NGO: Indikator Politik Indonesia

  • Burhanuddin Muhtadi Bocorkan Survei Internal: 72 Persen Masih Suka Jokowi

    Burhanuddin Muhtadi Bocorkan Survei Internal: 72 Persen Masih Suka Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap hasil survei internal dan pengamatannya terkait perbedaan karakter kepemimpinan antara Presiden ke-7 RI, Jokowi dan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto

    Blak-blakan, Burhanuddin menyebut bahwa Jokowi dan Prabowo memiliki gaya dan fokus yang sangat berbeda dalam memimpin.

    “Beberapa waktu lalu saya punya survei, tapi tidak dirilis ya, hanya untuk kepentingan akademik. Itu 72 persen masih suka dengan Pak Jokowi,” ujar Burhanuddin dalam videonya yang beredar (19/6/2025).

    Meski angka itu menurun dari masa puncak kepopuleran Jokowi, ia menilai tingkat penerimaan publik terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih tergolong sangat tinggi.

    “Masih di atas 70 persen yang suka atau sangat suka. Itu jumlah yang cukup besar,” lanjutnya.

    Burhanuddin kemudian menjelaskan bahwa perbedaan utama antara Jokowi dan Prabowo terletak pada orientasi kepemimpinannya.

    “Pak Jokowi itu lebih suka hal-hal yang domestically oriented. Sementara Pak Prabowo lebih passion kalau bicara geopolitik, high politics,” jelasnya.

    Ia menilai, Jokowi tampak sangat menikmati kegiatan turun langsung ke masyarakat. Sementara Prabowo lebih menonjol dalam acara besar, seremonial, dan urusan luar negeri.

    “Catatan saya, Pak Prabowo terakhir blusukan itu saat banjir di Jakarta. Setelah itu saya belum lihat lagi,” tambahnya.

    Burhanuddin bilang, gaya kepemimpinan seperti Jokowi yang lebih membumi dan responsif terhadap persoalan rakyat di akar rumput masih dianggap efektif di mata publik, terlepas dari kemungkinan unsur pencitraan.

  • Pramono tak mempersoalkan kinerja 100 hari dianggap kurang memuaskan

    Pramono tak mempersoalkan kinerja 100 hari dianggap kurang memuaskan

    Kalau memang tidak make sense (masuk akal), kebijakan itu jangan dipaksakan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tak mempersoalkan adanya anggapan yang menilai kinerja 100 harinya bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno kurang memuaskan dibandingkan kepala daerah lain.

    “Tanggapannya enggak puas banget juga enggak apa-apa. Jadi, saya dan Bang Doel (Wagub Rano) tidak terganggu sama sekali dengan urusan-urusan yang seperti itu,” ujar Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Pramono mengatakan alih-alih memikirkan pendapat kurang puas pada kinerjanya, dia memilih berkonsentrasi mewujudkan janji-janji bersama Rano semasa kampanye.

    “Kami konsentrasi kerja untuk bisa mewujudkan apa yang saya janjikan di dalam sosialisasi yang ini. Bahkan hampir semuanya sudah terpenuhi,” kata dia.

    Dia mengatakan bukan sosok anti-kritik dan justru menganggap kritik sebagai pil sehat. Ini juga berlaku pada pihak yang mengkritik wacana pulau khusus untuk kucing di Kepulauan Seribu.

    “Kalau memang tidak make sense (masuk akal), kebijakan itu jangan dipaksakan. Kami sekarang mengkaji itu, belum diputuskan,” ujar Pramono.

    Sebelumnya, Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan hasil tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepala daerah mereka dalam periode 100 hari kepemimpinan.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menjadi pemimpin dengan tingkat kepuasan paling tinggi di antara gubernur lainnya di Pulau Jawa. Sebanyak 94,7 persen responden puas terhadap Dedi Mulyadi.

    Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dedi disusul oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X yang memperoleh 83,8 persen dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebanyak 75,3 persen.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berada di posisi keempat dengan tingkat kepuasan 62,5 persen, disusul Gubernur Jakarta Pramono Anung (60 persen), dan Gubernur Banten Andra Soni (50,8 persen) pada urutan kelima dan keenam.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5
                    
                        Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan
                        Regional

    5 Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan Regional

    Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com

    Gubernur Banten

    Andra Soni
    menanggapi hasil
    survei kinerja
    100 hari gubernur se-Jawa yang dirilis
    Indikator Politik
    Indonesia pada Rabu (28/5/2025).
    Hasil survei tersebut, Andra Soni menempati posisi paling buncit kepala daerah yang mendapat apresiasi publik.
    “Bagi saya hasilnya itu perlu kita jadikan sebagai bahan pertimbangan, dan rasanya juga tidak elok juga antar kepala daerah dibanding-bandingkan,” kata Andra Soni kepada wartawan di Kota Serang, Minggu (1/6/2025).
    Menurut Andra, permasalahan yang ada disetiap daerah di Pulau Jawa tentu berbeda beda.
    Sehingga, penanganannya pun membutuhkan formulasi yang juga berbeda.
    “Namun terkait dengan hasil pembangunan terlalu cepat kalau kita nilai dalam 100 hari. Tapi bahwa kita mengukur optimisme masyarakat, insyaallah itu sudah benar,” ujar dia.
    Andra menyebutkan, Pemprov Banten telah menjalankan instruksi presiden Nomor 1 terkait efisiensi, telah mempercepat pengoperasian 2 rumah sakit di Banten Selatan.
    Kemudian, akan memulai program-program yang dijanjikan pada saat kampanye seperti sekolah gratis di tahun ajaran 2025/2026.
    Andra menyebut program Bang Andra atau bangun jalan desa sejahtera juga baru akan dilaksanakan.
    “Pembangunan jalan desa belum bisa kita laksanakan dalam 100 hari, karena kan harus menempuh berapa tahapan-tahapan. Salah satunya penganggaran dan sebagainya. Tapi dalam suatu kebijakan sudah kita buat,” kata Andra.
    Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia telah melakukan survei pada 12-19 Mei 2025 dengan melibatkan responden di enam provinsi di Jawa.
    Pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error antara 4,1 hingga 5 persen.
    Adapun survei dilakukan kepada 3.100 responden dilibatkan dengan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka.
    “Provinsi Banten mencatat tingkat kepuasan terendah. Sementara itu, di Jawa Tengah dan Banten, banyak warga tidak mengetahui program-program unggulan gubernurnya meskipun dinilai baik oleh yang mengetahuinya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei di Indikator, Jakarta Pusat pada Rabu (28/5/2025).
    Berikut perincian hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kinerja gubernur dan wakil gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa:
    1. Jawa Barat
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: 94,7 persen
    Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan: 61,3 persen
    2. DIY
    Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X: 83,8 persen
    Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X: 76,0 persen
    3. Jawa Timur
    Gubernur Khofifah Indar Parawansa: 75,3 persen
    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak: 71,7 persen
    4. Jawa Tengah
    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi: 62,5 persen
    Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen: 61,4 persen
    5. Jakarta
    Gubernur Jakarta Pramono Anung: 60,0 persen
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno: 60,5 persen
    6. Banten
    Gubernur Banten Andra Soni: 50,8 persen
    Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah: 42,3 persen
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Burhanuddin: Pendukung Anies Baswedan Percaya Jokowi Palsukan Ijazah

    Burhanuddin: Pendukung Anies Baswedan Percaya Jokowi Palsukan Ijazah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indikator Politik Indonesia mengungkap temuan hasil surveinya terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi menyebut responden pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mencatatkan persentase paling tinggi dalam tingkat kepercayaan bahwa Jokowi percaya palsukan ijazah.

    “Sebanyak 40,2% responden pendukung Anies-Muhaimin mengaku percaya ijazah Jokowi palsu,” ungkap Burhanuddin saat konfrensi pers secara daring, Selasa (27/5/2025).

    Sementara responden pendukung Ganjar-Mahfud sebesar 20,6% mengatakan dan responden pendukung Prabowo-Gibran, hanya 15,2% yang percaya ijazah Jokowi palsu.

    Lebih jauh Burhanunddin menguraikan, hasil itu berbanding lurus dengan mereka yang mengatakan tidak percaya di tiap masing-masing basis pendukung Pilpres 2024.

    “Responden pendukung Anies-Muhaimin yang menyatakan tidak percaya ijazah Jokowi palsu sebanyak 50,9%. Responden pendukung Prabowo-Gibran yang menyatakan tidak percaya ijazah Jokowi palsu sebanyak 71,% dan responden pendukung Ganjar-Mahfud yang tidak percaya ijazah Jokowi palsu sebanyak 61,9%,” ungkap dia.

    Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 17-20 Mei 2025. Responden survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau HP yang diketahui sekitar 83% dari total populasi nasional.

    Diketahui, sampel dipilih melalui metode double sampling demgan total 1286 responden. Double sampling adalah pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tetap muka yang dilakukan sebelumnya

  • Survei Indikator: Mayoritas Tak Percaya Jokowi Palsukan Ijazah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Mei 2025

    Survei Indikator: Mayoritas Tak Percaya Jokowi Palsukan Ijazah Nasional 31 Mei 2025

    Survei Indikator: Mayoritas Tak Percaya Jokowi Palsukan Ijazah
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Hasil survei yang diselenggarakan
    Indikator Politik
    Indonesia menunjukkan, mayoritas publik tidak percaya bahwa Presiden ketujuh Republik Indonesia
    Joko Widodo
    memalsukan ijazahnya.
    Direktur Eksekutif Indikator
    Burhanuddin Muhtadi
    menyebutkan, 66,9 persen responden survei tersebut menyatakan tidak percaya
    Jokowi
    memalsukan ijazah.
    “Mayoritas mengatakan tidak percaya mantan Presiden Jokowi memalsukan ijazah, jadi yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 66,9 persen dari semua responden,” kata Burhanuddin, dikutip dari YouTube Indikator Politik Indonesia, Sabtu (31/5/2025).
    Burhanuddin melanjutkan, ketika responden dikerucutkan hanya kepada mereka yang mengikuti kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, angkanya juga tidak banyak berubah.
    “Sementara mereka yang mengetahui kasus ini, yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 69,7 persen,” kata dia.
    Dengan demikian, Burhanuddin menegaskan, mayoritas publik pada dasarnya percaya bahwa ijazah yang dimiliki Jokowi adalah asli.
    Kendati demikian, survei juga mencatat ada 19,1 persen responden yang percaya dan sangat percaya bahwa
    ijazah Jokowi
    palsu, sedangkan 14,1 persen responden menjawab tidak tahu.
    “Jadi Mas Roy Suryo masih ada pendukungnya, cukup lumayan 19 persen dari total populasi pemilih kita,” kata Burhanuddin.
    Survei ini diselenggarakan pada 17-20 Mei 2025 terhadap 1.286 orang responden yang dipilih lewat metode 
    double sampling
    , yakni pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya.
    Survei dilakukan dengan wawancara melalui telepon.
    Margin of error
    survei diperkirakan +/- 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
    Bareskrim Polri sebelumnya telah menyatakan bahwa ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi adalah asli.
    Hal ini diketahui setelah Bareskrim melakukan uji laboratorium forensik (labfor) terhadap ijazah yang diadukan palsu oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana.
    Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan, ijazah Jokowi diuji labfor dengan melakukan pengecekan dari bahan kertas, pengaman kertas, bahan cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, serta tinta tanda tangan dari dekan dan rektor.
     
    “Dari peneliti tersebut maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama,” kata Djuhandhani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
    Selain itu, Bareskrim juga melakukan verifikasi langsung ke UGM, memeriksa dokumen administrasi perkuliahan Jokowi, hingga memeriksa 39 saksi sebelum menyatakan
    ijazah Jokowi asli
    .
    Bareskrim pun memutuskan untuk menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi berbekal hasil uji tersebut.
    Namun, langkah Bareskrim ini tetap dipertanyakan oleh TPUA yang menilai Bareskrim tidak berwenang memutuskan ijazah Jokowi asli.
    “Putusan di pengadilan menentukan asli tidak. Nah, Bareskrim itu tidak punya kompetensi untuk memutuskan asli dan tidak,” ujar Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (26/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lembaga Survei Berupaya Giring Opini Bahwa Ijazah Jokowi Asli? Refly Harun: Sumber Dananya Itu…

    Lembaga Survei Berupaya Giring Opini Bahwa Ijazah Jokowi Asli? Refly Harun: Sumber Dananya Itu…

    GELORA.CO –  Pengamat hukum tata negara Refly Harun mengendus adanya upaya menggiring opini publik dalam kasus dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Ia menyebut, manuver ini bukan semata soal kebenaran akademik, melainkan pertarungan narasi antara “yang ingin menutup buku” dan “yang ingin membuka fakta”.

    “Ini sudah bukan sekadar perkara dokumen, tapi pertarungan opini. Baik dari pihak yang ingin menutup kasus ini dengan dalih ‘case closed’, maupun pihak yang ingin menguji validitasnya lewat proses hukum,” tegas Refly, dalam program Kompas Petang di YouTube KompasTV Jateng, Rabu (28/5/2025).

    Refly merespons temuan dari Indikator Politik Indonesia yang merilis hasil survei bahwa 66,9% responden tidak percaya Jokowi memalsukan ijazahnya, sementara 19,1% menyatakan percaya.

    Namun bagi Refly, angka bukan segalanya. “Survei bisa dijadikan alat pembenaran, bukan cermin objektifitas. Kalau dipakai untuk mengakhiri polemik hukum, ini jadi manipulasi persepsi,” katanya.

    Survei tersebut dilakukan terhadap 1.286 responden lewat sambungan telepon, dengan margin of error 2,8% dan tingkat kepercayaan 93%.

    Tapi, pertanyaannya: seberapa banyak responden memahami konteks detail soal forensik dokumen, teknologi cetak, atau sejarah tipografi tahun 1980-an?

    Pengadilan Bukan Forum Opini

    Refly menekankan bahwa hanya satu forum yang layak menentukan keaslian ijazah Jokowi: pengadilan.

    “Jika keadilan tunduk pada survei, maka kita bukan negara hukum, tapi negara persepsi,” katanya tajam.

    Ia juga mengkritik cara sebagian pihak menggunakan survei untuk menggiring narasi publik bahwa isu ini selesai.

    Padahal, menurutnya, selama ada argumen valid—baik soal font digital, pola cetak, atau mesin ketik—maka fakta hukum harus diuji, bukan dibungkam.

    “Bayangkan, ada dugaan penggunaan font Times New Roman yang bahkan belum dirilis publik pada 1985. Ini bukan klaim sembarangan. Kalau datanya kuat, mengapa tidak diuji di pengadilan?” tanya Refly.

    Menurut Refly, masyarakat sedang diseret dalam arena pertarungan persepsi yang dikemas rapi lewat angka-angka.

    “Ini bukan hal baru dalam politik Indonesia. Tapi berbahaya jika lembaga hukum ikut terpengaruh,” katanya.

    Ia pun menutup dengan satu peringatan keras: “Kita sedang menguji bukan hanya keaslian ijazah, tapi juga integritas negara hukum. Jangan biarkan angka-angka dari survei menghapus ruang pencarian kebenaran.”

    Sumber Dana

    Terkait hasil survei Indikator Politik Indonesia soal ijazah Jokowi ini, Refly Harun mengaku tetap menghormatinya.

    Namun, ia tetap melontarkan kritikan, dengan melihat beberapa aspek, misalnya sumber dana dan motif di balik survei tersebut.

    Menurut Refly, jika sumber dana survei tersebut berkaitan atau berasal dari yang bersangkutan, dalam hal ini Jokowi, maka ia tidak percaya hasilnya.

    “Ya, pertama ya kita hormati saja, tetapi memang kalau saya disuruh mengkritik ya, pertama saya ingin tahu sumber dananya dulu,” papar Refly.

    “Kalau sumber dananya itu terkait dengan yang bersangkutan atau ada hubungan-hubungan kaitan yang bersangkutan, saya terus terang nggak percaya,” katanya.

    Lalu, Refly mempertanyakan motif dari survei tersebut, sebab belakangan banyak pihak yang dibayar untuk mengampanyekan bahwa ijazah Jokowi asli.

    “Yang kedua, apakah motivasinya, misalnya campaign?” tanya Refly.

    “Kan kita tahu bahwa banyak orang sekali yang, maaf kata ya, dibayar untuk mengkampanyekan bahwa ijazah Jokowi asli,” jelasnya

    “Itu beda sama masyarakat yang biasanya yang ngomong apa adanya,” lanjutnya.

  • Stafsus Gubernur tanggapi soal survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    Stafsus Gubernur tanggapi soal survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    FOTO ANTARA

    Stafsus Gubernur tanggapi soal survei kepuasan kinerja Pram–Rano
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 29 Mei 2025 – 16:54 WIB

    Elshinta.com – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pramono Anung – Rano Karno yang berada di posisi kelima se-Pulau Jawa.

    Chico ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, berpendapat tingkat kepuasan warga Jakarta tidak setinggi daerah lain karena karakter masyarakat cenderung lebih heterogen dan kritis dibandingkan daerah lain.

    “Itu tentu berpengaruh pada sikap yang lebih kritis dan tidak mudah puas,” katanya melalui pesan singkat.

    Berdasarkan hasil survei tersebut, posisi pertama berhasil ditempati Jawa Barat dengan perolehan nilai Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebesar 94,7 persen dan wakilnya Erwan Setiawan 61,3 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X memperoleh nilai 83,4 persen dan wakilnya KGPAA Paku Alam X sebesar 76,0 persen.

    Di urutan ketiga, Jawa Timur dengan perolehan nilai kepuasan Gubernur Khofifah Indar Parawansa 75,3 persen dan wakilnya Emil Dardak 71,7 persen. Keempat, Jawa Tengah dengan Gubernur Ahmad Luthfi memperoleh nilai kepuasan 62,5 persen dan wakilnya Taj Yasin Maimoen 61,4 persen.

    Posisi kelima, Gubernur Jakarta Pramono Anung memperoleh nilai kepuasan 60 persen dan wakilnya Rano Karno 60,5 persen. Keenam, Banten dengan perolehan nilai kepuasan terhadap kinerja Gubernur Andra Soni sebesar 50,8 persen dan wakilnya Ahmad Dimyati Natakusumah 42,3 persen.

    Meskipun hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pramono tidak setinggi wilayah lainnya, kata dia, pihaknya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan.

    “Namun apapun itu, semua hasil survei khususnya dari lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dan integritasnya tentu selalu menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami,” kata Chico.

    Dia juga menyoroti fakta bahwa Jakarta tetap menjadi magnet urbanisasi terbesar di Indonesia, termasuk dari wilayah Jawa Barat.

    Chico menyebut, lonjakan arus balik usai Lebaran menjadi indikasi tingginya minat masyarakat dari luar daerah untuk pindah ke Jakarta.

    “Peningkatan warga dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta pascamudik lebaran (arus balik) meningkat 150 persen dan paling banyak adalah warga Jawa Barat,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    GELORA.CO – Saat ini popularitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melejit, melampaui semua gubernur di Indonesia.

    Bahkan popularitasnya sudah menyamai Presiden Prabowo Subianto.

    Dedi Muladi tidak saja dikenal di Jawa Barat, namun seluruh rakyat Indonesia.

    Tentu ini modal berharga buat Dedi Mulyadi untuk melangkah maju di Pilpres 2029.

    Kepiawaian Dedi Mulyadi memainkan medsos menjadi keunggulan tokoh politik lain.

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai evaluasi publik terkait kinerja para gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.

    Terbukti nama Dedi Mulyadi di urutan paling atas.

    Survei yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025 ini melibatkan 3.100 responden dari enam provinsi di Pulau Jawa, meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten.

    Survei Indikator mencatat, dari enam gubernur di Pulau Jawa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dengan 94,7 persen.

    “Kepuasan terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen, tertinggi di antara gubernur lainnya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei di kantornya di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

    Salah satu faktor utama kesuksesan Dedi adalah kemampuannya turun langsung ke masyarakat serta aktif menggunakan media sosial.

    “Followers beliau di Facebook mencapai 12 juta, di YouTube lebih dari 7 juta, dan di Instagram 3,5 juta, sehingga program-programnya mudah tersosialisasi ke masyarakat,” kata Burhanuddin.

    Tak hanya dikenal di Jawa Barat wilayahnya, Dedi Mulyadi juga dikenal luas masyarakat Indonesia.

    Baca juga: Ormas Baru Gerakan Rakyat, Pengamat: Kendaraan Politik Anies di Pilpres 2029

    Kebijakannya banyak yang populer seperti program mengirim siswa bermasalah ke barak militer,  larangan sekolah menggelar study tour, larangan sekolah menggelar wisuda, dan sebagainya.

    Tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen dilakukan dalam 100 hari pemerintahannya.

    Dedi Mulyadi dilantik jadi gubernur Jawa Barat 20 Februari 2025 lalu.

    Sedangkan survei terhadap Presiden Prabowo Subianto tingkat kepuasan kinerjanya 100 hari pertama pada Januari 2025 lalu.

    Prabowo dilantik jadi Presiden RI 20 Oktober 2024.

     Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menunjukkan, kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dalam 100 hari pemerintahan mencapai 79,3 persen.

    Hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen publik puas dengan kinerja Prabowo.

    “Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen,” ujar Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).

    “Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari itu mirip ya,” imbuhnya.

    “Kompas mengumumkan 80,9 persen. Kami temukan 79,3 persen. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas. Tapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan Indikator Politik Indonesia,” kata dia. 

    Burhanuddin memaparkan, rakyat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo mencapai 16,9 persen.

    Menurut Burhanuddin, capaian tersebut merupakan modal politik yang besar bagi Prabowo.

    Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka terhadap 1.220 orang responden pada 16-21 Januari 2025.

    Peluang Capres 2029 

    Dedi Mulyadi disapa warga ‘Pak Presiden’ saat mengunjungi warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025) lalu.

    Kepala Bidang Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya, Razman Nasution, pernah bergurau Dedi Mulyadi akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2029.

    Pengamat politik dari UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap analisisnya terkait Pilpres 2029.

    Secara normatif, Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold telah membuka peluang besar bagi Dedi untuk maju Pilpres 2029, tidak hanya dari Gerindra partainya saat ini.

    Sebab putusan MK membuat semua partai boleh mengusung calon presiden.

    Namun, status Dedi yang kini kader Gerindra menjadi perhitungan tersendiri.

    Partai berlogo kepala Garuda itu sudah mencanangkan koalisi permanen dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan kembali mencalonkan Prabowo Subianto di 2029.

    “Poin saya adalah ini aturan normatif pertama yang membuka peluang buat siapapun termasuk buat partai yang punya jagoan sendiri.” kata Burhan di program On Point with Adisty Youtube Kompas TV yang tayang Sabtu (10/5/2025).

    “Pertanyaannya adalah Gerindra apakah ikhlas kalau misalnya ada kadernya yang maju melalui partai lain, ya pasti tidak ikhlas. Ya tetapi lagi-lagi konteks sekarang kan masih jauh, dan Gerindra sudah mengunci kan melalui koalisi permanen,” lanjutnya.

    Menurut Burhan, kendati sudah ada koalisi permanen, loyalitas partai anggotanya bisa saja berubah.

    Pilpres 2024 menjadi pelajaran, ketika PKB dan NasDem, bagian dari kabinet Presiden Jokowi, tidak mengusung Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto.

    Menurut Burhan, partai akan mulai bermanuver untuk Pilpres 2029 mulai tahun 2027.

    “Ingat Nasdem, PKB, kurang loyal apa sama Pak Jokowi, kurang banyak apa Pak Jokowi memberikan insentif dalam bentuk menteri ujungnya mereka punya capres sendiri,” ucapnya.

    “Artinya untuk seorang KDM (Kang Dedi Mulyadi) ya ini juga sekaligus uji loyalitas. Kalau misalnya ada partai yang coba merayu seorang KDM dia tergoda atau tidak nih,” lanjutnya.

    “Ya mungkin sekarang belum ada rayuan itu, tetapi kalao misalnya 2027?” imbuh Burhan.

    Burhan menjelaskan, ada atau tidaknya partai yang coba merayu Dedi untuk maju Pilpres 2029 lepas dari Gerindra tergantung hasil survei.

    Dedi boleh populer, namun elektabilitasnya masih menjadi pertanyaan.

    “Tergantung surveinya KDM, saya belum punya angka surveinya, memang banyak sekali yang membicarakan seorang KDM di WA-WA grup di kalangan ibu-ibu di kalangan bapak-bapak, tetapi surveinya belum ada yang dirilis ke publik yang credible ya yang berkaitan berapa banyak sih yang bersedia memilih seorang KDM,” jelasnya.

    Terakhir, yang menentukan Dedi Mulyadi akan maju Pilpres 2029 atau tidak adalah keberaniannya melawan Prabowo.

    “Saya kira, saya tidak tahu kalau sekarang jelas enggak berani, tapi ujian-ujian berikutnya kan nanti bukan sekarang, dan itu yang bisa menjawabnya seorang Dedi Mulyadi, berani atau tidak itu ya berkontestasi melawan bosnya sendiri,” ucapnya.

    “Sekarang sih jelas enggak berani ya, tetapi ke depan ketika betul-betul datang beberapa partai melamar, seorang KDM di situ tuh ujiannya,” lanjutnya.

    “Nah saya tidak tahu apakah dia kalau misalnya itu terjadi berani mengatakan tidak gitu ya,” tandasnya.

    Burhan menutup pembahasan peluang Dedi Mulyadi di Pilpres 2029 dengan mengungkapkan prediksinya.

    Menurutnya, nama Dedi Mulyadi sudah masuk lima besar capres dengan elektabilitas tertinggi.

    “Saya belum punya angkanya tapi feeling saya sudah masuk top five,” ujarnya.

    “Kan kalau kita lihat survei yang terakhir kami rilis kan Januari ya 2025 waktu 100 hari, yang pertama kan Pak Prabowo, yang kedua kan Mas Anies ya, kan yang ketiga saat itu adalah Ganjar Pranowo, yang keempat AHY, yang kelima Erick,” lanjutnya.

    “Kalau feeling saya dan feeling saya biasanya enggak pernah salah. KDM sudah mendobrak masuk lima besar jangan-jangan tiga besar,” tandas Burhan.

  • Tanggapan Stafsus Gubernur terkait survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    Tanggapan Stafsus Gubernur terkait survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pramono Anung – Rano Karno yang berada di posisi kelima se-Pulau Jawa.

    Chico ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, berpendapat tingkat kepuasan warga Jakarta tidak setinggi daerah lain karena karakter masyarakat cenderung lebih heterogen dan kritis dibandingkan daerah lain.

    “Itu tentu berpengaruh pada sikap yang lebih kritis dan tidak mudah puas,” katanya melalui pesan singkat.

    Berdasarkan hasil survei tersebut, posisi pertama berhasil ditempati Jawa Barat dengan perolehan nilai Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebesar 94,7 persen dan wakilnya Erwan Setiawan 61,3 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X memperoleh nilai 83,4 persen dan wakilnya KGPAA Paku Alam X sebesar 76,0 persen.

    Di urutan ketiga, Jawa Timur dengan perolehan nilai kepuasan Gubernur Khofifah Indar Parawansa 75,3 persen dan wakilnya Emil Dardak 71,7 persen. Keempat, Jawa Tengah dengan Gubernur Ahmad Luthfi memperoleh nilai kepuasan 62,5 persen dan wakilnya Taj Yasin Maimoen 61,4 persen.

    Posisi kelima, Gubernur Jakarta Pramono Anung memperoleh nilai kepuasan 60 persen dan wakilnya Rano Karno 60,5 persen. Keenam, Banten dengan perolehan nilai kepuasan terhadap kinerja Gubernur Andra Soni sebesar 50,8 persen dan wakilnya Ahmad Dimyati Natakusumah 42,3 persen.

    Meskipun hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pramono tidak setinggi wilayah lainnya, kata dia, pihaknya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan.

    “Namun apapun itu, semua hasil survei khususnya dari lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dan integritasnya tentu selalu menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami,” kata Chico.

    Dia juga menyoroti fakta bahwa Jakarta tetap menjadi magnet urbanisasi terbesar di Indonesia, termasuk dari wilayah Jawa Barat.

    Chico menyebut, lonjakan arus balik usai Lebaran menjadi indikasi tingginya minat masyarakat dari luar daerah untuk pindah ke Jakarta.

    “Peningkatan warga dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta pascamudik lebaran (arus balik) meningkat 150 persen dan paling banyak adalah warga Jawa Barat,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepuasan Publik terhadap Pramono Urutan 5, Stafsus: Warga Jakarta Lebih Kritis
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 Mei 2025

    Kepuasan Publik terhadap Pramono Urutan 5, Stafsus: Warga Jakarta Lebih Kritis Megapolitan 29 Mei 2025

    Kepuasan Publik terhadap Pramono Urutan 5, Stafsus: Warga Jakarta Lebih Kritis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menanggapi hasil
    survei Indikator Politik Indonesia
    yang menunjukkan
    tingkat kepuasan masyarakat
    terhadap kinerja Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    berada di posisi kelima se-Pulau Jawa.
    Menurut Chico, tingkat kepuasan warga Jakarta tak setinggi daerah lain karena karakter masyarakat Ibu Kota cenderung lebih heterogen dan kritis dibandingkan daerah lain.
    “Masyarakat Jakarta yang lebih heterogen dari daerah lain dan rata-rata level pendidikannya juga jauh di atas daerah lain tentu berpengaruh pada sikap yang lebih kritis dan tak mudah puas,” ujar Chico saat dikonfirmasi, Kamis (29/5/2025).
    Meskipun hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pramono tidak setinggi beberapa kepala daerah lain di Pulau Jawa, kata Chico, pihaknya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan.
    Menurutnya, setiap hasil survei, khususnya yang berasal dari lembaga kredibel dan memiliki integritas tidak akan diabaikan.
    “Tentu ini selalu menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami,” ujar dia. 
    Chico menegaskan, Pemprov Jakarta tetap menjadikan sistem dan program kerja sebagai prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pramono.
    Dia juga menyoroti fakta bahwa Jakarta tetap menjadi magnet urbanisasi terbesar di Indonesia, termasuk dari wilayah Jawa Barat.
    Chico menyebut, lonjakan arus balik usai Lebaran menjadi indikasi tingginya minat masyarakat dari luar daerah untuk pindah ke Jakarta.
    ”Peningkatan warga dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta pascamudik lebaran (arus balik) meningkat 150 persen dan paling banyak adalah warga Jawa Barat,” ungkap dia.
    Sebelumnya, survei Indikator Politik Indonesia memperlihatkan, 60 persen warga Jakarta menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam 100 hari kerja.
    Sementara, angka kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam 100 hari kerja sebesar 60,5 persen.
    Angka itu menempatkan Pramono-Rano di posisi kelima tingkat kepuasan masyarakat terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.
    “Padahal eksposur media dan media sosial di Jakarta tinggi. Ini jadi otokritik untuk Pemprov DKI,” ujar pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei di kantor Indikator Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
    Angka kepuasan masyarakat terhadap Pramono-Rano itu tak lebih unggul dari tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap 100 hari kepemimpinan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Menurut survei, Dedi Mulyadi menjadi gubernur dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi dengan 94,7 persen.
    “KDM (Kang Dedi Mulyadi) mendapat apresiasi sangat tinggi karena aktif di masyarakat dan masif di media sosial. Ini menjelaskan kenapa banyak media meliput kegiatannya,” tutur Burhanuddin.
    Selain itu, angka kepuasan masyarakat terhadap Pramono-Rano juga masih di bawah perolehan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), gubernur dan wagub Jawa Timur, serta gubernur dan wagub Jawa Tengah.
    Hanya gubernur dan wakil gubernur Banten yang mencatatkan tingkat kepuasan masyarakat lebih rendah dari Pramono-Rano.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.