang dasar hanya mengamanatkan agar pemilu dilaksanakan secara demokratis.

    “Itu asumsi awal, sama-sama konstitusional, jadi kalau mau diubah ke DPRD, itu juga sama-sama konstitusi. Tapi pertanyaannya, kita pakai sistem presidensial,” kata dia.

    Dengan sistem presidensial, dia mengatakan bahwa presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius.

    Namun dengan sistem parlementer, menurut dia, presiden atau kepala daerah harus bertanggung jawab kepada parlemen. Secara empiris, menurut dia, kondisi politis dari sistem tersebut akan kurang stabil.

    “Makanya di beberapa sistem parlementer seperti Inggris sekalipun, kepala daerahnya di beberapa kota, itu dipilih secara langsung. London itu pemilihan wali kotanya langsung, Jadi, banyak sekali kota-kota di London yang dipilih secara langsung. Makanya wali kota Muslim banyak yang menang,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa perubahan sistem pemilu juga harus mengubah sistem politik secara keseluruhan.

    “Kita selama ini, mendasarkan bukan pada fakta, tapi pada feeling. Itu yang membuat desain pemilu kita itu nggak pernah pas,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luncurkan PCB, Wakil Ketua Umum Golkar: Bicara Politik Bukan Hanya di ‘Ruang Gelap’ Saja – Halaman all

    Luncurkan PCB, Wakil Ketua Umum Golkar: Bicara Politik Bukan Hanya di ‘Ruang Gelap’ Saja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, berbicara politik bukan hanya di malam hari atau di ‘ruang gelap’ saja.

    Hal itu disampaikannya dalam peluncuran diskusi Politics and Colleagues Breakfast (PCB) bertema ‘Urgensi Perbaikan Sistem Politik di Indonesia’, yang diinisiasinya.

    Doli menyebut, forum ini untuk membahas berbagai isu politik, dari yang ringan hingga yang berat, di pagi hari dengan suasana yang cerah dan tenang.

    “Kami berdiskusi untuk mencoba menunjukkan bahwa bicara politik itu bukan hanya di malam hari dan di ruang gelap saja,” kata Doli di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2024).

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menjelaskan politik secara terbuka, sambil menikmati sarapan bersama dan menciptakan atmosfer yang lebih santai.

     “Pagi-pagi itu kan semuanya fresh, cerah, tenang. Jadi, kita ingin bicara hal-hal yang berat sampai yang ringan di pagi hari,” ujarnya.

    Selain itu, Doli juga ingin menghilangkan kesan negatif yang sering melekat pada politisi, bahwa mereka jarang bangun pagi. 

    “Politisi kan sering dianggap jarang bangun pagi. Terus terang saja, sulit juga bangun pagi. Jadi, ini juga jadi pembelajaran buat saya dan teman-teman, untuk menjadi politisi yang bisa bangun pagi,” ucapnya.

    Doli berharap forum diskusi ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia. 

    “Forum ini, harapannya, kita bisa mendiskusikan bagaimana kita terus-menerus mencoba membuat sistem politik, pembangunan politik, dan demokrasi kita semakin hari semakin baik, semakin berkualitas,” katanya.

    Lebih lanjut, Doli menyatakan bahwa hasil-hasil diskusi dalam forum ini bisa dijadikan sebuah buku, sebagai dokumentasi dan referensi penting dalam pembangunan politik dan demokrasi di masa depan. 

    “Mudah-mudahan hasil-hasil diskusi kita ini nanti bisa kita jadikan buku, supaya ada data yang terdokumentasi, yang bisa dibaca, dan menjadi catatan-catatan sejarah dalam pembangunan politik dan demokrasi kita,” tandasnya.

    Adapun pada diskusi perdana ini menghadirkan Peneliti Utama BRIN Prof. Siti Zuhro, Dosen Pascasarjana Universitas Nasional Alfan Alfian, dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi.

  • Tingkat Kepercayaan dan Elektabilitas Prabowo Subianto Tinggi Jadi Dasar KIM Plus Setujui Koalisi Permanen

    Tingkat Kepercayaan dan Elektabilitas Prabowo Subianto Tinggi Jadi Dasar KIM Plus Setujui Koalisi Permanen

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pembentukan koalisi permanen untuk mendukung pemerintahan hingga 2029 di hadapan para ketua umum parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dalam silaturahmi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, beberapa hari yang lalu.

    Menurut Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro pembentukan koalisi permanen sangat memungkinkan disepakati parpol-parpol KIM Plus. Sebab, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo sedang tinggi-tingginya.

    “Hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait kepuasan publik atas 100 hari kinerja Presiden Prabowo menunjukkan 79,3 persen responden puas dengan kinerja Prabowo selama lebih dari 3 bulan menjadi Presiden,” ujarnya, Minggu 23 Februari 2025.

    Dia menyatakan, selama Prabowo mampu mempertahankan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahannya, maka parpol anggota KIM juga akan adem ayem. Pasalnya, koalisi bisa semakin kuat bila tingkat kepercayaan publik yang tinggi ternyata kenaikan elektabilitas Prabowo sebagai kandidat di Pilpres 2029.

    “Apakah angka yang tinggi ini akan terus bertahan? Selain itu, apakah elektabilitas Prabowo dibanding calon-calon lain menjelang Pilpres 2029 mendatang akan tetap tinggi? Itu juga akan menjadi penentu seberapa kuat partai-partai di Kabinet Merah Putih,” tambah Bawono.

    Pernyataan Bawono Kumoro seperti terkonfirmasi setelah setidaknya tiga parpol menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya akan terus bersama pemerintahan Prabowo untuk membangun Indonesia.

    Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menegaskan, pembentukan koalisi permanen adalah langkah strategis dalam memperkuat stabilitas pemerintahan.

    “PAN selalu solid mendukung Presiden Prabowo. Kami meyakini bahwa kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas politik adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi besar pembangunan nasional. PAN siap berada di garis terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah di parlemen,” sambungnya.

    Teranyar, Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta juga menyatakan dukungan Partai Gelora terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, Partai Gelora akan mendukung pencalonan Prabowo di Pilpres 2029 mendatang.

    “Kita akan mendukung beliau kembali sebagai calon Presiden 2029 nanti. Namun, beliau sendiri mengatakan bahwa kita harus sukses dulu dalam periode ini. Kita anggap pencalonan beliau nanti merupakan hasil dari sukses kita dalam mengelola pemerintahan saat ini,” kata Anis Matta, Sabtu, 22 Februari 2025.

  • Burhanuddin Muhtadi: Tindak Pidana yang Paling Tidak Dieksekusi adalah Pemilu, Polisi Takut

    Burhanuddin Muhtadi: Tindak Pidana yang Paling Tidak Dieksekusi adalah Pemilu, Polisi Takut

    Burhanuddin Muhtadi: Tindak Pidana yang Paling Tidak Dieksekusi adalah Pemilu, Polisi Takut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia,
    Burhanuddin Muhtadi
    , mengatakan, tindak pidana yang tidak dieksekusi oleh aparat hukum adalah
    tindak pidana pemilu
    .
    Hal itu dikatakan Burhanuddin dalam diskusi publik bertema “Demokrasi Cukong.” Ia memaparkan tentang maraknya
    politik uang
    yang terjadi saat penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
    Akibatnya, hukum pidana untuk menindak politik uang pun menjadi lemah.
    “Dan (akhirnya) ketemu dengan l
    aw enforcement
    yang lemah. Tindak pidana yang paling tidak dieksekusi oleh aparat hukum adalah tindak pidana pemilu,” ucap Burhanuddin dalam diskusi yang digelar secara daring dan luring, Kamis (20/2/2025).
    Burhanuddin menyebutkan, hukum pidana politik umumnya berkaitan dengan calon pejabat, sehingga eksekusi tindak pidana politik menjadi yang paling sedikit.
    “Karena umumnya berkaitan dengan calon pejabat politik. Jadi, takut juga itu polisi. Umumnya begitu ya. Tindak pidana yang paling sedikit eksekusinya,” imbuhnya.
    Di samping itu, Burhanuddin menjelaskan alasan efek politik uang terlihat kecil meskipun sangat konsekuensial.
    “Mengapa? Karena teori ini mengajarkan uang itu tidak semata-mata untuk mengubah pilihan orang, tetapi untuk mengkontrasi lawan,” ucapnya.
    Burhanuddin menyebutkan bahwa istilah yang dipakai oleh para politisi adalah untuk menjaga basis supaya tidak dipenetrasi oleh lawan.
    “Akibatnya, yang penting basis yang mereka sudah santuni itu tidak pindah ke lain hati. Makanya, efeknya tidak terlalu besar,” kata dia.
    Burhanuddin melanjutkan bahwa mereka yang khawatir pesaingnya akan melakukan serangan fajar, mau tidak mau akhirnya melakukan hal yang serupa.
    Sebab, apabila tidak ikut dalam praktik politik uang itu, politikus tersebut berisiko kalah dalam pertarungan pemilu.
    Hal ini yang disebut sebagai “Prisoner’s Dilemma” atau
    dilema narapidana
    /tahanan.
    “Dalam konteks dilema narapidana ini adalah daripada mereka dirugikan kalau tidak melakukan politik uang. Akhirnya semua melakukan. Ini yang jebakan dilema tahanan,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.